- 1 -
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A Jalan Patimura Nomor 20 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110 Telepon (021) 72796158 Faximili (021) 72796155
Kepada yang terhormat,
1. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
2. Para Walikota/Bupati di seluruh Indonesia;
3. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang membidangi
bangunan gedung dan lingkungan.
SURAT EDARAN
NOMOR: 86/SE/DC/2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU
A. UMUM
Dalam upaya melaksanakan mitigasi perubahan iklim
dengan mendorong segera mewujudkan bangunan hijau
yang hemat dalam penggunaan energi, air dan sumber daya
lainnya pada bangunan gedung khususnya milik
pemerintah maupun masyarakat pada umumnya perlu
segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Untuk memudahkan masyarakat dan pemerintah
mewujudkan bangunan hijau yang sesuai amanat dalam
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau
diperlukan panduan untuk pemenuhan persyaratan dan
- 2 -
pelaksanaannya untuk diterapkan pada bangunan gedung
baru maupun yang telah dimanfaatkan.
Bangunan Gedung Hijau (BGH) dikenai persyaratan BGH
dibagi menjadi kategori wajib, disarankan, dan sukarela.
Berdasarkan petunjuk teknis ini Bangunan Gedung
diberikan penilaian dan sertifikasi terhadap penerapan
persyaratan BGH. Penilaian dan sertifikasi diberikan oleh
pemerintah Kabupaten/Kota untuk menunjukan kinerja
dari sebuah BGH dalam mendukung mitigasi perubahan
iklim. Petunjuk teknis ini diharapkan mempermudah
masyarakat dalam menerapkan persyaratan BGH secara
bertahap untuk BGH kategori disarankan dan sukarela,
maupun bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk
Hunian Hijau Masyarakat (H2M) dalam suatu lingkungan
permukiman.
B. DASAR PEMBENTUKAN
1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4532);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/TPA
Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di
Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
- 3 -
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis
Bangunan Gedung;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
26/PRT/M/2007 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan
Gedung Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 309);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 16); dan
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan
Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 276);
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan penilaian persyaratan, tata cara penilaian
kinerja, dan penerbitan sertifikat dan plakat BGH, serta
penyelenggaraan H2M.
Surat edaran ini bertujuan untuk mewujudkan bangunan
gedung hijau dan H2M yang berkelanjutan.
- 4 -
D. RUANG LINGKUP
Lingkup Surat Edaran ini mencakup:
1. Pemenuhan persyaratan BGH;
2. Tata cara penilaian kinerja BGH;
3. Penerbitan sertifikat dan plakat BGH; dan
4. Penyelenggaraan H2M.
E. PEMENUHAN PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU
Bangunan Gedung Hijau yang meliputi bangunan gedung
baru dan bangunan gedung yang telah dimanfaatkan,
dikenai persyaratan BGH yang dibagi menjadi kategori:
1. Wajib (Mandatory);
2. Disarankan (Recommended); dan
3. Sukarela (Voluntary).
Tata cara pemenuhan persyaratan BGH meliputi bangunan
gedung baru atau pengubahsuaian (retrofitting) pada
bangunan gedung yang telah dimanfaatkan, dalam
pemenuhan persyaratannya dibagi menjadi tahapan
pemrograman, perencanaan, pelaksanaan konstruksi,
pemanfaatan bangunan tidak sederhana maupun bangunan
sederhana.
Tata cara pemenuhan persyaratan BGH pada bangunan
gedung baru maupun bangunan gedung yang telah
dimanfaatkan pada Kategori Wajib, dilaksanakan tidak
melalui pentahapan berdasarkan waktu.
Bangunan gedung hijau baru adalah bangunan gedung
yang sejak awal di bangunan telah memiliki konsep BGH
dan menerapkan konsep hijau dapat setiap tahapan
- 5 -
penyelenggaraannya hingga siap dimanfaatkan setelah
mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Bangunan gedung hijau pengubahsuaian (retrofitting)
adalah bangunan gedung yang telah dimanfaatkan dan
telah dilakukan penilaian kinerja serta telah dilakukan
adaptasi berdasarkan persyaratan BGH.
Bangunan gedung hijau yang telah dimanfaatkan adalah
bangunan gedung yang telah mendapatkan Sertifikat Laik
Fungsi (SLF) dan memenuhi persyaratan BGH, serta
melakukan rangkaian kegiatan praktik hijau dalam masa
pemanfaatan sesuai dengan fungsinya, termasuk
didalamnya terdapat kegiatan pemeliharaan, pemeriksaan
berkala, dan perawatan bangunan agar kinerja yang
diinginkan tetap terjaga.
F. PENYELENGGARAAN HUNIAN HIJAU MASYARAKAT (H2M)
Hunian Hijau Masyarakat adalah suatu kumpulan hunian
hijau yang menerapkan persyaratan BGH. Penyelenggaraan
kegiatan Hunian Hijau Masyarakat (H2M) dilakukan setelah
adanya usulan/permohonan dari kelompok masyarakat
yang berinisiatif membentuk kelompok H2M di
lingkungannya. Kegiatan ini diselenggarakan setelah
Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Hijau (Perda
BGH) dan/atau Peraturan Walikota/Peraturan Bupati
(Perwal/Perbup) ditetapkan. Pembinaan penyelenggaraan
H2M dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota atau
pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta melalui
pendampingan berupa pemberian bantuan teknis
- 6 -
penyusunan Rencana Kerja Hunian Hijau Masyarakat
(RKH2M).
Dalam pelaksanaannya penyelenggaraan H2M akan terbagi
menjadi 4 tahapan meliputi:
1. Penyusunan Rencana Kerja Hunian Hijau Masyarakat
(RKH2M);
2. Pelaksanaan Konstruksi Hunian Hijau Masyarakat;
3. Pemanfaatan Hunian Hijau Masyarakat; dan
4. Pembongkaran Hunian Hijau Masyarakat.
Penyelenggaraan H2M dilaksanakan dengan metode dan
teknologi yang mengedepankan kelaikan fungsi,
keterjangkauan, dan kinerja terukur, serta memiliki
Indikator Kinerja yang berupa:
1. Pengurangan konsumsi energi;
2. Pengurangan konsumsi air;
3. Pengelolaan sampah secara mandiri;
4. Penggunaan material bangunan lokal dan ramah
lingkungan; dan
5. Pengoptimalan fungsi ruang terbuka hijau pekarangan.
G. PEMENUHAN PERSYARATAN BERTAHAP
Pemenuhan persyaratan BGH secara bertahap merupakan
upaya penyelenggaraan BGH yang realistis berdasarkan
potensi dan kendala yang ada. Bangunan gedung yang
dapat melakukan pemenuhan persyaratan BGH secara
bertahap adalah bangunan yang tergolong dalam tingkat
pengenaan disarankan (recommended) dan sukarela
(voluntary).
- 7 -
Pelaksanaan pemenuhan persyaratan bertahap
dilaksanakan secara mandiri oleh pemilik bangunan gedung
untuk mengurangi konsumsi energi, air dan sumber daya
lainnya. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan
pemantauan dan memberikan masukan teknis kepada
pemilik bangunan gedung untuk mencapai pemenuhan
persyaratan sesuai dengan yang di rencanakan.
Pelaksanaan pemenuhan bertahap dapat diberikan rentang
waktu pemenuhan persyaratan.
Untuk mendorong pelaksanaan ubahsuai bangunan ini,
pemerintah wajib menerapkan insentif dan disinsentif dalam
jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan melalui Perda
BGH dan/atau Perwal/Perbup untuk mendukung program
bangunan gedung hijau.
H. PEMERINGKATAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU
Pemeringkatan BGH dilakukan untuk menunjukan sejauh
mana penerapan persyaratan sebagai BGH di setiap
tahapan penyelenggaraannya. Pemeringkatan menjadi dasar
penerbitan Sertifikat Bangunan Gedung Hijau yang di bagi
menjadi 3 (tiga) peringkat, yaitu :
1. Sertifikat Utama;
2. Sertifikat Madya; dan
3. Sertifikat Pratama.
I. SERTIFIKASI
Sertifikasi adalah jenis pelaksanaan penilaian kinerja BGH
yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung pada
- 8 -
kategori wajib. Penilaian kinerja bangunan gedung pada
kategori disarankan dan sukarela dilakukan atas
permintaan dari pemilik bangunan.
Penilaian kinerja BGH dilakukan di setiap tahapan dari
penyelenggaraan bangunan gedung yaitu tahap
pemrograman dan perencanaan teknis, tahap pelaksanaan
konstruksi, tahap pemanfaatan dan tahap pembongkaran.
Pelaksanaan sertifikasi BGH didahului dengan penilaian
kinerja pada bangunan gedung yang diperiksa, dengan
menggunakan daftar simak pemeriksaan sesuai dengan
tahapannya. Penilaian kinerja BGH ini menggunakan
borang (formulir) penilaian kinerja yang tidak terpisah dari
Surat Edaran ini.
Pelaksanaan sertifikasi ini dilakukan oleh instansi teknis
pembina penyelenggaraan bangunan gedung, dan diberikan
bersamaan dengan terbitnya IMB untuk bangunan dalam
tahap perencanaan dan SLF untuk pada tahap
pemanfaatan.
J. PEMBINAAN
Pemerintah melakukan pembinaan secara berjenjang dalam
rangka mewujudkan BGH untuk mendukung antara lain
Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim serta Konservasi
Energi dan air.
Pembinaan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
dilaksanakan melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan,
dan pengawasan untuk mewujudkan bangunan gedung
- 9 -
hijau yang memenuhi aspek persyaratan administratif dan
teknis sebagai bangunan gedung hijau.
K. PENUTUP
Surat Edaran ini merupakan petunjuk teknis dalam
pelaksanaan penyelenggaraan BGH dan ketentuan lebih
lanjut mengenai:
1. pemenuhan persyaratan banguan gedung hijau;
2. tata cara penilaian kinerja bangunan gedung hijau; dan
3. penerbitan sertifikat dan plakat bangunan gedung hijau.
tercantum sebagai Lampiran yang tidak terpisahkan dari
Surat Edaran ini.
Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima
kasih.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016
DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA,
ttd.
Ir. SRI HARTOYO, Dipl. SE., ME.
NIP. 195805311986031002
- 1 -
LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 86/SE/DC/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU
PEMENUHAN PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
HIJAU
A. KATEGORI PENGENAAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU
Bangunan gedung yang dikenai persyaratan bangunan gedung
hijau meliputi bangunan gedung baru dan bangunan gedung
yang telah dimanfaatkan. Bangunan gedung yang dikenai
persyaratan bangunan gedung hijau dibagi menjadi kategori
wajib (mandatory), disarankan (recommended), dan sukarela
(voluntary).
1. Bangunan gedung yang wajib (mandatory) mengikuti
persyaratan bangunan gedung hijau sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang meliputi:
a. Bangunan gedung kelas 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dengan
kompleksitas tidak sederhana atau khusus dan memiliki
ketinggian bangunan gedung tinggi atau sedang;
b. Bangunan gedung kelas 6, 7, 8, 9a dan 9b dengan
ketinggian bangunan gedung sampai dengan 2 lantai
dan luas total lantai lebih dari 5.000 m²;
c. Bangunan gedung yang mengonsumsi energi, air dan
sumber daya lainnya dengan jumlah yang sangat besar
dan memiliki potensi penghematan cukup signifikan;
dan/atau
- 2 -
d. Bangunan gedung yang ditetapkan pemerintah
Kabupaten/Kota atau pemerintah Provinsi untuk DKI
Jakarta berdasarkan urgensi dan kondisi serta
penerapan kebijakan penghematan energi, air, dan
sumber daya lainnya di daerah.
2. Bangunan gedung yang disarankan (recommended)
mengikuti persyaratan bangunan gedung hijau
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi:
a. Bangunan gedung hunian kelas 1, 2, dan 3 dengan
kompleksitas tidak sederhana dan ketinggian bangunan
gedung hunian tinggi atau sedang, termasuk bangunan
gedung hunian yang memiliki besmen;
b. Bangunan gedung kelas 8, 9a, dan 9b dengan
kompleksitas sederhana dan dengan ketinggian sampai
dengan 2 lantai tetapi memiliki luas total lantai 500 m²
sampai 5.000 m²;
c. Bangunan gedung hijau untuk hunian dengan
kompleksitas tidak sederhana yang persyaratan
teknisnya diatur tersendiri;
d. Bangunan gedung yang mengonsumsi energi, air dan
sumber daya lainnya dengan jumlah yang cukup besar
dan memiliki potensi penghematan; dan/atau
e. Bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/
Walikota atau Gubernur DKI Jakarta berdasarkan
urgensi dan kondisi serta penerapan kebijakan
penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya di
daerah.
- 3 -
3. Bangunan gedung yang sukarela (voluntary) mengikuti
persyaratan bangunan gedung hijau sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang meliputi:
a. Bangunan gedung kelas 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dengan
kompleksitas sederhana;
b. Bangunan gedung kelas 1, 2, dan 3 dengan
kompleksitas sederhana;
c. H2M dengan kompleksitas sederhana diatur tersendiri
sesuai dengan
d. RKH2M; dan/atau
e. Bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/
Walikota atau Gubernur DKI Jakarta berdasarkan
urgensi dan kondisi serta penerapan kebijakan
penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya di
daerah.
B. TATA CARA PEMENUHAN PERSYARATAN BANGUNAN
GEDUNG HIJAU UNTUK BANGUNAN BARU ATAU
PENGUBAHSUAIAN (RETROFITTING)
1. UMUM
Pada bangunan yang telah dimanfaatkan yang akan
dilakukan ubahsuai menjadi bangunan gedung hijau,
harus terlebih dahulu dilakukan penilaian kinerja. Dalam
penyelenggaraan bangunan gedung hijau untuk bangunan
gedung baru atau pengubahsuaian dilaksanakan menjadi 4
(empat) tahapan, yaitu:
- 4 -
a. Tahap Pemrograman
Tahap pemrograman adalah rangkaian kegiatan untuk
menentukan program dan menyusun laporan
pemrograman terhadap:
1) Kesesuaian tapak;
2) Objek klasifikasi bangunan gedung;
3) Kinerja bangunan gedung hijau;
4) Metode penyelenggaraan bangunan gedung hijau;
dan
5) Kelaikan bangunan gedung hijau.
b. Tahap Perencanaan Teknis
Tahap perencanaan teknis adalah rangkaian kegiatan
penyusunan dokumen perencanaan teknis bangunan
gedung hijau sesuai rekomendasi dan kriteria yang telah
ditetapkan dalam Laporan Akhir Tahap Pemrograman
Bangunan Gedung Hijau. Bangunan gedung hijau pada
tahap perencanaan teknis harus memenuhi persyaratan
yang terdiri atas:
1) Pengelolaan tapak;
2) Efisiensi penggunaan energi;
3) Efisiensi penggunaan air;
4) Kualitas udara dalam ruang;
5) Penggunaan material ramah lingkungan;
6) Pengelolaan sampah;
7) Pengelolaan air limbah.
c. Tahap Pelaksanaan Konstruksi
Tahap pelaksanaan konstruksi adalah rangkaian
pembangunan/pelaksanaan konstruksi fisik bangunan
- 5 -
gedung hijau berdasarkan dokumen perencanaan
teknis bangunan yang memuat persyaratan-
persyaratan teknis guna mencapai kinerja yang
diinginkan. Persyaratan pada tahap pelaksanaan
konstruksi bangunan gedung hijau terdiri atas:
1) Proses konstruksi hijau;
2) Praktik perilaku hijau;
3) Rantai pasok hijau.
d. Tahap Pemanfaatan Pertama
Tahap pemanfaatan pertama adalah rangkaian kegiatan
penggunaan bangunan gedung hijau sesuai dengan
fungsinya setelah kegiatan pelaksanaan kontruksi
dilakukan sesuai dengan pemenuhan persyaratan
teknis dan target kinerja yang dibuktikan dengan SLF
dan penilaian kinerja masa konstruksi.
2. Pemenuhan Persyaratan pada Tahap Perencanaan Teknis
Setiap tingkat pengenaan bangunan gedung memiliki fungsi
dan kompleksitas yang berbeda, sehingga persyaratan
bangunan gedung hijau yang wajib dipenuhi akan berbeda.
Penjelasan pemenuhan persyaratan BGH pada tahap
perencanaan teknis untuk fungsi, kompleksitas dan tingkat
pengenaan yang telah ditentukan diatas, dijelaskan pada
tabel dibawah ini:
- 6 -
Tabel 1. Pemenuhan Persyaratan Tahap Perencanaan pada Bangunan Sederhana
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
1. Bangunan gedung hunian biasa
1a. Bangunan
gedung hunian tunggal (rumah tinggal, villa, rumah taman, rumah deret)
1b. Rumah
asrama/kos, rumah tamu, hostel atau sejenisnya kurang dari 300 m2, ditinggali oleh maksimal 12 orang
Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Rencana Ruang Terbuka
Hijau Privat
Sistem pencahayaan ruang luar
SUKARELA
Efisiensimpenggunaanmenergi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian
udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan
Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan
saniter hemat air
Kualitasmudaramdalammruang
Pengendalian
penggunaan bahan pembeku (refrigerant)
Penggunaan material ramah lingkungan
Pengendalian
penggunaan material berbahaya
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem
penanganan sampah
Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas pengelolaan limbah padat
dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota
- 7 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
2. Bangunan gedung hunian yang terdiri atas 2 atau lebih unit hunian, yang masing-masing tempat tinggal terpisah
Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Rencana Ruang Terbuka Hijau Privat
Sistem pencahayaan ruang luar
SUKARELA
Efisiensimpenggunaanmenergi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian
udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan
Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan
saniter hemat air
Kualitasmudaramdalammruang
Pengendalian penggunaan bahan
pembeku (refrigerant)
Penggunaan material ramah lingkungan
Pengendalian
penggunaan material berbahaya
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem penanganan sampah
Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas
pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran
pembuangan kota
- 8 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
3. Bangunan gedung hunian diluar Klas 1 dan 2 (asrama, rumah tamu, losmen, panti werdha, panti penyandang disabilitas)
Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Rencana Ruang Terbuka Hijau Privat
Sistem pencahayaan ruang luar
SUKARELA
Efisiensi penggunaanmenergi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian
udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan
Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan
saniter hemat air
Kualitasmudaramdalammruang
Pengendalian penggunaan bahan
pembeku (refrigerant)
Penggunaan material ramah lingkungan
Pengendalian
penggunaan material berbahaya
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem penanganan sampah
Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas
pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran
pembuangan kota
- 9 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
4. Bangunan gedung hunian campuran (tempat tinggal yang ada di bangunan klas 5, 6, 7, 8, 9)
Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Rencana Ruang Terbuka Hijau Privat
Sistem pencahayaan ruang luar
SUKARELA
Efisiensimpenggunaanmenergi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian
udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan
Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan
saniter hemat air
Kualitasmudaramdalammruang
Pengendalian penggunaan bahan
pembeku (refrigerant)
Penggunaan material ramah lingkungan
Pengendalian
penggunaan material berbahaya
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem penanganan sampah
Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas
pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran
pembuangan kota
- 10 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
5. Bangunan gedung kantor
Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Pengolahan tapak termasuk aksesibilitas/
sirkulasi
Pengelolaan lahan terkontaminasi limbah bahaya dan beracun (B3)
Rencana Ruang Terbuka
Hijau Privat
Penyediaan jalur
pedestrian
Pengelolaan tapak
besmen
Penyediaan lahan parkir
Sistem pencahayaan
ruang luar
Pembangunan bangunan
gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/ sarana umum SUKARELA
Efisiensimpenggunaanmenergi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan
Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan saniter hemat air
Kualitasmudaramdalammruang
Pelarangan merokok
Pengendalian
karbondioksida (CO2) dan karbonmonoksida (CO)
Pengendalian
penggunaan bahan pembeku (refrigerant)
- 11 -
SUKARELA
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Penggunaan material ramah lingkungan
Pengendalian
penggunaan material berbahaya
Penggunaan material
bersertifikat ramah lingkungan (eco labelling)
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem penanganan sampah
Sistem pencatatan timbulan sampah
Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota
Daur ulang air yang
berasal dari limbah cair (grey water)
6. Bangunan gedung perdagangan Termasuk ruang
makan, kafe, restoran, bar, toko dan kios sebagai bagian dari hotel dan motel, tempat potong rambut, salon, tempat cuci, pasar dan ruang
pamer, reparasi
Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Pengolahan tapak
termasuk aksesibilitas/ sirkulasi
Pengelolaan lahan
terkontaminasi limbah bahaya dan beracun (B3)
Rencana Ruang Terbuka Hijau Privat
Penyediaan jalur pedestrian
Pengelolaanmtapakmbesmen
Penyediaan lahan parkir
Sistem pencahayaan ruang luar
Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/ sarana umum
SUKARELA
- 12 -
SUKARELA
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Efisiensimpenggunaanmenergi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian
udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan
Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan
saniter hemat air
Kualitasmudaramdalammruang
Pelarangan merokok
Pengendalian
karbondioksida (CO2) dan karbonmonoksida (CO)
Pengendalian
penggunaan bahan pembeku (refrigerant)
Penggunaan material ramah lingkungan
Pengendalianmpenggunaan
material berbahaya
Penggunaan material bersertifikat ramah lingkungan (eco labelling)
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem penanganan sampah
Sistem pencatatan
timbulan sampah
Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas
pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota
Daur ulang air yang
berasal dari limbah cair (grey water)
- 13 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
7. Bangunan gedung penyimpanan atau gudang termasuk tempat parkir umum, gudang atau tempat pamer barang-barang produksi untuk dijual atau cuci gudang
Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Pengolahan tapak termasuk aksesibilitas/
sirkulasi
Pengelolaan lahan terkontaminasi limbah bahaya dan beracun (B3)
Penyediaan jalur
pedestrian
Rencana Ruang Terbuka
Hijau Privat
Pengelolaanmtapakmbesmen
Penyediaan lahan parkir
Sistem pencahayaan
ruang luar
Pembangunan bangunan
gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/ sarana umum
SUKARELA Efisiensimpenggunaanmenergi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan
Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan
saniter hemat air
Kualitasmudaramdalammruang
Pelarangan merokok
Pengendalian
karbondioksida (CO2) dan karbonmonoksida (CO)
Pengendalian
penggunaan bahan pembeku (refrigerant)
- 14 -
SUKARELA
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Penggunaan material ramah lingkungan
Pengendalianm penggunaan
material berbahaya
Penggunaan material
bersertifikat ramah lingkungan (eco labelling)
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem
penanganan sampah
Sistem pencatatan
timbulan sampah
Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas
pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota
Daur ulang air yang
berasal dari limbah cair (grey water)
8. Bangunan gedung laboratorium, industri, pabrik, dan/atau bengkel
mobil
Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Pengolahan tapak
termasuk aksesibilitas/ sirkulasi
Pengelolaan lahan
terkontaminasi limbah bahaya dan beracun (B3)
Rencana Ruang Terbuka Hijau Privat
Penyediaan jalur
pedestrian
Pengelolaan tapak
besmen
Penyediaan lahan parkir
Sistem pencahayaan ruang luar
Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/ sarana umum
SUKARELA
- 15 -
SUKARELA
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Efisiensimpenggunaanmenergi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian
udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan
Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan
saniter hemat air
Kualitasmudaramdalammruang
Pelarangan merokok
Pengendalian
karbondioksida (CO2) dan karbonmonoksida (CO)
Pengendalian
penggunaan bahan pembeku (refrigerant)
Penggunaan material ramah lingkungan
Pengendalian
penggunaan material berbahaya
Penggunaan material bersertifikat ramah
lingkungan (eco labelling)
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem penanganan sampah
Sistem pencatatan
timbulan sampah
Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas
pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota
Daur ulang air yang
berasal dari limbah cair (grey water)
- 16 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
9. Bangunan gedung umum 9a. Bangunan
gedung perawatan kesehatan, termasuk laboratorium sebagai bagian dari bangunan tersebut
9b. Bangunan gedung
pertemuan,
termasuk bengkel kerja, workshop, laboratorium atau sejenisnya di sekolah dasar atau sekolah lanjutan, hall, BG peribadatan, BG budaya, atau sejenis tetapi tidak termasuk setiap bagian dari bangunan klas lain,
Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Pengolahan tapak termasuk aksesibilitas/
sirkulasi
Pengelolaan lahan terkontaminasi limbah bahaya dan beracun (B3)
Rencana Ruang Terbuka
Hijau Privat
Penyediaan jalur
pedestrian
Pengelolaan tapak
besmen
Penyediaan lahan parkir
Sistem pencahayaan
ruang luar
Pembangunan bangunan
gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/ sarana umum
SUKARELA Efisiensimpenggunaanmenergi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan
Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan saniter hemat air
Kualitasmudaramdalammruang
Pelarangan merokok
Pengendalian
karbondioksida (CO2) dan karbonmonoksida (CO)
Pengendalian
penggunaan bahan pembeku (refrigerant)
- 17 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Penggunaan material ramah lingkungan
Pengendalian
penggunaan material berbahaya
Penggunaan material
bersertifikat ramah lingkungan (eco labelling)
SUKARELA
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem penanganan sampah
Sistem pencatatan timbulan sampah
Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota
Daur ulang air yang
berasal dari limbah cair (grey water)
- 18 -
Tabel 2. Pemenuhan Persyaratan Tahap Perencanaan pada Bangunan Tidak Sederhana
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
1. Bangunan gedung hunian biasa
1a. Bangunan
gedung hunian tunggal (rumah tinggal, villa, rumah taman, rumah deret)
1b. Rumah
asrama/kos, rumah tamu, hostel atau sejenisnya kurang dari 300 m2, ditinggali oleh maksimal 12 orang
Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Rencana Ruang Terbuka
Hijau Privat
Sistem pencahayaan ruang luar
DISARANKAN
Efisiensi penggunaan energi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian
udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan
Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan
saniter hemat air
Kualitas udara dalam ruang
Pengendalian penggunaan
bahan pembeku (refrigerant)
DISARANKAN
Penggunaan material ramah lingkungan
Pengendalian penggunaan
material berbahaya
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem penanganan sampah
Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum
dibuang ke saluran pembuangan kota
- 19 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
2. Bangunan gedung hunian yang terdiri atas 2 atau lebih unit hunian, yang masing-masing tempat tinggal terpisah
Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Rencana Ruang Terbuka Hijau Privat
Sistem pencahayaan ruang luar
DISARANKAN
Efisiensi penggunaan energi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian
udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan
DISARANKAN
Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan
saniter hemat air
Kualitas udara dalam ruang
Pengendalian penggunaan bahan pembeku
(refrigerant)
Penggunaan material ramah lingkungan
Pengendalian penggunaan
material berbahaya
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem penanganan sampah
Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas pengelolaan limbah padat
dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota
DISARANKAN
3. Bangunan gedung hunian diluar Klas 1 dan 2 (pantimwerdha,
masrama, rumah
tamu, losmen, panti penyandang
disabilitas)
Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Rencana Ruang Terbuka
Hijau Privat
Sistem pencahayaan
ruang luar
DISARANKAN
- 20 -
DISARANKAN
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Efisiensi penggunaan energi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian
udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan
Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan
saniter hemat air
Kualitas udara dalam ruang
Pengendalian penggunaan
bahan pembeku (refrigerant)
Penggunaan material ramah lingkungan
Pengendalian penggunaan
material berbahaya
DISARANKAN
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem
penanganan sampah
Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas
pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota
4. Bangunan gedung hunian campuran (tempat tinggal yang ada di bangunan klas 5, 6, 7, 8, 9)
Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Rencana Ruang Terbuka
Hijau Privat
Sistem pencahayaan ruang luar
WAJIB Efisiensi penggunaan energi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian
udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan
- 21 -
WAJIB
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan
saniter hemat air
Kualitas udara dalam ruang
Pengendalian penggunaan
bahan pembeku (refrigerant)
Penggunaan material ramah
lingkungan
Pengendalian penggunaan material berbahaya
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem
penanganan sampah
Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas
pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota
5. Bangunan gedung kantor
Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Pengolahan tapak
termasuk aksesibilitas/ sirkulasi
Pengelolaan lahan
terkontaminasi limbah bahaya dan beracun (B3)
Rencana Ruang Terbuka Hijau Privat
Penyediaan jalur
pedestrian
Pengelolaan tapak besmen
Penyediaan lahan parkir
Sistem pencahayaan ruang luar
Pembangunan bangunan
gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/ sarana umum
WAJIB
- 22 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Efisiensi penggunaan energi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian
udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan
Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan
saniter hemat air
Kualitas udara dalam ruang
Pelarangan merokok
Pengendalian
karbondioksida (CO2) dan karbonmonoksida (CO)
Pengendalian penggunaan
bahan pembeku (refrigerant)
Penggunaan material ramah lingkungan
Pengendalian penggunaan
material berbahaya
Penggunaan material bersertifikat ramah lingkungan (eco labelling)
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem penanganan sampah
Sistem pencatatan
timbulan sampah
Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas
pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota
Daur ulang air yang
berasal dari limbah cair (grey water)
WAJIB
- 23 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
6. Bangunan gedung perdagangan Termasuk ruang makan, kafe, restoran, bar, toko dan kios sebagai bagian dari hotel dan motel, tempat potong rambut, salon, tempat cuci, pasar dan ruang
pamer, reparasi
Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Pengolahan tapak termasuk aksesibilitas/
sirkulasi
Pengelolaan lahan terkontaminasi limbah bahaya dan beracun (B3)
Rencana Ruang Terbuka
Hijau Privat
Penyediaan jalur
pedestrian
Pengelolaan tapak besmen
Penyediaan lahan parkir
Sistem pencahayaan
ruang luar
Pembangunan bangunan
gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum
WAJIB Efisiensi penggunaan energi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan
Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan
saniter hemat air
Kualitas udara dalam ruang
Pelarangan merokok
Pengendalian
karbondioksida (CO2) dan karbonmonoksida (CO)
Pengendalian penggunaan
bahan pembeku (refrigerant)
- 24 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Penggunaan material ramah lingkungan
Pengendalian penggunaan
material berbahaya
Penggunaan material
bersertifikat ramah lingkungan (eco labelling)
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem
penanganan sampah
Sistem pencatatan
timbulan sampah
Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas
pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota
Daur ulang air yang
berasal dari limbah cair (grey water)
7. Bangunan gedung penyimpanan atau gudang termasuk tempat parkir umum, gudang atau tempat memamerkan barang-barang produksi untuk dijual atau cuci gudang
Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Pengolahan tapak
termasuk aksesibilitas/ sirkulasi
Pengelolaan lahan terkontaminasi limbah bahaya dan beracun (B3)
Rencana Ruang Terbuka
Hijau Privat
Penyediaan jalur
pedestrian
Pengelolaan tapak besmen
Penyediaan lahan parkir
Sistem pencahayaan
ruang luar
Pembangunan bangunan
gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/ sarana umum
WAJIB
WAJIB
- 25 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Efisiensi penggunaan energi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian
udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan
Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan
saniter hemat air
Kualitas udara dalam ruang
Pelarangan merokok
Pengendalian
karbondioksida (CO2) dan karbonmonoksida (CO)
Pengendalian penggunaan
bahan pembeku (refrigerant)
Penggunaan material ramah lingkungan
Pengendalian penggunaan
material berbahaya
Penggunaan material bersertifikat ramah lingkungan (eco labelling)
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem penanganan sampah
Sistem pencatatan
timbulan sampah
Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas
pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota
Daur ulang air yang
berasal dari limbah cair (grey water)
WAJIB
- 26 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
8. Bangunan gedung laboratorium, industri, pabrik, dan/atau bengkel mobil
Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Pengolahan tapak termasuk aksesibilitas/
sirkulasi
Pengelolaan lahan terkontaminasi limbah bahaya dan beracun (B3)
WAJIB
Rencana Ruang Terbuka Hijau Privat
Penyediaan jalur
pedestrian
Pengelolaan tapak besmen
Penyediaan lahan parkir
Sistem pencahayaan ruang luar
Pembangunan bangunan
gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/ sarana umum
Efisiensi penggunaan energi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian
udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan
Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan saniter hemat air
Kualitas udara dalam ruang
Pelarangan merokok
Pengendalian
karbondioksida (CO2) dan karbonmonoksida (CO)
Pengendalian penggunaan
bahan pembeku (refrigerant)
- 27 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Penggunaan material ramah lingkungan
Pengendalian penggunaan
material berbahaya
Penggunaan material
bersertifikat ramah lingkungan (eco labelling)
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem
penanganan sampah
Sistem pencatatan
timbulan sampah
Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas
pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota
Daur ulang air yang
berasal dari limbah cair (grey water)
9. Bangunan gedung umum
9a. Bangunan
gedung perawatan kesehatan, termasuk laboratorium sebagai bagian dari bangunan tersebut
9b. Bangunan
gedung pertemuan, termasuk bengkel kerja, workshop, laboratorium atau sejenisnya di sekolah dasar atau sekolah
Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Rencana Ruang Terbuka
Hijau Privat
Pengolahan tapak
termasuk aksesibilitas/sirkulasi
Pengelolaan lahan terkontaminasi limbah bahaya dan beracun (B3)
Penyediaan jalur
pedestrian
Pengelolaan tapak besmen
Penyediaan lahan parkir
Sistem pencahayaan ruang luar
Pembangunan bangunan
gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/ sarana umum
WAJIB
WAJIB
- 28 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
lanjutan, hall, BG peribadatan, BG budaya, atau sejenis tetapi tidak termasuk setiap bagian dari bangunan klas lain,
Efisiensi penggunaan energi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian
udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan
WAJIB
Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan
saniter hemat air
Kualitas udara dalam ruang
Pelarangan merokok
Pengendalian
karbondioksida (CO2) dan karbonmonoksida (CO)
Pengendalian penggunaan
bahan pembeku (refrigerant)
Penggunaan material ramah lingkungan
Pengendalian penggunaan
material berbahaya
Penggunaan material bersertifikat ramah lingkungan (eco labelling)
WAJIB
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem penanganan sampah
Sistem pencatatan
timbulan sampah
Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas
pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota
Daur ulang air yang
berasal dari limbah cair (grey water)
- 29 -
3. Pemenuhan Persyaratan pada Tahap Pelaksanaan
Konstruksi
Setiap tingkat pengenaan bangunan gedung memiliki fungsi
dan kompleksitas yang berbeda, sehingga persyaratan
bangunan gedung hijau yang wajib dipenuhi akan berbeda.
Penjelasan pemenuhan persyaratan BGH pada tahap
Pelaksanaan Konstruksi untuk fungsi, kompleksitas dan
tingkat pengenaan yang telah ditentukan diatas, dijelaskan
pada tabel dibawah ini:
Tabel 3. Persyaratan Penilaian Tahap Pelaksanaan Konstruksi pada Bangunan Sederhana
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
1. Bangunan gedung hunian biasa 1a. Bangunan
gedung hunian tunggal (rumah tinggal, villa, rumah taman, rumah deret)
1b. Rumah asrama/kos, rumah tamu, hostel atau sejenisnya kurang dari 300 m2, ditinggali oleh maksimal 12 orang
Metode Pelaksanaan Konstruksi Hijau
Pengoptimalan
Penggunaan Peralatan
Penerapan Manajemen
Pengelolaan Limbah Konstruksi
Penerapan konservasi air
pada pelaksanaan konstruksi
Penerapan konservasi energi pada pelaksanaan konstruksi
SUKARELA Penerapan sistem
manajemen kesehatan dan keselamatan kerja
(SMK3)
Penerapan Perilaku
ramah lingkungan
Penggunaan material
konstruksi
Pemilihan pemasok
dan/atau sub kontraktor
Konservasi energi
- 30 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
2. Bangunan gedung hunian yang terdiri atas 2 atau lebih unit hunian, yang masing-masing tempat tinggal terpisah
Metode Pelaksanaan
Konstruksi Hijau
Pengoptimalan
Penggunaan Peralatan
Penerapan Manajemen Pengelolaan Limbah Konstruksi
Penerapan Konservasi air
pada pelaksanaan konstruksi
Penerapan konservasi
energi pada pelaksanaan konstruksi
SUKARELA
Penerapan sistem
manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3)
Penerapan Perilaku
ramah lingkungan
Penggunaan material
konstruksi
Pemilihan pemasok dan/atau sub kontraktor
Konservasi energi
3. Bangunan gedung hunian diluar Klas 1 dan 2 (asrama, rumah tamu, losmen, panti werdha, panti
penyandang disabilitas)
Metode Pelaksanaan
Konstruksi Hijau
Pengoptimalan
Penggunaan Peralatan
Penerapan Manajemen
Pengelolaan Limbah Konstruksi
Penerapan Konservasi air pada pelaksanaan
konstruksi
Penerapan konservasi
energi pada pelaksanaan konstruksi
SUKARELA
Penerapan sistem
manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3)
Penerapan Perilaku
ramah lingkungan
- 31 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Penggunaan material
konstruksi
Pemilihan pemasok
dan/atau sub kontraktor
Konservasi energi
4. Bangunan gedung hunian campuran
(tempat tinggal yang ada di bangunan klas 5, 6,
7, 8, 9)
Metode Pelaksanaan
Konstruksi Hijau
Pengoptimalan
Penggunaan Peralatan
Penerapan Manajemen
Pengelolaan Limbah Konstruksi
Penerapan Konservasi air pada pelaksanaan
konstruksi
Penerapan konservasi energi pada pelaksanaan konstruksi
SUKARELA
Penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3)
Penerapan Perilaku
ramah lingkungan
Penggunaan material
konstruksi
Pemilihan pemasok
dan/atau sub kontraktor
Konservasi energi
5. Bangunan gedung kantor
Metode Pelaksanaan Konstruksi Hijau
Pengoptimalan
Penggunaan Peralatan
Penerapan Manajemen
Pengelolaan Limbah Konstruksi
Penerapan Konservasi air
pada pelaksanaan konstruksi
Penerapan konservasi
energi pada pelaksanaan konstruksi
SUKARELA
- 32 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Penerapan sistem
manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3)
Penerapan Perilaku
ramah lingkungan
Penggunaan material
konstruksi
Pemilihan pemasok dan/atau sub kontraktor
Konservasi energi
6. Bangunan gedung perdagangan Termasuk ruang makan, kafe, restoran, bar, toko dan kios sebagai bagian dari hotel dan motel, tempat
potong rambut, salon, tempat cuci, pasar dan ruang pamer, reparasi
Metode Pelaksanaan
Konstruksi Hijau
Pengoptimalan
Penggunaan Peralatan
Penerapan Manajemen Pengelolaan Limbah Konstruksi
Penerapan Konservasi air pada pelaksanaan konstruksi
Penerapan konservasi
energi pada pelaksanaan konstruksi
SUKARELA
Penerapan sistem
manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3)
Penerapan Perilaku
ramah lingkungan
Penggunaan material
konstruksi
Pemilihan pemasok
dan/atau sub kontraktor
Konservasi energi
7. Bangunan gedung
penyimpanan atau gudang termasuk tempat parkir umum, gudang atau tempat pamer barang-barang produksi
Metode Pelaksanaan
Konstruksi Hijau
Pengoptimalan
Penggunaan Peralatan
Penerapan Manajemen
Pengelolaan Limbah Konstruksi
SUKARELA
- 33 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
untuk dijual atau cuci gudang
Penerapan Konservasi air
pada pelaksanaan konstruksi
Penerapan konservasi
energi pada pelaksanaan konstruksi
Penerapan sistem
manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3)
Penerapan Perilaku ramah lingkungan
Penggunaan material konstruksi
Pemilihan pemasok
dan/atau sub kontraktor
Konservasi energi
8. Bangunan gedung laboratorium, industri, pabrik, dan/atau bengkel mobil
Metode Pelaksanaan
Konstruksi Hijau
Pengoptimalan Penggunaan Peralatan
Penerapan Manajemen
Pengelolaan Limbah Konstruksi
Penerapan Konservasi air
pada pelaksanaan konstruksi
Penerapan konservasi
energi pada pelaksanaan konstruksi
SUKARELA Penerapan sistem
manajemen kesehatan dan keselamatan kerja
(SMK3)
Penerapan Perilaku
ramah lingkungan
Penggunaan material
konstruksi
Pemilihan pemasok dan/atau sub kontraktor
Konservasi energi
- 34 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
9. Bangunan gedung umum
9a. Bangunan gedung
perawatan kesehatan, termasuk laboratorium sebagai bagian dari bangunan
tersebut
9b. Bangunan
gedung pertemuan, termasuk bengkel
kerja, workshop, laboratorium atau sejenisnya di sekolah dasar atau sekolah lanjutan, hall, BG peribadatan, BG budaya, atau sejenis tetapi tidak termasuk
setiap bagian dari bangunan klas lain,
Metode Pelaksanaan
Konstruksi Hijau
Pengoptimalan
Penggunaan Peralatan
Penerapan Manajemen Pengelolaan Limbah Konstruksi
Penerapan Konservasi air
pada pelaksanaan konstruksi
Penerapan konservasi
energi pada pelaksanaan konstruksi
SUKARELA
Penerapan sistem
manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3)
Penerapan Perilaku
ramah lingkungan
SUKARELA
- 35 -
Tabel 4. Pemenuhan Persyaratan Tahap Pelaksanaan Konstruksi pada Bangunan Tidak Sederhana
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
1. Bangunan gedung hunian biasa
1a. Bangunan gedung
hunian tunggal (rumah tinggal,
villa, rumah taman, rumah deret)
1b. Rumah
asrama/kos, rumah tamu,
hostel atau sejenisnya kurang dari 300 m2, ditinggali oleh maksimal 12 orang
Metode Pelaksanaan
Konstruksi Hijau
Pengoptimalan
Penggunaan Peralatan
Penerapan Manajemen Pengelolaan Limbah Konstruksi
Penerapan Konservasi air
pada pelaksanaan konstruksi
Penerapan konservasi
energi pada pelaksanaan konstruksi
DISARANKAN
Penerapan sistem
manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3)
Penerapan Perilaku
ramah lingkungan
Penggunaan material
konstruksi
Pemilihan pemasok dan/atau sub kontraktor
Konservasi energi
2. Bangunan gedung hunian yang terdiri atas 2 atau lebih unit hunian, yang masing-masing
tempat tinggal terpisah
Metode Pelaksanaan
Konstruksi Hijau
Pengoptimalan
Penggunaan Peralatan
Penerapan Manajemen
Pengelolaan Limbah Konstruksi
Penerapan Konservasi air
pada pelaksanaan konstruksi
Penerapan konservasi
energi pada pelaksanaan konstruksi
DISARANKAN
Penerapan sistem
manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3)
- 36 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Penerapan Perilaku
ramah lingkungan
DISARANKAN Penggunaan material
konstruksi
Pemilihan pemasok dan/atau sub kontraktor
Konservasi energi
3. Bangunan gedung hunian diluar Klas 1 dan 2 (asrama, rumah
tamu, losmen, panti
werdha, panti penyandang disabilitas)
Metode Pelaksanaan
Konstruksi Hijau
Pengoptimalan
Penggunaan Peralatan
Penerapan Manajemen
Pengelolaan Limbah Konstruksi
Penerapan Konservasi air pada pelaksanaan konstruksi
Penerapan konservasi
energi pada pelaksanaan konstruksi
DISARANKAN
Penerapan sistem
manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3)
Penerapan Perilaku
ramah lingkungan
Penggunaan material
konstruksi
Pemilihan pemasok
dan/atau sub kontraktor
Konservasi energi
4.
Bangunan gedung hunian campuran (tempat tinggal yang ada di bangunan klas 5, 6, 7, 8, 9)
Metode Pelaksanaan Konstruksi Hijau
Pengoptimalan
Penggunaan Peralatan
Penerapan Manajemen
Pengelolaan Limbah Konstruksi
Penerapan Konservasi air
pada pelaksanaan konstruksi
Penerapan konservasi energi pada pelaksanaan konstruksi
WAJIB
- 37 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Penerapan sistem
manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3)
Penerapan Perilaku
ramah lingkungan
WAJIB
Penggunaan material konstruksi
Pemilihan pemasok dan/atau sub kontraktor
Konservasi energi
5. Bangunan gedung kantor
Metode Pelaksanaan
Konstruksi Hijau
Pengoptimalan
Penggunaan Peralatan
Penerapan Manajemen Pengelolaan Limbah Konstruksi
Penerapan Konservasi air
pada pelaksanaan konstruksi
Penerapan konservasi
energi pada pelaksanaan konstruksi
WAJIB
Penerapan sistem
manajemenmkesehatanmdan keselamatan kerjam(SMK3)
Penerapan Perilaku
ramah lingkungan
Penggunaan material
konstruksi
Pemilihan pemasok dan/atau sub kontraktor
Konservasi energi
6. Bangunan gedung perdagangan Termasuk ruang
makan, kafe, restoran, bar, toko dan kios sebagai bagian dari hotel dan motel, tempat potong rambut, salon, tempat cuci,
Metode Pelaksanaan
Konstruksi Hijau
Pengoptimalan
Penggunaan Peralatan
Penerapan Manajemen
Pengelolaan Limbah Konstruksi
Penerapan Konservasi air pada pelaksanaan konstruksi
WAJIB
- 38 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
pasar dan ruang pamer, reparasi
Penerapan konservasi
energi pada pelaksanaan konstruksi
WAJIB
Penerapan sistem
manajemenmkesehatanmdan keselamatan kerjam(SMK3)
Penerapan Perilaku
ramah lingkungan
Penggunaan material
konstruksi
Pemilihan pemasok
dan/atau sub kontraktor
Konservasi energi
7. Bangunan gedung
penyimpanan atau gudang termasuk tempat parkir umum, gudang atau tempat pamer barang-barang produksi untuk dijual atau cuci gudang
Metode Pelaksanaan
Konstruksi Hijau
Pengoptimalan
Penggunaan Peralatan
Penerapan Manajemen
Pengelolaan Limbah Konstruksi
Penerapan Konservasi air
pada pelaksanaan konstruksi
Penerapan konservasi energi pada pelaksanaan konstruksi
WAJIB
Penerapan sistem manajemenmkesehatanmdan keselamatan kerjam(SMK3)
Penerapan Perilaku
ramah lingkungan
Penggunaan material
konstruksi
Pemilihan pemasok
dan/atau sub kontraktor
Konservasi energi
8. Bangunan gedung laboratorium, industri, pabrik, dan/atau bengkel mobil
Metode Pelaksanaan Konstruksi Hijau
Pengoptimalan
Penggunaan Peralatan
Penerapan Konservasi air
pada pelaksanaan konstruksi
WAJIB
- 39 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Penerapan konservasi
energi pada pelaksanaan konstruksi
WAJIB
Penerapan sistem
manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3)
Penerapan Perilaku
ramah lingkungan
Penggunaan material
konstruksi
Pemilihan pemasok
dan/atau sub kontraktor
Konservasi energi
9. Bangunan gedung umum
9a. Bangunan gedung
perawatan
kesehatan, termasuk laboratorium sebagai bagian dari bangunan tersebut
9b. Bangunan gedung
pertemuan, termasuk bengkel kerja, workshop,
laboratorium atau sejenisnya di sekolah dasar atau sekolah lanjutan, hall, BG peribadatan, BG
budaya, atau sejenis tetapi tidak termasuk setiap bagian dari bangunan klas lain,
Metode Pelaksanaan Konstruksi Hijau
Pengoptimalan
Penggunaan Peralatan
Penerapan Manajemen
Pengelolaan Limbah Konstruksi
Penerapan Konservasi air
pada pelaksanaan konstruksi
Penerapan konservasi energi pada pelaksanaan konstruksi
WAJIB
Penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3)
Penerapan Perilaku
ramah lingkungan
WAJIB
- 40 -
C. TATAmCARAmPEMENUHANmPERSYARATANmBANGUNANmGEDUNG
HIJAU UNTUK BANGUNAN YANG TELAH DIMANFAATKAN
1. UMUM
Dalam penyelenggaraan bangunan gedung hijau untuk
bangunan gedung yang telah dimanfaatkan memiliki 2 (dua)
tahapan penyelenggaraan, yaitu:
a. Tahap Pemanfatan
Tahap pemanfaatan adalah rangkaian kegiatan
penggunaan bangunan gedung hijau sesuai dengan
fungsinya, termasuk kegiatan pemeliharaan,
pemeriksaan berkala, dan perawatan bangunan agar
kinerja yang diinginkan tetap terjaga. Persyaratan tahap
pemanfaatan bangunan gedung hijau berupa penerapan
manajemen pemanfaatan yang terdiri atas:
1) Organisasi dan tata kelola pemanfaatan bangunan
gedung hijau.
2) Standar operasional dan prosedur pelaksanaan
pemanfaatan yang meliputi prosedur, rincian
kegiatan dan metoda serta kesesuaian target kinerja
yang terdiri atas:
a) Pengelolaan tapak;
b) Efisiensi penggunaan energi;
c) Efisiensi penggunaan air;
d) Kualitas udara dalam ruang;
e) Penggunaan material ramah lingkungan;
f) Pengelolaan sampah;
g) Pengelolaan air limbah.
- 41 -
3) Penyusunan panduan penggunaan bangunan
gedung hijau untuk penghuni/pengguna
b. Tahap Pembongkaran
Persyaratan tahap pembongkaran bangunan
gedung hijau, berupa kesesuaian dengan rencana
teknis pembongkaran yang terdiri atas:
1) Prosedur pembongkaran, termasuk dokumentasi
keseluruhan material konstruksi bangunan, struktur
dan/atau bagian bangunan yang akan dibongkar,
dan material dan/atau limbah yang akan
dipergunakan kembali; dan
2) Upaya pemulihan tapak lingkungan, yang terdiri atas
upaya pemulihan tapak bangunan dan upaya
pengelolaan limbah konstruksi, serta upaya
peningkatan kualitas tapak secara keseluruhan.
