KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02.6.61.02.21.04 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KEDEPUTIAN BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi
di lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan Badan
Pengawas Obat dan Makanan perlu dibentuk Tim
Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang
Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan
Makanan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
di Lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan Badan
Pengawas Obat dan Makanan;
Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
-2-
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1220);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26
Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat
dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 784);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor HK.04.1.24.08.15.4097 Tahun 2015 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan
Makanan Tahun 2015-2019;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor HK.04.1.22.02.19.0761 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada
Unit Kerja di Lingkungan BPOM;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor HK.04.01.1.22.04.19.1370 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas
Obat dan Makanan;
-3-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG PENINDAKAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
Kesatu : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di
lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan Badan Pengawas
Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Tim RB Deputi
IV.
Kedua : Tim RB Deputi IV sebagaimana dimaksud dalam diktum
Kesatu, terdiri atas:
a. Tim Pelaksana; dan
b. Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) serta Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Ketiga : Tim RB Deputi IV sebagaimana dimaksud dalam diktum
Kedua memiliki susunan keanggotaan dan melaksanakan
tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan
ini.
Keempat : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua
huruf a terdiri atas:
a. Kelompok Kerja 1 Bidang Manajemen Perubahan;
b. Kelompok Kerja 2 Bidang Penguatan Sistem Pengawasan;
c. Kelompok Kerja 3 Bidang Penguatan Akuntabilitas
Kinerja;
d. Kelompok Kerja 4 Bidang Penguatan Kelembagaan;
e. Kelompok Kerja 5 Bidang Penguatan Tata Laksana;
f. Kelompok Kerja 6 Bidang Penguatan Sistem Manajemen
Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara;
g. Kelompok Kerja 7 Bidang Penguatan Peraturan
Perundang-undangan; dan
h. Kelompok Kerja 8 Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik.
-4-
Kelima : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
diktum Kedua, Tim RB Deputi IV mengacu pada Rencana Aksi
Road Map Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021.
Keenam : Tim RB Deputi IV sebagaimana dimaksud dalam diktum
Kesatu berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Tim Pelaksana
Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris Utama selaku Ketua Tim
Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan
Makanan.
Ketujuh : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim
RB Deputi IV dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 FEBRUARI 2021
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,
DRS. H.G. KAKERISSA, APT
Tembusan Yth:
1. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan selaku Ketua Tim
Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Inspektur Utama selaku Koordinator Tim Asesor PMPRB dan Monev
Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
3. Yang bersangkutan.
-5-
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02.6.61.02.21.04 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DEPUTI BIDANG
PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
A. TIM PELAKSANA
Ketua : Deputi Bidang Penindakan
Sekretaris : Direktur Cegah Tangkal
Anggota :
1. Kelompok Kerja 1 - Bidang Manajemen Perubahan.
a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 1
Koordinator : Direktur Intelijen Obat dan Makanan
Sekretaris : Koordinator Kelompok Substansi Cegah
Tangkal Obat Tradisional, Obat Kuasi,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Anggota :
1) Subkoordinator Subkelompok Substansi Cegah Tangkal Obat
Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan
2) Subkoordinator Subkelompok Substansi Tata Operasional
3) Ary Andriani, S.Farm., Apt
4) Zwista Dimas Haryanto, S.Farm.,Apt
5) Priharika Septyowati, S.Si., Apt, MKM
6) Yoandra Hilmawan, SE
b. Tugas Kelompok Kerja 1 – Bidang Manajemen Perubahan
Mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan
mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja
individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai
dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, dengan cara
antara lain:
-6-
1) mengoordinasi peningkatan komitmen pimpinan dan pegawai
dalam melakukan reformasi birokrasi di lingkungan
Kedeputian Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan
Makanan, melalui:
a) menyusun Tim Reformasi Birokrasi;
b) menyusun Road Map Reformasi Birokrasi; dan
c) melakukan pemantauan dan evaluasi reformasi
birokrasi.
2) mengoordinasi terjadinya perubahan pola pikir dan budaya
kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan Badan
Pengawas Obat dan Makanan; dan
3) menurunkan risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan
timbulnya resistensi terhadap perubahan.
