LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI JAWA BARAT
DEDDY MIZWAR DAN DEDI MULYADI
DAFTAR ISI
Halaman
Laporan Asurans Independen atas Pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon
Asersi Pasangan Calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampiran 1
Pengujian Terhadap Asersi .
Surat Pernyataan Independensi Kantor Akuntan Publik (KAP).
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye...............................................: Lampiran 2
a. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye .
b. Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye.
c. Daftar Saldo Dana Kampanye .
d. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon .
e. Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye .
Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP ............................................... Lampiran 3
Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ....................... Lampiran 4
PENGUJIAN TERHADAP ASERSI PASANGAN CALON Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi
No Hal Unsur Kepatuhan Peraturan Terkait Patuh/Tidak
Patuh
Temuan
1 2 3 4 5 6
A Umum 1. Cakupan
Laporan
Pasangan Calon melaporkan LPPDK (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya
masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Provinsi Jawa
Barat untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat LPPDK
dilengkapi dengan :
a.Forrmulir Model LPPDK1-PARPOL;
b.Formulir Model LPPDK2-PARPOL;
c.Formulir Model LPPDK3-PARPOL;
d.Formulir Model LPPDK4-PARPOL;
e.Formulir Model LPPDK5-PARPOL;
f.Lampiran Formulir Model LPPDK5-PARPOL;
g.Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan
h.Surat pernyataan penyumbang pihak kelompok
i.Surat pernyataan penyumbang pihak kelompok
j.Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta
k.Copy bukti tagihan/utang
l.Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran; dan
m.Pembukuan dana kampanye pihak lain
Dilampiri dengan :
LLADK Pasangan Calon yang dilengkapi:
-Formulir Model LADK1-PARPOL;
-Formulir Model LADK2-PARPOL;
-Formulir Model LADK3-PARPOL;
-Formulir Model LADK4-PARPOL;
-Formulir Model LADK5-PARPOL; dan
-Lampiran Formulir Model LADK5-PARPOL
Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye yang dilengkapi dengan :
-Formulir Model LPSDK1-PARPOL;
-Lampiran Model LPSDK1-PARPOL; dan
-Formulir Model LPSDK2-PARPOL;
Peraturan KPU No.5
Tahun 2017
PATUH
Pasangan Calon melaporkan
LPPDK dengan seluruh
lampirannya kepada KPU pada
tanggal 24 Juni 2018 pada
pukul 17.47 WIB, seluruh
cakupan laporan telah
dilengkapi dengan lampiran
yang dibutuhkan dan telah
sesuai dengan peraturan yang
berlaku, kecuali Model
LPPDK1-Asersi Pasangan
Calon yang diserahkan
menyusul
PENGUJIAN TERHADAP ASERSI PASANGAN CALON Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi
A Umum (lanjutan)
2. Periode
Pencatatan
dan
Pelaporan
Pasangan Calon melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye
dimulai sejak kami ditetapkan sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Jawa Barat dan ditutup pada saat masa kampanye berakhir.
Peraturan KPU No. 5
Tahun 2017
PATUH
Pasangan calon melakukan
pencatatan penerimaan dan
pengeluaran dana
kampanye sejak tanggal 30
Januari dan berakhir pada
tanggal 20 Juni 2018. 3
hari lebih cepat dari
periode yang telah
ditentukan
B Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu
3. RKDKP Pasangan Calon menetapkan dana kampanye berupa uang pada Rekening khusus dana
kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang
mengusulkan kami atas nama Pasangan Calon pada Bank
Peraturan KPU No. 5
Tahun 2017
PATUH
Rekening Khusus Dana
Kampanye telah dibuka
pada kampanye sesuai
dengan Peraturan KPU No
8 tahun 2015 atas nama
Paslon Gub Dan wabug
2018 di Pada Bank Jabar
Banten (BJB)
4. Batasan
Maksimum
Sumbangan
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, atau jasa yang
melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam
LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah dibawah ini:
a) Rp 75 juta untuk penyumbang perseorangan
b) Rp 750 juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan hukum swasta.
Peraturan KPU No. 5
Tahun 2017
PATUH
Sumbangan diberikan oleh
perseorangan dan badan
hukum swasta, tidak
melebihi batas kewajaran
dan telah dilaporkan di
LPPDK pada kampanye.