2. Pemenuhan Persyaratan pada Tahap Pemanfaatan
Setiap tingkat pengenaan bangunan gedung memiliki fungsi
dan kompleksitas yang berbeda, oleh karena itu
persyaratan bangunan gedung hijau yang harus
dipenuhinyapun berbeda. Penjelasan pemenuhan
persyaratan BGH pada tahap pemanfaatan untuk fungsi,
kompleksitas dan tingkat pengenaan yang telah ditentukan
diatas, dijelaskan pada tabel dibawah ini:
- 42 -
Tabel 5. Pemenuhan Persyaratan Tahap Pemanfaatan pada Bangunan Sederhana
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
1. Bangunan gedung hunian biasa 1a. Bangunan
gedung hunian tunggal (rumah tinggal, villa, rumah taman, rumah deret)
1b. Rumah asrama/kos, rumah tamu,
hostel atau sejenisnya kurang dari 300 m2, ditinggali oleh maksimal 12 orang
Organisasi dan tata kelola pemanfaatan bangunan gedung hijau
SUKARELA
Standar oprasional dan prosedur pelaksanaan pemanfaatan Kesesuaian kinerja
Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Rencana Ruang Terbuka
Hijau Privat
Sistem pencahayaan
ruang luar Efisiensi penggunaan energi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian
udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan
Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan
saniter hemat air Kualitas udara dalam ruang
Pengendalian
penggunaan bahan pembeku (refrigerant)
Penggunaan material ramah lingkungan
Pengendalian
penggunaan material berbahaya
- 43 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem
penanganan sampah Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran
pembuangan kota
SUKARELA
Panduan penggunaan bangunan gedung hijau untuk penghuni/pengguna
2. Bangunan gedung hunian yang terdiri atas 2 atau lebih unit hunian, yang masing-masing tempat tinggal terpisah
Organisasi dan tata kelola pemanfaatan bangunan gedung hijau
SUKARELA
Standar oprasional dan prosedur pelaksanaan pemanfaatan Kesesuaian kinerja Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Rencana Ruang Terbuka
Hijau Privat
Sistem pencahayaan
ruang luar
Efisiensi penggunaan energi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian
udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan
Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan saniter hemat air
- 44 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Kualitas udara dalam ruang
Pengendalian
penggunaan bahan pembeku (refrigerant)
Penggunaan material ramah lingkungan
Pengendalian
penggunaan material berbahaya
SUKARELA
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem
penanganan sampah Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum
dibuang ke saluran pembuangan kota
Panduan penggunaan bangunan gedung hijau untuk penghuni/ pengguna
3. Bangunan gedung hunian diluar Klas 1 dan 2 (asrama, rumah tamu, losmen, panti werdha, panti penyandang disabilitas)
Organisasi dan tata kelola pemanfaatan bangunan gedung hijau
SUKARELA
Standar oprasional dan prosedur pelaksanaan pemanfaatan Kesesuaian kinerja
Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Rencana Ruang Terbuka
Hijau Privat
Sistem pencahayaan ruang luar
Efisiensi penggunaan energi
Selubung bangunan
- 45 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan
Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan
saniter hemat air
Kualitas udara dalam ruang
Pengendalian
penggunaan bahan pembeku (refrigerant)
Penggunaan material ramah lingkungan
Pengendalian
penggunaan material berbahaya
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem
penanganan sampah Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas
pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran
pembuangan kota
SUKARELA
Panduan penggunaan bangunan gedung hijau untuk penghuni/pengguna
4. Bangunan gedung hunian campuran (tempat tinggal yang ada di bangunan klas 5, 6, 7, 8, 9)
Organisasi dan tata kelola pemanfaatan bangunan gedung hijau
SUKARELA
- 46 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Standar oprasional dan prosedur pelaksanaan pemanfaatan Kesesuaian kinerja Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Rencana Ruang Terbuka
Hijau Privat
Sistem pencahayaan ruang luar
Efisiensi penggunaan
energi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian
udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan
Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan saniter hemat air
Kualitas udara dalam ruang
Pengendalian penggunaan bahan pembeku (refrigerant)
Penggunaan material ramah lingkungan
Pengendalian penggunaan material berbahaya
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem
penanganan sampah
SUKARELA
- 47 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas
pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota
SUKARELA
Panduan penggunaan bangunan gedung hijau untuk penghuni/pengguna
5. Bangunan gedung kantor
Organisasi dan tata kelola pemanfaatan bangunan
gedung hijau
SUKARELA
Standar oprasional dan prosedur pelaksanaan pemanfaatan Kesesuaian kinerja Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Pengolahan tapak termasuk aksesibilitas/ sirkulasi
Pengelolaan lahan
terkontaminasi limbah bahaya dan beracun (B3)
Rencana Ruang Terbuka
Hijau Privat
Penyediaan jalur
pedestrian
Pengelolaan tapak besmen
Penyediaan lahan parkir
Sistem pencahayaan
ruang luar
Pembangunan bangunan
gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/ sarana umum
Efisiensi penggunaan energi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
- 48 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Sistem pengkondisian
udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan
Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan saniter hemat air
Kualitas udara dalam ruang
Pelarangan merokok
Pengendalian
karbondioksida (CO2) dan karbonmonoksida (CO)
Pengendalian
penggunaan bahan pembeku (refrigerant)
Penggunaan material ramah lingkungan
Pengendalian
penggunaan material berbahaya
Penggunaan material
bersertifikat ramah lingkungan (eco labelling)
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem penanganan sampah
Sistem pencatatan
timbulan sampah Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas
pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota
SUKARELA
- 49 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Daur ulang air yang
berasal dari limbah cair (grey water)
SUKARELA
Panduan penggunaan bangunan gedung hijau untuk penghuni/pengguna
6. Bangunan gedung perdagangan Termasuk ruang makan, kafe, restoran, bar, toko
dan kios sebagai
bagian dari hotel dan motel, tempat potong rambut, salon, tempat cuci, pasar dan ruang pamer, reparasi
Organisasi dan tata kelola pemanfaatan bangunan gedung hijau
SUKARELA
Standar oprasional dan prosedur pelaksanaan
pemanfaatan Kesesuaian kinerja Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Pengolahan tapak termasuk aksesibilitas/ sirkulasi
Pengelolaan lahan
terkontaminasi limbah bahaya dan beracun (B3)
Rencana Ruang Terbuka
Hijau Privat
Penyediaan jalur
pedestrian
Pengelolaan tapak besmen
Penyediaan lahan parkir
Sistem pencahayaan
ruang luar
Pembangunan bangunan
gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/
sarana umum Efisiensi penggunaan energi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian
udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan
- 50 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan
saniter hemat air Kualitas udara dalam ruang
Pelarangan merokok
Pengendalian
karbondioksida (CO2) dan
karbonmonoksida (CO)
Pengendalian
penggunaan bahan pembeku (refrigerant)
Penggunaan material ramah lingkungan
Pengendalian
penggunaan material berbahaya
Penggunaan material bersertifikat ramah lingkungan (eco labelling)
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem
penanganan sampah
Sistem pencatatan
timbulan sampah Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas
pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota
Daur ulang air yang
berasal dari limbah cair (grey water)
SUKARELA
Panduan penggunaan bangunan gedung hijau untuk penghuni/pengguna
- 51 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
7. Bangunan gedung penyimpanan atau gudang termasuk tempat parkir umum, gudang atau tempat pamer barang-barang produksi untuk dijual atau cuci gudang
Organisasi dan tata kelola pemanfaatan bangunan gedung hijau
SUKARELA
Standar oprasional dan prosedur pelaksanaan pemanfaatan Kesesuaian kinerja Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Pengolahan tapak
termasuk aksesibilitas/ sirkulasi
Pengelolaan lahan
terkontaminasi limbah bahaya dan beracun (B3)
Rencana Ruang Terbuka
Hijau Privat
Penyediaan jalur pedestrian
Pengelolaan tapak
besmen
Penyediaan lahan parkir
Sistem pencahayaan
ruang luar
Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/ sarana umum
Efisiensi penggunaan
energi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian
udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan saniter hemat air
- 52 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Kualitas udara dalam ruang
Pelarangan merokok
Pengendalian
karbondioksida (CO2) dan karbonmonoksida (CO)
Pengendalian penggunaan bahan pembeku (refrigerant)
Penggunaan material
ramah lingkungan
Pengendalian penggunaan material berbahaya
Penggunaan material
bersertifikat ramah lingkungan (eco labelling)
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem
penanganan sampah
Sistem pencatatan
timbulan sampah Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas pengelolaan limbah padat
dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota
Daur ulang air yang berasal dari limbah cair
(grey water)
Panduan penggunaan bangunan gedung hijau untuk penghuni/pengguna
SUKARELA
- 53 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
8. Bangunan gedung laboratorium, industri, pabrik, dan/atau bengkel mobil
Organisasi dan tata kelola pemanfaatan bangunan gedung hijau
SUKARELA
Standar oprasional dan prosedur pelaksanaan pemanfaatan Kesesuaian kinerja Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Pengolahan tapak
termasuk aksesibilitas/ sirkulasi
Pengelolaan lahan
terkontaminasi limbah bahaya dan beracun (B3)
Rencana Ruang Terbuka
Hijau Privat
Penyediaan jalur pedestrian
Pengelolaan tapak
besmen
Penyediaan lahan parkir
Sistem pencahayaan
ruang luar
Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/ sarana umum
Efisiensi penggunaan
energi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian
udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan saniter hemat air
- 54 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Kualitas udara dalam ruang
Pelarangan merokok
Pengendalian
karbondioksida (CO2) dan karbonmonoksida (CO)
Pengendalian penggunaan bahan pembeku (refrigerant)
Penggunaan material
ramah lingkungan
Pengendalian penggunaan material berbahaya
Penggunaan material
bersertifikat ramah lingkungan (eco labelling)
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem
penanganan sampah
Sistem pencatatan
timbulan sampah
Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota
Daur ulang air yang
berasal dari limbah cair (grey water)
Panduan penggunaan
bangunan gedung hijau untuk penghuni/ pengguna
SUKARELA
- 55 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
9. Bangunan gedung umum 9a. Bangunan
gedung perawatan kesehatan, termasuk laboratorium sebagai bagian dari bangunan tersebut
9b. Bangunan
gedung pertemuan, termasuk bengkel kerja, workshop, laboratorium atau sejenisnya di sekolah dasar atau sekolah lanjutan, hall, BG peribadatan, BG budaya, atau sejenis tetapi tidak termasuk setiap bagian dari bangunan klas lain,
Organisasi dan tata kelola pemanfaatan bangunan gedung hijau
SUKARELA
Standar oprasional dan prosedur pelaksanaan pemanfaatan Kesesuaian kinerja Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Pengolahan tapak
termasuk aksesibilitas/ sirkulasi
Pengelolaan lahan
terkontaminasi limbah bahaya dan beracun (B3)
Rencana Ruang Terbuka
Hijau Privat
Penyediaan jalur pedestrian
Pengelolaan tapak
besmen
Penyediaan lahan parkir
Sistem pencahayaan
ruang luar
Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/ sarana umum
Efisiensi penggunaan
energi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian
udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan saniter hemat air
- 56 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Kualitas udara dalam ruang
Pelarangan merokok
Pengendalian
karbondioksida (CO2) dan karbonmonoksida (CO)
Pengendalian penggunaan bahan pembeku (refrigerant)
Penggunaan material
ramah lingkungan
Pengendalian penggunaan material berbahaya
Penggunaan material
bersertifikat ramah lingkungan (eco labelling)
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem
penanganan sampah
Sistem pencatatan
timbulan sampah Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas pengelolaan limbah padat
dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota
Daur ulang air yang berasal dari limbah cair
(grey water)
SUKARELA
Panduan penggunaan bangunan gedung hijau untuk penghuni/pengguna
- 57 -
Tabel 6. Pemenuhan Persyaratan Tahap Pemanfaatan pada Bangunan Tidak Sederhana
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
1. Bangunan gedung hunian biasa
1a. Bangunan
gedung hunian tunggal (rumah tinggal, villa, rumah taman, rumah deret)
1b. Rumah
asrama/kos, rumah tamu, hostel atau sejenisnya kurang dari 300 m2, ditinggali oleh maksimal 12 orang
Organisasi dan tata kelola pemanfaatan bangunan gedung hijau
DISARANKAN
Standar oprasional dan prosedur pelaksanaan pemanfaatan Kesesuaian kinerja
Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Rencana Ruang Terbuka
Hijau Privat
Sistem pencahayaan
ruang luar Efisiensi penggunaan energi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian
udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan
saniter hemat air Kualitas udara dalam ruang
Pengendalian penggunaan
bahan pembeku (refrigerant)
Penggunaan material ramah lingkungan
Pengendalian penggunaan
material berbahaya
- 58 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem
penanganan sampah Pengelolaan air limbah Penyediaan fasilitas pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran
pembuangan kota
DISARANKAN
Panduan penggunaan bangunan gedung hijau untuk penghuni/pengguna
2. Bangunan gedung hunian yang terdiri atas 2 atau lebih unit hunian, yang masing-masing
tempat tinggal terpisah
Organisasi dan tata kelola pemanfaatan bangunan gedung hijau
DISARANKAN
Standar oprasional dan prosedur pelaksanaan pemanfaatan Kesesuaian kinerja Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Rencana Ruang Terbuka
Hijau Privat
Sistem pencahayaan
ruang luar Efisiensi penggunaan energi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian
udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan
saniter hemat air
- 59 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Kualitas udara dalam ruang
Pengendalian penggunaan
bahan pembeku (refrigerant)
Penggunaan material ramah lingkungan
Pengendalian penggunaan
material berbahaya Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem penanganan sampah
Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota
DISARANKAN
Panduan penggunaan bangunan gedung hijau untuk penghuni/pengguna
3. Bangunan gedung hunian diluar Klas 1 dan 2 (asrama, rumah tamu, losmen, panti werdha, panti penyandang disabilitas)
Organisasi dan tata kelola pemanfaatan bangunan gedung hijau
DISARANKAN
Standar oprasional dan prosedur pelaksanaan pemanfaatan Kesesuaian kinerja Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Rencana Ruang Terbuka
Hijau Privat
Sistem pencahayaan ruang luar
Efisiensi penggunaan energi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
- 60 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Sistem pengkondisian
udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan
Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan saniter hemat air
Kualitas udara dalam ruang
Pengendalian penggunaan bahan pembeku (refrigerant)
Penggunaan material ramah lingkungan
Pengendalian penggunaan material berbahaya
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem
penanganan sampah Pengelolaan air limbah Penyediaan fasilitas pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota
Panduan penggunaan
bangunan gedung hijau
untuk penghuni/pengguna
4. Bangunan gedung hunian campuran (tempat tinggal yang ada di bangunan klas
5, 6, 7, 8, 9)
Organisasi dan tata kelola pemanfaatan bangunan gedung hijau
WAJIB Standar oprasional dan prosedur pelaksanaan pemanfaatan
DISARANKAN
- 61 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Kesesuaian kinerja Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Pengolahan tapak
termasuk aksesibilitas/ sirkulasi
Pengelolaan lahan terkontaminasi limbah bahaya dan beracun (B3)
Rencana Ruang Terbuka
Hijau Privat
Penyediaan jalur
pedestrian
Pengelolaan tapak besmen
Penyediaan lahan parkir
Sistem pencahayaan
ruang luar
Pembangunan bangunan
gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/ sarana umum
Efisiensi penggunaan energi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan
Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan
saniter hemat air Kualitas udara dalam ruang
Pelarangan merokok
Pengendalian
karbondioksida (CO2) dan karbonmonoksida (CO)
Pengendalian penggunaan bahan pembeku (refrigerant)
WAJIB
- 62 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Penggunaan material ramah lingkungan
Pengendalian penggunaan
material berbahaya
Penggunaan material
bersertifikat ramah lingkungan (eco labelling)
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem penanganan sampah
Sistem pencatatan
timbulan sampah Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas
pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota
Daur ulang air yang
berasal dari limbah cair (grey water)
Panduan penggunaan bangunan gedung hijau untuk penghuni/pengguna
5. Bangunan gedung kantor
Organisasi dan tata kelola pemanfaatan bangunan gedung hijau
WAJIB
Standar oprasional dan prosedur pelaksanaan pemanfaatan
Kesesuaian kinerja Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Pengolahan tapak termasuk aksesibilitas/ sirkulasi
Pengelolaan lahan
terkontaminasi limbah bahaya dan beracun (B3)
WAJIB
- 63 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Rencana Ruang Terbuka
Hijau Privat
Penyediaan jalur pedestrian
Pengelolaan tapak besmen
Penyediaan lahan parkir
Sistem pencahayaan
ruang luar
Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air
dan/atau prasarana/ sarana umum
Efisiensi penggunaan energi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian
udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan
saniter hemat air Kualitas udara dalam ruang
Pelarangan merokok
Pengendalian
karbondioksida (CO2) dan karbonmonoksida (CO)
Pengendalian penggunaan
bahan pembeku (refrigerant)
Penggunaan material ramah lingkungan
Pengendalian penggunaan
material berbahaya
Penggunaan material
bersertifikat ramah lingkungan (eco labelling)
WAJIB
- 64 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem
penanganan sampah
Sistem pencatatan timbulan sampah
Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas
pengelolaan limbah padat
dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota
Daur ulang air yang
berasal dari limbah cair (grey water)
Panduan penggunaan bangunan gedung hijau untuk penghuni/pengguna
6. Bangunan gedung perdagangan Termasuk ruang makan, kafe, restoran, bar, toko dan kios sebagai bagian dari hotel dan motel, tempat potong rambut, salon, tempat cuci, pasar dan ruang pamer, reparasi
Organisasi dan tata kelola pemanfaatan bangunan gedung hijau
WAJIB
Standar oprasional dan prosedur pelaksanaan pemanfaatan Kesesuaian kinerja Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Pengolahan tapak
termasuk aksesibilitas/ sirkulasi
Pengelolaan lahan terkontaminasi limbah
bahaya dan beracun (B3)
Rencana Ruang Terbuka
Hijau Privat
Penyediaan jalur
pedestrian
Pengelolaan tapak besmen
Penyediaan lahan parkir
Sistem pencahayaan
ruang luar
WAJIB
- 65 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Pembangunan bangunan
gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/ sarana umum
Efisiensi penggunaan energi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian
udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan
Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan
saniter hemat air Kualitas udara dalam ruang
Pelarangan merokok
Pengendalian karbondioksida (CO2) dan karbonmonoksida (CO)
Pengendalian penggunaan
bahan pembeku (refrigerant)
Penggunaan material ramah lingkungan
Pengendalian penggunaan
material berbahaya
Penggunaan material
bersertifikat ramah lingkungan (eco labelling)
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem
penanganan sampah
Sistem pencatatan timbulan sampah
WAJIB
- 66 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas
pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota
Daur ulang air yang berasal dari limbah cair (grey water)
Panduan penggunaan
bangunan gedung hijau untuk penghuni/pengguna
7. Bangunan gedung penyimpanan atau gudang termasuk tempat parkir umum, gudang atau tempat pamer barang-barang produksi untuk dijual atau cuci gudang
Organisasi dan tata kelola pemanfaatan bangunan gedung hijau
WAJIB
Standar oprasional dan prosedur pelaksanaan pemanfaatan Kesesuaian kinerja Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Pengolahan tapak
termasuk aksesibilitas/ sirkulasi
Pengelolaan lahan terkontaminasi limbah bahaya dan beracun (B3)
Rencana Ruang Terbuka
Hijau Privat
Penyediaan jalur
pedestrian
Pengelolaan tapak besmen
Penyediaan lahan parkir
Sistem pencahayaan
ruang luar
Pembangunan bangunan
gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/ sarana umum
WAJIB
- 67 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Efisiensi penggunaan energi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian
udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan
Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan
saniter hemat air Kualitas udara dalam ruang
Pelarangan merokok
Pengendalian karbondioksida (CO2) dan
karbonmonoksida (CO)
Pengendalian penggunaan bahan pembeku (refrigerant)
Penggunaan material ramah
lingkungan
Pengendalian penggunaan material berbahaya
Penggunaan material
bersertifikat ramah lingkungan (eco labelling)
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem
penanganan sampah
Sistem pencatatan
timbulan sampah Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran
pembuangan kota
WAJIB
- 68 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Daur ulang air yang
berasal dari limbah cair (grey water)
Panduan penggunaan bangunan gedung hijau untuk penghuni/pengguna
8. Bangunan gedung laboratorium, industri, pabrik, dan/atau bengkel mobil
Organisasi dan tata kelola pemanfaatan bangunan gedung hijau
WAJIB
Standar oprasional dan prosedur pelaksanaan
pemanfaatan Kesesuaian kinerja Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Pengolahan tapak termasuk aksesibilitas/
sirkulasi
Pengelolaan lahan terkontaminasi limbah bahaya dan beracun (B3)
Rencana Ruang Terbuka
Hijau Privat
Penyediaan jalur
pedestrian
Pengelolaan tapak besmen
Penyediaan lahan parkir
Sistem pencahayaan
ruang luar
Pembangunan bangunan
gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/
sarana umum Efisiensi penggunaan energi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian
udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan
WAJIB
- 69 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan
saniter hemat air Kualitas udara dalam ruang
Pelarangan merokok
Pengendalian
karbondioksida (CO2) dan karbonmonoksida (CO)
Pengendalian penggunaan
bahan pembeku (refrigerant)
Penggunaan material ramah lingkungan
Pengendalian penggunaan
material berbahaya
Penggunaan material bersertifikat ramah lingkungan (eco labelling)
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem
penanganan sampah
Sistem pencatatan
timbulan sampah Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas
pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran
pembuangan kota
Daur ulang air yang
berasal dari limbah cair (grey water)
Panduan penggunaan bangunan gedung hijau untuk penghuni/pengguna
WAJIB
- 70 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
9. Bangunan gedung umum 9a. Bangunan
gedung perawatan kesehatan, termasuk laboratorium sebagai bagian dari bangunan
tersebut 9b. Bangunan
gedung pertemuan, termasuk bengkel kerja, workshop, laboratorium atau sejenisnya di sekolah dasar atau sekolah lanjutan, hall, BG peribadatan, BG budaya, atau sejenis tetapi tidak termasuk
setiap bagian dari bangunan klas lain,
Organisasi dan tata kelola pemanfaatan bangunan gedung hijau
WAJIB
Standar oprasional dan prosedur pelaksanaan pemanfaatan Kesesuaian kinerja Pengelolaan tapak:
Orientasi bangunan
Pengolahan tapak
termasuk aksesibilitas/ sirkulasi
Pengelolaan lahan
terkontaminasi limbah bahaya dan beracun (B3)
Rencana Ruang Terbuka
Hijau Privat
Penyediaan jalur pedestrian
Pengelolaan tapak besmen
Penyediaan lahan parkir
Sistem pencahayaan
ruang luar
Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/ sarana umum
Efisiensi penggunaan energi
Selubung bangunan
Sistem ventilasi
Sistem pengkondisian
udara
Sistem pencahayaan
Sistem kelistrikan
Efisiensi penggunaan air
Sumber air
Pemakaian air
Penggunaan peralatan saniter hemat air
- 71 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Kualitas udara dalam ruang
Pelarangan merokok
Pengendalian karbondioksida (CO2) dan
karbonmonoksida (CO)
Pengendalian penggunaan bahan pembeku (refrigerant)
Penggunaan material ramah lingkungan
Pengendalian penggunaan material berbahaya
Penggunaan material
bersertifikat ramah lingkungan (eco labelling)
Pengelolaan sampah
Penerapan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle)
Penerapan sistem
penanganan sampah
Sistem pencatatan
timbulan sampah Pengelolaan air limbah
Penyediaan fasilitas pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota
Daur ulang air yang berasal dari limbah cair (grey water)
Panduan penggunaan bangunan gedung hijau
untuk penghuni/pengguna
WAJIB
- 72 -
3. Pemenuhan Persyaratan pada Tahap Pembongkaran
Setiap tingkat pengenaan bangunan gedung memiliki fungsi
dan kompleksitas yang berbeda, oleh karena itu
persyaratan bangunan gedung hijau yang harus
dipenuhinyapun berbeda. Penjelasan pemenuhan
persyaratan BGH pada tahap ppembongkaran untuk fungsi,
kompleksitas dan tingkat pengenaan yang telah ditentukan
diatas, dijelaskan pada tabel dibawah ini:
Tabel 7. Pemenuhan Persyaratan Tahap Pembongkaran pada Bangunan Sederhana
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
1. Bangunan gedung hunian biasa
1a. Bangunan
gedung hunian tunggal (rumah tinggal, villa, rumah taman, rumah deret)
1b. Rumah asrama/kos, rumah tamu, hostel atau sejenisnya kurang dari 300 m2, ditinggali oleh
maksimal 12 orang
Prosedur Pembongkaran:
Dokumentasi material
Bagian yang akan
dibongkar
Limbah yang akan
dipergunakan kembali
SUKARELA
Pemulihan Tapak Lingkungan
Pemulihan tapak
lingkungan
Peningkatan kualitas
tapak
2. Bangunan gedung hunian yang terdiri atas 2 atau lebih unit hunian, yang masing-masing tempat tinggal terpisah
Prosedur Pembongkaran:
Dokumentasi material
Bagian yang akan dibongkar
Limbah yang akan
dipergunakan kembali
SUKARELA
Pemulihan Tapak Lingkungan
Pemulihan tapak
lingkungan
- 73 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Peningkatan kualitas
tapak
SUKARELA
3. Bangunan gedung hunian diluar Klas 1 dan 2 (asrama, rumah tamu, losmen, panti werdha, panti penyandang disabilitas)
Prosedur Pembongkaran:
Dokumentasi material
Bagian yang akan dibongkar
Limbah yang akan
dipergunakan kembali SUKARELA
Pemulihan Tapak Lingkungan
Pemulihan tapak
lingkungan
Peningkatan kualitas
tapak
4. Bangunan gedung hunian campuran (tempat tinggal yang ada di bangunan klas 5, 6, 7, 8, 9)
Prosedur Pembongkaran:
Dokumentasi material
Bagian yang akan
dibongkar
Limbah yang akan dipergunakan kembali
SUKARELA Pemulihan Tapak Lingkungan
Pemulihan tapak lingkungan
Peningkatan kualitas
tapak
5. Bangunan gedung kantor
Prosedur Pembongkaran:
Dokumentasi material
Bagian yang akan
dibongkar
Limbah yang akan
dipergunakan kembali SUKARELA
Pemulihan Tapak Lingkungan
Pemulihan tapak
lingkungan
Peningkatan kualitas tapak
6. Bangunan gedung perdagangan Termasuk ruang makan, kafe, restoran, bar, toko dan kios sebagai
Prosedur Pembongkaran:
Dokumentasi material
Bagian yang akan
dibongkar
Limbah yang akan
dipergunakan kembali
SUKARELA
- 74 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
bagian dari hotel dan motel, tempat potong rambut, salon, tempat cuci, pasar dan ruang pamer, reparasi
Pemulihan Tapak Lingkungan
Pemulihan tapak
lingkungan
Peningkatan kualitas
tapak
SUKARELA
7. Bangunan gedung penyimpanan atau gudang termasuk tempat parkir umum,
gudang atau tempat pamer barang-barang produksi untuk dijual atau cuci gudang
Prosedur Pembongkaran:
Dokumentasi material
Bagian yang akan dibongkar
Limbah yang akan
dipergunakan kembali SUKARELA
Pemulihan Tapak Lingkungan
Pemulihan tapak
lingkungan
Peningkatan kualitas
tapak
8. Bangunan gedung laboratorium, industri, pabrik, dan/atau bengkel mobil
Prosedur Pembongkaran:
Dokumentasi material
Bagian yang akan dibongkar
Limbah yang akan
dipergunakan kembali SUKARELA
Pemulihan Tapak Lingkungan
Pemulihan tapak
lingkungan
Peningkatan kualitas
tapak
9. Bangunan gedung umum
9a. Bangunan
gedung
perawatan kesehatan, termasuk laboratorium sebagai bagian dari bangunan tersebut
9b. Bangunan
gedung pertemuan, termasuk bengkel
Prosedur Pembongkaran:
Dokumentasi material
Bagian yang akan
dibongkar
Limbah yang akan dipergunakan kembali
SUKARELA
Pemulihan Tapak Lingkungan
Pemulihan tapak lingkungan
Peningkatan kualitas
tapak
- 75 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
kerja, workshop, laboratorium atau sejenisnya di sekolah dasar atau sekolah lanjutan, hall, BG peribadatan, BG budaya, atau sejenis tetapi tidak termasuk setiap bagian dari
bangunan klas
lain.
SUKARELA
- 76 -
Tabel 8. Pemenuhan Persyaratan Tahap Pembongkaran pada Bangunan Tidak Sederhana
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
1. Bangunan gedung hunian biasa
1a. Bangunan gedung
hunian tunggal (rumah tinggal,
villa, rumah taman, rumah deret)
1b. Rumah asrama/kos, rumah tamu, hostel atau sejenisnya kurang dari 300 m2, ditinggali oleh maksimal 12 orang
Prosedur Pembongkaran:
Dokumentasi material
Bagian yang akan
dibongkar
Limbah yang akan dipergunakan kembali
DISARANKAN
Pemulihan Tapak Lingkungan
Pemulihan tapak lingkungan
Peningkatan kualitas
tapak
2. Bangunan gedung hunian yang terdiri atas 2 atau lebih unit hunian, yang
masing-masing tempat tinggal terpisah
Prosedur Pembongkaran:
Dokumentasi material
Bagian yang akan
dibongkar
Limbah yang akan
dipergunakan kembali DISARANKAN
Pemulihan Tapak Lingkungan
Pemulihan tapak
lingkungan
Peningkatan kualitas tapak
3. Bangunan gedung hunian diluar Klas 1 dan 2 (asrama, rumah
tamu, losmen, panti werdha, panti penyandang disabilitas)
Prosedur Pembongkaran:
Dokumentasi material
Bagian yang akan
dibongkar
Limbah yang akan
dipergunakan kembali DISARANKAN
Pemulihan Tapak Lingkungan
Pemulihan tapak
lingkungan
Peningkatan kualitas
tapak
- 77 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
4. Bangunan gedung hunian campuran (tempat tinggal yang ada di bangunan klas 5, 6, 7, 8, 9)
Prosedur Pembongkaran:
Dokumentasi material
Bagian yang akan dibongkar
Limbah yang akan dipergunakan kembali
WAJIB Pemulihan Tapak Lingkungan
Pemulihan tapak lingkungan
Peningkatan kualitas
tapak
5. Bangunan gedung kantor
Prosedur Pembongkaran:
Dokumentasi material
Bagian yang akan
dibongkar
Limbah yang akan dipergunakan kembali
WAJIB Pemulihan Tapak Lingkungan
Pemulihan tapak lingkungan
Peningkatan kualitas
tapak
6. Bangunan gedung perdagangan Termasuk ruang
makan, kafe, restoran, bar, toko dan kios sebagai bagian dari hotel dan motel, tempat potong rambut, salon, tempat cuci, pasar
dan ruang pamer, reparasi
Prosedur Pembongkaran:
Dokumentasi material
Bagian yang akan
dibongkar
Limbah yang akan
dipergunakan kembali WAJIB
Pemulihan Tapak Lingkungan
Pemulihan tapak
lingkungan
Peningkatan kualitas tapak
7. Bangunan gedung penyimpanan atau gudang termasuk tempat parkir umum, gudang atau tempat pamer barang-barang produksi untuk dijual atau cuci gudang
Prosedur Pembongkaran:
Dokumentasi material
Bagian yang akan
dibongkar
Limbah yang akan
dipergunakan kembali
WAJIB
- 78 -
KLAS FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG PERSYARATAN PENILAIAN
TINGKAT PENGENAAN
Pemulihan Tapak Lingkungan
Pemulihan tapak
lingkungan
Peningkatan kualitas
tapak
WAJIB
8. Bangunan gedung laboratorium, industri, pabrik, dan/atau bengkel mobil
Prosedur Pembongkaran:
Dokumentasi material
Bagian yang akan dibongkar
Limbah yang akan
dipergunakan kembali WAJIB
Pemulihan Tapak Lingkungan
Pemulihan tapak
lingkungan
Peningkatan kualitas
tapak
9. Bangunan gedung umum
9a. Bangunan gedung
perawatan kesehatan, termasuk laboratorium sebagai bagian dari bangunan tersebut
9b. Bangunan gedung
pertemuan, termasuk bengkel kerja, workshop, laboratorium atau sejenisnya di sekolah dasar atau
sekolah lanjutan, hall, BG peribadatan, BG budaya, atau sejenis tetapi tidak termasuk setiap bagian dari bangunan klas lain.
Prosedur Pembongkaran:
Dokumentasi material
Bagian yang akan dibongkar
Limbah yang akan
dipergunakan kembali
WAJIB
Pemulihan Tapak Lingkungan
Pemulihan tapak
lingkungan
Peningkatan kualitas
tapak
- 79 -
D. PENYELENGGARAAN HUNIAN HIJAU MASYARAKAT (H2M)
1. UMUM
Penyelenggaraan kegiatan Hunian Hijau Masyarakat (H2M),
dilakukan setelah adanya usulan/permohonan dari
kelompok masyarakat yang berinisiatif membentuk
kelompok H2M di lingkungannya setelah Perda BGH
dan/atau perwal/bup BGH ditetapkan. Pembinaan
penyelenggaraan H2M dilakukan oleh pemerintah
Kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk DKI
Jakarta melalui pendampingan berupa pemberian bantuan
teknis penyusunan Rencana Kerja Hunian Hijau
Masyarakat (RKH2M).
2. Tahapan Pelaksanaan Hunian Hijau Masyarakat
Penyelenggaraan Hunian Hijau Masyarakat dilaksanakan
dalam 4 (empat) tahapan. Masing-masing tahapan
merupakan proses lanjutan dari tahapan sebelumnya,
adalah:
a. Penyusunan Rencana Kerja Hunian Hijau Masyarakat
(RKH2M)
Tahap penyusunan dokumen RKH2M merupakan
langkah awal untuk melakukan peningkatan kapasitas
masyarakat dan membangun kesepakatan bersama
tentang penyelenggaraan H2M. Langkah-langkah
dalam penyusunan dokumen RKH2M adalah sebagai
berikut:
1) Minimal terpilih satu lingkungan/kampung yang
terdiri dari minimal 20 rumah dan maksimal 40
rumah atau dengan pertimbangan penghematan
penggunaan energi yang signifikan dan efektif,
- 80 -
pengelolaan komunitas yang terseleksi per
Kabupaten/kota yang masyarakatnya memiliki
minat untuk melaksanakan pembangunan/
perawatan bangunan gedung hunian untuk
memenuhi persyaratan hunian hijau.
2) Apabila dibutuhkan, masyarakat dapat
membentuk lembaga keswadayaan masyarakat
hunian hijau guna melakukan pendataan,
identifikasi, dan penentuan prioritas dalam
implementasi hunian hijau di masyarakat, termasuk
skema dan mekanisme kontribusi yang akan
dilakukan.
3) Masyarakat melalui perwakilannya secara tertulis
menyampaikan peminatan kepada pemerintah
daerah melalui dinas teknis pembina program H2M.
4) Pemerintah Kabupaten/kota atau pemerintah
provinsi untuk DKI Jakarta dan/atau pihak lain
yang kompeten melakukan presentasi metode
perencanaan teknis, pelaksanaan, pengawasan
dan pemanfaatan hunian hijau kepada
masyarakat yang mengajukan.
5) Pendampingan teknis penyusunan RKH2M
dilaksanakan oleh Tim Pendamping yang
merupakan aparat pemerintah Kabupaten/kota
atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta
dan/atau pihak lain yang kompeten untuk
melakukan identifikasi dalam pemenuhan tingkat
kinerja H2M.
- 81 -
6) Tim Pendamping melaksanakan tugas berdasarkan
penetapan oleh bupati/walikota kecuali provinsi
DKI Jakarta oleh Gubernur.
7) Penyusunan DED dan RAB dari hasil identifikasi
hunian sederhana hijau, sesuai dengan tingkat
kinerja yang diharapkan tercapai meliputi
pengurangan konsumsi energi, pengurangan
konsumsi air, pengelolaan sampah secara mandiri,
penggunaan material bangunan lokal dan ramah
lingkungan dan optimasi fungsi ruang terbuka
hijau pekarangan.
8) Tim pendamping membantu dalam penyusunan
DED, RAB, rencana pelaksanaan konstruksi,
rencana pengawasan konstruksi, rencana
perawatan dan pemanfaatan hunian hijau disertai
dengan penjelesan kontribusi dan mekanisme
pelatihan teknis, serta rencana pendanaan dan
kontribusi yang disepakati.
b. Pelaksanaan Konstruksi H2M
Pelaksanaan konstruksi H2M dilakukan berdasarkan
DED dan RAB yang disusun dan disepakati oleh
masyarakat yang dibantu oleh Tim Pendamping pada
saat penyusunannya. Dalam melaksanakan kegiatan
konstruksi H2M harus berdasarkan ketentuan berikut:
1) Masyarakat melakukan pembangunan baru atau
retrofitting yang berdampak terhadap keandalan
bangunan gedung wajiib terlebih dahulu memenuhi
IMB.
- 82 -
2) Pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan oleh
pemilik dan/atau penyedia jasa konstruksi yang
memiliki kompetensi bangunan gedung hijau yang
ditunjukan melalui sertifikat hijau atau memiliki
pengalaman yang dibuktikan dengan referensi.
3) Pelaksanaan konstruksi yang dilakukan langsung
oleh masyarakat, dilaksanakan melalui
pendampingan oleh Tim Pendamping dari
pemerintah daerah atau pihak yang kompeten yang
ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah daerah.
4) Pemerintah melakukan pelatihan/ pendampingan
teknis kepada masyarakat/ pengguna H2M dan
pelaksana konstruksi, terhadap ketentuan :
a) Persyaratan teknis, yaitu pemenuhan aspek
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan
kemudahan.
b) Metodologi konstruksi, dalam menerapkan
perilaku hijau.
c) Permasalahan konstruksi yang timbul, antara
lain:
Manajemen pelaksanaan konstruksi, penyediaan
material, pengelolaan limbah dan sampah
konstruksi, dan penggunaan energi dan air
selama masa konstruksi.
5) Pengawasan pelaksanaan pembangunan dapat
dilakukan oleh pemilik bangunan yang sebelumnya
telah dilakukan pelatihan oleh pemerintah.
- 83 -
6) Pemerintah daerah melalui Tim Pendamping
melaksanakan pengawasan dan pendampingan
berkala kepada masyarakat.
7) Masyarakat melakukan penilaian mandiri terhadap
capaian kinerja yang didampingi oleh Tim
Pendamping.
8) Masyarakat melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan
kepada pemerintah daerah sebelum bangunan
dimanfaatkan.
9) Masyarakat dapat mengajukan sertifikasi BGH
kepada pemerintah daerah berdasarkan RKH2M dan
laporan hasil kegiatan pelaksanaan.
10) Pemerintah daerah wajib memberikan insentif
kepada masyarakat yang telah memenuhi RKH2M
sebagai wujud apresiasi kepedulian masyarakat
dalam mendukung H2M.
c. Pemanfaatan Hunian Hijau Masyarakat
Pada masa pemanfaatan Hunian Hijau Masyarakat,
masyarakat wajib mempertahankan dan/atau
meningkatkan kinerja hunian hijaunya berdasakan
RKH2M, dengan langkah-langkah :
1) Pemerintah Kabupaten/kota wajib melakukan
secara berkala pendampingan, pemantauan,
pendataan, dan evaluasi pada H2M.
2) Pendampingan diberikan oleh pemerintah meliputi
advis teknis kepada pemilik/ pengguna H2M
terhadap pemeliharaan dan perawatan H2M
berdasarkan permintaan pemiliki/ pengguna H2M.
- 84 -
3) Masyarakat secara periodik ditingkatkan
pengetahuan melalui edukasi, sosialisasi, FGD,
advokasi dan kepedulian oleh pemerintah melalui
Tim Pendamping untuk mempertahankan dan/atau
meningkatkan kinerja hunian hijaunya berdasakan
RKH2M.
4) Masyarakat secara berkala berdasarkan
pengetahuan dan kepedulian melakukan
pemeliharaan, perawatan, dan peningkatan kinerja
H2M.
5) Pemantauan pemanfaatan H2M dilaksanakan oleh
pemerintah berdasarkan hasil pemantauan secara
langsung atau hasil laporan kelompok masyarakat
H2M yang didampingi oleh Tim Pendamping.
6) Pemerintah Kabupaten/kota melakukan pendataan
secara periodik berdasarkan laporan langsung atau
dari hasil laporan kelompok masyarakat H2M untuk
mengetahui jumlah bangunan gedung hijau beserta
peringkat sertifikat, serta kinerja penghematan
energi, air, dan sumber daya lainnya dalam
sumbangannya terhadap kontribusi pengurangan
emisi gas rumah kaca.
7) Pemerintah/pemerintah Kabupaten/ kota
menetapkan kebijakan terhadap penyelenggaraan
bangunan gedung berkelanjutan yang efisien dalam
penggunaan sumber daya dan kontribusi terhadap
pengurangan emisi gas rumah kaca berdasarkan
pendataan bangunan gedung.
- 85 -
d. Pembongkaran Hunian Hijau Masyarakat
Hunian Hijau Masyarakat, diharapkan sesedikit
mungkin menimbulkan dampak negatif kepada
lingkungan pada saat pelaksanaan pembongkaran
dengan meminimalkan sampah konstruksi dan
memaksimalkan komponen-komponen yang dapat
digunakan kembali. Pelaksanaan kegiatan
pembongkaran ini dilakukan berdasarkan langkah-
langkah :
1) Masyarakat melakukan identifikasi sederhana yang
didampingi oleh Tim Pendamping H2M atas
komponen-komponen yang akan dibuang, didaur
ulang, dipergunakan kembali, dan/atau dijadikan
sampah konstruksi untuk penggunaan di masa
mendatang.
2) Masyarakat dapat melakukan pembongkaran secara
mandiri atau menggunakan jasa pihak
ketiga/kontraktor pembongkaran berdasarkan
RKH2M yang didampingi oleh Tim Pendamping H2M
berdasarkan permintaan pemilik.
3) Pemilahan material bangunan hasil pembongkaran
dilakukan oleh pemilik atau pihak ketiga
berdasarkan hasil identifikasi yanng telah dilakukan
sesuai dengan RKH2M.
4) Masyarakat dapat melakukan pengelolaan material
dan sampah bangunan hasil pembongkaran secara
mandiri atau melalui pihak ketiga sesuai RKH2M.
- 86 -
3. Indikator Kinerja Hunian Hijau Masyarakat
Masyarakat yang berada di dalam kelompok H2M dan telah
mengikrarkan tekad bersama untuk membangun
lingkungan hijau dan berperilaku hijau, harus mengikuti
ketentuan persyaratan sebagai berikut :
a. Konsumsi Energi
Masyarakat anggota kelompok H2M harus
mengupayakan secara kolektif pengurangan
penggunaan konsumsi energi hingga mencapai minimal
25% (dua puluh lima persen) dari penggunaan konsumsi
energi rata-rata sebelumnya yang dipantau setiap bulan.
Pengurangan energi dapat dicapai melalui:
1) Penggunaan jenis lampu hemat energi.
2) Penggunaan peralatan elektronik yang hemat energi.
3) Melakukan dan melaksanakan pengaturan pola
pemakaian lampu dan peralatan elektronik.
b. Konsumsi Air
Masyarakat anggota kelompok H2M harus
mengupayakan secara kolektif pengurangan
penggunaan konsumsi air hingga mencapai minimal 10%
(sepuluh persen) dari penggunaan konsumsi rata-rata
sebelumnya. Setiap rumah diwajibkan untuk memasang
meteran air untuk memantau dan mengendalikan
penggunaan air dalam setiap bulannya. Pelaksanaan
pengurangan konsumsi air dapat dilakukakan melalui:
1) Penggantian fixture sanitair antara lain penggunaan
kran hemat air, kloset dengan sistem dual flush,
mengganti penggunaan bak mandi dengan shower,
- 87 -
2) Menggunakan peralatan yang hemat konsumsi air,
misalnya penggunaan peralatan rumah tangga hemat
air pada tangki penampungan air dan, penggunaan
mesin cuci hemat air dan otomatis.
3) Pengendalian penggunaan air/seperlunya untuk
keperluan sehari-hari.
c. Pengelolaan Sampah
Masyarakat anggota kelompok H2M harus
mengupayakan secara kolektif pengurangan timbulan
sampah, pengelolaan sampahnya secara mandiri, seperti
melakukan pemilahan sampah dimulai dari lingkungan
rumahnya masing-masing, antara lain dengan
melakukan upaya daur ulang sampah, mengikuti
program bank sampah, mengoptimalkan penggunaan
barang bekas yang dapat digunakan kembali, dan
melakukan pembuatan kompos atau melakukan prinsip
3R (Reduce, Reuse, Recycle).
d. Penggunaan Material
Masyarakat anggota kelompok H2M yang telah
mengikrarkan diri dan bertekad bersama untuk
membangun lingkungan hijau harus berupaya
menggunakan material bahan bangunan lokal dan
material ramah lingkungan.
e. Ruang Terbuka Hijau Pekarangan
Masyarakat yang sudah tergabung di dalam kelompok
H2M harus memanfaatkan seoptimal mungkin setiap
ruang terbuka baik di pekarangan rumahnya masing-
masing maupun ruang terbuka di lingkungan jalan atau
- 88 -
sarana sosial masyarakat yang ada di lingkungannya
baik secara horizontal maupun vertikal.
E. PEMENUHAN PERSYARATAN SECARA BERTAHAP
1. UMUM
Pemenuhan persyaratan bangunan gedung hijau secara
bertahap merupakan upaya untuk menjadikan
penyelenggaraan bangunan gedung hijau yang realistis
berdasarkan potensi dan kendala yang ada. Termasuk
dalam kategori ini adalah fungsi bangunan dengan tingkat
pengenaan disarankan dan sukarela.
2. Pemenuhan Persyaratan Untuk Bangunan Gedung
Sukarela dan H2M
Pemenuhan persyaratan bangunan gedung hijau untuk
hunian hijau masyarakat meliputi konsumsi energi,
konsumsi air, pengelolaan sampah, penggunaan material
dan ruang terbuka hijau pekarangan, antara lain :
a. Pada konsumsi energi dapat dicapai diantaranya dengan
melakukan rekayasa fasade melalui desain dan/atau
penggantian lampu penerangan dengan lampu dari jenis
hemat energi.
b. Pada konsumsi air dapat dicapai dengan mengganti
peralatan saniter yang hemat air.
c. pengolahan sampah dapat dicapai dengan melakukan
pengolahan sampah komunal.
d. Pengolahan sampah dapat dicapai dengan pengolahan
limbah komunal.
e. Pada penggunaan material dapat dicapai dengan
menggunakan bahan bangunan yang mudah didapat.
- 89 -
f. Pada ruang terbuka hijau pekarangan dapat dicapai
dengan menggunakan media pot baik horizontal maupun
vertikal.
3. Pelaksanaan Pada Umumnya
Pemilik bangunan gedung dalam kategori sukarela, dalam
melaksanakan program/kegiatan ubahsuai menjadi
bangunan hijau dapat didampingi secara periodik atau
berkala oleh pemerintah daerah melalui tim pendamping.
Pelaksanaan ubahsuai dari bangunan pada bagian-bagian
bangunan yang tidak memerlukan pembaruan Ijin
mendirikan Bangunan (PIMB) dapat dilakukukan maksimal
3 (tiga) tahun. Perubahan yang menimbulkan perlunya
PIMB tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai
dengan program pemerintah Kabupaten/kota.
4. Pelaksanaan Pentahapan H2M
Masyarakat di dampingi oleh tim pendamping dari
pemerintah secara berkala dalam melaksanakan
pentahapan untuk mencapai RKH2M. Pencapaian RKH2M
dapat dilakukan oleh masyarakat :
a. Dengan diberikan waktu maksimum 3 tahun untuk
bagian-bagian bangunan yang tidak berhubungan
dengan perubahan struktur dan sistem jaringan ME
tertanam yang menyebabkan kewajiban dilakukan PIMB.
b. Perubahan yang berdampak diperlukannya IMB seperti
adanya perubahan yang berdampak terhadap keandalan
bangunan, diberikan waktu paling maksimum 5 tahun.
- 90 -
5. Pelaksanaan Pentahapan Untuk Bangunan yang
Direkomendasikan
Pelaksanaan ubahsuai untuk jenis bangunan dalam
kategori yang di rekomendasikan dilaksanakan secara
mandiri oleh pemilik bangunan gedung untuk mengurangi
konsumsi energi, air dan sumber daya lainnya dari kondisi
awal atau eksisting.
Pemerintah Kabupaten/kota dapat melakukan pemantauan
dan memberikan advis teknis kepada pemilik bangunan
gedung untuk mencapai program/rencana pelaksanaan
ubahsuai sesuai dengan yang di rencanakan. Pelaksanaan
ubahsuai bangunan dapat dilaksanakan maksimum 3
tahun untuk bagian-bagian bangunan yang tidak
memerlukan PIMB, atau 5 tahun untuk yang memerlukan
PIMB.
Pemerintah untuk mendorong pelaksanaan ubahsuai
bangunan ini, wajib menerapkan instenstif dan disinsentif
dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan melalui
peraturan bupati atau walikota untuk mendukung program
bangunan gedung hijau.
6. Rencana Pemenuhan Persyaratan Bangunan Gedung Hijau
Rencana pemenuhan persyaratan bangunan gedung hijau
pada bangunan gedung yang di rekomendasikan maupun
sukarela secara umum berdasarkan atas hasil audit energi
dan air. Pada H2M, RKH2M didasarkan atas audit
sederhana yang didampingi oleh tim pendamping dari
pemerintah Kabupaten/kota.
Hasil perencanaan yang didasarkan dari audit ini
dituangkan dalam suatu borang rencana pelaksanaan
- 91 -
ubahsuai yang akan dilaksanakan secara bertahap. Contoh
format borang tersebut adalah sebagai berikut:
a. Bangunan gedung hunian biasa
1) Bangunan gedung hunian tunggal (rumah tinggal,
villa, rumah taman, rumah deret).
2) Rumah asrama/kos, rumah tamu, hostel atau
sejenisnya kurang dari 300 m2, ditinggali oleh
maksimal 12 orang.
Tabel 9. Pemenuhan Persyaratan BGH secara bertahap pada BG
hunian biasa
No Uraian Tahapan Rencana Capaian Ket
Th
A. Energi .... ....
1. ... ... ...
2. ... ... ...
B Air ... ...
1. ... ... ...
2. ... ... ...
b. Bangunan gedung hunian yang terdiri atas 2 atau lebih
unit hunian, yang masing-masing tempat tinggal
terpisah.
Tabel 10. Pemenuhan Pentahapan BGH pada BG hunian yang terdiri atas 2 atau lebih unit hunian
TAHAPAN PEMENUHAN PENTAHAPAN
OTTV 35 w/m2 PENERAPAN TEKNOLOGI
PEMANFAATAN
- 92 -
c. Bangunan gedung hunian diluar Klas 1 dan 2 (asrama,
rumah tamu, losmen, panti werdha, panti penyandang
disabilitas).
Tabel 11. Pemenuhan Pentahapan BGH pada BG hunian diluar
Klas 1 dan 2
TAHAPAN PEMENUHAN PENTAHAPAN
OTTV 35 w/m2 PENERAPAN TEKNOLOGI
PEMANFAATAN
d. Bangunan gedung hunian campuran (tempat tinggal
yang ada di bangunan Klas 5, 6, 7, 8, 9).
Tabel 12. Pemenuhan Pentahapan BGH pada BG hunian
campuran
TAHAPAN PEMENUHAN PENTAHAPAN
OTTV 35 w/m2 PENERAPAN TEKNOLOGI
PEMANFAATAN
e. Bangunan gedung kantor
Bangunan gedung kantor yang dikenakan pemenuhan
persyaratan secara bertahap adalah bangunan gedung
kantor yang diklasifikasikan sebagai bangunan
sederhana.
- 93 -
Tabel 13. Pemenuhan Pentahapan BGH pada Bangunan Gedung Kantor
TAHAPAN
PEMENUHAN PENTAHAPAN
OTTV 35 w/m2
PENERAPAN TEKNOLOGI
PEMANFAATAN
Bangunan gedung perdagangan. Termasuk ruang
makan, kafe, restoran, bar, toko dan kios sebagai bagian
dari hotel dan motel, tempat potong rambut, salon,
tempat cuci, pasar dan ruang pamer, reparasi.
7. Sasaran Sumber Daya
a. Energi
Efisiensi penggunaan energi ditujukan untuk mencapai
tingkat energi yang optimal sesuai dengan fungsi
bangunan gedung, mengurangi dampak negatif terhadap
lingkungan, serta mengurangi biaya yang terkait
penggunaan energi yang berlebihan.
Efisiensi penggunaan energi diperhitungkan dengan
menerapkan pesyaratan teknis efisiensi penggunaan
energi sesuai dengan pedoman dan standar teknis
terkait, yang diperkirakan mampu mencapai konservasi
energi dengan kisaran 20-25%.
Pemeriksaan dilakukan pada dokumen dan lapangan
yang diuraikan pada modul penilaian kinerja di setiap
tahapannya. Pencapaian konservasi energi dan
tahapannya sesuai dengan rencana yang telah disusun
dan program pemerintah Kabupaten/kota setempat.
- 94 -
b. Air
Efisiensi Penggunaan Air pada bangunan gedung hijau
dimaksudkan untuk mengurangi kebutuhan air bersih
pada bangunan gedung. Diharapkan dengan
menerapkan persyaratan teknis efisiensi penggunaan air
sesuai dengan pedoman dan standar yang ada, dapat
diperoleh konservasi air minimal 10%.
Pemeriksaan dilakukan pada dokumen dan lapangan
yang diuraikan pada modul penilaian kinerja di setiap
tahapannya. Pencapaian efisiensi penggunaan air dan
tahapannya sesuai dengan rencana yang telah disusun
dan program pemerintah Kabupaten/kota setempat.
c. Sumber Daya Lainnya
Pengurangan penggunaan sumber daya lainnya yang
dapat mempengaruhi turunnya daya dukung lingkungan
dilakukan sesuai dengan kebijakan yang disusun oleh
pemerintah Kabupaten/kota setempat dalam
mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
F. CONTOH SURAT PERNYATAAN PEMERIKSAAN BGH
Pemenuhan persyaratan bangunan gedung hijau dilakukan
dengan tertib administrasi. Untuk membantu tertibnya
administrasi berikut contoh dokumen pernyataan yang
diperlukan:
- 95 -
Gambar 1. Contoh Surat Pernyataan Pemeriksaan BGH Baru Sederhana
S U R A T P E R N Y A T A A N P E M E R I K S A A N
BANGUNAN GEDUNG HIJAU BARU SEDERHANA
Nomor Surat Pernyataan : Tanggal :
Pada hari ini,.................. tanggal...............................,
bulan................... tahun......................., yang bertanda tangan di bawah ini:
Penyedia jasa pengawasan
MK
instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung
a. Nama penanggung jawab : b. Nama perusahaan/ instansi teknis* : telah melaksanakan pemeriksaan bangunan gedung hijau pada 1. Bangunan gedung
a. Fungsi utama : b. Fungsi tambahan : c. Jenis bangunan gedung : d. Nama bangunan gedung : e. Nomor pendaftaran BGH :
2. Bangunan gedung
a. Kampung : b. Kelurahan/ desa : c. Kecamatan : d. Kabupaten/ kota : e. Provinsi : f. Alamat lokasi terletak di : g. Koordinat :
3. Permohonan
a. Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi : b. Fungsi tambahan : c. Jenis bangunan gedung : d. Nama bangunan gedung : e. Nomor pendaftaran BGH :
Dengan ini menyatakan bahwa 1. Persyaratan administratif : 2. Persyaratan teknis
a. Fungsi bangunan gedung :
- 96 -
b. Peruntukan : c. Tata bangunan :
sesuai dengan kesimpulan berdasarkan analisi terhadap Daftar Simak Pemeriksaan Bangunan Gedung Hijau terlampir. Surat pernyataan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan oleh pemilik/ pengguna yang mengubah sistem dan/atau spesifikasi teknis atau gangguan penyebab lainnya yang dibuktikan kemudian. Selanjutnya pemilik/ pengguna bangunan dapat mengurus permohonan penerbitan Sertifikat Bangunan Gedung Hijau.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab profesional.