2. Kelompok Kerja 2 - Bidang Penguatan Sistem Pengawasan.
a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 2
Koordinator : Koordinator Kelompok Substansi Penyidikan
Tindak Pidana Obat Tradisional, Obat Kuasi,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Sekretaris : Koordinator Kelompok Substansi Penyidikan
Tindak Pidana Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor dan Zat Adiktif
Anggota :
1) Subkoordinator Subkelompok Penyidikan Narkotika,
Psikotropika, Prekursor, dan Zak Adiktif
2) Subkoordinator Subkelompok Substansi Intelijen Kosmetik
3) Subkoordinator Subkelompok Substansi Cegah Tangkal Obat
4) Fuji Handayani, S.Farm,.Apt
5) Rizal Aditya Muhammad, S.Kom
6) Agung Andayani, S.Farm., Apt
7) Christine Alfiani Hana, S.Farm., Apt.
b. Tugas Kelompok Kerja 2 - Bidang Penguatan Sistem Pengawasan
-7-
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan
Kedeputian Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan
Makanan, dengan cara antara lain:
1) meningkatkan kepatuhan dan efektivitas terhadap
pengelolaan keuangan negara melalui:
a) pembuatan kebijakan, sosialisasi, penanganan, evaluasi
penanganan gratifikasi di lingkungan Kedeputian Bidang
Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
b) mengelola Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
di lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan Badan
Pengawas Obat dan Makanan.
2) meningkatkan status opini Badan Pemeriksa Keuangan
terhadap pengelolaan keuangan negara melalui koordinasi
pencanangan, pengembangan, monitoring, dan evaluasi atas
pembangunan zona integritas di lingkungan Kedeputian
Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM); dan
3) menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang di
lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan Badan Pengawas
Obat dan Makanan melalui:
a) pembuatan kebijakan, penanganan, evaluasi
penanganan atas pengaduan masyarakat terhadap
Badan Pengawas Obat dan Makanan;
b) mengelola pelaksanaan whistle blowing system dan
melakukan evaluasinya; dan
c) melakukan sosialisasi, penanganan, dan evaluasi atas
benturan kepentingan di lingkungan Kedeputian Bidang
Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Kelompok Kerja 3 - Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 3
-8-
Koordinator : Koordinator Pengelolaan Barang Bukti Tindak
Pidana Obat dan Makanan
Sekretaris : Subkoordinator Subkelompok Substansi Tata
Operasional Direktorat Cegah Tangkal
Anggota :
1) Subkoordinator Subkelompok Substansi Tata Operasional
Direktorat Penyidikan
2) Isna Sugiharti, S.Farm.,Apt
3) Fadhilah Ulviades, S.H
4) Imam Aziz Galang Wicaksono, S.E
5) Syukron Akbar, S.E
6) Yoandra Hilmawan, S.E
b. Tugas Kelompok Kerja 3 – Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang
Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan cara
antara lain:
1) koordinasi keterlibatan pimpinan dalam penyusunan
perencanaan kinerja dan pemantauan penyampaian kinerja
secara berkala;
2) melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia
yang menangani akuntabilitas kinerja;
3) menyusun pedoman akuntabilitas kinerja;
4) melakukan pengukuran kinerja berbasis elektronik; dan
5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala.
4. Kelompok Kerja 4 - Bidang Penguatan Kelembagaan.
a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 4
Koordinator : Koordinator Pemantauan Peredaran Obat dan
Makanan melalui Siber
Sekretaris : Koordinator Kelompok Substansi Cegah
Tangkal Obat Narkotika, Psikotropika,
Prekursor, dan Zak Adiktif
-9-
Anggota :
1) Subkoordinator Subkelompok Substansi Penyidikan Kosmetik
2) Subkoordinator Subkelompok Substansi Intelijen Nappza
3) Setiya Purbaya, S.Kom
4) Arief Movadhy Rakhman, S.Farm, Apt.
5) Aditya Anggana, S.H.
b. Tugas Kelompok Kerja 4 - Penguatan Kelembagaan
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara
proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-
masing, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat
ukuran, dengan cara melakukan evaluasi yang menganalisis
kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang
akan dihasilkan.