PENGUJIAN TERHADAP ASERSI PASANGAN CALON Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi
5. Batas
pengeluaran
dana
kampanye
Pasangan Calon mematuhi pembatasan pengeluaran dana kampanye berdasarkan
keputusan KPU Provinsi Jawa Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Barat
Keputusan KPU Provinsi
Jawa Barat
No.35/PL.03.5-
Kpts/32/Prov/II/2018
PATUH
Pengeluaran dana
kampanye pada kampanye
yang dilaporkan oleh
Pasangan Calon berjumlah
Rp 10.316.733.110,-
sedangkan batas
pengeluaran dana
kampanye pada kampanye
adalah sebesar
Rp.473.392.230.787,50,-
sesuai dengan Keputusan
KPU Provinsi Jawa Barat
No.35/PL.03.5-
Kpts/32/Prov/II/2018
6. Ketepatan
Waktu
Pelaporan
LADK ke
KPU
Pasangan Calon mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye paling lambat pukul 18.00
waktu setempat.
Peraturan KPU No. 5
Tahun 2017
PATUH
Pasangan calon telah
mematuhi penyerahan
LADK pada tanggal 14
Februari 2018 pukul 16.29;
yaitu 1 hari sebelum masa
kampanye.
C.
LADK DAN LPSDK
7. Periode
Penerimaan
danPengeluar
an
Pasangan Calon mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran
LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran LADK yang
dilaporkan, pembukuannya ditutup pada saat Kami ditetapkan sebagai peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat.
PENGUJIAN TERHADAP ASERSI PASANGAN CALON Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi
7 Pasangan Calon mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu
lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1
(satu) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan
penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Barat.
Peraturan KPU No. 5
Tahun 2017
PATUH
Pasangan calon telah
mematuhi lingkup waktu
pencatatan penerimaan
LPSDK
8. Pembukuan
RKDKP
Nama Bank
Nama
Pemilik
RKDKP
Pasangan Calon membuka Rekening Khusus Dana Kampanye :
a) Pada Bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau
Kabupaten/Kota diseluruh wilayah Indonesia
b) Atas nama Pasangan Calon, dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh
Pasangan Calon dan Partai Politik yang mengusulkan.
Catatan :
-Rekening khusus dana kampanye terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon;
-Pengelola Rekening khusus dana kampanye adalah kami dan Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
Peraturan KPU No. 5
Tahun 2017
PATUH
Pada kampanye Pasangan
calon telah membuka
Rekening Khusus Dana
Kampanye yang terpisah
dengan rekening pribadinya
di Bank Jabar Banten (BJB)
No Rek 0083791160100 atas
nama paslon Gub dan
Wagub 2018
9.
Cakupan
LADK
Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi :
a)Rekening Khusus Dana Kampanye
b)Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan; dan
c)Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum
pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
d)Penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan calon atau partai politik
atau gabungan partai politik dan pihak lain.
Peraturan KPU No. 5
Tahun 2017
PATUH
Pasangan calon telah
menyusun LADK yang
memuat informasi tersebut.
10. Cakupan
LPSDK
Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat informasi pembukuan yang
memuat seluruh penerimaan sumbangan yang diterima Pasangan Calon setelah
pembukaan LADK.
Peraturan KPU No. 5
Tahun 2017
PATUH
Pasangan calon telah
menyusun LPSDK yang
memuat informasi tersebut.
DASAR PENUNJUKAN DAN RUANG LINGKUP PENUGASAN
A. DASAR PENUNJUKAN
Penugasan audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Calon Deddy Mizwar dan Dedi
Mulyadi, dari Gabungan Partai Politik yaitu Partai Demokrat dan Partai Golongan
Karya (GOLKAR), oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy dan Rekan
dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 09/SPK/P-Jasa Audit-
Richard/APBD Pilgub/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018 antara Kantor Akuntan Publik
Richard Risambessy dan Rekan dengan KPU Provinsi Jawa Barat.