(tempat), ................. 20..
Penyedia Jasa Pengawasan/ MK/ Petugas Pemda*
Selaku Penanggung Jawab
(Tada tangan di atas materai Rp. 6.000,- dan stempel/ cap perusahaan)
.........................................
Disetujui. PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......................
DINAS (instansi teknis pembina penyelenggaraan BG) ................................................ NIP. .........................................
- 97 -
Gambar 2. Contoh Surat Pernyataan Pemeriksaan BGH Baru Tidak Sederhana
S U R A T P E R N Y A T A A N P E M E R I K S A A N BANGUNAN GEDUNG HIJAU BARU TIDAK SEDERHANA
Nomor Surat Pernyataan : Tanggal :
Pada hari ini, ...... tanggal ......., bulan ....... tahun......................., yang bertanda tangan di bawah ini,
Penyedia jasa pengawasan/ MK
a. Nama penanggung jawab : b. Nama perusahaan/ instansi teknis* :
telah melaksanakan pemeriksaan bangunan gedung hijau pada 1. Bangunan gedung
a. Fungsi utama : b. Fungsi tambahan : c. Jenis bangunan gedung : d. Nama bangunan gedung : e. Nomor pendaftaran BGH :
2. Bangunan gedung
a. Kampung : b. Kelurahan/ desa : c. Kecamatan : d. Kabupaten/ kota : e. Provinsi : f. Alamat lokasi terletak di : g. Koordinat :
3. Permohonan
a. Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi :
b. Fungsi tambahan : c. Jenis bangunan gedung :
d. Nama bangunan gedung : e. Nomor pendaftaran BGH :
Dengan ini menyatakan bahwa 1. Persyaratan administratif : 2. Persyaratan teknis
a. Fungsi bangunan gedung : b. Peruntukan : c. Tata bangunan :
- 98 -
sesuai dengan kesimpulan berdasarkan analisis terhadap Daftar Simak Pemeriksaan Bangunan Gedung Hijau terlampir. Surat pernyataan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan oleh pemilik/ pengguna yang mengubah sistem dan/atau spesifikasi teknis atau gangguan penyebab lainnya yang dibuktikan kemudian. Selanjutnya pemilik/ pengguna bangunan dapat mengusrus permohonan penerbitan Serrtifikat Bangunan Gedung Hijau. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung
jawab profesional.
..............,................20...
Penyedia Jasa Pengawasan/MK Selaku Penanggung Jawab
(Tada tangan di atas materai Rp. 6.000,- dan stempel/ cap perusahaan)
.........................................
Disetujui. PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......................
DINAS (instansi teknis pembina penyelenggaraan BG)
................................................ NIP. .........................................
- 99 -
Gambar 3. Contoh Surat Pernyataan Pemeriksaan BGH Telah Dimanfaatkan Sederhana
S U R A T P E R N Y A T A A N P E M E R I K S A A N BANGUNAN GEDUNG HIJAU YANG TELAH DIMANFAATKAN SEDERHANA
Nomor Surat Pernyataan : Tanggal :
Pada hari ini, ...... tanggal .........., bulan.......... tahun .........., yang bertanda tangan di bawah ini,
Penyedia jasa pengawasan
MK
instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung a. Nama penanggung jawab : b. Nama perusahaan/ instansi teknis* :
telah melaksanakan pemeriksaan bangunan gedung hijau pada 1. Bangunan gedung
a. Fungsi utama : b. Fungsi tambahan : c. Jenis bangunan gedung : d. Nama bangunan gedung : e. Nomor pendaftaran BGH :
2. Bangunan gedung
a. Kampung : b. Kelurahan/ desa : c. Kecamatan : d. Kabupaten/ kota : e. Provinsi : f. Alamat lokasi terletak di : g. Koordinat :
3. Permohonan
a. Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi :
b. Fungsi tambahan : c. Jenis bangunan gedung : d. Nama bangunan gedung : e. Nomor pendaftaran BGH :
Dengan ini menyatakan bahwa 1. Persyaratan administratif : 2. Persyaratan teknis
a. Fungsi bangunan gedung : b. Peruntukan : c. Tata bangunan :
- 100 -
sesuai dengan kesimpulan berdasarkan analisi terhadap Daftar Simak Pemeriksaan Bangunan Gedung Hijau terlampir. Surat pernyataan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan oleh pemilik/ pengguna yang mengubah sistem dan/atau spesifikasi teknis atau gangguan penyebab lainnya yang dibuktikan kemudian. Selanjutnya pemilik/ pengguna bangunan dapat mengurus permohonan penerbitan Serrtifikat Bangunan Gedung Hijau. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab
profesional.
............., .............., 20...
Penyedia Jasa Pengawasan/ MK/ Petugas Pemda*
Selaku Penanggung Jawab
(Tada tangan di atas materai Rp. 6.000,- dan stempel/ cap perusahaan)
.........................................
Disetujui. PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......................
DINAS (instansi teknis pembina penyelenggaraan BG) ................................................ NIP. .........................................
- 101 -
Gambar 4. Contoh Surat Pernyataan Pemeriksaan BGH Dimanfaatkan Tidak Sederhana
S U R A T P E R N Y A T A A N P E M E R I K S A A N BANGUNAN GEDUNG HIJAU YANG TELAH DIMANFAATKAN TIDAK SEDERHANA
Nomor Surat Pernyataan : Tanggal :
Pada hari ini, ...... tanggal ......, bulan ....... tahun ............, yang bertanda tangan di bawah ini,
Penyedia jasa pengawasan/ MK
a. Nama penanggung jawab : b. Nama perusahaan/ instansi teknis* :
telah melaksanakan pemeriksaan bangunan gedung hijau pada 1. Bangunan gedung
a. Fungsi utama : b. Fungsi tambahan : c. Jenis bangunan gedung : d. Nama bangunan gedung : e. Nomor pendaftaran BGH :
2. Bangunan gedung
a. Kampung : b. Kelurahan/ desa : c. Kecamatan : d. Kabupaten/ kota : e. Provinsi : f. Alamat lokasi terletak di : g. Koordinat :
3. Permohonan
a. Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi : b. Fungsi tambahan : c. Jenis bangunan gedung :
d. Nama bangunan gedung : e. Nomor pendaftaran BGH :
Dengan ini menyatakan bahwa 1. Persyaratan administratif : 2. Persyaratan teknis
a. Fungsi bangunan gedung : b. Peruntukan : c. Tata bangunan :
- 102 -
sesuai dengan kesimpulan berdasarkan analisis terhadap Daftar Simak Pemeriksaan Bangunan Gedung Hijau terlampir. Surat pernyataan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan oleh pemilik/ pengguna yang mengubah sistem dan/atau spesifikasi teknis atau gangguan penyebab lainnya yang dibuktikan kemudian. Selanjutnya pemilik/ pengguna bangunan dapat mengusrus permohonan penerbitan Serrtifikat Bangunan Gedung Hijau. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab profesional.
...............................20...
Penyedia Jasa Pengawasan/MK/
Selaku Penanggung Jawab
(Tada tangan di atas materai Rp. 6.000,- dan stempel/ cap perusahaan)
.........................................
Disetujui.
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA....................... DINAS (instansi teknis pembina penyelenggaraan BG)
............................................... NIP. .........................................
- 103 -
Gambar 5. Contoh Surat Permohonan Penerbitan/Perpanjangan Sertifikat BGH Sederhana
PERMOHONAN PENERBITAN/PERPANJANGAN SERTIFIKAT BANGUNAN GEDUNG HIJAU SEDERHANA
Kepada Yth ; Gubernur/ Bupati/ Walikota.......................... Di .................................................. Yang bertanda tangan di bawah ini:
Pemohonng
a. Nama pemohon : b. Jabatan Pemohon :
Berdasarkan Surat Pernyataan Pemeriksaan Bangunan Gedung Hijau Nomor: ....................,......... tanggal .........., bulan ....... tahun ,,,,,, dengan ini mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat Bangunan Gedung Hijau Untuk dan atas nama
Pemilik
a. Nama pemilik/ instansi atau perusahaan : b. Alamat kantor : Nomor telepon : Nomor fax : E-mail : c. Penanggung jawab kegiatan :
untuk: 1. Bangunan gedung
a. Fungsi utama : b. Fungsi tambahan : c. Jenis bangunan gedung : d. Nama bangunan gedung : e. Nomor pendaftaran BGH :
2. Bangunan gedung
a. Kampung : b. Kelurahan/ desa : c. Kecamatan : d. Kabupaten/ kota : e. Provinsi : f. Alamat lokasi terletak di : g. Koordinat :
- 104 -
3. Lampiran permohonan Penerbitan Sertifikat Bangunan Gedung Hijau/ Perpanjangan Sertifikat Bangunan Gedung Hijau bangunan gedung ini a. Fotokopi dokumen Izin Mendiirikan Bangunan (IMB)
termasuk lampirannya b. As-built drawings c. Rekomendasi hasil pemeriksaan oleh instansi terkait d. Dokumen Surat Pernyataan Bangunan Gedung Hijau e. Lain-lain
Demikian permohonan Penerbitan Sertifikat Bangunan Gedung Hijau bangunan gedung ini kami ajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan berlaku.
...............................20...
Pemohon
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (jabatan pemohon)
NIP. ......................................... (untuk pemohon dari instansi pemerintah)
Tembusan kepada: 1. Kepala Dinas ......................... (instansi teknis pembina
penyelenggaraan bangunan gedung)
- 105 -
Gambar 6. Contoh Surat Permohonan Penerbitan/Perpanjangan Sertifikat BGH Tidak Sederhana
PERMOHONAN PENERBITAN/PERPANJANGAN SERTIFIKAT BANGUNAN GEDUNG HIJAU TIDAK SEDERHANA
Kepada Yth ; Gubernur/ Bupati/ Walikota.......................... Di .................................................. Yang bertanda tangan di bawah ini:
Pemohon
a. Nama pemohon : b. Jabatan Pemohon :
Berdasarkan Surat Pernyataan Pemeriksaan Bangunan Gedung Hijau Nomor: ...................., tanggal ......., bulan ........ tahun ......., dengan ini mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat Bangunan Gedung Hijau Untuk dan atas nama
Pemilik
a. Nama pemilik/ instansi atau perusahaan : b. Alamat kantor : Nomor telepon : Nomor fax : E-mail : c. Penanggung jawab kegiatan :
untuk: 1. Bangunan gedung
a. Fungsi utama : b. Fungsi tambahan : c. Jenis bangunan gedung : d. Nama bangunan gedung : e. Nomor pendaftaran BGH :
2. Bangunan gedung
a. Kampung : b. Kelurahan/ desa : c. Kecamatan :
d. Kabupaten/ kota : e. Provinsi : f. Alamat lokasi terletak di : g. Koordinat :
- 106 -
3. Lampiran permohonan Penerbitan Sertifikat Bangunan Gedung Hijau/ Perpanjangan Sertifikat Bangunan Gedung Hijau bangunan gedung ini a. Fotokopi dokumen Izin Mendiirikan Bangunan (IMB)
termasuk lampirannya b. As-built drawings c. Rekomendasi hasil pemeriksaan oleh instansi terkait d. Dokumen Surat Pernyataan Bangunan Gedung Hijau e. Lain-lain
Demikian permohonan Penerbitan Sertifikat Bangunan Gedung Hijau bangunan gedung ini kami ajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan berlaku.
...............................20...
Pemohon
........................................ (jabatan pemohon)
NIP. ......................................... (untuk pemohon dari instansi
pemerintah)
Tembusan kepada: 1. Yth. Menteri/ Pimpinan lembaga............................ 2. Gubernur/ Bupati/ Walikota.........................................
DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA,
ttd.
Ir. SRI HARTOYO, Dipl. SE., ME. NIP. 195805311986031002
- 1 -
LAMPIRAN II SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 86/SE/DC/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU
TATA CARA PENILAIAN KINERJA BANGUNAN GEDUNG
HIJAU
A. PENILAIAN KINERJA BANGUNAN GEDUNG HIJAU
1. Umum
Penilaian kinerja bangunan gedung hijau merupakan
kegiatan penilaian terhadap penerapan persyaratan
bangunan gedung hijau pada sebuah bangunan gedung.
Penilaian ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan
dari proses sertifikasi bangunan gedung hijau.
Penilaian kinerja bangunan gedung hijau dilakukan pada
setiap tahapan dari sebuah penyelenggaraan bangunan
gedung hijau mulai dari tahap pemrograman, perencanaan
teknis, pelaksanaan konstruksi, tahap pemanfaatan dan
tahap pembongkaran. Dalam setiap tahapan memiliki
daftar simak yang pemeriksaan dalam bentuk form, yaitu:
a. Penilaian Kinerja Tahap Perencanaan, sebagai alat
untuk menilai rencana teknis bangunan yang telah
memenuhi persyaratan teknis untuk diterbitkan IMB.
b. Penilaian Kinerja Tahap Pelaksanaan Konstruksi,
sebagai alat untuk menilai paska konstruksi terhadap
pernerapan praktik hijau dalam pelaksanaan
konstruksi dari sebuah perencanaan bangunan gedung
hijau sebelum bangunan hijau di manfaatkan.
- 2 -
c. Penilaian Kinerja Tahap Pemanfaatan, sebagai alat
untuk menilai bangunan gedung hijau pada masa
pemanfaatan.
Penilaian Bangunan Gedung Hijau baru adalah gabungan
antara nilai tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan
konstruksi. Penilaian Bangunan Gedung Hijau
Pemanfaatan adalah nilai dari tahap pemanfaatan.
2. Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja bangunan gedung dilakukan secara
mandiri oleh pemilik atau pengelola bangunan gedung
dengan mengikuti salah satu dari 2 (dua) metode berikut:
a. Penilaian Mandiri dengan Pendampingan
Pemilik atau pengelola bangunan gedung dapat
melakukan penilaian secara mandiri didampingi oleh
Tenaga Ahli Bangunan Gedung Hijau atau Tim
Pendamping yang dibentuk oleh pemerintah
kabupaten/kota kecuali DKI Jakarta oleh pemerintah
provinsi. Penilaian mandiri dengan pendampingan
adalah jenis pelaksanaan yang ditujukan untuk fungsi
bangunan dengan tingkat pengenaan sukarela.
Pelaksanaan penilaian mandiri di awali dengan adanya
pelatihan oleh Tenaga Ahli Bangunan Gedung Hijau
atau Tim Pendamping kepada pemilik atau pengelola
bangunan gedung. Hasil penilaian kinerja BGH pada
setiap tahap yang dilakukan oleh masyarakat akan di
periksa dan disetujui oleh Tenaga Ahli Bangunan
Gedung Hijau atau Tim Pendamping sebagai dokumen
- 3 -
pengajuan sertifikat atau pelaporan periodik kinerja
BGH.
b. Verifikasi Independen.
Verifikasi independen adalah jenis pelaksanaan yang
ditujukan untuk fungsi bangunan gedung dengan
tingkat pengenaan wajib dan yang direkomendasikan,
serta sukarela.
Pelaksana kegiatan penilaian ini adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang memiliki
kompetensi dalam penilaian kinerja bangunan gedung
hijau yang buktikan dengan sertifikat.
Penilaian kinerja BGH ini menggunakan borang
penilaian kinerja yang tidak terpisah dari SE tentang
penilaian kinerja bangunan gedung hijau.
Penilaian ini dilakukan pada tahap konstruksi dan
tahap pemanfaatan. Pada bangunan baru dapat
dilakukan oleh pengawas/MK yang memiliki
kompetensi pengawasan, pengkajian teknis, dan
kemampuan dibidang bangunan gedung hijau. Pada
masa pemanfaatan, pelaksanaan pengkajian teknis
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum
yang memiliki kompetensi dalam pengkajian teknis dan
kemampuan di bidang bangunan gedung hijau.
3. Pelaku Penilaian Kinerja
Pelaku dalam pelaksanaan penilaian kinerja bangunan
gedung hijau pada tahap perencanaan dilakukan oleh
TABGH yang akan memeriksa dan menilai rencana teknis
pada saat proses perijinan. Pemerintah membentuk Tim
- 4 -
pendamping dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung
Hijau untuk masyarakat dalam mendukung program H2M
sebagai pendamping masyarakat pada tahap pemrogaman,
Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan
pembongkaran bangunan gedung hijau.
a. Kriteria Tim Ahli Bangunan Gedung Hijau (TABGH)
Dalam melakukan sertifikasi, Pemda dibantu TABGH
yang memiliki kompetensi umum sebagai TABG dan
kompetensi tambahan sebagai berikut :
1) Kompetensi Umum
a) warga negara Indonesia atau warga negara asing
yang sesuai dengan peraturan perundangan;
b) mampu berkomunikasi dengan menggunakan
bahasa Indonesia yang baik dan benar baik lisan
maupun tulisan;
c) mampu menggunakan sistem teknologi informasi;
d) memiliki kemampuan komunikasi dan presentasi;
dan
e) dapat bekerja dengan kelompok.
2) Kompetensi Khusus
a) Personil TABGH harus mempunyai kualifikasi
yang tepat, pelatihan, pengalaman, dan memiliki
pengetahuan yang memuaskan tentang
persyaratan pemeriksaan BGH yang harus
dilakukan. Kualifikasi ini dapat dibuktikan selain
memiliki sertifikat keahlian di bidangnya juga
dengan referensi kerja terkait pemeriksaan
bangunan gedung, perencanaan bangunan
- 5 -
gedung hijau atau sertifikat tanda bukti mengikuti
pelatihan pemeriksaan bangunan gedung hijau.
b) Personil TABGH harus mampu melakukan
penilaian secara profesional terhadap kesesuaian
persyaratan yang ditetapkan dengan
menggunakan hasil pemeriksaan dan pengujian
serta mempunyai kemampuan untuk membuat
laporan.
c) Personil TABGH harus bebas dari tekanan
komersial, finansial, dan tekanan lain yang
mungkin dapat mempengaruhi penilaiannya
d) Personil TABGH harus taat pada kode etik
institusinya dan/atau kode etik profesinya
3) Pendidikan Formal/Profesi
a) Minimum S1 bidang teknik atau bidang lainnya
yang relevan; dan
b) Memiliki sertifikat kompetensi keahlian (SKA)
penilai bangunan gedung bidang sistem
Arsitektur, Sipil, Mekanikal dan Elektrikal atau
bidang lain yang relevan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan.
4) Pengalaman Kerja
Minimum 5 tahun dalam bidang yang terkait
bangunan gedung.
5) Lain-lain
a) Lulus program pelatihan sebagai ahli dalam
bidang bangunan gedung hijau;
b) Tidak cacat di bidang jasa konstruksi;
- 6 -
c) Tidak memiliki konflik kepentingan yang
memungkinkan dapat mempengaruhi penilaian;
dan
d) Penentuan kewenangan dalam pelaksanaan
pemeriksaan bangunan gedung hijau ditentukan
berdasarkan kualifikasi SKA yang dimiliki oleh
tenaga ahli dan dapat dilihat pada bagan alir pada
Lampiran III.
b. Kriteria Pengkaji Teknis Bangunan Gedung Hijau
Pelaksana pengkajian teknis bangunan gedung hijau
sebelum bangunan dimanfaatkan atau pada masa
pemanfaatan dapat dilakukan oleh orang perorangan
dan/atau badan usaha penyedia jasa konstruksi yang
memiliki tenaga ahli dengan persyaratan sebagai
berikut:
1) Umum
a) WNI atau WNA yang sesuai dengan peraturan
perundangan.
b) Mampu berkomunikasi dengan menggunakan
bahasa Indonesia yang baik dan benar baik lisan
maupun tulisan.
c) Menguasai teknologi informasi.
d) Memiliki kemampuan komunikasi dan presentasi,
dan;
e) Dapat bekerja dengan kelompok
2) Pendidikan Formal/Profesi
a) minimum S1 bidang teknik atau bidang lainnya
yang relevan; dan
- 7 -
b) memiliki sertifikat kompetensi keahlian (SKA)
untuk bidang sistem bangunan gedung
(Arsitektur, Sipil, Mekanikal dan Elektrikal) dan
bidang lain yang relevan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan.
3) Pengalaman Kerja
Minimum kumulatif 3 tahun dalam bidang yang
terkait bangunan gedung bidang perencanaan dan
pengawasan.
4) Lain-lain
a) lulus program pelatihan sebagai ahli bidang
bangunan gedung hijau;
b) tidak cacat di bidang jasa konstruksi; dan
c) tidak memiliki konflik kepentingan yang
memungkinkan dapat mempengaruhi penilaian.
c. Kriteria Tenaga Pendamping H2M
Tenaga pendamping perseorangan yang bertugas untuk
mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan
penyelenggaraan H2M yang ditetapkan oleh
Bupati/walikota atau Gubernur untuk provinsi DKI
Jakarta. Tenaga pendamping ini memiliki persyaratan:
1) Umum
a) WNI atau WNA yang memenuhi ketentuan
peraturan perundangan terkait dengan jasa
konstruksi dan ketenaga kerjaan.
b) Mampu berkomunikasi dengan menggunakan
bahasa Indonesia yang baik dan benar baik lisan
maupun tulisan.
c) Mampu menggunakan sistem teknologi informasi.
- 8 -
d) Memiliki kemampuan komunikasi dan presentasi.
e) Memiliki pengalaman dalam hal pemberdayaan
masyakarat, dan;
f) Dapat bekerja dengan kelompok.
2) Pendidikan Formal/Profesi
a) Minimum S1 bidang teknik atau bidang lainnya
yang relevan; dan
b) Memiliki sertifikat kompetensi keahlian (SKA)
untuk bidang sistem bangunan gedung
(Arsitektur, Sipil, Mekanikal dan Elektrikal) dan
bidang lain yang relevan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan.
3) Pengalaman Kerja
Minimum kumulatif 3 tahun dalam bidang yang
terkait bangunan gedung (perencanaan dan
pengawasan) dan 1 tahun dalam bidang
pemberdayaan.
4) Lain-lain
a) Lulus program pelatihan sebagai pengkaji
teknis/ahli pemeriksa bangunan gedung hijau;
b) Tidak cacat di bidang jasa konstruksi; dan
c) Tidak memiliki konflik kepentingan yang
memungkinkan dapat mempengaruhi penilaian.
4. Daftar Simak Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau
Daftar simak yang digunakan untuk pelaksanaan
penilaian kinerja bangunan gedung hijau sebagai berikut:
- 9 -
a. Tahap Perencanaan Teknis
Tabel 1. Daftar Simak Persiapan Penilaian Kinerja Tahap Perencanaan Teknis
NO DESKRIPSI ADA TIDAK ADA
ALAT DAN BAHAN SURVEI
1 Surat pengantar survei
2 Formulir survei
3 Pena
4 Pensil
5 Spidol
6 Kamera
DOKUMEN
1 Dokumen pengajuan Izin Mendirikan Bangunan
2 Gambar Rencana
Tabel 2. Form Penilaian Kinerja Tahap Perencanaan
NO PERSYARATAN POIN KETERANGAN
A PENGELOLAAN TAPAK
1. Orientasi Bangunan
a. Adaptif terhadap pola edar matahari
1
b. Adaptif terhadap tapak dan iklim mikro
1
c. Memaksimalkan penggunaan pencahayaan alami dan meminimalkan rambatan radiasi matahari
2
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 4
2. Pengolahan Tapak termasuk Aksesibilitas/ Sirkulasi
a. Penutup atap dan perkerasan memiliki nilai pantul matahari
minimal 0,3
1
b. Air hujan yang ditangkap pada area tapak dan bangunan minimal 40%
2
c. Nilai jumlah tajuk vegetasi dibanding area tapak minimal 20%
3
d. Vegetasi yang digunakan merupakan budidaya lokal skala provinsi minimal 60%
2
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 8
- 10 -
NO PERSYARATAN POIN KETERANGAN
3. Pengelolaan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
* Untuk lahan bebas limbah, mendapatkan nilai penuh Merencanakan pemulihan pada lahan
terkontaminasi bahan berbahaya 3
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 3
4. Rencana Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat
Isikan data berikut
Luas Area Hijau (m2)
Luas Lahan (m2)
Prosentase luas area hijau
Pilih salah satu
a. Area hijau 10-20% 1
b. Area hijau 20-50% 2
c. Area hijau >50% 3
Tambahan poin
d. Direncanakan area hijau dapat diakses oleh publik
1
e. Direncanakan melakukan penanaman pohon peneduh, peredam suara, penyaring bau, penyaring debu
1
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 5
5. Penyediaan Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian)
a. memiliki pedestrian dengan arah yang mengakses antara luar gedung menuju ke teras gedung atau menerus dalam satu komplek gedung
3
b. Bangunan Gedung memenuhi persyaratan kemudahan terhadap fasilitas dan aksesibilitas
2
c. Memiliki fasilitas pejalan kaki yang
terhubung atau menghubungkan fasilitas publik, misal transportasi umum, jembatan penyebrangan,
ruang publik, dan menuju persil/kavling sekitarnya
1
d. Memiliki fasilitas bagi pengguna sepeda, misal jalur khusus sepeda, tempat parkir sepeda, dan fasilitas shower. (shower disarankan pemenuhannya untuk perkantoran yang mensyaratkan penghuninya
1
- 11 -
NO PERSYARATAN POIN KETERANGAN
menggunakan sepeda)
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 7
6. Pengelolaan Tapak Basemen * bangunan tanpa basemen, mendapatkan
nilai penuh
Isikan data berikut
Luas tapak gedung utama (m2)
Luas Lahan (m2)
Nilai Koefisien Dasar Bangunan (A)
Luas Basemen (m2)
Luas Lahan (m2)
Nilai Koefisien Tapak Basemen (B)
Koefisien tapak basemen tidak melebihimKoefisienmDasarmBangunan
2
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 2
7. Penyediaan Lahan Parkir
Isikan data berikut
Rencana Luas lahan parkir (m2)
Luas Lahan (m2)
Nilai Koefisien Tapak Parkir (C)
Nilai Koefisien Dasar Bangunan (A)
Nilai C <30%
Pilih salah satu
a. Gedung direncanakan memiliki
lahan parkir < 30% dari KDB yang diizinkan
3
b. Gedung direncanakan memiliki
lahan parkir vertikal (di lantai atas) 3
c. Gedung direncanakan memiliki
lahan parkir di basemen maksimal 2 lapis
3
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 3
8. Sistem Pencahayaan Ruang Luar atau Halaman
Fasilitas penerangan direncanakan menggunakan saklar otomatis atau
sensor 3
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 3
9. Pembangunan Bangunan Gedung di atas dan/ atau di Bawah Tanah, Air dan/atau Prasarana/ Sarana Umum
* bangunan yang tidak memiliki
kondisi sebagaimana pada persyaratan, mendapatkan nilai penuh
a. Memaksimalkan penggunaan pencahayaan alami dan penghawaan alami bagi sarana dan prasarana umum yang ada di bawahnya
2
b. Menerapkan prinsip penghematan 2
- 12 -
NO PERSYARATAN POIN KETERANGAN
energi dan air dengan mempertimbangkan persyaratan fungsi bangunan gedung yang ada di bawahnya
c. Menerapkan pengelolaan limbah domestik di luar lokasi BG, yang tidak mencemari lingkungan
2
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 6
B EFISIENSI PENGGUNAAN ENERGI
1. Selubung Bangunan
a. Selubung bangunan memiliki nilai
akumulasi OTTV dan RTTV maksimum 35 Watt/m2
5
b. Nilai perbandingan selubung bangunan transparan dengan selubung bangunan masif (Window to Wall Ratio) kurang dari 30%
4
c. Penggunaan bahan selubung bangunan dapat mendukung efisiensi energi
3
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 12
2. Sistem Ventilasi
Pilih salah satu
a. Ventilasi alami dan/atau mekanis sesuai dengan standar yang berlaku
4
b. Bangunan gedung yang tidak memiliki ventilasi alami, tetap harus memenuhi kebutuhan udara segar
3
c. Sistem ventilasi membantu mengurangi beban pendinginan
3
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 4
3. Sistem Pengkondisian Udara
a. Direncanakan menggunakan AC dengan suhu minimal berkisar 25°C±1°C atau Kelembaban relatif ruangan berkisar 60%±10%
2
b. kW/TR atau COP dari peralatan pengkondisian udara sesuai dengan standard yang berlaku,
5
Apabila bangunan gedung yang tidak merencanakan penggunaan pengondisian
udara, diisi dengan poin penuh
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 7
- 13 -
NO PERSYARATAN POIN KETERANGAN
4. Sistem Pencahayaan
a. Daerah yang mendapatkan cahaya alami memiliki pengelompokan lampu terpisah dengan daerah yang tidak mendapatkan cahaya alami
4
b. Dilengkapi dengan dimmer/sensor
photoelectric 2
c. Pencahayaan buatan memenuhi seluruh persyaratan:
1) Daya maksimum lampu sesuai dengan peraturan
2
2) Luas area maksimum 30 m2 untuk satu sakelar untuk satu macam pekerjaan atau satu kelompok pekerjaan
2
3) Menggunakan sensor/ pengendali pencahayaan dalam fungsi tertentu
2
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 12
5. Sistem Transportasi dalam gedung * bangunan tanpa lift, mendapatkan nilai penuh
a. Perhitungan traffic analysis lift sesuai standard yang berlaku
1
b. Menggunakan sistem transportasi vertikal yang memiliki fitur hemat energi
1
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 2
6. Sistem Kelistrikan
Pilih salah satu
a. Gedung direncanakan hanya memiliki satu alat ukur kWh meter
1 * bangunan dengan kompleksitas rendah yang memiliki inovasi dalam
pengukuran penggunaan energi, dapat meraih poin maksimum
b. Bangunan gedung direncanakan memiliki pengelompokan beban listrik dan masing-masing memiliki kWh meter, serta tersedia submeter
energi listrik untuk sumber daya utama lebih besar dari 100kVa
2
c. Dilakukan simulasi sistem mekanikal elektrikal bangunan atau Building Management System (BMS)
3
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 3
C EFISIENSI PENGGUNAAN AIR
1. Sumber Air
a. Air PDAM 1
- 14 -
NO PERSYARATAN POIN KETERANGAN
b. Air permukaan yang diolah 3
c. Air hujan yang diolah 3
d. Air daur ulang misal dari wudlu 3
e. Air kondensasi AC 2
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 12
2. Pemakaian Air
a. Direncanakan meter air dipasang di setiap sistem keluaran air PDAM
2
b. Direncanakan meter air dipasang di setiap sistem keluaran air tanah
3
c. Direncanakan meter dipasang di setiap sistem sumber air daur
ulang danmlebih darim10%mdigunakan
3
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 8
3. Penggunaan Peralatan Saniter Hemat Air (Water Fixture)
Jumlah Penggunaan
WC flush valve (hemat: 4L/flush)
WC flush tank (hemat: 4L/flush)
Urinal Flash Valve/ peturasan (hemat: 4L/flush)
Keran Wastafel (hemat 9L/menit)
Keran Tembok (hemat 8L/menit)
Shower (hemat 9L/menit)
*diuji dalam tekanan 0,7 bar
Jumlah total fixture hemat air yang
digunakan (1)
Jumlahmtotalmfixturemyangmdigunakanm(2)
Prosentase fixture hemat air terhadap total fixture air (1:2)
Pilih salah satu
a. Direncanakan gedung menggunakan minimal 25% produk fixture hemat air dari total rencana pengadaan produk
fixture
3
b. minimal 50% dari total pengadaan produk fixture
4
c. minimal 75% dari total pengadaan produk fixture
5
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 5
D KUALITAS UDARA DALAM RUANG
1. Pelarangan Merokok
a. Komitmen untuk menjadi gedung bebas asap rokok
2
- 15 -
NO PERSYARATAN POIN KETERANGAN
b. Memiliki rambu dan peringatan larangan merokok di seluruh bagian gedung
3
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 5
2. Pengendalian CO2 dan CO
a. Direncanakan memiliki sistem ventilasi yang memperhitungkan kandungan CO2 dalam ruangan
3
b. Ruangan dalam bangunan gedung yang memiliki resiko akumulasi konsentrasi CO dan/atau CO2 direncanakan memiliki alat monitor
CO dan/atau CO2
3
c. Ruangan dalam bangunan gedung yang memiliki resiko akumulasi konsentrasi CO dan/atau CO2 direncanakan memiliki alarm jika ambang CO dan/atau CO2 melewati ambang batas
3
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 9
3. Pengendalian penggunaan bahan pembeku (refrigerant)
a. Jika bangunan gedung direncanakan tidak menggunakan alat pendingin
5
b. Pada bangunan gedung yang direncanakan menggunakan alat pendingin:
1) Direncanakan tidak menggunakan bahan CFC (bahan berbahaya)
3
2) Direncanakan menggunakan alat pendingin dengan nilai Global Warming Potential (GWP) rendah
2
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 5
E MATERIAL RAMAH LINGKUNGAN
1. Pengendalian Penggunaan Material Berbahaya
Material Penutup Atap Dominan
a. Penutup atap tidak direncanakan menggunakan asbestos
1
Material Cat
b. dalam RKS direncanakan menggunakan material cat sesuai
2
- 16 -
NO PERSYARATAN POIN KETERANGAN
ketentuan tidak mengandung zat pencemar berbahaya
Material Kayu/ Bambu/ Material Terbarukan
c. jika rencana penggunaan kayu/bambu/material terbarukan
tidak terdapat perekat dan/atau pelapis dengan zat pencemar berbahaya
2
Material Logam
d. material logam menggunakan pelapis cat tahan karat yang tidak
mengandung zat pencemar berbahaya
2
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 7
2. Penggunaan Material Bersertifikat Ramah Lingkungan (Eco Labelling)
Material Struktur-Beton-Pasir dan Kerikil
a. material beton menggunakan pasir dan kerikil berasal dari sumber lokal, dengan jarak maksimum 1000 km dari lokasi proyek
2
Material Struktur-Beton-Semen
b. material beton penggunaan semen terdapat ketentuan rencana menggunakan semen dari pabrik yang menerapkan sistem manajemen lingkungan
2
Material Penutup Dinding
c. material penutup dinding terdapat ketentuan harus berasal dari sumber lokal, maksimum 1000 km dari lokasi proyek
2
Material Kayu/ Bambu/ Material Terbarukan
d. rencana penggunaan kayu/bambu/material terbarukan memiliki ketentuan legal, dan/atau menggunakan kayu daur ulang
2
Material Cat
e. dalam RKS direncanakan menggunakan material cat dengan ketentuan memilih dari pabrik yang menerapkan sistem manajemen lingkungan.
2
- 17 -
NO PERSYARATAN POIN KETERANGAN
Material Penutup Atap
f. penutup atap direncanakan menggunakan material yang ramah lingkungan, yaitu tidak menggunakan asbes dan/atau memiliki ekolabel
1
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 11
F PENGELOLAAN SAMPAH
1. Penerapan Prinsip 3R (reduce, reuse, recycle)
Pengelolaan gedung direncanakan
berkomitmen untuk melakukan pembelian bahan atau barang yang tidak mengandung bahan berbahaya,
tidak merusak lingkungan, tidak memerlukan distribusi panjang, tidak menimbulkan sampah
3
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 3
2. Penerapan Sistem Penanganan Sampah
a. Rencana penyediaan fasilitas pemilahan sampah sesuai dengan kelompoknya
1
b. Rencana membangun TPS di lingkungan bangunan gedung serta melakukan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS secara terjadwal
1
c. Rencana usaha pengurangan dan penggunaan kembali kantong plastik dan kertas,
1
Tambahan poin:
d. Merencanakan fasilitas pengelolaan sampah organik, dan memberi nilai
tambah dari sampah dan/atau fasilitas pemadatan sampah non organik pada gedung.
2
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 5
3. Penerapan Sistem Pencatatan Timbulan Sampah
a. Merencanakan pembukuan retribusi sampah bulanan yang disertai dengan adanya catatan tanggal pengambilan sampah.
1
- 18 -
NO PERSYARATAN POIN KETERANGAN
b. Merencanakan pencatatan berat/volume timbulan sampah
1
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 2
G PENGELOLAAN AIR LIMBAH
1. Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah Cair Sebelum Dibuang ke Saluran Pembuangan Kota
* jika kota tidak memiliki jaringan air limbah, maka mendapatkan poin penuh
a. terhubung dengan pelayanan sistem jaringan air limbah
3
b. menggunakan pengolahan air
limbah 3
c. hasil olahan memenuhi baku mutu 3
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 9
2. Daur ulang air yang berasal dari limbah cair (grey water)
a. menggunakan air hasil daur ulang yang memenuhi kualitas air bersih dan air yang dibuang ke saluran kota harus memenuhi persyaratan
2
b. menggunakan air hasil daur ulang untuk lebih dari satu fungsi
3
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 5
TOTAL POIN TAHAP PERENCANAAN 167
b. Tahap Pelaksanaan Konstruksi
Tabel 3. Daftar Simak Persiapan Penilaian Kinerja Tahap Pelaksanaan Konstruksi
NO DESKRIPSI ADA TIDAK ADA
ALAT DAN BAHAN SURVEY
1 Surat pengantar survei
2 Formulir survei
3 Kertas
4 Pena
5 Pensil
6 Spidol
7 Kapur
- 19 -
NO DESKRIPSI ADA TIDAK ADA
8 Kamera
9 Meteran
10 Photometer
11 Thermometer (hobo)
12 Sound Level Meter
DOKUMEN
1 Dokumen Izin Mendirikan Bangunan
2 Gambar Rencana
3 Dokumen Rencana Kerja dan Syarat
4 Dokumen Pelaksanaan
5 Dokumen Kontrak
6 Jadwal pekerjaan
7 Kurva S
8 Data pemakaian listrik
9 Data retribusi sampah/ timbulan sampah
10 Data pemakaian air
11 Data pemeriksaan air limbah
12 Dokumen pengukuran kualitas udara
13 Dokumen pemeriksaan kebisingan
Tabel 4. Form Penilaian Kinerja Tahap Pelaksanaan Konstruksi
NO PERSYARATAN POIN KETERANGAN
A PROSES KONSTRUKSI HIJAU
1. Metode Pelaksanaan Konstruksi Hijau
a. memiliki jadwal pelaksanaan konstruksi
1
b. melakukan evaluasi kinerja secara berkala
1
c. melakukan perbaikan atas dasar hasil evaluasi
1
d. memiliki bukti yang menunjukkan inovasi-inovasi dalam proses konstruksi
1
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 4
- 20 -
NO PERSYARATAN POIN KETERANGAN
2. Pengoptimalan Penggunaan Peralatan
a. memiliki jadwal, operasi alat-alat berat
1
b. seluruh alat berat memiliki jadwal pemeliharaan
1
c. seluruh alat berat memiliki izin kelaikan fungsi
1
d. seluruh operator alat berat memiliki sertifikat/ijin
1
e. berhasil meminimalkan waktu jeda operasional alat berat
1
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 5
3. Penerapan Manajemen Pengelolaan Limbah Konstruksi
a. melakukan optimasi dalam pemakaian material sehingga menciptakan pengurangan timbulan sampah konstruksi
3
b. memiliki area pemilahan dan pengumpulan sampah konstruksi
3
c. memiliki tempat penyimpanan material yang aman sehingga
yang dapat meningkatkan usia material
2
d. terdapat laporan pendaurulangan sampah konstruksi
5
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 13
4. Penerapan Konservasi Air pada Pelaksanaan Konstruksi
a. Pengelolaan Air Hujan
1) Memiliki sumur resapan 2
2) Memiliki kolam
penampungan air hujan 2
3) Memiliki kolam penampungan air hujan dengan kapasitas yang besar
3
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 7
b. Pemanfaatan Air Hujan
1) air hujan dimanfaatkan sebagai sumber air bersih untuk konstruksi
2
- 21 -
NO PERSYARATAN POIN KETERANGAN
2) memiliki sistem penahan air permukaan sehingga memiliki waktu yang cukup untuk dapat diresapkan ke tanah
3
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 5
c. Dewatering
proyek tidak melakukan kegiatan dewatering, diisi dengan nilai penuh
1) proyek konstruksi melakukan proses dewatering yang telah
memiliki ijin
1
2) proyek konstruksi melakukan proses dewatering memiliki skenario proses dewatering
1
3) proyek konstruksi melakukan
proses dewatering memiliki sumur pantau
1
4) proyek konstruksi melakukan proses dewatering melakukan pengamatan penurunan muka tanah di sekitar lokasi konstruksi
1
5) proyek konstruksi yang mengolah air dewatering
1
6) proyek memanfaatkan air dewatering sebagai sumber air untuk konstruksi
3
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 8
5. Penerapan Konservasi Energi pada Pelaksanaan Konstruksi
a. Manajemen Energi saat
Konstruksi
1) Memiliki rencana
penggunaan energi saat konstruksi
1
2) memiliki SOP manajemen sesuai dengan ketentuan diatas
2
3) melaksanakan SOP, dibuktikan dengan hasil penggunaan energi sesuai dengan rencana
2
- 22 -
NO PERSYARATAN POIN KETERANGAN
4) melakukan manajemen energi pada pelaksanaan konstruksi
2
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 7
b. Sistem Kelistrikan saat
Konstruksi
1) menggunakan peralatan yang telah lulus uji emisi (jika menggunakan genset)
1
2) memasang KWh meter pada panel induk dan panel distribusi
2
3) dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala beserta langkah langkah perbaikan
2
4) tata cara, persyaratan, dan detail penerapan konservasi energi pada pelaksanaan
konstruksi sesuai dengan ketentuan teknis
2
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 7
B PRAKTIK PERILAKU HIJAU
1. Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)
Melakukan usaha pencegahan kecelakaan kerja konstruksi
a. Memiliki metode pengingatan K3L melalui suara secara berkala
1
b. Menjelaskan tentang ketentuan baju dan peralatan pengaman, disertai dengan bukti foto
pelaksanaan di lapangan
1
c. dalam dokumen rencana K3
memiliki SOP untuk setiap jenis pekerjaan
1
d. terdapat rambu-rambu K3 di proyek kontruksi
1
e. terdapat induksi kepada pekerja konstruksi baru
1
f. Melakukan usaha pencegahan timbulnya penyakit akibat kerja konstruksi
2
- 23 -
NO PERSYARATAN POIN KETERANGAN
Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman
g. Memberikan mess pekerja yang bersih dan layak huni, maka mendapatkan nilai
1
h. Menyediakan toilet yang layak
pakai 1
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 9
2. Penerapan Perilaku Ramah Lingkungan
a. Aktivitas konstruksi memperhitungkan potensi
dampak negatif terhadap lingkungan
3
b. melakukan kegiatan
penghematan energi 3
c. melakukan kegiatan konservasi air
3
d. melakukan kegiatan penghematan sumber daya
3
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 12
C RANTAI PASOK HIJAU
1. Penggunaan Material Konstruksi
a. dalam proses konstruksi menggunakan material yang bahan baku berasal dari Indonesia
3
b. dalam proses konstruksi menggunakan material yang ramah lingkungan
3
c. rencana pengiriman dan pemanfaatan material dilakukan dengan tepat sesuai dengan kriteria diatas
1
d. rencana penggunaan alat berat dilakukan dengan tepat
1
e. material yang digunakan memiliki sedikit kemasaan pembungkus
2
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 10
2. Pemilihan Pemasok dan/atau Sub Kontraktor
a. pemasok material dan/atau alat yang beralamat dekat dengan lokasi proyek
4
- 24 -
NO PERSYARATAN POIN KETERANGAN
b. pemasok material dan/atau alat yang produknya buatan Indonesia
5
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 9
3. Konservasi Energi
a. pernah melakukan dan memiliki laporan audit energi dari peralatan
2
b. memiliki aturan mengenai konservasi energi
1
c. alat berat yang digunakan pada proses konstruksi hemat
energi
1
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 4
TOTAL POIN TAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI
100
c. Tahap Pemanfaatan
Tabel 5. Daftar Simak Persiapan Penilaian Kinerja Tahap Pemanfaatan
NO DESKRIPSI ADA TIDAK ADA
ALAT DAN BAHAN SURVEY
1 Surat pengantar survei
2 Formulir survei
3 Kertas
4 Pena
5 Pensil
6 Spidol
7 Kapur
8 Kamera
9 Meteran
10 Photometer
11 Thermometer (hobo)
12 Sound Level Meter
DOKUMEN
1 Dokumen Izin Mendirikan Bangunan
2 Gambar Rencana
3 Dokumen Rencana Kerja dan Syarat
4 Dokumen Pelaksanaan
5 Dokumen Kontrak
6 Jadwal pekerjaan
- 25 -
NO DESKRIPSI ADA TIDAK ADA
7 Kurva S
8 Data pemakaian listrik
9 Data retribusi sampah/ timbulan sampah
10 Data pemakaian air
11 Data pemeriksaan air limbah
12 Dokumen pengukuran kualitas udara
Tabel 6. Form Penilaian Kinerja Tahap Pemanfaatan
NO PERSYARATAN POIN KETERANGAN
A ORGANISASI DAN TATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG HIJAU
1. Kebijakan Pelestarian Lingkungan
a. Memiliki dokumen kebijakan pengelolaan bangunan yang ramah lingkungan
2
b. Memiliki dokumen tentang upaya-upaya penghematan air
1
c. Memiliki dokumen tentang upaya-upaya penghematan energi
1
d. Memiliki dokumen tentang upaya-upaya perbaikan lingkungan
1
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 5
2. Inovasi dalam pemeliharaan gedung
a. Terdapat inovasi dalam pemeliharaan gedung yang memberikan penghematan air
3
b. Terdapat inovasi dalam pemeliharaan gedung yang memberikan penghematan energi
3
c. Terdapat inovasi dalam pemeliharaan gedung yang memberikan penghematan biaya
3
d. Memiliki bukti dokumentasi keberhasilan inovasi yang dilakukan
3
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 12
B STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PEMANFAATAN
1. Evaluasi Pasca Penghunian
a. Evaluasi konsumsi listrik 1
b. Evaluasi konsumsi air 1
c. Evaluasi konsumsi pencahayaan 1
d. Evaluasi suhu ruangan 1
- 26 -
NO PERSYARATAN POIN KETERANGAN
e. Evaluasi kualitas udara 1
f. Evaluasi keamanan 1
g. Evaluasi sirkulasi dalam bangunan 1
h. Evaluasi kesesuaian dengan fungsi 1
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 8
2. Menindaklanjuti hasil evaluasi
a. Melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi
3
b. Perbaikan untuk lebih meningkatkan kepuasan penggunan bangunan
5
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 8
3. Kesesuaian Target Kinerja
A. PENGELOLAAN TAPAK
1. Orientasi Bangunan Gedung
a. Adaptif terhadap pola edar
matahari 1
b. Adaptif terhadap tapak dan iklim mikro
1
c. Memaksimalkan penggunaan pencahayaan alami dan meminimalkan rambatan radiasi matahari
2
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 4
2. Pengolahan Tapak termasuk
Aksesibilitas/ Sirkulasi
a. Penutup atap dan perkerasan memiliki nilai pantul matahari minimal 0,3
1
b. Air hujan yang ditangkap pada area tapak dan bangunan minimal 40%.
2
c. Nilai jumlah tajuk vegetasi dibanding area tapak minimal 20%
3
d. Vegetasi yang digunakan merupakan budidaya lokal skala
provinsi minimal 60%
2
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 8
3. Pengelolaan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
* Untuk lahan bebas limbah, mendapatkan nilai penuh Merencanakan pemulihan pada
lahan terkontaminasi bahan berbahaya
3
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 3
- 27 -
NO PERSYARATAN POIN KETERANGAN
4. Rencana Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat
Isikan data berikut
Luas Area Hijau (m2)
Luas Lahan (m2)
Prosentase luas area hijau
Pilih salah satu
a. Area hijau 10-20% 1
b. Area hijau 20-50% 2
c. Area hijau >50% 3
Tambahan poin
d. Direncanakan area hijau dapat
diakses oleh publik 1
e. Direncanakan melakukan penanaman pohon peneduh, peredam suara, penyaring bau, penyaring debu
1
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 5
5. Penyediaan Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian)
a. Bangunan gedung memiliki pedestrian dengan arah yang mengakses antara luar gedung menuju ke teras gedung atau menerus dalam satu komplek gedung;
3
b. Bangunan Gedung memenuhi persyaratan kemudahan terhadap fasilitas dan
aksesibilitas;
2
c. Bangunan gedung memiliki jalur pedestrian yang terhubung atau menghubungkan fasilitas publik, misal transportasi umum, jembatan penyebrangan, ruang
publik, dan menuju persil/kavling sekitarnya.
1
d. Bangunan Gedung Memiliki fasilitas bagi pengguna sepeda, misal jalur khusus sepeda, tempat parkir sepeda, dan fasilitas shower.
1
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 7
6. Pengelolaan Tapak Basemen
Isikan data berikut
Luas tapak gedung utama (m2)
- 28 -
NO PERSYARATAN POIN KETERANGAN
Luas Lahan (m2)
Nilai Koefisien Dasar Bangunan (A)
Luas Basemen (m2)
Luas Lahan (m2)
Nilai Koefisien Tapak Basemen (B)
Koefisien tapak basemen tidak melebihi Koefisien Dasar Bangunan
2 * bangunan tanpa basemen, mendapatkan nilai penuh TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 2
7. Penyediaan Lahan Parkir
Isikan data berikut
Rencana Luas lahan parkir (m2)
Luas Lahan (m2)
Nilai Koefisien Tapak Parkir (C)
Nilai Koefisien Dasar Bangunan (A)
Nilai C <30%
Pilih salah satu
a. Gedung direncanakan memiliki lahan parkir < 30%
3
b. Gedung direncanakan memiliki lahan parkir vertikal (di lantai
atas)
3
c. Gedung direncanakan memiliki lahan parkir di basemen maksimal 2 lapis
3
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 3
8. Sistem Pencahayaan Ruang Luar atau Halaman
Fasilitas penerangan direncanakan menggunakan saklar otomatis atau
sensor 3
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 3
9. Pembangunan Bangunan Gedung di atas dan/ atau di Bawah Tanah, Air dan/atau Prasarana/ Sarana Umum
* bangunan yang tidak memiliki kondisi sebagaimana pada persyaratan, mendapatkan nilai penuh
a. Memaksimalkan penggunaan pencahayaan alami dan penghawaan alami bagi sarana dan prasarana umum yang ada di bawahnya
2
b. Menerapkan prinsip penghematan energi dan air
2
- 29 -
NO PERSYARATAN POIN KETERANGAN
dengan mempertimbangkan persyaratan fungsi bangunan gedung yang ada di bawahnya
c. Menerapkan pengelolaan limbah domestik di luar lokasi BG yang tidak mencemari lingkungan
2
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 6
B. EFISIENSI PENGGUNAAN ENERGI
1. Selubung Bangunan
a. Selubung bangunan memiliki nilai akumulasi OTTV dan RTTV
maksimum 35 Watt/m2
5
b. Nilai perbandingan selubung bangunan transparan dengan selubung bangunan masif (Window to Wall Ratio) kurang dari 30%
4
c. Penggunaan bahan selubung bangunan dapat mendukung efisiensi energi
3
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 12
2. Sistem Ventilasi
Pilih salah satu
a. Ventilasi alami dan/atau mekanis sesuai dengan standar yang berlaku
4
b. Tidak memiliki ventilasi alami, maka harus tetap memnuhi kebutuhannkebutuhan udara segar
3
c. Sistem ventilasi membantu penguranganmbebanmpendinginan
3
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 4
3. Sistem Pengkondisian Udara
a. Direncanakan menggunakan AC dengan suhu minimal berkisar 25°C±1°C atau Kelembaban relatifmruanganmberkisarm60%±10%
2
b. kW/TR atau COP dari peralatan pengkondisian udara sesuai dengan standard yang berlaku,
5
Apabila bangunan gedung yang tidak merencanakan penggunaan pengondisian
udara, diisi dengan poin penuh
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 7
- 30 -
NO PERSYARATAN POIN KETERANGAN
4. Sistem Pencahayaan
a. Daerah yang mendapatkan cahaya alami memiliki pengelompokan lampu terpisah dengan daerah yang tidak mendapatkan cahaya alami
4
b. Dilengkapi dengan dimmer/sensor photoelectric
2
c. Pencahayaan buatan memenuhi seluruh persyaratan:
a. Daya maksimum lampu sesuai dengan peraturan
2
b. Luas area maksimum 30 m2 untuk satu sakelar untuk satu macam pekerjaan atau satu kelompok pekerjaan
2
c. Menggunakan sensor/ pengendali pencahayaan dalam fungsi tertentu
2
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 12
5. Sistem Transportasi dalam gedung
* bangunan tanpa lift, mendapatkan nilai penuh
a. Perhitungan traffic analysis lift sesuai standard yang berlaku
1
b. Menggunakan sistem transportasi vertikal yang memiliki fitur hemat energi
1
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 2
6. Sistem Kelistrikan
Pilih salah satu
a. Setiap kelompok beban listrik dalam satu sistem utilitas terpasang satu kWh meter.