5. Kelompok Kerja 5 - Bidang Penguatan Tata Laksana.
a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 5
Koordinator : Direktur Penyidikan Obat dan Makanan
Sekretaris : Koordinator Kelompok Substansi Intelijen Obat,
NAPPZA
Anggota :
1) Subkoordinator Subkelompok Substansi Cegah Tangkal
Kosmetik
2) Dodik Setiawan Aji, SH
3) Natasha Dwinanda SR, S.Farm.,Apt
4) Iin Febrianti Sende, S.Farm., Apt
5) Raditya Lucky Riswanto, S.Kom
6) Bimmo Ciptono Kuncoro, S.Farm, Apt
b. Tugas Kelompok Kerja 5 - Bidang Penguatan Tata Laksana
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan
prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur, antara lain
dengan cara:
-10-
1) menyusun peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan
fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dijabarkan
dalam Standar Operasional Prosedur (SOP);
2) mengoordinasi penerapan Sistem Manajemen Mutu atau
Quality Management System (QMS) di lingkungan Kedeputian
Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
3) melakukan evaluasi dan penyesuaian peta proses bisnis dan
SOP terhadap perkembangan tuntutan efisiensi dan
efektivitas birokrasi;
4) mengoordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan
Kedeputian Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan
Makanan; dan
5) mengoordinasi penerapan, monitoring, dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.
6. Kelompok Kerja 6 - Bidang Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya
Manusia Aparatur Sipil Negara.
a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 6
Koordinator : Koordinator Kelompok Substansi Intelijen
Pangan Olahan
Sekretaris : Koordinator Kelompok Substansi Penyidikan
Tindak Pidana Pangan Olahan
Anggota :
1) Subkoordinator Subkelompok Substansi Intelijen Obat
Tradisional, Obat Kuasi, dan SK
2) Arti Safatimah, S.Farm., Apt
3) Naning Irmalasari, S.Si.
4) Muhamad Harun Alrasyid, S.Si
5) Rista Novita Lestari, S.E.
b. Tugas Kelompok Kerja 6 - Bidang Penguatan Sistem Manajemen
Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara
-11-
Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di
lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat
dan Makanan, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi
aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji
dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, antara lain
dengan cara:
1) meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan sumber daya
manusia aparatur di lingkungan Kedeputian Bidang
Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui
melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan
kebutuhan organisasi;
2) meningkatkan disiplin sumber daya manusia aparatur di
lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan Badan Pengawas
Obat dan Makanan melalui penegakan aturan disiplin/kode
etik/kode perilaku pegawai;
3) meningkatkan efektivitas manajemen sumber daya manusia
aparatur di lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan Badan
Pengawas Obat dan Makanan melalui:
a) penetapan kinerja individu;
b) pelaksanaan evaluasi jabatan;
c) pengembangan sistem informasi kepegawaian; dan
d) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia
aparatur di lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan
Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui
pengembangan pegawai berbasis kompetensi.
7. Kelompok Kerja 7 - Bidang Penguatan Peraturan Perundang-undangan.
a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 7
Koordinator : Koordinator Kelompok Substansi Cegah
Tangkal Pangan Olahan
Sekretaris : Subkoordinator Subkelompok Substansi
Penyidikan Obat
Anggota :
1) Subkoordinator Subkelompok Substansi Intelijen Obat
-12-
2) Rhima Aditya, S.Farm., Apt
3) Muhammad Gafur Salaffudin, S.H.
4) Angelita Christy Katili, S.
b. Tugas Kelompok Kerja 7 - Bidang Penguatan Peraturan Perundang-
undangan
Meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-
undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang
dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu
antara lain dengan cara:
1) melakukan identifikasi, analisis, pemetaan, dan revisi
peraturan perundang-undangan di lingkungan Kedeputian
Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang
mempunyai risiko tumpang tindih/tidak harmonis/tidak
sinkron; dan
2) melakukan deregulasi peraturan terkait pelayanan publik.
