PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2017
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 dapat diselesaikan. Penyusunan LAKIP
merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
yang dipercayakan kepada DLH Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Rencana
Strategis (RENSTRA) DLH Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021.
Penyusunan LAKIP ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur)
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), dan secara
garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah
dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2017 yang mengacu kepada Rencana Strategi
DLH Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021.
Penyusunan LAKIP DLH Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 ini telah
dupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LAKIP DLH Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2017 tidak terlepas dari kekurangan- kekurangan sehubungan dengan kendala-
kendala yang dihadapi. Namun demikian DLH Kabupaten Tanah Bumbu telah
mengupayakan untuk mengatasi kendala- kendala tersebut melalui koordinasi dengan
pelaksana kegiatan.
Demikian disampaikan, diharapkan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi
kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DLH
Kabupaten Tanah Bumbu, Kami mengharapkan sumbang saran pihak-pihak terkait atas
kekurangan laporan ini, karena Kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna.
Akhirnya kepada semua pihak yang terkait dan turut memberikan bantuan dalam
penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.
Batulicin, Januari 2018 Januari
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu,
r. H. Erno Rudi Handoko009DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR LAMPIRAN 3
Bab I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Tanah Bumbu
6
1.5 Gambaran Kondisi Lingkungan 11
1.6 Sistematika Penyusunan LAKIP DLH Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2017 11
Bab II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2017
2.1. Rencana Strategis 13
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 15
2.3. 2.4. 2.5.
Rencana Kinerja Rencana Aksi Pencapaian IKU Perencanaan Kinerja
16 18 24
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja DLH 25
B. Realisasi Anggaran 59
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 65
B. Saran
66
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja DLH TA. 2017
Lampiran 2 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DLH sesuai RENSTRA 2016-2021
Lampiran 3 Rencana Kinerja Tahunan DLH TA. 2017
Lampiran 4 Lampiran 5
IKU DLH TA. 2017 Pengukuran Kinerja DLH TA. 2017
Lampiran 6 Lampiran 7
Cascading/Pohon Kinerja Matrik Keselarasan
Lampiran 8 Laporan Keuangan Triwulan IV Tahun 2017
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan good governance diperlukan akuntabilitas kinerja
yang baik dari jajaran aparatur Pemerintah, sehingga penyelenggaraan manajemen
pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna secara
optimal.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan
Instruksi Presiden No : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah merupakan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang
dilaksanakan oleh Aparatur Instansi Pemerintah sebagai pelaksana Program /
Kegiatan dalam satu Tahun Anggaran. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan
bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang bertanggung jawab
dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup di wilayah Kabupaten Tanah
Bumbu sehingga wajib menyampaikan LAKIP.
LAKIP merupakan bentuk dari Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan
SKPD sebagai tolok ukur tercapai atau tidaknya suatu target dan sasaran / tujuan
pelaksanaan program / kegiatan sesuai visi dan misi kegiatan yang dilaksanakan.
Untuk itu dalam penyusunan LAKIP mutlak diperlukan adalah Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran DLH Kabupaten Tanah Bumbu serta penjabarannya dalam bentuk strategi
kebijaksanaan yang diimplementasikan dalam program kerja yang terjabar menjadi
kegiatan operasional yang rinci, spesifik dan terukur.
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan LAKIP Tahun 2017 ini disusun berdasarkan beberapa landasan
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104)
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan daerah;
7. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 208 Tahun 2000 tetang tatacara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
13. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 061/163 Tahun 2008 tentang Penataan Kelembagaan
Lingkungan Hidup Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2006 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 29 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 32 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Maksud penyusunan LAKIP DLH Kabupaten Tanah Bumbu TA. 2017 adalah :
a. Memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja DLH Kab. Tanah Bumbu
b. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis
dalam Rencana Strategis DLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016–2021 yang
telah dilaksanakan pada tahun 2017.
1.3.2. Tujuan
Tujuan penyusunan LAKIP DLH Kab. Tanah Bumbu TA. 2017 adalah sebagai
berikut:
a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan DLH Kab. Tanah Bumbu
dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata
kepemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan
tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama TA 2017
b. Memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan
pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan Visi dan
Misi dalam Renstra DLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016–2021.
1.4. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu
Dalam rangka memenuhi kelengkapan Pemerintahan Kabupaten sesuai
yang diamanatkan dalam Undang-Undang No: 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan
maka dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No: 16 Tahun 2007
tanggal 12 Nopember 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang salah satunya
adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No
: 20 Tahun 2011 tanggal 20 September 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan,
Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
yang salah satunya adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu No. 25 tahun
2012 ditetapkan tugas pokok, fungsi uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur
organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Peraturan
Daerah tersebut pada tanggal 15 September 2016 diperbaharui kembali dengan
terbitnya Peraturan Daerah No.19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah yang salah satunya adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Tanah Bumbu. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 32
tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu.
1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
dan pembangunan mencakup bagian dan bidang-bidang sebagai berikut :
1. Sekretariat
2. Bidang Tata Lingkungan
3. Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3
4. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan LH
5. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH
6. UPT Dinas (Laboratorium Lingkungan)
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Sedangkan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu dalam
menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas meliputi :
a. Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup;
b. Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup;
c. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan dibidang Lingkungan Hidup;
d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya
1.4.2. Susunan Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No: 19 Tahun
2016 tanggal 15 September 2016 susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari :
1. Kepala Dinas
Mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan
pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup
2. Sekretariat
Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,
penyusunan program dan keuangan. Sekretariat membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
c. Sub Bagian Informasi dan Pelaporan
3. Bidang Tata Lingkungan
Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan
kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Tata Lingkungan.
Bidang Tata Lingkungan terdiri dari :
a. Seksi Tata Rencana LH;
b. Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan LH
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3
Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3 mempunyai tugas melakukan penyiapan
perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang
pengelolaan sampah dan LB3. Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3 terdiri dari:
a. Seksi Pengelolaan dan Penanganan Sampah;
b. Seksi Pengelolaan Limbah
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH melakukan penyiapan
perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang
pengendalian, pencemaran dan kerusakan LH. Bidang Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan LH) terdiri dari :
a. Seksi Identifikasi dan Pengkajian Kualitas Lingkungan; dan
b. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan
6. Bidang Penaatan dan Peningkatan kapasitas LH
Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH mempunyai tugas melakukan
penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang
penaatan dan peningkatan kapasitas LH. Bidang Penaatan dan Peningkatan
Kapasitas LH terdiri dari :
a. Seksi Penyelesaian Pengaduan LH; dan
b. Seksi Peningkatan Kapasitas LH
7. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
Unit Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan atau kegiatan teknis penunjang.
8. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
dinas sesuai dengan keahlian dan fungsinya.
Secara rinci struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdapat pada tabel
di bawah ini :
1.4.3. Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan kegiatannya saat ini, DLH Kabupaten Tanah Bumbu
didukung oleh 47 orang PNS ditambah 297 orang tenaga Non PNS (PTT/Honorer).
Untuk menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan DLH Kabupaten Tanah
Bumbu, kualitas dan kuantitas SDM mutlak diperlukan. Sampai sejauh ini
keberadaan pegawai DLH Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada tabel 1.1 s/d
1.6.
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KEPALA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN
KEPEGAWAIAN
KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
KEPALA BIDANG
TATA LINGKUNGAN KEPALA PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LB3
KEPALA SEKSI TATA RENCANA
LINGKUNGAN HIDUP
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DAN
PENANGANAN SAMPAH
KEPALA SEKSI KAJIAN DAMPAK DAN
PEMELIHARAAAN LH KEPALA SEKSI
PENGELOLAAN LIMBAH
KEPALA SUB BAGIAN
INFORMASI DAN
PELAPORAN
BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS
LINGKUNGAN HIDUP
KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN
KEPALA SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS
LH
KASUBBAG. TATA USAHA LAB. LH
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN DAN
PEMULIHAN
KEPALA SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENGKAJIAN KUALITAS
LINGKUNGAN
KEPALA UPT PENGELOLA SAMPAH
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Sesuai Status Kepegawaian
No Status Golongan
Jumlah
I II III IV
1. PNS 0 16 26 6 48
2. PTT 0 0 0 0 13
3 THL/Honorer 0 0 0 0 284
Jumlah 0 14 27 6 345
Tabel 1.2 Data PNS Menurut Golongan
No Unit Kerja Golongan
Jumlah
I II III IV
1. Kepala Dinas 0 0 0 1 1
2 Sekretariat 0 0 2 2 4
3 Bidang Tata Lingkungan
0 0 3 0 3
4 Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan LH
0 0 2 1 3
5 Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3
0 0 3 0 3
6 Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH
0 0 1 2 3
7 UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
0 0 1 0 1
8 Kelompok Jabatan Fungsional
0 16 14 0 30
Jumlah 0 16 26 6 48
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Penjenjangan ( Diklat )
No Tingkat Penjenjangan Jumlah ( orang )
1. Non Diklat 36 2. Spada / Adum / Diklat PIM IV 7 3. Spadya / Spamen / Diklat PIM III 4 4. Sespa / Spamen / Diklat PIM II 1 5. Lemhanas / Spati 0
Jumlah 48
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Jabatan / Eselonering
No Eselonering Jumlah (orang)
1. I a I b
- -
2.
II a II b II c II d
- 1 - -
3. III a III b
1 4
4. IV a IV b
12 -
5 Non Eselon 36
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah ( orang )
1. SD 1 2. SLTP - 3. SLTA 13 4. D I - 5. D II - 6. D III 4 7. D IV - 8. S 1 24 9. S 2 6 10. S 3 -
Jumlah 48
1.5. Gambaran Kondisi Lingkungan
Berdasar kajian kondisi dan situasi Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun
2016 – 2021 (Renstra DLH Kabupaten Tanah Bumbu 2016 – 2021), dan potensi
maupun isu strategis yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu, dapat dirumuskan ada
beberapa isu pokok strategis sesuai dengan tugas dan fungsi DLH Kabupaten
Tanah Bumbu yang wajib mendapat perhatian bersama, yaitu :
1. Kualitas air tercemar “sedang”
2. Lubang tambang belum dikelola maksimal dan terjadinya degradasi tutupan
lahan vegetasi
3. Debu dan emisi dari kegiatan usaha yang mencemari lingkungan pemukiman
4. Kesadaran masyarakat dalam berbudaya menghargai kondisi lingkungan yang
baik belum maksimal
1.6. Sistematika Penyusunan LAKIP DLH Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017
Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja DLH Kabupaten Tanah Bumbu maka
disusunlah LAKIP Tahun 2017 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:
Bab I – Pendahuluan
Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek
strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang
dihadapi organisasi.
Bab II – Perencanaan Kinerja
Ringkasan/Ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standard
nasional
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah
dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
B. Realisasi Anggaran
Menguraikan simpulan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen perjanjian kinerja
Bab IV – Penutup
Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerja.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. RENCANA STRATEGIS
RENSTRA DLH Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021 disusun
dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan bagi DLH Kabupaten Tanah
Bumbu untuk kurun waktu tahun 2016 - 2021. Sedangkan tujuannya adalah :
1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan DLH dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu
2. Menyediakan bahan serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja
(Rencana Kerja Tahunan) DLH Kabupaten Tanah Bumbu dalam kurun waktu
tahun 2016 – 2021
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi DLH Kabupaten Tanah Bumbu
beserta seluruh unit kerjanya dalam pengendalian dampak lingkungan hidup
dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
A. VISI
Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke arah mana organisasi akan
dibawa. Visi yang baik harus realistis dan mampu menjadi tuntutan bagi
organisasi agar eksis, unggul, antisipatif dan inovatif.
Visi Kabupaten Tanah Bumbu adalah “Terwujudnya Kabupaten
Tanah Bumbu Sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan,
Industri, dan Pariwisata di Kalimantan Berbasis pada Keunggulan Lokal
dan Potensi Strategis Daerah Menuju Tanah Bumbu Yang Maju, Sejahtera
dan Berintelektual Tinggi”.
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan Visi sebagai berikut :
“Terwujudnya Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Yang Berkualitas”
B. M I S I
Misi adalah pernyataan eksplisit dari organisasi tentang apa saja yang
harus dicapai dengan menyebutkan kegiatan spesifik yang harus dilakukan
dalam rangka mewujudkan visinya. Adapun Misi Kabupaten Tanah Bumbu
adalah :
1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal
point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta
menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong
optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.
2. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi
Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku
Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus
Regional dan Nasional.
3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya
Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta
memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan.
4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia
yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi
ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan
memiliki akar lokal.
5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik,
Efektif dan Bersih.
Guna mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah
Bumbu, maka misi pembangunan yang akan dilakukan adalah Meningkatkan
Kualitas Lingkungan Hidup.
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH DLH
KABUPATEN TANAH BUMBU
C.1 TUJUAN dan STRATEGIS
Agar lebih terarah, visi dan misi perlu dirumuskan dalam bentuk tujuan dan
sasaran strategis dengan mempertimbangkan nilai manfaat bagi publik dan
kemampuan sumber daya yang dimiliki. Hal ini berarti bahwa tujuan strategis
merupakan penjabaran atau pelaksanaan dari pernyataan misi yang akan
dicapai dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. disamping itu dapat diketahui
secara tepat apa yang sudah dilakukan dan dijadikan sebagai pengukur tingkat
capaian visi dan misi organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah
Bumbu. Tujuan dan sasaran strategis dimaksud dalam rangka pencapaian
sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi adalah sebagai berikut :
1. Misi : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Tujuan :
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran :
Meningkatnya Kondisi Kualitas Lingkungan Hidup
Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Tujuan
No. Tujuan Indikator Tujuan
Kondisi Awal Target Kinerja
2015 2021
1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Cukup Baik
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA DLH KAB. TANAH BUMBU TA. 2017
Untuk mencapai sasaran tersebut disusun indikator keberhasilan pada DLH Kab.
Tanah Bumbu dengan langkah-langkah :
- Menetapkan RKT (Rencana Kinerja tahunan)
- Menyampaikan rencana kerja dan anggaran
- Menyusun dokumen penetapan kinerja
- Menyusun pengukuran kinerja
- Menyusun Laporan Akuntabilitas kinerja, dan
- Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RENSTRA DLH
Kab. Tanah Bumbu
Adapun indikator kinerja utama DLH Kab. Tanah Bumbu seperti termuat pada tabel
berikut :
Tabel 2.2.
Matrik Indikator Kinerja Sasaran
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
MISI 1: MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kondisi kualitas lingkungan hidup
Indeks
Kualitas Air
(IKA)
Indeks
Kualitas
Udara
Persentase
Sampah
yang dikelola
Kurang
Sangat baik
60,16%
Kurang
Sangat baik
72,27%
Kurang
Sangat baik
73,55%
Cukup
Sangat baik
75,04%
Cukup
Sangat baik
75,85%
2.3. RENCANA KINERJA
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kinerja tahun 2017 merupakan
dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan
dicapai pada tahun 2017. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi
Penetapan Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada
tahun 2017. Adapun rencana kerja tahun 2017 DLH Kabupaten Tanah Bumbu untuk
pencapaian IKU DLH Kab. Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :
.
Tabel 2.3.
