KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR :
T E N T A N G
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID )
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
WALIKOTA SEMARANG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas, maka
perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-
kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
11.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 21);
12. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008
Nomor 21).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG.
KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di
lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berada di setiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan
pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu ;
b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan
memberi pelayanan informasi kepada publik;
c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
d.melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
e. melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi;
f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
g. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan
kerjanya;
k. memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme
pemberian informasi;
l. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan
dokumentasi untuk dan sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi;
j. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara
anggota PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud pada Diktum KETIGA, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat menunjuk
Sekretaris PPID dan PPID Pembantu pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.
KELIMA : Sekretaris PPID dan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas menyiapkan,
menyediakan, mengumpulkan, mengolah dan menghimpun informasi sesuai dengan bidang tugas dan urusannya.
KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan kepada Walikota Semarang.
KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur di dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, dapat ditetapkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Semarang.
KESEMBILAN : Dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Semarang ini,
maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 480/219 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal
SALINAN disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua DPRD Kota Semarang; 2. Sekretaris Daerah Kota Semarang; 3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama Sekda Kota Semarang;
6. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang; 7. Inspektur Kota Semarang;
8. Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang; 9. Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
10. Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
11. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Semarang; 12. Kepala Satpol PP; 13. Camat Se-Kota Semarang;
14. Direktur RSUD Kota Semarang; 15. Direktur Perusda di lingkungan Kota Semarang;
16. Arsip.
Plt. WALIKOTA SEMARANG
WAKIL WALIKOTA,
HENDRAR PRIHADI
LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR : TANGGAL :
___________________________________
DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
A. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
No BADAN PUBLIK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
1 Sekretariat Daerah Kota Semarang Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama
2 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang
Kepala Bagian Umum
3 Inspektorat Kota Semarang Sekretaris Inspektorat
4 Badan Lingkungan Hidup Sekretaris Badan
5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretaris Badan
6 Badan Kesatuan Bangsa Politik dan
Perlindungan Masyarakat
Sekretaris Badan
7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sekretaris Badan
8 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Sekretaris Badan
9 Badan Kepegawaian Daerah Sekretaris Badan
10 Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana
Sekretaris Badan
11 Dinas Bina Marga Sekretaris Dinas
12 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Sekretaris Dinas
13 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air & Energi
Sumber Daya Mineral
Sekretaris Dinas
14 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sekretaris Dinas
15 Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame
Sekretaris Dinas
16 Dinas Tata Kota dan Perumahan Sekretaris Dinas
17 Dinas Kebakaran Sekretaris Dinas
18 Dinas Kelautan dan Perikanan Sekretaris Dinas
19 Dinas Pertanian Sekretaris Dinas
20 Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Sekretaris Dinas
21 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sekretaris Dinas
22 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sekretaris Dinas
23 Satuan Polisi Pamong Praja Kepala Bagian Tata Usaha
24 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
Sekretaris Dinas
25 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sekretaris Dinas
26 Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil & Menengah
Sekretaris Dinas
27 Dinas Pasar Sekretaris Dinas
28 Dinas Pendidikan Sekretaris Dinas
29 Dinas Kesehatan Sekretaris Dinas
30 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sekretaris Dinas
31 Kantor Ketahanan Pangan Kepala Sub Bagian
Tata Usaha
32 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kepala Sub Bagian
Tata Usaha
33 Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sub Bagian
Tata Usaha
34 RSUD Kota Semarang Kepala Bagian Tata Usaha
35 Kecamatan (16 Kecamatan) Sekretaris Kecamatan pada masing-masing
Kecamatan
36 Kelurahan (177 Kelurahan) Sekretaris Kelurahan pada masing-masing
kelurahan
B. BADAN USAHA MILIK DAERAH
No BADAN PUBLIK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
1 Perusda PDAM Tirta Moedal Kepala Bagian Sekretariat
2 Perusda Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
BKK
Kepala Biro Sumber Daya
Manusia dan Umum
3 Perusda Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Bank Pasar
Kepala Sub Bagian
Tata Usaha
4 Perusda Rumah Pemotongan Hewan dan
Budidaya Hewan Potong Kota Semarang
Kepala Sekretariat
5 Perusda Percetakan Kepala Urusan Umum dan
Keuangan
Plt. WALIKOTA SEMARANG
WAKIL WALIKOTA,
HENDRAR PRIHADI
Top Related