B. RUANG LINGKUP PENUGASAN
Audit Kepatuhan terhadap LPPDK Pasangan Calon yang diusung oleh Partai
Politik dilakukan dengan menggunakan Prosedur audit yang telah disusun berdasarkan
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Surat Keputusan KPU
No. 5 Tahun 2017 beserta lampiran terkait, dengan menggunakan bentuk asurans sesuai
Standar Perikatan Asurans 3000: “ Perikatan Asurans selain audit dan review atas
informasi keuangan historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
(IAPI). Perikatan asurans dengan keyakinan memadai untuk memberikan pendapat
terhadap kepatuhan laporan dana kampanye pasangan calon.
Pasangan Calon bertanggung jawab terhadap asersi atas kepatuhan. Tanggung
jawab KPUD Provinsi Jawa Barat adalah mendapatkan LPPDK beserta laporan
pendukung terkait dari Pasangan Calon serta menyampaikannya kepada Kantor
Akuntan Publik (KAP) Richard Risambessy dan Rekan.
Tanggung jawab KAP Richard Risambessy dan Rekan hanya terbatas pada
pernyataan pendapat atas kepatuhan terhadap laporan dana kampanye pasangan calon
dalam semua hal yang material terhadap persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Peraturan dan Pedoman yang dikeluarkan oleh KPU dan Asosiasi
Profesi Akuntan Publik.
LAPORAN RINGKASAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI JAWA BARAT
DEDDY MIZWAR DAN DEDI MULYADI
DAFTAR ISI
Halaman
Laporan Ringkasan Kertas Kerja Audit Atas Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye.
1-7
NO URAIAN AKTIVITAS Waktu Hasil Dikerjakan Direview KESIMPULAN Disetujui
Kerja Aktivitas oleh oleh Oleh
I I PERENCANAAN
Tujuana. 25 Juni-9 Juli 2018 Paslon hanya diwajibkan menyerahkan Dewi Setiawati Yudistiro Ardy
LPPDK dan telah kami periksa penyumbang
telah mengisi surat pernyataan
b. Memberikan Kesimpulan terhadap hasil Pemeriksaan penyumbang pihak lain perseorangan.dan
badan usaha
Langkah Kerja
a. Penilaian Resiko
(i). Memperoleh keyakinan memadai terhadap asersi Pasangan Calon
disajikan secara wajar dalam semua hal yang material berdasar kriteria
yang ditetapkan
Seluruh asersi pasangan calon disajikan secara
patuh sesuai dengan peraturan Komisi
Pemilihan Umum
Terhadap seluruh penerimaan dan
pengeluaran yang material telah
sesuai dengan peraturan yang
berlaku
(ii). Mendeteksi Kesalahan yang bersifat material dari pasangan Calon
baik yang sifatnya sengaja maupun tidak
Tidak terdapat kesalahan yang bersifat material
yang dilakukan secara sengaja
(iii). Perencanaan jumlah sampling yang digunakan dalam prosedur
audit
Sampling dilakukan dengan melihat waktu
pekerjaan dan jumlah yang telah dilakukan.
Terhadap penerimaan kami tidak
melakukan samplling karena
jumlahnya dan pengeluaran
dilakukan sampling disesuaikan
dengan waktu dan jumlah nya
b. Pemerolehan pemahaman atas persyaratan Kepatuhan Tertentu
(i). Memahami Undang Undang dan Peraturan yang melandasi
Kepatuhan terhadap penggunaan Dana Kampanye
Memahami Undang-Undang dan Peraturan yang
melandasi kepatuhan termasuk perubahan
peraturan terbaru tahun 2017
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
tahun 2017 menjadi landasan
pekerjaan.
(ii). Permintaan Keterangan kepada Pasangan Calon atau kepada Tim
yang menangani Pelaporan Penerimaan & Pengeluaran Dana
Kampanye
Penjadwalan terhadap permintaan keterangan
pasangan calon dan team baik ketua tim dan
bendahara
(iii). Permintaan keterangan kepada selain pasangan calon yang
berfungsi sebagai regulator dalam hal ini KPU (Komisi Pemilihan
Umum)
Telah melakukan diskusi dengan Divisi Hukum
maupun Komisioner mengenai peraturan KPU
sebagai regulator
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
tahun 2017 menjadi landasan
pekerjaan.
c. Materialitas
(i). Memahami sifat asersi Pasangan Calon dan persyaratan kepatuhan Sifat asersi pada kepatuhan peraturan KPU
(ii). Memahami sifat dan frekuensi ketidakpatuhan yang diidentifikasi
dengan mempertimbangkan dengan semestinya sampling risk
Frekuensi ketidakpatuhan tidak mempengaruhi
pertimbangan pada sampling risk yang telah
dilakukan.