Rencana Kinerja Tahunan DLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017
NO. TUJUAN SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SASARAN
TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kondisi Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Air (IKA)
Kurang
1. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura
b. Pemantauan Kualitas Lingkungan
c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH
d. Pengkajian Dampak Lingkungan
e. Koordinasi penilaian Adiwiyata
f. Pelayanan pengaduan masyarakat
g. Pengembangan prasarana dan sarana laboratorium lingkungan
h. Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air dari kegiatan usaha pertambangan
i. Penyusunan RPPLH Kabupaten Tanah Bumbu
1.329.530.000,-
2. Peningkatan
Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup
a. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
15.775.000,-
3. Peningkatan
Pengendalian Polusi
a. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
b. Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup
c. Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan
589.894.000,-
Indeks Kualitas
Udara
Sangat Baik
Peningkatan Pengendalian Polusi
Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
15.000.000,-
Persentase
Sampah yang dikelola
72,27% Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
3.326.560.000,-
TOTAL 5.276.759.000,-
2.4. RENCANA AKSI PENCAPAIAN IKU DLH KAB. TANAH BUMBU TA. 2017
Program DLH Kab. Tanah Bumbu TA. 2017 disusun dengan memperhatikan tugas
pokok dan fungsi serta merupakan suatu rencana aksi nyata untuk pencapaian IKU
yang sesuai dengan perencanaan kinerja dan dituangkan pada penetapan kinerja
tahun 2017. Berdasarkan program-program tersebut selanjutnya disusun kegiatan-
kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2017. Berikut
matrik rencana aksi dalam rangka pencapaian IKU DLH Kab. Tanah Bumbu yang
ditetapkan di tahun 2017 :
Tabel 2.4.
RENCANA AKSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2017
NO
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARA
N (Rp.) RENCANA AKSI
JADWAL KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB URAIAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET URAIAN INDIKATOR
KINERJA TARGET URAIAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET URAIAN INDIKATOR
KINERJA TARGET TW.1 TW.2 TW.3 TW.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
CUKUP Meningkatnya Kondisi Kualitas Lingkungan Hidup
1. Indeks Kualitas Air (IKA)
KURANG 1.1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
CUKUP Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Pemantauan pada Titik Pantau ADIPURA
16 Titik Pemantauan
46.675.000 - Menyusun jadwal pemantauan pada titik pantau ADIPURA
- Rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan nilai ADIPURA
- Koordinasi dengan provinsi dan pusat (DLH Provinsi Kalsel, P3E Kalimantan dan KLHK)
√ √ √ √ Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan B3
Pemantauan Kualitas Lingkungan
Pemantauan Kondisi Lingkungan Hidup Kab. Tanah Bumbu
56 Titik Pantau
37.140.000 - Menentukan titik pemantauan yaitu pada 3 DAS, 29 Sungai dan 2 air laut
- Menyusun jadwal pemnatauan - Pengambilan Sampel - Pengujian sampel ke
Laboratorium - Analisis Hasil Uji dalam bentuk
perhitungan IKA beserta narasi capaian, permasalahan dan saran tindak lanjut
- Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
√ √ √ √ Kepala Seksi Identifikasi dan Pengkajian Kualitas Lingkungan
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup
Laporan Hasil Pengawasan, Penyelesaian Perizinan dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup
3 Laporan 163.175.000 - Inventarisasi data jumlah pelaku usaha yang menjadi target kegiatan
- Menyusun jadwal kegiatan diantaranya kegiatan Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi UKL-UPL/AMDAL dan Penyelesaian Perizinan Bidang LH
- Pelaksanaan Kegiatan - Pembuatan Laporan hasil
pelaksanaan kegiatan
√ √ √ √ Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Pengkajian Dampak Lingkungan
Jumlah dokumen hasil Kajian
1 Dokumen 25.450.000 - Menentukan titik pemantauan kualitas tanah untuk produksi Biomassa
- Menyusun jadwal pemantauan (pengambilan sampel)
- Pengujian sampel ke Laboratorium
- Analisis Hasil Uji dalam bentuk perhitungan Kerusakan Lahan dan/atau produksi tanah untuk
√ √ √ √ Kepala Seksi Identifikasi dan Pengkajian Kualitas Lingkungan
produksi Biomassa beserta narasi capaian, permasalahan dan saran tindak lanjut
- Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Koordinasi penilaian Adiwiyata
Jumlah Sekolah Adiwiyata yang masuk Nominasi Provinsi dan Nasional
4 Sekolah ADIWIYATA
211.025.000 - Menentukan sekolah yang masuk kategori pembinaan
- Menyusun jadwal pembinaan - Rapat koordinasi dengan
pihak sekolah dan instansi terkait
- Melaksanakan pembinaan menuju Sekolah ADIWIYATA tingkat Provinsi dan Nasional
√ √ √ √ Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Pelayanan pengaduan masyarakat
Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti
100% 17.850.000 - Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang LH
- Menerima pengaduan - Memverifikasi jenis
pengaduan (Rapat dengan Tim)
- Menindaklanjuti pengaduan - Menginformasikan hasil
penanganan pengaduan kepada pengadu
√ √ √ √ Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Pengembangan prasarana dan sarana laboratorium lingkungan
Jumlah prasarana dan sarana laboratorium
10 Unit 366.970.000 - Menentukan spesifikasi alat sesuai rencana Kebutuhan alat Laboratorium
- Persiapan pelaksanaan kegiatan
- Proses pengadaan
√ √ √ Kepala UPT. Laboratorium Lingkungan
Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemaran Air dari Kegiatan Usaha
Laporan Hasil Inventarisasi & Identifikasi Sumber Pencemar air dari kegiatan / usaha pertambangan
1 Laporan 10.975.000 - Menentukan jumlah pelaku usaha yang menjadi target kegiatan
- Melaksanakan inventarisasi Identifikasi Sumber Pencemaran Air dari Kegiatan Usaha
- Membuat Laporan hasil pelaksanaan kegiatan
√ √ √ √ Kepala Seksi Penanggulangan dan Pemulihan
Penyusunan RPPLH Penyusunan Dokumen RPPLH Kabupaten Tanah Bumbu
1 Dokumen 450.270.000 - Persiapan kegiatan (KAK) - Rapat koordinasi internal dan
dengan instansi terkait untuk penjaringan isu
- Pelaksanaan FGD dengan instansi terkait dan narasumber
- Penyusunan draft laporan - Rapat koordinasi
pembahasan draft - Penyusunan Laporan RPPLH
√ √ √ Kepala Bidang Tata Lingkungan
1.2. Peningkatan Kualitas Akses dan Informasi SDA dan LH
Prosentasi peningkatan kualitas data primer dan sekunder lingkungan hidup
85% Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan
Dokumen MIH dan SLHD
2 Dokumen 15.775.000 - Menyusun kebutuhan data untuk laporan MIH dan IKPLHD
- Rapat koordinasi dengan instansi terkait penentuan kewenangan pemegang data
- Pengumpulan data - Penyusunan draft laporan
√ √ √ √ Kepala Bidang Tata Lingkungan
- Rapat koordinasi pembahasan draft laporan
- Penyusunan Laporan
1.3. Peningkatan Pengendalian Polusi
Tingkat Ketaatan Pelaku usaha
93% Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
Laporan Hasil Pengujian Kadar Polusi Limbah
1 Laporan 39.540.000 - Inventarisasi data jumlah dan jenis pelaku usaha yang menjadi target kegiatan
- Menyusun jadwal pengambilan sampel
- Pengambilan Sampel air limbah pelaku usaha
- Pengujian sampel ke laboratorium
- Analisis hasil uji - Menghitung capaian beserta
narasi capaian, permasalahan dan saran tindak lanjut
- Membuat Laporan SPM Bidang LH untuk pelayanan pencegahan pencemaran air
√ √ √ √ Kepala Seksi Identifikasi dan Pengkajian Kualitas Lingkungan
Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup
Laporan Hasil Akreditasi
1 Laporan 138.860.000 - Pendaftaran akreditasi - Pelaksanaan kalibrasi dan uji
profisiensi - Pembayaran iuran
survenlens dan kalibrasi alat - Pelaksanaan Akreditasi
Laboratorium oleh Tim dari KAN
- Sertifikat Akreditasi
√ √ √ √ Kepala UPT. Laboratorium Lingkungan
Peningkatan pengelolaan laboratorium lingkungan
Jumlah Jasa Pelayanan Laboratorium
1.500 Sampel
411.494.000 Melaksanakan pengelolaan rutin Laboratorium Lingkungan seperti belanja ATK, pembayaran listrik, telpon, BBM Genset, service alat dan genset, belanja cetak, makan minum rapat serta belanja kebutuhan primer laboratorium untuk pelaksanaan pengujian sampel air/tanah/udara diantaranya : belanja bahan kimia, belanja komponen alat laboratorium, belanja gas asetilen dan gas argon, serta belanja alat kesehatan seperti sarung tangan dan masker
√ √ √ √ Kabag. TU UPT Laboratorium Lingkungan
2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
SANGAT BAIK
2.1 Peningkatan Pengendalian Polusi
Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha
93% Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
Indeks Kualitas Udara (IKU)
SANGAT BAIK
15.000.000 - Inventarisasi data jumlah dan jenis pelaku usaha yang menjadi target kegiatan
- Menyusun jadwal pengambilan sampel
- Pengambilan Sampel emisi cerobong pelaku usaha
- Pengujian sampel ke laboratorium
- Analisis hasil uji - Menghitung capaian beserta
narasi capaian, permasalahan dan saran tindak lanjut
- Membuat Laporan SPM
√ √ √ √ Kepala Seksi Identifikasi dan Pengkajian Kualitas Lingkungan
Bidang LH untuk pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
3. Persentase Sampah yang dikelola
72,27% 3.1 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah
72,27% Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
Jumlah Sampah yang dikelola (%)
14,44% 1.500.760.000 - Dalam rangka pengurangan volume sampah dari proses 3R, didukung dari penyediaan sarpras untuk pengelolaan persampahan berupa : Belanja Peralatan Kebersihan, BBM mesin Pencuci mobil, Pakaian kerja lapangan petugas kebersihan, Pemeliharaan TPS, Pengadaan Bak Sampah 5 Warna Untuk Sekolah Adiwiyata dan Adipura, Pembuatan rumah kompos, Pengadaan bak sampah komunal dan container sampah
- Memaksimalkan kerja petugas kebersihan di lapangan dengan ketersediaan anggaran (perjalanan dinas sebelum Mappanretasi, acara Mappanretasi, sesudah Mappanretasi, gotong royong maupun hari besar lainnya)
- Melakukan koordinasi dengan petugas kebersihan dalam rangka mengevaluasi kinerja di lapangan beserta permasalahan yang ada dan solusi yang akan ditempuh
- Meninjau kondisi titik-titik pengambilan sampah
√ √ √ √ Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan B3
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Jumlah Sampah yang ditangani (Ton)
42.396 Ton 1.825.800.000 Dalam rangka peningkatan jumlah sampah yang ditangani pada area TPA, didukung dengan adanya anggaran operasional TPA diantaranya : - Belanja bahan tanah urug - BBM dan pemeliharaan alat
berat TPA - Pakaian kerja lapangan
petugas TPA - Belanja pemeliharaan TPA
Sungai Dua, Satui dan Kusan Hilir
- DDUB Pembangunan TPS 3 R
- Pengembangan Instalasi Pemanfaatan Gas Methan TPA Sei Dua
Monitoring ke area TPA untuk mengetahui kondisi dan permasalahan serta solusi dari permasalahan yang ada
√ √ √ √ Kepala Seksi Pengelolaan dan Penanganan Sampah
Pada table diatas dapat dilihat bahwa dari tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis, ada 3
(tiga) indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada
DLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017. 3 (tiga) IKU dimaksud beserta rencana aksi
pencapaiannya sebagai berikut :
a. IKU pertama yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dengan target pada kondisi KURANG.
Ada 3 (tiga) Program dan 13 (tigabelas) kegiatan yang direncanakan dilaksanakan
untuk mencapai kondisi tersebut. Langkah nyata dari beberapa kegiatan tersebut
adalah :
- Penyusunan dokumen kajian yang dapat digunakan sebagai dasar untuk
pengambilan kebijakan perencanaan khususnya bidang lingkungan hidup di
tahun mendatang misalnya adalah penyusunan RPPLH (rencana
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) dan IKPLHD (informasi
kinerja pengelolaan lingkungan hidup).
- Mengintensifkan pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pembinaan
kepada pelaku usaha khususnya pengelolaan air limbahnya sebelum dibuang
ke perairan umum
- Rutin melakukan pengambilan sampel air DAS, sungai dan air laut untuk
mengetahui efektifitas pelaksanaan kegiatan dan sebagai data dasar
perhitungan IKA Kab. Tanah Bumbu
b. IKU kedua yaitu Indeks Kualitas Udara dengan target pada kondisi SANGAT BAIK.
Ada 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan yang direncanakan dilaksanakan untuk
mencapai kondisi tersebut. Upaya yang akan dilaksanakan adalah :
- Melakukan pengambilan sampel udara pada 10 Kecamatan dan cerobong
pelaku usaha
- Mengintensifkan pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pembinaan
kepada pelaku usaha khususnya pengelolaan kuaitas udara
c. IKU ketiga yaitu Persentase Sampah yang dikelola dengan target sebesar 72,27%.
Ada 1 (satu) Program dan 2 (dua) kegiatan yang direncanakan dilaksanakan untuk
mencapai IKU tersebut. Upaya yang akan dilaksanakan adalah :
- Menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
- Memaksimalkan upaya pengelolaan persampahan dengan metode 3R dari
Bank Sampah, Gerakan Sedekah Sampah, Rumah Kompos, TPS 3R, Depo
Sampah, KSM agar bisa mengurangi beban sampah yang terangkut ke TPA
- Memaksimalkan kinerja petugas kebersihan dengan ketersediaan anggaran
- Melakukan koordinasi dengan petugas kebersihan dalam rangka
mengevaluasi kinerja di lapangan beserta permasalahan yang ada dan solusi
yang akan ditempuh
- Meninjau kondisi titik-titik pengambilan sampah
- Alokasi anggaran yang maksimal untuk peningkatan pengelolaan TPA
- Monitoring ke area TPA untuk mengetahui kondisi dan permasalahan serta
solusi dari permasalahan yang ada
2.5. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja DLH Kab. Tanah Bumbu dituangkan dalam dokumen Penetapan
Kinerja Tahunan. Dasar hukum penyusunan Penetapan Kinerja adalah Inpres Nomor
5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti
dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Peraturan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan kinerja pada
dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk
mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu
dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus
penetapan kinerja antara lain adalah untuk :
Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud
nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai
dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi
Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
sebagai dasar pemberian reward
DLH Kab. Tanah Bumbu telah membuat penetapan kinerja tahun 2017 secara
berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja
DLH Kab. Tanah Bumbu ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada
akhir tahun 2017. Penetapan kinerja DLH Kab. Tanah Bumbu disusun dengan
berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2017 yang telah ditetapkan mengacu
pada Rencana Strategis DLH Kab. Tanah Bumbu.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) DLH Kabupaten Tanah Bumbu tidak terlepas dari rangkaian
mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis
(RENSTRA) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja
Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK), serta tidak terlepas dari pelaksanaan
pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang
sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban
pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen
pendukungnya.
Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan
sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran
dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.
A. CAPAIAN KINERJA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TA. 2017
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi DLH Kabupaten Tanah Bumbu.
Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan
didasarkan pada kelompok indikator kenerja kegiatan yang berupa indikator-indikator
masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari
proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian
dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan
berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang dilakukan untuk menilai
apakah kebijakan yang telah ditempuh selama tahun 2017 dapat mendukung tercapainya
tujuan dan sasaran badan dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap pencapaian tujuan dan pembangunan Kabupaten sebagaimana telah
diamanatkan dalam RPJMD.
Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target
setiap Indokator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan
akan diketahui selisih atau celah Kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut
dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja
dimasa yang akan datang (performance improvement).
Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran,
menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut :
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2017
No Persentase Capaian Kategori Capaian
1 Lebih dari 100 % Sangat Baik
2 75 % sampai 100 % Baik
3 55 % sampai 75 % Cukup
4 Kurang dari 55 % Kurang
Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target
dengan realisasi masing - masing indikator sasaran. Tingkat capaian kinerja masing -
masing indikator disajikan pada tabel pengukuran kinerja sasaran strategis tahun 2017.
Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun 2017 sesuai dengan sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun Tabel Pengukuran Kinerja disajikan
sebagai berikut :
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategi Tahun 2017
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN REALISASI
REALISASI
PROSENTASE CAPAIAN KINERJA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
Meningkatnya Kondisi Kualitas Lingkungan Hidup
1.1. Indeks Kualitas Air (IKA)
Kurang Kurang 100%
1.2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
Sangat Baik Sangat Baik
100%
1.3. Persentase Sampah yang dikelola
72,27% 66,30%
91,74%
TOTAL 97,25%
A.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2017
Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan
untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung
keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan
dengan membandingkan prosentase capaian Indikator Sasaran pada tahun 2017
dengan tahun sebelumnya. Pengukuran kinerja DLH Kabupaten Tanah Bumbu
tahun 2017 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap
tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017
disajikan sebagai berikut :
Sasaran : Meningkatnya Kondisi Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran tersebut di atas terdiri atas 3 (tiga) indikator sasaran, dengan hasil
sebagai berikut :
Tabel 3.3. Capaian Indikator Sasaran DLH Tahun 2017
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN REALISASI
REALISASI
PROSENTASE CAPAIAN KINERJA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
Meningkatnya Kondisi Kualitas Lingkungan Hidup
1.1. Indeks Kualitas Air (IKA)
Kurang Kurang 100%
1.2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
Sangat Baik Sangat Baik
100%
1.3. Persentase Sampah yang dikelola
72,27% 66,30%
91,74%
RATA-RATA CAPAIAN 97,25%
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian sasaran 1 dengan 3
(tiga) indikator sasaran pada tahun 2017 dengan kategori capaian 97,25%
disimpulkan BAIK. Pada IKU pertama capaian Indeks Kualitas Air (IKA) memenuhi
target target yang ditetapkan yaitu pada kondisi KURANG. IKU Kedua Indeks
Kualitas Udara juga memenuhi target yang ditetapkan yaitu pada kondisi SANGAT
BAIK. Sedangkan IKU ketiga yaitu Persentase Sampah yang dikelola belum
memenuhi target yang ditetapkan, dari target sebesar 72,27% hanya terealisasi
sebesar 66,30% atau dengan tingkat capaian 91,74%. Berikut evaluasi dan analisis
atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran tersebut :
INDEKS KUALITAS AIR (IKA)
Indikator Sasaran 1 Target Realisasi Tingkat Capaian
Tahun 2017 Tahun 2017 Tahun 2017
INDEKS KUALITAS AIR (IKA)
Kurang (60) Kurang (60) 100%
Indikator tersebut dilaksanakan melalui Program Pengendalian
Pencemaran dan perusakan lingkungan Hidup dengan kegiatan utamanya
adalah Pemantauan Kualitas Lingkungan. Indeks Kualitas Air (IKA)
merupakan indikator sasaran baru yang merupakan penyempurnaan dari
indikator sebelumnya yaitu Data kondisi lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu
meliputi kualitas air, tanah dan udara. Pada indikator sebelumnya belum
dilakukan perhitungan kondisi kualitas air, udara dan lingkungan hidup dalam
bentuk indeks, namun hanya menghitung dari jumlah paramater kualitas air,
udara dan tanah yang dipantau/diambil sampelnya (pengujian di Laboratorium
Lingkungan Kab. Tanah Bumbu), sehingga capaian hanya berupa prosentase
parameter kualitas air/udara/tanah yang memenuhi baku mutu sesuai ketentuan
yang berlaku sehingga belum bisa digambarkan secara akurat tentang
kondisi/status kualitas air/udara/lingkungan hidup Kabupaten Tanah Bumbu per
tahunnya. Namun di periode RENSTRA DLH 2016-2021 dilakukan
pembenahan indikator sasaran dimana indikator sasaran ini salah satunya
sebagai data pendukung capaian Indikator Kinerja Daerah pada Misi Ketiga
Kepala Daerah seperti tertuang pada RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2016-2021, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
Pengertian dari Indeks Kualitas Air (IKA) itu sendiri adalah kondisi
kualitatif air yang diukur dan atau di uji berdasarkan parameter-parameter
tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Adapun latar belakang/dasar indikator sasaran IKA dengan fokus pada
air DAS/sungai di Kabupaten Tanah Bumbu, karena air sungai itu sendiri
menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri,
pertanian dll. Di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai
macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Karena
peranannya tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan
indikator kualitas lingkungan hidup. Perhitungan indeks untuk indikator
kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan
Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai
penentuan status mutu air dengan engan metode indeks pencemaran (Pollution
Index – PI). Parameter yang dijadikan dasar perhitungan IKA sebanyak 7
parameter yaitu DO, BOD, COD, Fosfat, TSS, e Coli dan Total Coli.
Perhitungan IKA dilaksanakan melalui Kegiatan Pemantauan Kualitas
Lingkungan yang mengambil sampel air pada 3 DAS yaitu Batulicin, Kusan, dan
Satui di area Hulu, tengah dan hilir dengan total titik sampel DAS sebanyak 9
titik pemantauan, sedangkan sampel air sungai sebanyak 20 titik, yaitu pada
sungai Batulaki, Jombang, Taras, Pabilahan, Jelamu, Baruna, Sela, Batu
Harang, Bening, Ata (mantewe), Mereh, Guntung, Bakarangan, Mangkalapi,
Setarap, Bunati, Angsana, Sebamban, Sungai Dua 1 dan Sungai Dua 2. Total
sampel yang diambil adalah 29 titik. Kegiatan pengambilan dan pengujian
sampel ini dilaksanakan sebanyak 2 periode. Dari hasil pengambilan sampel air
DAS/Sungai Tahun 2017 didapatkan hasil perhitungan INDEKS KUALITAS
AIR (IKA) adalah sebesar 60 atau di kategori KURANG, yang berarti
memenuhi dengan target yang ditetapkan.
Berikut analisis capaian indikator sasaran INDEKS KUALITAS AIR (IKA)
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017 :
a. Hasil Capaian
Pemantauan kualitas air sungai serta DAS (Daerah aliran sungai) yang
terdapat di Kab. Tanah bumbu dilaksanakan pada 29 titik pengambilan
sampel. Pengambilan Sampel dilakukan pada periode bulan Juni s.d dengan
September. Dari hasil uji laboratorium, data yang diperoleh dihitung untuk
mengetahui nilai Indeks Pencemaran. Parameter yang dihitung yaitu
Oksigen Terlarut (DO), Biological Oksigen Demand (BOD), Chemical
Oksigen Demand (COD), Total Padatan Tersuspensi (TSS), Fosfat, E Coli,
dan Total Coli. Adapun hasilnya yaitu :
Indeks Kualitas Air Tahap I dan Tahap II
No Status Indeks Kualitas Air Tahap I Indeks Kualitas Air Tahap II
Jumlah Persentasi Bobot Nilai Jumlah Persentasi Bobot Nilai
1 Memenuhi 14 48% 70 33.79 16 55% 70 38.62
2 Cemar Ringan
15 52% 50 25.86 12 41% 50 20.69
3 Cemar Sedang
0 0% 30 0.00 1 3% 30 1.03
4 Cemar Berat 0 0% 10 0.00 0 0% 10 0.00
Total 29 100% 59.66 29 100% 60.34
Berdasarkan hasil evaluasi Indeks Kualitas Air (IKA) didapatkan bahwa nila
IKA pada tahap II dengan nilai 60.34 mengalami peningkatan sebesar 0.68
dibandingkan nilai IKA tahap I yang memiliki nilai 59.66 dimana hal ini
disebabkan karena jumlah air permukaan yang memiliki status memenuhi
mengalami kenaikan dari 14 air permukaan menjadi 16 air permukaan selain
itu jumlah air permukaan yang memiliki status cemar ringan melalui
penurunan dari 15 air permukaan menjadi 12 air permukaan namun pada
pemantauan tahap II teradapat 1 air permukaan yang memiliki status cemar
sedang dan dengan menggunakan data Indeks Kualitas Air (IKA) Tahap I
dan Indeks Kualitas Air (IKA) Tahap II maka didapatkan Indeks Kualitas Air
(IKA) Rata – rata adalah sebesar 60.
b. Permasalahan
Beberapa parameter yang tidak memenuhi baku mutu yaitu :
Pada tahap I tingginya parameter TSS , terindikasi disebabkan oleh adanya
kegiatan pembukaan lahan oleh beberapa perusahaan perkebunan kelapa
sawit baik yang berbadan hukum maupun perorangan masyarakat
sehingga ketika terjadi hujan terjadi peningkatan aliran permukaan (run off)
yang membawa material menuju badan air. Sedangkan pada Tahap II,
tingginya parameter TSS terindikasi disebabkan oleh adanya aktifitas
penambangan pasir illegal dibadan sungai oleh masyarakat
Parameter Total Fosfat terindikasi disebabkan oleh pembusukan seresah
yang terbawa pada aliran permukaan dan menumpuk di dasar sungai
Parameter COD terindikasi disebabkan oleh tingginya aktifitas pembusukan
didalam air serta kecilnya debit air di musim kemarau
c. Rekomendasi
Dari hasil capaian Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahap I dan tahap II maka
ada beberapa rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut :
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan tidak adanya
kegiatan baik yang berbadan hukum maupun perorangan melakukan
kegiatan atau aktivitas di sepanjang area sempadan sungai
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap permukiman penduduk
yang berada di bantaran sungai
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan penambangan
pasir dan emas illegal disepanjang sungai maupun DAS
d. Perbandingan Dengan Target
Target Indeks Kualitas Air tahun 2017 adalah 60, sedangkan indeks yang
dicapai yaitu 60. Meskipun memenuhi target yang ditetapkan dipandang
perlu pengoptimalan dari pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha
serta pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaku usaha yang membuang
air limbah ke sungai untuk peningkatan nilai IKA di tahun mendatang.
Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran
Indeks Kualitas Air (IKA) adalah sebagai berikut :
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Indikator Outcome program ini adalah Optimalisasi Kualitas Lingkungan
ditargetkan Cukup dan terealisasi 100% sesuai dengan targetnya yaitu
Cukup dengan kegiatan-kegiatan penunjang sebagai berikut :
- Kegiatan Penilaian Kota Sehat/Adipura
Pagu anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 42.375.000,- dan terealisasi
sebesar Rp 31.975.000,- (75,46%) dengan capaian output 16 kali
Pemantauan Adipura yang terealisasi sesuai target sebesar 100 %.
- Pemantauan Kualitas Lingkungan
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 37.140.000,- dan terealisasi
sebesar Rp 36.390.000,- (97,98%) dengan capaian output kegiatan 33
titik pantau sebanyak 2 periode pemantauan dan terealisasi hanya
100%
- Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 163.175.000,- dan terealisasi
sebesar Rp 160.475.000,- (98,35%) dengan capaian output kegiatan 3
laporan dan terealisasi sesuai target 100 %
- Pengkajian Dampak Lingkungan
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 29.702.500,- dan terealisasi
sebesar Rp 29.702.000,- (100%) dengan capaian output kegiatan 100%
yaitu 1 Dokumen Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah
untuk Produksi Biomassa
- Koordinasi Penilaian Adiwiyata
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 211.025.000,- dan terealisasi
sebesar Rp 204.401.000,- (96,86%) dengan capaian output kegiatan 5
Sekolah Adiwiyata yang masuk nominasi Provinsi dan Nasional dan
terealisasi 125 % melebihi target yaitu 4 Sekolah Adiwiyata yang masuk
nominasi Provinsi dan Nasional
- Pelayanan Pengaduan Masyarakat
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 21.600.000,- dan terealisasi
sebesar Rp 10.800.000,- (50%) dengan capaian output kegiatan 100 %
Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan terealisasi
sesuai target
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan
Pagu anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 505.557.500,- dan terealisasi
sebesar Rp. 493.490.000,- (97,61%) dengan capaian output kegiatan
sebesar 100% yaitu terealisasi 20 Item peralatan laboratorium
lingkungan hidup
- Penyusunan RPPLH Kabupaten Tanah Bumbu
Pagu anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 450.270.000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 405.553.000,- (90,07%) dengan capaian output kegiatan
sebesar 100% yaitu terealisasi 1 Dokumen Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Bumbu
2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Lingkungan
Indikator Outcome program ini adalah Prosentase Peningkatan Kualitas
Data Primer dan Sekunder Lingkungan Hidup yang ditargetkan 85% dan
terealisasi 90,57 % atau tingkat capaian 106,6% dengan kegiatan
penunjang sebagai berikut:
- Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 16.075.000,- dan terealisasi
sebesar Rp 14.045.000,- (87,37%) dengan capaian output kegiatan 2
Dokumen (MIH dan SLHD) atau terealisasi 100 %
3. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Indikator Outcome program ini adalah Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha
ditargetkan 93% dan terealisasi 92% atau tingkat capaian sebesar 99%,
dengan kegiatan-kegiatan penunjang sebagai berikut :
- Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 36.840.000,- dan terealisasi
sebesar Rp 36.840.000,- (100%) dengan capaian output kegiatan 1
Dokumen Laporan Hasil Pengujian Kadar Polusi Limbah dan terealisasi
100%
- Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup
Pagu anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 134.360.000,- dan terealisasi
sebesar Rp 112.720.900,- (80,39%) dengan capaian output kegiatan
sebesar 100% sesuai targetnya yaitu 1 Laporan Hasil Akreditasi dan
terelisasi
- Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan
Pagu anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 436.394.000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 426.921.746,- (97,83%) dengan capaian output kegiatan
Sampel Jasa Pelayanan Laboratorium sebanyak 5.802 Sampel dari
target yang ditetapkan sebanyak 1.500 sampel atau sebesar 386,80%.
INDEKS KUALITAS UDARA
Indikator Sasaran 2 Target Realisasi Tingkat Capaian
Tahun 2017 Tahun 2017 Tahun 2017
INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)
SANGAT BAIK (86) SANGAT BAIK (86,01)
100%
Indikator tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pengendalian
Polusi dengan kegiatan Pengujian Emisi/Polusi Udara akibat Aktivitas Industri.
Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator sasaran Indeks Kualitas
Udara (IKU) tahun 2017 dengan nilai 86,01 atau sesuai dengan targetnya di
kategori “SANGAT BAIK”.
Pengertian Indeks Kualitas Udara (IKU) itu sendiri adalah gambaran atau
indikasi awal yang memberikan kesimpulan tentang kondisi kualitas udara pada
kurun waktu tertentu. Seperti hal nya IKA, untuk perhitungan IKU belum bisa
dibandingkan dengan indikator sasaran RENSTRA periode tahun sebelumnya
karena hanya sebatas menghitung parameter kualitas udara yang memenuhi
baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku, belum kearah perhitungan indeks
kualitas udara. Untuk dapat menyajikan mengenai status/kondisi kualitas udara
Kab. Tanah Bumbu maka dilakukan pembenahan indikator sasaran pada
RENSTRA tahun 2016-2021. Adapun Metode perhitungan dan analisa data
digunakan metode indeks kualitas udara (IKU) model EU/Indeks annual Model
EU-LEU. Pengambilan sampel dilakukan di 10 titik pada 10 kecamatan masing-
masing adalah Kecamatan Simpang empat, Batulicin, Kusan Hilir, Angsana,
Kusan Hulu, Sei. Loban, Karang Bintang, Kuranji, Satui dan Mantewe.
Parameter yang diuji dan menjadi dasar perhitungan IKU adalah SO2 dan NO2.
Upaya nyata yang perlu dilakukan untuk peningkatan nilai IKU adalah
mengurangi paparan debu dengan melakukan pembersihan jalan, serta
mengurangi laju kendaran yang melalui lokasi-lokasi pemantauan serta di
sekitar lokasi pemukiman.
Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran
Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Indikator Outcome program ini adalah Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha
ditargetkan 93% dan terealisasi 92% atau tingkat capaian sebesar 99%,
dengan kegiatan-kegiatan penunjang sebagai berikut:
- Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 13.200.000,- dan terealisasi
sebesar Rp 13.200.000,- (100%) dengan capaian output kegiatan nilai
Indeks Kualitas Udara pada kategori Sangat Baik atau terealisasi
100% sesuai target.
