i
LAPORAN IMPLEMENTASI KIP PELAKSANA
PPID BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI
CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN
DISUSUN OLEH:
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DAERAH
BBWS CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN
TAHUN 2019
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Laporan Implementasi KIP BBWSC3 │ 2019
ii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................................i
DAFTAR ISI ..........................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................1
I.1 Latar Belakang ................................................................................................1 I.2 Maksud dan Tujuan ..........................................................................................1 BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK .................................2
II.1 Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP ...............................2 II.2 Kegiatan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP ...............................2 II.3 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik, meliputi informasi:
a. Jumlah pemohon informasi .......................................................................4 b. Persentase data pekerjaan pemohon .......................................................4 c. Jumlah permintaan informasi.....................................................................4 d. Status pelayanan informasi .......................................................................5 e. Rata-rata waktu pelayanan ........................................................................6 f. Informasi atau data yang paling banyak diminta pemohon ........................6 g. Media permintaan informasi yang digunakan pemohon ............................6 h. Jumlah sengketa informasi ........................................................................6
II.4 Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik, meliputi informasi rekapitulasi jumlah informasi yang dipublis berdasarkan klasifikasi informasi berkala, setiap saat, serta merta ..................................................................................6
II.5 Kondisi Layanan Informasi Publik, meliputi informasi jumlah SDM dan sarana prasarana yang tersedia dan digunakan dalam pelayanan dan pengelolaan informasi .....................................................................................8
II.6 Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik .....................................................12 II.7 Survey Layanan Informasi Publik ....................................................................12 BAB III KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK ............................13
BAB IV REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN
INFORMASI PUBLIK .............................................................................14
Laporan Implementasi KIP BBWSC3 │ 2019
1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin demokratis, membuat bangsa Indonesia sadar akan perlunya keterbukaan khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Dalam rangka mewujudkan keterbukaan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan partisipasi publik terhadap penyelenggaraan negara akan semakin optimal, sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggung jawabkan. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan publik sehingga baik masyarakat secara individu maupun institusi dapat meminta dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dari badan-badan publik. Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung Cidurian Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai badan publik dan Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Daerah bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien, sehingga prosesnya cepat, tepat, dan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya untuk memperoleh informasi.
I.2. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud diterbitkannya Laporan Implementasi KIP Pelaksana PPID BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian ini adalah dalam rangka pemenuhan kewajiban Pelaksana PPID Daerah sesuai Keputusan Menteri dalam Keputusan Menteri PUPR No. 674/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian PUPR. Sedangkan tujuan dari laporan ini disusun agar PPID Utama mendapatkan informasi komprehensif terkait kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian periode tahun 2019.
Laporan Implementasi KIP BBWSC3 │ 2019
2
BAB II
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
II.1. Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP
Dalam rangka menjalankan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian PUPR telah menetapkan kebijakan internal sebagai implementasi UU KIP dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri PU No. 04/SE/M/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum. Dan selanjutnya dibentuk Keputusan Menteri PUPR No. 674/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian PUPR. Keputusan Menteri tersebut juga dilengkapi dengan Keputusan Menteri PUPR No. 450/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan di Kementerian PUPR serta Keputusan Menteri PUPR No. 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian PUPR. Untuk mendukung Keputusan Menteri PUPR tersebut, Direktur Jenderal Sumber Daya Air juga telah menerbitkan Surat Edaran No. 04/SE/D/2019 tentang Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Selain itu, sesuai dengan arahan Keputusan Menteri PUPR No. 674/KPTS/M/2015 dan Surat Edaran No. 04/SE/D/2019, Kepala BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah di BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian melalui Surat Keputusan Kepala BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian selaku Pelaksana PPID Daerah No. 20/KPTS/Az/2019 serta membuat standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan informasi melalui Surat Keputusan Kepala BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian selaku Pelaksana PPID Daerah No. 25/KPTS/Az/2019.