1 * bangunan dengan kompleksitas rendah yang memiliki inovasi
dalam pengukuran penggunaan energi, dapat meraih poin maksimum
b. Bangunan gedung memiliki pengelompokan beban listrik
dan masing-masing memiliki kWh meter, serta tersedia submeter energi listrik untuk sumber daya utama lebih besar dari 100kVa
2
c. Dilakukan simulasi sistem mekanikal elektrikal bangunan atau Building Management System (BMS)
3
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 3
- 31 -
NO PERSYARATAN POIN KETERANGAN
C. EFISIENSI PENGGUNAAN AIR
1. Sumber Air
a. Air PDAM 1
b. Air permukaan yang diolah 3
c. Air hujan yang diolah 3
d. Air daur ulang misal dari wudlu 3
e. Air kondensasi AC 2
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 12
2. Pemakaian Air
a. Direncanakan meter air dipasang di setiap sistem keluaran air PDAM
2
b. Direncanakan meter air dipasang di setiap sistem keluaran air tanah
3
c. Direncanakan meter dipasang di setiap sistem sumber air daur ulang dan lebih dari 10% digunakan.
3
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 8
3. Penggunaan Peralatan Saniter Hemat Air (Water Fixture)
Jumlah Penggunaan
WC flush valve (hemat: 4L/flush)
WC flush tank (hemat: 4L/flush)
Urinal Flash Valve/ peturasan (hemat: 4L/flush)
Keran Wastafel (hemat 9L/menit)
Keran Tembok (hemat 8L/menit)
Shower (hemat 9L/menit)
*diuji dalam tekanan 0,7 bar
Jumlah total fixture hemat air yang digunakan (1)
Jumlah total fixture yang digunakan (2)
Prosentase fixture hemat air terhadap total fixture air (1:2)
Pilih salah satu
a. Direncanakan gedung menggunakan minimal 25%
produk fixture hemat air dari total rencana pengadaan produk
fixture
3
b. minimal 50% dari total pengadaan produk fixture
4
- 32 -
NO PERSYARATAN POIN KETERANGAN
c. minimal 75% dari total pengadaan produk fixture
5
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 5
D. KUALITAS UDARA DALAM RUANG
1. Pelarangan Merokok
a. Komitmen untuk menjadi gedung bebas asap rokok
2
b. Memiliki rambu dan peringatan larangan merokok di seluruh bagian gedung
3
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 5
2. Pengendalian CO2 dan CO
a. Direncanakan memiliki sistem ventilasi yang memperhitungkan kandungan CO2 dalam ruangan;
3
b. Ruangan dalam bangunan gedung yang memiliki resiko akumulasi konsentrasi CO dan/atau CO2 direncanakan memiliki alat monitor CO
dan/atau CO2; dan
3
c. Ruangan dalam bangunan gedung yang memiliki resiko akumulasi konsentrasi CO dan/atau CO2 direncanakan memiliki alarm jika ambang CO dan/atau CO2 melewati ambang batas.
3
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 9
3. Pengendalian penggunaan bahan pembeku (refrigerant)
a. Jika gedung direncanakan tidak menggunakan alat pendingin
5
Jika gedung direncanakan menggunakan alat pendingin
b. Direncanakan tidak menggunakan bahan CFC (bahan berbahaya)
3
c. Direncanakan menggunakan alat pendingin dengan nilai Global Warming Potential (GWP)
rendah
2
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 5
- 33 -
NO PERSYARATAN POIN KETERANGAN
E. MATERIAL RAMAH LINGKUNGAN
1. Pengendalian Penggunaan Material Berbahaya
Material Penutup Atap Dominan
a. Penutup atap tidak direncanakan menggunakan asbestos
1
Material Cat
b. dalam RKS direncanakan menggunakan material cat sesuai ketentuan tidak mengandung zat pencemar
berbahaya
2
Material Kayu/ Bambu/ Material Terbarukan
c. jika rencana penggunaan kayu/bambu/material terbarukan tidak terdapat perekat dan/atau pelapis dengan zat pencemar berbahaya
2
Material Logam
d. material logam menggunakan pelapis cat tahan karat yang tidak mengandung zat pencemar berbahaya
2
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 7
2. Penggunaan Material Bersertifikat Ramah Lingkungan (Eco Labelling)
Material Struktur-Beton-Pasir dan Kerikil
a. material beton menggunakan pasir dan kerikil berasal dari sumber lokal, maksimum berjarak 1000 km dari lokasi
proyek
2
Material Struktur-Beton-Semen
b. material beton penggunaan semen menggunakan semen dari pabrik yang menerapkan sistem manajemen lingkungan
2
Material Penutup Dinding
c. material penutup dinding berasal dari sumber lokal, maksimum 1000 km dari lokasi proyek
2
- 34 -
NO PERSYARATAN POIN KETERANGAN
Material Kayu/ Bambu/ Material Terbarukan
d. rencana penggunaan kayu/bambu/material terbarukan memiliki ketentuan legal, dan/atau menggunakan kayu daur ulang
2
Material Cat
e. dalam RKS direncanakan menggunakan material cat dengan ketentuan memilih dari pabrik yang menerapkan sistem
manajemen lingkungan.
2
Material Penutup Atap
f. penutup direncanakan menggunakan material yang ramah lingkungan, yaitu tidak menggunakan asbes dan/atau memiliki ekolabel
1
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 11
F. PENGELOLAAN SAMPAH
1. Penerapan Prinsip 3R (reduce, reuse, recycle)
Pengelolaan gedung melaksanakan berkomitmen untuk melakukan pembelian bahan atau barang yang tidak mengandung bahan berbahaya, tidak merusak lingkungan, tidak memerlukan distribusi panjang, tidak menimbulkan sampah
3
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 3
2. Penerapan Sistem Penanganan
Sampah
a. Melaksanakan penyediaan
fasilitas pemilahan sampah sesuai dengan kelompoknya
1
b. Melaksanakan pembangunan TPS di lingkungan bangunan
gedung serta melakukan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS secara terjadwal
1
- 35 -
NO PERSYARATAN POIN KETERANGAN
c. Melaksanakan usaha
pengurangan dan penggunaan kembali kantong plastik dan kertas
1
Tambahan poin:
d. Melaksanakan pengelolaan
sampah organik, dan memberi nilai tambah dari sampah dan/atau melakukan pemadatan sampah non organik pada gedung.
2
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 5
3. Penerapan Sistem Pencatatan Timbulan Sampah
a. Melaksanakan pembukuan retribusi sampah bulanan disertai dengan adanya catatan tanggal pengambilan sampah.
1
b. Merencanakan pencatatan berat/volume timbulan sampah
1
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 2
G. PENGELOLAAN AIR LIMBAH
1. Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah Cair Sebelum Dibuang ke Saluran Pembuangan Kota
* jika kota tidak memiliki jaringan air limbah, maka mendapatkan poin penuh
a. terhubung dengan pelayanan sistem jaringan air limbah
3
b. menggunakan pengolahan air limbah
3
c. hasil olahan memenuhi baku mutu
3
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 9
2. Daur ulang air yang berasal dari
limbah cair (grey water)
a. menggunakan air hasil daur ulang
2
b. menggunakan air hasil daur ulang untuk lebih dari satu fungsi
3
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 5
- 36 -
NO PERSYARATAN POIN KETERANGAN
C PANDUAN PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU UNTUK PENGHUNI/PENGGUNA
a. Terdapat program kegiatan pendidikan kepada penghuni gedung tentang operasional gedung
2
b. Terdapat papan informasi tentang kehijauan gedung
2
c. Terdapat himbauan-himbauan untuk berlaku ramah lingkungan
1
TOTAL POIN YANG DAPAT DICAPAI 5
TOTAL POIN TAHAP PEMANFAATAN 205
B. TATA CARA PEMERIKSAAN KINERJA BANGUNAN GEDUNG
HIJAU
1. Umum
Panduan Pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja
bangunan gedung untuk setiap tahapan penyelenggaraan
bangunan gedung hijau terbagi kedalam 4 (empat) modul
pemeriksaan kinerja bangunan gedung hijau untuk setiap
tahapannya.
2. Pemeriksaan Kinerja Tahap Perencanaan Teknis
a. Pendahuluan
Modul Penilaian kinerja tahap perencanaan ini adalah
panduan tata cara penilaian kinerja yang diperlukan
pada saat menggunakan daftar simak penilaian kinerja
Bangunan Gedung Hijau (BGH) pada tahap
perencanaan.
Pada modul ini akan dijelaskan proses penilaian kinerja
bangunan gedung hijau, dimulai dengan menjelaskan
persyaratan, aspek-aspek yang perlu diperiksa, dan
- 37 -
pemberian nilai untuk tiap aspek yang memenuhi
persyaratan bangunan gedung hijau.
b. Bagan Alir Pemeriksaan Tahap Perencanaan Teknis
Pada tahap perencanaan, pemeriksaan dilakukan
dengan cara memeriksa dokumen rencana teknis
pembangunan. Dari pemeriksaan dokumen tersebut
didapatkan rencana teknis penerapan atas ragam aspek
persyaratan BGH yang akan diterapkan dan dinilai
kinerjanya.
Petugas Pemeriksa atau TABGH menilai kesesuaian
penerapan rencana BGH dari dokumen yang diterima
berdasarkan pemograman yang disepakati. Garis besar
proses pemeriksaan dijelaskan pada Bagan 1. dibawah.
Bagan 1. Bagan Alir Pemeriksaan Tahap Perencanaan Teknis
Mulai
Pemeriksaan dokumen
perencanaan
•Pengecekan terhadap rencana teknis (gambar perencanaan, dan spesifikasi dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat)
Penilaian Hasil Audit
•Penilaian atas kesesuaian dokumen rencana teknis terhadap ketentuan penilaian bangunan gedung hijau.
Selesai
- 38 -
c. Tata Cara Penilaian Kinerja Tahap Perencanaan Teknis
Tata cara penilaian kinerja BGH pada tahap
perencanaan teknis meliputi 7 aspek, yaitu: Pengelolaan
Tapak, Efisiensi Penggunaan Energi, Efisiensi
Penggunaan Air, Kualitas Udara Dalam Ruang, Material
Ramah Lingkungan, Pengelolaan Sampah, dan
Pengelolaan Air Limbah. Pemeriksaan dilakukan
terhadap kesesuaian dokumen teknis perencanaan
Bangunan Gedung dengan aspek BGH yang
direncanakan ada pada bangunan. Ketentuan lebih
lanjut mengenai kondisi minimum persyaratan teknis
BGH mengikuti aturan yang berlaku di daerah masing-
masing.
1) Pengelolaan Tapak
Pengelolaan tapak pada BGH bertujuan untuk
meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan,
hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan
tapak antara lain:
a) perlindungan terhadap sumber daya alam pada
tapak bangunan;
b) pengelolaan air hujan;
c) perlindungan air permukaan; dan
d) pengelolaan vegetasi, tanah dan kontrol terhadap
erosi tapak.
Untuk memenuhi aspek pengelolaan tapak, maka
bangunan gedung harus memenuhi persyaratan
yang terdiri atas 9 persyaratan sebagai berikut:
- 39 -
a) Orientasi Bangunan Gedung
Gambar 1. Contoh perencanaan orientasi gedung
Orientasi BGH harus adaptif terhadap kondisi
fisik dan/atau lingkungan pada tapak
pembangunan BGH yang meliputi:
(1) Orientasi dan bentuk massa BGH harus
dirancang untuk dapat memaksimalkan
pencahayaan alami dan meminimalkan
rambatan radiasi panas sinar matahari yang
masuk ke dalam bangunan gedung.
(2) Orientasi, bentuk massa, dan penampilan
BGH harus disesuaikan dengan bentuk lahan,
jalan, bangunan sekitarnya, pergerakan
matahari tiap tahun, arah angin, curah hujan,
dan debu serta kelembaban udara sekitar.
Pemeriksaan dokumen untuk Orientasi
Bangunan Gedung meliputi:
- 40 -
(1) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan/ penyedia jasa
perencana, adalah sebagai berikut:
(a) Gambar rencana teknis yang
menunjukkan:
i. Site Plan; dan
ii. rencana orientasi bangunan terhadap
pola edar matahari (solar chart)
setempat (altitude dan longitude)
pada kurun waktu satu tahun.
(b) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
yang menunjukkan jenis selubung
bangunan (jenis kaca pada jendela dan
dinding sebagai selubung bangunan).
(c) RKS yang menunjukkan perbandingan
selubung bangunan transparan dengan
selubung bangunan masif.
Pemeriksaan dokumen rencana teknis terkait
rencana jenis selubung bangunan yang akan
dipasang.
(2) Pemeriksaan ketentuan dalam RKS terkait
ketentuan jenis selubung bangunan yang
akan digunakan.
Penilaian kinerja hasil pemeriksaan dokumen
untuk Orientasi Bangunan Gedung akan
diberikan jika:
(1) Orientasi bangunan gedung adaptif terhadap
pola edar matahari.
- 41 -
(2) Orientasi bangunan gedung adaftif terhadap
tapak dan iklim mikro (arah angin, debu,
kelembaban, dan curah hujan).
(3) Bangunan gedung memaksimalkan
penggunaan pencahayaan alami dan
meminimalkan rambatan radiasi matahari.
b) Pengolahan Tapak termasuk Aksesibilitas/
Sirkulasi
Gambar 2. Contoh rencana pengelolaan tapak, menunjukkan lansekap, Sumur Resapan Air Hujan
(SRAH), dan ram aksesibilitas
Pengolahan tapak pada BGH ditujukan untuk
meminimalkan dampak negatif terhadap
lingkungan juga melindungi, memulihkan, dan
meningkatkan kualitas lingkungan tapak yang
meliputi:
(1) perlindungan terhadap sumber daya alam pada
tapak bangunan;
(2) pengelolaan air hujan pada persil bangunan
gedung;
(3) perlindungan air permukaan; dan
- 42 -
(4) pengelolaan vegetasi, tanah dan kontrol
terhadap erosi tapak.
Pemeriksaan dokumen untuk Pengolahan Tapak
meliputi:
(1) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan/ penyedia jasa
perencana, adalah sebagai berikut:
(a) Gambar rencana teknis yang
menunjukkan Site Plan;
(b) Dokumen RKS yang menunjukkan
spesifikasi teknis dari rencana
aksesibilitas dan sirkulasi; dan
(c) Dokumen RKS yang menunjukkan
rencana jenis vegetasi.
(2) Pemeriksaan dokumen rencana teknsi terkait
jenis vegetasi, sirkulasi fasilitas aksesibilitas
didalam tapak bangunan.
(3) Identifikasi pengelolaan limpasan air hujan
yang dilakukan, mencakup: fasilitas yang
disediakan dan kapasitas penanganan.
Fasilitas penanganan dapat berupa (tidak
terbatas pada): biopori, sumur resapan,
subreservoir, sistem penahan permukaan, bak
penampungan.
Penilaian kinerja hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Pengolahan Tapak akan diberikan jika:
(1) penutup atap dan perkerasan yang memiliki
nilai pantul matahari min 0,3.
- 43 -
(2) air hujan yang ditangkap pada area tapak dan
bangunan minimal 40%.
(3) nilai jumlah tajuk vegetasi di bandingkan area
tapak minimal 20%.
(4) vegetasi yang yang digunakan merupakan
budidaya lokal skala propinsi minimal 60%.
c) Pengelolaan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3)
Lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya
dan beracun adalah lahan bernilai negatif dan tak
terpakai akibat terkontaminasi limbah bahan
berbahaya dan beracun. Pemanfaatan lahan
kembali dapat dilakukan dengan merevitalisasi
lahan terlebih dahulu sehingga dampak
negatifnya dapat dikurangi.
Untuk bangunan H2M, hunian (sederhana dan
tidak sederhana), dan hunian campuran, kriteria
ini tidak dinilai. Pada daftar simak penilaian
kinerja, diberikan nilai penuh.
Pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3
untuk lokasi BGH dimaksudkan untuk
memperbaiki lahan terkontaminasi tersebut
sekaligus mengurangi tekanan kebutuhan pada
lahan. Apabila BGH dibangun di lahan
terkontaminasi limbah B3 maka wajib
melaksanakan pemulihan lahan terlebih dahulu
dengan mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Mengenai Pemulihan Lahan Terkontaminasi
- 44 -
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan
peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
Klasifikasi bahan beracun dan berbahaya
mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2001 tentang pengelolaan Bahan Berbahaya dan
Beracun dan peraturan perundang-undangan
terkait.
Pemeriksaan dokumen untuk Pengelolaan Lahan
Terkontaminasi Limbah B3 meliputi:
(1) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan/ penyedia jasa
perencana, adalah sebagai berikut:
(a) Gambar rencana teknis yang menunjukkan:
i. Site Plan;
ii. Dokumen yang menunjukan lokasi tapak
terkontaminasi;
iii. rencana revitalisasi yang dilakukan; dan
iv. rencana penggunaan lahan.
(b) Dokumen RKS yang menunjukkan rencana
revitalisasi yang akan dilakukan.
(c) Photo sebelum pembangunan.
(2) Pemeriksaan gambar sebelum pemulihan,
rencana pemulihan.
(3) Pemeriksaan ketentuan dalam RKS terkait
ketentuan rencana pemulihan.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Pengelolaan Lahan Terkontaminasi Limbah
B3 akan diberikan jika perencanaan bangunan
gedung hijau merencanakan pemulihan lahan
- 45 -
yang terkontaminasi limbah dan bahan
berbahaya.
d) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat
Gambar 3. Contoh rencana area hijau
Ruang terbuka hijau bertujuan memberikan
fungsi tanaman sebagai penyerap CO2, penangkap
air hujan, yang juga bisa sebagai tempat aktivitas
manusia. Ruang terbuka hijau privat adalah area
dari bangunan gedung yang didedikasikan sebagai
area hijau oleh pemiliknya.
Untuk bangunan H2M, hunian (sederhana dan
tidak sederhana), hunian campuran, dan klas 1,
2, 3 (kompleksitas sederhana) kriteria ini tidak
dinilai. Pada daftar simak penilaian kinerja,
diberikan nilai penuh.
Pemeriksaan dokumen untuk RTH privat meliputi:
(1) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan/ penyedia jasa
perencana, adalah sebagai berikut:
- 46 -
(a) Gambar rencana teknis yang menunjukkan:
i. Site Plan; dan
ii. Detail Lansekap.
(b) RKS yang menunjukkan rencana jenis
tanaman.
(2) Pemeriksaan gambar rencana terkait luas area
hijau.
(3) Pemeriksaan ketentuan dalam RKS terkait
ketentuan fungsi tanaman lansekap.
(4) Pemeriksaan ketentuan dalam RKS terkait
fungsi area RTH privat apabila terdapat
ketentuan yang bisa digunakan untuk aktivitas
manusia.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk RTH privat akan diberikan jika:
(1) Luas area hijau lebih dari 10%.
(2) area hijau dapat diakses oleh publik.
(3) area hijau memiliki fungsi tertentu sebagai
peneduh/ penyaring suara/ penyaring bau.
e) Penyediaan Jalur Pedestrian
Penyediaan jalur pedestrian ini bertujuan untuk
meminimalkan atau menghilangkan penggunaan
transportasi yang menimbulkan polusi dan energi
yang besar serta aman dan nyaman bagi seluruh
jenis dan kondisi pengguna. Kesesuaian teknis
jalur pedestrian mengacu pada Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum 30/PRT/M/2006 mengenai
Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada
Bangunan Gedung dan Lingkungan
- 47 -
Untuk bangunan H2M, hunian (sederhana dan
tidak sederhana), dan hunian campuran, kriteria
ini tidak dinilai. Pada daftar simak penilaian
kinerja, diberikan nilai penuh.
Pemeriksaan dokumen untuk Penyediaan Jalur
Pedestrian meliputi:
(1) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan/ penyedia jasa
perencana, adalah sebagai berikut:
(a) Gambar rencana teknis yang menunjukkan:
i. Site Plan yang memperlihatkan jalur
pedestrian.
ii. Detail jalur pedestrian; dan
iii. Potongan jalur pedestrian.
(b) RKS yang menunjukkan ketentuan kualitas
pada jalur pedestrian.
(2) Pemeriksaan gambar terkait arah jalur
pedestrian.
(3) Pemeriksaan gambar terkait detail jalur sesuai
dengan ketentuan dalam RKS.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Penyediaan Jalur Pedestrian akan
diberikan jika:
(1) Bangunan gedung memiliki pedestrian dengan
arah yang mengakses antara luar gedung
menuju ke teras gedung atau menerus dalam
satu komplek gedung;
- 48 -
(2) Bangunan Gedung memenuhi persyaratan
kemudahan terhadap fasilitas dan
aksesibilitas;
(3) Bangunan gedung memiliki jalur pedestrian
yang terhubung atau menghubungkan fasilitas
publik, misal transportasi umum, jembatan
penyebrangan, ruang publik, dan menuju
persil/kavling sekitarnya.
(4) Bangunan Gedung Memiliki fasilitas bagi
pengguna sepeda, misal jalur khusus sepeda,
tempat parkir sepeda, dan fasilitas shower.
f) Pengelolaan Tapak Basemen
Tujuan dari pengelolaan tapak basemen adalah
untuk memberikan fungsi tanah yang tidak
terdapat basemen agar dapat memiliki RTH
dengan fungsi maksimal. Fungsi maksimal
tersebut dapat diperoleh dengan ditanamnya
pohon besar, dimana pohon besar memiliki akar
yang dalam dan berfungsi sebagai penyerap air
yang besar.
Untuk bangunan H2M, hunian (sederhana dan
tidak sederhana), hunian campuran, dan
bangunan tanpa basemen kriteria ini tidak dinilai.
Pada daftar simak penilaian kinerja, diberikan
nilai penuh.
Pemeriksaan dokumen untuk Pengelolaan Tapak
Basemen meliputi:
- 49 -
(1) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan/ penyedia jasa
perencana, adalah sebagai berikut:
Gambar rencana teknis yang menunjukkan:
(a) Denah Basemen;
(b) Denah site plan dengan menunjukkan garis
basemen; dan
(c) Potongan bangunan.
(2) Pemeriksaan terhadap gambar garis basemen
bangunan dibandingkan dengan tapak
bangunan.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Pengelolaan Tapak Basemen akan
diberikan jika koefisien tapak basemen tidak
melebihi Koefisien Dasar Bangunan.
g) Penyediaan Lahan Parkir
Penyediaan lahan parkir pada bangunan gedung
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan parkir
pengguna bangunan gedung. Seringkali
penyediaan parkir ini mengambil peruntukan
penyediaan lahan hijau. Seiring dengan
tersedianya fasilitas dan kesadaran untuk
menggunakan transportasi umum maka
penyediaan lahan parkir dapat ditekan, sehingga
dapat memberi penyediaan ruang terbuka hijau
lebih banyak.
- 50 -
Gambar 4. Contoh Penyediaan Lahan Parkir
Pemeriksaan dokumen untuk Penyediaan Lahan
Parkir meliputi:
(1) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan/ penyedia jasa
perencana, adalah sebagai berikut:
(a) Gambar rencana teknis yang menunjukkan:
i. Gambar peletakan lahan parkir; dan
ii. Gambar detail lahan parkir.
(b) Dokumen kewajiban penyediaan lahan
parkir.
(2) Identifikasi banyaknya penyediaan lahan
parkir.
Untuk bangunan H2M, hunian (sederhana dan
tidak sederhana), dan hunian campuran, kriteria
ini tidak dinilai. Pada daftar simak penilaian
kinerja, diberikan nilai penuh.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Penyediaan Lahan Parkir akan diberikan
jika:
(1) penyediaan lahan parkir tidak melebihi 30%
dari KDB yang diizinkan;
- 51 -
(2) penyediaan lahan parkir berupa lahan parkir
vertikal, sehingga mengurangi penggunaan
atau kerusakan lahan, misal menggunakan
gedung parkir mekanis.
(3) penyediaan lahan parkir berupa basemen
direncanakan maksimal 2 lapis.
h) Sistem Pencahayaan Ruang Luar atau Halaman
Sistem pencahayaan pada ruang luar atau
halaman diperlukan untuk menjaga keamanan
dan kenyaman pengguna bangunan gedung.
Pemeriksaan dokumen untuk Sistem
Pencahayaan Ruang Luar atau Halaman meliputi:
(1) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan/penyedia jasa
perencana, adalah sebagai berikut:
(a) Gambar rencana teknis yang menunjukkan:
i. Gambar peletakkan sistem pencahayaan
ruang luar atau halaman; dan
ii. Gambar detail sistem pencahayaan ruang
luar atau halaman.
(b) RKS yang menunjukkan spesifikasi sistem
pencahayaan ruang luar dan halaman
(2) Pemeriksaan terhadap gambar dan RKS terkait
sistem pencahayaan pada ruang luar dan
halaman yang akan digunakan.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Sistem Pencahayaan Ruang Luar atau
Halaman akan diberikan jika sistem pencahayaan
- 52 -
pada ruang luar atau halaman menggunakan
saklar otomatis atau sensor.
i) Pembangunan Bangunan Gedung di Atas dan/
atau di Bawah Tanah, Air dan/atau
Prasarana/Sarana Umum
Pembangunan bangunan gedung yang didirikan di
atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau
prasarana/sarana umum tidak boleh mengganggu
fungsi yang ada di atas dan/atau bawahnya.
Untuk bangunan H2M, hunian (sederhana dan
tidak sederhana), dan hunian campuran, kriteria
ini tidak dinilai. Pada daftar simak penilaian
kinerja, diberikan nilai penuh.
Pemeriksaan dokumen untuk Pembangunan
Bangunan Gedung di Atas dan/atau di Bawah
Tanah, Air dan/atau Prasarana/Sarana Umum
meliputi:
(1) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan/ penyedia jasa
perencana, adalah sebagai berikut:
Gambar rencana teknis potongan bangunan
gedung.
(2) Identifikasi terhadap bangunan gedung
didirikan di atas dan/atau di bawah tanah, air
dan/atau prasarana/sarana umum.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Pembangunan Bangunan Gedung di Atas
dan/atau di Bawah Tanah, Air dan/atau
Prasarana/Sarana Umum akan diberikan jika:
- 53 -
(1) pembangunan BGH di atas prasarana
dan/atau sarana umum memaksimalkan
pencahayaan alami dan penghawaan alami
bagi sarana dan prasarana umum yang ada di
bawahnya,
(2) pembangunan BGH di atas prasarana
dan/atau sarana umum menerapkan prinsip
penghematan energi dan air dengan
mempertimbangkan persyaratan fungsi
bangunan gedung ada di bawahnya,
(3) pembangunan BGH di atas prasarana
dan/atau sarana umum menerapkan
pengelolaan limbah domestik di luar lokasi
bangunan gedung yang tidak mencemari
lingkungan.
2) Efisiensi Penggunaan Energi
Efisiensi penggunaan energi ditujukan untuk
mencapai tingkat energi yang optimal sesuai dengan
fungsi bangunan gedung, mengurangi dampak
negatif terhadap lingkungan, serta mengurangi biaya
yang berlebihan terkait penggunaan energi.
Efisiensi penggunaan energi diperhitungkan dengan
menerapkan persyaratan teknis efisiensi penggunaan
energi sesuai dengan pedoman dan standard teknis
terkait, yang diperkirakan mampumencapai
konservasi energi dengan kisaran 20-25%.
Untuk memenuhi aspek efisiensi penggunaan energi,
maka bangunan gedung harus memenuhi
persyaratan yang terdiri atas persyaratan:
- 54 -
a) Selubung Bangunan
Selubung bangunan merupakan elemen
bangunan yang membungkus bangunan gedung,
berupa dinding dan atap transparan atau yang
tidak transparan tempat sebagian besar energi
termal berpindah lewat elemen tersebut.
Komponen dalam selubung bangunan yang harus
di desain untuk mencapai efisiensi penggunaan
energi yang diinginkan meliputi dinding, atap,
pembukaan celah, ventilasi, akses bangunan
gedung, cahaya alami, kaca, peneduh, dan
kekedapan udara.Proses transfer panas atap
bangunan disebut Roof Thermal Transfer Value
(RTTV) dan/atau proses transfer panas pada
selubung bangunan diebut Overall Thermal
Transfer Value (OTTV).
Efisiensi penggunaan energi pada BGH secara
akurat harus mempertimbangkan nilai akumulasi
RTTV dan OTTV. Nilai akumulasi tersebut
mengacu kepada Standard Nasional Indonesia SNI
6389:2011 tentang Konservasi Energi untuk
Selubung Bangunan Gedung atau edisi terbaru.
- 55 -
sumber: SNI 6389:2011 Gambar 5. Contoh perencanaan selubung bangunan
Pemeriksaan dokumen untuk Selubung
Bangunan meliputi: Kelengkapan dokumen yang
perlu diperiksa dari pemilik bangunan/penyedia
jasa perencana, adalah sebagai berikut:
(1) Pemeriksaan terhadap dokumen perhitungan
nilai OTTV dan RTTV dengan nilai maksimum
yang ditetapkan adalah sebesar 35 Watt/m2
juga memperhatikan komponen nilai Shading
Coefficient (SC) dan U-Value dari material
kaca.
(a) Gambar rencana teknis yang menunjukkan:
i. Denah atap;
ii. Informasi jenis atap;
iii. Denah Bangunan;
iv. Orientasi Bangunan;
v. Tampak Bangunan;
vi. Potongan Bangunan; dan
vii. Jenis peneduh.
- 56 -
(b) Informasi detil jenis material:
i. Dinding;
ii. Penutup atap;
iii. Jendela;
iv. Bingkai jendela;
v. Peneduh (Shading); dan
vi. Warna dinding luar.
(c) RKS yang menunjukkan jenis penutup atap,
bahan dinding dan jendela, dan spesifikasi
teknis kaca (nilai Shading Coefficient dan U-
Value).
(d) Perhitungan Nilai OTTV dan RTTV, secara
manual dan/atau simulasi.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Selubung Bangunan akan diberikan jika:
(1) Selubung bangunan memiliki nilai akumulasi
OTTV dan RTTV maksimum 35 Watt/m2.
Perhitungan mengacu pada SNI 6389:2011
tentang konservasi energi selubung bangunan
pada bangunan gedung.
(2) nilai perbandingan selubung bangunan
transparan dengan selubung bangunan masif
(Window to Wall Ratio) kurang dari 30%.
(3) Menunjukkan penggunaan bahan selubung
bangunan yang direncanakan dapat
mendukung efisiensi energi.
b) Sistem Ventilasi
Ventilasi merupakan proses untuk mencatu udara
segar ke dalam bangunan gedung dalam jumlah
- 57 -
yang sesuai kebutuhan. Ventilasi bertujuan
untuk mensirkulasi gas-gas yang berbahaya bagi
manusia, juga harus digunakan semaksimal
mungkin untuk meminimalkan beban
pendinginan. Sistem ventilasi terbagi menjadi dua
jenis, sistem ventilasi mekanis dan sistem
ventilasi alami. Sistem ventilasi mekanis harus
disediakan apabila sistem ventilasi alami tidak
memadai.
Perencanaan sistem ventilasi mengacu kepada SNI
6572:2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem
Ventilasi dan Pengkondisian Udara pada
Bangunan Gedung atau edisi terbaru.
Gambar 6. Contoh perencanaan sistem ventilasi
Pemeriksaan dokumen untuk Sistem Ventilasi
meliputi:
(1) Gambar rencana teknis yang menunjukkan
(a) Diagram satu garis sistem ventilasi; dan
(b) Denah sistem ventilasi.
- 58 -
(2) RKS yang menunjukkan
(a) Rencana jenis sistem ventilasi; dan
(b) Perhitungan kebutuhan ventilasi mekanis
bangunan.
(3) Gambar rencana teknis yang menunjukkan
(a) Gambar situasi yang menjelaskan
hubungan bangunan dengan lingkungan
(bangunan lainnya, sebanyak 2 baris);
(b) Gambar skyline bangunan dengan
lingkungannya (memanjang dan melintang);
(c) Denah yang menunjukkan fungsi dan luas
ruangan; dan
(d) Tampak bangunan.
Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa dari
pemilik bangunan/penyedia jasa perencana,
adalah sebagai berikut:
(1) Pemeriksaan terhadap jenis ventilasi yang
digunakan (ventilasi alami dan/atau ventilasi
mekanis).
(2) Identifikasi terhadap luasan ventilasi alami
(jika ada).
(3) Identifikasi terhadap tata cara, persyaratan,
ukuran, dan detail penerapan sistem ventilasi
mekanis (jika ada).
(4) Pemeriksaan terhadap kesesuaian ventilasi
alami dan/atau mekanis dengan ketentuan
SNI 6572:2011 tentang Tata Cara
Perancangan Sistem Ventilasi dan
- 59 -
Pengkondisian Udara pada Bangunan
Gedung.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Sistem Ventilasi akan diberikan jika:
(1) ventilasi alami dan/atau mekanis sesuai
dengan standard yang berlaku.
(2) Bangunan gedung yang tidak memiliki
ventilasi alami, tetap harus memenuhi
kebutuhan udara segar.
(3) sistem ventilasi membantu mengurangi beban
pendinginan.
c) Sistem Pengondisian Udara
Sistem Pengondisian udara pada BGH bertujuan
untuk memenuhi kesehatan dan kenyamanan
penghuni bangunan gedung. Sistem pengondisian
pada BGH perlu memperhatikan aspek efisiensi
energi. Adapun referensi dalam perencanaan
sistem pengondisian tata udara adalah SNI
6390:2000 tentang Konservasi Energi Sistem Tata
Udara pada Bangunan Gedung atau edisi terbaru.
sumber: SNI 6572:2011
Gambar 7. Contoh perencanaan sistem pengkondisian udara
- 60 -
Pemeriksaan dokumen untuk Sistem
Pengondisian Udara meliputi:
(1) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan/ penyedia jasa
perencana, adalah sebagai berikut:
(a) Perhitungan beban pengondisian udara
(AC) bangunan.
(b) RKS yang menunjukkan spesifikasi dan
persyaratan AC yang digunakan.
(c) Daftar peralatan pengkondisian udara
yang digunakan; dan
(d) Mekanisme pengaturan temperatur
ruangan.
(e) Gambar detail rencana teknis yang
menunjukkan:
i. Lokasi ruangan ber-AC; dan
ii. Diagram satu garis sistem AC.
(2) Bangunan yang menggunakan AC. Dilakukan
identifikasi dokumen perhitungan beban
pengondisian udara, penetapan temperatur
dalam ruang sebesar 25oC ±1oC dan
Kelembaban Relatif 60% ± 10%.
(3) Pemeriksaan kesesuaian kapasitas dan
konsumsi energi (kW/TR atau COP) dari
peralatan pengkondisian udara dengan SNI
6390:2011
(4) Identifikasi terhadap ruangan yang
membutuhkan pendinginan khusus. Seperti
- 61 -
ruang server, gudang pendingin, dan lain
sebagainya.
Penilaian kinerja hasil pemeriksaan dokumen
untuk Sistem Pengondisian Udara akan diberikan
jika :
(1) Direncanakan menggunakan AC dengan suhu
minimal berkisar 25°C±1°C atau Kelembaban
relatif ruangan berkisar 60%±10%;
(2) kW/TR atau COP dari peralatan
pengkondisian udara sesuai dengan standard
yang berlaku; dan
Apabila bangunan gedung tidak
merencanakan penggunaan pengondisian
udara, maka tetap mendapat nilai sempurna.
d) Sistem Pencahayaan
Sistem pencahayaan pada BGH dimaksudkan
untuk mengoptimalkan kenyamanan dan
produktivitas penghuni bangunan dengan
pengoperasian yang optimal dan
mempertimbangkan aspek ramah lingkungan dan
biaya. Sistem pencahayaan meliputi sistem
pencahayaan alami dan sistem pencahayaan
buatan. Sistem pencahayaan buatan akan
digunakan apabila sistem pencahayaan alami
tidak mampu mencapai tingkat pencahayaan
minimal yang dipersyaratkan (iluminasi).
Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan,
ukuran dan detail penerapan sistem pencahayaan
pada BGH mengikuti SNI 2396:2001 tentang Tata
- 62 -
Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Alami
pada Bangunan Gedung atau edisi terbaru dan
SNI 6197:2011 tentang Konservasi Energi Sistem
Pencahayaan Buatan Pada Bangunan Gedung
atau edisi terbaru.
Gambar 8. Contoh perencanaan pencahayaan alami
Pemeriksaan dokumen untuk Sistem
Pencahayaan meliputi:
(1) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan/ penyedia jasa
perencana, adalah sebagai berikut:
(a) Gambar detail rencana teknis yang
menunjukkan
i. Denah yang menunjukkan fungsi dan
luas ruangan; dan
ii. Tampak dan potongan bangunan.
(b) Gambar detail rencana teknisyang
menunjukkan:
i. Pengelompokan Lampu setiap ruangan;
ii. Lokasi penempatan titik lampu di setiap
- 63 -
ruangan; dan
iii. Lokasi penempatan saklar lampu.
(c) RKS elektrikal
i. Mekanisme dimmer/ sensor
photoelectric/ sensor gerak yang
digunakan pada lampu di dalam
maupun di luar bangunan; dan
ii. Daftar lampu yang terpasang pada
bangunan.
(d) Simulasi pencahayaan alami menggunakan
piranti lunak, Perhitungan beban
pencahayaan setiap ruangan bangunan
(tingkat dan daya pencahayaan).
(2) Identifikasi terhadap lokasi cahaya alami.
(3) Identifikasi terhadap penempatan titik lampu
yang berada di daerah pencahayaan alami.
Titik lampu yang berada pada daerah
pencahayaan alami memiliki pengelompokan
terpisah (zonasi terpisah) dengan daerah yang
tidak mendapatkan pencahayaan alami.
(4) Identifikasi penempatan dimmer/sensor
photoelectric/sensor gerak pada daerah cahaya
alami. Sensor tersebut dapat terpasang di
dalam maupun di luar bangunan.
(5) Identifikasi terhadap kebutuhan tingkat
pencahayaan (lux) dan daya maksimum
pencahayaan (Watt) setiap ruangan. Tingkat
dan daya maksimum pencahayaan mengacu
SNI 6197:2011 atau yang terbaru.
- 64 -
(6) Identifikasi terhadap penempatan titik lampu
dan saklar lampu pada setiap ruangan yang
memiliki luas lebih kecil dari 30 m2.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Sistem Pencahayaan akan diberikan jika :
(1) Daerah yang mendapatkan cahaya alami
memiliki pengelompokan lampu terpisah
dengan daerah yang tidak mendapatkan
cahaya alami maka mendapat nilai.
(2) Dilengkapi dengan dimmer/sensor
photoelectric akan mendapat nilai.
(3) Untuk pencahayaan buatan, jika memenuhi
seluruh persyaratan berikut:
(a) Daya maksimum lampu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
(b) Luas area maksimum 30 m2 untuk satu
sakelar untuk satu macam pekerjaan atau
satu kelompok pekerjaan; dan
(c) Menggunakan sensor/ pengendali
pencahayaan dalam fungsi tertentu.
e) Sistem Transportasi Dalam Gedung
Sistem transportasi dalam gedung dimaksudkan
untuk mengoptimalkan tingkat kemudahan dan
kenyamanan bagi penghuni bangunan gedung
dengan memperhatikan konsumsi energi dan
waktu tempuh yang dibutuhkan.
- 65 -
Untuk bangunan H2M, hunian (sederhana dan
tidak sederhana), hunian campuran, dan klas 1, 2,
3 (kompleksitas sederhana) kriteria ini tidak
dinilai. Pada daftar simak penilaian kinerja,
diberikan nilai penuh.
Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan,
ukuran, dan detail penerapan sistem tansportasi
dalam gedung mengikuti SNI 6573:2001 tentang
Tata Cara Penerapan Sistem Transportasi Vertikal
dalam Gedung atau edisi terbaru.
Gambar 9. Contoh perencanaan sistem transportasi
dalam gedung (lift)
Pemeriksaan dokumen untuk Sistem Transportasi
Dalam Gedung meliputi:
(1) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan/penyedia jasa
perencana, adalah sebagai berikut:
- 66 -
(a) Gambar rencana teknis yang
menunjukkan;
i. Lokasi penempatan lift;
ii. Diagram satu garis bukaan lift; dan
iii. Spesifikasi lift.
(b) Perhitungan traffic analysis lift.
i. Berdasarkan zonasi lantai pelayanan
lift; dan
ii. Berdasarkan teknologi pendistribusian
pengguna lift.
(2) Pemeriksaan terhadap perhitungan traffic
analysis lift agar sesuai dengan jumlah dan
kapasitas lift terpasang pada bangunan
sesuai dengan standard yang berlaku
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Sistem Transportasi Dalam Gedung akan
diberikan jika:
(1) Perhitungan traffic analysis lift sesuai dengan
standard yang berlaku
(2) Bangunan gedung direncanakan
menggunakan sistem transportasi vertikal
yang memiliki fitur hemat energi
f) Sistem Kelistrikan
Perencanaan sistem kelistrikan pada BGH
dimaksudkan untuk menghindari potensi
pemborosan energi. Perencanaan sistem
kelistrikan mengikuti SNI 0225:2011 tentang
Persyaratan Umum Instalasi listrik atau edisi
terbaru.
- 67 -
Gambar 10. Contoh perencanaan sistem kelistrikan
Pemeriksaan dokumen untuk Sistem Kelistrikan
meliputi:
(1) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan/ penyedia jasa
perencana, adalah sebagai berikut:
(a) Gambar rencana teknis yang
menunjukkan:
i. Diagram satu garis elektrikal;
ii. Detail panel induk, panel distribusi, dan
panel lainnya;
iii. Detail panel yang memiliki beban lebih
dari 100 kVa;
iv. Lokasi penempatan kWh meter; dan
v. Detail Instalasi.
(b) Dokumen spesifikasi Building Management
System yang menunjukkan (jika ada)
i. Diagram satu garis BMS;
ii. Input/Output BMS; dan
iii. Parameter yang dapat diatur oleh
BMS.
- 68 -
(c) RKS yang menunjukkan spesifikasi teknis
alat yang digunakan dan tata cara
pelaksanaan konstruksi hijau.
(2) Identifikasi terhadap pengelompokan kWh
meter pada panel induk, atau pada setiap
panel distribusi.
(3) Identifikasi terhadap pengelompokan kWh
meter pada setiap kelompok beban listrik
dalam satu sistem utilitas.
(4) Identifikasi penggunaan Building Management
System (BMS) yang dapat mengendalikan
konsumsi listrik pada bangunan.
(5) Identifikasi terhadap kelompok beban yang
lebih dari 100 kVa.
(6) Identifikasi terhadap kesesuaian sistem
kelistrikan dengan peraturan yang berlaku
(SNI 0225).
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Sistem Kelistrikan akan diberikan jika:
(1) Bangunan gedung direncanakan hanya
memiliki satu alat ukur kWh meter
(2) Bangunan gedung direncanakan memiliki
pengelompokan beban listrik dan masing-
masing memiliki kWh meter, serta tersedia
submeter energi listrik untuk sumber daya
utama lebih besar dari 100kVa.
(3) terdapat Building Management System (BMS)
untuk bangunan dengan fungsi yang
kompleks dan/atau luasan lebih dari 5000
- 69 -
m2. Pada bangunan klas 1, 2, 3 dengan
kompleksitas sederhana diberikan nilai
penuh.
3) Efisiensi Penggunaan Air
Efisiensi Penggunaan Air pada BGH dimaksudkan
untuk mengurangi kebutuhan air bersih pada
bangunan gedung. Diharapkan dengan menerapkan
persyaratan teknis efisiensi penggunaan air sesuai
dengan pedoman dan standard yang ada, dapat
diperoleh konservasi air minimal 10%.
Untuk memenuhi aspek efisiensi penggunaan air,
maka bangunan gedung harus memenuhi
persyaratan yang terdiri atas persyaratan: sumber
air; pemakaian air; dan penggunaan peralatan
saniter hemat air (water fixtures).
Untuk bangunan mandatory dan recommended tidak
diperkenankan menggunakan air tanah, kecuali
belum ada jaringan saluran air fasilitas kota.
a) Sumber Air
Sumber air adalah asal penyediaan air untuk
memenuhi kebutuhan air bersih pada bangunan
gedung. Di dalam merencanaan sumber air perlu
memperhatikan ketersediaan pasokan air dari
penyedia jasa setempat dan menghindari
pemakaian air tanah sebagai sumber air primer.
Apabila pasokan air dari penyedia jasa tidak
memadai, maka diupayakan semaksimal mungkin
melakukan penyediaan air secara mandiri yang
- 70 -
digunakan untuk kebutuhan sekunder.
Penyediaan air secara mandiri untuk kebutuhan
sekunder dapat dengan cara, antara lain melalui
penggunaan air daur ulang, penggunaan air
hujan, dan penggunaan air kondensasi dari unit
pengkondisian udara.
Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan,
ukuran, dan detail sumber air pada BGH
mengikuti SNI 7065:2005 tentang Tata Cara
Perencanaan Sistem Plambing atau edisi terbaru.
Pemeriksaan dokumen untuk Sumber Air
meliputi:
(1) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan/penyedia jasa
perencana, adalah sebagai berikut:
(a) Gambar rencana teknis yang menunjukkan
diagram satu garis air bersih.
(b) Pengolahan air daur ulang: (jika ada)
i. Perhitungan kuantitas air daur ulang
yang dihasilkan;
ii. Data kapasitas instalasi pengolahan air
daur ulang; dan
iii. Gambar detail instalasi pengolahan air
daur ulang.
(c) Pengelolaan air hujan:
i. Perhitungan kuantitas air hujan yang
dapat ditampung;
ii. Data kapasitas instalasi penampungan
- 71 -
air hujan;
iii. Gambar detail penampungan air hujan;
dan
iv. Sistem pengolahan air hujan. (jika ada)
(2) Identifikasi sumber air bersih yang digunakan
(tidak terbatas pada): air tanah, air dari jasa
penyedia air, air daur ulang, air hujan, air
kondensasi dari unit pengondisian udara.
(3) Identifikasi kebutuhan pemakaian air dan
jumlah air bersih yang tersedia.
(4) Identifikasi penggunaan air hasil daur ulang.
(5) Identifikasi penggunaan air hujan yang
ditampung.
(6) Identifikasi volume sistem penampungan air
hujan yang digunakan, (mengacu ke Permen
PU No.11 Tahun 2014)
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Sumber Air akan diberikan jika :
(1) Bangunan gedung tidak menggunakan air
tanah sebagai air primer;
(2) Bangunan gedung menggunakan air alternatif
dan/atau daur ulang air.
- 73 -
b) Pemakaian Air
Pemakaian air adalah seberapa besar sumber
air digunakan untuk memenuhi kebutuhan
penghuni atau pengguna bangunan gedung.
Pemakaian air diperhitungkan dengan
mempertimbangkan kebutuhan air dingin
dan/atau air panas, kebutuhan air untuk
peralatan dan mesin yang memerlukan
penambahan air secara teratur atau terus
menerus, kebutuhan air untuk muka air kolam,
dan kebutuhan air lainnya.
Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air,
diperlukan pemasangan alat ukur penggunaan
air (submeter).
Pemasangan alat ukur berfungsi untuk
mengetahui secara pasti penggunaan air di
bangunan gedung.
Submeter dapat dipasang pada sistem
pemakaian air dari penyedia air, sistem
pemakaian air daur ulang, sistem pasokan
air tambahan lainnya apabila kedua sistem
diatas tidak memadai.
Pemakaian sumber air primer yang berasal
dari penyedia jasa dan air tanah diharapkan
maksimum 90% dari total kebutuhan air
tanpa mengurangi kebutuhan air per orang.
Selisih kebutuhan air yang tidak bisa
dipenuhi oleh sumber air primer sebagaimana
tersebut diatas harus diperoleh melalui penyediaan
- 74 -
air secara mandiri dengan memperhatikan
kemampuan sumber air setempat.
Pemeriksaan dokumen untuk Pemakaian Air
meliputi:
(1) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan/ penyedia jasa
perencana, adalah sebagai berikut:
(a) Gambar peletakan alat ukur penggunaan
air (submeter)
(b) Data perhitungan rencana pemakaian air
(c) Gambar dan spesifikasi alat penyiram
tanaman
(2) Pemeriksaan terhadap alat ukur penggunaan
air (submeter) dan dipasang dimana saja
(lokasi pemasangan), apakah submeter
dipasang pada sistem pemakaian air dari
penyedia air, sistem air daur ulang, dan
tambahan keluaran air bersih apabila sistem
daur ulang tidak mencukupi
(3) Identifikasi rencana kebutuhan pemakaian
air dan jumlah air yang tersedia (dari sumber
air bersih dan sumber lain yang digunakan)
(4) Identifikasi alat penyiram tanaman yang
digunakan apakah dapat menghemat air atau
tidak (sebagai usaha menghemat pemakaian
air).
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan
dokumen untuk Pemakaian Air akan
diberikan jika :
- 75 -
(1) menggunakan submeter pada sistem air dari
penyedia air dan keluaran air tanah.
(2) menggunakan submeter pada keluaran
sistem air daur ulang.
(3) pemakaian air dari penyedia jasa air dan air
tanah kurang dari 90% (selisihnya berasal
dari sumber lain).
c) Penggunaan Peralatan Saniter Hemat Air (Water
Fixture)
Penggunaan peralatan saniter hemat air (water
fixtures) merupakan salah satu usaha untuk
meningkatkan efisiensi penggunaan air pada
bangunan gedung. Peralatan saniter hemat air
(water fixtures) pada BGH meliputi kloset, keran
air, urinal, pancuran air (shower), bidet, dan lain-
lain. Penggunaan peralatan saniter hemat air
(water fixtures) harus memiliki kapasitas
penghematan air yang diperhitungkan minimum
mengikuti table sebagai berikut:
Tabel 7. Kapasitas Penghematan Air pada Peralatan Saniter (Water Fixtures)
No. Perangkat Sambungan Air Kapasitas Maksimal
1 WC, flush valve 6 liter/flush
2 WC, flush tank 6 liter/ flush
3 Urinal flush 4 liter/flush
4 Shower mandi 9 liter/menit
5 Keran tembok 8 liter/menit
6 Keran washtafel/lavatory 8 liter/menit
- 77 -
Gambar 13. Gambar contoh peletakan water fixtures
Pemeriksaan dokumen untuk Penggunaan
Peralatan Saniter Hemat Air (Water Fixture)
meliputi:
- 78 -
(1) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan/ penyedia jasa
perencana, adalah sebagai berikut:
(a) RKS arsitektur yang menunjukkan:
i. Tipe dan jumlah water closet (WC) yang
digunakan;
ii. Tipe dan jumlah urinal flush yang
digunakan;
iii. Tipe dan jumlah shower mandi yang
digunakan; dan
iv. Tipe dan jumlah keran yang
digunakan.
(b) Gambar rencana teknisyang
menunjukkan peletakan dan detail water
fixtures.
(2) Pemeriksaan terhadap tipe peralatan saniter
termasuk peralatan saniter hemat air:
(a) water closet hemat air/dual flush/less
water;
(b) urinal flush hemat air;
(c) shower hemat air; dan
(d) aerator/sensor/dll pada keran.
(3) Identifikasi jumlah peralatan saniter hemat
air dibandingkan dengan jumlah seluruh
peralatan saniter.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Penggunaan Peralatan Saniter Hemat Air
(Water Fixture) akan diberikan jika menggunakan
- 79 -
peralatan saniter hemat air minimal 25% dari
total peralatan saniter,
4) Kualitas Udara Dalam Ruang
Perencanaan kualitas udara dalam ruang pada BGH
dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas udara
dalam ruang yang mendukung kenyamanan dan
kesehatan pengguna BGH. Perencanaan kualitas
udara dalam ruang terdiri dari pelarangan rokok,
penggunaan sensor CO dan/atau CO2, serta
penggunaan referigerant.
Untuk memenuhi aspek kualitas udara dalam
ruang, maka bangunan gedung harus memenuhi
persyaratan yang terdiri atas persyaratan:
pelarangan merokok; pengendalian karbondioksida
(CO2) dan karbonmonoksida (CO); dan pengendalian
penggunaan bahan pembeku.
a) Pelarangan Merokok
Asap yang dihasilkan dari rokok dapat
mengganggu kualitas udara dalam ruangan dan
mengganggu pengguna lain. Penempatan rambu
larangan merokok secara jelas dapat memberikan
informasi bagi perokok terhadap area-area yang
tidak diperbolekan untuk merokok. Ukuran dan
ketentuan mengenai rambu dilarang merokok
telah diatur dalam Peraturan Daerah masing-
masing mengenai larangan merokok.