PERSENTASE SAMPAH YANG DIKELOLA
Indikator Sasaran 3
Target Realisasi Tingkat Capaian
Tahun 2017 Tahun 2017 Tahun 2017
PERSENTASE SAMPAH YANG
DIKELOLA
72,27% 66,30% 91,74%
Kondisi di tahun 2017 terealisasi hanya 66,30% atau sebesar 91,74% dari
target yang ditetapkan (tidak sesuai target), hal ini disebabkan data volume
sampah yang terangkut hanya data volume sampah di TPA, sedangkan data
sampah yang dikelola dari sumber lain yaitu Depo, TPST, TPS 3R, GSS dan
sumber lain belum terdata seluruhnya. Tahun 2018 akan dilakukan
pembenahan pencatatan jumlah sampah yag dikelola selain di TPA serta
peningkatan peran serta masyarakat maupun dunia usaha dalam rangka
pengelolaan persampahan.
Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran
Persentase Sampah yang dikelola adalah sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Indikator Outcome program ini adalah Persentase pengelolaan sampah
diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai
dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah ditargetkan 72,27% dan
terealisasi 66,30% atau tingkat capaian sebesar 91,74%, dengan kegiatan-
kegiatan penunjang sebagai berikut:
- Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 956.610.000,- dan terealisasi
sebesar Rp 916.778.000,- (95,84%) dengan capaian output kegiatan
Jumlah sampah yang dikelola sebesar 16,67% sesuai dengan target
yang ditetapkan atau terealisasi 100%.
- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 1.542.120.000,- dan terealisasi
sebesar Rp 1.294.068.987,- (83,91%) dengan capaian output kegiatan
Jumlah sampah yang ditangani sebesar 31.955 ton dari target sebesar
39.525 ton atau terealisasi 80,85%.
A.2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2017 DAN TAHUN
SEBELUMNYA
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dan tahun 2016
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET REALISASI PROSENTASE
CAPAIAN KINERJA
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2016
Tahun 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
Meningkatnya Kondisi Kualitas Lingkungan Hidup
1.1. Indeks Kualitas Air (IKA)
Kurang Kurang Sangat Kurang
Kurang 85% 100%
1.2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
100% 100%
1.3. Persentase Sampah yang dikelola
60,16% 72,27% 52,10% 66,30%
86,60% 91,74%
RATA-RATA CAPAIAN 90,53% 97,25%
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian sasaran 1 dengan 3
(tiga) indikator sasaran pada tahun 2017 dengan kategori capaian 97,25%
disimpulkan BAIK dan jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 90,53% jelas
terlihat adanya peningkatan hasil capaian kinerja. Pada IKU pertama yaitu Indeks
Kualitas AIR (IKA) ada peningkatan capaian dari kondisi SANGAT KURANG di
tahun 2016 menjadi kondisi KURANG di tahun 2017 memenuhi target yang
ditetapkan. IKU kedua yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU) berada pada kondisi
SANGAT BAIK di tahun 2016-2017 yang berarti juga memenuhi target. Sedangkan
IKU ketiga yaitu Persentase Sampah yang dikelola, belum memenuhi taget yang
ditetapkan baik itu di tahun 2016 maupun di tahun 2017. Berikut evaluasi dan
analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran tersebut :
- Indeks Kualitas Air (IKA)
Indikator Sasaran 1
Target Realisasi Tingkat Capaian
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2016
Tahun 2017
INDEKS KUALITAS AIR (IKA)
Kurang (60)
Kurang (60)
Sangat Kurang (52,14)
Kurang (60)
85% 100%
Dari hasil pengambilan sampel air DAS/Sungai Tahun 2016 didapatkan
hasil perhitungan INDEKS KUALITAS AIR (IKA) adalah sebesar 52,14 atau
dengan kategori SANGAT KURANG. Hal ini jelas tidak memenuhi target yang
telah ditetapkan yaitu IKA Kab. Tanah Bumbu dengan Kategori KURANG atau
nilai antara 58 ≤ x < 66 (target yang ditetapkan adalah pada nilai 60).
Sedangkan di tahun 2017, nilai IKA Kab. Tanah Bumbu mengalami
peningkatan yaitu sebesar 60 atau di kategori KURANG, memenuhi dengan
target yang ditetapkan.
- Indeks Kualitas Udara (IKU)
Indikator Sasaran 2
Target Realisasi Tingkat Capaian
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2016
Tahun 2017
INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)
SANGAT BAIK (86)
SANGAT BAIK (86)
SANGAT BAIK (90)
SANGAT BAIK
(86,01)
100% 100%
Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator sasaran Indeks Kualitas
Udara (IKU) di tahun 2016 dengan nilai 90,04 dan tahun 2017 dengan nilai
86,01 atau sesuai dengan targetnya di kategori “SANGAT BAIK”. Meskipun ada
perbedaan nilai indeks di tahun 2016 dan 2017 sekitar 3,99 poin namun kondisi
kualitas udara masih dalam range kondisi yang ditetapkan yaitu SANGAT BAIK.
- Persentase Sampah yang dikelola
Indikator Sasaran 3
Target Realisasi Tingkat Capaian
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2016
Tahun 2017
PERSENTASE SAMPAH
YANG DIKELOLA
60,16% 72,27% 52,10% 66,30% 86,60% 91,74%
Kondisi di tahun 2016 terealisasi 52,10% atau sebesar 86,60% dari target dan
2017 terealisasi hanya 66,30% atau sebesar 91,74% dari target yang
ditetapkan (tidak sesuai target), hal ini disebabkan data volume sampah yang
terangkut hanya data volume sampah di TPA, sedangkan data sampah yang
dikelola dari sumber lain yaitu Depo, TPST, TPS 3R, GSS dan sumber lain
belum terdata seluruhnya. Tahun 2018 akan dilakukan pembenahan
pencatatan jumlah sampah yag dikelola selain di TPA serta peningkatan peran
serta masyarakat maupun dunia usaha dalam rangka pengelolaan
persampahan.
A.3. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2017 DENGAN
TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERTUANG PADA RENSTRA DLH
KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016-2021
- Penetapan Indikator Kinerja pada RENSRA DLH Kab. Tanah Bumbu Tahun
2016-2021
Tabel 3.5 Tujuan Sasaran Jangka Menengah DLH Kabupaten Tanah Bumbu
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
MISI : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kondisi kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Air (IKA)
Indeks Kualitas Udara
Persentase Sampah yang dikelola
Kurang (Nilai
Indeks 60)
Sangat baik (Nilai
Indeks 86)
60,16%
Kurang (Nilai
Indeks 60)
Sangat baik (Nilai
Indeks 86)
72,27%
Kurang (Nilai
Indeks 62)
Sangat baik (Nilai
Indeks 86)
73,55%
Cukup (Nilai
Indeks 66)
Sangat baik (Nilai
Indeks 86)
75,04%
Cukup (Nilai
Indeks 67)
Sangat baik (Nilai
Indeks 90)
75,85%
Tabel 3.6 Perbandingan antara Realisasi Kinerja s.d. tahun 2017 dan Target
s.d. Akhir Tahun RENSTRA DLH Periode 2016-2021
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN
Target capaian kinerja akhir
tahun RENSTRA
Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2017
Prosentase Capaian Realisasi
Kinerja s.d Tahun 2017
dibandingkan dengan target
akhir tahun RENSTRA
1
3
4
5 6 7 (=7/5x100%)
1
Meningkatnya Kondisi Kualitas Lingkungan Hidup
1.1. Indeks Kualitas Air (IKA)
Kondisi CUKUP (Nilai Indeks 67)
Kondisi KURANG (Nilai Indeks 60)
90%
1.2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
Kondisi SANGAT BAIK
(Nilai Indeks 90)
Kondisi SANGAT BAIK
(Nilai Indeks 90)
100%
1.3. Persentase Sampah yang dikelola
75,85% 66,30% 87,41%
Dari tabel di atas jika dilihat dari realisasi kinerja s.d. tahun 2017 dan
dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun RENSTRA
DLH, hampir seluruh indikator sasaran terealisasi mendekati target yang
ditetapkan. Pada IKU pertama yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) s.d. tahun
2017 tingkat capaian dibanding s.d. akhir tahun RENSTRA adalah
sebesar 90%. Pada IKU kedua yaitu Indeks Kualitas Udara realisasinya
s.d. tahun 2017 dibandingkan target s.d. akhir tahun RENSTRA bahkan
telah memenuhi target yaitu pada kondisi SANGAT BAIK atau dengan
tingkat capaian 100%. Sedangkan IKU ketiga yaitu persentase sampah
yang dikelola realisasi s.d. tahun 2017 adalah sebesar 66,30% dan jika
dibandingkan dengan target s.d. akhir tahun RENSTRA sebesar 75,85%
maka tingkat capaiannya adalah sebesar 87,41%. Capaian tersebut
akan menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan rencana program
kegiatan yang memudahkan DLH Kab. Tanah Bumbu untuk
menyelesaikan sisa target yang harus di capai di akhir tahun RENSTRA.
- Penetapan Indikator Kinerja Daerah Bidang Lingkungan Hidup Pada Misi
Ketiga RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu
Indikator bidang Lingkungan Hidup yang diangkat sebagai indikator kinerja
daerah dalam rangka mendukung pencapaian Misi Ketiga Pembangunan
Kabupaten Tanah Bumbu yaitu “Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber
Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan
Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan
Kesejahteraan” adalah Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
Berikut target IKLH tahun 2016-2020 sebagaimana tertuang pada RPJMD
Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021 dan capaian IKLH Kabupaten
Tanah Bumbu tahun 2016-2017 :
Indikator Kinerja
Satuan
Kinerja pada awal
periode RPJMD (2015)
Target Capaian Kinerja Sasaran Kinerja Pada Akhir
RPJMD (2021)
Capaian
2016 2017 2018 2019 2020 Tahun 2016
Tahun 2017
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
indeks 67,77
(Cukup)
66 ≤ x ≤ 74 (cukup
dengan nilai 67,77)
66 ≤ x ≤ 74 (cukup dengan nilai 68)
66 ≤ x ≤ 74 (cukup dengan nilai 69)
74 < x ≤ 82 (Baik dengan nilai 74)
74 < x ≤ 82 (Baik dengn
nilai 74)
74 < x ≤ 82 (Baik dengan nilai 75)
69,632 (cukup)
64,99 (kurang)
Dari tabel di atas yaitu terlihat bahwa Nilai perhitungan IKLH tahun 2016
adalah sebesar 69,6323 atau dengan kategori " CUKUP" sedangkan
nilai perhitungan tahun 2017 adalah sebesar 64,99 atau di kategori
"KURANG". Dari hasil tersebut, jika dibandingkan dengan target IKLH
tahun 2017 dan perhitungan IKLH tahun 2016, nilai IKLH tahun 2017
tidak memenuhi target yang ditetapkan dan mengalami penurunan
dibanding tahun lalu.
Adapun faktor utama tidak tercapainya target maupun penurunan nilai IKLH
Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Dari sisi perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas
Udara (IKU), nilainya sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu
IKA pada kondisi "KURANG" dan IKU pada kondisi "Sangat Baik"
b. Sedangkan dari sisi perhitungan Indeks Tutupan Hutan (ITH)
terdapat penurunan nilai sekitar 14 poin dibandingkan tahun 2016
yaitu dari 67,4281 di 2016 menjadi 52,98 di tahun 2017
Penurunan nilai ITH tersebut menyebabkan total nilai IKLH tahun
2017 menurun pada kondisi KURANG.
- Hal tersebut dikarenakan dasar yang digunakan untuk
perhitungan ITH tahun 2016 adalah Peta RTRWK (Peta garis
berdasarkan Citra Alos Skala 1 : 5000 Wilayah Kabupaten Tanah
Bumbu Liputan data Tahun 2015)
- Sedangkan data ITH tahun 2017 berdasarkan data rilis tahun
2016 KLHK melalui Surat Pusat Pengendalian Pembangunan
Ekoregion (P3E) Kalimantan (Nomor : S-
428/P3E.Kal/Bid.I/HHH/2017 tanggal 16 Oktober 2017) Perihal
Indeks Tutupan Hutan Tahun 2016 Kabupaten/Kota di Ekoregion
Kalimantan
- Perbedaan sumber data tersebut juga menyebabkan perbedaan
luasan wilayah daratan dan luas tutupan hutan Kabupaten Tanah
Bumbu, sehingga hal inilah yang menjadi faktor utama penurunan
nilai IKLH di tahun 2017 karena untuk ITH sendiri dalam rumus
perhitungan total IKLH mempunyai bobot sebesar 40%.
Capaian IKLH ini dihitung dari 3 (tiga) aspek yaitu nilai Indeks Kualitas
Air (IKA), nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan
(ITH). IKLH juga diangkat sebagai indikator kinerja program yang
dilaksanakan DLH Kab. Tanah Bumbu di tahun 2016 yaitu program
pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Secara
lengkap mengenai pengertian dan uraian capaian dari IKLH akan
dibahas pada capaian program/kegiatan. Hasil capaian IKLH ini akan
menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja kegiatan DLH Kab.
Tanah Bumbu di tahun-tahun mendatang khususnya juga untuk
perencanaan RENSTRA periode mendatang.
A.4. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI DAN TARGET SESUAI DENGAN
STANDARD NASIONAL YAITU SPM DAN IKK BIDANG LH TAHUN 2017 DAN
TAHUN SEBELUMNYA
DLH Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas pokok melaksanakan
kewenangan otonomi daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut DLH
Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi sesuai dengan Standard Pelayanan
Minimum (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Lingkungan Hidup,
yakni :
A. SPM Bidang LH :
1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air
2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak
3. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan Dan/Atau Tanah Untuk
Produksi Biomassa
4. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan
Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan
5. Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan
6. Sistem Penanganan Sampah di Perkotaan
B. IKK Bidang LH :
1. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
2. Penegakan Hukum Lingkungan
3. Pencemaran Status Mutu Air
4. Persentase Penanganan Sampah
5. Ratio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) persatuan Penduduk
Kesebelas fungsi tersebut merupakan indikator kinerja DLH yang menjadi tolak
ukur dalam pencapaian sasaran strategi 5 (lima) tahun kedepan. Indikator
sasaran beserta target kinerja yang telah ditetapkan dalam RENSTRA DLH
ditujukan untuk mewujudkan pelayanan SPM dan IKK Bidang LH. Keberhasilan
capaian indikator sasaran berarti pula keberhasilan dalam pelaksanaan SPM dan
IKK. Jabaran pencapaian kinerja pelayanan DLH Kabupaten Tanah Bumbu
ditinjau dari indikator kinerja berdasarkan SPM dan IKK bidang lingkungan
beserta target dan realisasinya ditunjukkan pada pada tabel berikut :
Tabel 3.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sesuai Standard Nasional (SPM dan IKK Bidang LH Tahun 2016-2020)
No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi DLH
Kabupaten Tanah Bumbu Target SPM
Target IKK
Kondisi Awal (2015)
Target Renstra DLH Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Ke-
Realisasi Capaian
Tahun Ke -
Rasio Capaian Pada Tahun
Ke -
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air 100% 86,67% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 83,33% 70% 83,33%
2 Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan Dan/Atau Tanah Untuk Produksi Biomassa
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100%
4 Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan
100% 63,44% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan 20% 12,22% 13,33% 16,67% 17,78% 20,00% 20,00% 13,33% 16,67% 100% 100%
6 Sistem Penanganan Sampah di Perkotaan 75,85% 48,37% 60,16% 72,27% 73,55% 75,04% 75,85% 52,10% 66,30% 86,60% 91,74%
7 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
80% 60,87% 70,37% 72,98% 75,38% 77,60% 79,65% 58,33% 100% 82,90% 137,1%
8 Penegakan Hukum Lingkungan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9 Pencemaran status mutu air 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10 Persentase Penanganan Sampah 75% 47,71% 60,16% 72,27% 73,55% 75,04% 75,85% 52,10% 66,30% 86,60% 91,74%
11 Ratio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) persatuan Penduduk
3,63 1,52 1,78 2,14 2,45 2,75 3,63 2,22 2,68 124,8 125.,3
Analisis capaian SPM dan IKK bidang LH tahun 2017 dan dibandingkan dengan
capaian di kondisi awal tahun 2016 :
A. SPM Bidang LH pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 19 dan 20 Tahun 2008 :
1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air
Terlihat pada tabel di atas angka realisasi belum memenuhi target yang
ditetapkan, di tahun 2015 dari target 100% terealisasi 86,67% (dari 30
pelaku usaha yang diambil sampel air nya, 26 diantaranya dikategorikan
taat kelola air limbah), sedangkan di tahun 2016 hanya terealisasi
sebesar 70% (dari 30 pelaku usaha yang diambil sampel air limbahnya,
21 diantaranya dikategorikan taat kelola air limbah), dan di tahun 2017
terealisasi sebesar 83,33% (dari 30 pelaku usaha yang diambil sampel air
limbahnya, 25 diantaranya dikategorikan taat kelola air limbah).