II.2. Kegiatan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP Sepanjang tahun anggaran 2019 telah dilakukan berbagai kegiatan pelayanan informasi publik di BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian diantaranya sebagai berikut: 1. Mengirimkan perwakilan petugas PPID untuk mengikuti kegiatan Bimbingan
Teknis Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Setditjen Sumber Daya Air.
Laporan Implementasi KIP BBWSC3 │ 2019
3
Gambar 2.1 Kegiatan Bimtek KIP (Bali, 1-3 Agustus 2019)
2. Memfasilitasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi KIP yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Setditjen Sumber Daya Air dan kunjungan ke Proyek Bendungan Sindangheula dan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pamarayan Barat D.I Ciujung untuk pemutakhiran data dan pelaksanaan wawancara masyarakat penerima manfaat.
Gambar 2.2 Kegiatan Monev KIP, Bendungan Sindagheula (kiri), Rehabilitasi Jaringan Irigasi (kanan) (Serang, 18-19 November 2019)
3. Melakukan sosialisasi kepada tim PPID tentang SK Tim Pelaksana PPID Daerah dan SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.
Gambar 2.3 Kegiatan Sosialisasi PPID bersamaan monev KIP
4. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
Laporan Implementasi KIP BBWSC3 │ 2019
4
II.3. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik
a. Jumlah Pemohon Informasi Pemohon melakukan permohonan informasi melalui media email balai atau email ppid (email: [email protected] atau [email protected]) dan secara langsung. Jumlah pemohon tercatat mulai dari September sampai dengan Desember 2019 sejumlah 33 pemohon.
b. Persentase Data Pekerjaan Pemohon
Tabel 2.1 Data Pekerjaan Pemohon
No Pekerjaan Pemohon Jumlah Persentase
1 Institusi pendidikan 12 36.36%
2 Pemerintah 5 15.15%
3 LSM 7 21.21%
4 Wartawan 3 9.09%
5 Swasta 4 12.12%
6 Warga/perseorangan 2 6.06%
Jumlah 33 100%
Gambar 2.4 Grafik Persentase Data Pekerjaan Pemohon
c. Jumlah Permintaan Informasi
Tabel 2.2 Jumlah Permintaan Informasi
No Permintaan Informasi Jumlah Persentase
1 Data Hidrologi dan Kualitas Air 32 35.96%
2 Data dan Gambar Teknis Proyek
19 21.35%
3 Data Sungai dan DAS 13 14.61%
4 Data Irigasi dan Pola Tanam 3 3.37%
5 Wawancara/Diskusi 16 17.98%
7 Lain-Lain 6 6.74%
Jumlah 89 100%
Institusi
pendidikan
37%
Pemerintah
15%
LSM
21%
Wartawan
9%
Swasta
12%
Warga/perseorangan…
Persentase Data Pekerjaan Pemohon
Laporan Implementasi KIP BBWSC3 │ 2019
5
Gambar 2.5 Grafik Persentase Jumlah Permintaan Informasi
d. Status Pelayanan Informasi
Tabel 2.3 Jumlah Permintaan Informasi
No Status Pelayanan
Informasi Jumlah Persentase
1 Dipenuhi 71 79.78% 2 Ditolak 16 17.98% 3 Dalam Proses 2 2.25%
Jumlah 89 100%
Gambar 2.6 Grafik Persentase Informasi Dipenuhi, Ditolak, dan Dalam Proses
Untuk status pelayanan informasi yang ditolak disebabkan oleh informasi yang dimohonkan termasuk dalam daftar informasi yang dikecualikan menurut Keputusan Menteri PUPR No. 451/KPTS/M/2017 serta beberapa
Data Hidrologi
dan Kualitas Air
36%
Data dan Gambar Teknis
Proyek
21%
Data Sungai dan
DAS
15%
Data Irigasi dan
Pola Tanam
3%
Wawancara/Diskusi
18%
Lain-Lain
7%
Persentase Jumlah Permintaan Informasi
Dipenuhi
80%
Ditolak
18%
Dalam Proses
2%
Persentase Informasi Dipenuhi, Ditolak, dan
Dalam Proses
Laporan Implementasi KIP BBWSC3 │ 2019
6
berkas pemohon setelah diperiksa namun tidak melengkapi persyaratan dalam mengajukan permohonan informasi. Sedangkan untuk status pelayanan informasi dalam proses adalah permohonan yang sudah disampaikan kepada unit terkait di BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian yang menguasai informasi yang diminta, akan tetapi unit tersebut belum dapat memberikan informasi yang dimohonkan.