Frekuensi ketidakpatuhan tidak
mempengaruhi pertimbangan pada
sampling risk yang telah dilakukan.
(iii). Memperoleh pertimbangan kualitatif termasuk kebutuhan dan
harapan pemakai laporan
Pertimbangan kualitatif dengan tujuan
kebutuhan dan harapan pemakai laporan untuk
transparansi penyumbang.
(iv). Memperoleh bukti yang cukup dan tepatTelah memperoleh bukti yang cukup
KERTAS KERJA
AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
Periode 30 Januari - 23 Juni 2018
REF
Memeriksa Laporan yang dilaporkan oleh pasangan calon (LADK,
LPSDK, dan LPPDK) apakah sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
LADK, LPSDK dan LPPDK telah
memuat seluruh transaksi
penerimaan dan pengeluaran
Salmon Sihombing,CPA
Dewi Setiawati Yudistiro Ardy Salmon Sihombing,CPA
NO URAIAN AKTIVITAS Waktu Hasil Dikerjakan Direview KESIMPULAN Disetujui
Kerja Aktivitas oleh oleh Oleh
II II PEKERJAAN LAPANGAN 25 Juni-9 Juli 2018
UMUM
a. Cakupan Laporan Keuangan
1) Kriteria :
Pasangan calon melaporkan LPPDK beserta Dewi Setiawati Yudistiro Ardy Salmon Sihombing,CPA
dokumen pendukung (paling lambat 1 (satu)
hari sejak berakhirnya masa kampanye paling
lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada
KPUD Provinsi Jawa Barat
2) Prosedur Audit :a). Dapatkan LPPDK Beserta Laporan Pendukung terkait dari KPUD Provinsi Jawa Barat, seperti yang tercantumdalam tanda terima penyerahan LPPDKb). Periksa kelengkapan dokumen pendukung LPPDKyang diserahkan kepada KPUD Provinsi Jawa Baratc.)Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari sejakberakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00
waktu setempat
d). Jika keyakinan memadai atas kepatuhan belum di
dapatkan auditor, lakukan alternatif prosedur
e). Simpulkan kepatuhan terhadal asersi di atas
b Periode Pencatatan dan Pelaporan
1). Kriteria
Pasangan Calon melakukan pencatatan Penerimaan
dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak ditetapkan
sebagai PESERTA Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dan ditutup pada saat masa kampanye berakhir
2). Prosedur Audit
a). Periksa kesesuain tanggal awal dan akhir pencatatan Dewi Setiawati Yudistiro Ardy Pasangan calon telah mematuhi Salmon Sihombing,CPA
penerimaan Dana Kampanye pada Formulir yang terkait peraturan dan ketentuan yang
b).Ambil paling sedikit 30 (tiga puluh) sampel pada tanggal telah ditetapkan
awal dan akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran
pada poin a dan b diatas, dan lakukan pengujian pisah
batas (cut off) dengan prosedur inspeksi, observasi, konfirmasi
eksternal, dan atau permintaan keterangan.
c). Jika keyakinan memadai atas kepatuhan belum di Kami telah mengambil seluruh pencatatan
dapatkan auditor, lakukan alternatif prosedur penerimaan dan pengeluaran dan telah
d). Simpulkan kepatuhan terhadal asersi di atas melakukan konfirmasi
KERTAS KERJAAUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNURPeriode 30 Januari - 23 Juni 2018
Pasangan calon melakukan periode
pencatatan mulai tanggal 30 Januari sampai
dengan 20 Juni 2018
Pasangan Calon telah mematuhi
peraturan dan ketentuan yang telah
ditetapkan.