- 80 -
Untuk bangunan H2M, hunian (sederhana dan
tidak sederhana), dan hunian campuran, kriteria
ini tidak dinilai. Pada daftar simak penilaian
kinerja, diberikan nilai penuh.
Gambar 14. Contoh rambu larangan merokok
Pemeriksaan dokumen untuk Pelarangan Merokok
meliputi:
(1) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan/penyedia jasa
perencana, adalah sebagai berikut:
(a) Gambar rencana teknis yang
menunjukkan:
(b) Denah;
(c) Detail/gambar rambu pelarangan
merokok;
(d) Lokasi penempatan rambu larangan
merokok; dan
(e) Lokasi area khusus merokok (jika ada).
(f) Komitmen pemilik bangunan ditunjukkan
dengan peraturan pelarangan merokok di
dalam bangunandan persilnya bagi
pengguna.
- 81 -
(2) Identifikasi terhadap penempatan rambu
larangan merokok.
(3) Identifikasi terhadap lokasi area khusus
merokok. Lokasi ruang khusus merokok haru
berada dalam radius 10 meter dari pintu
masuk, jendela, dan masuknya udara segar
dari luar ke dalam bangunan gedung.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Pelarangan Merokok akan diberikan jika :
(1) terdapat komitmen pelarangan merokok
didalam bangunan dan persilnya.
(2) terdapat rambu larangan merokok dan ruang
khusus merokok sesuai dengan pemeriksaan
diatas.
b) Pengendalian Karbondioksida (CO2) dan
Karbonmonoksida (CO)
Kualitas ruangan dipegaruhi dengan kadar CO2
ruangan tersebut. Kondisi ruangan yang memiliki
kadar CO2 yang berlebih akan memberikan
ketidak nyamanan berupa gejala pusing karena
kekurangan oksigen, dan keracunan CO yang
juga berbahaya. Kelebihan CO2 disebabkan oleh
berlebihnya penghuni ruangan dan kurangnya
udara segar yang masuk ke ruangan. Di sisi lain,
udara segar berlebih akan mempengaruhi kinerja
AC menjadi tidak efisien. Oleh karenanya
diperlukan sensor pengendali CO2 di ruangan,
serta CO untuk area parkir kendaraan.
- 82 -
Untuk bangunan H2M, hunian (sederhana dan
tidak sederhana), dan hunian campuran, kriteria
ini tidak dinilai. Pada daftar simak penilaian
kinerja, diberikan nilai penuh.
Pemeriksaan dokumen untuk Pengendalian CO2
dan CO meliputi:
(1) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan/penyedia jasa
perencana, adalah sebagai berikut:
(a) Gambar rencana teknis yang
menunjukkan;
i. Lokasi dan fungsi ruangan;
ii. Jumlah penghuni dalam ruangan;
iii. Lokasi gedung parkir;
iv. Detail ventilasi alami pada gedung
parkir;
v. Ventilasi mekanis;
vi. Lokasi Sensor CO2 dan CO; dan
vii. Sistem CO2 atau CO yang terhubung
dengan ventilasi mekanis dan alarm.
(b) Spesifikasi Sensor CO2 dan CO.
(2) Pemeriksaan terhadap ruangan tertutup yang
memiliki potensi menerima akumulasi
konsentrasi CO2, atau yang berkepadatan
tinggi.
(3) Identifikasi terhadap sistem ventilasi mekanis
pada ruangan tertutup diatas.
- 83 -
(4) Pemeriksaan terhadap mekanisme sensor CO2
yang terhubung dengan ventilasi mekanis dan
alarm.
(5) Pemeriksaan terhadap spesifikasi sensor CO2
yang memilki kemampuan untuk beroperasi
pada batas 9.000 mg/m3 atau 5.000 bagian
dalam sejuta.
(6) Pemeriksaan terhadap area parkir tertutup
yang memiliki potensi menerima akumulasi
konsentrasi CO.
(7) Pemeriksaan terhadap sistem ventilasi
mekanis pada area parkir tertutup diatas.
(8) Pemeriksaan terhadap mekanisme sensor CO
yang terhubung dengan ventilasi mekanis dan
alarm.
(9) Pemeriksaan terhadap spesifikasi sensor CO
yang memilki kemampuan untuk beroperasi
pada batas 29 mg/m3 atau 26 bagian dalam
sejuta.
(10) Pemeriksaan terhadap tata cara, persyaratan,
ukuran dan detail pengendalian CO2 dan CO
mengikuti peraturan yang berlaku (SNI
0232:2005).
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Pengendalian CO2 dan CO akan diberikan
jika :
(1) Direncanakan memiliki sistem ventilasi yang
memperhitungkan kandungan CO2 dalam
ruangan;
- 84 -
(2) Ruangan dalam bangunan gedung yang
memiliki resiko akumulasi konsentrasi CO
dan/atau CO2 direncanakan memiliki alat
monitor CO dan/atau CO2; dan
(3) Ruangan dalam bangunan gedung yang
memiliki resiko akumulasi konsentrasi CO
dan/atau CO2 direncanakan memiliki alarm
jika ambang CO dan/atau CO2 melewati
ambang batas.
c) Pengendalian Penggunaan Bahan Pembeku
(Refrigerant)
Bahan pembeku (Refrigerant) merupakan
komponen inti untuk proses pengkondisian udara
dalam ruangan. Refrigerant apabila terlepas ke
udara dapat berbahaya bagi lingkungan dan
manusia. Oleh karenanya pengendalian pemilihan
bahan refrigerant ini dapat mengurangi dampak
buruk terhadap lingkungan.
http://www.agcoauto.com/ Gambar 15. Contoh perencanaan pengendalian
penggunaan bahan pembeku
- 85 -
Pemeriksaan dokumen untuk Pengendalian
Penggunaan Bahan Pembeku (Refrigerant):
(1) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan/penyedia jasa
perencana, adalah sebagai berikut:
(a) Daftar peralatan AC yang menunjukkan
jenis refrigerant;
(b) Daftar peralatan AC bekas yang akan
digunakan lagi pada bangunan;
(c) Daftar jenis refrigerant dan tahun
pembuatan ; dan
(d) Daftar refrigerant yang digunakan berikut
nilai GWP dan ODP.
(2) Pemeriksaan terhadap jenis refrigerant pada
peralatan AC.
(3) Pemeriksaan terhadap jenis refrigerant pada
peralatan AC apabila terdapat peralatan AC
bekas yang akan digunakan kembali.
(4) Pemeriksaan terhadap bahan refrigerant yang
mengandung Chloro Fluoro Carbon (CFC).
Bahan mengandung CFC seperti: R-11, R-12,
R-13, R-1381, R-114, R-500, R-502, R-503.
(5) Identifikasi terhadap nilai Global Warming
Potensial (GWP) dan Ozone Depletion Potential
(ODP).
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Pengendalian Penggunaan Bahan Pembeku
(Refrigerant) Berdasarkan hasil pemeriksaan, nilai
akan diberikan jika :
- 86 -
(1) bangunan gedung direncanakan tidak
menggunakan alat pendingin;
(2) bangunan gedung yang direncanakan
menggunakan alat pendingin memiliki
kriteria:
(a) bahan pembeku menggunakan refrigerant
yang tidak mengandung CFC dan/atau
yang sudah dilarang.
(b) menggunakan alat pendingin dengan
nilai Global Warming Potential (GWP)
rendah.
5) Material Ramah Lingkungan
Pengendalian penggunaan material ramah
lingkungan dalam BGH dimaksudkan untuk
mengurangi jumlah zat pencemar berbahaya
terhadap kesehatan dan kenyamanan pengguna
bangunan, serta menjaga kesinambungan rantai
pasok material yang ramah bagi lingkungan dalam
skala nasional.
Pengendalian material ramah lingkungan terdiri atas
2 persyaratan utama yaitu: Pengendalian
Penggunaan Material Berbahaya dan Penggunaan
Material Bersertifikat Ramah Lingkungan (Eco
Labelling).
a) Pengendalian Penggunaan Material Berbahaya
Pengendalian penggunaan material berbahaya
bertujuan untuk mengurangi dampak negatif
terhadap kesehatan penghuni bangunan akibat
dari zat yang dipaparkan oleh material yang
- 87 -
terpasang pada bangunan. Zat berbahaya
tersebut merupakan zat kimia yang dapat
terpapar di udara dan memiliki kemungkinan
terhirup oleh penghuni bangunan. Dampak
kesehatan yang mungkin terjadi oleh adanya
material berbahaya tersebut dapat bersifat, seperti
pusing, mual, sesak napas, atau bahkan bersifat
kronis yang dapat menyebabkan kanker.
Persyaratan pengendalian penggunaan material
berbahaya ini meliputi: material penutup atap
dominan, material cat, material kayu/
bambu/material terbarukan, dan material logam.
(1) Material Penutup Atap Dominan
Setiap bangunan memiliki atap yang dapat
berbeda-beda jenisnya. Material penutup atap
yang dominan diharapkan tidak
menggunakan material yang tidak ramah
lingkungan.
Gambar 16. Gambar rencana penutup atap beton
Beton
Beton
Beton
Beton
- 88 -
Pemeriksaan dokumen untuk Material
Penutup Atap Dominan meliputi:
(a) Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan/
penyedia jasa perencana, adalah sebagai
berikut:
i. Gambar Arsitektur yang menunjukkan
denah atap dan informasi jenis atap.
ii. RKS yang menunjukkan jenis penutup
atap.
(b) Pemeriksaan terhadap gambar, rencana
jenis penutup atap dominan akan
dipasang pada bangunan
(c) Pemeriksaan terhadap ketentuan dalam
RKS terkait ketentuan jenis penutup atap
yang akan digunakan.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan
dokumen untuk Material Penutup
Atap Dominan akan diberikan jika
penutup atap tidak direncanakan
menggunakan asbestos.
(2) Material Cat
Material cat ramah lingkungan dalam BGH
ditujukan kepada cat yang tidak mengandung
material berbahaya bagi kesehatan.
Pemeriksaan dokumen untuk Material Cat
meliputi:
- 89 -
(a) Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan, adalah
sebagai berikut:
i. Gambar rencana teknis yang
menunjukkan denah penggunaan cat;
dan
ii. RKS yang menunjukkan spesifikasi cat.
(b) Pemeriksaan terhadap RKS, terkait
rencana jenis cat dan penggunaannya
yang terpasang di bangunan.
(c) Pemeriksaan RKS terkait jenis cat yang
tidak mengandung zat pencemar seperti:
methilene chloride (dhicloromethane),
arsenic, hexavalent chromium, N-hexane,
trichloroethylene (TCE), formaldehyde,
TDCP/TCEP (chlorinated penjinak api),
BPA (bisphenol A), phthalates, VOC
berkadar tinggi, dan lain-lain.
(d) Pemeriksaan terhadap jenis cat sesuai
lokasinya pada gambar denah.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Material Cat akan diberikan jika dalam
RKS direncanakan menggunakan material cat
sesuai ketentuan tidak mengandung zat
pencemar berbahaya.
(3) Material Kayu/ Bambu/ Material Terbarukan
Material kayu dalam proses pemasangan
dengan perekat pada bangunan dapat
menggunakan perekat yang berbahaya bagi
- 90 -
manusia. Maka dianjurkan untuk memilih
material kayu dengan perekat yang tidak
berbahaya.
Pemeriksaan dokumen untuk Material Kayu/
Bambu/ Material Terbarukan meliputi:
(a) Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik
bangunan/penyedia jasa perencana,
adalah sebagai berikut:
i. Gambar rencana teknis yang
menunjukkan denah penggunaan
material kayu terpasang; dan
ii. RKS yang menunjukkan spesifikasi
kayu/bambu/material terbarukan
terpasang pada bangunan.
(b) Pemeriksaan terhadap jenis
kayu/bambu/material terbarukan dan
penggunaannya (kusen, rangka atap,
struktur) yang terpasang di bangunan.
(c) Pemeriksaan terhadap ketentuan dalam
RKS (struktur dan arsitektur) terkait
ketentuan perekat, pelapis kayu,
terhadap adanya penggunaan zat
pencemar berbahaya dalam penggunaan
material kayu/ bambu/ material
terbarukan lainnya yang direncanakan
akan dipasang di bangunan.
- 91 -
(d) Pemeriksaan terhadap jenis kayu/
bambu/material terbarukan sesuai
lokasinya pada gambar kerja.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Material Kayu/Bambu/Material
Terbarukan akan diberikan jika rencana
penggunaan kayu/ bambu/ material
terbarukan tidak terdapat perekat dan/ atau
pelapis dengan zat pencemar berbahaya.
(4) Material Logam
Material logam dipilih yang menggunakan cat
tahan karat yang tidak mengandung zat
pencemar berbahaya. Sehingga mengurangi
risiko paparan karat kepada manusia yang
dapat mengganggu kesehatan.
Pemeriksaan dokumen untuk Material Logam
meliputi:
(a) Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan/penyedia
jasa perencana, adalah sebagai berikut:
i. RKS yang menunjukkan jenis logam
terpasang;
ii. RKS yang menunjukkan struktur logam;
iii. RKS menunjukkan pelaksanaan perilaku
hijau; dan
iv. Gambar denah rencana teknis yang
menunjukkan lokasi penggunaan
material logam.
- 92 -
(b) Pemeriksaan terhadap jenis logam dan
penggunaannya (kusen, rangka atap,
struktur) yang akan terpasang di
bangunan
(c) Pemeriksaan terhadap ketentuan zat anti
karat yang digunakan dalam RKS yang
terkait.
(d) Pemeriksaan terhadap jenis logam sesuai
lokasinya pada gambar kerja.
(e) Pemeriksaan terhadap ketentuan dalam
RKS terhadap pelaksanaan konstruksi dan
rantai pasok hijau.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Material Logam akan diberikan jika
material logam menggunakan pelapis cat
tahan karat yang tidak mengandung zat
pencemar berbahaya.
b) Penggunaan Material Bersertifikat Ramah
Lingkungan (Eco Labelling).
Penggunaan material bersertifikat ramah
lingkungan bertujuan untuk melindungi
kelestarian lingkungan dari sisi produksi bahan
baku material. Pembangunan BGH adalah sisi
konsumen dari bahan bangunan. Sudah
selayaknya menggunakan material dari produsen
material yang turut menjaga lingkungan.
- 93 -
Untuk bangunan H2M, hunian (sederhana dan
tidak sederhana), dan hunian campuran, kriteria
ini tidak dinilai. Pada daftar simak penilaian
kinerja, diberikan nilai penuh.
Hal ini dapat berupa adanya sertifikat manajemen
lingkungan, sertifikat legal untuk kayu, serta eco-
label untuk produknya. Dari sisi jejak karbon dari
material, akan lebih baik juga mengambil material
dari sumber lokal daerah setempat. Dengan
pengambilan dari sumber lokal, emisi yang
disebabkan oleh pengantaran barang dapat lebih
sedikit.
Persyaratan ini meliputi: Material Struktur -
Beton - Pasir dan Kerikil, Material Struktur –
Beton - Semen, penutup dinding, material
kayu/bambu/material terbarukan, material cat,
material penutup atap
(1) Material Struktur - Beton-Pasir dan Kerikil
Material beton dapat digunakkan pada
komponen struktur maupun non struktur.
Pada umumnya, beton dengan kekuatan tinggi
digunakan untuk struktur. Komponen pasir
dan kerikil yang dipakai untuk beton
diharapkan berasal dari sumber daerah
setempat agar emisi semakin kecil.
- 94 -
Gambar 17. Contoh perencanaan material struktur
Pemeriksaan dokumen untuk Material Struktur
– Beton - Pasir dan Kerikil meliputi:
(a) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan/penyedia jasa
perencana, adalah sebagai berikut:
i. RKS yang menunjukkan ketentuan
campuran beton; dan
ii. RKS yang menunjukkan rencana
pelaksanaan konstruksi dan rantai pasok
hijau.
(b) Identifikasi bangunan terkait penggunaan
struktur beton dan/atau baja dan/atau
kayu.
(c) Pemeriksaan terhadap ketentuan dalam RKS
terhadap pelaksanaan konstruksi dan rantai
pasok hijau.
(d) Pemeriksaan RKS terkait ketentuan
kandungan material ramah lingkungan atas
material beton untuk penggunaan pasir dan
kerikil dari konsultan BGH. Ketentuan
dalam RKS struktur harus menunjukkan
lokasi proyek, lokasi supplier/batching plant
- 95 -
beton, lokasi penambangan pasir dan
kerikil, perhitungan jarak total dari
penambangan pasir dan kerikil, supplier
beton, hingga ke lokasi proyek.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Material Struktur Beton-Pasir dan
Kerikil akan diberikan jika material beton
menggunakan pasir dan kerikil berasal dari
sumber lokal maksimum 1000 km dari lokasi
proyek.
(2) Material Struktur - Beton-Semen
Material beton dapat digunakkan pada
komponen struktur maupun non struktur.
Pada umumnya, beton dengan kekuatan tinggi
digunakan untuk struktur. Komponen semen
pada beton berasal dari industri besar dengan
dampak lingkungan yang besar. Pengambilan
semen dari pabrik yang memiliki manajemen
lingkungan mendukung industri semen yang
ramah lingkungan.
Pemeriksaan dokumen untuk Material Struktur
- Beton-Semen meliputi:
(a) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan/penyedia jasa
perencana, adalah sebagai berikut:
- 96 -
i. RKS yang menunjukkan ketentuan
campuran beton; dan
ii. RKS yang menunjukkan rencana
pelaksanaan konstruksi dan rantai pasok
hijau.
(b) Identifikasi bangunan terkait penggunaan
struktur beton dan/atau baja dan/atau
kayu.
(c) Pemeriksaan ketentuan dalam RKS terhadap
pelaksanaan konstruksi dan rantai pasok
hijau.
(d) Pemeriksaan RKS terkait ketentuan
kandungan material ramah lingkungan atas
material beton untuk penggunaan semen
dari pabrik yang menerapkan sistem
manajemen lingkungan.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Material Struktur Beton-Semen akan
diberikan jika material beton penggunaan
semen terdapat ketentuan rencana
menggunakan semen dari pabrik yang
menerapkan sistem manajemen lingkungan.
(3) Material Penutup Dinding
Bahan material penutup dinding dapat berasal
dari bahan alami, pengolahan sederhana
seperti batu-bata, ataupun industri besar
seperti papan panel. Pengambilan bahan
penutup dinding dari sumber lokal akan
- 97 -
berdampak pengurangan emisi dan
mendukung indstri lokal untuk berkembang.
Gambar 18. Gambar rencana penutup dinding
Pemeriksaan dokumen untuk Material Penutup
Dinding meliputi:
(a) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan/penyedia jasa
perencana, adalah sebagai berikut:
i. Gambar rencana teknis yang
menunjukkan jenis penutup dinding;
ii. RKS yang menunjukkan jenis penutup
dinding; dan
iii. RKS yang menunjukkan rencana
pelaksanaan konstruksi dan rantai pasok
hijau.
- 98 -
(b) Identifikasi jenis material penutup dinding
(Batu bata, hebel, gypsum).
(c) Pemeriksaan ketentuan dalam RKS terhadap
pelaksanaan konstruksi dan rantai pasok
hijau.
(d) Pemeriksaan RKS terkait ketentuan
kandungan material ramah lingkungan atas
material penutup dinding dari sumber
bahan baku dan pabrik lokal.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Material Penutup Dinding akan
diberikan jika material penutup dinding
terdapat ketentuan harus berasal dari sumber
lokal, maksimum 1000 km dari lokasi proyek.
(4) Material Kayu/ Bambu/ Material Terbarukan
Penggunaan material kayu diharuskan
menggunakan material kayu dengan sumber
yang legal. Pengambilan kayu secara ilegal
akan berdampak kerusakan lingkungan. BGH
mendukung kelestarian lingkungan dimulai
dari sumber material kayunya.
Gambar 19. Gambar rencana penutup dinding material kayu
- 99 -
Pemeriksaan dokumen untulok Material
Kayu/Bambu/ Material Terbarukan meliputi:
(a) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan/penyedia jasa
perencana, adalah sebagai berikut:
i. Gambar rencana teknis yang
menunjukkan denah penggunaan material
kayu terpasang;
ii. RKS yang menunjukkan spesifikasi
kayu/bambu/ material terbarukan
terpasang pada bangunan; dan
iii. RKS yang menunjukkan rencana
pelaksanaan konstruksi dan rantai pasok
hijau.
(b) Pemeriksaan terhadap jenis kayu/bambu/
material terbarukan dan penggunaannya
(kusen, rangka atap, struktur) yang
terpasang di bangunan.
(c) Pemeriksaan RKS (struktur dan arsitektur)
terkait ketentuan penggunaan material
terbaharukan, material diawetkan, legalitas,
dan kayu daur ulang pada material
kayu/bambu/material terbarukan lainnya
yang direncanakan akan dipasang di
bangunan.
(d) Pemeriksaan terhadap jenis kayu/bambu/
material terbarukan sesuai lokasinya pada
gambar kerja.
- 100 -
(e) Pemeriksaan ketentuan dalam RKS terkait
pelaksanaan konstruksi dan rantai pasok
hijau.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Material Kayu/ Bambu/ Material
Terbarukan akan diberikan jika rencana
penggunaan kayu/bambu/material terbarukan
memiliki ketentuan legal, dan/atau
menggunakan kayu daur ulang.
(5) Material Cat
Pemilihan cat yang berasal dari industri cat
yang memiliki perhatian terhadap lingkungan
di sekitar industrinya. Pemilihan cat yang
berasal dari industri cat dengan manajemen
lingkungan yang baik, merupakan dukungan
terhadap perlindungan lingkungan di sekitar
industrinya.
Pemeriksaan dokumen untuk Material Cat
meliputi:
(a) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan/penyedia jasa
perencana, adalah sebagai berikut:
i. Gambar rencana teknis yang menunjukan
denah penggunaan cat;
ii. RKS yang menunjukkan spesifikasi cat; dan
iii. RKS yang menunjukkan rencana
pelaksanaan konstruksi dan rantai pasok
hijau.
- 101 -
(b) Pemeriksaan RKS terkait jenis cat dan
penggunaannya yang terpasang di
bangunan.
(c) Pemeriksaan gamber denah terkait jenis cat
sesuai lokasinya.
(d) Pemeriksaan ketentuan dalam RKS terkait
pelaksanaan konstruksi dan rantai pasok
hijau
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan untuk
Material Cat akan diberikan jika dalam RKS
direncanakan menggunakan material cat
dengan ketentuan memilih dari pabrik yang
menerapkan sistem manajemen lingkungan.
(6) Material Penutup Atap
Setiap bangunan memiliki atap yang dapat
berbeda-beda jenisnya. Material penutup atap
yang berasal dari industry diharapkan memiliki
informasi tentang material ramah lingkungan,
dengan bukti eco-label dan tidak menggunakan
material atap berbahaya.
Gambar 20. Jenis atap genting pada gambar
- 102 -
Pemeriksaan dokumen untuk Material Penutup
Atap meliputi:
(a) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan/penyedia jasa
perencana, adalah sebagai berikut:
i. Gambar rencana teknis yang
menunjukkan Denah atap dan Informasi
jenis atap.
ii. RKS yang menunjukkan jenis penutup
atap.
(b) Pemeriksaan terhadap gambar, rencana
jenis penutup atap dominan akan dipasang
pada bangunan.
(c) Pemeriksaan terhadapketentuan dalam RKS
terkait ketentuan jenis penutup atap yang
akan digunakan.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Material Penutup Atap akan diberikan
jika penutup direncanakan menggunakan
penutup atap dengan ketentuan ramah
lingkungan, yaitu tidak menggunakan asbes
dan/atau memiliki eco-label.
6) Pengelolaan Sampah
Sampah merupakan beban bagi lingkungan,
pengelolaan sampah pada BGH dimaksudkan untuk
meningkatkan kesehatan pengguna, aman bagi
lingkungan dan perubahan perilaku pengguna BGH,
serta mengurangi beban timbulan sampah kota.
Pengelolaan sampah yang tepat dan berkelanjutan
- 103 -
bagi lingkungan dibutuhkan sebagai kelanjutan dari
penerapan pengelolaan sampah BGH.
Untuk memenuhi aspek pengelolaan sampah, maka
bangunan gedung harus memenuhi persyaratan
yang terdiri atas persyaratan: penerapan prinsip 3R;
penerapan sistem penangan sampah; dan
penerapan sistem pencatatan timbulan sampah.
a) Penerapan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
Penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle)
dimaksudkan untuk mengurangi sampah yang
ditimbulkan oleh pemilik,pengguna, dan/atau
pengelola BGH. Dengan mengurangi beban
sampah dari pengguna bangunan, maka beban
sampah yang dibuang ke tempat pembuangan
akhir (TPA) dapat berkurang.
Pemeriksaan dokumen untuk Penerapan Prinsip
3R meliputi:
(1) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan/penyedia jasa
perencana, adalah sebagai berikut:
(a) Gambar rencana teknis yang
menunjukkan:
i. Gambar Denah yang menunjukkan
lokasi pengumpulan tempat sampah
sementara (TPS) di gedung; dan
ii. Gambar detil bak/ruangan tempat
sampah. (jika ada).
- 104 -
(b) Persyaratan proyek oleh pemilik gedung
(Owner Project Requirement/OPR) yang
menunjukkan bahwa gedung akan
menerapkan prinsip 3R.
(2) Pemeriksaan terhadap gambar, lokasi
pengumpulan sampah gedung.
(3) Pemeriksaan terhadap ketentuan dalam OPR
terkait ketentuan pelaksanaan prinsip 3R.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Penerapan Prinsip 3R akan diberikan jika
dalam OPR menyatakan akan melaksanakan
prinsip 3R dan lokasi pengumpulan sampah
gedung mendukung pemilahan yang sesuai
dengan ketentuan 3R yang ditunjukan dalam
desain, dapat berupa :
(1) Tersedianya tempat pemilahan minimal 3
jenis, yaitu: Organik, Non Organik, B3.
(2) Rencana Pengelolaan gedung dalam
berkomitmen untuk melakukan pembelian
bahan atau barang yang tidak mengandung
bahan berbahaya, tidak merusak lingkungan,
tidak memerlukan distribusi panjang, tidak
menimbulkan sampah berlebihan.
(3) Melakukan pengelolaan terpadu untuk
sampah plastik dan kertas.
b) Penerapan Sistem Penanganan Sampah
Penerapan sistem penanganan sampah pada
bangunan gedung hijau terdiri atas pemilahan,
pengumpulan, dan pengolahan sampah yang
- 105 -
dimaksudkan untuk menambah nilai manfaat
dari sampah dan mengurangi dampak negatif
terhadap lingkungan. Tersedianya fasilitas tempat
sampah sementara yang terpisah pada gedung
bagi minimal 3 jenis sampah, yaitu: Organik, Non
organik, dan B3. Dengan adanya fasilitas tempat
sampah sementara yang terpisah pada gedung,
diharapkan penanganan sampah menjadi lebih
bersih dan lebih mudah untuk dikelola pada
tahap lebih lanjut.
Pemeriksaan dokumen Penerapan Sistem
Penanganan Sampah meliputi:
(1) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan/ penyedia jasa
perencana, adalah sebagai berikut:
(a) Gambar rencana teknis yang menunjukkan:
i. Gambar Denah yang menunjukkan lokasi
pengumpulan tempat sampah sementara
(TPS) di gedung;
ii. Gambar detil bak/ruangan tempat
sampah (jika ada); dan
iii. Gambar denah yang menujukkan lokasi
pengelolaan sampah organik seperti,
tempat pengomposan, biogas (jika ada).
(b) Persyaratan proyek oleh pemilik gedung
(Owner Project Requirement/OPR) yang
menunjukkan syarat penempatan tempat
sampah kecil (waste bin) pada gedung.
- 106 -
(c) Persyaratan RKS atau OPR yang
menunjukkan syarat pengelolaan sampah
organik dan non organik gedung (jika ada).
(2) Pemeriksaan terhadap gambar, lokasi
pengumpulan sampah gedung;
(3) Pemeriksaan terhadap gambar fitur
pengelolaan sampah yang ada; dan
(4) Pemeriksaan terhadap ketentuan dalam OPR
terkait ketentuan pelaksanaan 3R (jika ada).
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
Penerapan Sistem Penanganan Sampah akan
diberikan jika:
(1) Memiliki rencana penyediaan fasilitas
pemilahan sampah sesuai dengan
kelompoknya;
(2) Memiliki rencana membangun TPS di
lingkungan bangunan gedung serta melakukan
pengambilan dan pemindahan sampah dari
sumber sampah ke TPS secara terjadwal;
(3) Merencanakan usaha pengurangan dan
penggunaan kembali kantong plastik dan
kertas; dan
(4) Merencanakan fasilitas pengelolaan sampah
organik, dan memberi nilai tambah dari
sampah dan/atau fasilitas pemadatan sampah
non organik pada gedung.
c) Penerapan Sistem Pencatatan Timbulan Sampah
Sistem pencatatan timbulan sampah dilakukan
untuk mengetahui berapa besar jumlah sampah
- 107 -
yang dapat dikurangi, digunakan kembali,
dan/atau didaur ulang. Metode pencatatan dapat
berupa dalam satuan berat (kg atau ton) atau
dalam satuan volume. Frekuensi pengambilan
sampah juga harus masuk ke dalam pencatatan.
Dengan melakukan pencatatan timbulan sampah,
dapat direncanakan program 3R yang lebih tepat.
Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan,
ukuran dan detail penerapan pengelolaan sampah
mengikuti Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
dan/atau pedoman/standard teknis dan
peraturan terkait lainnya.
Untuk bangunan H2M, hunian (sederhana dan
tidak sederhana), dan hunian campuran, kriteria
ini tidak dinilai. Pada daftar simak penilaian
kinerja, diberikan nilai penuh.
Pemeriksaan dokumen untuk Penerapan Sistem
Pencatatan Timbulan Sampah meliputi:
(1) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan/penyedia jasa
perencana, adalah sebagai berikut:
(a) Gambar rencana teknis yang menunjukkan:
i. Gambar Denah yang menunjukkan lokasi
pengumpulan tempat sampah sementara
(TPS) di gedung;
ii. Gambar detil bak/ruangan tempat sampah
- 108 -
(jika ada); dan
iii. Gambar denah yang menunjukkan lokasi
fasilitas timbangan untuk sampah (jika
ada).
(b) Persyaratan proyek oleh pemilik gedung
(Owner Project Requirement/OPR) yang
menunjukkan ketentuan cara penanganan
dan pencatatan sampah.
(2) Pemeriksaan terhadap gambar, lokasi
pengumpulan sampah gedung.
(3) Pemeriksaan terhadap gambar fitur
penanganan dan pencatatan sampah yang ada.
Misalnya: Timbangan, mesin pemadat sampah,
bak pengukuran volume.
(4) Pemeriksaan terhadap ketentuan dalam OPR
terkait ketentuan pelaksanaan pencatatan
sampah.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Penerapan Sistem Pencatatan Timbulan
Sampah akan diberikan jika :
(1) Direncanakan memiliki pembukuan retribusi
sampah bulanan disertai dengan adanya
catatan tanggal pengambilan sampah.
(2) Direncanaakan memiliki metode pencatatan
berat/volume timbulan sampah.
7) Pengelolaan Air Limbah
Pengelolaan air limbah pada BGH dimaksudkan
untuk mengurangi beban air limbah yang dihasilkan
dan mencegah timbulnya penurunan kualitas
- 109 -
lingkungan disekitar bangunan. Untuk memenuhi
aspek pengelolaan air limbah, maka bangunan
gedung harus memenuhi persyaratan yang terdiri
atas persyaratan: penyediaan fasilitas pengelolaan
limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke
saluran pembuangan kota; dan daur ulang air yang
berasal dari limbah cari (grey water).
a) Penyediaan fasilitas pengelolaan limbah padat dan
limbah cair sebelum dibuang ke saluran
pembuangan kota
Penyediaan fasilitas pengelolaan limbah padat
dan limbah cair diperlukan sebelum dibuang ke
saluran pembungan kota. Fasilitas ini diperlukan
untuk menjaga kualitas air buangan agar sesuai
dengan ketentuan atau standard air buangan
dengan peraturan yang berlaku.
Untuk BGH yang terletak di daerah pelayanan
sistem jaringan air limbah kota, wajib
memanfaatkan jaringan tersebut, sedangkan
untuk BGH yang tidak terletak didaerah
pelayanan sistem jaringan air limbah kota, wajib
memiliki fasilitas pengelolaan limbah padat dan
limbah cair secara mandiri.
- 110 -
Gambar 21. Gambar contoh instalasi pengolahan air
limbah untuk di daur ulang
Pemeriksaan dokumen untuk Pengelolaan Air
Limbah meliputi:
(1) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan/penyedia jasa
perencana, adalah sebagai berikut:
(a) Gambar rencana teknisyang menunjukkan:
i. diagram satu garis air limbah;
ii. detail instalasi pengolahan air limbah;
dan
iii. denah peletakan instalasi pengolahan
air limbah.
(b) Perhitungan kapasitas instalasi
pengolahan air limbah
(c) Pengelolaan limpasan air hujan:
i. gambar detail fasilitas penanganan;
ii. gambar denah peletakan; dan
iii. kapasitas penanganan.
(2) Identifikasi koneksi jaringan pembuangan
limbah terhubung dengan pelayanan sistem
jaringan air limbah (pemerintah/swasta/
- 111 -
kawasan) atau memiliki instalasi pengolah air
limbah sendiri.
(3) Identifikasi sistem pengolahan air limbah
yang digunakan.
(4) Identifikasi prediksi keluaran air limbah dan
kapasitas instalasi pengolahan air limbah
terpasang.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Pengelolaan Air Limbah akan diberikan
jika:
(1) Jaringan pembuangan limbah terhubung
dengan pelayanan sistem jaringan air limbah.
(2) Bangunan gedung memiliki sistem
pengolahan air limbah.
(3) Hasil olahan limbah memenuhi baku mutu.
b) Daur ulang air yang berasal dari limbah cair (grey
water)
Air limbah (grey water) merupakan air buangan
yang berasal dari keran wastafel, pancuran
(shower), keran wudhu, dan keran tembok
lainnya. Air limbah (grey water) dari BGH dapat
digunakan kembali setelah diproses melalui
system daur ulang air (water recycling system).
Air daur ulang yang telah diolah dapat digunakan
sebagai air sekunder, misalnya untuk
penggelontoran (flushing), penyiraman tanaman,
irigasi lahan, dan penambahan air pendingin
(make-up water cooling tower). Air daur ulang
yang digunakan kembali harus memenuhi
- 112 -
standard baku mutu sesuai dengan
peruntukannya kembali.
Sisa air limbah (grey water) yang tidak dapat
dimanfaatkan kembali dan dibuang kesaluran
pembuangan kota harus memenuhi standard
baku mutu sesuai Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003
tentang Baku Mutu Air Limbah Domesik atau
edisi terbaru.
Untuk bangunan H2M, hunian (sederhana dan
tidak sederhana), dan hunian campuran, kriteria
ini tidak dinilai. Pada daftar simak penilaian
kinerja, diberikan nilai penuh.
Gambar 22. Gambar contoh instalasi pengolahan air daur ulang
Pemeriksaan dokumen untuk Daur ulang air
yang berasal dari limbah cair (grey water)
meliputi:
(1) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan/penyedia jasa
perencana, adalah sebagai berikut:
- 113 -
(a) Gambar rencana teknis yang
menunjukkan:
i. diagram satu garis air limbah;
ii. detail instalasi pengolahan air limbah;
dan
iii. denah peletakan instalasi pengolahan
air limbah.
(b) Perhitungan kapasitas instalasi pengolahan
air limbah.
(c) Hasil tes laboratorium untuk kualitas air.
(2) Identifikasi sistem daur ulang air.
(3) Pemeriksaan terhadap kapasitas instalasi
pengolahan air daur ulang.
(4) Pemeriksaan terhadap penggunaan air hasil
daur ulang, apakah untuk (tidak terbatas
pada): penggelontoran (flushing), penyiraman
tanaman, irigasi lahan, penambahan air
pendingin (make-up water cooling tower).
(5) Pemeriksaan terhadap kualitas air sebelum
digunakan kembali.
(6) Pemeriksaan kualitas air hasil daur ulang.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Daur ulang air yang berasal dari limbah
cair (grey water) akan diberikan jika:
(1) Bangunan gedung memanfaatkan air hasil
daur ulang yang sesuai dengan persyaratan
kualitas air bersih, sedangkan air yang dibuang
ke saluran pembuangan kota harus memenuhi
- 114 -
syarat Kepmen Lingkungan Hidup Nomor
112/M/PRT/2003.
(2) Bangunan gedung memanfaatkan air hasil
daur ulang untuk lebih dari satu fungsi.
3. Pemeriksaan Kinerja Tahap Pelaksanaan Konstruksi
a. Pendahuluan
Modul Penilaian kinerja tahap pelaksanaan ini adalah
panduan tata cara penilaian kinerja yang diperlukan
pada saat menggunakan daftar simak penilaian kinerja
Bangunan Gedung Hijau (BGH) dalam tahap
pelaksanaan.
Pada modul ini akan dijelaskan proses penilaian kinerja
bangunan gedung hijau, dimulai dengan menjelaskan
persyaratan, aspek-aspek yang perlu diperiksa, dan
pemberian nilai untuk tiap aspek yang memenuhi
persyaratan bangunan gedung hijau.
b. Bagan Alir Pemeriksaan Tahap Pelaksanaan Konstruksi
Pada tahap pelaksanaan, pemeriksaan dilakukan
dengan cara memeriksa dokumen catatan konstruksi
dan pelaksanaan konstruksi di lapangan. Dari
pemeriksaan tersebut didapatkan ragam aspek
persyaratan BGH yang akan diterapkan dan dinilai
kinerjanya.
Petugas Pemeriksa atau TABGH menilai kesesuaian
penerapan pelaksanaan konstruksi BGH dari dokumen
yang diterima dan kondisi lapangan.
- 115 -
Bagan 2. Bagan Alir Pemeriksaan Tahap Pelaksanaan Konstruksi
c. Tata Cara Penilaian Kinerja Tahap Pelaksanaan
Konstruksi
Tata cara penilaian kinerja BGH pada tahap
pelaksanaan teknis meliputi 3 aspek, yaitu: Proses
konstruksi hijau, praktik perilaku hijau, dan rantai
pasok hijau. Pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen
teknis pelaksanaan Bangunan Gedung terhadap aspek
BGH yang ada pada bangunan dan metode dalam
proses konstruksinya terkait dengan lingkungan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi minimum
persyaratan teknis BGH mengikuti aturan yang berlaku
di daerah masing-masing.
1) Proses Konstruksi Hijau
Proses konstruksi hijau harus memiliki cara kerja
dan teknologi yang dapat memaksimalkan nilai yang
ingin dicapai dengan meminimalkan pemborosan
- 116 -
atau limbah yang dihasilkan pada setiap proses
konstruksi.
a) Metode Pelaksanaan Konstruksi Hijau
Metode pelaksanaan konstruksi hijau merupakan
penerapan metode konstruksi dengan
mempertimbangkan pada minimalisasi emisi/
polutan atau dampak negatif bagi lingkungan
sekitar lokasi konstruksi.
Pemeriksaan dokumen untuk Metode Pelaksanaan
Konstruksi Hijau meliputi:
(1) Pemeriksaan terhadap dokumen jadwal
pelaksanaan konstruksi kepada kontraktor
utama.
(2) Pemeriksaan kelengkapan dokumen yang
menunjukkan dilakukannya pemantauan dan
evaluasi dari kinerja keseluruhan proses
konstruksi kepada kontraktor utama. Evaluasi
kinerja dilakukan pada proses yang dianggap
dapat meningkatkan produktivitas.
(3) Pemeriksaan kelengkapan dokumen yang
menunjukkan dilakukannya perbaikan metode
pelaksanaan konstruksi berdasarkan hasil
evaluasi pada point b diatas.
(4) Pemeriksaan dokumen yang menunjukkan
inovasi-inovasi yang diterapkan dalam proses
konstruksi.
Penilaian kinerja hasil pemeriksaan dokumen
untuk Metode Pelaksanaan Konstruksi Hijau akan
diberikan jika:
- 117 -
(1) memiliki jadwal pelaksanaan konstruksi.
(2) melakukan evaluasi kinerja secara berkala.
(3) melakukan perbaikan atas dasar hasil evaluasi.
(4) memiliki bukti yang menunjukkan inovasi-
inovasi dalam proses konstruksi.
b) Pengoptimalan Penggunaan Peralatan
Peralatan yang digunakan dalam mendukung
konstruksi BGH, diharapkan dapat memberikan
keamanan dan kualitas kerja yang terbaik.
Pelaksanaan konstruksi hijau tidak terlepas dari
faktor keselamatan terhadap manusia, sebagai
bagian dari lingkungan. Pembuktian berupa
sertifikat dan izin diperlukan sebagai jaminan
keabsahan penggunaan peralatan yang aman pada
saat pembangunan BGH.
Gambar 23. Tower Crane memerlukan penanganan
khusus dalam menjalankannya.
Pemeriksaan dokumen untuk Pengoptimalan
Penggunaan Peralatan meliputi:
- 118 -
(1) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa dari
kontraktor utama, adalah sebagai berikut:
(a) Daftar alat berat yang digunakan;
(b) Daftar pemeliharaan berkala alat berat;
(c) Sertifikat atau bukti yang menunjukkan alat
berat memiliki izin laik fungsi;
(d) Sertifikat atau bukti yang menunjukkan
kemamupuan operator dalam menjalankan
alat berat; dan
(e) Rencana meminimalkan waktu jeda
(sequencing) operasional alat berat.
(2) Identifikasi terhadap kesesuaian daftar alat
berat dengan dokumen pemeliharaan alat berat
(3) Pemeriksaan terhadap izin laik fungsi dari
seluruh alat berat.
(4) Identifikasi terhadap jumlah operator yang
memiliki sertifikat dengan banyaknya alat berat
yang digunakan.
(5) Pemeriksan terhadap jeda waktu operasional
alat berat.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Pengoptimalan Penggunaan Peralatan akan
diberikan jika:
(1) memiliki jadwal operasi alat-alat berat
(2) seluruh alat berat memiliki jadwal
pemeliharaan,
(3) seluruh alat berat memiliki izin kelaikan fungsi.
(4) seluruh operator alat berat memiliki sertifikat/
ijin,
- 119 -
(5) berhasil meminimalkan waktu jeda operasional
alat berat.
c) Penerapan Manajemen Pengelolaan Limbah
Konstruksi
Manajemen pengelolaan limbah konstruksi
ditujukan untuk meminimalkan limbah yang
dihasilkan selama konstruksi berlangsung, baik
berupa sisa material maupun sampah di
lingkungan proyek.
Gambar 24. Tempat sampah terpisah berdasarkan jenis
limbah konstruksi.
Pemeriksaan dokumen untuk Penerapan
Manajemen Pengelolaan Limbah Konstruksi
meliputi:
(1) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari kontraktor utama, adalah sebagai berikut:
(a) Gambar site plan pelaksanaan konstruksi;
(b) Dokumen rencana manajemen saampah
konstruksi;
(c) Catatan hasil pemilahan limbah dan sisa
material konstruksi. Dapat berasal dari
pihak ketiga yang mendaur ulang sampah
- 120 -
konstruksi; dan
(d) Laporan hasil pendaurulangan sisa
material konstruksi.
(2) Memeriksa pada gambar site plan, lokasi
tempat sampah sementara (TPS) untuk sampah
konstruksi.
(3) Memeriksa dokumen hasil pendaur ulangan
sampah konstruksi, apakah laporan benar
berasal dari proyek yang dinilai.
Penilaian kinerja hasil pemeriksaan dokumen
untuk Penerapan Manajemen Pengelolaan Limbah
Konstruksi akan diberikan jika:
(1) berhasil melakukan optimasi dalam pemakaian
material sehingga menciptakan pengurangan
timbulan sampah konstruksi,
(2) memiliki area pemilahan dan pengumpulan
sampah konstruksi,
(3) memiliki tempat penyimpanan material yang
aman sehingga yang dapat meningkatkan usia
material,
(4) terdapat laporan pendaurulangan sampah
konstruksi.
d) Penerapan Konservasi Air pada Pelaksanaan
Konstruksi
Konservasi air dilakukan dengan pengoptimalan
penggunaan air yang diperlukan guna menjaga
keseimbangan muka air tanah khususnya di
lingkungan proyek sebagai dampak dari
pelaksanaan konstruksi. Pengoptimalan
- 121 -
penggunaan air ini dilakukan dengan pendekatan
prinsip 3R (reuse, reduce, dan recycle) dan
semaksimal mungkin melakukan peresapan air
kembali ke dalam tanah.
Gambar 25. Kolam penampungan air hujan dan
dewatering
Pemeriksaan dokumen untuk Penerapan
Konservasi Air pada Pelaksanaan Konstruksi
meliputi:
(1) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa dari
kontraktor utama, adalah sebagai berikut:
(a) Gambar site plan pelaksaaan konstruksi;
dan
(b) Dokumen rencana pengelolaan air masa
konstruksi.
(2) Pemeriksaan terhadap gambar site plan lokasi
sumur resapan (recharge well) pada
pelaksanaan konstruksi.
(3) Pemeriksaan terhadap kesesuaian gambar site
plan dan dokumen rencana pengelolaan air
terkait drainase air hujan, pemanfaatan air
hujan, dan metode penanganan air dewatering.
- 122 -
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Penerapan Konservasi Air pada Pelaksanaan
Konstruksi akan diberikan jika:
(1) Lokasi proyek konstruksi memiliki sumur
resapan;
(2) Lokasi proyek konstruksi memiliki kolam
penampungan air hujan;
(3) Kolam penampungan air hujan memiliki
kapasitas yang besar;
(4) Air hujan dimanfaatkan sebagai sumber air
bersih untuk konstruksi;
(5) Lokasi proyek konstruksi memiliki sistem
penahan air permukaan sehingga memiliki
waktu yang cukup untuk dapat diresapkan ke
tanah; dan
(6) Untuk Proyek yang melakukan kegiatan
dewatering harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
(a) Proyek konstruksi melakukan proses
dewatering yang telah memiliki ijin,
(b) Proyek konstruksi melakukan proses
dewatering memiliki skenario proses
dewatering,
(c) Proyek konstruksi melakukan proses
dewatering memiliki sumur pantau,
(d) Proyek konstruksi melakukan proses
dewatering melakukan pengamatan
penurunan muka tanah di sekitar lokasi
konstruksi,
- 123 -
(e) Proyek konstruksi yang mengolah air
dewatering,
(f) Proyek memanfaatkan air dewatering sebagai
sumber air untuk konstruksi.
e) Penerapan Konservasi Energi Pada Pelaksanaan
Konstruksi
Konservasi energi pada pelaksanaan konstruksi
dilakukan dengan mengimplementasikan
manajemen energi yang terdiri atas efisiensi dan
pengoptimalan penggunaan peralatan yang hemat
energi.
Pemeriksaan dokumen untuk Penerapan
Konservasi Energi Pada Pelaksanaan Konstruksi
meliputi:
(1) Pemeriksaan terhadap SOP manajemen energi
dan panduan pelaksanaan konservasi energi.
Kelengkapan SOP tersebut memiliki tim khusus
manajemen energi.
(2) Pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen
laporan yang menunjukkan dilakukannyan
manajemen energi pada pelaksanaan
konstruksi. Kelengkapan laporan tersebut
sebagai berikut:
(a) Pelaksanaan monitoring penggunaan listrik
selama tahap konstruksi;
(b) Pemasangan kWh meter pada tahap
pelaksanaan konstruksi;
(c) Penggunaan lampu hemat energi dan/atau
- 124 -
penggunaan sensor otomatis pada
penerangan di lokasi proyek; dan
(d) Penggunaan alat dan peralatan yang telah
lulus uji emisi.
(3) Meminta dokumen laporan yang menunjukkan
dilakukannya monitoring dan evaluasi berkala
atas penggunaan energi selama tahap
pelaksanaan konstruksi yang menjadi dasar
pertimbangan perbaikan rencana manajemen
energi.
(4) Meminta dokumen tata cara, persyaratan, dan
detail penerapan konservasi energi pada
pelaksanaan konstruksi yang sesuai dengan
ketentuan teknis tentang konservasi energi.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Penerapan Konservasi Energi Pada
Pelaksanaan Konstruksi akan diberikan jika:
(1) Memiliki rencana penggunaan energi saat
konstruksi,
(2) memiliki SOP manajemen sesuai dengan
ketentuan diatas,
(3) melaksanakan SOP, dibuktikan dengan hasil
penggunaan energi sesuai dengan rencana.
(4) melakukan manajemen energi pada
pelaksanaan konstruksi,
(5) menggunakan peralatan yang telah lulus uji
emisi (jika menggunakan genset),
(6) memasang KWh meter pada panel induk dan
panel distribusi,
- 125 -
(7) dilakukan monitoring dan evaluasi secara
berkala beserta langkah langkah perbaikan,
(8) tata cara, persyaratan, dan detail penerapan
koncervasi energi pada pelaksanaan konstruksi
sesuai dengan ketentuan teknis.
2) Praktik Perilaku Hijau
Proses konstruksi hijau harus memiliki cara kerja
dan teknologi yang dapat memaksimalkan nilai yang
ingin dicapai dengan meminimalkan pemborosan
atau limbah yang dihasilkan pada setiap proses
konstruksi.
a) Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (SMK3)
Kesehatan dan keselamatan kerja pada proyek
BGH harus menjamin keamanan yang terbaik
untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja
dan gangguan kesehatan pekerja konstruksi akibat
pelaksanaan proyek konstruksi. Keselamatan
manusia pada area proyek akan mempengaruhi
lingkungan pada proyek tersebut dan area sekitar
proyek.
Gambar 26. Pekerja konstruksi dengan alat pelindung diri
- 126 -
Pemeriksaan dokumen untuk Penerapan SMK3
meliputi:
(1) Pemeriksaan terhadap dokumen rencana
pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
dan Lingkungan (K3L) dari kontraktor utama.
(2) Pemeriksaan terhadap dokumen gambar contoh
panduan alat pelindung diri yang harus
dilaksanakan oleh pekerja konstruksi.
(3) Pemeriksaan terhadap Foto pelaksanaan
induksi K3L kepada subkontraktor pada lokasi
konstruksi. Foto dapat diambil oleh kontraktor.
(4) Pemeriksaan terhadap Foto rambu-rambu K3
pada proyek kontruksi. Foto dapat diambil oleh
kontraktor.
(5) Pemeriksaan terhadap Informasi mengenai mess
untuk pekerja.
(6) Pemeriksaan terhadap Foto mess untuk pekerja.
Foto dapat diambil oleh kontraktor.
(7) Pemeriksaan terhadap Foto toilet pada lokasi
konstruksi. Foto dapat diambil oleh kontraktor.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Penerapan SMK3 akan diberikan jika:
(1) Dalam dokumen rencana K3L memiliki metode
pengingatan K3L melalui suara secara berkala.
(2) Dalam dokumen rencana standar K3L
menjelaskan tentang ketentuan baju dan
peralatan pengaman, disertai dengan bukti foto
pelaksanaan di lapangan.
- 127 -
(3) Dalam dokumen rencana K3 memiliki SOP
untuk setiap jenis pekerjaan.
(4) Terdapat rambu-rambu K3 di proyek kontruksi.
(5) Terdapat induksi kepada pekerja konstruksi
baru.
(6) Dalam dokumen rencana standar K3L yang
didalamnya terdapat usaha pencegahan
timbulnya penyakit akibat kerja konstruksi
(7) Proyek memberikan mess pekerja yang bersih
dan layak huni.
(8) Proyek menyediakan toilet yang layak pakai.
b) Penerapan Perilaku Ramah Lingkungan
Perilaku ramah lingkungan merupakan perilaku
yang harus diterapkan oleh setiap individu pekerja
yang terlibat pada tahap pelaksanaan konstruksi
guna mengurangi dampak negatif dari
pelaksanaan konstruksi terhadap lingkungan.
Perilaku ini dilakukan dengan menitikberatkan
pada prinsip-prinsip penghematan energi, air dan
penggunaan sumber daya.
Pemeriksaan dokumen untuk Penerapan Perilaku
Ramah Lingkungan meliputi:
(1) Pemeriksaan terhadap dokumen rencana
kegiatan penghematan energi yang dilkakukan
sebelum proses konstruksi berlangsung, dan
dokumen laporan pelaksanaan selama proses
konstruksi berlangsung.