Indikator pelayanan ini dihitung dari prosentase jumlah usaha dan/atau
kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran air. Tidak tercapainya target pencapaian pelayanan
pencegahan pencemaran air tahun 2017 disebabkan karena adanya 5
perusahaan yang memiliki status tidak taat dalam hal pencegahan
pencemaran air, yang meliputi kegiatan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit,
Pelabuhan Batubara (tidak aktif) dan Tambang Batubara (tidak aktif). Dari
hasil pengukuran secara insitu di lapangan pada outlet titik penaatan
diketahui bahwa ketidaktaatan perusahaan disebabkan karena tidak
terpenuhinya baku mutu parameter derajat kemasaman (pH) berdasarkan
Pergub. Kalsel No 036 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Limbah,
sebagai akibat tidak maksimalnya pelaku usaha dalam melakukan upaya
pengelolaan lingkungan berupa pemberian kapur sebagai penetral tingkat
kemasaman (pH).
Rekomendasi terhadap Pelaku Usaha yang memiliki status tidak taat
dalam hal pencegahan pencemaran air sesegeranya di serahkan
keppada Tim Pembinaan dan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup
(DLH) Kab. Tanah Bumbu, karena pada dasarnya pengelolaan dan
pemantauan lingkungan harus tetap dilaksanakan sebagai kewajiban
yang melekat pada pelaku usaha yang telah memiliki ijin lingkungan.
2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak
Bergerak
Pelayanan SPM tersebut terlihat pada tabel terealisasi sesuai dengan
targetnya. Tahun 2015 kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target
yaitu 100% atau sebanyak 5 pelaku usaha berdasarkan hasil uji emisi
cerobongnya dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis
pencegahan pencemaran udara. di tahun 2016 terealisasi 100% atau dari
6 pelaku usaha yang diambil sampel emisi cerobongnya, semuanya
dikategorikan taat. Demikian halnya tahun 2017, juga terealisasi 100%
atau dari 8 pelaku usaha yang diambil sampel emisi cerobongnya,
semuanya dikategorikan taat. Rekomendasi terkait dengan capaian
tersebut adalah melakukan kegiatan dalam rangka mempertahankan dan
meningkatkan capaian kegiatan tersebut di atas melalui kegiatan rutin
pemantauan serta kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka
peningkatan upaya pengelolaan LH oleh pelaku usaha.
3. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan Dan/Atau Tanah Untuk
Produksi Biomassa
Kajian kerusakan Biomassa mulai dilaksanakan tahun 2013 s.d 2015
yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan target yang ditetapkan
yaitu di 2 (dua) Kecamatan Tahun 2013 (Kecamatan Batulicin dan Kusan
Hilir, 2 (dua) Kecamatan Tahun 2014 di Kecamatan Karang Bintang dan
Simpang Empat, 6 (enam) Kecamatan lainnya di Tahun 2015 (Sungai
Loban, Angsana, Mantewe, Satui, Kusan Hulu dan Kuranji). S.d. tahun
2015 telah dilakukan pemantauan di seluruh lahan dan/atau tanah yang
diperuntukkan untuk Biomassa di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu
seluas 373.378,100 Ha. Direncanakan kegiatan ini akan terus berlanjut di
periode RENSTRA DLH tahun 2016-2021. Namun karena kondisi
anggaran sehingga penyusunan dokumen kajian Biomassa tahun 2016
tidak dapat tersusun karena kegiatan pemantauan tanah di 10 kecamatan
tidak dapat terselesaikan. Dari target 100 titik di 10 Kecamatan yang akan
dipantau, hanya 40 titik saja yang dapat diambil sampelnya.
Ketidaklengkapan data hasil uji kualitas tanah ini mengakibatkan tidak
dapat dilakukan analisis secara menyeluruh terhadap status kerusakan
lahan dan/atau produksi Biomassa. Sedangkan di tahun 2017,
berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa indikator pencapaian
Pelayanan Status Informasi Kerusakan Lahan dan/atau Status Tanah
Untuk Produksi Biomassa Tahun 2017 adalah 100 % dimana luas area
yang telah dilakukan pemantauan kualitas tanah untuk produksi biomassa
pada tahun 2017 adalah seluas 364.530,29 Ha sesuai dengan kawasan
yang memenuhi kriteria untuk produksi biomassa di wilayah Kabupaten
Tanah Bumbu adalah seluas 364.530,29 Ha
4. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya
Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan
Target Indikator SPM tersebut adalah 100% yaitu jumlah pengaduan yang
masuk dan ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan DLH setiap tahunnya.
Pengaduan yang masuk diklasifikasikan dulu yang termasuk dalam
pengaduan masalah lingkungan dan pengaduan yang bisa ditindaklanjuti
adalah pengaduan dengan sumber pencemar yang izin usaha/izin
lingkungannya dikeluarkan oleh Bupati Tanah Bumbu. Di Tahun 2015
sebanyak 9 pengaduan masuk dan ditindaklajuti. Di tahun 2016 adalah
sebanyak 8 pengaduan masuk dan ditindaklanjuti, sedangkan tahun 2017
sebanyak 9 pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti oleh Tim.
5. Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan
Indikator dan nilai SPM Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan
serta Target Pencapaian adalah sebagai berikut :
- Perhitungan :
-
- Nilai SPM capaian pada tahun 2017 = 8.780,59 ton /52.683,52 ton
= 16,67 %
- Target capaian tahun 2017 adalah sebesar 16,67%
- Analisis capaian :
Terelalisasi 100% atau sesuai target karena semakin berfungsinya depo dan TPST yang telah terbangun
6. Tersedianya Sistem Penanganan Sampah di Perkotaan
Indikator dan nilai SPM Tersedianya Sistem Penanganan Sampah di
Perkotaan serta Target Pencapaian adalah sebagai berikut :
- Perhitungan :
Σ Volume Sampah yang direduksi (TPS/TPST/3R)
Σ Volume Sampah yang harusnya direduksi (TPS/TPST/3R)
Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan x 100% =
Σ Volume Sampah Terangkut ke TPA
- Nilai SPM capaian pada tahun 2017 = 31.995 ton /48.259,40 ton
= 66,30%
- Target capaian tahun 2017 adalah sebesar 72,27%
- Analisis capaian :
Penanganan sampah di Kabupaten Tanah Bumbu mengalami
peningkatan persentase dari 47,71% di tahun 2015, 52,10% pada
tahun 2016 dan untuk tahun 2017 meningkat menjadi 66,30%,
meskipun belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 72,27%.
Peningkatan target penanganan volume sampah setiap tahunnya yang
dapat ditangani didasari adanya penambahan TPS/TPS 3 R dan unit
pengangkut sampah dalam bentuk roda 4 dan roda 3, selain itu yang
cukup besar peranannya adalah adanya keterlibatan sektor swasta
dalam menyumbangkan unit pengangkut sampah sebagai bentuk
tanggung jawab sosial perusahaan. Selain factor tersebut, peningkatan
pengelolaan persampahan juga mulai adanya beberapa kelompok
swadaya masyarakat (KSM) yang ada dibeberapa desa. Dengan
adanya KSM tersebut pelayanan pengangkutan sampah menjadi
meningkat karena karena bisa menjangkau sampai ke lingkungan RT
yang ada di desanya.
B. IKK Bidang LH
Berikut hasil pelaksanaan 5 (lima) IKK Bidang LH tahun 2015 sebagai data
kondisi awal serta capaian tahun 2016 dan tahun 2017 :
1. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL pada tabel di atas,
untuk tahun 2015 tidak sesuai dengan targetnya yaitu 80% namun hanya
terealisasi 60,87% (dari 92 pelaku usaha wajib AMDAL hanya 56 pelaku
usaha yang dapat terawasi). Demikan halnya di tahun 2016, berdasarkan
evaluasi hasil tahun 2015 maka dilakukan penurunan target yaitu sebesar
70,37% namun hanya terealisasi 58,33% (dari 96 pelaku usaha wajib
AMDAL hanya 56 pelaku usaha yang dapat terawasi). Adanya penurunan
target dan realisasi yang tidak sesuai target dikarenakan:
Σ Volume Sampah Seluruhnya
Tersedianya Sistem Penanganan Sampah di Perkotaan
x 100% =
- Berdasarkan hasil temuan Tim Pembinaan dan Pengawasan di
lapangan ada beberapa pelaku usaha berdokumen AMDALyang tidak
aktif lagi beroperasi/tidak ada kegiatan
- Ada beberapa kegiatan berdokumen AMDAL yang sudah memiliki
dokumen namun belum memulai kegiatannya di tahun 2016
Sedangkan di tahun 2017 terealisasi sesuai target (menggunakan data
jumlah pelaku usaha wajib AMDAL tahun 2016) yaitu sebanyak 96 pelaku
usaha wajib AMDAL dapat diawasi, baik itu yang sedang aktif beroperasi
maupun yang tidak aktif, dengan metode pengawasan aktif maupun pasif.
Aktif dalam artian dilakukan pengawasan langsung ke lapangan,
sedangkan pasif yaitu metode pengawasan untuk pelaku usaha yang tidak
aktif/tidak beroperasi
2. Penegakan Hukum Lingkungan
Sama halnya dengan pelayanan pengaduan masyarakat, kegiatan
Penegakan hukum Lingkungan yang ada seluruhnya telah ditindaklanjuti
oleh Tim Pengaduan DLH Kabupaten Tanah Bumbu setiap tahunnya
3. Pencemaran Status Mutu Air
Pencemaran Status Mutu Air, juga telah terealisasi sesuai target yaitu
100% terlaksana pemantauan mutu sumber data air di 3 DAS (Batulicin,
Kusan,Satui) dan kawasan industri beradasarkan draf peta RTRWK,
meliputi wilayah kecamatan Simpang Empat (Desa Sarigadung dan Desa
Gunung Besar) dan Kecamatan Karang Bintang (Desa Manunggal).
4. Persentase Penanganan Sampah
Tahun 2016 terealisasi sebesar 52,10% dan tahun 2017 meningkat
sebesar 66,30% atau hanya sebesar 91,74% dari target yang ditetapkan
(tidak sesuai target) sebesar 72,27%, dikarenakan data volume sampah
yang terangkut hanya data volume sampah di TPA, sedangkan data
sampah yang dikelola dari sumber lain yaitu Depo, TPST, TPS 3R, GSS
dan sumber lain belum terdata seluruhnya. Tahun 2018 akan dilakukan
pembenahan pencatatan jumlah sampah yag dikelola selain di TPA serta
peningkatan peran serta masyarakat maupun dunia usaha dalam rangka
pengelolaan persampahan.
5. Ratio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) persatuan Penduduk
Pengadaan TPS di tahun 2017 melebihi target pengadaan awal sehingga
ratio mencapai lebih dari 100%
A.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU
PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG
TELAH DILAKUKAN
Dari uraian di atas rata-rata pencapaian sasaran strategis pada Misi DLH
yaitu „Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup’ dengan 3 (tiga) indikator
sasaran dengan score 97,25% atau disimpulkan BAIK meskipun pada
pelaksanaannya ada 1 (satu) indikator sasaran yang tidak tercapai sesuai
dengan targetnya, yaitu Persentase Sampah yang dikelola dimana
targetnya adalah 72,27% namun terealisasi dengan kategori 66,30%
dikarenakan dikarenakan data volume sampah yang terangkut hanya
data volume sampah di TPA, sedangkan data sampah yang dikelola dari
sumber lain yaitu Depo, TPST, TPS 3R, GSS dan sumber lain belum
terdata seluruhnya. Tahun 2018 akan dilakukan pembenahan pencatatan
jumlah sampah yag dikelola selain di TPA serta peningkatan peran serta
masyarakat maupun dunia usaha dalam rangka pengelolaan
persampahan. Sedangkan pada indikator sasaran Indeks Kualitas Air (IKA) dan
Indeks Kualitas Udara (IKU) terealisasi sesuai dengan targetnya, yaitu kategori
“KURANG” pada IKA dan kategori “SANGAT BAIK” pada IKU. Tercapainya 2
(dua) indikator sasaran tersebut dikarenakan intensifnya pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam melakukan
pengelolaan air limbah yang akan dibuang ke sungai dan juga kualitas udara
serta upaya-upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya
menjaga kualitas sungai.
ALTERNATIF/SOLUSI :
Selama tahun 2017, pelaksanaan kegiatan pada DLH Kab.Tanah Bumbu
umumnya sudah berjalan dengan baik dalam arti mengarah kepada kesesuaian
Standard Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup dan IKK Bidang
LH. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka terwujudnya pencapaian kinerja
adalah mengevaluasi kembali usulan – usulan dana untuk menunjang Program
dan kegiatan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu
agar hasil yang diharapkan berhasil guna dan tepat waktu.
Permasalahan lain yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Tanah Bumbu pada Tahun Anggaran 2017 yaitu menyangkut peningkatan /
pengembangan baik secara kualitas maupun kuantitas untuk menunjang aktifitas
operasional dinas dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Hal tersebut
di atas erat kaitannya dengan keterbatasan sumber daya manusia pengelola
lingkungan hidup dan alokasi dana/penganggaran APBD. Ini lebih disebabkan
karena makin meningkatnya tuntutan pekerjaan dan pelayanan kepada
masyarakat.
Dalam rangka peningkatan nilai Persentase Pengelolaan Persampahan, nilai
IKA, IKU dan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan) maka dilakukan beberapa
rencana kegiatan diantaranya :
- Meningkatkan peran serta pelaku usaha dan masyarakat dalam upaya
pengelolaan persampahan (3R).
- Merekomendasikan upaya pemulihan sempadan sungai dengan penanaman
tanaman penyangga salah satunya penanaman bambu.
- Memaksimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam
melakukan pengelolaan air limbah yang akan dibuang ke sungai
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas
sungai.
- Pengambilan sampel air limbah pelaku usaha di outlet untuk mengetahui hasil
pengelolaan air limbah pelaku usaha sebelum dibuang ke perairan umum
- Pemantauan rutin kondisi kualitas air DAS/Sungai berupa pengambilan dan
pengujian sampel air sungai di Kabupaten Tanah Bumbu
- Mengurangi paparan debu dengan melakukan pembersihan jalan, serta
mengurangi laju kendaran yang melalui lokasi-lokasi pemantauan serta di
sekitar lokasi pemukiman.
A.6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
Dari pencapaian rata-rata 3 (tiga) indicator sasaran sebesar 97,25% dapat dilihat
adanya efisiensi penggunaan anggaran. Ringkasan penggunaan anggaran dalam
mencapai IKU sebagaimana perjanjian kinerja DLH Kab. Tanah Bumbu Tahun
2017 adalah sebagai berikut :
Realisasi Keuangan Terhadap Capaian Sasaran IKU DLH
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN SEBELUM
PERUBAHAN (Rp.)
ANGGARAN SESUDAH
PERUBAHAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN SESUDAH
PERUBAHAN (Rp.)