Transaksi awal penerimaan dilakukan pada
tanggal 30 Januari dan transaksi akhir
penerimaan pada tanggal 20 Juni 2018
kami telah memeriksa batas awal pencatatan
dan batas akhir pencatatan penerimaan
Salmon Sihombing,CPA
Diterima oleh KPU tgl. 24 Juni 2018 pukul
17.47 WIB
REF
Tidak Ada Temuan dari Hasil Aktivitas Audit
kami. Pasangan Calon telah melaporkan
LPPDK pada tanggal 24 Juni 2018 Pukul
17.47
Pasangan Calon telah melaporkan
LPPDK sesuai dengan ketentuan
dan peraturan yang ditetapkan
Kami telah mendapatkan LPPDK beserta
Laporan Pendukung serta Tanda Terima
Penyerahan LPPDK
Pasangan Calon telah melaporkan
LPPDK sesuai dengan ketentuan
dan peraturan yang ditetapkan.
Dewi Setiawati Yudistiro Ardy
Kami sudah memeriksa kelengkapan dokumen
pendukung LPPDK yang diserahkan oleh KPU
NO URAIAN AKTIVITAS Waktu Hasil Dikerjakan Direview KESIMPULAN Disetujui
Kerja Aktivitas oleh oleh Oleh
II II PEKERJAAN LAPANGAN 25 Juni-9 Juli 2018
UMUM
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
a Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
1). Kriteria
Penempatan Dana Kampanye berupa uang pada RekeningKhusus Dana Kampanye atas nama pasangan calon Dewi Setiawati Yudistiro Ardydibuka oleh partai politik atau gabungan partai politik
yang mengusulkan Pasangan Calon pada Bank Umum2) Prosedur Audita). Periksa kesesuaian RKDK dengan cara membanding
kan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum Dewi Setiawati Yudistiro Ardy
dalam rekening koran dengan nama pasangan calon terkait
b). Jika keyakinan memadai atas kepatuhan belum didapat
kan auditor, lakukan alternatif prosedur Pencatatan telah sesuai perundangan yang
c). Simpulkan kepatuhan terhadal asersi di atas telah ditetapkan
b. Batasan Maksimum Sumbangan
1).Kriteria
Pasangan Calon memenuhi jumlah penerimaan sumbang-
an (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat
dikonversikan dengan nilai mata uang, termasuk hutang
dan diskon pembelian barang dan jasa yang melebihi
batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang di- Dewi Setiawati Yudistiro Ardy
laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi
jumlah :
a.) Rp. 75.000.000,00 untuk penyumbang perseorangan Total sumbangan yang diterima sebesar
b.) Rp. 750.000.000,00 untuk penyumbang kelompok atau Rp10.856.804.850
badan hukum swasta
2). Prosedur Audit
Mengingat batasan atas nilai sumbangan berlaku untuk
jumlah sumbangan secara akumulatif (dan bukan berda-
sarkan transaksi) untuk setiap pemberi dana, maka LADK Dewi Setiawati Yudistiro Ardy
LPSDK, dan LPPDK wajib direkapitulasi oleh Pasangan
Calon atau Tim Kampanye berdasar nama pemberi dana
ditetapkan
a). Tentukan kepatuhan atas batasan jumlah maksimum
penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/
atau jasa yang dapat dikonversikan dengan nilai mata Dewi Setiawati Yudistiro Ardy
uang, ternasuk hutang dan diskon pembelian barang atau
jasa yang melebihi bats kewajaran transaksi jual beli
secara umum) dengan mengacu pada ketentuan dan pera-
turan antara lain :
1). Permintaan keterangan pada Pasangan Calon
2). Dapatkan daftar pemberi sumbangan dan surat pernya- Penyumbang telah membuat surat Dewi Setiawati Yudistiro Ardy
taan penyumbang pernyataan penyumbang kecuali
3). Dapatkan daftar penyumbang berupa barang, dan/atau penyumbang dari badan hukum yang tidak
jasa yang dapat dikonversikan dengan nilai uang, terma- ada surat pernyataannya
suk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang
melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum
yang dikonversi berdasarkan harga pasar yang wajar
4). Ambil paling sedikit 30 (tiga puluh) sampel dan telusuri Telah diambil dan ditelusuri atas seluruh
penerimaan sumbangan melalui rekening koran penyumbang yang tertera pada RK
KERTAS KERJA
AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Secara akumulatif, jumlah sumbangan yang
diterima oleh pasangan calon tidak melebihi
ketentuan batas yang telah ditetapkan
Pasangan Calon telah mematuhi
ketentuan dan peraturan yang telah
ditetapkanSalmon Sihombing,CPA
Salmon Sihombing,CPA
Sumbangan yang diterima berasal dari pasangan
calon Rp 8.278.179.850,- , sumbangan dari Partai
Politik Rp 1.388.075.000, dan pihak lain
perseorangan terdiri 8 orang sejumlah Rp
440.550.000 pihak lain 2 badan hukum swasta
berjumlah Rp. 750.000.000,-. Atas sumbangan
tersebut tidak melebihi yang sudah ditetapkan.