(2) Pemeriksaan dokumen rencana kegiatan
penghematan air yang dilakukan sebelum
- 128 -
proses konstruksi berlangsung, dan dokumen
laporan pelaksanaan selama proses konstruksi
berlangsung.
(3) Pemeriksaan dokumen rencana kegiatan
penghematan sumber daya yang dilakukan
sebelum proses konstruksi berlangsung, dan
dokumen laporan pelaksanaan selama proses
konstruksi berlangsung. Khususnya sumber
daya yang tidak dapat diperbaharui.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Penerapan Perilaku Ramah Lingkungan
akan diberikan jika:
(1) Aktivitas konstruksi memperhitungkan potensi
dampak negatif terhadap lingkungan.
(2) melakukan kegiatan penghematan energi.
(3) melakukan kegiatan konservasi air.
(4) melakukan kegiatan penghematan sumber
daya.
3) Rantai Pasok Hijau
Rantai pasok hijau pada proses konstruksi BGH yang
didapat dari pemasok dan sub-pelaksana/sub
kontraktor yang berkontribusi melaksanakan
produksi konstruksi dengan mempertimbangkan
prinsip daur hidup (life cycle time) dari pasokan
tersebut dengan mempertimbangkan hal penggunaan
material, proses pemilihan pemasok/sub kontraktor,
konservasi energi.
Penggunaan material yang dimaksud dalam
persyaratan ini adalah penggunaan material pada
- 129 -
proses konstruksi. Sehingga material yang
dipergunakan pada bangunan gedung tidak
diperhitungkan.
a) Penggunaan Material Konstruksi
Penggunaan material pada pelaksanaan
konstruksi harus dilakukan seoptimal mungkin
agar pemakaian sumber daya lebih efisien, dan
mengurangi limbah konstruksi berupa sisa
material.
Gambar 27. Besi beton sebagai bagian material konstruksi.
Pemeriksaan dokumen untuk Penggunaan Material
Konstruksi meliputi:
(1) Pemeriksaan terhadap dokumen yang berisikan
daftar material yang akan digunakan untuk
proses konstruksi. Dokumen tersebut berisikan
rincian sebagai berikut:
(a) Daftar seluruh material yang akan
digunakan.
(b) Daftar material yang bahan bakunya berasal
dari Indonesia dengan mencantumkan
daerah tempat bahan baku tersebut
diproduksi.
- 130 -
(c) Daftar material yang ramah lingkungan
dengan mencantumkan sertifikasi ramah
lingkungan setiap material yang dimaksud.
(2) Pemeriksaan terhadap dokumen yang
menunjukkan rencana pengiriman material dan
langkah-langkah untuk mengatasi
keterlambatan pengiriman.
(3) Pemeriksaan terhadap dokumen yang
menunjukkan rencana pemanfaatan material
sehingga dapat meminimalkan penggunaan
material yang berlebih.
(4) Pemeriksaan terhadap dokumen yang
menunjukkan jadwal rencana penggunaan alat
berat yang efektif dan efisien.
(5) Pemeriksaan terhadap dokumen yang
menunjukkan kebijakan penggunan material
yang tidak menggunakan banyak kemasaan
pembungkus, sehingga dapat mengurangi
sampah yang timbul akibat kemasaan
pembungkus material.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Penggunaan Material Konstruksi akan
diberikan jika:
(1) dalam proses konstruksi menggunakan material
yang bahan baku berasal dari Indonesia,
(2) dalam proses konstruksi menggunakan material
yang ramah lingkungan,
- 131 -
(3) rencana pengiriman dan pemanfaatan material
dilakukan dengan tepat sesuai dengan kriteria
diatas,
(4) rencana penggunaan alat berat dilakukan
dengan tepat,
(5) material yang digunakan memiliki sedikit
kemasaan pembungkus.
b) Pemilihan Pemasok dan/atau Sub kontraktor
Rantai pasok hijau pada BGH dapat dipantau dari
pemilihan pemasok material yang dekat dengan
lokasi proyek. Pada tahap perencanaan,
penggunaan material ramah lingkungan
diperlukan bukti pelaksanaan yang membuktikan
bahwa material benar dibeli dan dipasang pada
proyek.
Pemeriksaan dokumen untuk Pemilihan Pemasok
dan/atau Sub kontraktor meliputi:
(1) Pemeriksaan terhadap dokumen yang berisikan
daftar pemasok/ subkontraktor dalam
pelaksanaan konstruksi. Dalam dokumen
tersebut harus menunjukkan informasi lokasi
pemasok/subkontraktor
(2) Identifikasi jarak antara lokasi proyek dengan
alamat pemasok.
(3) Pemasok yang dimaksud dapat berupa
pemasok material, pemasok alat berat,
maupun subkontraktor.
- 132 -
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Pemilihan Pemasok dan/atau Sub
kontraktor akan diberikan jika :
(1) pemasok material dan/atau alat yang
beralamat dekat dengan lokasi proyek,
(2) pemasok material dan/atau alat yang
produknya buatan Indonesia.
c) Konservasi Energi
Konservasi energi pada pelaksanaan rantai pasok
dilakukan, baik melalui pemilihan material
maupun pemasok dan sub kontraktor yang
menjalankan prinsip-prinsip penghematan energi
Pemeriksaan dokumen untuk Konservasi Energi
meliputi:
(1) Pemeriksaan terhadap dokumen laporan audit
energi pada peralatan yang digunakan.
(2) Pemeriksaan terhadap dokumen laporan yang
menunjukkan perencanaan dan penetapan
aturan terkait konservasi energi.
(3) Pemeriksaan terhadap dokumen laporan bukti
yang menunjukkan penggunaan alat berat
hemat energi.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan dokumen
untuk Konservasi Energi akan diberikan jika :
(1) pernah melakukan dan memiliki laporan audit
energi dari peralatan,
(2) memiliki aturan mengenai konservasi energi,
(3) alat berat yang digunakan pada proses
konstruksi hemat energi.
- 133 -
4. Penilaian Kinerja Tahap Pemanfaatan
a. Pendahuluan
Modul Penilaian kinerja tahap pemanfaatan ini adalah
panduan tata cara penilaian kinerja yang diperlukan
pada saat menggunakandaftar simak penilaian kinerja
Bangunan Gedung Hijau (BGH) dalam tahap
pemanfaatan.
Pada modul ini akan dijelaskan proses penilaian kinerja
bangunan gedung hijau, dimulai dengan menjelaskan
persyaratan, aspek-aspek yang perlu diperiksa,
peralatan yang digunakan, dan pemberian nilai untuk
tiap aspek yang memenuhi persyaratan bangunan
gedung hijau.
b. Bagan Alir Pemeriksaan
Pada tahap pemanfaatan, pemeriksaan dilakukan
dengan cara memeriksa dokumen teknis bangunan,
prosedur operasional, dan kondisi fisik bangunan. Dari
pemeriksaan dokumen tersebut didapatkan informasi
mengenai prosedur penerapan bangunan dengan
prinsip ramah lingkungan dan fitur-fitur fisik
pendukung BGH.
Petugas pemeriksa atau TABGH dapat menilai
kebenaran penerapan BGH dari dokumen yang diterima
dan melakukan verifikasi pelaksanaannya di gedung
yang dinilai. Apabila dokumen tidak menjelaskan cukup
bukti dan/atau temuan bukti pelaksanaan di lapangan
tidak ditemukan, maka gedung tidak memperoleh nilai
terkait aspek penilaian BGH.
- 134 -
Bagan 3. Bagan Alir Pemeriksaan Tahap Pelaksanaan
Konstruksi
c. Tata Cara Penilaian Kinerja
Persyaratan tahap pemanfaatan berupa kesesuaian
antara dokumentasi operasional gedung dengan kondisi
lapangan yang terdiri atas prosedur pemanfaatan
bangunan secara organisasi dan pelaksanaan BGH
yang mendukung keberlanjutan lingkungan.
1) Pemeriksaan Organisasi dan Tata Kelola BGH
Organisasi dan tata kelola BGH dimaksudkan untuk
menjamin tersedianya kelembagaan/ institusi dan
sumber daya yang bertanggung jawab atas
pemanfaatan BGH dengan melaksanakan
pemeliharaan, pemeriksaan berkala, dan perawatan
bangunan. Lingkup dari organisasi dan tata kelola
BGH meliputi struktur organisasi, fungsi, tanggung
jawab dan kewajiban, nisbah sumber daya manusia,
Mulai
Pemeriksaan dokumen
pemanfaatan
•Pemeriksaan terhadap dokumen teknis, kebijakan, dan fitur fisik BHG.
Peninjauan Lapangan
•verifikasi kesesuaian dokumen dengan kondisi lapangan yang terkait BGH
Penilaian Hasil Audit
•Penilaian hasil pemeriksaan BGH.
Selesai
- 135 -
dan program pembekalan, pelatihan, dan
pemagangan.
Sumber: ESDM, Jakarta
Gambar 28. Contoh Himbauan Hemat Energi
a) Kebijakan Pelestarian Lingkungan
Pelestarian lingkungan dimulai dari kebijakan
yang dibuat oleh pimpinan pengelola gedung.
Kebijakan yang dibuat diharapkan dapat
memberikan arah penghematan pada sisi
penggunaan energi, air, dan upaya-upaya
perbaikan lingkungan apabila terdapat
pencemaran yang dihasilkan oleh gedung.
Verifikasi pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau
melalui adanya upaya-upaya pelaksanaan
sosialisasi di lapangan.
Untuk bangunan H2M, hunian (sederhana dan
tidak sederhana), dan hunian campuran, kriteria
ini tidak dinilai. Pada daftar simak penilaian
kinerja, diberikan nilai penuh
(1) Instrumen pemeriksaan lapangan untuk
Kebijakan Pelestarian Lingkungan
Peralatan yang perlu dibawa untuk
pemeriksaan lapangan Kebijakan Pelestarian
Lingkungan adalah kamera digital.
- 136 -
(2) Pemeriksaan dokumen pemeriksaan lapangan
untuk Kebijakan Pelestarian Lingkungan
(a) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan, adalah sebagai
berikut:
i. Dokumen kebijakan pengelolaan
bangunan yang ramah lingkungan;
ii. Dokumen tentang Kebijakan
penghematan air;
iii. Dokumen tentang kebijakan
penghematan energi;
iv. Dokumen tentang kebijakan perbaikan
lingkungan; dan
v. Rencana bangunan hijau tahap
perencanaan (apabila ada) namun bukan
bagian dari penilaian.
(b) Pemeriksaan terhadap dokumen mengenai
kebijakan pengelolaan bangunan yang
ramah lingkungan, selain penghematan
energi, penghematan air, dan perbaikan
lingkungan. Periksa hal sebagai berikut:
i. Nama kebijakan pengelolan lingkungan.
ii. Target Kebijakan pengelolaan bangunan
ramah lingkungan.
iii. Lingkup kebijakan pengelolaan bangunan
ramah lingkungan.
(c) Pemeriksaan terhadap dokumen mengenai
kebijakan penghematan air. Periksa hal
sebagai berikut:
- 137 -
i. Nama kebijakan penghematan air.
ii. Target kebijakan penghematan air.
iii. Lingkup kebijakan penghematan air.
(d) Pemeriksaan terhadap dokumen mengenai
kebijakan pelaksanaan penghematan energi.
Periksa hal sebagai berikut:
i. Nama kebijakan penghematan energi.
ii. Target kebijakan penghematan energi.
iii. Lingkup kebijakan penghematan energi.
(e) Pemeriksaan terhadap dokumen mengenai
kebijakan perbaikan lingkungan. Periksa hal
sebagai berikut:
i. Nama kebijakan perbaikan lingkungan.
ii. Target kebijakan perbaikan lingkungan.
iii. Lingkup kebijakan perbaikan lingkungan.
(3) Pemeriksaan lapangan untuk Kebijakan
Pelestarian Lingkungan
(a) Pemeriksaan terhadap bentuk sosialisasi
kebijakan dan program pelestarian
lingkungan. Cek apakah ada sosialisasi
fisik pada bangunan yang ditujukan
kepada internal pengelola gedung dan/atau
penghuni bangunan;
(b) Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terhadap bentuk fisik
sosialisasi kebijakan dan program (contoh:
poster, running text, stiker);
- 138 -
(4) Penilaian kinerja hasil pemeriksaan lapangan
untuk Kebijakan Pelestarian Lingkungan akan
diberikan jika :
(a) memiliki dokumen kebijakan pengelolaan
bangunan yang ramah lingkungan.
(b) memiliki dokumen kebijakan penghematan
air.
(c) memiliki dokumen kebijakan penghematan
energi.
(d) memiliki dokumen kebijakan perbaikan
lingkungan.
b) Inovasi dalam Pemeliharaan Gedung
Upaya-upaya dalam pemeliharaan gedung
berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu
dan teknologi. Penerapan-penerapan inovasi
untuk BGH mengarah pada target penghematan
energi, air, dan biaya yang dilakukan pada masa
pemanfaatan. Bukti-bukti lapangan diperlukan
sebagai verifikasi penggunaan inovasi pada BGH.
(1) Instrumen pemeriksaan lapangan untuk
Inovasi dalam Pemeliharaan Gedung.
Peralatan yang perlu dibawa untuk
pemeriksaan lapangan adalah kamera digital.
(2) Pemeriksaan lapangan untuk Inovasi dalam
Pemeliharaan Gedung
(a) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan, adalah sebagai
berikut:
- 139 -
i. Dokumen kebijakan penerapan inovasi
untuk penghematan energi;
ii. Dokumen kebijakan penerapan inovasi
untuk penghematan air;
iii. Dokumen kebijakan penerapan inovasi
untuk penghematan biaya; dan
iv. Dokumen pelaksanaan inovasi.
(b) Pemeriksaan terhadap bentuk inovasi yang
diajukan merupakan hal yang umum
dilakukan, diperiksa melalui penelusuran
daring.
(3) Pemeriksaan lapangan untuk Inovasi dalam
Pemeliharaan Gedung
(a) Pemeriksaan terhadap bentuk rencana
penerapan kebijakan terkait inovasi
lingkungan. Cek apakah ada sosialisasi
fisik pada bangunan yang ditujukan
kepada internal pengelola gedung dan/atau
penghuni bangunan.
(b) Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital bentuk fisik sosialisasi
kebijakan penerapan inovasi (Contoh:
poster, running text, stiker).
(4) Penilaian kinerja hasil pemeriksaan lapangan
untuk Inovasi dalam Pemeliharaan Gedung
akan diberikan jika:
(a) Terdapat inovasi dalam pemeliharaan
gedung yang memberikan penghematan air.
- 140 -
(b) Terdapat inovasi dalam pemeliharaan
gedung yang memberikan penghematan
energi.
(c) Terdapat inovasi dalam pemeliharaan
gedung yang memberikan penghematan
biaya.
(d) Memiliki bukti dokumentasi keberhasilan
inovasi yang dilakukan.
2) Standar Operasional dan Prosedur (SOP)
Pelaksanaan Pemanfaatan
SOP Pelaksanaan Pemanfaatan adalah serangkaian
instruksi detail tertulis berupa panduan yang
dibakukan dalam rangka pelaksanaan proses
kegiatan pemeliharaan, pemeriksaan berkala, dan
perawatan dengan tujuan mempertahankan kinerja
BGH.
Untuk bangunan H2M, hunian (sederhana dan tidak
sederhana), dan hunian campuran, kriteria hanya
dinilai dari bukti pelaksanaan lapangan, misalnya
stiker.
a) Melakukan Evaluasi Pasca Penghunian
Program-program lingkungan yang dilakukan oleh
pengelola dan penghuni gedung ditinjau dan
dilakukan evaluasi. Evaluasi tersebut adalah
pencatatan pencapaian program untuk menjadi
acuan dalam mengembangkan program yang
memberikan hasil lebih baik lagi.
- 141 -
(1) Instrumen untuk evaluasi pasca penghunian
Tidak ada peralatan yang perlu dibawa untuk
pemeriksaan lapangan.
(2) Pemeriksaan dokumen untuk evaluasi pasca
penghunian.
(a) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan, adalah sebagai
berikut:
i. Borang kuesioner untuk evaluasi:
i) Evaluasi konsumsi listrik;
ii) Evaluasi konsumsi air;
iii) Evaluasi pencahayaan;
iv) Evaluasi suhu ruangan;
v) Evaluasi kualitas udara;
vi) Evaluasi keamanan;
vii) Evaluasi sirkulasi dalam bangunan;
dan
viii) Evaluasi kesesuaian dengan fungsi.
ii. Laporan hasil evaluasi.
(b) Memeriksa borang dan laporan hasil bahwa
dokumen spesifik dari bangunan hijau yang
ditinjau.
(3) Pemeriksaan lapangan untuk evaluasi pasca
penghunian
Pemeriksaan terhadap (jika ada) bentuk
peyampaian hasil evaluasi pada papan
informasi atau bentuk penyampaian kepada
publik.
- 142 -
(4) Prosedur, rincian kegiatan, dan metode yang
diperlukan dalam pelaksanaan pemeliharaan,
perawatan, dan pemeriksaan berkala, program
kerja pemeliharaan dan perawatan,
perlengkapan, dan peralatan yang diperlukan
(5) Penilaian kinerja hasil Pemeriksaan untuk
evaluasi pasca penghunian akan diberikan jika
memiliki bukti pelaksanaan evaluasi pada
setiap evaluasi berikut:
(a) Evaluasi konsumsi listrik.
(b) Evaluasi konsumsi air.
(c) Evaluasi pencahayaan.
(d) Evaluasi suhu ruangan.
(e) Evaluasi kualitas udara.
(f) Evaluasi keamanan.
(g) Evaluasi sirkulasi dalam bangunan.
(h) Evaluasi kesesuaian dengan fungsi.
b) Menindaklanjuti Hasil Evaluasi
Tindak lanjut hasil evaluasi adalah rencana-
rencana yang bersifat perbaikan dan
pengembangan lebih lanjut atas program-program
lingkungan dalam pelaksanaan tahap
pemanfaatan BGH.
(1) Instrumen untuk tindak lanjut hasil evaluasi
Peralatan yang perlu dibawa untuk
pemeriksaan lapangan adalah borang suvey
kepuasan pengguna gedung.
(2) Pemeriksaan dokumen untuk tindak lanjut
hasil evaluasi:
- 143 -
(a) Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan, adalah
sebagai berikut:
i. Catatan hasil evaluasi yang dilakukan;
ii. Catatan perbaikan apabila hasil
evaluasi tidak sesuai target; dan
iii. Dokumen laporan hasil survei
kepuasan pengguna bangunan
gedung.
(b) Memeriksa tanggal pelaksanaan hasil
evaluasi.
(3) Pemeriksaan lapangan untuk tindak lanjut
hasil evaluasi:
Melakukan random sampling terhadap
kepuasan pengguna gedung terkait BGH,
ditujukan kepada minimal 3 orang pengguna
gedung.
(4) Penilaian kinerja hasil Pemeriksaan untuk
tindak lanjut hasil evaluasi akan diberikan
jika:
(a) melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi
(b) Perbaikan untuk lebih meningkatkan
kepuasan penggunan bangunan
c) Kesesuaian target kinerja BGH
BGH yang telah memasuki tahap pemanfaatan,
diperlukan pemeriksaan ulang apakah terdapat
perubahan fitur-fitur gedung hijau yang telah
direncanakan pada tahap perencanaan.
- 144 -
Penilaian BGH tahap pemanfaatan sesuai dengan
fitur yang ada pada perencanaan BGH meliputi:
Pengelolaan tapak, Efisiensi penggunaan energi,
Efisiensi penggunaan air, Kualitas udara dalam
ruang, Penggunaan material ramah lingkungan,
Pengelolaan sampah dan polusi, dan Pengelolaan
air limbah.
(1) pengelolaan tapak
Pengelolaan tapak pada BGH bertujuan untuk
meminimalkan dampak negatif terhadap
lingkungan, hal-hal yang perlu diperhatikan
dalam pengelolaan tapak antara lain:
(a) Orientasi Bangunan Gedung
Orientasi BGH harus adaptif terhadap
kondisi fisik dan/atau lingkungan yang
terdapat pada tapak pembangunan BGH
yang meliputi:
i. Orientasi dan bentuk massa BGH harus
dirancang untuk dapat memaksimalkan
pencahayaan alami dan meminimalkan
rambatan radiasi panas sinar matahari
yang masuk ke dalam bangunan gedung.
ii. Orientasi, bentuk massa, dan penampilan
BGH harus disesuaikan dengan bentuk
lahan, jalan, bangunan sekitarnya,
pergerakan matahari tiap tahun, arah
angin, curah hujan, dan debu serta
kelembaban udara sekitar.
- 145 -
Instrumen pemeriksaan lapangan yang
diperlukan untuk orientasi bangunan
gedung adalah:
i. Kamera Digital
ii. Kompas
Pemeriksaan dokumen untuk orientasi
bangunan gedung meliputi:
i. Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan, adalah
sebagai berikut:
i) Gambar teknis as built yang
menunjukkan:
(i) Site Plan;
(ii) Informasi orientasi bangunan; dan
(iii) Informasi sumbu bangunan.
ii) Gambar teknis as built tampak.
ii. Pemeriksaan terhadap arah orientasi pada
gambar as built site plan posisi utara
terhadap bangunan.
iii. Pemeriksaan terhadap jenis penutup
selubung bangunan pada gambar tampak.
Gambar 29. Contoh pemeriksaan orientasi gedung
- 146 -
Pemeriksaan lapangan untuk orientasi
bangunan gedung:
i. Pemeriksaan orientasi bangunan dengan
kompas.
ii. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terhadap tampak
bangunan.
iii. Pemeriksaan terhadap kesesuaian dengan
gambar as built tampak.
Penilaian kinerja hasil pemeriksaan untuk
orientasi bangunan gedung akan diberikan
jika :
i. Adaptif terhadap pola edar matahari.
ii. Adaftif terhadap tapak dan iklim mikro
(arah angin, debu, kelembaban, dan curah
hujan).
iii. Memaksimalkan penggunaanmpencahayaan
alami dan meminimalkan rambatan radiasi
matahari.
(b) Pengelolaan Tapak termasuk Aksesibilitas/
Sirkulasi
Pengolahan tapak pada BGH ditujukan
untuk meminimalkan dampak negatif
terhadap lingkungan juga melindungi,
memulihkan, dan meningkatkan kualitas
lingkungan tapak yang meliputi:
i. perlindungan terhadap sumber daya alam
pada tapak bangunan;
- 147 -
ii. pengelolaan air hujan pada persil
bangunan gedung;
iii. perlindungan air permukaan; dan
iv. pengelolaan vegetasi, tanah dan kontrol
terhadap erosi tapak.
Instrumen pemeriksaan lapangan yang
diperlukan untuk Pengelolaan Tapak
termasuk Aksesibilitas/Sirkulasi adalah
kamera digital.
Pemeriksaan dokumen untuk pengelolaan
tapak termasuk aksesibilitas/sirkulasi
meliputi:
i. Gambar teknis as built yang
menunjukkan:
i) Site Plan; dan
ii) Informasi vegetasi, pengelolaan air
hujan.
ii. Gambar teknis as built Arsitektur yang
menunjukkan jenis perkerasan, jenis atap
dan vegetasi.
Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan, adalah sebagai
berikut:
i. Gambar teknis as built yang
menunjukkan:
i) Site Plan; dan
ii) Informasi vegetasi, pengelolaan air hujan.
ii. Gambar teknis as built Arsitektur yang
- 148 -
menunjukkan jenis perkerasan, jenis atap
dan vegetasi.
iii. Pemeriksaan gambar terkait jenis vegetasi,
sirkulasi fasilitas aksesibilitas didalam
tapak bangunan.
iv. Pemeriksaan ketentuan dalam gambar as
built terkait ketentuan jenis vegetasi yang
digunakan dan pengelolaan curah hujan
yang terdapat di area tapak bangunan.
Sumber: Dokumentasi Yodi Danusasto, Jakarta
Gambar 30. Contoh label sumur resapan.
Pemeriksaan lapangan untuk pengelolaan
tapak termasuk aksesibilitas/sirkulasi:
i. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terhadap jenis perkerasan
di sekitar bangunan.
ii. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terhadap jenis penutup
atap bangunan.
- 149 -
iii. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terhadap fitur pengelolaan
air hujan, termasuk sumur resapan.
iv. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terhadap taman dengan
vegetasi pada bangunan
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan untuk
pengelolaan tapak termasuk aksesibilitas/
sirkulasi akan diberikan jika:
i. penutup atap dan perkerasan yang
memiliki nilai pantul matahari min 0,3.
ii. air hujan yang ditangkap pada area tapak
dan bangunan minimal 40%.
iii. nilai jumlah tajuk vegetasi di bandingkan
area tapak minimal 20%.
iv. vegetasi yang yang digunakan merupakan
budidaya lokal skala propinsi minimal
60%.
(c) Pengelolaan Lahan Terkontaminasi Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Lahan terkontaminasi limbah bahan
berbahaya dan beracun adalah lahan
bernilai negatif dan tak terpakai akibat
terkontaminasi limbah bahan berbahaya
dan beracun. Pemanfaatan lahan kembali
dapat dilakukan dengan merevitalisasi lahan
terlebih dahulu sehingga dampak negatifnya
dapat dikurangi.
- 150 -
Untuk bangunan H2M, hunian (sederhana
dan tidak sederhana), dan hunian
campuran, kriteria ini tidak dinilai. Pada
daftar simak penilaian kinerja,diberikan
nilai penuh.
Pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3
untuk lokasi BGH dimaksudkan untuk
memperbaiki lahan terkontaminasi tersebut
sekaligus mengurangi tekanan kebutuhan
pada lahan. Apabila BGH dibangun di lahan
terkontaminasi limbah B3 maka wajib
melaksanakan pemulihan lahan terlebih
dahulu dengan mengikuti Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009
tentang Tata Cara Mengenai Pemulihan
Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun dan peraturan
perundang-undangan terkait lainnya.
Klasifikasi bahan beracun dan berbahaya
mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2001 tentang pengelolaan Bahan
Berbahaya dan Beracun dan peraturan
perundang-undangan terkait lainnya.
Tidak ada instrumen yang diperlukan untuk
Pengelolaan Lahan Terkontaminasi Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Pemeriksaan dokumen untuk pengelolaan
lahan terkontaminasi limbah bahan
berbahaya dan beracun (b3):
- 151 -
i. Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan, adalah
sebagai berikut:
i) Gambar teknis yang menunjukkan:
(i) Site Plan;
(ii) Dokumen yang menunjukan sebelum
pemulihan lahan;
(iii) Informasi pemulihan lahan yang
dilakukan; dan
(iv) Informasi peruntukan lahan.
ii) Foto sebelum pembangunan.
ii. Pemeriksaan terhadap gambar, berupa
gambar sebelum pemulihan dan setelah
pemulihan.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan untuk
pengelolaan lahan terkontaminasi limbah
bahan berbahaya dan beracun (b3) akan
diberikan jika melaksanakan pemulihan
pada lahan yang terkontaminasi limbah
bahan berbahaya.
(d) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat
Ruang terbuka hijau bertujuan memberikan
fungsi tanaman sebagai penyerap CO2,
penangkap air hujan, yang juga bisa sebagai
tempat aktivitas manusia. Ruang terbuka
hijau privat adalah area dari bangunan
gedung yang didedikasikan sebagai area
hijau oleh pemiliknya.
- 152 -
Instrumen pemeriksaan lapangan yang
dibutuhkan untuk Ruang Terbuka Hijau
(RTH) Privat adalah kamera digital
Pemeriksaan dokumen untuk Ruang
Terbuka Hijau (RTH) Privat meliputi:
i. Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan, adalah
sebagai berikut:
Gambar teknis as built yang menunjukkan:
i) Site Plan;
ii) Detail Lansekap; dan
iii) Daftar tanaman.
ii. Pemeriksaan terhadap gambar, rencana
luas area hijau.
Pemeriksaan lapangan untuk Ruang
Terbuka Hijau (RTH) Privat dilakukan
dengan melakukan dokumentasi
menggunakan kamera digital berdasarkan
zona taman, misalnya halaman depan,
taman pada atap, taman indoor
Gambar 31. Contoh area hijau
- 153 -
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan untuk
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat akan
diberikan jika :
i. Luas area hijau lebih dari 10%.
ii. area hijau dapat diakses oleh publik.
iii. area hijau memiliki fungsi tertentu sebagai
peneduh/ penyaring suara/ penyaring
bau.
(e) Penyediaan Jalur Pedestrian
Penyediaan jalur pedestrian ini bertujuan
untuk meminimalkan atau menghilangkan
penggunaan transportasi yang
menimbulkan polusi dan energi yang besar
serta aman dan nyaman bagi seluruh jenis
dan kondisi pengguna. Kesesuaian teknis
jalur pedestrian mengacu pada Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum 30/PRT/M/2006
mengenai Pedoman Teknis Fasilitas dan
Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan.
Untuk bangunan H2M, hunian (sederhana
dan tidak sederhana), dan hunian
campuran, kriteria ini tidak dinilai. Pada
daftar simak penilaian kinerja, diberikan
nilai penuh.
Instrumen pemeriksaan lapangan yang
dibutuhkan untuk penyediaan jalur
pedestrian adalah:
- 154 -
i. Kamera digital; dan
ii. Meteran.
Pemeriksaan dokumen untuk Penyediaan
Jalur Pedestrian meliputi:
i. Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan, adalah
sebagai berikut:
Gambar teknis as built yang menunjukkan:
i) Site Plan yang menunjukkan jalur
pedestrian;
ii) Detail jalur pedestrian;
iii) Potongan jalur pedestrian;
iv) Jalur khusus tuna netra;
v) Lebar pedestrian;
vi) Penerangan pedestrian;
vii) Ram; dan
viii) Penutup kanopi jalur pedestrian.
ii.Pemeriksaan terhadap gambar terkait arah
jalur pedestrian.
iii.Pemeriksaan terhadap gambar terkait
detail jalur sesuai dengan ketentuan dalam
RKS.
- 155 -
Gambar 32. Contoh jalur pejalan kaki
Pemeriksaan lapangan untuk Penyediaan
Jalur Pedestrian dilakukan dengan:
i. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terkait yang
memperlihatkan arah jalur pedestrian.
ii. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terkait fitur-fitur untuk
pedestrian, seperti lampu, jalur khusus
tuna netra, ram.
iii. Pengukuran lebar jalur pedestrian dan
ram.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan untuk
Penyediaan Jalur Pedestrian akan diberikan
jika :
i. Bangunan gedung memiliki pedestrian
dengan arah yang mengakses antara luar
gedung menuju ke teras gedung atau
menerus dalam satu komplek gedung;
- 156 -
ii. Bangunan Gedung memenuhi persyaratan
kemudahan terhadap fasilitas dan
aksesibilitas;
iii. Bangunan gedung memiliki jalur
pedestrian yang terhubung atau
menghubungkan fasilitas publik, misal
transportasi umum, jembatan
penyebrangan, ruang publik, dan menuju
persil/kavling sekitarnya.
iv. Bangunan Gedung Memiliki fasilitas bagi
pengguna sepeda, misal jalur khusus
sepeda, tempat parkir sepeda, dan fasilitas
shower.
(f) Pengelolaan Tapak Basemen
Tujuan dari pengelolaan tapak basemen
adalah untuk memberikan fungsi tanah
yang tidak terdapat basemen agar dapat
memiliki RTH dengan fungsi maksimal.
Fungsi maksimal tersebut dapat diperoleh
dengan ditanamnya pohon besar, dimana
pohon besar memiliki akar yang dalam dan
berfungsi sebagai penyerap air yang besar.
Untuk bangunan H2M, hunian (sederhana
dan tidak sederhana), dan hunian
campuran, kriteria ini tidak dinilai. Pada
daftar simak penilaian kinerja, diberikan
nilai penuh.
- 157 -
Instrumen pemeriksaan lapangan yang
diperlukan untuk Pengelolaan Tapak
Basemen adalah kamera digital.
Pemeriksaan dokumen untuk Pengelolaan
Tapak Basemen meliputi:
i. Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan, adalah
sebagai berikut:
Gambar teknis as built yang menunjukkan:
i) Denah Basemen;
ii) Denah site plan dengan menunjukkan
garis basemen; dan
iii) Potogan bangunan.
ii. Pemeriksaan terhadap gambar garis
basemen bangunan dibandingkan dengan
tapak bangunan.
Pemeriksaan lapangan untuk Pengelolaan
Tapak Basemen dilakukan dengan
melaksanakan dokumentasi menggunakan
kamera digital yang memperlihatkan adanya
basemen (jika ada).
Untuk bangunan H2M, hunian (sederhana
dan tidak sederhana), dan hunian
campuran, kriteria ini tidak dinilai. Pada
daftar simak penilaian kinerja, diberikan
nilai penuh.
- 158 -
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan untuk
Pengelolaan Tapak Basemen akan diberikan
jika :
i. Koefisien tapak besmen tidak melebihi
Koefisien Dasar Bangunan
(g) Penyediaan Lahan Parkir
Penyediaan lahan parkir pada bangunan
gedung diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan parkir pengguna bangunan
gedung. Seringkali penyediaan parkir ini
mengambil peruntukan penyediaan lahan
hijau. Seiring dengan tersedianya fasilitas
dan kesadaran untuk menggunakan
transportasi umum maka penyediaan lahan
parkir dapat ditekan, sehingga dapat
memberi penyediaan ruang terbuka hijau
lebih banyak.
Instrumen pemeriksaan lapangan yang
diperlukan untuk Penyediaan Lahan Parkir
adalah kamera digital.
Pemeriksaan dokumen untuk Penyediaan
Lahan Parkir meliputi:
i. Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan, adalah
sebagai berikut:
Gambar teknis as built yang menunjukkan:
i) Gambar peletakan lahan parkir;
ii) Gambar detail lahan parkir; dan
- 159 -
iii) Dokumen kewajiban penyediaan lahan
parkir.
ii. Identifikasi banyaknya penyediaan lahan
parkir.
Pemeriksaan lapangan untuk Penyediaan
Lahan Parkir dilakukan dengan:
i. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terkait lahan parkir mobil.
ii. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital apabila ada tempat parkir
khusus penyandang disabilitas.
iii. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital apabila ada tempat parkir
bagi pengguna sepeda.
Gambar 33. Contoh Penyediaan Lahan Parkir
Penilaian kinerja hasil pemeriksaan untuk
penyediaan lahan parkir akan diberikan
jika:
i. penyediaan lahan parkir kurang dari 30%
dari KDB yang diizinkan.
- 160 -
ii. penyediaan lahan parkir berupa lahan
parkir vertikal (di lantai atas)
iii. penyediaan lahan parkir berupa lahan
parkir di basemen (maksimal 2 lapis)
(h) Sistem Pencahayaan Ruang Luar atau
Halaman
Sistem pencahayaan pada ruang luar atau
halaman diperlukan untuk menjaga
keamanan dan kenyaman pengguna
bangunan gedung.
Gambar 34. Pencahayaan ruang luar
Instrumen pemeriksaan lapangan yang
diperlukan untuk Sistem Pencahayaan
Ruang Luar atau Halaman adalah kamera
digital.
Pemeriksaan dokumen untuk Sistem
Pencahayaan Ruang Luar atau Halaman
meliputi:
i. Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan, adalah
sebagai berikut:
- 161 -
i) Gambar teknis as built yang
menunjukkan:
(i) Gambar peletakkan sistem
pencahayaan ruang luar atau halaman;
dan
(ii) Gambar detail sistem pencahayaan
ruang luar atau halaman.
ii) Informasi pengelola gedung yang
menunjukkan spesifikasi sistem
pencahayaan ruang luar dan halaman.
ii. Pemeriksaan terhadap gambar sistem
pencahayaan pada ruang luar dan
halaman yang digunakan
Pemeriksaan lapangan untuk Sistem
Pencahayaan Ruang Luar atau Halaman
dilakukan dengan
i. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terkait pencahayaan ruang
luar.
ii. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terkait fitur saklar
pencahayaan ruang luar.
iii. Pengujian sistem pencahayaan ruang luar
dengan menyalakan lampu secara manual.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan
Berdasarkan hasil pemeriksaan, nilai akan
diberikan jika sistem pencahayaan pada
ruang luar atau halaman menggunakan
saklar otomatis atau sensor.
- 162 -
(i) Pembangunan Bangunan Gedung di
Atas dan/atau di Bawah Tanah, Air
dan/atau Prasarana/Sarana Umum
Pembangunan bangunan gedung yang
didirikan di atas dan/atau di bawah tanah,
air dan/atau prasarana/sarana umum tidak
boleh mengganggu fungsi yang ada di atas
dan/atau bawahnya.
Untuk bangunan H2M, hunian (sederhana
dan tidak sederhana), dan hunian
campuran, kriteria ini tidak dinilai. Pada
daftar simak penilaian kinerja, diberikan
nilai penuh.
Instrumen pemeriksaan lapangan yang
diperlukan untuk Pembangunan Bangunan
Gedung di Atas dan/atau di Bawah Tanah,
Air dan/atau Prasarana/Sarana Umum
adalah kamera digital.
Pemeriksaan dokumen untuk Pembangunan
Bangunan Gedung di Atas dan/atau di
Bawah Tanah, Air dan/atau
Prasarana/Sarana Umum meliputi:
i. Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan, adalah
sebagai berikut:
Gambar teknis as built potongan bangunan
gedung.
ii. Identifikasi apakah bangunan gedung
didirikan di atas dan/atau di bawah
- 163 -
tanah, air dan/atau prasarana/sarana
umum.
Pemeriksaan lapangan untuk Pembangunan
Bangunan Gedung di Atas dan/atau di
Bawah Tanah, Air dan/atau Prasarana/
Sarana Umum dilakukan dengan
melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terhadap prasarana dan/atau
sarana umum yang terdapat pada gedung.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan untuk
Pembangunan Bangunan Gedung di Atas
dan/atau di Bawah Tanah, Air dan/atau
Prasarana/Sarana Umum akan diberikan
jika :
i. pembangunan BGH di atas prasarana
dan/atau sarana umum tidak
mengganggu pencahayaan alami dan
penghawaan alami bagi sarana dan
prasarana umum yang ada di bawahnya.
ii. pembangunan BGH di atas prasarana
dan/atau sarana umum menerapkan
prinsip penghematan energi dan air
dengan mempertimbangkan persyaratan
fungsi bangunan gedung ada di bawahnya.
iii. pembangunan BGH di atas prasarana
dan/atau sarana umum menerapkan
pengelolaan limbah domestik di luar lokasi
yang tidak mencemari lingkungan.
- 164 -
(2) Prosedur Pemeriksaan Efisiensi Penggunaan
Energi
Efisiensi penggunaan energi ditujukan untuk
mencapai tingkat energi yang optimal sesuai
dengan fungsi bangunan gedung, mengurangi
dampak negatif terhadap lingkungan, serta
mengurangi biaya yang berlebihan terkait
penggunaan energi.
Efisiensi penggunaan energi diperhitungkan
dengan menerapkan pesyaratan teknis efisiensi
penggunaan energi sesuai dengan pedoman
dan standard teknis terkait, yang diperkirakan
mampu mencapai konservasi energi dengan
kisaran 20-25%.
(a) Selubung Bangunan
Selubung bangunan merupakan elemen
bangunan yang membungkus bangunan
gedung, berupa dinding dan atap
transparan atau yang tidak transparan
tempat sebagian besar energi termal
berpindah lewat elemen tersebut. Komponen
dalam selubung bangunan yang harus di
desain untuk mencapai efisiensi
penggunaan energi yang diinginkan meliputi
dinding, atap, pembukaan celah, ventilasi,
akses bangunan gedung, cahaya alami,
kaca, peneduh, dan kekedapan udara.
Proses transfer panas atap bangunan
disebut Roof Thermal Transfer Value (RTTV)
- 165 -
dan/atau proses transfer panas pada
selubung bangunan disebut Overall Thermal
Transfer Value (OTTV).
Efisiensi penggunaan energi pada BGH
secara akurat harus mempertimbangkan
nilai akumulasi RTTV dan OTTV. Nilai
akumulasi tersebut mengacu kepada
Standard Nasional Indonesia SNI 6389:2011
tentang Konservasi Energi untuk Selubung
Bangunan Gedung atau edisi terbaru.
Gambar 35. Selubung Bangunan
Instrumen pemeriksaan lapangan yang
diperlukan untuk pemeriksaaan Selubung
Bangunan adalah:
i. Kamera Digital; dan
ii. Kompas.
Pemeriksaan Dokumen untuk Selubung
Bangunan meliputi:
- 166 -
i. Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan, adalah
sebagai berikut:
i) Perhitungan Nilai OTTV dan RTTV,
secara manual dan/atau simulasi.
ii) Gambar detail teknis yang
menunjukkan:
(i) Denah Bangunan;
(ii) Orientasi Bangunan;
(iii) Tampak Bangunan;
(iv) Potongan Bangunan;
(v) Jenis peneduh;
(vi) Jenis bahan dinding;
(vii) Jenis bahan jendela; dan
(viii) Spesifikasi kaca.
ii. Pemeriksaan terhadap dokumen
perhitungan nilai OTTV dan RTTV yang
menunjukkan nilai maksimum 35
Watt/m2.
iii. Pemeriksaan terhadap dokumen
perhitungan nilai OTTV dan RTTV
terhadap parameter berikut;
i) nilai Window to Wall Ratio (WWR)
ii) Jenis peneduh;
iii) Sistem double fasade;
iv) Jenis bahan dinding yang digunakan;
v) Jenis bahan jendela yang digunakan;
vi) Spesifikasi kaca yang digunakan;
vii) Jarak dari lantai ke plafon bangunan;
- 167 -
viii) Sumbu bangunan yang menunjukkan
arah mata angin; dan
ix) Jenis peneduh.
Pemeriksaan lapangan untuk Selubung
Bangunan dilakukan dengan:
i. Pemeriksaan kesesuaian antara dokumen
perencanaan dengan kondisi aktual.
Pemeriksaan meliputi jenis bahan dinding
dan jenis bahan jendela. Termasuk jenis
spesifikasi kaca yang digunakan.
ii. Pemeriksaan terhadap orientasi bangunan
menggunakan kompas.
iii. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terkait bangunan tampak 4
arah mata angin.
iv. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terkait jenis bahan dinding
dan jenis bahan jendela.
v. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terkait jenis peneduh
bangunan.
Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan untuk
Selubung Bangunan akan diberikan jika:
i. Selubung bangunan memiliki nilai
akumulasi OTTV dan RTTV maksimum 35
Watt/m2;
ii. Nilai perbandingan selubung bangunan
transparan dengan selubung bangunan
- 168 -
masif (Window to Wall Ratio) kurang dari
30%; dan
iii. Penggunaan bahan selubung bangunan
dapat mendukung efisiensi energi.
(b) Sistem Ventilasi
Ventilasi merupakan proses untuk mencatu
udara segar kedalam bangunan gedung
dalam jumlah yang sesuai kebutuhan.
Ventilasi bertujuan untuk mensirkulasi
gas-gas yang berbahaya bagi manusia, juga
harus digunakan semaksimal mungkin
untuk meminimalkan beban pendinginan.
Sistem ventilasi terbagi menjadi dua jenis,
sistem ventilasi mekanis dan sistem
ventilasi alami. Sistem ventilasi mekanis
harus disediakan apabila sistem ventilasi
alami tidak memadai.
Perencanaan sistem ventilasi mengacu
kepada SNI 6572:2001 tentang Tata Cara
Perancangan Sistem Ventilasi dan
Pengkondisian Udara pada Bangunan
Gedung atau edisi terbaru.
- 169 -
Gambar 36. Sistem Ventilasi
Instrumen pemeriksaan lapangan yang
diperlukan untuk pemeriksaan Sistem
Ventilasi antara lain:
i. Kamera Digital;
ii. Anemometer; dan
iii. Meteran.
Pemeriksaan dokumen untuk pemeriksaan
Sistem Ventilasi meliputi:
i. Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan, adalah
sebagai berikut:
Gambar detail teknis yang menunjukkan:
i) Diagram satu garis sistem ventilasi;
ii) Denah sistem ventilasi;
iii) Denah yang menunjukkan fungsi dan
luas ruangan; dan
iv) Tampak bangunan.
ii. Pemeriksaan terhadap ruangan yang ber-
AC.
iii. Pemeriksaan terhadap jenis ventilasi yang
digunakan (ventilasi alami, atau ventilasi
- 170 -
mekanis). Untuk ruangan yang ber-AC
wajib dilengkapi dengan ventilasi mekanis.
iv. Pemeriksaan terhadap kebutuhan ventilasi
mekanis sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku (SNI
03.6572).
v. Menentukan lokasi ruangan aktif yang
terdapat aktivitas penghuni bangunan.
vi. Menentukan lokasi ventilasi mekanis pada
gambar denah untuk mempermudah
pemeriksaan.
vii. Menentukan lokasi ventilasi alami pada
gambar denah untuk mempermudah
pemeriksaan.
Pemeriksaan lapangan untuk Sistem
Ventilasi dilakukan dengan:
i. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terhadap ventilasi mekanis
yang digunakan. Foto menunjukkan
kapasitas dari nametag yang tertera di
ventilasi mekanis terpasang.
ii. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terhadap lokasi ruangan
ber-AC. Pengecekan tingkat kepadatan
penghuni sesuai dengan dokumen
perencanaan atau tidak.
iii. Melakukan perhitungan jumlah penghuni
berdasarkan tinjauan ruangan aktif diatas.
- 171 -
iv. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terkait lokasi ventilasi
alami.
v. Pengukuran terhadap laju aliran udara
pada ventilasi mekanis menggunakan
anemometer. Pengukuran dapat dilakukan
pada setiap ruangan atau pada sistem
ventilasi mekanis utama.
Penilaian kinerja hasil pemeriksaan untuk
Sistem Ventilasi akan diberikan jika:
i. Ventilasi alami dan/atau mekanis sesuai
dengan standar yang berlaku
ii. Tidak memiliki ventilasi alami, maka
harus tetap memenuhi kebutuhan udara
segar
iii. Sistem ventilasi membantu pengurangan
beban pendinginan
(c) Sistem Pengkondisian Udara
Sistem Pengkondisian udara pada BGH
bertujuan untuk memenuhi kesehatan dan
kenyamanan penghuni bangunan gedung.
Sistem pengondisian pada BGH perlu
memperhatikan aspek penghematan energi.
Adapun referensi dalam perencanaan sistem
pengondisian tata udara perlu di SNI
6390:2000 tentang Konservasi Energi
Sistem Tata Udara pada Bangunan Gedung
atau edisi terbaru.
- 172 -
Gambar 37. Sistem Pengkondisian Udara
Instrumen pemeriksaan lapangan yang
diperlukan untuk pemeriksaan Sistem
Pengkondisian Udara adalah:
i. Kamera Digital; dan
ii. Alat Ukur Temperatur dan Kelembaban.
Pemeriksaan dokumen untuk Sistem
Pengkondisian Udara meliputi:
i. Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan, adalah
sebagai berikut:
i) Perhitungan beban pengkondisian udara
(Air Conditioning - AC) bangunan.
ii) Informasi yang menunjukkan:
(i) Daftar peralatan pengkondisian udara
yang digunakan; dan
(ii) Mekanisme pengaturan temperatur
ruangan.
iii) Gambar detail teknis yang
menunjukkan:
(i) Lokasi ruangan ber-AC; dan
- 173 -
(ii) Diagram satu garis sistem AC.
ii. Pemeriksaan lokasi ruangan yang
menggunakan AC, ruangan yang tidak
menggunakan AC, dan ruangan yang
membutuhkan pendinginan khusus.
iii. Pemeriksaan kapasitas dan konsumsi
energi (Effisiensi / COP) dari peralatan
pengkondisian udara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku (SNI 03.6390)
iv. Pemeriksaan kontrol temperatur ruang
terkait jenis sistem kontrol yang
digunakan, baik dikontrol secara
individu, atau dapat dikontrol secara
terpusat.
v. Menentukan lokasi pengukuran
temperatur dan kelembaban.
Pemeriksaan lapangan untuk Sistem
Pengkondisian Udara dilakukan dengan:
i. Mengukur temperatur dan kelembaban
pada ruangan ber AC.
ii. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terkait peralatan AC yang
terpasang. Foto difokuskan pada nametag
yang mencantumkan informasi kapasitas
dan konsumsi energi peralatan AC.
iii. Pemeriksaan terhadap kesesuaian antara
dokumen perencanaan dan peralatan AC
yang terpasang.
- 174 -
iv. Pemeriksaan apabila terdapat peralatan
AC tambahan.
Penilaian kinerja hasil pemeriksaan untuk
Sistem Pengkondisian Udara akan diberikan
jika :
i. Direncanakan menggunakan AC dengan
suhu minimal berkisar 25°C±1°C atau
Kelembaban relatif ruangan berkisar
60%±10%
ii. kW/TR atau COP dari peralatan
pengkondisian udara sesuai dengan
standard yang berlaku,
iii. Apabila bangunan gedung yang tidak
merencanakan penggunaan pengondisian
udara, diisi dengan poin penuh
(d) Sistem Pencahayaan
Sistem pencahayaan pada BGH
dimaksudkan untuk mengoptimalkan
kenyamanan dan produktivitas penghuni
bangunan dengan pengoperasian yang
optimal dan mempertimbangkan aspek
ramah lingkungan dan biaya. Sistem
pencahayaan meliputi sistem pencahayaan
alami dan sistem pencahayaan buatan.
Sistem pencahayaan buatan akan
digunakan apabila sistem pencahayaan
alami tidak mampu mencapai tingkat
pencahayaan minimal yang dipersyaratkan
(iluminasi).
- 175 -
Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan,
ukuran dan detail penerapan sistem
pencahayaan pada BGH mengikuti SNI
2396:2001 tentang Tata Cara Perancangan
Sistem Pencahayaan Alami pada Bangunan
Gedung atau edisi terbaru dan SNI
6197:2011 tentang Konservasi Energi
Sistem Pencahayaan Buatan Pada
Bangunan Gedung atau edisi terbaru.
Gambar 38. Sistem pencahayaan buatan
Instrumen pemeriksaan lapangan yang
diperlukan untuk pemeriksaan Sistem
Pencahayaan adalah:
i. Kamera Digital;
ii. Lux Meter; dan
iii. Meteran.
Pemeriksaan dokumen untuk Sistem
Pencahayaan meliputi:
i. Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan, adalah
sebagai berikut:
- 176 -
i) Gambar detail teknis as built yang
menunjukkan
(i) Denah yang menunjukkan fungsi dan
luas ruangan;
(ii) Tampak bangunan;
(iii) Pengelompokan Lampu setiap
ruangan;
(iv) Lokasi penempatan titik lampu di
setiap ruangan;
(v) Lokasi penempatan saklar lampu;
(vi) Daftar lampu yang terpasang pada
bangunan; dan
(vii) Mekanisme dimmer/sensor
photoelectric/sensor gerak yang
digunakan pada lampu di dalam
maupun di luar bangunan.
ii) Hasil perhitungan cahaya alami
menggunakan piranti lunak.
iii) Hasil perhitungan beban pencahayaan
setiap ruangan bangunan (tingkat dan
daya pencahayaan).
ii. Identifikasi terhadap lokasi cahaya alami.
iii. Pemeriksaan penempatan titik lampu
yang berada di daerah cahaya alami. Titik
lampu yang berada pada daerah cahaya
alami memiliki pengelompokan terpisah
(zonasi terpisah) dengan daerah yang tidak
mendapatkan cahaya alami.
- 177 -
iv. Pemeriksaan terhadap penempatan
dimmer/sensor photoelectric/sensor gerak
pada daerah cahaya alami. Sensor tersebut
dapat terpasang di dalam maupun di luar
bangunan.
v. Pemeriksaan terhadap kebutuhan tingkat
pencahayaan (lux) dan daya maksimum
pencahayaan (Watt) setiap ruangan.
Tingkat dan daya maksimum pencahayaan
mengacu kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku (SNI 03.6197).
vi. Pemeriksaan terhadap penempatan titik
lampu dan saklar lampu pada setiap
ruangan yang memiliki luas lebih kecil dari
30 m2.
vii. Menentukan lokasi pengukuran tingkat
pencahayaan pada gambar denah.
Pemeriksaan lapangan untuk Sistem
Pencahayaan dilakukan dengan:
i. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terhadap kondisi ruangan
yang memiliki pencahayaan alami.
ii. Mengukur tingkat pencahayaan alami
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (SNI 2396) dengan
menggunakan lux meter.
iii. Menguji lampu yang berada di daerah
cahaya alami.
- 178 -
iv. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terkait posisi dimmer
dan/atau sensor photoelectric.
v. Menguji kinerja dimmer dan/atau sensor
photoelectric. Pengujian dilakukan dengan
cara menutup sensor dan mengamati
perubahan yang terjadi pada lampu.
vi. Menguji kinerja lampu terpasang dengan
menggunakan lux meter.
vii. Memeriksa terhadap dokumen
perencanaan dan kondisi aktual.