1 Meningkatnya Kondisi Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks
Kualitas Air
(IKA)
Kurang
a. Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan :
- Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura
- Pemantauan Kualitas Lingkungan
- Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH
- Pengkajian Dampak Lingkungan
- Koordinasi penilaian Adiwiyata
- Pelayanan pengaduan masyarakat
- Pengembangan prasarana dan sarana laboratorium lingkungan
- Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air dari kegiatan usaha pertambangan
- Penyusunan RPPLH Kabupaten Tanah Bumbu
b. Program :
Peningkatan Pengendalian Polusi Kegiatan : - Pengujian Kadar Polusi
Limbah Padat dan Limbah Cair
- Akreditasi Laboratorium Lingkungan
- Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan
c. Program : Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup Kegiatan : - Pengembangan Data dan
Informasi Lingkungan
1.329.530.000,-
589.894.000,-
15.775.000,-
1.469.120.000,-
607.594.000,-
16.075.000,-
1.381.061.000,-
576.482.646,-
14.045.000,-
Indeks
Kualitas
Udara
Sangat baik
a. Program : Peningkatan Pengendalian Polusi
Kegiatan :
- Pengujian emisi/polusi udara akibat aktifitas industri
15.000.000,- 13.200.000,- 13.200.000,-
Persentase
Sampah
yang
dikelola
72,27% a. Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : - Penyediaan prasarana
dan sarana pengelolaaan persampahan
- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
3.326.560.000,- 2.498.730.000,- 2.210.846.987,-
T O T A L
5.276.759.000,- 4.604.719.000,- 4.195.635.633,-
Dari tabel diatas terlihat bahwa dari total rencana anggaran (setelah perubahan)
Rp. 4.604.719.000,-, terealisasi sebesar Rp. 4.195.635.633,- atau sebesar
91,12%. Dari realisasi tersebut terlihat efisiensi anggaran dalam rangka
pencapaian sasaran (IKU) DLH TA. 2017 yaitu Rp. 4.604.719.000 – Rp.
4.195.635.633 = Rp. 409.083.367,-. Serapan anggaran tersebut dalam rangka
pencapaian kinerja DLH tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan
dengan serapan anggaran tahun 2016 yaitu sebesar 87,96% yaitu dari dari total
rencana anggaran (setelah perubahan) Rp. 2.294.771.500,-, terealisasi sebesar
Rp. 2.018.572.877,- (efisiensi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran (IKU)
BLHD TA. 2016 yaitu Rp. 2.294.771.500 – Rp. 2.018.572.877 = Rp. 276.198.623,).
A.7. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA
- EVALUASI CAPAIAN KINERJA KEGIATAN Evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan diarahkan
terhadap indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari : Input, Output dan
Outcome. Hasil evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan capaian kinerja antara
80% sampai dengan 100% yang mempunyai makna baik.
Hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan DLH Kab. Tanah Bumbu
Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja Program dan kegiatan
yang dianalisis yaitu sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Jumlah kegiatan 2 (dua) kegiatan dengan rincian hasil pelaksanaan
sebagai berikut :
No Program/Kegiatan Indikator
Program/Kegiatam Target Realisasi % Fisik
1 2 3 4 5 6
1 Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah
72,27% 66,30% 91,74%
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
Jumlah sampah yang dikelola
16,67% 16,67% 100,00%
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Jumlah Sampah yang ditangani
39525 Ton 31955 Ton 80,85%
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dari 2 (dua) kegiatan,
dapat disimpulkan pencapaiannya berkategori BAIK. Adapun uraian
capaian kinerja program tersebut adalah sebagai berikut : Tahun
2017 terealisasi hanya 66,30% atau hanya sebesar 91,74% dari
target yang ditetapkan (tidak sesuai target), hal ini disebabkan data
volume sampah yang terangkut hanya data volume sampah di TPA,
sedangkan data sampah yang dikelola dari sumber lain yaitu Depo,
TPST, TPS 3R, GSS dan sumber lain belum terdata seluruhnya.
Tahun 2018 akan dilakukan pembenahan pencatatan jumlah sampah
yag dikelola selain di TPA serta peningkatan peran serta masyarakat
maupun dunia usaha dalam rangka pengelolaan persampahan.
b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Jumlah kegiatan 10 (sepuluh) dengan rincian hasil pelaksanaan sebagai
berikut :
No Program/Kegiatan Indikator
Program/Kegiatam Target Realisasi % Fisik
1 2 3 4 5 6
1 Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks )
CUKUP KURANG 95,43%
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
Jumlah pemantauan pada titik pantau ADIPURA
16 kali pemantauan ADIPURA
16 kali pemantauan ADIPURA
100,00%
Pemantauan Kualitas Lingkungan
Jumlah titik pantau kualitas air
58Titik Pantau 62 Titik Pantau 110,71%
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Jumlah laporan hasil pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
3 Laporan 3 Laporan 100,00%
Pengkajian dampak lingkungan
Jumlah Dokumen Hasil Kajian
1 Dokumen 0 Dokumen 100,00%
Koordinasi penilaian Adiwiyata
Jumlah sekolah adiwiyata yang masuk nominasi Provinsi dan/atau Nasional
4 Sekolah ADIWIYATA
5 SEKOLAH ADIWIYATA
125,00%
Pelayanan pengaduan masyarakat
Presentase Penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100% 100% 100,00%
Pengembangan sarana dan prasarana labotorium lingkungan
Jumlah Peralatan Laboraturium
20 Unit
20 Unit
100,00%
Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air dari kegiatan usaha pertambangan
Laporan Hasil Inventarisasi & Identifikasi Sumber Pencemar Air dari Kegiatan/Usaha Pertambangan
1 Laporan 1 Laporan 100,00%
Penyusunan RPPLH Kabupaten Tanah Bumbu
Dokumen RPPLH Kabupaten Tanah Bumbu
100% 100% 100,00%
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja program
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dari 9
(sembilan) kegiatan, dapat disimpulkan pencapaiannya berkategori BAIK.
Adapun uraian capaian kinerja program tersebut adalah sebagai
berikut :
Target kinerja program (outcome) adalah Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH) Kabupaten Tanah Bumbu. Pengukuran kinerja program
tersebut diterjemahkan dalam bentuk perhitungan Indeks Kualitas
Lingkungan hidup (IKLH). IKLH itu sendiri memiliki pengertian alat
ukur sederhana yang dikembangkan oleh Kementerian LH di Tahun
2009 untuk mengetahui tingkat pencapaian upaya yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah maupun semua elemen masyarakat dalam
mengurangi laju kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas
lingkungan.
Konsep IKLH, seperti yang dikembangkan oleh BPS, hanya
mengambil tiga indikator kualitas lingkungan yaitu kualitas air sungai,
kualitas udara, dan tutupan hutan. Struktur perhitungan IKLH 100 %
adalah = 30% Indeks Pencemaran Air + 30% Indeks Pencemaran
Udara + 40% Indeks Tutupan Hutan atau IKLH = (30% x IPA) + (30%
x IPU) + (40% x ITH). Kategori penilaian IKLH dibagi menjadi 7
(tujuh) kategori yaitu :
Kategori IKLH Nilai
Unggul x > 90
Sangat Baik 82 < x ≤ 90
Baik 74 < x ≤ 82
Cukup 66 ≤ x ≤ 74
Kurang 58 ≤ x < 66
Sangat Kurang 50 ≤ x< 58
Waspada x < 50
Perhitungan IKLH Kab. Tanah Bumbu baru dilaksanakan di tahun
2016 oleh DLH Kab. Tanah Bumbu melalui Program Pengendalian
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan kegiatan
utamanya adalah Pemantauan Kualitas Lingkungan (data
dukung perhitungan IKA) dan Program Pengendalian Polusi
dengan kegiatan pendukungnya adalah Pengujian emisi/polusi
udara akibat aktivitas industri (data dukung perhitungan IKU).
Sedangkan data ITH bersumber dari BAPPEDA Kab. Tanah Bumbu
berdasarkan Peta RTRWK. Perhitungan ini dilaksanakan sebagai
penyempurnaan dari perhitungan kualitas lingkungan sesuai dengan
metode yang telah ditetapkan Kementrian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK). Sebelumnya perhitungan hanya berdasarkan
prosentase hasil uji kualitas air/udara/tanah yang memenuhi baku
mutu dan dianggap belum mampu menggambarkan kondisi
lingkungan hidup secara akurat.
Target capaian IKLH Kab. Tanah Bumbu tahun 2016 dan 2017 yang
sekaligus merupakan target indikator kinerja daerah misi ketiga
RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kategori "CUKUP" dari
range nilai 66 ≤ x ≤ 74 (CUKUP) ditetapkan target pada nilai
67.77. Dari hasil perhitungan, dan perbandingan dengan tahun
sebelumnya adalah :
No Indikator Target tahun Nilai Tahun
Bobot Hasil perhitungan
2016 2017 2016 2017 2016 2017
1 Indeks Kualitas Air (IKA)
58 (Kondisi
"Kurang")
60 (Kondisi
"Kurang")
52,14 (Kondisi "Sangat Kurang")
59,66 (Kondisi
"Kurang")
30% 15,64 17,90
2 Indeks Kualitas Udara (IKU)
86 (Kondisi "Sangat Baik")
86 (Kondisi "Sangat Baik")
90,0472 (Kondisi "Sangat Baik")
86,01132 (Kondisi "Sangat Baik")
30% 27,01 25,80
3 Indeks Tutupan Hutan (ITH)
- - 67,4281 52,98 40% 26,97 21,19
IKLH KABUPATEN
67,77 68 69,63 64,99
KATEGORI
CUKUP KURANG
Dari ketiga indikator kualitas lingkungan tersebut didapatkan nilai
IKLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016 adalah 69,632 di kategori
"CUKUP" atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan,
sedangkan di tahun 2017 nilai IKLH adalah 64,99 atau di kategori
“KURANG” yang berarti tidak memenuhi target. Faktor utama tidak
tercapainya target maupun penurunan nilai IKLH Tahun 2017 adalah dari
sisi perhitungan Indeks Tutupan Hutan (ITH) terdapat penurunan nilai
sekitar 14 poin dibandingkan tahun 2016 yaitu dari 67,4281 di 2016
menjadi 52,98 di tahun 2017, dimana penurunan nilai ITH tersebut
menyebabkan total nilai IKLH tahun 2017 menurun pada kondisi
KURANG. Hal tersebut dikarenakan dasar yang digunakan untuk
perhitungan ITH tahun 2016 adalah Peta RTRWK (Peta garis
berdasarkan Citra Alos Skala 1 : 5000 Wilayah Kabupaten Tanah
Bumbu Liputan data Tahun 2015), sedangkan data ITH tahun 2017
berdasarkan data rilis tahun 2016 KLHK melalui Surat Pusat
Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Kalimantan (Nomor :
S-428/P3E.Kal/Bid.I/HHH/2017 tanggal 16 Oktober 2017) Perihal
Indeks Tutupan Hutan Tahun 2016 Kabupaten/Kota di Ekoregion
Kalimantan. Perbedaan sumber data tersebut juga menyebabkan
perbedaan luasan wilayah daratan dan luas tutupan hutan Kabupaten
Tanah Bumbu, sehingga hal inilah yang menjadi faktor utama
penurunan nilai IKLH di tahun 2017 karena untuk ITH sendiri dalam
rumus perhitungan total IKLH mempunyai bobot sebesar 40%.
Nilai IKLH ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi keberhasilan
pelaksanaan program-program kegiatan bidang lingkungan hidup baik yang
dilakukan oleh DLH Kab. Tanah Bumbu maupun SKPD terkait dan juga
dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan program di bidang
pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka perbaikan optimalisasi
kualitas lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu selama 5 tahun
mendatang.
c. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Lingkungan
Jumlah kegiatan 1 (satu) dengan rincian hasil pelaksanaan sebagai berikut :
No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target Realisasi % Fisik
1 2 3 4 5 6
1 Program : Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup
Prosentasi peningkatan kualitas data primer dan sekunder lingkungan hidup
85% 90,57% 106,55%
Kegiatan : Pengembangan data dan informasi lingkungan
Dokumen SLHD dan MIH 2 Dokumen (MIH dan IKPLHD)
2 Dokumen (MIH dan IKPLHD
100%
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program
Peningkatan Kualitas dan Akses Lingkungan melalui kegiatan dengan
keluaran Buku Laporan IKPLHD dan Laporan Menuju Indonesia Hijau (MIH)
Tahun 2017 dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian
berkategori 100% / Sangat Baik. Penyusunan kedua laporan tersebut
rutin dilaksanakan sejak periode RENSTRA DLH tahun sebelumnya
s.d. periode RENSTRA DLH Tahun 2016-2021, karena kegiatan
tersebut merupakan kegiatan wajib bidang lingkungan hidup.
Penyusunan Laporan Berikut uraian capaian kinerja program
Peningkatan Kualitas dan Akses Lingkungan :
- Seperti pada periode RENSTRA DLH sebelumnya (tahun 2011-2016),
untuk tahun 2017, penetapan target berdasarkan jumlah data sekunder dan
primer yang harus dipenuhi dalam rangka penyusunan Laporan Informasi
Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah (IKPLHD) Kab. Tanah
Bumbu. Dari Juknis yang ada, jumlah data sesuai dengan format adalah 53
tabel data. Berdasarkan hasil evaluasi pengumpulan data tahun-tahun
sebelumnya masih ada beberapa data yang bersumber dari dinas/instansi
terkait yang masih belum dapat terisi maka penetapan target tahun 2017
adalah sebesar 85% atau sebanyak 45 data terisi sesuai dengan format.
- Berdasarkan jumlah data sekunder yang tersedia pada Dinas/Instansi
terkait maupun data primer yang diambil oleh DLH Kab. Tanah Bumbu
untuk keperluan penyusunan Laporan SLHD Kab. Tanah Bumbu Tahun
2017, dari 53 tabel data yang ada, 48 tabel data diantaranya terisi atau
terealisasi sebesar 90,57% melebihi target pengisian tabel data yang telah
ditetapkan sebesar 85%.
Faktor utama capaian tahun 2017 dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya adalah rutin dilaksanakan koordinasi antara DLH dengan
dinas/instansi terkait untuk data yang diperlukan dalam rangka penyusunan
laporan IKPLHD Kab. Tanah Bumbu. Dilaksanakan rapat koordinasi
sebanyak 2 kali dalam setahun sangat berpengaruh pada peningkatan
jumlah data sekaligus kualitas data yang diperoleh. Faktor lain yang juga
sangat berperan adalah pelaksanaan pengumpulan data yang memang
harus selalu di konfirmasi kepada dinas/instansi terkait setelah pelaksanaan
rapat koordinasi. Diharapkan pada tahun mendatang jumlah dan kualitas
data baik itu data primer yang tersedia pada DLH maupun data sekunder
pada dinas/instansi terkait makin meningkat atau paling tidak selalu sesuai
dengan target yang telah ditetapkan.
d. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Jumlah kegiatan 4 (empat) dengan rincian hasil pelaksanaan sebagai
berikut:
No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatam Target Realisasi % Fisik
1 2 3 4 5 6
1 Program : Peningkatan Pengendalian Polusi
Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha
93% 92% 98,92%
1. Kegiatan : Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
Indeks Kualitas Udara
Sangat Baik Sangat Baik 100%
2. Kegiatan : Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
Laporan Hasil Pengujian Kadar Polusi Limbah (SPM Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air)
1 Laporan 1 Dokumen 100%
3. Kegiatan : Akreditasi laboratorium lingkungan hidup
Laporan Hasil Akreditasi
1 laporan 1 Laporan 100%
4. Kegiatan : Peningkatan pengelolaan laboratorium lingkungan
Jumlah Jasa Pelayanan Laboratorium
1500 Sampel 5802 Sampel
386,80%
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program
Peningkatan Pengendalian Polusi terealisasi di kisaran 85-100% atau
dengan kategori “BAIK”. Kegiatan utama capaian kinerja program tersebut
terletak pada kegiatan Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
dan Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair. Berikut uraian
capaian kinerja program Peningkatan Pengendalian Polusi:
- Capaian program tersebut diatas dihitung dari target kinerja kegiatan
Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri yang merupakan
pelaksanaan dari Standard Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan
pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber tidak Bergerak (emisi
cerobong pelaku usaha) dan kegiatan Pengujian kadar polusi limbah
padat dan limbah cair yang merupakan pelaksanaan dari SPM Pelayanan
Pencegahan Pencemaran Air. Dari kedua kegiatan tersebut, target kinerja
Program tersebut di atas tahun 2017 adalah sebesar 93%. Perhitungan
target adalah sebagai berikut :
- Kegiatan Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri yang
merupakan pelaksanaan dari Standard Pelayanan Minimal (SPM)
pelayanan pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber tidak Bergerak
mengambil sampel emisi cerobong pada 8 pelaku usaha dan ditargetkan
100% dikategorikan taat dalam kelola emisinya.