e. Rata-Rata Waktu Pelayanan
Rata-rata waktu pelayanan informasi publik yang dibutuhkan oleh Pelaksana PPID BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian adalah sekitar 6 (enam) hari kerja untuk menjawab permohonan informasi yang masuk. Waktu pelayanan informasi di SOP tercantum pukul 10.00-15.00 WIB pada hari kerja, namun pada pada pelaksanaannya mengikuti jam kerja kantor.
f. Informasi atau Data Yang Paling Banyak Diminta Pemohon
Sesuai dengan hasil rekapitulasi pada Tabel 2.2 diperoleh data yang paling banyak diminta pemohon adalah data hidrologi yang diantaranya data curah hujan, data debit, data pos curah hujan, dan data duga air.
g. Media Permintaan Informasi yang Digunakan Pemohon
Media permintaan informasi yang digunakan pemohon saat ini dapat melalui email dan whatsapp.Sekretariat PPID.
h. Jumlah Sengketa Informasi
Sampai dengan kurun waktu tahun 2019 tidak ada sengketa informasi terhadap pelayanan informasi publik BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian.
II.4. Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik
Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 450/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan di Kementerian PUPR, menetapkan daftar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan meliputi informasi publik yang wajib disediakan secara berkala, secara serta merta, dan wajib tersedia setiap saat. Rekapitulasi informasi yang wajib disediakan secara berkala, secara serta merta, dan wajib tersedia setiap saat ini dipublikasikan baik melalui web maupun whatsapp untuk informasi yang disediakan serta merta.
Laporan Implementasi KIP BBWSC3 │ 2019
7
a. Infomasi Berkala yang Dipublikasikan
Tabel 2.4 Rekapitulasi Informasi Berkala yang Dipublikasikan BBWSC3
No Informasi Yang Wajib Disediakan Dan
Diumumkan Secara Berkala
Status
Ya Tidak
1 Profil unit kerja √ 2 Daftar Pejabat Struktural/ fungsional √
3 Informasi umum pengadaan barang dan jasa
√
4 Pengumuman pelelangan barang dan jasa √ 5 Ringkasan laporan Keuangan Audited √
6 Ringkasan laposan akses (pelayanan) informasi publik
√
7 Informasi tentang agenda kegiatan yang telah, sedang, dan akan dijalankan
√
8 Publikasi dan dokumentasi kegiatan bidang PUPR
√
9 Daftar sarana dan prasarana sumber daya air tahunan
√
10 Buku kinerja SDA √
11 Daftar pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang telah disahkan
√
12 Daftar wadah koordinasi pengelolaan SDA pada wilayah sungai
√
b. Informasi Setiap Saat yang Dipublikasikan
Tabel 2.5 Rekapitulasi Informasi Setiap Saat yang Dipublikasikan BBWSC3
No Informasi Yang Wajib Disediakan Dan
Diumumkan Secara Berkala
Status
Ya Tidak
1 Agenda kerja pimpinan √
2 Informasi statistik organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan
√
3 Informasi tentang tata cara/prosedur pelayanan publik
√
4 Produk hukum dalam lingkup tugas kementerian PUPR
√
5 Daftar dan dokumen surat perjanjian/MoU selain perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa
√
Laporan Implementasi KIP BBWSC3 │ 2019
8
6 Profil infrastruktur bidang PUPR √
7 Daftar sarana dan prasarana sumber daya air
√
8 Program-program prioritas Ditjen SDA 9 Daftar tinggi muka air waduk √ 10 Peta kawasan kekeringan √
c. Informasi Serta Merta yang Dipublikasikan
Tabel 2.6 Rekapitulasi Informasi Setiap Saat yang Dipublikasikan BBWSC3
No Informasi Yang Wajib Disediakan Dan
Diumumkan Secara Berkala
Status
Ya Tidak
1 Informasi tentang kerusakan infrastruktur PUPR akibat bencana alam
√
2 Informasi tentang rencana gangguan fungsional terhadap utilitas publik
√
3 Informasi progress tanggap darurat bencana
√
4 Peta kawasan rawan bencana √