Perhatikan apabila ada penambahan atau
pengurangan lampu.
viii. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terhadap posisi saklar
lampu di ruangan dengan luas < 30 m2.
Ruangan dengan luas < 30 m2 harus
memiliki satu saklar lampu.
Penilaian kinerja hasil pemeriksaan untuk
Sistem Pencahayaan akan diberikan jika :
i. Daerah yang mendapatkan cahaya alami
memiliki pengelompokan lampu terpisah
dengan daerah yang tidak mendapatkan
cahaya alami.
ii. Dilengkapi dengan dimmer/sensor
photoelectric dan sensor tersebut bekerja
dengan baik.
iii. Pencahayaan buatan memenuhi seluruh
persyaratan:
- 179 -
i) Daya maksimum lampu sesuai dengan
peraturan
Tabel 8. Daya Pencahayaan Maksimum
Ruang kerja aktif daya maksimum 12-13 W/m2
Ruang kerja pasif (ruang arsip) daya
maks: 6 W/m2
Ruang parker dan tangga darurat daya maks: 4 W/m2
ii) Luas area maksimum 30 m2 untuk satu
sakelar untuk satu macam pekerjaan
atau satu kelompok pekerjaan.
iii) Menggunakan sensor/pengendali
pencahayaan dalam fungsi tertentu
(e) Sistem Transportasi Dalam Gedung
Transportasi dalam gedung dimaksudkan
untuk mengoptimalkan tingkat kemudahan
dan kenyamanan bagi penghuni bangunan
gedung dengan memperhatikan konsumsi
energi dan waktu tempuh yang dibutuhkan.
Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan,
ukuran, dan detail penerapan sistem
tansportasi dalam gedung mengikuti SNI
6573:2001 tentang Tata Cara Penerapan
Sistem Transportasi Vertikal dalam Gedung
atau edisi terbaru.
- 180 -
Untuk bangunan H2M, hunian (sederhana
dan tidak sederhana), hunian campuran,
dan klas 1, 2, 3 (kompleksitas sederhana)
kriteria ini tidak dinilai. Pada daftar simak
penilaian kinerja, diberikan nilai penuh.
Gambar 39. Contoh sistem transportasi dalam
gedung (lift)
Instrumen pemeriksaan lapangan yang
dibutuhkan untuk pemeriksaan Sistem
Transportasi Dalam Gedung adalah kamera
Digital.
Pemeriksaan dokumen untuk Sistem
Transportasi Dalam Gedung meliputi:
i. Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan, adalah
sebagai berikut:
- 181 -
i) Gambar mekanikal yang menunjukkan:
(i) Lokasi penempatan lift;
(ii) Diagram satu garis bukaan lift; dan
(iii) Spesifikasi lift.
ii) Perhitungan traffic analysis lift:
(i) Berdasarkan zonasi lantai pelayanan
lift; dan
(ii) Berdasarkan teknologi pendistribusian
pengguna lift.
ii. Pemeriksaan terhadap perhitungan traffic
analysis lift, agar sesuai dengan jumlah
dan kapasitas lift terpasang pada
bangunan sesuai dengan standard yang
berlaku (SNI 03.6573).
Pemeriksaan lapangan untuk Sistem
Transportasi Dalam Gedung dilakukan
dengan:
i. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terhadap lokasi lift.
ii. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terhadap nametag lift yang
menunjukkan kapasitas daya angkut lift.
iii. Pemeriksaan terhadap dokumen
perencanaan dan kondisi aktual.
Perhatikan apabila ada penambahan atau
pergantian lift.
Penilaian kinerja hasil pemeriksaan untuk
Sistem Transportasi Dalam Gedung akan
diberikan jika:
- 182 -
i. perhitungan traffic analysis lift sesuai
dengan standard yang berlaku
ii. direncanakan menggunakan sistem
transportasi vertikal yang memiliki fitur
hemat energi
(f) Sistem Kelistrikan
Perencanaan sistem kelistrikan pada BGH
dimaksudkan untuk menghindari potensi
pemborosan energi. Perencanaan sistem
kelistrikan mengikuti SNI 0225:2011
tentang Persyaratan Umum Instalasi listrik
atau edisi terbaru.
Gambar 40. Sistem Kelistrikan
Instrumen pemeriksaan lapangan untuk
pemeriksaan Sistem Kelistrikan adalah
kamera digital.
Pemeriksaan dokumen untuk Sistem
Kelistrikan meliputi:
i. Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan, adalah
sebagai berikut:
- 183 -
i) Gambar teknis as built yang
menunjukkan;
(i) Diagram satu garis elektrikal;
(ii) Detail panel induk, panel distribusi,
dan panel lainnya;
(iii) Detail panel yang memiliki beban
lebih dari 100 kVa;
(iv) Lokasi penempatan kWh meter; dan
(v) Detail Instalasi.
ii) Dokumen spesifikasi Building
Management System (BMS) yang
menunjukkan:
(i) Diagram satu garis BMS;
(ii) Input/Output BMS; dan
(iii) Parameter yang dapat diatur oleh
BMS.
iii) Sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan
oleh pihak yang berwenang.
ii. Pemeriksaan penempatan kWh meter pada
setiap kelompok beban listrik dalam satu
sistem utilitas.
iii. Pemeriksaan penempatan kWh meter pada
panel induk, atau pada setiap panel
distribusi.
iv. Identifikasi penggunaan Building
Management System (BMS) yang dapat
mengendalikan konsumsi energi pada
bangunan.
- 184 -
v. Identifikasi terhadap kelompok beban yang
lebih dari 100 kVa.
vi. Pemeriksaan terhadap kesesuaian
Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang
diterbitkan oleh pihak yang berwenang.
Pemeriksaan lapangan untuk Sistem
Kelistrikan dilakukan dengan:
i. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terhadap kWh meter
terpasang pada;
i) Panel Utama;
ii) Panel Distribusi (AC, lampu, pompa,
darurat, dsb); dan
iii) Panel dengan beban > 100 kVa.
ii. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terkait piranti lunak BMS
yang dapat mengendalikan konsumsi
listrik pada bangunan. Dokumentasi dapat
berupa foto atau hasil print-out piranti
lunak BMS.
iii. Pemeriksaan terhadap keabsahan
Sertifikat Laik Operasi.
Penilaian kinerja hasil pemeriksaan untuk
Sistem Kelistrikan akan diberikan jika:
i. Setiap kelompok beban listrik dalam satu
sistem utilitas terpasang satu kWh meter.
ii. Bangunan gedung memiliki
pengelompokan beban listrik dan masing-
masing memiliki kWh meter, serta tersedia
- 185 -
submeter energi listrik untuk sumber daya
utama lebih besar dari 100kVa.
iii. Dilakukan simulasi sistem mekanikal
elektrikal bangunan atau Building
Management System (BMS).
(3) Prosedur Pemeriksaan Efisiensi Penggunaan
Air
Efisiensi penggunaan air pada BGH
dimaksudkan untuk mengurangi kebutuhan
air bersih pada bangunan gedung. Diharapkan
dengan menerapkan persyaratan teknis
efisiensi penggunaan air sesuai dengan
pedoman dan standar yang ada, dapat
diperoleh konservasi air minimal 10%.
(a) Sumber Air
Sumber air adalah asal penyediaan air
untuk memenuhi kebutuhan air bersih pada
bangunan gedung. Di dalam merencanakan
sumber air perlu memperhatikan
ketersediaan pasokan air dari penyedia jasa
setempat dan menghindari pemakaian air
tanah sebagai sumber air primer. Apabila
pasokan air dari penyedia jasa tidak
memadai, maka diupayakan semaksimal
mungkin melakukan penyediaan air secara
mandiri yang digunakan untuk kebutuhan
sekunder. Penyediaan air secara mandiri
untuk kebutuhan sekunder dapat dengan
- 186 -
cara, antara lain melalui penggunaan air
daur ulang, penggunaan air hujan, dan
penggunaan air kondensasi dari unit
pengkondisian udara.
Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan,
ukuran, dan detail sumber air pada BGH
mengikuti SNI 7065:2005 tentang Tata Cara
Perencanaan Sistem Plambing atau edisi
terbaru.
Instrumen pemeriksaan lapangan untuk
pemeriksaan Sumber Air adalah kamera
digital
Pemeriksaan dokumen untuk Sumber Air
meliputi:
i. Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan, adalah
sebagai berikut:
i) Gambar teknis as built yang
menunjukkan diagram satu garis air
bersih.
ii) SOP terkait pemanfaatan air bersih
iii) Pengolahan air daur ulang:
(i) Perhitungan kuantitas air daur ulang
yang dihasilkan.
(ii) Data kapasitas instalasi pengolahan
air daur ulang.
(iii) Gambar detail instalasi pengolahan
air daur ulang.
- 187 -
iv) Pengolahan air hujan:
(i) Perhitungan kuantitas air hujan yang
dapat ditampung.
(ii) Data kapasitas instalasi
penampungan air hujan.
(iii) Gambar detail penampungan air
hujan.
ii. Identifikasi sumber air bersih yang
digunakan, apakah (tidak terbatas pada):
air tanah, air PDAM, air daur ulang, air
hujan, air kondensasi dari unit
pengondisian udara.
iii. Identifikasi kebutuhan pemakaian air dan
jumlah air yang tersedia (dari sumber air
bersih yang digunakan).
iv. Identifikasi adanya penggunaan air hasil
daur ulang.
v. Identifikasi penggunaan air hujan yang
ditampung.
vi. Pemeriksaan terhadap volume sistem
penampungan air hujan yang digunakan,
(mengacu ke Permen PU No.11 Tahun
2014).
vii. Pemeriksaan terhadap SOP terkait
pemanfaatan air bersih.
Pemeriksaan lapangan untuk Sumber Air
dilakukan dengan:
- 188 -
i. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terhadap meteran air dari
jasa penyedia air.
ii. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terhadap pompa dan/atau
meteran air tanah.
iii. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terhadap sistem pengolahan
air daur ulang.
iv. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terhadap sistem pengolahan
air hujan.
Penilaian kinerja hasil pemeriksaan untuk
Sumber Air akan diberikan jika :
i. Bangunan gedung tidak menggunakan air
tanah sebagai air primer;
ii. Bangunan gedung menggunakan air
alternatif dan/atau daur ulang air.
(b) Pemakaian Air
Pemakaian air adalah seberapa besar
sumber air digunakan untuk memenuhi
kebutuhan penghuni atau pengguna
bangunan gedung. Pemakaian air
diperhitungkan dengan mempertimbangkan
kebutuhan air dingin dan/atau air panas,
kebutuhan air untuk peralatan dan mesin
yang memerlukan penambahan air secara
teratur atau terus menerus, kebutuhan air
- 189 -
untuk muka air kolam, dan kebutuhan air
lainnya.
Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan
air, diperlukan pemasangan alat ukur
penggunaan air (submeter). Pemasangan
alat ukur berfungsi untuk mengetahui
secara pasti penggunaan air di bangunan
gedung. Submeter dapat dipasang pada
sistem pemakaian air dari penyedia air,
sistem pemakaian air daur ulang, sistem
pasokan air tambahan lainnya apabila
kedua sistem tersebut tidak memadai.
Pemakaian sumber air primer yang berasal
dari penyedia jasa dan air tanah diharapkan
maksimum 90% dari total kebutuhan air
tanpa mengurangi kebutuhan air per orang.
Selisih kebutuhan air yang tidak biasa
dipenuhi oleh sumber air primer
sebagaimana tersebut diatas harus
diperoleh melalui penyediaan air secara
mandiri.
Instrumen pemeriksaan lapangan yang
digunakan untuk pemeriksaan Pemakaian
Air adalah kamera digital.
Pemeriksaan lapangan untuk Pemakaian Air
meliputi:
i. Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan, adalah
sebagai berikut:
- 190 -
i) Gambar teknis as built peletakan alat
ukur penggunaan air (submeter);
ii) Data pemakaian air;
iii) Data evaluasi dan tindak lanjut yang
dilakukan; dan
iv) SOP terkait pemantauan pemakaian air.
ii. Pemeriksaan terhadap alat ukur
penggunaan air (submeter) dan dipasang
dimana saja (lokasi pemasangan), apakah
submeter dipasang pada sistem pemakaian
air dari penyedia air, sistem air daur ulang,
dan tambahan keluaran air bersih apabila
sistem daur ulang tidak mencukupi.
iii. Pemeriksaan terhadap kebutuhan
pemakaian air dan jumlah air yang
tersedia (dari sumber air bersih yang
digunakan).
iv. Pemeriksaan terhadap evaluasi secara
berkala yang disertai tindak lanjut.
v. Pemeriksaan terhadap SOP terkait
pemantauan pemakaian air.
Pemeriksaan lapangan untuk Pemakaian Air
dilakukan dengan:
i. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terhadap submeter.
ii. Pemeriksaan terhadap kinerja submeter.
Penilaian kinerja hasil pemeriksaan untuk
Pemakaian Air akan diberikan jika:
- 191 -
i. menggunakan submeter pada sistem air
dari penyedia air dan keluaran air tanah.
ii. menggunakan submeter pada keluaran
sistem air daur ulang.
iii. pemakaian air dari penyedia jasa air dan
air tanah kurang dari 90 % (selisihnya
berasal dari sumber lain).
(c) Penggunaan Peralatan Saniter Hemat Air
(Water Fixtures)
Penggunaan peralatan saniter hemat air
(water fixtures) merupakan salah satu
usaha untuk meningkatkan efisiensi
penggunaan air pada bangunan gedung.
Peralatan saniter hemat air (water fixtures)
pada BGH meliputi kloset, keran air, urinal,
pancuran air (shower), bidet, dan lain-lain.
Gambar 41. Pengukuran debit keran air
Instrumen pemeriksaan lapangan yang
diperlukan untuk pemeriksaan Penggunaan
- 192 -
Peralatan Saniter Hemat Air (Water Fixtures)
antara lain:
i. Kamera Digital;
ii. Gelas Ukur; dan
iii. Stopwatch.
Pemeriksaan dokumen untuk Penggunaan
Peralatan Saniter Hemat Air (Water Fixtures)
meliputi:
i. Informasi spesifikasi peralatan yang
menunjukkan:
i) Tipe dan jumlah water closet (WC) yang
digunakan;
ii) Tipe dan jumlah urinal flush yang
digunakan;
iii) Tipe dan jumlah shower mandi yang
digunakan; dan
iv) Tipe dan jumlah keran yang digunakan;
ii. Gambar teknis as built denah yang
menunjukkan letak dan detail water
fixtures.
Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik bangunan, adalah sebagai
berikut:
i. Pemeriksaan terhadap tipe peralatan
saniter termasuk peralatan saniter hemat
air:
i) water closet hemat air/dual flush/less
water;
- 193 -
ii) urinal flush hemat air;
iii) shower hemat air; dan
iv) aerator/sensor/dll pada keran.
ii. Pemeriksaan terhadap jumlah peralatan
saniter hemat air dibandingkan peralatan
saniter keseluruhan.
Tabel 9. Kapasitas Penghematan Air pada Peralatan Saniter (Water Fixtures)
No. Perangkat Sambungan Air
Kapasitas Maksimal
1 WC, flush valve 6 liter/flush
2 WC, flush tank 6 liter/flush
3 Urinal flush 4 liter/flush
4 Shower mandi 9 liter/menit
5 Keran tembok 8 liter/menit
6 Keran wastafel/ lavatory 8 liter/menit
iii. Menentukan lokasi untuk dilakukan
pengujian peralatan saniter.
Pemeriksaan lapangan untuk Penggunaan
Peralatan Saniter Hemat Air (Water Fixtures)
dilakukan dengan:
i. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terkait keran terpasang.
ii. Pemeriksaan keluaran air keran dengan
menggunakan gelas ukur dan stopwatch.
iii. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terhadap water closet
terpasang.
iv. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terhadap pancuran
terpasang.
- 194 -
v. Pemeriksaan keluaran air shower dengan
menggunakan gelas ukur dan stopwatch.
Penilaian kinerja hasil pemeriksaan untuk
Penggunaan Peralatan Saniter Hemat Air
(Water Fixtures) akan diberikan jika
menggunakan peralatan saniter hemat air
minimal 25% dari total peralatan saniter
(4) Prosedur Pemeriksaan Kualitas Udara Dalam
Ruang
Perencanaan kualitas udara dalam ruang pada
BGH dimaksudkan untuk meningkatkan
kualitas udara dalam ruang yang mendukung
kenyamanan dan kesehatan pengguna BGH.
Perencanaan kualitas udara dalam ruang
terdiri dari pelarangan rokok, penggunaan
sensor CO dan/atau CO2, serta penggunaan
refrigerant.
(a) Pelarangan Merokok
Asap yang dihasilkan dari rokok dapat
mengganggu kualitas udara ruangan dan
mengganggu orang lain. Penempatan rambu
larangan merokok secara jelas dapat
memberikan informasi bagi perokok
terhadap area-area yang tidak diperbolekan
untuk merokok. Ukuran dan ketentuan
mengenai rambu dilarang merokok telah
diatur dalam Peraturan Daerah masing-
masing mengenai larangan merokok.
- 195 -
Untuk bangunan H2M, hunian (sederhana
dan tidak sederhana), dan hunian
campuran, kriteria ini tidak dinilai. Pada
daftar simak penilaian kinerja, diberikan
nilai penuh.
Gambar 42. Contoh pemasangan penanda
larangan merokok
Instrumen pemeriksaan lapangan yang
diperlukan untuk pemeriksaan Pelarangan
Merokok antara lain:
i.Kamera Digital; dan
ii.Meteran.
Pemeriksaan dokumen untuk Pelarangan
Merokok meliputi:
i. Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan, adalah
sebagai berikut:
i) Gambar teknis as built yang
menunjukkan:
(i) Lokasi penempatan rambu larangan
- 196 -
merokok; dan
(ii) Lokasi area khusus merokok (jika
ada).
ii) Pernyataan komitmen pemilik
bangunan berupa surat edaran/surat
keputusan pelarangan merokok di
dalam bangunan.
ii. Pemeriksaan terhadap lokasi penempatan
rambu larangan merokok.
iii. Pemeriksaan terhadap lokasi area khusus
merokok. Lokasi ruang khusus merokok
harus berada dalam radius 10 meter dari
pintu masuk, jendela, dan masuknya
udara segar dari luar ke dalam bangunan
gedung.
Pemeriksaan lapangan untuk Pelarangan
Merokok dilakukan dengan:
i. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terkait rambu larangan
merokok yang terpasang.
ii. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terkait lokasi area khusus
merokok.
iii. Memastikan lokasi area khusus merokok
berada dalam radius 10 meter dari pintu
masuk, jendela, dan masuknya udara
segar dari luar ke dalam bangunan
gedung. Hal ini dilakukan dengan
- 197 -
melakukan pengukuran menggunakan
meteran.
Penilaian kinerja hasil pemeriksaan untuk
Pelarangan Merokok akan diberikan jika:
i. terdapat komitmen pelarangan merokok
didalam bangunan.
ii. terdapat rambu larangan merokok dan
ruang khusus merokok sesuai dengan
pemeriksaan diatas.
(b) Pengendalian Karbondioksida (CO2) dan
Karbon Monoksida (CO)
Kualitas ruangan dipengaruhi dengan kadar
CO2 ruangan tersebut. Kondisi ruangan
yang memiliki kadar CO2 yang berlebih akan
memberikan ketidaknyamanan berupa
gejala pusing karena kekurangan oksigen,
dan keracunan CO yang juga berbahaya.
Kelebihan CO2 disebabkan oleh berlebihnya
penghuni ruangan dan kurangnya udara
segar yang masuk ke ruangan. Di sisi lain,
udara segar berlebih akan mempengaruhi
kinerja AC menjadi lebih boros listrik. Oleh
karenanya diperlukan sensor pengendali
CO2 di ruangan, serta CO untuk ruang
parkir kendaraan.
Instrumen pemeriksaan lapangan yang
dibutuhkan untuk penilaian Pengendalian
Karbondioksida (CO2) dan Karbon
Monoksida (CO) adalah kamera digital.
- 198 -
Untuk bangunan H2M, hunian (sederhana
dan tidak sederhana), dan hunian
campuran, kriteria ini tidak dinilai. Pada
daftar simak penilaian kinerja, diberikan
nilai penuh.
Pemeriksaan dokumen untuk Pengendalian
Karbondioksida (CO2) dan KarbonMonoksida
(CO) meliputi:
i. Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan, adalah
sebagai berikut:
i) Gambar teknis as built yang
menunjukkan:
(i) Lokasi dan fungsi ruangan;
(ii) Jumlah penghuni dalam ruangan;
(iii) Lokasi gedung parkir;
(iv) Detail ventilasi alami pada gedung
parker;
(v) Ventilasi mekanis;
(vi) Lokasi Sensor CO2 dan CO; dan
(vii) Sistem CO2 atau CO yang terhubung
dengan ventilasi mekanis dan alarm.
ii) Spesifikasi Sensor CO2 dan CO.
ii. Pemeriksaan ruangan tertutup yang
memiliki potensi menerima akumulasi
konsentrasi CO2, atau yang berkepadatan
tinggi.
- 199 -
iii. Pemeriksaan sistem ventilasi mekanis
pada ruangan tertutup diatas.
iv. Pemeriksaan mekanisme sensor CO2 yang
terhubung dengan ventilasi mekanis dan
alarm.
v. Pemeriksaan spesifikasi sensor CO2 yang
memilki kemampuan untuk beroperasi
pada batas 9.000 mg/m3.
vi. Pemeriksaan area parkir tertutup yang
memiliki potensi menerima akumulasi
konsentrasi CO.
vii. Pemeriksaan sistem ventilasi mekanis
pada area parkir tertutup diatas.
viii. Pemeriksaan mekanisme sensor CO yang
terhubung dengan ventilasi mekanis dan
alarm.
ix. Pemeriksaan spesifikasi sensor CO yang
memilki kemampuan untuk beroperasi
pada batas 29 mg/m3.
x. Pemeriksaan tata cara, persyaratan,
ukuran dan detail pengendalian CO2 dan
CO mengikuti peraturan yang berlaku (SNI
0232).
Pemeriksaan lapangan untuk Pengendalian
Karbondioksida (CO2) dan Karbon
Monoksida (CO) dilakukan dengan:
i. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terkait sensor CO2
terpasang.
- 200 -
ii. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terkait ventilasi mekanis
dan alarm. Dokumentasi harus
menunjukkan adanya koneksi (umumnya
berupa kabel) antara sensor CO2 dan
ventilasi mekanis & alarm.
iii. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terkait sensor CO terpasang.
iv. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terkait ventilasi mekanis
dan alarm. Dokumentasi harus
menunjukkan adanya koneksi (umumnya
berupa kabel) antara sensor CO dan
ventilasi mekanis & alarm.
Penilaian kinerja hasil pemeriksaan untuk
Pengendalian Karbondioksida (CO2) dan
KarbonMonoksida (CO) akan diberikan jika:
i. Direncanakan memiliki sistem ventilasi
yang memperhitungkan kandungan CO2
dalam ruangan;
ii. Ruangan dalam bangunan gedung yang
memiliki resiko akumulasi konsentrasi CO
dan/atau CO2 direncanakan memiliki alat
monitor CO dan/atau CO2; dan
iii. Ruangan dalam bangunan gedung yang
memiliki resiko akumulasi konsentrasi CO
dan/atau CO2 direncanakan memiliki
alarm jika ambang CO dan/atau CO2
melewati ambang batas.
- 201 -
(c) Pengendalian Penggunaan Bahan Pembeku
(refrigerant)
Bahan pembeku (Refrigerant) merupakan
komponen inti untuk proses pengkondisian
udara dalam ruangan. Refrigerant apabila
terlepas ke udara dapat berbahaya bagi
lingkungan dan manusia. Oleh karenanya
pengendalian pemilihan bahan refrigerant
ini dapat mengurangi dampak buruk
terhadap lingkungan.
Gambar 43. Tabung Bahan Pembeku
Instrumen pemeriksaan lapangan untuk
pemeriksaan Pengendalian Penggunaan
Bahan Pembeku (refrigerant) adalah kamera
digital.
Pemeriksaan dokumen untuk Pengendalian
Penggunaan Bahan Pembeku (refrigerant)
meliputi:
i. Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan, adalah
sebagai berikut:
i) Daftar peralatan AC yang menunjukkan
jenis refrigerant.
- 202 -
ii) Daftar jenis refrigerant dan tahun
pembuatan.
iii) Daftar jenis refrigerant yang digunakan
berikut nilai GWP dan ODP.
ii. Pemeriksaan terhadap jenis refrigerant
pada peralatan AC.
iii. Pemeriksaan terhadap bahan refrigerant
yang mengandung Chloro Fluoro Carbon
(CFC). Bahan mengandung CFC seperti:
R-11, R-12, R-13, R-1381, R-114, R-500,
R-502, R-503.
iv. Pemeriksaan terhadap nilai GWP dan ODP
Pemeriksaan lapangan unruk Pengendalian
Penggunaan Bahan Pembeku (refrigerant)
dilakukan dengan melakukan dokumentasi
menggunakan kamera digital terhadap jenis
bahan refrigerant dari setiap unit AC. Jenis
bahan refrigerant dapat ditemukan pada
nametag outdoor AC.
Penilaian kinerja hasil pemeriksaan untuk
Pengendalian Penggunaan Bahan Pembeku
(refrigerant) akan diberikan jika :
i. bangunan gedung direncanakan tidak
menggunakan alat pendingin;
ii. bangunan gedung yang direncanakan
menggunakan alat pendingin memiliki
kriteria:
- 203 -
i) bahan pembeku menggunakan
refrigerant yang tidak mengandung CFC
dan/atau yang sudah dilarang.
ii) menggunakan alat pendingin dengan
nilai Global Warming Potential (GWP)
rendah.
(5) Prosedur pemeriksaan material ramah
lingkungan
Pengendalian penggunaan material ramah
lingkungan dalam BGH dimaksudkan untuk
mengurangi jumlah zat pencemar berbahaya
terhadap kesehatan dan kenyamanan
pengguna bangunan, serta menjaga
kesinambungan rantai pasok material yang
ramah bagi lingkungan dalam skala nasional.
Pengendalian material ramah lingkungan
terdiri atas 2 persyaratan utama yaitu
Pengendalian Penggunaan Material Berbahaya
dan Penggunaan Material Bersertifikat Ramah
Lingkungan (Eco Labelling).
(a) Pengendalian Penggunaan Material
Berbahaya
Pengendalian penggunaan material
berbahaya bertujuan untuk mengurangi
dampak negatif terhadap kesehatan
penghuni bangunan akibat dari zat yang
dipaparkan oleh material yang terpasang
pada bangunan. Zat berbahaya tersebut
merupakan zat kimia yang dapat terpapar di
- 204 -
udara dan memiliki kemungkinan terhirup
oleh penghuni bangunan. Dampak
kesehatan yang mungkin terjadi oleh adanya
material berbahaya tersebut dapat bersifat,
seperti pusing, mual, sesak napas, atau
bahkan bersifat kronis yang dapat
menyebabkan kanker.
Persyaratan ini meliputi: material penutup
atap dominan, material cat, material
kayu/bambu/ material terbarukan, dan
material logam.
i. Material Penutup Atap Dominan
Setiap bangunan memiliki atap yang dapat
berbeda-beda jenisnya. Material penutup
atap yang dominan diharapkan tidak
menggunakan material yang tidak ramah
lingkungan.
Gambar 44. Gambar penutup atap beton
Instrumen pemeriksaan lapangan yang
diperlukan untuk pemeriksaan Material
- 205 -
Penutup Atap Dominan adalah kamera
digital.
Pemeriksaan dokumen untuk Material
Penutup Atap Dominan meliputi:
i) Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan, adalah
sebagai berikut:
Gambar teknis as built yang
menunjukkan:
(i) Denah atap; dan
(ii) Informasi jenis atap.
ii) Pemeriksaan terhadap gambar, rencana
jenis penutup atap dominan akan
dipasang pada bangunan.
iii) Memberikan kesimpulan jenis penutup
atap dominan yang ada pada gedung.
Pemeriksaan Lapangan untuk Material
Penutup Atap Dominan dilakukan dengan
Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terhadap jenis bahan atap,
foto atap dominan yang terpasang.
Penilaian Hasil Pemeriksaan Kinerja untuk
Material Penutup Atap Dominan akan
diberikan jika penutup atap tidak
menggunakan asbestos.
ii. Material Cat
Material cat ramah lingkungan dalam BGH
ditujukan kepada cat yang tidak
mengandung material berbahaya bagi
- 206 -
kesehatan. Pada tahap pemanfaatan,
catatan dari kegiatan pengecatan ulang
diperlukan sebagai bukti apabila terdapat
penggunaan cat ramah lingkungan.
Instrumen pemeriksaan lapangan untuk
pemeriksaan Material Cat adalah kamera
digital
Pemeriksaan dokumen untuk Material Cat
meliputi:
i) Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan, adalah
sebagai berikut:
(i) Gambar teknis as built yang
menunjukkan denah penggunaan
cat.
(ii) Catatan kegiatan pengecatan ulang.
(iii) Bon pembelian cat (pengecatan
perdana ataupun pengecatan
ulang).
ii) Pemeriksaan terhadap dokumentasi
pengecatan terkait jenis cat dan
penggunaannya yang terpasang di
bangunan untuk pengecatan perdana
apabila belum ada pengecatan ulang,
atau dokumentasi pengecatan ulang.
iii) Pemeriksaan terhadap dokumentasi
pengecatan pada dokumen MSDS
(Material Safety Data Sheet) terkait cat
yang tidak mengandung zat pencemar
- 207 -
seperti: methilene chloride
(dhicloromethane), arsenic, hexavalent
chromium, N-hexane, trichloroethylene
(TCE), formaldehyde, TDCP/TCEP
(chlorinated penjinak api), BPA
(bisphenol A), phthalates, VOC berkadar
tinggi, dan lain-lain.
iv) Pemeriksaan terhadap jenis cat sesuai
lokasinya pada gambar denah.
v) Pemeriksaan terhadap kesesuaian bukti
MSDS dengan bukti bon pembelian cat
Pemeriksaan Lapangan untuk Material Cat
dilakukan dengan Melakukan dokumentasi
menggunakan kamera digital terkait
dinding yang diberi cat.
Penilaian Hasil Pemeriksaan Kinerja untuk
Material Cat akan diberikan jika memiliki
kesesuaian antara lokasi cat (foto), MSDS,
dan bon pembelian cat yang menunjukkan
penggunaan material cat sesuai ketentuan
tidak mengandung zat pencemar
berbahaya.
iii.Material Logam
Material logam dipilih yang menggunakan
cat anti karat yang tidak mengandung zat
pencemar berbahaya. Perawatan atas
material logam juga dilihat pada tahap
pemanfaatan. Sehingga mengurangi risiko
- 208 -
paparan karat kepada manusia yang dapat
mengganggu kesehatan.
Gambar 45. Material logam pada railing tangga
Instrumen pemeriksaan lapangan untuk
pemeriksaan Material Logam adalah
kamera digital.
Pemeriksaan dokumen untuk Material
Logam meliputi:
i) Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan, adalah
sebagai berikut:
(i) Gambar denah teknis as built yang
menunjukkan lokasi penggunaan
material logam.
(ii) SOP perawatan material logam pada
bangunan.
ii) Pemeriksaan terhadap lokasi material
logam pada denah arsitektur dan
memberi tanda untuk pemeriksaan
lapangan.
- 209 -
iii) Pemeriksaan terhadap jenis logam dan
penggunaannya (kusen, rangka atap,
struktur) yang akan terpasang di
bangunan.
iv) Pemeriksaan terhadap prosedur
perawatan logam untuk mencegah
terjadinya karat.
Pemeriksaan Lapangan untuk Material
Logam dilakukan dengan Melakukan
dokumentasi menggunakan kamera digital
terhadap material logam pada bangunan.
Hasil foto harus menunjukkan kualitas
logam apakah terdapat karat atau tidak.
Penilaian hasil pemeriksaan untuk
Material Logam akan diberikan jika
material logam menggunakan pelapis cat
tahan karat yang tidak mengandung zat
pencemar berbahaya.
(b) Penggunaan Material Bersertifikat Ramah
Lingkungan (Eco Labelling).
Penggunaan material bersertifikat ramah
lingkungan bertujuan untuk melindungi
kelestarian lingkungan dari sisi produksi
bahan baku material baik untuk
bangunannya maupun perabot/ mebelair
yang digunakan. Bukti eco-label dapat
berupa sertifikat manajemen lingkungan,
sertifikat legal untuk kayu, serta eco-label
untuk produknya.
- 210 -
Untuk bangunan H2M, hunian (sederhana
dan tidak sederhana), dan hunian
campuran, kriteria ini tidak dinilai. Pada
daftar simak penilaian kinerja, diberikan
nilai penuh.
Persyaratan ini meliputi: Material Struktur –
Beton - Pasir dan Kerikil, Material Struktur
– Beton - Semen, penutup dinding, material
kayu/bambu/material terbarukan, material
cat, material penutup atap.
(6) Prosedur Pemeriksaan Pengelolaan Sampah
Masalah sampah menjadi beban bagi
lingkungan. Pengelolaan sampah yang tepat
dan berkelanjutan bagi lingkungan dibutuhkan
sebagai kelanjutan dari penerapan pengelolaan
sampah BGH. Pengelolaan sampah pada BGH
dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan
pengguna, aman bagi lingkungan dan
perubahan perilaku pengguna BGH, serta
mengurangi beban timbulan sampah kota.
(a) Penerapan Prinsip 3R (reduce, reuse,
reclycle)
Penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle)
dimaksudkan untuk mengurangi sampah
yang ditimbulkan oleh pemilik,pengguna,
dan/atau pengelola BGH. Dengan
mengurangi beban sampah dari pengguna
bangunan, maka beban sampah yang
- 211 -
dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA)
dapat berkurang.
Gambar 46. Contoh bukti foto adanya lokasi
pembakaran sampah
Instrumen pemeriksaan lapangan yang
diperlukan untuk pemeriksaan Penerapan
prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) adalah
kamera digital.
Pemeriksaan dokumen untuk Penerapan
prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) meliputi:
i. Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan, adalah
sebagai berikut:
i) Gambar teknis as built yang
menunjukkan:
(i) Gambar Denah yang menunjukkan
lokasi pengumpulan tempat sampah
sementara (TPS) di gedung.
(ii) Gambar detil (apabila ada)
bak/ruangan tempat sampah.
ii) SOP penerapan 3R pada bangunan.
ii. Pemeriksaan terhadap gambar terkait
lokasi pengumpulan sampah gedung.
- 212 -
iii. Pemeriksaan terhadap ketentuan dalam
SOP terkait ketentuan pelaksanaan 3R.
Pemeriksaan Lapangan untuk penerapan
prinsip 3R (reduce, reuse, recycle)
dilaksanakan dengan:
i. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terhadap TPS gedung.
ii. Pemeriksaan terhadap isi dari TPS
apabila sampah tidak menumpuk.
iii. Wawancara kepada pengelola gedung
tentang sistem penanganan sampah
bangunan.
iv. Pemeriksaan dan Melakukan
dokumentasi menggunakan kamera
digital terhadap lokasi apabila ada
pembakaran sampah.
Penilaian kinerja hasil pemeriksaan untuk
penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle)
akan diberikan jika:
i. Tersedianya tempat pemilahan minimal 3
jenis, yaitu: Organik, Non Organik, B3.
ii. Pelaksanaan rencana Pengelolaan gedung
dalam berkomitmen untuk melakukan
pembelian bahan atau barang yang tidak
mengandung bahan berbahaya, tidak
merusak lingkungan, tidak memerlukan
distribusi panjang, tidak menimbulkan
sampah berlebihan.
- 213 -
iii. Melakukan pengelolaan terpadu untuk
sampah plastik dan kertas.
(b) Penerapan Sistem Penanganan Sampah
Penerapan sistem penanganan sampah pada
bangunan hijau terdiri atas pemilahan,
pengumpulan, dan pengolahan sampah
yang dimaksudkan untuk menambah nilai
manfaat dari sampah dan mengurangi
dampak lingkungan. Tersedianya fasilitas
tempat sampah sementara yang terpisah
pada gedung bagi minimal 3 jenis sampah,
yaitu: Organik, Non organik, dan B3.
Dengan adanya fasilitas tempat sampah
sementara yang terpisah pada gedung,
diharapkan penanganan sampah menjadi
lebih bersih dan lebih mudah untuk dikelola
pada tahap lebih lanjut.
Instrumen pemeriksaan lapangan yang
diperlukan untuk pemeriksaan penerapan
sistem penanganan sampah adalah kamera
digital.
Pemeriksaan dokumen untuk penerapan
sistem penanganan sampah meliputi:
i. Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan, adalah
sebagai berikut:
i) Gambar teknis as built yang
menunjukkan:
- 214 -
(i) Gambar Denah yang menunjukkan
lokasi pengumpulan tempat sampah
sementara (TPS) di gedung.
(ii) Gambar detil (apabila ada) bak/
ruangan tempat sampah.
(iii) Gambar denah yang menujukkan
lokasi pengelolaan sampah organik
seperti, tempat pengomposan,
biogas (apabila ada)
ii) Persyaratan proyek oleh pemilik gedung
(Owner Project Requirement/OPR) yang
menunjukkan syarat penempatan
tempat sampah kecil (waste bin) pada
gedung.
iii) SOP yang menunjukkan prosedur
pengelolaan sampah organik dan non
organik gedung (apabila ada).
ii. Pemeriksaan terhadap gambar, lokasi
pengumpulan sampah gedung.
iii. Pemeriksaan terhadap gambar gambar
fitur pengelolaan sampah yang ada.
iv. Pemeriksaan terhadap ketentuan dalam
OPR terkait ketentuan pelaksanaan 3R
(apabila ada)
Pemeriksaan Lapangan untuk penerapan
sistem penanganan sampah dilakukan
dengan:
i. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terhadap TPS gedung.
- 215 -
ii. Pemeriksaan terhadap pemisahan jenis
sampah pada TPS gedung. Pemeriksaan
dilakukan dengan Melakukan
dokumentasi menggunakan kamera
digital terhadap isi dari tempat sampah.
iii. Wawancara kepada pengelola gedung
tentang sistem penanganan sampah
bangunan.
iv. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terhadap apabila ada
fasiltas pengomposan atau fasilitas
pengelolaan sampah organik.
v. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terhadap apabila ada
fasiltas pengepresan sampah non
organik.
Penilaian kinerja hasil pemeriksaan untuk
penerapan sistem penanganan sampah akan
diberikan jika :
i. Memiliki fasilitas pemilahan sampah
sesuai dengan kelompoknya;
ii. Membangun TPS di lingkungan
bangunan gedung serta melakukan
pengambilan dan pemindahan sampah
dari sumber sampah ke TPS secara
terjadwal;
iii. Melakukan usaha pengurangan dan
penggunaan kembali kantong plastik dan
kertas; dan
- 216 -
iv. Melaksanakan pengelolaan sampah
organik, dan memberi nilai tambah dari
sampah dan/atau melakukan pemadatan
sampah non organik pada gedung.
(c) Penerapan Sistem Pencatatan Timbulan
Sampah
Sistem pencatatan timbulan sampah
dilakukan untuk mengetahui berapa besar
jumlah sampah yang dapat dikurangi,
digunakan kembali, dan/atau didaur ulang.
Metode pencatatan dapat berupa dalam
satuan berat (kg atau ton) atau dalam
satuan volume. Frekuensi pengambilan
sampah juga harus masuk ke dalam
pencatatan. Dengan melakukan pencatatan
timbulan sampah, dapat direncanakan
program 3R yang lebih tepat.
Untuk bangunan H2M, hunian (sederhana
dan tidak sederhana), dan hunian
campuran, kriteria ini tidak dinilai. Pada
daftar simak penilaian kinerja, diberikan
nilai penuh
Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan,
ukuran dan detail penerapan pengelolaan
sampah mengikuti Peraturan Pemerintah
No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga dan/atau
- 217 -
pedoman/standar teknis dan peraturan
terkait lainnya.
Instrumen pemeriksaan lapangan yang
diperlukan untuk penerapan sistem
pencatatan timbulan sampah adalah
kamera digital.
Pemeriksaan dokumen untuk penerapan
sistem pencatatan timbulan sampah
meliputi:
i.Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan, adalah
sebagai berikut:
i) Gambar teknis as built yang
menunjukkan:
(i) Gambar Denah yang menunjukkan
lokasi pengumpulan tempat sampah
sementara (TPS) di gedung.
(ii) Gambar detil (apabila ada)
bak/ruangan tempat sampah.
(iii) Gambar denah yang menunjukkan
lokasi fasilitas timbangan untuk
sampah (apabila ada).
ii) SOP gedung oleh pengelola gedung yang
menunjukkan ketentuan cara
penanganan dan pencatatan sampah.
iii) Laporan pencatatan sampah dari
pengelola gedung.
- 218 -
ii.Pemeriksaan terhadap gambar, lokasi
pengumpulan sampah gedung.
iii.Pemeriksaan terhadap gambar fitur
penanganan dan pencatatan sampah yang
ada. Misalnya: Timbangan, mesin pres
sampah, bak pengukuran volume.
iv.Pemeriksaan terhadap ketentuan dalam
SOP terkait ketentuan pelaksanaan
pencatatan sampah.
v.Pemeriksaan terhadap kesesuaian antara
fasilitas yang ada, SOP terhadap laporan
yang dibuat.
Pemeriksaan Lapangan untuk penerapan
sistem pencatatan timbulan sampah
dilakukan dengan:
i.Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terhadap TPS gedung.
ii.Pemeriksaan terhadap pemisahan jenis
sampah pada TPS gedung. Pemeriksaan
dilakukan dengan Melakukan dokumentasi
menggunakan kamera digital terhadap isi
dari tempat sampah.
iii.Wawancara kepada pengelola gedung
tentang sistem penanganan sampah
bangunan.
iv.Pemeriksaan terhadap kesesuaian
dokumen pencatatan dengan kondisi
lapangan, apakah hasil laporan benar
berasal dari gedung.
- 219 -
Penilaian kinerja hasil pemeriksaan untuk
penerapan sistem pencatatan timbulan
sampah akan diberikan jika :
i. Melaksanakan pembukuan retribusi
sampah bulanan disertai dengan adanya
catatan tanggal pengambilan sampah.
ii. proyek memiliki pencatatan berat/volume
timbulan sampah.
(7) Pengelolaan Air Limbah
Pengelolaan air limbah pada BGH
dimaksudkan untuk mengurangi beban air
limbah yang dihasilkan dari bangunan gedung
terhadap lingkungan dan mencegah timbulnya
penurunan kualitas lingkungan disekitar
bangunan.
(a) Penyediaan fasilitas pengelolaan limbah
padat dan limbah cair sebelum dibuang ke
saluran pembuangan kota
Gambar 47. Gambar instalasi sambungan air
limbah komunal
Instrumen pemeriksaan lapangan yang
dibutuhkan untuk pemeriksaan penyediaan
fasilitas pengelolaan limbah padat dan
- 220 -
limbah cair sebelum dibuang ke saluran
pembuangan kota adalah kamera digital.
Pemeriksaan dokumen untuk penyediaan
fasilitas pengelolaan limbah padat dan
limbah cair sebelum dibuang ke saluran
pembuangan kota meliputi:
i. Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan, adalah
sebagai berikut:
i) Gambar teknis as built yang
menunjukkan:
ii) diagram satu garis air limbah;
iii) detail instalasi pengolahan air limbah;
iv) denah peletakan instalasi pengolahan
air limbah; dan
v) Perhitungan kapasitas instalasi
pengolahan air limbah
ii. Identifikasi apakah terhubung dengan
pelayanan sistem jaringan air limbah
(pemerintah/swasta/ kawasan) atau
memiliki instalasi pengolah air limbah
sendiri.
iii. Identifikasi sistem pengolahan air limbah
yang digunakan.
iv. Identifikasi keluaran air kotor dan
kapasitas instalasi pengolahan air limbah
terpasang.
v. Pemeriksaan terhadap data hasil
pemeriksaan kualitas air.
- 221 -
Pemeriksaan lapangan untuk penyediaan
fasilitas pengelolaan limbah padat dan
limbah cair sebelum dibuang ke saluran
pembuangan kota dilakukan dengan:
i. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terkait pengolahan air
limbah.
ii. Pemeriksaan terhadap instalasi sesuai
dengan gambar dan apakah berfungsi
dengan baik.
Penilaian kinerja hasil pemeriksaan untuk
penyediaan fasilitas pengelolaan limbah
padat dan limbah cair sebelum dibuang ke
saluran pembuangan kota akan diberikan
jika:
i. menggunakan saluran yang terhubung
dengan pelayanan sistem jaringan air
limbah.
ii. menggunakan pengolahan air limbah.
(b) Daur ulang air yang berasal dari limbah cair
(grey water)
Air limbah (grey water) merupakan air
buangan yang berasal dari keran wastafel,
pancuran (shower), keran wudhu, dan
keran tembok lainnya. Air limbah (grey
water) dari BGH dapat digunakan kembali
setelah diproses melalui system daur ulang
air (water recycling system).
- 222 -
Air daur ulang yang telah diolah dapat
digunakan sebagai air sekunder, misalnya
untuk penggelontoran (flushing),
penyiraman tanaman, irigasi lahan, dan
penambahan air pendingin (make-up water
cooling tower). Air daur ulang yang
digunakan kembali harus memenuhi
standard baku mutu sesuai dengan
peruntukannya kembali.
Sisa air limbah (grey water) yang tidak
dapat dimanfaatkan kembali dan dibuang
ke saluran pembuangan kota harus
memenuhi standard baku mutu sesuai
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu
Air Limbah Domestik atau edisi terbaru.
Untuk bangunan H2M, hunian (sederhana
dan tidak sederhana), dan hunian
campuran, kriteria ini tidak dinilai. Pada
daftar simak penilaian kinerja, diberikan
nilai penuh.
- 223 -
Gambar 48. Gambar contoh penggunaan air daur
ulang
Instrumen pemeriksaan lapangan untuk
daur ulang air yang berasal dari limbah cair
(grey water) adalah kamera digital.
Pemeriksaan dokumen untuk daur ulang
air yang berasal dari limbah cair (grey
water) meliputi:
i. Kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan, adalah
sebagai berikut:
i) Gambar teknis as built yang
menunjukkan:
(i) diagram satu garis air limbah;
(ii) detail instalasi pengolahan air
limbah; dan
(iii) denah peletakan instalasi
pengolahan air limbah.
- 224 -
ii) Perhitungan kapasitas instalasi
pengolahan air limbah.
iii) Hasil tes laboratorium untuk kualitas
air.
ii. Identifikasi apakah mengolah air daur
ulang.
iii. Identifikasi kapasitas instalasi
pengolahan air daur ulang.
iv. Identifikasi penggunaan air hasil daur
ulang, apakah untuk (tidak terbatas
pada): penggelontoran (flushing),
penyiraman tanaman, irigasi lahan,
penambahan air pendingin (make-up
water cooling tower)
v. Identifikasi apakah dilakukan
pemeriksaan kualitas air sebelum
digunakan kembali.
vi. Pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan
kualitas air sisa air limbah (grey water)
yang tidak dapat dimanfaatkan kembali
dan dibuang ke saluran pembuangan
kota harus memenuhi standar baku
mutu sesuai Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun
2003 tentang Baku Mutu Air Limbah
Domestik atau edisi terbaru. Air daur
ulang yang digunakan kembali harus
- 225 -
memenuhi standar baku mutu sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
Pemeriksaan lapangan untuk daur ulang air
yang berasal dari limbah cair (grey water)
dilakukan dengan:
i. Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terhadap instalasi
pengolahan air daur ulang.
ii. Pemeriksaan instalasi pengolahan air
daur ulang apakah berfungsi dengan
baik.
Penilaian kinerja hasil pemeriksaan untuk
daur ulang air yang berasal dari limbah cair
(grey water) akan diberikan jika :
i. Bangunan gedung memanfaatkan air hasil
daur ulang yang sesuai dengan
persyaratan kualitas air bersih, sedangkan
air yang dibuang ke saluran pembuangan
kota harus memenuhi syarat Kepmen
Lingkungan Hidup Nomor
112/M/PRT/2003.
ii. Bangunan gedung memanfaatkan air hasil
daur ulang untuk lebih dari satu fungsi.
3) Prosedur Pemeriksaan Penyusunan Panduan
Penggunaan BGH Untuk Penghuni/Pengguna
Panduan penggunaan BGH untuk
penghuni/pengguna BGH dimaksudkan
sebagai panduan praktis sehari-hari yang
memuat strategi, manfaat, dan rincian kegiatan
- 226 -
yang dapat dilakukan oleh penghuni/pengguna
dalam memanfaatkan BGH agar tetap terjaga
kinerjanya.
Gambar 49. Ilustrasi Kegiatan Sosialisasi
a) Pendidikan Lingkungan untuk Pengguna
dan Penghuni Gedung
Pendidikan lingkungan memiliki pengaruh
yang besar dalam pelaksanaan pemanfaatan
BGH. Pelaksanaan pendidikan bangunan
terbagi atas tiga tahap yaitu dari rencana
kegiatan pendidikan, modul ajar, dan
laporan pelaksanaan.
Untuk bangunan H2M, hunian (sederhana
dan tidak sederhana), dan hunian
campuran, kriteria ini tidak dinilai. Pada
daftar simak penilaian kinerja, diberikan
nilai penuh.
Instrumen pemeriksaan lapangan yang
diperlukan dalam pemeriksaan Pendidikan
Lingkungan untuk Pengguna dan Penghuni
Gedung adalah kamera digital Pemeriksaan
lapangan untuk pendidikan lingkungan
untuk pengguna dan penghuni gedung
- 227 -
meliputi kelengkapan dokumen yang perlu
diperiksa dari pemilik bangunan, adalah
sebagai berikut:
(1) Dokumen rencana program kegiatan
pendidikan kepada penghuni gedung
tentang pengelolaan bangunan yang
ramah lingkungan;
(2) Dokumen modul program kegiatan
pendidikan kepada penghuni gedung
tentang pengelolaan bangunan yang
ramah lingkungan; dan
(3) Dokumen laporan pelaksanaan program
kegiatan pendidikan kepada penghuni
gedung tentang pengelolaan bangunan
yang ramah lingkungan.
Pemeriksaan lapangan untuk pendidikan
lingkungan untuk pengguna dan penghuni
gedung dilakukan dengan:
(1) Pemeriksaan terhadap bentuk
sosialisasi kebijakan dan program
pelestarian lingkungan. Cek apakah ada
sosialisasi fisik pada bangunan yang
ditujukan kepada internal pengelola
gedung dan/ atau penghuni bangunan.
(2) Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terhadap papan
informasi tentang informasi kehijauan
gedung.
- 228 -
(3) Melakukan dokumentasi menggunakan
kamera digital terhadap bentuk
himbauan-himbauan untuk berlaku
ramah lingkungan.
Penilaian hasil Pemeriksaan untuk
pendidikan lingkungan untuk pengguna dan
penghuni gedung akan diberikan jika:
(1) memiliki program pendidikan kepada
penghuni gedung beserta bukti
pelaksaan.
(2) memiliki papan informasi tentang
informasi kehijauan gedung.
(3) memiliki bentuk himbauan-himbauan
untuk berlaku ramah lingkungan.
5. Penilaian Kinerja Tahap Pembongkaran
a. Pendahuluan
Tahap Pembongkaran adalah tahap kegiatan
membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian
bangunan gedung, komponen, bahan bangunan,
dan/atau prasarana dan sarananya sesuai dengan
persyaratan bangunan gedung hijau.
Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri
PUPR Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan
Gedung Hijau, pasal 11 ayat 1 dan 2: Pembongkaran
bangunan gedung hijau dilakukan dengan
menggunakan pendekatan dekonstruksi yang
dilakukan dengan mengurai komponen-komponen
bangunan dengan tujuan meminimalkan sampah
konstruksi dan meningkatkan nilai guna dari material.
- 229 -
b. Bagan Alir Pemeriksaan
Pelaksanaan pemeriksaan pada tahap pembongkaran
dilakukan dengan cara memeriksa dokumen
pembongkaran. Dari pemeriksaan dokumen didapatkan
informasi mengenai prosedur pembongkaran dengan
prinsip ramah lingkungan.
Petugas Pemeriksa menilai terhadap kesesuaian
penerapan persyaratan bangunan gedung hijau dari
dokumen yang diterima dan melakukan verifikasi
terhadap pelaksanaannya. Apabila dokumen tidak
menjelaskan cukup bukti dan/atau temuan bukti
pelaksanaan di lapangan tidak ditemukan, maka
pelaksanaan pembongkaran tidak akan di nilai.
Gambaran besar mengenai proses penilaian kinerja
tahap pembongkaran, dijelaskan pada diagram alir
dibawah ini.