- Kegiatan Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair yang
merupakan pelaksanaan dari SPM Pelayanan Pencegahan Pencemaran
Air, yang mengambil sampel air limbah pada 30 pelaku usaha dan
ditargetkan 85% diantaranya atau sekitar 26 pelaku usaha dikategorikan
taat kelola air limbah sebelum dibuang ke perairan umum.
- Kemudian kedua prosentase tersebut dirata-ratakan, didapatkan target
total Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha tahun 2017 sebesar 93%.
- Dari hasil pengambilan sampel dan hasil uji pada Laboratorium
Lingkungan Kab. Tanah Bumbu didapatkan untuk SPM Pelayanan
Pencegahan Pencemaran Air terealisasi sebesar 83,33% atau dari 30
pelaku usaha yang diambil sampel air limbahnya, 25 pelaku usaha
diantaranya dikategorikan taat pengelolaan air limbah dan untuk SPM
pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber tidak Bergerak terealisasi
sebesar 100% atau dari 8 pelaku usaha yang diambil sampel emisi
cerobongnya, semuanya dikategorikan taat kelola emisi cerobongnya.
Sehingga dari kedua perhitungan capaian tersebut didapatkan rata-rata
realisasi Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha tahun 2017 sebesar 92%, sedikit
lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan
target capaian kinerja programnya adalah sebesar 98,92%, dan
dikategorikan “BAIK”.
Dari kedua kegiatan utama tersebut, ada 2 (dua) kegiatan pendukung
terlaksananya pengambilan dan pengujian sampel air dan emisi yaitu
kegiatan Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup dan Peningkatan
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan. Pentingnya kedua kegiatan
pendukung tersebut adalah karena Laboratorium Lingkungan Kab. Tanah
Bumbu sebagai Laboratorium Lingkungan dengan akreditasi parameter air
dan udara terbanyak di wilayah Kalimantan. Dengan status akreditasi
tersebut jelas proses pengambilan dan pengujian sampel akan sesuai
dengan standard yang berlaku, hasilnya valid, akurat dan cepat. Sedangkan
pada kegiatan Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan
merupakan pendukung tersedianya kebutuhan bahan kimia untuk proses
pengujian sampel. Pengukuran keberhasilan kinerja kegiatan tersebut
terlihat pada tabel di atas, dimana dari target 1.500 sampel, terealisasi
sebanyak 5.802 sampel yang diuji dan selesai tepat waktu (rincian 496
sampel udara, 544 sampel kebisingan, 207 sampel tanah, 107 sampel
plankton, 94 sampel benthos, 120 sampel getaran, 98 sampel pencahayaan,
284 sampel emisi dan 3.852 sampel air), atau sebesar 386,80%. Tingginya
capaian kinerja kegiatan tersebut dikarenakan sebagian besar pelaku usaha
di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan wilayah lain seperti Kotabaru,
Pelaihari, Balikpapan (Kalselteng) mengirimkan sampel air/udara/emisi ke
Laboratorium Lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu.
Diharapkan dukungan anggaran untuk memaksimalkan capaian kinerja
program/kegiatan tersebut pada tahun mendatang. Seperti pemenuhan
sarana dan prasarana baik itu berupa peralatan, sarana mobilitas dan
peningkatan gedung serta penambahan SDM yang kompeten.
Dari hasil pengukuran kinerja di atas, secara keseluruhan dapat disimpulkan
bahwa pada tahun 2017 DLH Kab. Tanah Bumbu telah dapat mencapai realisasi
kinerja 30 kegiatan dari 5 program yang ada. Berikut rekapitulasi seluruh program
dan kegiatan :
Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Hasil Keluaran Program/Kegiatan
CAPAIAN PROGRAM
Rencana Realisasi Satuan
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat ketersediaan layananan Administrasi Perkantoran (%)
100% 97,99% % 97,99%
Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya Rekening Kantor (Bulan) 12 12 Bulan 100,00%
Kegiatan 2 : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (Unit)
8 8 Unit Kendaraan Dinas
100,00%
Kegiatan 3 : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)
12 12 Bulan 100,00%
Kegiatan 4 : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor (Bulan)
12 12 Bulan 100,00%
Kegiatan 5 :Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah Peralatan Kantor yang Diperbaiki (Unit)
12 12 Bulan 100,00%
Kegiatan 6 : Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor (Bulan) 12 12 Bulan 100,00%
Kegiatan 7 : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan Penggandaan (Bulan)
12 12 Bulan 100,00%
Kegiatan 8 : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Alat Listrik Kantor (Bulan) 12 12 Bulan 100,00%
Kegiatan 9 : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (item)
12 12 Bulan 100,00%
Kegiatan 10 : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terbayarnya Surat Kabar (Bulan) 12 12 Bulan 100,00%
Kegiatan 11 : Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan Minum Rapat dan Acara
12 12 Bulan 100,00%
Kegiatan 12 : Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Sektoral
12 12 Bulan 100,00%
Kegiatan 13 : Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
Jumlah Tenaga Non PNS/PTT (OB) 303 295 OK 97,36%
B
e
r
d
a
s
a
r
k
a
n
k
a
t
e
g
o
r
i
s
c
o
r
i
n
g
t
e
rsebut di atas Pencapaian kinerja DLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017 sebesar
105,70% dapat disimpulkan termasuk kategori SANGAT BAIK. Capaian ini
meningkat jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun anggaran 2016 yaitu
Kegiatan 14 : Rapat – Rapat Koordinasi Dalam Daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
12 12 Bulan 100,00%
TOTAL PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM 97,99%
URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP
Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah
72,27% 66,30% % 91,74%
Kegiatan 1 : Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
Jumlah sampah yang dikelola 16,67 16,67 % 100,00%
Kegiatan 2 : Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Jumlah Sampah yang ditangani 39525 31955 Ton 80,85%
Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks )
Cukup (68) Cukup (64,99)
Indeks 100%
Kegiatan 1 : Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
Jumlah pemantauan pada titik pantau ADIPURA
16 16 Jumlah Pemantauan
100,00%
Kegiatan 2 : Pemantauan Kualitas Lingkungan
Jumlah titik pantau kualitas air 56 62 Jumlah titik pantau
56,90%
Kegiatan 3 : Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Jumlah laporan hasil pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
3 3 Laporan 100,00%
Kegiatan 4 : Pengkajian dampak lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Kajian 1 1 Dokumen 0,00%
Kegiatan 5 : Koordinasi penilaian Adiwiyata Jumlah sekolah adiwiyata yang masuk nominasi Provinsi dan/atau Nasional
4 5 Sekolah ADIWIYATA
100%
Kegiatan 6 : Pelayanan pengaduan masyarakat
Presentase Penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100% 100% Sekolah ADIWIYATA
100,00%
Kegiatan 7 : Pengembangan sarana dan prasarana labotorium lingkungan
Jumlah Peralatan Laboraturium 20 20 Unit 100,00%
Kegiatan 8 : Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air dari kegiatan usaha pertambangan
Laporan Hasil Inventarisasi & Identifikasi Sumber Pencemar Air dari Kegiatan/Usaha Pertambangan
1 1 Laporan 100,00%
Kegiatan 9 : Penyusunan RPPLH Kabupaten Tanah Bumbu
Dokumen RPPLH Kabupaten Tanah Bumbu
1 1 Dokumen 100,00%
Program : Peningkatan Kualitas Akses dan Informasi SDA dan LH
Prosentasi peningkatan kualitas data primer dan sekunder lingkungan hidup
85% 90,57% % 106,55%
Kegiatan 1 : Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan
Dokumen SLHD dan MIH 2 2 Laporan 100,00%
Program : Peningkatan Pengendalian Polusi
Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha
93% 92% % 98,92%
Kegiatan 1 : Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
Indeks Kualitas Udara (IKU) 86 86 Indeks 100,00%
Kegiatan 2 : Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
Laporan Hasil Pengujian Kadar Polusi Limbah
1 1 Dokumen 100,00%
Kegiatan 3 : Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup
Laporan Hasil Akreditasi 1 1 Laporan 100,00%
Kegiatan 4 : Peningkatan pengelolaan laboratorium lingkungan
Jumlah Jasa Pelayanan Laboratorium 1500 5802 Sampel 386,80%
TOTAL URUSAN LH
122%
TOTAL KESELURUHAN
105,70%
sebesar 98,60% (Baik).
Dengan melihat perbandingan tersebut maka pencapaian kinerja di tahun 2017
tidak jauh berbeda dengan capaian tahun anggaran 2016. Adapun faktor yang
menyebabkan pendorong keberhasilan kinerja DLH Kab. Tanah Bumbu adalah
sebagai berikut :
1. SDM yang kompeten, meskipun masih ada kebutuhan penambahan SDM
yang kompeten
2. Disiplin dan semangat bekerja aparatur yang cepat dan tepat waktu dalam
pelaksanaan kegiatan serta kerjasama/koordinasi yang baik dalam satuan
kerja DLH Kab. Tanah Bumbu
3. Faktor lainnya adalah pelaksanaan kegiatan berdasarkan sasaran strategis
yang telah ditetapkan pada RENSTRA DLH Kab. Tanah Bumbu
Dari keberhasilan yang dicapai tersebut, tidak dapat dipungkiri juga ada beberapa
faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya :
1. Masih terbatasnya ketersediaan SDM yang kompeten
2. Pemenuhan prasarana dan sarana operasional kegiatan sesuai standard
masih terbatas dengan pagu yang ada
3. Kondisi alam (cuaca dl) serta medan/akses jalan yang belum kondusif yang
terkadang menyulitkan pelaksanaan kegiatan seperti pengambilan sampel air
DAS dan sungai.
4. Masih kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dan pelaku dalam
mengelola lingkungan khususnya untuk pengelolaan persampahan
5. Ketersediaan anggaran untuk memaksimalkan kinerja program/kegiatan
Faktor-faktor keberhasilan dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan
evaluasi perencanaan kegiatan dan anggaran di tahun berikutnya dengan tujuan
untuk peningkatan kinerja DLH Kab. Tanah Bumbu
B. REALISASI ANGGARAN
Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada
bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk
mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat
dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan
kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pada tahun 2017 belanja DLH Kab. Tanah Bumbu terdiri atas belanja tidak
langsung dan belanja langsung yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Uraian
pembiayaan belanja langsung dan tidak langsung DLH Kab. Tanah Bumbu TA. 2017
sebagai berikut :
B.1. Belanja Langsung
Anggaran belanja langsung DLH Kab. Tanah Bumbu TA. 2017 adalah sebesar
Rp. 14.337.499.348,- yang terbagi menjadi belanja rutin operasional kantor sebesar Rp
9.732.780.348- dan belanja urusan wajib bidang lingkungan hidup sebesar Rp
4.604.719.000,-. Adapun Realisasi belanja langsung sebesar Rp. 13.020.235.086,- atau
90,81%. yang terdiri dari relisasi belanja rutin sebesar Rp 8.824.599.453,- dan realisasi
belanja urusan wajib bidang lingkungan hidup sebesar Rp 4.195.635.633,- yang secara
rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.10.
Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2017
No Program Kegiatan Pagu (Rp.) Realisasi Keuangan Dana Yang Tidak
Terserap (Rp.) Rp %
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA LANGSUNG
I Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
88.800.000,00 49.860.891,00 56,15% 38.939.109,00
2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.820.525.000,00 1.296.310.750,00 71,21% 524.214.250,00
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
149.920.000,00 141.608.750,00 94,46% 8.311.250,00
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
740.000,00 738.200,00 99,76% 1.800,00
5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5.500.000,00 2.875.000,00 52,27% 2.625.000,00
6 Penyediaan alat tulis kantor
34.081.000,00 33.481.500,00 98,24% 599.500,00
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8.393.500,00 8.387.750,00 99,93% 5.750,00
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
400.000,00 400.000,00 100,00% 0,00
9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
41.014.000,00 28.340.000,00 69,10% 12.674.000,00
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.280.000,00 2.230.000,00 97,81% 50.000,00
11 Penyediaan makanan dan minuman
10.080.000,00 10.080.000,00 100,00% 0,00
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
155.800.000,00 143.496.112,00 92,10% 12.303.888,00
13 Penyediaan jasa tenaga non PNS
7.402.346.848,00 7.093.890.500,00 95,83% 308.456.348,00
14 Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)
12.900.000,00 12.900.000,00 100,00% 0,00
II Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
15 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
956.610.000,00 916.778.000,00 95,84% 39.832.000,00
16 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
1.542.120.000,00 1.294.068.987,00 83,91% 248.051.013,00
III Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingk.
15 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
37.140.000,00 36.390.000,00 97,98% 10.400.000,00
16 Pemantauan Kualitas Lingkungan
163.175.000,00 160.475.000,00 98,35% 750.000,00
17 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
29.702.500,00 29.702.000,00 100,00% 2.700.000,00
18 Pengkajian dampak lingkungan
211.025.000,00 204.401.000,00 96,86% 500,00
19 Koordinasi penilaian Adiwiyata
21.600.000,00 10.800.000,00 50,00% 6.624.000,00
20 Pelayanan pengaduan masyarakat
505.557.500,00 493.490.000,00 97,61% 10.800.000,00
21 Pengembangan sarana dan prasarana labotorium lingkungan
8.275.000,00 8.275.000,00 100,00% 12.067.500,00
22 Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air dari kegiatan usaha pertambangan
450.270.000,00 405.553.000,00 90,07% 0,00
23 Penyusunan RPPLH Kabupaten Tanah Bumbu
37.140.000,00 36.390.000,00 97,98% 44.717.000,00
IV Peningkatan Kualitas dan Akses Lingk.
25 Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan
16.075.000 14.045.000 87,37 2.030.000,00
V Peningkatan Pengendalian Polusi
26 Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
13.200.000,00 13.200.000,00 100,00% 0,00
27 Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
36.840.000,00 36.840.000,00 100,00% 0,00
28 Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup
134.360.000,00 112.720.900,00 83,89% 21.639.100,00
29 Peningkatan pengelolaan laboratorium lingkungan
436.394.000,00 426.921.746,00 97,83% 9.472.254,00
14.337.499.348,00
13.020.235.086,00
90,81% 1.317.264.262,00
B.2. Belanja Tidak Langsung
Anggaran belanja tidak langsung DLH Kab. Tanah Bumbu TA. 2017 adalah
sebesar Rp. 4.108.813.797,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.013.935.640,- atau
97,69 %.
Dari tabel belanja langsung dan belanja tidak langsung di atas, akuntabilitas
keuangan DLH Kab. Tanah Bumbu secara keseluruhan TA 2017 dengan realisasi
anggaran mencapai Rp. 17.034.170.726,- (92,34%) dari total keseluruhan anggaran TA.
2017 (meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung) sebesar Rp.
