KEPUTUSAN KEPALABADANPENELITIANDAN PENGEMBANGANDANPENDIDlKAN DAN PELATIHANKEMENTERIANAGAMAREPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2017TENTANG
PEDOMAN PENDIDIKANDAN PELATIHANDI WILAYAHKERJAjPENDIDIKANDAN PELATIHANDI TEMPAT KERJA
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
KEPALABADANPENELITIANDAN PENGEMBANGANDAN PENDIDlKAN DAN PELATIHANKEMENTERIANAGAMA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitaspelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan AparaturSipil Negara pada Kementerian Agama diperlukanPedoman Pendidikan dan Pelatihan Di WilayahKerja/ Pendidikan dan Pelatihan Di Tempat Kerjauntuk Pendidikan dan Pelatihan TeknisAdministrasi pada Kementerian Agama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkanKeputusan Kepala Badan Penelitian danPengembangan dan Pendidikan dan PelatihanKementerian Agama tentang Pedoman Pendidikandan Pelatihan Di Wilayah KeIjaj Pendidikan danPelatihan Di Tempat Kerja;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000ten tang Pendidikan dan Pelatihan jabatan PegawaiNegeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentangKementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015tentang Organisasi dan Tata Kerja BalaiPendidikan dan Pelatihan Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 75 Tahun2015 ten tang Penyelenggaraan Pendidikan danPelatihan Pegawai pada Kementerian Agama;
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
-2-
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun2016 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 43 Tahun2016 tentang Sistem Informasi ManajemenPendidikan dan Pelatihan pada KementerianAgama;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DANPENGEMBANGANDAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANKEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEDOMANPENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI WILAYAHKERJAjPENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI TEMPATKERJA.
Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Di Wilayah KeIjajPendidikan dan Pelatihan Di Tempat Kerja(DDWKjDDTK) Pendidikan dan Pelatihan TenagaAdministrasi pada Kementerian Agama adalahsebagaimana tercantum dalam lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusanini. terlampir;
Pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATUmerupakan pedoman yang digunakan oleh PusdiklatTenaga Administrasi dan Balai Diklat KeagamaanKementerian Agama dalam penyelenggaraan Diklat DiWilayah KeIjajDiklat Di Tempat KeIja.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di JakartaPada tanggal 11 Januari 2017
~~ ADANPENELITIANDAN;!:~ ANGANDAN PENDIDIKAN
~ W IHAN,
*
-3-
LAMPIRANKEPUTUSANKEPALABADAN PENELITIANDAN PENGEMBANGANDANPENDIDIKANDANPELATIHANKEMENTERIANAGAMANOMOR 9 TAHUN 2017TENTANGPEDOMANPENDIDIKANDANPELATIHANDI WILAYAHKERJAjPENDIDIKAN DANPELATIHANDI TEMPATKERJA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki 17.504 pulau.
Kontur daratan Indonesia juga sangat unik karena banyaknya gunung dan
perbukitan. Hal ini terkadang menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal
pemerataan pembangunan dan pendidikan. Pemerintah Republik Indonesia
yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo mencanangkan Nawa Cita yang
diantara programnya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Kementerian Agama merupakan Kementerian dengan satuan kerja
terbesar dan memiliki aparatur sipil terbanyak yaitu sejumlah 233.029
http:j j 103.7. 12.80jlaporanjtotal_pegawai.aspx (diunduh tanggal 22
Desember 2016) Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama tersebar hingga
ke pelosok daerah. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara pasal 70 yang menyebutkan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara
memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.
Kompetensi im meliputi kompetensi teknis, manajerial maupun
sosiokultural. Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud an tara
lain melalui pendidikan dan pelatihan,
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun
2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam
pasal 21 disebutkan bahwa diklat dapat diselenggarakan secara klasikal
danj atau non klasikal. Penyelenggaraan diklat secara klasikal dilakukan
dengan tatap muka. Penyelenggaraan Diklat secara non klasikal dapat
dilakukan dengan pelatihan di alam bebas, pelatihan di tempat kerja, dan
pelatihan dengan sistem jarak jauh.
Selanjutnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75
tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Kementerian Agama pasal 16 ayat 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan
diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di
-4-
Pusdiklat, Balai Diklat, jarak jauh atau di tempat lain yang memenuhi
persyaratan sebagai tempat diklat. Pusdiklat Tenaga Administrasi
merupakan salah satu unit kerja eselon II pada lingkungan Badan Litbang
dan Diklat Kementerian Agama yang memiliki tugas pokok melaksanakan
pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi. Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud, Pusdiklat Tenaga Administrasi memiliki fungsi
penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan
pelatihan di bidang perencanaan dan penyelenggaraan serta pelayanan
administrasi, penyusunan evaluasi, pelaporan dan publikasi hasil
pendidikan dan pelatihan. Pusdiklat Tenaga Administrasi juga berfungsi
untuk pelaksanaan perencanaan dan penyelenggaraan serta pelayanan
administrasi, penyusunan evaluasi, pelaporan dan publikasi hasil
pendidikan dan pelatihan. Fungsi lain dari Pusdiklat Tenaga Administrasi
adalah pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan
penyelenggaraan serta pelayanan administrasi dan publikasi hasil
penelitian.
Pusdiklat Tenaga Administrasi dalam melaksanakan pendidikan dan
pelatihan di bidang pendidikan dan dan pelatihan tenaga administrasi
dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kediklatan yaitu Balai Diklat
Keagamaan Aceh, Balai Diklat Keagamaan Medan, Balai Diklat Keagamaan
Padang, Balai Diklat Keagamaan Palembang, Balai Diklat Keagamaan
Jakarta, Balai Diklat Keagamaan Bandung, Balai Diklat Keagamaan
Semarang, Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Balai Diklat Keagamaan
Banjarmasin, Balai Diklat Keagamaan Manado, Balai Diklat Keagamaan
Denpasar, Balai Diklat Keagamaan Makasar, Balai Diklat Keagamaan Ambon
dan Balai Diklat Keagamaan Papua. Namun keterbatasan jumlah anggaran
Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Balai Diklat Keagamaan serta jumlah
Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama yang cukup besar
menjadikan kuantitas diklat yang diselenggarakan belum dapat menjangkau
seluruh Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama.
Diklat di tempat kerja (DDTK)dan Diklat di Wilayah Kerja (DDWK)
merupakan salah satu cara untuk mengatasi tantangan tersebut. Diklat di
tempat kerja pada prinsipnya adalah diklat teknis yang dilaksanakan di
tempat kerja (on the job training). Sedangkan pada Diklat di Wilayah Kerja
(DDWK),peserta dapat dikumpulkan di titik tertentu seperti Kantor Wilayah
Kementerian Agama Propinsi, Institut agama Islam atau Kantor Kementerian
Agama terdekat. Pusdiklat atau Balai Diklat akan mengirimkan widyaiswara
untuk mengajar di tempat tersebut. Peserta Diklat tidak perlu mendatangi
-5-
Pusdiklat atau Balai Diklat. Pedoman ini akan memfokuskan pada Diklat di
Wilayah Kerja. Terdapat beberapa keuntungan penyelenggaraan DDWK
diantaranya yaitu penghematan anggaran negara. Penyelenggaraan Diklat
dengan mengirimkan penyelenggara dan pengajar Diklat ke daerah akan
menghemat anggaran negara karena tidak memerlukan biaya transportasi
yang besar. Selain itu, diklat di wilayah kerja merupakan sistem diklat yang
dianggap memiliki daya jangkau luas karena dapat menjangkau aparatur
sipil negara (ASN)hingga ke pelosok daerah. Dengan karakteristik tersebut,
diklat di wilayah kerja seringkali dianggap sebagai solusi terkait dengan
pemerataan kesempatan untuk mengikuti diklat bagi aparatur sipil negara.
Melalui sistem Diklat di wilayah kerja, setiap orang dapat memperoleh akses
terhadap diklat berkualitas tanpa harus meninggalkan keluarga dan
pekerjaan dalam waktu yang panjang. Oleh karena itu, Pusdiklat Tenaga
Administrasi memandang penting untuk menyusun pedoman Pelaksanaan
Diklat di Wilayah Kerja untuk Diklat Teknis Administrasi.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian
Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan
Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 75 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada
Kementerian Agama; dan
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
c. Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan
Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi Pusdiklat
Tenaga Administrasi dan Balai Diklat Keagamaan dalam
menyelenggarakan Diklat di Wilayah Kerja (DDWK).
-6-
2. Sasaran
Sasaran Pedoman Diklat di Wilayah Kerja adalah tersedianya
pedoman Diklat di Wilayah Kerja bagi Pusdiklat Tenaga Administrasi
dan Balai Diklat Keagamaan seluruh Indonesia sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
D. Pengertian1. Diklat
Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam
rangka meningkatkan kemampuan aparatur sipil negara.