Pasangan Calon, perorangan, partai
politik dan 2 badan hukum swasta
telah mematuhi ketentuan dan
peraturan yang telah ditetapkan Salmon Sihombing,CPA
Pasangan Calon telah mematuhi
ketentuan dan peraturan yang telah
ditetapkan
Pasangan calon telah melakukan perhitungan
dan rekapitulasi berdasarkan sumber
penerimaan dan sudah dirincikan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan
Salmon Sihombing,CPA
REF
Pasangan Calon telah mematuhi
ketentuan dan peraturan yang telah
ditetapkan
Penempatan Dana Kampanye pada RKDK yang
telah dibuka pada kampanye sesuai dengan dan
atas Nama Paslon Gub dan Wagub 2018 pada
Bank Jabar Banten (BJB)
Salmon Sihombing,CPA
Nama RKDK pada Bank Jabar Banten atas
nama Rekening Paslon Gub Dan Wagub 2018
Salmon Sihombing,CPA
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
Periode 30 Januari - 23 Juni 2018
NO URAIAN AKTIVITAS Waktu Hasil Dikerjakan Direview KESIMPULAN Disetujui
Kerja Aktivitas oleh oleh Oleh
II II PEKERJAAN LAPANGAN 25 Juni-9 Juli 2018
UMUM
b. Batasan Maksimum Sumbangan
5). Ambil paling sedikit 30 (tiga puluh) sampel dan lakukan Dewi Setiawati Yudistiro Ardy Pasangan calon telah mematuhi
inspeksi atas catatan dan daftar penerimaan sumbangan ketentuan dan peraturan yang
6). Lakukan konfirmasi melalui surat, telepon, dan/atau telah ditetapkan
kunjungan kepada pemberi sumbangan untuk memastikan
keberadaan dan keakurasian sumbangan jika diperlukan
dan/atau
7). Lakukan alternatif prosedur jika keyakinan memadai Namun untuk 2 badan hukum swasta kami
atas kepatuhan belum didapatkan auditor tidak memperoleh jawaban konfirmasi
b). Jika terdapat ketidakpatuhan terhadap batasam sumba- Dewi Setiawati Yudistiro Ardy Pasangan calon telah mematuhi
ngan dan sumbangan dari pihak yang dilarang, sajikan ketentuan dan peraturan yang
dalam bentuk daftar yang mencakup nama pemberi sumba- telah ditetapkan
ngan dan identitas terkait, serta jumlah dan jenis sumba-
ngan yang diberikan
c Batasan Pengeluaran Dana Kampanye
1). Kriteria
Pasangan Calon mematuhi pembatasan pengeluaran Dana
Kampanye
2). Prosedur Audit
a). Tentukan kepatuhan atas batasan jumlah maksimum
pembiayaan Dana Kampanye ( uang, barang, jasa, atau
bentuk lainnya) dengan mengacu pada ketentuan dan
peraturan yang berlaku dengan cara, antara lain :
1). Dapatkan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/
KPI Kabupaten Kota tentang pembatasan pengeluaran
Dana Kampanye
2).dapatkan Keputusan mengenai standar biaya daerah
3).dapatkan rincian biaya dan rekapitulasi pengeluaran
Dana Kampanye beserta dokumen pendukungnya
4).tentukan keakurasian matematis dengan cara melaku-
kan perhitungan kembali
Kampanye
6). Lakukan permintaan keterangan pada pasangan calon
7). Telusuri pengeluaran Dana Kampanye melalui rekening Kami telah menelusuri pengeluaran dana Dewi Setiawati Yudistiro Ardy
koran kampanye melalui rekening koran
8). Jika keyakinan memadai, atas kepatuhan belum didapat
kan, auditor lakukan alternatif prosedur
b). Jika terdapat ketidakpatuhan terhadap batasan penge-
luaran Dana Kampanye, sajikan dalam bentuk jumlah pe-
ngeluaran yang melampaui batas maksimum
Pasangan Calon telah Mematuhi
Pembatasan Pengeluaran Dana
Kampanye
Salmon Sihombing,CPA
Kami tidak menemukan adanya unsur
ketidakpatuhan terhadap ketentuan batasan dana
kampanye
Dewi Setiawati
Pasangan Calon telah Mematuhi
Pembatasan Pengeluaran Dana
Kampanye
Yudistiro ArdySalmon Sihombing,CPA