8. Kelompok Kerja 8 - Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 8
Koordinator : Direktur Siber Obat dan Makanan
Sekretaris : Koordinator Kelompok Substansi Intelijen Obat
Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan,
dan Kosmetik
Anggota :
1) Koordinator Analisis Digital Forensik Obat dan Makanan
2) Asih Mulyani, S.Farm., Apt
3) Yovia Rizki Arrahman, S.Farm, Apt
4) Siti Nurjanah, S.Farm, Apt
5) Amalia Rizqi, S.Farm., Apt.
b. Tugas Kelompok Kerja 8 - Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
-13-
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kedeputian
Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan
cara antara lain:
1) memperkuat dan mengembangkan best practices peningkatan
kualitas pelayanan, pengawasan, dan sistem pemberdayaan
masyarakat melalui melakukan review dan perbaikan
kebijakan/pedoman standar pelayanan dan pengawasan;
2) meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan yang
berbasis sistem manajemen mutu yang diakui secara
internasional melalui:
a) melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya
meningkatkan penerapan budaya pelayanan prima;
b) meningkatkan sarana layanan terpadu/terintegrasi dan
kemudahan pengaksesan informasi;
c) melakukan inovasi layanan;
3) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kedeputian
Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan
melalui:
a) meningkatkan pengelolaan pengaduan pelayanan;
b) melakukan penilaian kepuasan pelayanan;
c) peningkatan pemanfaatan teknologi informasi;
4) melakukan promosi pelaksanaan reformasi birokrasi dan
pemberdayaan masyarakat, berdasarkan data yang didapat
dari hasil monitoring maupun data dari Tim PMPRB melalui
media informasi.
9. Tim Pelaksana selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai
dengan angka 8, Tim Pelaksana juga mempunyai tugas:
a. merumuskan rencana aksi Road Map Reformasi Birokrasi Deputi
Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
b. merumuskan quick wins;
c. menjadi agen perubahan;
-14-
d. melaksanakan koordinasi, kerja sama, dan fasilitasi kepada semua
pemangku kepentingan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di
lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat
dan Makanan;
e. melakukan internalisasi dan sosialisasi kepada pegawai dan
masyarakat tentang reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian
Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
f. mengikutsertakan dan/atau bekerjasama dengan para pakar dan
pemangku kepentingan;
g. melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Ketua Tim
Pelaksana serta menembuskan kepada Tim Monitoring dan
Evaluasi, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan; dan
h. menyiapkan data dan dokumen pendukung sebagai bahan
penilaian PMPRB bagi Tim Asesor PMPRB.
B. TIM ASESOR PMPRB DAN MONEV RB
a. Susunan Keanggotaan Tim Asesor PMPRB dan Monev RB
Ketua : Direktur Cegah Tangkal
Sekretaris : Koordinator Pemberdayaan Komunitas Siber Peredaran
Obat dan Makanan
Anggota :
1) Subkoordinator Subkelompok Substansi Cegah Tangkal Narkotika,
Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
2) Subkoordinator Subkelompok Substansi Tata Operasional
Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
3) Aditya Wiryawan, A.Md
4) Riandi
b. Tugas Tim Asesor PMPRB dan Monev RB sebagai berikut:
1) menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam
proses penilaian;
2) melakukan penilaian mandiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun;
-15-
3) menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil penilaian mandiri
untuk perbaikan pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di
lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan
Makanan sesuai masing-masing area perubahan;
4) melakukan pengolahan data hasil PMPRB masing-masing area
perubahan;
5) melakukan penyusunan Laporan Hasil PMPRB Deputi Bidang
Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
6) melakukan konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum
menetapkan nilai PMPRB Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas
Obat dan Makanan;
7) menyampaikan laporan PMPRB ke Ketua PMRRB Badan Pengawas
Obat dan Makanan;
8) memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh Tim Pelaksana
pada setiap area perubahan;
9) mengoordinasi percepatan implementasi pelaksanaan reformasi
birokrasi pada setiap area perubahan; dan
10) melaporkan pekembangan hasil kerja setiap area perubahan kepada
ketua Tim Monev, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,
DRS. H.G. KAKERISSA, APT
Top Related