2. Diklat Teknis Administrasi:
Diklat Teknis Umurrr/ Administrasi merupakan diklat yang
diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang
bersifat teknis umum/ administrasi dan manajemen dalam rangka
pericapaian kompetensi yang terkait dengan pekerjaan yang
bersangkutan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya secara profesional.
3. Wilayah Kerja :
Wilayah kerja bagi Pusdiklat meliputi seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Wilayah kerja bagi Balai
Diklat Keagamaan mengacu pada Peraturan Menteri Agama nomor 59
tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pendidikan dan
Pelatihan Keagamaan.
4. Diklat di Wilayah Kerja :
Diklat di wilayah kerja merupakan diklat yang diselenggarakan di
wilayah kerja tertentu.
BAB II
KURIKULUM
A. Pusdiklat
Kurikulum Diklat di Wilayah Kerja menggunakan kurikulum Diklat
reguler dengan tambahan materi fasilitator. Kurikulum Diklat di Wilayah
Kerja dirancang dengan menitikberatkan pada teori. Berikut adalah struktur
kurikulum Diklat di Wilayah Kerja yang diselenggarakan Pusdiklat Tenaga
Administrasi:
-7-
No. Materi Kurikulum Mata Diklat
l. Kelompok Dasar l. Kebijakan Teknis Diklat
2. Pancasila sebagai Kepribadian dan
Jati Diri Bangsa
3. Kapita Selekta Kementerian Agama
4. Andragogi
2. Kelompok Inti Menyesuaikan dengan jenis diklatnya
3. Kelompok Penunjang l. Building Learning Commitment
(BLC)
2. Pre Test dan Post Tes
3. Overview program
4. Evaluasi program
B. Balai Diklat Keagamaan
Kurikulum Diklat di Wilayah Kerja menggunakan kurikulum Diklat
reguler. Kurikulum Diklat di Wilayah Kerja ini dirancang dengan
menitikberatkan pada praktek. Berikut adalah struktur kurikulum Diklat di
Wilayah Kerja yang diselenggarakan Balai Diklat Keagamaan:
No. Materi Kurikulum Mata Diklat
l. Kelompok Dasar l. Kebijakan Teknis Diklat
2. Pancasila sebagai Kepribadian dan Jati
Diri Bangsa
3. Kapita Selekta Kementerian Agama
2. Kelompok Inti Menyesuaikan dengan jenis diklatnya
3. Kelompok Penunjang l. Building Learning Commitment
(BLC)
2. Pre Test dan Post Tes
3. Overview program
4. Evaluasi program
-8-
BAB III
PESERTA
A. Kriteria
1. Pusdiklat
a. Peserta Diklat di Wilayah Kerja (DDWK)Pusdiklat merupakan
representasi dari daerah atau wilayah baik territorial maupun
administratif yang diproyeksikan menjadi trainer/ fasilitator.
b. Peserta Diklat di Wilayah Kerja (DDWK) Pusdiklat memiliki
kualifikasi pangkat / golongan minimal Penata- 111/c dan
diutamakan pernah mengikuti diklat sejenis.
2. Balai Diklat Keagamaan
a. Peserta Diklat di Wilayah Kerja Balai Diklat Keagamaan
merupakan representasi dari unit kerja, daerah atau wilayah
baik territorial maupun administratif sesuai kewenangannya.
b. Peserta Diklat di Balai Diklat Keagamaan adalah aparatur sipil
negara di wilayah kerjanya.
B. Persyaratan
Persyaratan peserta Diklat di Wilayah Kerja:
a. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter
Pemerin tah;
b. Penugasan dari instansinya yang dibuktikan dengan Surat Tugas
dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Agama; dan
c. Persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan sesuai dengan jenis
diklat yang diselenggarakan.
C. Penugasan
Penugasan Peserta Diklat di Wilayah Kerja dilaksanakan oleh pejabat
yang berwenang di unit kerja Kementerian Agama di wilayah pelaksanaan
Diklat di Wilayah Kerja. Penugasan dilakukan dengan memperhatikan skala
prioritas dan jarak unit kerja peserta dengan lokasi Diklat di Wilayah Kerja.
D. Jumlah
Jumlah peserta DDWK minimal 30 orang dan maksimal 40 orang per
angkatan.
-9-
BABIV
TENAGA KEDIKLATAN
A. Jenis Tenaga Kediklatan
Tenaga kediklatan pada Diklat di Wilayah Kerja adalah:
1. Tenaga Pengajar yang meliputi Widyaiswara, pakar, praktisi, dan
narasumber lainnya;
2. Pengelola dan Penyelenggara Diklat di Pusdiklat Tenaga
Administrasi atau di Balai Diklat Keagamaan.