Kami telah mendapatkan keputusan KPU
Provinsi Jawa Barat tentang Pembatasan
Pengeluaran Dana Kampanye
Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat
No.35/PL.03.5-Kpts/32/Prov/II/2018 tentang
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye
sebesar Rp. 473.392.230.787 standar biaya
tidak ditentukan Per item oleh KPU melainkan
secara akumulasi keseluruhan.
Pasangan Calon telah Mematuhi
Pembatasan Pengeluaran Dana
Kampanye. Pengeluaran yang
dilakukan sebanyak Rp
10.316.733.110,-
Dewi Setiawati Yudistiro Ardy Salmon Sihombing,CPA
Setelah memeriksa dan menghitung secara
matematis Pengeluaran Aktivitas Kampanye Per
Item pada lampiran LPPDK, kami menemukan
jumlah biaya kampanye tidak melebihi Batasan
Pengeluaran Dana Kampanye
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
kami telah melakukan inspeksi dan konfirmasi
terhadap seluruh penyumbang yaitu dari
pasangan calon, 8 perorangan, 2 partai
politik,dan 2 badan hukum swasta bahwa
memang benar yang bersangkutan telah
menyumbang sesuai.
Salmon Sihombing,CPA
Tidak ditemukan adanya ketidakpatuhan
terhadap batasan sumbanganSalmon Sihombing,CPA
REF
KERTAS KERJA
AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
Periode 30 Januari - 23 Juni 2018
NO URAIAN AKTIVITAS Waktu Hasil Dikerjakan Direview KESIMPULAN Disetujui
Kerja Aktivitas oleh oleh Oleh
II II PEKERJAAN LAPANGAN 25 Juni-9 Juli 2018
UMUM
d. Ketepatan waktu pelaporan LADK, LPSDK dan LPPDK Pelaporan LADK, LPSDK dan LPPDK
kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ telah dilaporkan oleh pasangan calon
Kota serta Penyetoran Sumbangan yang dilarang kas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
negara
Prosedur Audit :
a). Penyampaian LADK dan LPSDK
(1). Dapatkan LADK dan LPSDK beserta laporan pendukung Kami telah memperoleh LADK dan LPSDK
terkait dari KPU provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabu- seuai dengan jadwal yang telah ditentukan
paten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima dan dokumen pendukungnya telah sesuai
penyerahan LADK dan LPSDK dengan tanda terima
(2). Periksa kelengkapan dokumen pendukung, LADK dan
LPSDK yang diserahkan kepada KPU Provinsi/KPI Aceh
atau KPU/KPI Kabupaten/Kota
(3). Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima
penyerahan LADK dan LPSDK dengan ketentuan peraturan
diatas
(4). Jika keyakinan belum memadai atas kepatuhan yang
belum didapatkan auditor, lakukan alternatif prosedur
(5). Simpulkan kepatuhan terkait dengan asersi diatas
b). Sumbangan yang dilarang Tidak terdapat sumbangan yang dilarang Dewi Setiawati Yudistiro ardy Tidak terdapat penyumbang
(1). Periksa transaksi penerimaan sumbangan untuk meli- yang dilarang
hat ada tidaknya transaksi penerimaan yang dilarang ber-dasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku
(2). Buat daftar sumbangan yang dilarang berdasarkan per-aturan KPU
(3).Ambil paling sedikit 30 sampel dari daftar sumbangan
yang dilarang dan lakukan verifikasi dengan bukti laporkepada KPU Provinsi/KPI Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/
Kota dengean bukti Surat Setoran Penerimaan NegaraTidak terdapat penyumbang yang dilarang Dewi Setiawati Yudistiro Ardy Tidak terdapat penyumbang Salmon Sihombing,CPA
Bukan Pajak (SSPNPB) yang dilarang
(4). Jika keyakinan memadai atas kepatuhan belum didapat
kan auditor, lakukan prosedur alternatif