5 Laporan kejadian bencana (tanah longsor, banjir, tsunami, gunung meletus, gempa bumi)
√
II.5. Kondisi Layanan Informasi Publik,
a. Struktur Organisasi BBBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian
Gambar 2.7 Struktur Organisasi BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian
Laporan Implementasi KIP BBWSC3 │ 2019
9
b. Struktur Organisasi PPID BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian
Gambar 2.8 Struktur Organisasi PPID BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian
c. Jumlah SDM terkait Layanan Informasi
Berikut Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana PPID dan Sekretariat PPID BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian berdasarkan Surat Keputusan Kepala BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian No. 20/KPTS/Az/2019 yang diterbitkan tanggal 5 Agustus 2019: Tabel 2.7 Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana PPID
NO NAMA/JABATAN/UNIT KERJA KEDUDUKAN
DALAM TIM
1 Andri Yosa Sabri, ST., M.Sc
Kepala Bagian Tata Usaha
Ketua merangkap
anggota
2 Mohammad Firman, ST., MT.
Kepala Bidang Program dan Perencanaan
Umum
Wakil Ketua merangkap
anggota
Bidang Pengelolaan Data dan Publikasi
1 Teguh Mulia Aribawa, ST.
Kepala Seksi Perencanaan Umum Koordiantor Pelaksana
2 Mahar Himawan, ST., M.Sc
Kepala Seksi Program Anggota
3 Martan Babara, SE., MT.
Kasubbag Keuangan dan Umum Anggota
4 Tanto Sugiharto, S. Kom., MM
PPK OP SDA I Anggota
5 Nadia Ulfah, ST.
Pelaksana Teknik PPK PSDA Anggota
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi dan Pelayanan Informasi Publik
1 Jenuri, S.AP
Kasubbag Kepegawaian Koordiantor Pelaksana
2 Santi Martini, ST., MMT.
Kepala Seksi Perencanaan OP Anggota
Laporan Implementasi KIP BBWSC3 │ 2019
10
3 Suyadi, S.Sos, M.Si
Kasubbag Pengelolaan BMN Anggota
4 Sandi Febriandi, ST.
PPK PSDA Anggota
5 Lulu Nurwinas Saepudin, ST.
Penelaah PSDA Anggota
Tabel 2.8 Susunan Keanggotaan Sekretariat Tim PPID
NO NAMA/JABATAN/UNIT KERJA KEDUDUKAN DALAM
TIM
1 Ahmad Ajudin, SE., MM.
PPK Ketatalaksanaan
Ketua merangkap anggota
2 Ibnu, A.Md.
Penata Keuangan PPK Ketatalaksanaan Anggota
3 Rif’atul Ummah, ST.
Penelaah Pelayanan Informasi Publik Anggota
4 Anantri Sulistyowati, ST.
Penelaah PSDA
Anggota
5 Adiwisono, A.Md
Penata Pelayanan Informasi Publik Anggota
Namun, meskipun telah terbit SK Pembentukan Tim Pelaksana PPID BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian, kegiatan pelayanan informasi publik belum optimal dikarenakan yang tergabung dalam tim belum ada yang benar-benar fokus dalam kegiatan tersebut dikarenakan tugas dan fungsi yang masih merangkap. Selain itu tidak adanya petugas desk khusus yang ada setiap saat menerima dan melayani permohonan secara langsung juga membuat kurang optimalnya pelayanan yang diberikan. d. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik
Dalam menjalankan tugas dan fungsi Pelayanan Informasi Publik, sarana dan prasarana yang digunakan PPID BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian diantaranya: 1. Website BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian
Gambar 2.9 Tampilan Beranda Website BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian
Laporan Implementasi KIP BBWSC3 │ 2019
11
2. Media Sosial Media Sosial dimanfaatkan sebagai salah satu cara memberikan informasi kepada publik terkait kebijakan, program, kegiatan dan capaian kinerja BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian. Media sosial yang aktif digunakan adalah Instagram karena sebagian besar masyarakat saat ini telah menggunakan Instagram untuk mendapatkan informasi dan membagikan informasi, sehingga dirasa cukup efektif sebagai mediator dengan khalayak ramai.