B. Persyaratan Tenaga Kediklatan
1. Tenaga pengajar pada Diklat di Wilayah Kerja memiliki:
a. kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran yang
diindikasikan dengan kualifikasi, pengalaman dan keahlian
yang sesuai program Diklat di Wilayah Kerja; dan
b. kemampuan dalam penguasaan substansi mata Diklat yang
diajarkan yang diindikasikan dengan kualifikasi, pengalaman
dan keahlian untuk mengajar pada Diklat dimaksud.
2. Pengelola dan Penyelenggara Diklat di Pusdiklat Tenaga
Administrasi atau di Balai Diklat Keagamaan memiliki kompetensi
yang dibutuhkan.
BABV
FASILITAS DIKLAT
A. Prasarana
Prasarana yang diperlukan dalam Diklat di Wilayah Kerja meliputi:
1. Akomodasi
2. Ruang kelas
3. Tempat ibadah
B. Sarana
Penyelenggaraan Diklat di Wilayah Kerja menggunakan saran a :1. ATK
2. Perlengkapan peserta
3. Papan tulis;
4. Flip chart;
5. Sound system;
6. Komputer j Laptop;
7. LCD Projector;
8. ModuljBahan Ajar;
-10-
BAB VI
PERENCANAAN, PEMBINAAN, DAN PEMBIAY AAN
A. Perencanaan
Perencanaan Diklat di Wilayah Kerja diatur sebagai berikut :
1. Pusdiklat Tenaga Administrasi atau Balai Diklat Keagamaan
melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait.
2. Pusdiklat Tenaga Administrasi/Balai Diklat
memberikan informasi tentang program DDWK
Keagamaan
yang akan
diselenggarakan.
3. Stakeholder dapat mengusulkan pelaksanaan DDWK dan
pelaksanaannya disesuaikan dengan prioritas program dan
ketersediaan anggaran Pusdiklat Tenaga Administrasi/Balai Diklat
Keagamaan.
4. Pusdiklat Tenaga Administrasi atau Balai Diklat Keagamaan
membentuk Tim Penyelenggara dan Tim Tenaga Pengajar dengan
penugasan masing-masing termasuk pemantauan, penilaian dan
pembimbingan terhadap peserta Diklat.
5. Pengelola dan penyelenggara Diklat mempersiapkan pelaksanaan
Diklat di Wilayah Kerja.
B. Pembinaan
Pembinaan Diklat di Wilayah Kerja diatur dan dilakukan oleh Pusdiklat
Tenaga Administrasi.
C. Pembiayaan
1. Pembiayaan Diklat di Wilayah Kerja yang dilaksanakan oleh
Pusdiklat Tenaga Administrasi berasal dari DIPA Badan Litbang
dan Diklat.
2. Pembiayaan Diklat di Wilayah Kerja yamg dilaksanakan oleh Balai
Diklat Keagamaan berasal dari DIPABalai Diklat Keagamaan
-11-
BAB VII
PENYELENGGARAAN
A. Kepanitiaan
1. Struktur Panitia Pelaksana Diklat di Wilayah Kerja yang
dilaksanakan Pusdiklat Tenaga Administrasi terdiri dari:
a. Pengarah
b. Penanggung Jawab
c. Ketua Pelaksana
d. Sekretaris/Bidang Akademis
e. Anggota
2. Struktur Panitia Pelaksana Diklat di Wilayah Kerja yang
dilaksanakan Balai Diklat Keagamaan terdiri dari:
a. Penanggung Jawab
b. Ketua Pelaksana
c. Sekretaris/Bidang Akademis
d. Anggota
B. Tugas Panitia Pelaksana
Dalam penyelenggaraan Diklat di Wilayah Kerja Kementerian Agama,
panitia pelaksana Diklat bertugas sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab atas keseluruhan proses penyelenggaraanDDWK.
2. Ketua
a. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan diklat sehari-
hari;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
c. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mencan alternatif
pemecahan masalah yang dihadapi;
d. Menyampaikan laporan pelaksanaan diklat kepada Kapusdiklat
Tenaga Administrasi atau Kepala Balai Diklat Keagamaan.