(5). Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas
KERTAS KERJA
AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
Periode 30 Januari - 23 Juni 2018
Salmon Sihombing,CPAYudistiro Ardy
Salmon Sihombing,CPA
REF
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Pada penyerahan LPPDK telah
sesuai terhadap ketentuan yang telah
ditetapkan seharusnya paling lambat
pukul 18.00, dan diserahkan pada
pukul 17.47 selain hal itu pasangan
calon telah mematuhi ketentuan dan
peraturan yang telah ditetapkanDewi setiawati
NO URAIAN AKTIVITAS Waktu Hasil Dikerjakan Direview KESIMPULAN Disetujui
Kerja Aktivitas oleh oleh Oleh
II II PEKERJAAN LAPANGAN 25 Juni-9 Juli 2018
UMUM
LAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE
a. Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Prosedur Audit :
a). Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan Dewi Setiawati Yudistiro Ardy Salmon Sihombing,CPA
penerimaan Dana kampanye pada formulir yang terkait
b). Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan
pengeluaran Dana kampanye pada formulir yang terkait
c). Ambil paling sedikit 30 (tiga puluh) sampel pada tanggalawal dan akhir pada pencatatan penerimaan dan pengelua-ran dari poin a dan b di atas, kemudian lakukan prosedurseperti, inspeksi, observasi,konfirmasi, dan/atau permin-
taan keterangand). Jika keyakinan memadai atas kepatuhan belum didapat-kan auditor, lakukan alternatif prosedur
e).Simpulkan kepatuhan terkait asersi
b. Pembukaan RKDK nama bank, nama pemilik RKDK
Prosedur Audit :
a). Telaah kesesuaian bank tempat pembukaan RKDK dengan ketentuan KPU yaitu bank mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah
Indonesiab). Periksa kesesuaian tanggal pembukuan RKDK denganketentuan yang berlaku, yaitu RKDK dibentuk paling lam-bat 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagaipeserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kotac). Periksa kesesuaian kepemilikan RKDK, dengan cara
membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang
tercantum dalam rekening koran dengan nama pasangan
calon terkait
d). Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan RKDK
dengan ketentuan pembukaan RKDK bagi pasangan calon
perseorangan maupun pasangan calon yang diusulkan
partai politik atau gabungan partai politik
e). Jika keyakinan memadai atas kepatuhan belum didapat
kan auditor , lakukan alternatif prosedur
f). Simpulkan kepatuhan dan cakupan informasi asersi
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
Periode 30 Januari - 23 Juni 2018
KERTAS KERJA
AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Yudistiro ArdySalmon Sihombing,CPA
Kami sudah memeriksa kesesuaian Spesimen
tanda tangan RKDK, Spesimen tanda tangan
RKDK ditanda tangani oleh dan atas nama
Pasangan Calon
REF
Kami telah periksa kesesuaian tanggal awal dan
akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran
pada RKDK
Pasangan Calon telah mematuhi
ketentuan dan peraturan yang telah
ditetapkan
Kami sudah memeriksa kesesuaian bank tempat
pembukaan RKDK yaitu BANK JABAR
BANTEN (BJB)
Pasangan Calon telah mematuhi
ketentuan dan peraturan yang telah
ditetapkan dengan membuka
Rekening Dana Kampanye
Kami sudah memeriksa tanggal transaksi
RKDK yaitu sesuai dengan periode masa
kampanye
Kami sudah memeriksa kesesuaian kepemilikan
RKDK, nama RKDK sesuai dengan dan atas
nama pacangan calon yaitu Paslon Gub Dan
Wagub 2018
Dewi Setaiwati
Top Related