18.446.313.145,-
Terlihat dalam penggunaan anggaran terjadi peningkatan yang diimbangi juga
peningkatan realisasi fisik kegiatan. Dari sisi efisiensi terlihat juga adanya penghematan
penggunaan dana pada input dalam menghasilkan output kegiatan Dengan demikian
efisiensi anggaran belanja (belanja langsung dan tidak langsung) DLH Kabupaten
Rp.1.412.142.419,-.
Berarti sangatlah jelas keberhasilan kinerja yang telah dicapai DLH Kab. Tanah
Bumbu tahun 2017 sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
B.3. PENDAPATAN
Realisasi pungutan atau penerimaan asli daerah pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 adalah sebesar Rp. 4.368.121.429,- (berasal dari
Retribusi Izin Gangguan (HO), Retribusi Kekayaan Daerah (Laboratorium) dan Retribusi
Persampahan). Berikut uraian target dan realisasi penerimaan DLH Tahun Anggaran
2017:
Tabel 3.11. Realisasi Penerimaan Daerah pada DLH Kab. Tanah Bumbu 2017
No. Jenis Penerimaan Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Prosentase
1. Retribusi Izin Gangguan (HO)
2.228.445.375 2.086.939.229 93,65%
2. Retribusi Kekayaan Daerah (Laboratorium)
1.600.059.000 1.619.420.200 101,21%
3 Retribusi Persampahan 639.900.000 661.762.000 103,42%
JUMLAH 4.468.404.375 4.368.121.429 97,76%
Sumber : Bendahara Penerima DLH Kabupaten Tanah Bumbu
Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, realisasi penerimaan HO tahun 2017
juga tidak mencapai target. Sedangkan Retribusi Kekayaan Daerah dan Retribusi
Persampahan melebihi target yang telah ditetapkan. Berikut perbandingan target dan
realisasi pendapatan dari tahun 2015, 2016 dan 2017 :
Tabel 3.12 Perbandingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2015, 2016 dan 2017
Uraian
Target Tahun Realisasi pada Tahun ke- (Rp.) Rasio antara Realisasi dan
Target Tahun ke-
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pendapatan Asli Daerah
- HO 2.500.000.000 2.228.445.375 2.228.445.375 1.917.946.006 1.712.046.192 2.086.939.229 76,71% 76,09% 93,65%
- Retribusi Kekayaan Daerah (Laboratorium)
900.004.000 1.500.783.000 1.600.059.000 1.339.797.700 1.523.548.700 1.619.420.200 148,86% 101,52% 101,21%
- Retribusi Persampahan
- - 639.900.000 - - 661.762.000 - - 103,42%
TOTAL 3.400.004.000 3.750.787.887,- 4.468.404.375 3.257.743.706 3.235.594.892 4.368.121.429 95,51% 86,26% 97,76%
a. Dasar hukum penarikan retribusi HO yaitu Perda No. 03 Tahun 2012 tentang Retribusi
Ijin Gangguan Keramaian/HO yang merupakan perubahan atas Perda No. 02 Tahun
2005 tentang Retribusi Ijin Gangguan Keramaian/HO. Dari sektor HO, tahun 2015
hanya terealisasi sebesar 76,71% dan tahun 2016 juga belum mencapai target yaitu
sebesar 76,09% dikarenakan ada beberapa kegiatan/usaha yang tidak ada kegiatan
(tidak aktif) seperti stockpile dan pelabuhan batubara sehingga tidak melakukan
perpanjangan izin HO. Sedangkan tahun 2017, realisasi HO sebesar 93,65% sedikit di
bawah target. Tidak tercapainya target di tahun 2017 dikarenakan ada perubahan
luasan izin yang diajukan izinnya tahun 2014 dan luasan yang diberikan perpanjangan
izin pada tahun 2017.
b. Dari sektor Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu tarif pemeriksaan sampel uji
kualitas lingkungan pada Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Tanah Bumbu yang
sudah terakreditasi (parameter air) dimana pelaksanaannya berdasarkan Perda
Kabupaten Tanah Bumbu No.03 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah, pada table 3.16 dapat dilihat perbandingan antara target dan realisasi tahun
2015, 2016 dan 2017 realisasinya melebihi target. Hal ini dikarenakan UPT
Laboratorium LH Kab. Tanah Bumbu merupakan Lab. LH dengan parameter terbanyak
yang terakreditasi di Kalimantan sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor utama
peningkatan jumlah pengujian sampel air dari berbagai kegiatan baik itu oleh pelaku
usaha, masyarakat umum dan instansi dari Kab. Tanah Bumbu ataupun luar Kab.
Tanah Bumbu.
c. Dengan adanya perubahan nomenklatur dari BLHD menjadi DLH di akhir tahun 2016,
menambah ruang lingkup kewenangan tupoksi LH yaitu sector pengelolaan
persampahan, yang sekaligus menambah sumber pendapatan pada DLH yaitu dari
Retribusi Persampahan. Dari target tahun 2017 sebesar Rp. 639.900.000,-, terealisasi
melebihi target yaitu Rp. 661.762.000,- atau sebesar 103,42%. Tingginya capaian
tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu :
Cakupan pelayanan pengambilan retribusi sampah diperluas meliputi wilayah
kecamatan Simpang Empat, Batulicin, Kusan Hilir termasuk didalamnya Sungai
Loban serta Satui. Ke depannya di tahun 2018, akan diperluas lagi di Kecamatan
Angsana
Makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan
lingkungan sekitar sehingga berimbas pada peningkatan kesadaran masyarakat
membayar retribusi persampahan
Sosialisasi ke masyarakat lebih ditingkatkan
Sasaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mencakup :
- Perusahaan Industri Besar - Perusahaan Industri Menengah - Perusahaan Industri Kecil - Hotel - Penginapan - Kantor Notaris - Mini Market / Supermarket - Pertokoan / Toko - Ruko/Rumah Toko - Kios / Warung - Praktek Dokter dan Sejenisnya - Rumah Tinggal - Swasta - Gedung Pertemuan - Penyelenggara Keramaian
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran Renstra DLH 2016 –
2021 adalah meningkatnya kondisi kualitas lingkungan hidup dengan 3 (tiga) indikator
kinerja sasaran yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Persentase
Sampah yang dikelola untuk tahun 2017, DLH Kab. Tanah Bumbu dapat mencapai
rata-rata capaian kinerja sebesar 97,25% dengan kategori BAIK. Adapaun outcome
program – program yang mendukung sasaran ini, juga dapat terealisasi sesuai
rencana yaitu :
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Indikator Outcome program ini adalah Persentase pengelolaan sampah diwilayah
perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan
nasional pengelolaan sampah ditargetnya sebesar 72,27% namun terealisasi
66,30% atau dengan tingkat capaian sebesar 91,74%.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Indikator Outcome program ini adalah Optimalisasi Kualitas Lingkungan ditargetkan
pada kondisi CUKUP dan terealisasi pada kondisi KURANG atau dengan tingkat
capaian 95,43%
3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Lingkungan
Indikator Outcome program ini adalah Prosentase Peningkatan Kualitas Data Primer
dan Sekunder Lingkungan Hidup yang ditargetkan 85 % dan terealisasi 90,57% atau
dengan tingkat capaian sebesar 106,55%.
4. Program Pengendalian Polusi
Indikator Outcome program ini adalah Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha ditargetkan
93% dan terealisasi 92% atau dengan tingkat capaian sebesar 98,92%.
Kegiatan penunjang dari program tersebut di atas secara keseluruhan
terealisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, meskipun dalam
pelaksanaannya beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator
sasaran ada yang tidak dapat terealisasi sepenuhnya dikarenakan ada beberapa kendala.
Namun secara keseluruhan, prosentase tingkat pencapaian target sasaran dengan nilai
97,25% dari 1 (satu) sasaran dan 3 (tiga) indikator sasaran yang direncanakan.
B. Saran
Permasalahan utama yang dihadapi oleh DLH Kab. Tanah Bumbu pada Tahun
Anggaran 2017 yaitu adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten
di bidang lingkungan hidup yang seharusnya memerlukan adanya pendidikan dan latihan
khususnya bidang lingkungan hidup.
Untuk mengoptimalkan peningkatkan kinerja DLH Kab. Tanah Bumbu
berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan
kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah :
1. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan tertib perlu dijadikan prioritas
unggulan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu disaat ini maupun di masa
mendatang.
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka peningkatan
kemampuan operasional pengelolaan lingkungan hidup.
3. Pengembangan kemampuan dan keterampilan SDM yang ada melalui diklat /
pelatihan teknis serta kesesuaian penempatan SDM dari segi latar belakang
pendidikan dalam tugasnya adalah prioritas utama untuk mendukung optimalisasi
pencapaian program.
4. Mengusulkan penambahan pegawai DLH Kab. Tanah Bumbu pada BKD Kab. Tanah
Bumbu yang mempunyai latar belakang pendidikan sesuai kebutuhan.
5. Ketersediaan anggaran untuk memaksimalkan kinerja dalam rangka peningkatan
capaian program/kegiatan
Untuk poin 2 dan 3 di atas, diperlukan kontinuitas pembinaan, jumlah dana yang
memadai dan ketersediaan anggaran.
Janua
LLLLLL
LAMPIRAN-LAMPIRAN
LAMPIRAN 1.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DLH KABUPATEN TANAH BUMBU
NO. TUJUAN SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kondisi kualitas lingkungan hidup
Persentase Sampah yang dikelola
72,27% Program I : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan
3.326.560.000,-
Indeks Kualitas Air (IKA)
Kurang
Program II : Kegiatan :
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat
Adipura b. Pemantauan Kualitas Lingkungan c. Pengawasan pelaksanaan
kebijakan bidang LH d. Pengkajian Dampak Lingkungan e. Koordinasi penilaian Adiwiyata f. Pelayanan pengaduan masyarakat g. Pengembangan prasarana dan
sarana laboratorium lingkungan h. Inventarisasi dan identifikasi
sumber pencemaran air dari
1.329.530.000,-
Program II : Kegiatan : Program III Kegiatan :
kegiatan usaha pertambangan i. Penyusunan RPPLH Kabupaten
Tanah Bumbu
Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
Peingkatan Pengendalian Polusi a. Pengujian Kadar Polusi Limbah
Padat dan Limbah Cair b. Akreditasi Laboratorium
Lingkungan Hidup c. Peningkatan Pengelolaan
Laboratorium Lingkungan
15.775.000,-
589.894.000,-
indeks Kualitas Udara
Sangat Baik Program : Kegiatan:
Peningkatan Pengendalian Polusi Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
15.000.000,-
TOTAL 5.276.759.000,-
Program
1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 3. Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
Lingkungan Hidup 4. Peningkatan Pengendalian Polusi
TOTAL
: : : :
Anggaran Rp. 3.326.560.000,- Rp. 1.329.530.000,- Rp. 15.775.000,- Rp. 604.894.000,- Rp 5.276.759.000,-
Batulicin, 04 Januari 2017
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu, Ir. H. Erno Rudi Handoko Pembina Utama Muda / IV c NIP. 19580507 198503 1 009
Lampiran 2. Lampiran RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU
Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DLH Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
MISI : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kondisi kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Air (IKA)
Indeks Kualitas Udara
Persentase Sampah yang dikelola
Kurang
Sangat baik
60,16%
Kurang
Sangat baik
72,27%
Kurang
Sangat baik
73,55%
Cukup
Sangat baik
75,04%
Cukup
Sangat baik
75,85%
LAMPIRAN 3.
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO. TUJUAN SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SASARAN
TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kondisi Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Air (IKA)
Kurang
3. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
j. Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura
k. Pemantauan Kualitas Lingkungan
l. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH
m. Pengkajian Dampak Lingkungan
n. Koordinasi penilaian Adiwiyata
o. Pelayanan pengaduan masyarakat
p. Pengembangan prasarana dan sarana laboratorium lingkungan
q. Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air dari kegiatan usaha pertambangan
r. Penyusunan RPPLH Kabupaten Tanah Bumbu
1.329.530.000,-
4. Peningkatan Kualitas Dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup
a. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
15.775.000,-
3. Peningkatan Pengendalian
Polusi a. Pengujian Kadar Polusi Limbah
Padat dan Limbah Cair b. Akreditasi Laboratorium
Lingkungan Hidup c. Peningkatan Pengelolaan
Laboratorium Lingkungan
589.894.000,-
Indeks Kualitas
Udara
Sangat Baik Peningkatan Pengendalian Polusi
Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
15.000.000,-
Persentase
Sampah yang dikelola
72,27% Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
c. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
d. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
3.326.560.000,-
TOTAL 5.276.759.000,-
Batulicin, Januari 2017 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu, Ir. H. Erno Rudi Handoko Pembina Utama Muda / IV c NIP. 19580507 198503 1 009
Lampiran 4.
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET FORMULASI / PENJELASAN SUMBER
DATA PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kondisi Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Air (IKA)
Kurang
- Indeks Kualitas Air menggambarkan kondisi kualitatif air yang diukur dan atau di uji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Parameter yang dijadikan dasar perhitungan IKA sebanyak 7 parameter yaitu DO, BOD, COD, pH, TSS, e Coli dan Total Coli
- Rumus Perhitungan :
(Lij : konsentrasi Baku Peruntukan Air (j), Ci : konsentrasi Sample parameter kualitas air (i), PIj adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j), PIj = (C1/L1j,C2/L2j,…,Ci/Lij)
- Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup
- UPT. Laboratorium Lingkungan
- Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Bidang Tata
Dinas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Udara
Sangat Baik
- Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan tentang kondisi kualitas udara pada kurun waktu tertentu.
- Metode perhitungan dan analisa data digunakan metode indeks kualitas udara (IKU) model EU/Indeks annual Model EU-LEU
- Parameter yang diuji dan menjadi dasar perhitungan IKU adalah SO2 dan NO2
- Lokasi/titik pengambilan contoh mewakili aktivitas: Transportasi, Industri, Perumahan, Komersial-Perkantoran
- Rumus perhitungan : Index Udara (Index Annual model EU-Ieu) = 100 - (50/0.9*(Ieu - 0.1))
Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup dan UPT. Laboratorium Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Sampah yang dikelola
72,27%
Perhitungan prosentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaanPertokoan, Perkantoran dan Pemukiman didapatkan dari jumlah volume sampah yang ditangani (ton/hari) / Volume Produksi Sampah (dari wilayah yang ditangani) x 100%
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Dinas Lingkungan Hidup
.195.635.633,- (94,46%)
Batulicin, Desember 2017 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanah Bumbu, Ir. H.Erno Rudi Handoko Pembina Utama Muda NIP. 19580507198503 1 009
Lampiran 5.
PENGUKURAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA SASARAN TARGET REALISASI %
1 Meningkatnya kondisi kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Air
(IKA)
Indeks Kualitas Udara
Persentase Sampah yang
dikelola
Kurang
Sangat Baik
72,27%
Kurang
Sangat Baik
66,30%
100
100
91,74
. Total Jumlah Anggaran Kegiatan Yang Direncanakan Untuk Mencapai Sasaran Strategis Tahun 2017 : Rp. 5.276.759.000,- II. Total Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Dirgunakan Untuk Mencapai Sasaran Strategis Tahun 2017 : Rp. 4.195.635.633,- (94,46%)
Batulicin, Desember 2017 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanah Bumbu, Ir. H.Erno Rudi Handoko Pembina Utama Muda NIP. 19580507198503 1 009
Lampiran 5.
PENGUKURAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA SASARAN TARGET REALISASI %
1 Meningkatnya kondisi kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Air
(IKA)
Indeks Kualitas Udara
Persentase Sampah yang
dikelola
Kurang
Sangat Baik
72,27%
Kurang
Sangat Baik
66,30%
100
100
91,74
. Total Jumlah Anggaran Kegiatan Yang Direncanakan Untuk Mencapai Sasaran Strategis Tahun 2017 : Rp. 5.276.759.000,- II. Total Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Dirgunakan Untuk Mencapai Sasaran Strate%)
Batulicin, Desember 2017 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanah Bumbu, Ir. H.Erno Rudi Handoko Pembina Utama Muda NIP. 19580507198503 1 009
Top Related