Landasan
Filosofis, Asas
& Yuridiksi
Pemungutan
Pajak
Brian Sihite(09) Eka Natalia S
(16) I.D.A Mayna
(19) Maradela Ermania
( 23) Pungki Yunita
(32) Reni Dwi W. T.
(34)
Kelompok 4 : Kelas : 1D- DIII Pajak
Landasan Filosofis
PANCASILA DAN PAJAK
• Pancasila menjadi tolak ukur dalam menentukan kebenaran substansi hukum yang terkandung dalam setiap Undang-Undang Pajak
• Sebelum amandemen UUD 1945, ketentuan mengenai pajak mengandung kewenangan pada Negara untuk memungut pajak apabila Negara membutuhkannya, tetapi dengan syarat harus berdasarkan undang-undang.
• Setelah UUD 1945 diamandemen, tidak ada kesewenang-wenangan dalam pembebanan pungutan yang bersifat memaksa kepada warga Negara.
Asas Pemungutan Pajak
1. Teori Asuransi• Pembayaran pajak = pembayaran premi asuransi • Negara diibaratkan sebagai Perusahaan Asuransi• Negara memungut pajak untuk melindungi pembayar pajak• Teori ini banyak ditentang
Kelemahan :
a. Tidak semua kerugian pembayar pajak mendapat ganti rugi dari
pemerintah/negara
b. Teori ini melupakan adanya unsur paksaan dalam pembayaran pajak
c. Teori asuransi menggunakan hakekat pembayaran pajak sama dengan
pembayaran retribusi, padahal antara keduanya tidak sama
2. Teori Kepentingan
• Teori kepentingan diartikan sebagai Negara
yang melindungi kepentingan harta benda dan
jiwa warga negara dengan memperhatikan
pembagian beban pajak yang harus dipungut
dari seluruh penduduknya.
• Teori yang sudah tidak diterima ini tidak tepat
karena pada kenyataannya tidak demikian
karena efek pembayaran pajak tidak dapat
langsung dirasakan oleh wajib pajak
3. Teori Gaya Pikul • Dasar teori ini adalah asas keadilan yaitu orang yang
dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan.
• Apabila seseorang punya penghasilan di bawah PTKP (penghasilan tidak kena pajak) berarti orang tersebut tidak perlu membayar pajak, atau gaya pikulnya adalah nihil. Sedangkan jika penghasilannya di atas PTKP barulah terkena gaya pikul untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Teori Gaya Beli • Fungsi pemungutan pajak yaitu mengambil gaya beli dari rumah
tangga masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu.
• Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak bukan kepentingan individu dan juga bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya itu.
• Menurut Prof. Adriani, teori ini berlaku sepanjang masa, tidak seperti teori lain yang hanya berlaku selama masa tertentu saja.
5. Teori Bakti ( Kewajiban Mutlak )
• Teori ini menganggap bahwa pemungutan pajak
didasarkan pada hubungan antara rakyat dengan
negaranya.
Yuridiksi Pemungutan Pajak
1. Berdasarkan Asas Sumber
• Berdasarkan asas ini, pemungutan pajak
tidak dapat dilepaskan dari sumber atau
tempat objek pajak itu berada.
2. Berdasarkan Asas Kebangsaan
• Pemungutan pajak dikenakan bukan berdasarkan
tempat objek pajak, melainkan berdasarkan status
atau kedudukan warga Negara dari setiap orang
pribadi yang berasal dari Negara yang mengenakan
pajak.
3. Berdasarkan Asas Tempat Tinggal
• Disebut juga dengan Asas Kependudukan
(domicile/residence principle)
• Pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal/
domisili Wajib Pajak (tax payer)
• Sesuai Pasal 4 UU PPh
• Batasan waktu untuk bertempat tinggal lebih
dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
Thank for Your
Attention !
Top Related