3. Sekretaris /Bidang Akademik
a. Bertanggung jawab atas terjadinya proses belajar mengajar
yang kondusif, baik kegiatan yang bersifat kurikuler maupun
nonkurikuler;
b. Menyiapkan jadwal kegiatan diklat
c. Menyediakan buku panduan bagi peserta diklat;
-12-
d. Menyediakan bahan dan alat bantu belajar;
e. Memonitor proses belajar mengajar;
f. Melaksanakan evaluasi pembelajaran (pre dan post tes),
penyelenggaraan, dan peserta serta widyaiswara;
g. Membuat laporan pelaksanaan diklat.
4. Anggota
a. Menyiapkan sarana prasarana pelaksanaan diklat;
b. Membantu tugas Ketua dan sekretars zbidang akademik;
c. Berperan aktif dalam setiap aktivitas/kegiatan diklat.
c. Waktu Pelaksanaan
Waktu pelaksanaan Diklat di Wilayah Kerja disesuaikan dengan
kurikulum yang ditetapkan.
D. Honorarium
Honorarium kepanitiaan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN
Evaluasi terhadap Diklat di Wilayah Kerja dilakukan dengan mengacu pada
SIMDIKLAT (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan).
Evaluasi yang dilakukan meliputi:
A. Evaluasi
1. Evaluasi Penyelenggaraan
a. Kepesertaan
1) Penetapan Peserta
2) Pemanggilan peserta
3) Penegakan disiplin peserta
b. Kepani tiaan
1) Pelayanan
2) kedisiplinan
3) Kerjasama dengan peserta
4) Pelayanan terhadap narasumber /widyaiswara
5) Sikap terhadap peserta
c. Kurikulum
1) Jadwal diklat
2) Materi diklat
3) Manfaat materi diklat
4) Ekstrakurikuler
-13-
d. Akomodasi
1) Kebersihan
2) Kenyamanan
e. Konsumsi (Makan dan kudapan)
1) Menu
2) Penyajian
3) higienisf. Sarana Diklat
1) Ruang kelas
2) Alat bantu
3) Bahan belajar
4) asrama
2. Evaluasi peserta Terhadap Fasilitator
a. Penguasaan materi
b. Sistematika penyajian
c. Kemampuan menyajikan
d. Pencapaian tujuan mata diklat
e. Penggunaan metode dan sarana pembelajaran
f. Cara menjawab pertanyaan peserta
g. Penggunaan bahasa
h. Sikap dan perilaku
1. Pemberian motivasi kepada peserta
J. Ketepatan waktu dan kehadiran
k. Kerapian berpakaian
1. Kerjasama antar Widyaiswara (jika dalam tim)
3. Evaluasi WidyaiswaraTerhadap Peserta
a. Keaktifan
b. Kedisiplinan
c. Kerapian
d. Kesopanan
e. Kerjasama
4. Evaluasi Pembelajaran
Merupakan evaluasi terhadap hasil belajar yang dapat dicapai oleh
seorang peserta diklat selama diklat berlangsung. Dilakukan dengan
pelaksanaan pre test pada awal pembelajaran dan melaksanakan post
test setelah proses pembelajaran berakhir. Pada Diklat tertentu,
dilakukan ujian akhir untuk menentukan kelulusan peserta.
-14-
5. Evaluasi Dampak Diklat (Pasca Diklat)
Evaluasi ini dilakukan oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi atau
Balai Diklat Keagamaan untuk melihat seberapa besar dampak diklat
terhadap organisasi, dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
setelah diklat dilaksanakan.
B. Pelaporan
Setelah selesai penyelenggaraan Diklat di Wilayah Kerja, penyelenggara
Diklat membuat laporan diklat sesuai aturan yang berlaku sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan diklat.
BABIX
SERTIFlKASI DAN REGISTRASI
A. Sertifikasi
Sertifikat diberikan kepada peserta yang telah selesai mengikuti Diklat
di Wilayah Kerja. Pembuatan sertifikat Diklat di Wilayah Kerja Kementerian
Agama disesuaikan dengan pedoman pembuatan sertifikat yang terdapat
pada SIMDIKLATBadan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dan instansi
pembina terkait.
B. Registrasi
Dokumen kepesertaan diregistrasi dalam SIMDIKLAT Badan Litbang
dan Diklat Kernenterian Agama.
BABXPENUTUP
Pedoman im merupakan acuan bagi Pusdiklat Tenaga Administrasi
Kementerian Agama dan Balai Diklat Keagamaan seluruh Indonesia dalam
menyelenggarakan program Diklat di Wilayah Kerja.
Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut
dalam petunjuk teknisjpanduan tersendiri.
~ERt~E~P~A~L~ABADANPENELITIANDAN~ MBANGANDAN
,~,,,,,",KANDANPELATIHAN,
Top Related