Gambar 2.10 Instagram BBWSC3 sebagai Media Layanan Informasi Publik
3. Desk Layanan Informasi Publik
Untuk melakukan permohonan informasi yang tidak tersedia dalam media layanan yang lain dan lebih detail, BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian telah menyediakan desk layanan informasi bagi pemohon yang datang secara langsung ke kantor.
Gambar 2.11 Desk Layanan Informasi Publik
Laporan Implementasi KIP BBWSC3 │ 2019
12
4. Email, dan WhatsApp. Selain media di atas, permohonan informasi juga tersedia melalui email sekretaris BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian ([email protected]) atau melalui email PPID ([email protected]). Permohonan juga dapat melalui media WhatsApp melalui nomor sekretariat PPID BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian di nomor 08118205551.
Gambar 2.12 Media Email
II.6. Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik
Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik, BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian akan menyediakan ruangan khusus untuk PPID pada rehabilitasi kantor tahap II tahun 2019 yang bertempat di gedung bagian depan sehingga pemohon tidak perlu bingung dalam mencari pusat pelayanan informasi. Selain itu juga BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian juga selalu berupaya untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terupdate.
Gambar 2.13 Prasarana Layanan Informasi Publik Baru On Progress
II.7. Survey Layanan Informasi Publik
Pada tahun 2019 ini BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian belum melakukan survey tentang kepuasan layanan informasi publik. Maka dari itu, di tahun 2020 BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian akan mulai melakukan survey tentang kepuasan layanan informasi publik.
Laporan Implementasi KIP BBWSC3 │ 2019
13
BAB III
KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Dalam kurun waktu 2019, ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan
pelayanan informasi publik diantaranya adalah kurangnya sarana dan prasarana
dalam pelayanan informasi publik contohnya belum tersedianya ruangan khusus
sehingga pemohon kebingungan ketika ingin menyampaikan permohonan
dikarenakan kondisi kantor yang terpisah-pisah dan belum adanya pusat informasi.
Selain itu juga kurangnya sumber daya manusia di BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian
sehingga personil yang sama bisa merangkap pekerjaan menyebabkan penyelesaian
pekerjaan dan koordinasi menjadi kurang efektif. Pengelolaan website yang kurang
berjalan dikarenakan pejabat yang berada di posisi tersebut sedang melaksanakan
tugas belajar dan tidak tersedianya personil pengganti yang sepadan membuat
website kurang terkelola dengan optimal.
Laporan Implementasi KIP BBWSC3 │ 2019
14
BAB IV
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Rencana tindak lanjut layanan informasi publik di BBWS Cidanau-Ciujung-
Cidurian diantaranya:
a. Menyediakan ruangan khusus sebagai pusat informasi yang berlokasi di
gedung baru kantor Serang sehingga mempermudah pemohon mengajukan
permohonan.
b. Mengoptimalkan SDM yang ada dengan membekali pengetahuan dan
pemahaman terkait pelaksanaan penyediaan layanan informasi publik
sehingga mencipakan personil yang handal dan mampu untuk mengelola
sekaligus melayani pemohon informasi.
c. Mengadakan studi banding ke Balai yang sudah berhasil mengoptimalkan kerja
pengelolaan dan pelayanan informasi publik di unit kerjanya.
Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja
Pelaksana PPID BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian.
Top Related