Bagan 4. Bagan Alir Pemeriksaan Tahap Pembongkaran
Mulai
Pemeriksaan dokumen
pembongkaran
•Pengecekan terhadap dokumen kebijakan.
Peninjauan Lapangan
•verifikasi kesesuaian dokumen dengan kondisi lapangan yang terkait bangunan gedung hijau
Penilaian Hasil Audit
•Penilaian hasil pemeriksaan bangunan gedung hijau.
Selesai
- 230 -
c. Tata Cara Penilaian Kinerja
Persyaratan pembongkaran berupa kesesuaian dengan
rencana teknis pembongkaran yang terdiri atas
prosedur pembongkaran dan upaya pemulihan tapak
lingkungan.
Penilaian dilakukan sesuai dengan dokumen penetapan
pembongkaran namun tidak diadakan pemeringkatan.
1) Prosedur Pembongkaran
Prosedur pembongkaran bangunan gedung adalah
tatacara dalam menjalankan pekerjaan
pembongkaran. Prosedur pembongkaran memuat
metodologi identifikasi komponen bangunan yang
akan didaur ulang, dimanfaatkan kembali, dan/atau
dimusnahkan, juga pelaksanaan kegiatan
pembongkaran, dan pelaksanaan dokumentasi pada
seluruh tahap pembongkaran.
Gambar 50. Contoh Dokumentasi Material Konstruksi Bangunan
Sumber: stmedia.startribune.com
Sumber: http://cedarandsagecolorado.org/
- 231 -
a) Dokumentasi Keseluruhan Material Konstruksi
Bangunan
Beberapa material konstruksi bangunan hasil
dekonstruksi bangunan gedung dapat didaur
ulang atau digunakan sebagai bahan bangunan di
tempat lain. Dengan melakukan dokumentasi,
diharapkan dapat semaksimal mungkin mendaur
ulang material yang dapat digunakan kembali.
(1) Pemeriksaan dokumen untuk dokumentasi
keseluruhan material konstruksi bangunan
meliputi:
(a) kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik gedung adalah sebagai berikut:
i. Dokumen gambar as built bangunan
gedung; dan
ii. Dokumen spesifikasi material bangunan
gedung.
(b) Aspek yang perlu diperhatikan dalam
dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
i. Jenis material yang digunakan di
bangunan gedung.
ii. Lokasi penggunaan material di bangunan
gedung.
(2) Pemeriksaan lapangan untuk dokumentasi
keseluruhan material konstruksi bangunan
dilakukan dengan:
(a) Pemeriksaan terhadap material konstruksi
bangunan mengenai kesesuaian terhadap
gambar.
- 232 -
(b) Melakukan dokumentasi dengan kamera
digital terhadap material konstruksi
bangunan.
(3) Penilaian kinerja hasil pemeriksaan untuk
dokumentasi keseluruhan material konstruksi
bangunan akan diberikan jika:
(a) Menunjukkan adanya dokumentasi
identifikasi sarana dan prasarana
pendukung bangunan.
(b) Dokumentasi identifikasi material
bangunan.
b) Dokumentasi Struktur dan/atau Bagian
Bangunan yang akan Dibongkar
Struktur memiliki potensi daur ulang material
yang cukup besar, oleh karenanya metode
pembongkaran diharapkan seminimal mungkin
tidak memberikan kerusakan untuk material yang
akan dijual/digunakan kembali.
(1) Pemeriksaan dokumen untuk dokumentasi
struktur dan/atau bagian bangunan yang akan
dibongkar meliputi :
(a) kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik gedung, adalah sebagai berikut:
i. Dokumen gambar as built bangunan
gedung;
ii. Dokumen spesifikasi material bangunan
gedung; dan
- 233 -
iii. Dokumen metode pembongkaran dari
kontraktor.
(b) Aspek yang perlu diperhatikan dalam
dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
i. Jenis material yang digunakan di
bangunan gedung.
ii. Lokasi penggunaan material di bangunan
gedung.
iii. Metode pembongkaran.
(2) Pemeriksaan lapangan untuk dokumentasi
struktur dan/atau bagian bangunan yang akan
dibongkar dilakukan dengan:
(a) Pemeriksaan metode yang digunakan dalam
rencana pembongkaran struktur dan/atau
bagian bangunan yang akan dibongkar.
(b) Melakukan verifikasi dokumentasi pada
setiap fase pembongkaran sesuai dengan
rencana dan metode kerja (metode
pembongkaran dan material sisa hasil
pembongkaran).
(3) Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan untuk
dokumentasi struktur dan/atau bagian
bangunan yang akan dibongkar akan diberikan
jika:
(a) Manajemen pelaksanaan pembongkaran
sesuai antara perencanaan dengan
pelaksanaan.
- 234 -
(b) Menunjukkan adanya kesesuaian rencana
dan metoda dengan pelaksaan
pembongkarannya.
c) Dokumentasi Material dan/atau Limbah yang
akan Dipergunakan Kembali
Setelah dokumentasi awal dan rencana metode
pembongkaran direncanakan, pelaksanaan
pembongkaran dilaksanakan dengan
mendokumentasikan material yang bisa
digunakan kembali atau didaur ulang. Dengan
melaksanakan prosedur pembongkaran hijau,
diharapkan dapat memperpanjang daur hidup
material.
(1) Pemeriksaan dokumen untuk dokumentasi
material dan/atau limbah yang akan
dipergunakan kembali meliputi:
(a) kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik gedung, adalah sebagai berikut:
i. Dokumen gambar as built bangunan
gedung;
ii. Dokumen spesifikasi material bangunan
gedung; dan
iii. Dokumen metode pembongkaran dari
kontraktor.
(b) Aspek yang perlu diperhatikan dalam
dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
i.Jenis material yang digunakan di
bangunan gedung.
- 235 -
ii.Lokasi penggunaan material di bangunan
gedung.
iii.Metode pembongkaran.
(c) Memeriksa apakah metode pembongkaran
menggunakan pendekatan dekonstruksi dan
mengutamakan agar material bangunan
dapat dimanfaatkan kembali untuk di daur
ulang.
(2) Pemeriksaan lapangan untuk dokumentasi
material dan/atau limbah yang akan
dipergunakan kembali dilakukan dengan:
(a) Pemeriksaan terhadap rencana
pembongkaran struktur dan/atau bagian
bangunan yang akan dibongkar dan
memeriksa jenis metode apa yang
digunakan.
(b) Pemeriksaan terhadap adanya material sisa
hasil pembongkaran yang disiapkan untuk
dapat di daur ulang dan dimanfaatkan
kembali.
(c) Melakukan verifikasi dokumentasi pada
setiap fase pembongkaran terhadap limbah
yang dihasilkan sesuai dengan rencana dan
metode yang di tetapkan (metode
pembongkaran dan material bekas hasil
pembongkaran).
(3) Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan untuk
dokumentasi material dan/atau limbah yang
- 236 -
akan dipergunakan kembali akan diberikan
jika:
(a) Terdapat identifikasi material yang akan
digunakan kembali.
(b) Terdapat identifikasi material yang akan
didaur ulang.
(c) Terdapat identifikasi material yang akan
dimusnahkan.
(d) Terdapat identifikasi material berbahaya
yang dapat merusak lingkungan.
2) Upaya Pemulihan Tapak Lingkungan
Upaya pemulihan tapak lingkungan perlu dilakukan
untuk mengembalikan nilai kualitas tapak. Upaya
pemilihan tapak lingkungan mencakup: upaya
pemulihan tapak bangunan, upaya pengelolaan
limbah konstruksi, dan upaya peningkatan kualitas
tapak secara keseluruhan.
Gambar 51. Contoh Upaya Pemulihan Tapak Lingkungan
a) Upaya Pemulihan Tapak Bangunan
Upaya pemulihan tapak bangunan meliputi:
mengidentifikasi vegetasi sekitar bangunan
gedung agar terhindar dari kerusakan, dan/atau
Sumber: http://www.markpine.de/
- 237 -
melakukan pemindahan atau penanaman ulang;
menutup lahan pembongkaran; melakukan
upaya-upaya pengendalian erosi dan
sedimentasi; dan meminimalkan dampak negatif
dari kegiatan pembongkaran terhadap
lingkungan sekitar, antara lain kebisingan, debu,
kemacetan akibat mobilisasi/ demobilisasi, serta
perpindahan material dan/atau peralatan dan
penyimpanan terhadap properti, jalan, dan
kawasan sekitar lokasi pembongkaran.
(1) Pemeriksaan dokumen untuk upaya pemulihan
tapak bangunan meliputi:
(a) kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik gedung, adalah sebagai berikut:
i. Dokumen identifikasi vegetasi sekitar
bangunan gedung;
ii. Dokumen metode pembongkaran dari
kontraktor; dan
iii. Dokumen metode pemulihan tapak
bangunan.
(b) Aspek yang perlu diperhatikan dalam
dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
i.Bentuk pelaksanaan upaya pemulihan
tapak bangunan.
ii.Penanggung jawab pelaksanaan program.
iii.Laporan pelaksanaan program.
(2) Pemeriksaan lapangan untuk upaya pemulihan
tapak bangunan dilaksanakan dengan:
- 238 -
(a) Pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan
pemulihan tapak bangunan dengan metode
di dokumen pembongkaran.
(b) Melakukan dokumentasi upaya pemulihan
tapak bangunan dengan kamera digital.
(3) Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan untuk
upaya pemulihan tapak bangunan akan
diberikan jika:
(a) Mengembalikan vegetasi pada tapak.
(b) Melakukan minimalisasi dampak negatif
pada saat pelaksanaan pembongkaran,
(misal pemasangan pagar pengaman dan
jaring pengaman.
(c) Melakukan minimalisasi penggunaan
material baru untuk menunjang
pembongkaran (misal menggunakan pagar
dari barang bekas).
(d) Melakukan evaluasi kesesuaian rencana
pemulihan lahan dengan pelaksanaannya.
(e) Memiliki dokumentasi pelaksanaan
pembongkaran.
b) Upaya Pengelolaan Limbah Konstruksi
Upaya pengelolaan limbah konstruksi
menekankan pada prinsip pemulihan bahan
(material recovery) terhadap material dan/atau
limbah konstruksi yang dapat dipergunakan
kembali.
Hal yang perlu diperhatikan dalam upaya
pengelolaan limbah konstruksi yaitu tingkat
- 239 -
prosentase dari material dan/atau limbah
konstruksi yang tidak beracun, yang dapat
dipergunakan kembali; penyediaan lokasi
pengumpulan, pemisahan, dan penyimpanan
material yang dapat didaur ulang; pencatatan
atas material konstruksi yang dibuang, didaur
ulang, digunakan kembali, dan/atau disimpan
dan/atau dimanfaatkan kembali untuk
penggunaan di masa mendatang; dan
pencatatan/dokumentasi atas proses
pembongkaran dan proses penggunaan kembali
pada bagian bangunan gedung.
(1) Pemeriksaan dokumen untuk upaya
pengelolaan limbah konstruksi meliputi:
(a) Kelengkapan dokumen yang perlu diperiksa
dari pemilik gedung, adalah sebagai berikut:
i. Dokumen metode pembongkaran dari
kontraktor;
ii. Dokumen metode pengelolaan limbah
konstruksi; dan
iii. Dokumen perhitungan perkiraan tingkat
prosentasi dari material dan/atau
limbah konstruksi yang tidak beracun,
yang dapat dipergunakan kembali.
(b) Aspek yang perlu diperhatikan dalam
dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
i.Bentuk pelaksanaan upaya pengelolaan
limbah konstruksi.
ii.Penanggung jawab pelaksanaan program.
- 240 -
iii.Penyediaan lokasi pengumpulan,
pemisahan, dan penyimpanan metrial yang
dapat didaur ulang.
iv.Pencatatan atas material konstruksi yang
dibuang, didaur ulang,digunakan kembali,
dan/ atau disimpan dan/ atau
dimanfaatkan kembali untuk penggunaan
di masa mendatang.
v.Pencatatan/dokumentasi atas proses
pembongkaran dan proses penggunaan
kembali pada bagian bangunan gedung.
vi.Laporan pelaksanaan program.
(2) Pemeriksaan lapangan untuk upaya
pengelolaan limbah konstruksi dilakukan
dengan:
(a) Pemeriksaan terhadap bentuk pelaksanaan
pengelolaan limbah konstruksi dan
memeriksa apakah sesuai dengan metode
di dokumen.
(b) Melakukan dokumentasi dengan kamera
digital terkait pengelolaan limbah
konstruksi.
(c) Melakukan dokumentasi dengan kamera
digital terkait lokasi pengumpulan,
pemisahan, dan penyimpanan material
yang dapat didaur ulang.
(3) Penilaian Kinerja Hasil Pemeriksaan untuk
upaya pengelolaan limbah konstruksi akan
diberikan jika:
- 241 -
(a) menyediakan lokasi pengumpulan,
pemisahan, dan penyimpanan material yang
dapat didaur ulang.
(b) melakukan pencatatan atas material
konstruksi yang dibuang, didau rulang,
digunakan kembali, dan/ atau disimpan
dan/ atau dimanfaatkan kembali untuk
penggunaan di masa mendatang.
(c) melakukan pencatatan/ dokumentasi atas
proses pembongkaran dan proses
penggunaan kembali pada bagian
bangunan gedung.
(d) Penggunaan kembali material pada proses/
pasca pembongkaran.
DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA,
ttd.
Ir. SRI HARTOYO, Dipl. SE., ME.
NIP. 195805311986031002
- 1 -
LAMPIRAN III SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 86/SE/DC/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU
PENERBITAN SERTIFIKAT DAN PLAKAT
BANGUNAN GEDUNG HIJAU
A. Pendahuluan
Sertifikasi bangunan gedung hijau diberikan pada
bangunan gedung yang telah menerapkan prinsip bangunan
gedung hijau dalam rangka tertib pembangunan dan
mendorong penyelenggaraan bangunan gedung yang
memiliki kinerja terukur secara signifikan, efisien, aman,
sehat, mudah, nyaman, ramah lingkungan, hemat energi
dan air, dan sumber daya lainnya.
Sertifikat bangunan gedung hijau diberikan berdasarkan
penilaian kinerja bangunan gedung hijau yang dilakukan di
setiap tahapan penyelenggaraan bangunan gedung hijau.
Peringkat Sertifikat Bangunan Gedung Hijau dilakukan
untuk menunjukan sejauh mana bangunan gedung hijau
menerapkan persyaratan sebagai bangunan gedung hijau
dalam melakukan usaha pada setiap tahapan
penyelenggaraan, dengan nilai minimal 70% dari nilai total
berdasarkan daftar simak penilaian kinerja.
Peringkat Sertifikat Bangunan Gedung Hijau dibagi menjadi
3 (tiga), yaitu:
1. Sertifikat Utama, diberikan kepada bangunan gedung
yang memenuhi penilaian tercapai lebih dari 85% s.d.
- 2 -
100% dari total nilai, berdasarkan daftar simak
penilaian kinerja;
2. Sertifikat Madya, diberikan kepada bangunan gedung
yang memenuhi penilaian tercapai lebih dari 75% s.d.
85% dari total nilai, berdasarkan daftar simak penilaian
kinerja, dan;
3. Sertifikat Pratama, diberikan kepada bangunan gedung
yang memenuhi penilaian tercapai 70% s.d. 75% dari
total nilai, berdasarkan daftar simak penilaian kinerja.
Penilaian dilakukan dengan menggunakan daftar simak
penilaian kinerja bangunan gedung hijau dibawah ini:
Tabel 1. Sistem Penilaian Kinerja Tahap Perencanaan
No Persyaratan POIN BGH
Pratama BGH
Madya BGH
Utama
A Pengelolaan Tapak 41
70%
s.d
. 75%
Sesu
ai Pers
yara
tan
Tekn
is P
erm
en
PU
29/2006
Lebih
dari
75%
s.d
. 85%
Sesu
ai para
mete
r Perm
en
No.
02/PR
T/M
/2015 1
00%
Lebih
dari
85%
s.d
. 100%
Di ata
s k
inerj
a p
era
tura
n y
an
g
dip
ers
yara
tkan
B Efisiensi Penggunaan Energi
40
C Efisiensi Penggunaan Air
25
D Kualitas Udara dalam Ruang
19
E Penggunaan Material Ramah Lingkungan
18
F Pengelolaan Sampah 10
G Pengelolaan Air
Limbah 14
TOTAL 167
- 3 -
Tabel 2. Sistem Penilaian Kinerja Tahap Pelaksanaan Konstruksi
No Persyaratan POIN BGH
Pratama BGH
Madya BGH
Utama
A Proses Konstruksi Hijau
70%
s.d
. 75%
Capaia
n k
inerj
a s
esu
ai S
LF
Lebih
dari
75%
s.d
. 85%
Capaia
n k
inerj
a s
esu
ai Perm
en
PU
PR
02/PR
T/M
/2015
Lebih
dari
85%
s.d
. 100%
Capaia
n k
inerj
a s
esu
ai Perm
en
PU
PR
02/PR
T/M
/2015
1. Metoda Pelaksanaan Konstruksi Hijau
4
2. Pengoptimalan Penggunaan Peralatan
5
3. Penerapan Manajemen
Pengelolaan Limbah Konstruksi
13
4. Konservasi Air pada Pelaksanaan
20
5. Konservasi Energi pada Pelaksanaan Konstruksi
14
B Praktek Perilaku Hijau
1. Penerapan Sistem Manajemen
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
9
2. Penerapan Perilaku Ramah Lingkungan
12
C Rantai Pasok Hijau
1. Penggunaan Material Konstruksi
10
2. Pemilihan Pemasok Material dan Alat
9
3. Konservasi Energi dalam Rantai Pasok
4
TOTAL 100
- 4 -
Tabel 3. Sistem Penilaian Kinerja Tahap Pemanfaatan
No Persyaratan POIN BGH
Pratama BGH
Madya BGH
Utama
A Organisasi dan Tata Kelola BGH
17
70%
s.d
. 75%
Ban
gu
nan
teta
p laik
fu
ngsi
Org
an
isasi dan
tata
kelo
la e
fekti
f
Lebih
dari
75%
s.d
. 85%
Tid
ak t
erj
adi pen
uru
nan
kin
erj
a s
esu
ai Perm
en
PU
PR
02/PR
T/M
/2015
Org
an
isasi dan
tata
kelo
la e
fekti
f
Lebih
dari
85%
s.d
. 100%
Kin
erj
a m
ele
bih
i au
dit
SLF
1 a
tau
teta
p s
esu
ai den
gan
au
dit
SLF
1,
dilaku
kan
un
tuk m
en
ingkatk
an
/ m
em
pert
ah
an
kan
kin
erj
a
Org
an
isasi dan
tata
kelo
la e
fekti
f
B Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pemanfaatan
1. Evaluasi Pasca Penghunian
8
2. Menindaklanjuti
hasil evaluasi
8
3. Kesesuaian Target Kinerja
a. Pengelolaan Tapak
41
b. Efisiensi Penggunaan Energi
40
c. Efisiensi Penggunaan Air
25
d. Kualitas Udara dalam Ruang
19
e. Penggunaan Material Ramah Lingkungan
18
f. Pengelolaan Sampah
10
g. Pengelolaan Air Limbah
14
D Panduan Penggunaan BGH untuk Penghuni/ Pengguna
5
TOTAL 205
- 5 -
B. Proses Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau
Penilaian kinerja bangunan gedung hijau dilakukan di
setiap tahapan dari penyelenggaraan bangunan gedung
yaitu tahap pemrograman dan perencanaan teknis,
pelaksanaan konstruksi, tahap pemanfaatan dan tahap
pembongkaran.
1. Pemrograman dan Perencanaan Teknis
Bangunan Gedung Hijau pada Perencanaan Teknis
diberikan sertifikat BGH berdasarkan pada laporan
akhir pemrograman.
a. laporan akhir pemrograman bangunan gedung hijau
yang diajukan oleh Pemilik/Pemohon BGH, berisi
rekomendasi serta kriteria teknis dari SKPD yang
meliputi:
1) Pemilihan tapak;
2) Pemilihan objek bangunan gedung yang akan
ditetapkan sebagai bangunan gedung hijau;
3) Penetapan tingkat pencapaian kinerja
bangunan gedung hijau sesuai dengan
kebutuhan;
4) Penetapan metode penyelenggaraan proyek; dan
5) Pengkajian kelaikan bangunan gedung hijau.
b. laporan akhir perencanaan teknis memuat
dokumentasi tahap perencanaan teknis dan seluruh
dokumen rencana teknis bangunan gedung hijau.
c. Permohonan sertifikasi BGH tahap perencanaan
dilaksanakan bersamaan dengan permohonan IMB.
- 6 -
d. Permohonan sertifikasi BGH tahap perencanaan
dilengkapi dengan dokumen usulan penilaian
kinerja BGH yang disusun oleh Pihak Ketiga1.
e. Penerbitan IMB oleh SKPD berdasarkan dokumen
yang diajukan oleh pemilik.
f. Proses penilaian kinerja teknis perencanaan oleh
Tim Pemeriksa atau TABGH.
g. Penetapan dan Pemberian sertifikat BGH pada
tahap perencanaan dilakukan oleh Bupati/Walikota
atau Gubernur untuk provinsi DKI Jakarta, dan
oleh Menteri untuk bangunan gedung hijau fungsi
khusus, setelah mendapat pertimbangan dari
TABGH.
h. Penilaian kinerja BGH dilakukan berdasarkan
borang penilaian Kinerja.
i. Penilaian untuk mendapatkan sertifikat BGH pada
tahap perencanaan, untuk sertifikat:
1) Utama, dengan terpenuhinya lebih dari 85%
s.d.100% dari total nilai.
2) Madya, dengan terpenuhinya lebih dari 75%
s.d. 85% dari total nilai.
3) Pratama, dengan terpenuhinya 70% s.d. 75%
dari total nilai.
2. Pelaksanaan Konstruksi
Proses sertifikasi yang dilakukan sebelum bangunan
dimanfaatkan berdasarkan SLF dan dokumen
1 orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kompetensi
dalam penilaian kinerja bangunan gedung hijau yang buktikan dengan sertifikat yang terakreditasi oleh KAN (Komite Akreditas Nasional).
- 7 -
pelaksanaan. Dalam tahap ini diberikan sertifikat dan
plakat BGH.
a. Pembuatan dokumen audit pelaksanaan konstruksi
dan simulasi.
b. Pembuatan laporan akhir tahap pelaksanaan
konstruksi yang meliputi:
1) Pelaksanaan konstruksi hijau;
2) Rantai pasok hijau;
3) Gambar terbangun (as built drawings);
4) Dokumentasi seluruh tahap pelaksanaan
konstruksi;
5) Pedoman pengoperasian dan pemeliharaan;
6) Dokumen perizinan; dan
7) Dokumen permohonan pemeriksaan kelaikan
fungsi.
c. Permohonan sertifikasi BGH tahap pelaksanaan
konstruksi dilaksanakan bersama dengan
permohonan SLF1.
d. Permohonan sertifikasi BGH tahap pelaksanaan
konstruksi dilengkapi dengan dokumen usulan
penilaian kinerja BGH yang disusun oleh Pihak
Ketiga.
e. Proses penilaian kinerja pelaksanaan konstruksi
oleh Tim Pemeriksa atau TABGH.
f. Penilaian pada tahap pelaksanaan konstruksi
dengan perbandingan nilai antara SLF dengan
Pelaksanaan adalah 10:90 (sepuluh berbanding
sembilan puluh).
- 8 -
g. Penilaian Bangunan gedung hijau pada tahap
pelaksanaan dilakukan untuk mendapatkan plakat:
1) Utama, dengan terpenuhinya lebih dari 85%
s.d.100% dari total nilai.
2) Madya, dengan terpenuhinya lebih dari 75%
s.d. 85% dari total nilai.
3) Pratama, dengan terpenuhinya 70% s.d. 75%
dari total nilai.
Pemberian plakat BGH pada tahap pelaksanaan
dilakukan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk
provinsi DKI Jakarta, dan oleh Menteri untuk
bangunan gedung hijau fungsi khusus, setelah
mendapat pertimbangan dari TABGH.
3. Pemanfaatan
Pemberian sertifikat BGH dan plakat BGH tahap
pemanfaatan dilaksanakan bersamaan dengan
penerbitan perpanjangan SLF. Setelah penerbitan SLF
perpanjangan, diberikan sertifikat BGH dan plakat
BGH baru berdasarkan evaluasi.
a. Pembuatan laporan akhir tahap pemanfaatan yang
meliputi:
1) Penerapan manajemen pemanfaatan dan
rekaman kerja BGH (organisasi dan tata kelola
pemanfaatan BGH);
2) Standar operasional dan prosedur pelaksanaan
pemanfaatan;
3) Panduan penggunaan BGH untuk penghuni
dan pengguna;
- 9 -
4) Dokumen rencana pemeliharaan, pemeriksaan
berkala, dan perawatan secara periodik; dan
5) Dokumentasi seluruh tahap pemanfaatan.
b. Permohonan sertifikasi BGH tahap pemanfaatan
dilaksanakan bersama dengan permohonan SLFn.
c. Permohonan sertifikasi BGH tahap pemanfaatan
dilengkapi dengan dokumen usulan penilaian
kinerja BGH yang disusun oleh Pihak Ketiga.
d. Penerbitan SLF oleh SKPD.
e. Evaluasi peringkat sertifikat bangunan gedung hijau
yang telah diberikan.
f. Penilaian untuk mendapatkan sertifikat BGH pada
tahap pemanfaatan, untuk sertifikat:
4) Utama, dengan terpenuhinya lebih dari 85%
s.d.100% dari total nilai.
5) Madya, dengan terpenuhinya lebih dari 75%
s.d. 85% dari total nilai.
6) Pratama, dengan terpenuhinya 70% s.d. 75%
dari total nilai.
Pemberian sertifikat BGH dan plakat BGH pada tahap
pemanfaatan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur
untuk provinsi DKI Jakarta, dan oleh Menteri untuk
bangunan gedung hijau fungsi khusus setelah
mendapat pertimbangan dari TABGH.
4. Pembongkaran
Pemberian sertifikat bangunan gedung hijau tahap
pembongkaran dilaksanakan oleh SKPD bersamaan
dengan penerbitan persetujuan atas rencana teknis
- 10 -
pembongkaran. Dokumen rencana teknis
pembongkaran memuat prosedur pembongkaran, dan
upaya pemulihan tapak lingkungan.
Penerbitan sertifikat tahap pembongkaran dinilai oleh
TABGH berdasarkan minimalnya emisi yang di
timbulkan pada saat pembongkaran berdasarkan
rencana teknis pembongkaran.
Setelah mendapatkan persetujuan Rencana Teknis
Pembongkaran BGH, Pemilik/Pemohon dapat
menugaskan Penyedia Jasa Pembongkaran untuk
melaksanakan Pembongkaran BGH sesuai dengan
Rencana Teknis Pembongkaran, dan menyusun
Laporan Pelaksanaan Pembongkaran BGH.
Pemilik/Pemohon bangunan wajib menyampaikan
laporan akhir tahap pembongkaran yang memuat
laporan pelaksanaan pembongkaran dan
dokumentasinya kepada SKPD untuk melengkapi dan
menyelesaikan proses Pendataan BGH.
- 11 -
C. Bagan Proses Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau
1. Proses Sertifikasi Tingkat Pengenaan Wajib
Bagan 1. Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau Tingkat Pengenaan Wajib
- 13 -
a. Bagan Alir Sertifikasi Tahap Perencanaan Bangunan
Gedung Hijau Tingkat Pengenaan Wajib
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
a
Pih
ak
ke-3
PE
MD
A
1. Penyusunan laporan akhir
tahap pemrograman
.
Laporan akhir tahap pemrograman,
memuat dokumentasi tahap
pemrograman, rekomendasi dan kriteria teknis, rencana pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, dan pembongkaran.
2. Penyusunan laporan akhir tahap perencanaan teknis.
Laporan akhir tahap Perencanaan, memuat rencana arsitektur, struktur, mekanikal-elektrikal, tata ruang luar, interior, spesifikasi teknis, RAB, perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon, efisiensi energi, efisiensi air, pengelolaan sampah
dan limbah, perhitungan teknis
sumber daya lainnya, dan perkiraan siklus hidup BGH.
- 14 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
a
Pih
ak
ke-3
PE
MD
A
3. Penyusunan Dokumen Usulan Penilaian
Kinerja BGH tahap
Perencanaan
Dokumen Usulan Penilaian Kinerja BGH tahap Perencanaan
4. Permohonan IMB dan Sertifikat BGH Tahap perencanaan.
Dokumen yang diperlukan:
Laporan akhir
tahap pemrograman;
Laporan akhir tahap perencanaan; dan
Formulir
permohonan.
Usulan Penilaian
Kinerja BGH tahap Perencanaan
5. Pendataan BGH
SKPD mulai melakukan pendataan BGH dalam proses permohonan IMB.
6. Pemeriksaan dokumen permohonan IMB.
Pemda dibantu oleh TABGH.
Proses Pemeriksaan Dokumen Teknis dan Administrif IMB.
Validasi Kinerja BGH oleh Pemda/TABGH meliputi: kesesuaian pengelolaan tapak,
Tidak memenuhi
- 15 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
a
Pih
ak
ke-3
PE
MD
A
efisiensi penggunaan energi, efisiensi penggunaan air, kualitas udara dalam
ruang, penggunaan material ramah
lingkungan, pengelolaan limbah, dan pengelolaan sampah.
1. Jika tidak
memenuhi persyaratan: dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki/ dilengkapi, sesuai dengan hasil rekomendasi TABG/TABGH.
2. Jika memenuhi
persyaratan: dilanjutkan ke tahapan berikutnya (penerbitan IMB dan sertifikat BGH).
7. Penerbitan IMB dan sertifikat bangunan gedung hijau tahap perencanaan teknis.
Penerbitan IMB; dan
Sertifikat BGH
tahap perencanaan.
Dilakukan pendataan BGH oleh pemda.
Tidak memenuhi
persyaratan
memenuhi
persyaratan
- 16 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
a
Pih
ak
ke-3
PE
MD
A
8. Pendataan BGH
SKPD melakukan pendataan BGH telah mendapatkan IMB dan Sertifikat
BGH serta memasuki masa
Konstruksi.
9. Masuk ke tahap pelaksanaan konstruksi.
Keterangan:
1. Awal/ Akhir proses
2. Proses
3. Pilihan
4. Lanjutan
- 17 -
Bagan 3. Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau Tingkat Pengenaan Wajib TAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI
- 18 -
b. Bagan Alir Sertifikasi Tahap Pelaksanaan Konstruksi
Bangunan Gedung Hijau Tingkat Pengenaan Wajib
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
MK
/
Pen
gaw
as
Pih
ak
ke-3
PE
MD
A
1. Proses pelaksanaan
konstruksi BGH.
Melaksanakan konstruksi dan
dokumentasi sesuai dengan metode yang diajukan pada saat permohonan IMB, meliputi proses konstruksi hijau, praktik perilaku hijau, dan rantai pasok hijau.
2. Penyusunan laporan akhir tahap konstruksi.
Laporan akhir tahap konstruksi, memuat as built drawing, dokumentasi seluruh tahapan pelaksanaan konstruksi dan pedoman pengoperasian dan
pemeliharaan.
3. Penyusunan dokumen usulan penilaian kinerja BGH
dokumen usulan penilaian kinerja BGH
4. Permohonan SLF
dan Sertifikat BGH Tahap pelaksanaan konstruksi.
Dokumen yang
diperlukan:
Laporan akhir tahap
pelaksanaan konstruksi;
Dokumen IMB;
Formulir permohonan SLF; dan
- 19 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
MK
/
Pen
gaw
as
Pih
ak
ke-3
PE
MD
A
Dokumen usulan penilaian kinerja BGH
5. Pendataan BGH SKPD mulai melakukan pendataan BGH bahwa
proses Konstruksi telah selesai dan dalam proses pengajuan SLF pertama.
6. Pemeriksaan dokumen permohonan SLF dan Validasi Kinerja Pelaksanaan Konstruksi BGH
Pemda dibantu oleh TABGH. Pemeriksaan Dokumen Administratif dan Teknis Terkait SLF, dan Validasi Kinerja Pelaksanaan Konstruksi BGH yang meliputi kesesuaian proses konstruksi. hijau, praktik perilaku hijau, dan rantai pasok hijau.
1. Jika tidak
memenuhi persyaratan: dikembalikan ke
pemohon untuk diperbaiki/ dilengkapi, disertakan dengan saran dari TABGH.
Tidak Disetujui
Disetujui
- 20 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
MK
/
Pen
gaw
as
Pih
ak
ke-3
PE
MD
A
2. Jika memenuhi
persyaratan: dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
7. Penerbitan SLF
dan plakat bangunan gedung hijau tahap pelaksanaan konstruksi.
Penerbitan SLF; dan
Plakat BGH tahap pelaksanaan konstruksi.
Dilakukan pendataan BGH.
8. Pendataan BGH SKPD mulai melakukan pendataan BGH telah mendapatkan SLF pertama dan Sertifikat BGH serta memasuki masa pemanfaatan
pertama.
9. Pemanfaatan pertama BGH.
Melakukan pelaporan kinerja BGH setiap 12 (dua belas) bulan kepada SKPD.
Keterangan:
1. Awal/ Akhir proses
2. Proses
3. Pilihan
4. Lanjutan
- 22 -
c. Bagan Alir Sertifikasi Tahap Pemanfaatan Bangunan
Gedung Hijau Tingkat Pengenaan Wajib
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
gelo
la
BG
H
Pih
ak
ke-3
PE
MD
A
1. Penyelenggaraan tahap
pemanfaatan pertama BGH.
Penyelenggaraan tahap pemanfaatan
pertama BGH meliputi:
1. Pelaksanaan dokumen rencana pemeliharaan, pemeriksaan berkala, dan perawatan beserta laporannya secara periodik;
2. Pelaksanaan panduan praktis pengunaan bagi pemilik dan pengguna; dan
3. Pelaksanaan dokumentasi seluruh tahap pemanfaatan.
2. Pelaporan kepada pemda setiap 12 (dua belas) bulan
sekali.
Laporan memuat pemeriksaan berkala, perawatan bangunan,
dan konsumsi energi, air, dan sumber daya lainnya.
- 23 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
gelo
la
BG
H
Pih
ak
ke-3
PE
MD
A
3. Penyusunan Laporan Pemanfaatan BGH
Laporan akhir tahap Pemanfaatan memuat:
1. Pemeriksaan berkala,
perawatan bangunan, dan
konsumsi energi, air, dan sumber daya lainnya.
2. Dokumen rencana pemeliharaan, pemeliharaan berkala, dan perawatan, dokumen monitoring dan evaluasi kinerja BGH, panduan praktis bagi pemilik dan pengguna, dokumen audit kinerja BGH, dan dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi periode selanjutnya.
4. Penyusunan dokumen usulan penilaian kinerja pemanfaatan BGH
dokumen usulan penilaian kinerja pemanfaatan BGH
- 24 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
gelo
la
BG
H
Pih
ak
ke-3
PE
MD
A
5. Permohonan SLFn dan sertifikasi BGH tahap pemanfaatan.
Dokumen yang diperlukan:
Laporan akhir
tahap pemanfaatan;
Dokumen tahap
perencanaan; dan
Formulir
permohonan.
6. Pendataan BGH.
SKPD menyimpan/ memeriksa laporan dari pemilik/pengelola BGH setiap 12 (dua belas) bulan sekali untuk digunakan sebagai:
Pertimbangan
dalam penerbitan SLF periode berikutnya
Evaluasi peringkat
BGH yang telah diberikan; dan
Dasar pertimbangan pemda untuk menetapkan kebijakan BGH
selanjutnya.
SKPD mencatat bahwa BGH dalam proses permohonan SLFn
- 25 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
gelo
la
BG
H
Pih
ak
ke-3
PE
MD
A
7. Pemeriksaan dokumen permohonan sertifikasi BGH
tahap pemanfaatan.
Pemda dapat dibantu oleh TABGH. Pemeriksaan terkait
penerapan manajemen
pemanfaatan dan rekaman kinerja BGH.
1. Jika tidak
memenuhi persyaratan: dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki/ dilengkapi, sesuai dengan rekomendasi.
2. Jika memenuhi
persyaratan: dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
8. Penerbitan sertifikat BGH tahap pemanfaatan.
Penerbitan SLFn;
dan
Sertifikat/Plakat
BGH tahap pemanfaatan.
Sertifikat bangunan gedung hijau tahap pemanfaatan hanya berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus diperpanjang mengikuti proses perpanjangan SLF.
Disetujui
Tidak Disetujui
- 26 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
gelo
la
BG
H
Pih
ak
ke-3
PE
MD
A
9. Pendataan BGH SKPD mulai melakukan pendataan BGH telah mendapatkan SLFn
dan Sertifikat BGH serta memasuki masa
pemanfaatan ke-n.
10. Pemanfaatan ke-n BGH.
Melakukan pelaporan kinerja BGH setiap 12 (dua belas) bulan kepada SKPD. Proses
Perpanjangan tiap Lima Tahun kembali ke No.1
Keterangan:
1. Awal/ Akhir proses
2. Proses
3. Pilihan
4. Lanjutan
Kembali
No 1
- 28 -
d. Bagan Alir Sertifikasi Tahap Pembongkaran
Bangunan Gedung Hijau Tingkat Pengenaan Wajib
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
a
Pem
bon
gkara
n
Pen
yedia
Jasa
Pela
ksan
a
Pem
bon
gkara
n
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
1. Penyusunan
rencana teknis pembongkaran.
Rencana teknis
pembongkaran terdiri atas prosedur pembongkaran dan upaya pemulihan tapak.
2. Usulan Penilaian Kinerja Pembongkaran BGH
Dokumen usulan Penilaian Kinerja Pembongkaran BGH
3. Pengajuan persetujuan rencana teknis pembongkaran dan permohonan
sertifikasi BGH tahap pembongkaran.
Menyertakan dokumen:
Rencana teknis
pembongkaran; dan
Permohonan
persetujuan pembongkaran.
4. Pendataan BGH SKPD mulai melakukan pendataan BGH
bahwa dalam proses pengajuan Rencana Teknis Pembongkaran.
- 29 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
a
Pem
bon
gkara
n
Pen
yedia
Jasa
Pela
ksan
a
Pem
bon
gkara
n
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
5. Pemeriksaan dokumen rencana teknis pembongkaran
dan permohonan sertifikasi BGH tahap pemanfaatan.
Pemda dibantu oleh TABGH dalam pemeriksaaan dokumen rencana
teknis pembongkaran.
Serta melakukan validasi kinerja rencana pembongkaran BGH.
1. Jika memenuhi persyaratan
maka diterbitkan:
Persetujuan
rencana teknis pembongkaran; dan
Sertifikat
BGH tahap pembongkaran.
2. Jika tidak memenuhi persyaratan: dokumen dikembalikan kepada pemohon untuk
- 30 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
a
Pem
bon
gkara
n
Pen
yedia
Jasa
Pela
ksan
a
Pem
bon
gkara
n
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
diperbaiki/ dilengkapi sesuai dengan rekomendasi
TABGH.
6. Penerbitan persetujuan atas rencana teknis pembongkaran dan sertifikat BGH tahap pembongkaran.
Penerbitan persetujuan rencana teknis pembongkaran dan sertifikat BGH tahap pembongkaran.
7. Pelaksanaan Pembongkaran BGH.
Dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang
tercantum dalam laporan akhir tahap pembongkaran.
8. Penyusunan laporan pembongkaran.
Laporan pembongkaran BGH memuat dokumentasi seluruh tahap pembongkaran.
9. Penyampaian laporan akhir tahap pembongkaran kepada pemda.
Untuk mengakhiri proses penyelenggaraan BGH, Laporan Akhir Pelaksanaan pembongkaran harus diserahkan ke SKPD.
- 31 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
a
Pem
bon
gkara
n
Pen
yedia
Jasa
Pela
ksan
a
Pem
bon
gkara
n
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
10. Validasi laporan akhir tahap pembongkaran
Validasi terkait kesesuaian Laporan akhir pembongkaran
dengan Rencana teknis pembongkaran
1. Jika Sesuai: dilanjutan ke proses Pendataan BGH
2. Jika Tidak Sesuai: Sertifikat BGH tahap pembongkaran akan dicabut dan dilanjutkan ke proses pendataan
11. Pendataan BGH Pendataan BGH dilakukan sebagai salah satu proses akhir
penyelenggaraan BGH.
Keterangan:
1. Awal/ Akhir proses 3. Pilihan
2. Proses 4. Lanjutan
- 32 -
2. Proses Sertifikasi Tingkat Pengenaan Disarankan
Bagan 6. Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau Tingkat Pengenaan Disarankan
- 34 -
a. Bagan Alir Sertifikasi Tahap Perencanaan Bangunan
Gedung Hijau Tingkat Pengenaan Disarankan
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
a
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
1. Penyusunan laporan akhir tahap
pemrograman.
Laporan akhir tahap pemrograman, memuat
dokumentasi tahap pemrograman, rekomendasi dan kriteria teknis, rencana pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, dan pembongkaran.
Untuk BGH Kategori disarankan yang sudah direncanakan sebagai BGH sejak proses pemrograman maka mengikuti bagan sertifikasi BGH Kategori wajib.
2. Penyusunan laporan akhir tahap
perencanaan teknis.
Laporan akhir tahap Perencanaan, memuat rencana
arsitektur, struktur, mekanikal-elektrikal, tata ruang luar, interior, spesifikasi
teknis, RAB.
3. Permohonan IMB
Pemda menawarkan Pemilik/ Pemohon diberikan
Dokumen yang diperlukan:
1. Laporan akhir tahap pemrograman;
2. Laporan akhir tahap
- 35 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
a
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
pilihan untuk mengajukan bangunannya sebagai BGH.
perencanaan; dan
3. Formulir permohonan.
4. Pendataan
BGH
SKPD mulai
melakukan pendataan BGH dalam proses permohonan IMB.
5. Pengajuan sertifikat BGH tahap perencanaan (pilihan)
Pemilik dapat juga mengajukan bangunannya untuk sertifikasi BGH.
Melengkapi laporan akhir tahap perencanaan teknis dengan perhitungan
dan rencana reduksi emisi karbon, efisiensi energi, efisiensi air, pengelolaan sampah dan limbah, perhitungan teknis sumber daya lainnya, dan perkiraan siklus hidup BGH.
1. Bila Pemilik/ pemohon tidak ingin mengajukan BGH maka proses IMB menggunakan prosedur IMB normal
1
Tidak
mengajukan BGH
mengajukan BGH
- 36 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
a
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
2. Bila Pemilik/ Pemohon ingin mengajukan sertifikasi BGH maka dokumen akan
dikembalikan untuk dilengkapi dengan dokumen laporan BGH dan Usulan penilaian kinerja BGH
6. Penyusunan Dokumen Laporan BGH
Dokumen Laporan BGH tahap perencanaan
7. Penyusunan Dokumen Usulan Penilaian Kinerja BGH tahap Perencanaan
Dokumen Usulan Penilaian Kinerja BGH tahap Perencanaan
8. Pemeriksaan dokumen permohonan IMB.
Pemda dibantu oleh TABGH. Proses Pemeriksaan Dokumen Teknis dan Administrif IMB.
Validasi Kinerja BGH oleh Pemda/TABGH meliputi: kesesuaian
- 37 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
a
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
pengelolaan tapak, efisiensi penggunaan energi, efisiensi penggunaan air, kualitas udara dalam ruang, penggunaan
material ramah lingkungan, pengelolaan limbah, dan pengelolaan sampah.
1. Jika tidak memenuhi persyaratan: dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki/ dilengkapi, sesuai dengan hasil rekomendasi TABGH.
2. Jika memenuhi persyaratan: dilanjutkan ke tahapan
berikutnya (penerbitan IMB
dan sertifikat).
9. Penerbitan IMB dan sertifikat bangunan gedung hijau tahap perencanaan teknis.
Penerbitan IMB;
dan
Sertifikat BGH tahap perencanaan.
Dilakukan pendataan BGH oleh Pemda.
Tidak memenuhi persyaratan
Memenuhi
persyaratan
- 38 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
a
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
10. Pendataan BGH
SKPD melakukan pendataan BGH telah mendapatkan IMB dan Sertifikat BGH serta memasuki masa
Konstruksi.
11. Masuk ke tahap pelaksanaan konstruksi.
Jika sudah mengajukan sebagai BGH, maka penyelenggaraan tahapan selanjutnya mengikuti prinsip BGH.
Keterangan:
1. Awal/ Akhir proses
2. Proses
3. Pilihan
4. Lanjutan
- 39 -
Bagan 8. Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau Tingkat Pengenaan Disarankan TAHAP PELAKSANAAN
KONSTRUKSI
- 40 -
b. Bagan Alir Sertifikasi Tahap Pelaksanaan Konstruksi
Bangunan Gedung Hijau Tingkat Pengenaan
Disarankan
NO PROSES/
KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
MK
/
Pen
gaw
as
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
1. Proses pelaksanaan
konstruksi BGH.
Melaksanakan dokumentasi dan
konstruksi sesuai dengan metode yang diajukan pada saat permohonan IMB, meliputi proses konstruksi hijau, praktik perilaku hijau, dan rantai pasok hijau.
2. Penyusunan laporan akhir tahap Pelaksanaan konstruksi.
Laporan akhir tahap konstruksi, memuat as built drawing, dokumentasi seluruh tahapan pelaksanaan konstruksi dan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan.
3. Permohonan SLF1
Pemda menawarkan
Pemilik/ Pemohon diberikan pilihan untuk mengajukan bangunannya
sebagai BGH.
Dokumen yang diperlukan:
1. Laporan akhir tahap
pelaksanaan konstruksi;
2. Dokumen IMB; dan
3. Formulir permohonan
SLF.
- 41 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
MK
/
Pen
gaw
as
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
4. Pendataan BGH SKPD mulai melakukan pendataan BGH dalam proses permohonan IMB.
5. Pengajuan sertifikat BGH Pelaksanaan konstruksi (pilihan)
Pemilik dapat juga mengajukan bangunannya untuk sertifikasi BGH.
Melengkapi laporan akhir tahap Pelaksanaan konstruksi dengan Dokumen Usulan Penilaian Kinerja BGH tahap Pelaksanaan konstruksi.
1. Bila pemilik/ pemohon tidak ingin mengajukan BGH maka proses
SLF1
menggunakan prosedur SLF1
normal.
2. Bila Pemilik/ Pemohon ingin mengajukan sertifikasi BGH maka dokumen akan dikembalikan untuk dilengkapi dengan dokumen laporan BGH dan
Tidak
mengajukan BGH
mengajukan
BGH
1
- 42 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
MK
/
Pen
gaw
as
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
Usulan penilaian kinerja BGH.
6. Penyusunan Dokumen Laporan BGH
Dokumen Laporan BGH tahap Pelaksanaan
Konstruksi
7. Penyusunan Dokumen Usulan Penilaian Kinerja BGH tahap Pelaksanaan Konstruksi
Dokumen Usulan Penilaian Kinerja BGH tahap Pelaksanaan Konstruksi
8. Pemeriksaan dokumen permohonan SLF1.
Pemda dibantu oleh TABGH. Proses Pemeriksaan Dokumen Teknis dan Administrif SLF1.
Validasi Kinerja BGH oleh Pemda/TABGH meliputi: Pemeriksaan meliputi kesesuaian proses konstruksi
hijau, praktik perilaku hijau, dan rantai pasok hijau.
1. Jika tidak memenuhi persyaratan: dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki/dileng
Tidak
memenuhi persyaratan
Memenuhi persyaratan
- 43 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
MK
/
Pen
gaw
as
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
kapi, sesuai dengan hasil rekomendasi TABGH.
2. Jika memenuhi
persyaratan:
a. Terpenuhinya persyaratan SLF dan BGH, maka berhak untuk menerima SLF dan Plakat BGH tahap pelaksanaan konstruksi.
b. Persyaratan
BGH tidak
terpenuhi,
maka hanya
diberikan
SLF.
9. Proses penerbitan SLF
atau
Proses penerbitan SLF dan Plakat BGH.
Penerbitan SLF dan
Plakat BGH tahap pelaksanaan
konstruksi;
atau
Hanya penerbitan SLF.
Dilakukan pendataan
BGH oleh Pemda (jika memenuhi persyaratan).
- 44 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
MK
/
Pen
gaw
as
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
10. Pendataan BGH SKPD mulai melakukan pendataan BGH telah mendapatkan SLF dan Sertifikat BGH tahap pelaksanaan
konstruksi.
11. Pemanfaatan pertama BGH.
Melakukan pelaporan kinerja BGH setiap 12 (dua belas) bulan kepada SKPD.
Keterangan:
1. Awal/ Akhir proses
2. Proses
3. Pilihan
4. Lanjutan
Disetujui
- 46 -
c. Bagan Alir Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau Tahap
Pemanfaatan Tingkat Pengenaan Disarankan , untuk
BGH tanpa ubahsuai (retrofitting).
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
MK
/
Pen
gaw
as
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
1. Penyelenggaraan tahap
pemanfaatan ke-n BGH.
Penyelenggaraan tahap pemanfaatan pertama
BGH meliputi:
1. Pelaksanaan dokumen rencana pemeliharaan, pemeriksaan berkala, dan perawatan beserta laporannya secara periodik;
2. Pelaksanaan panduan praktis pengunaan bagi
Pemilik dan Pengguna; dan
3. Pelaksanaan dokumentasi seluruh tahap pemanfaatan.
2. Pelaporan kepada pemda setiap 12 (dua
belas) bulan sekali.
Laporan memuat pemeriksaan berkala, perawatan bangunan,
dan konsumsi energi, air, dan sumber daya lainnya.
3. Penyusunan laporan akhir tahap pemanfaatan.
Laporan akhir tahap Pemanfaatan memuat:
1. Pemeriksaan berkala, perawatan bangunan, dan konsumsi energi, air,
- 47 -
NO PROSES/
KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
MK
/
Pen
gaw
as
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
dan sumber daya lainnya.
2. Dokumen rencana pemeliharaan, pemeliharaan
berkala, dan perawatan, dokumen monitoring dan evaluasi kinerja BGH, panduan praktis bagi pemilik dan pengguna, dokumen audit kinerja BGH, dan dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi periode selanjutnya.
4. Permohonan SLFn.
Pemda menawarkan Pemilik/ Pemohon
diberikan pilihan untuk mengajukan bangunannya
sebagai BGH
Dokumen yang diperlukan:
1. Laporan akhir tahap pemanfaatan;
2. Dokumen SLF
periode sebelumnya; dan
3. Formulir permohonan SLFn.
5. Pendataan BGH SKPD menyimpan/memeriksa laporan dari Pemilik/Pengelola BGH setiap 12 (dua belas) bulan sekali untuk digunakan sebagai:
- 48 -
NO PROSES/
KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
MK
/
Pen
gaw
as
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
Pertimbangan dalam
penerbitan SLF periode berikutnya;
Evaluasi peringkat
BGH yang telah
diberikan; dan
Dasar pertimbangan pemda untuk menetapkan kebijakan BGH selanjutnya.
6. Pengajuan sertifikat BGH Pelaksanaan konstruksi
(pilihan)
Pemilik dapat juga mengajukan bangunannya untuk sertifikasi BGH.
Melengkapi laporan akhir tahap pemanfaatan dengan Dokumen Usulan Penilaian Kinerja BGH tahap pemanfaatan.
1. Bila Pemilik/ Pemohon tidak ingin mengajukan BGH maka proses SLFn
menggunakan prosedur SLFn
normal.
2. Bila Pemilik/ Pemohon ingin mengajukan sertifikasi BGH maka dokumen akan dikembalikan untuk dilengkapi dengan
Tidak
mengajukan BGH
mengajukan BGH
1
- 49 -
NO PROSES/
KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
MK
/
Pen
gaw
as
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
dokumen laporan BGH dan Usulan
penilaian kinerja BGH.
7. Penyusunan
Dokumen Laporan Pemanfaatan BGH
Dokumen Laporan BGH
tahap pemanfaatan
8. Penyusunan Dokumen Usulan Penilaian Kinerja BGH tahap pemanfaatan
Dokumen Usulan Penilaian Kinerja BGH tahap pemanfaatan
9. Pemeriksaan dokumen permohonan SLFn.
Pemda dibantu oleh TABGH. Proses Pemeriksaan Dokumen pemeliharaan BGH.
Validasi Kinerja BGH oleh Pemda/TABGH terkait penerapan manajemen pemanfaatan dan rekaman kinerja BGH.
1. Jika tidak memenuhi persyaratan:
a. Dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi, sesuai dengan hasil
Tidak memenuhi persyaratan
Memenuhi
persyaratan
- 50 -
NO PROSES/
KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
MK
/
Pen
gaw
as
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
rekomendasi TABGH.
b. Menjadi pilihan pemilik bangunan
untuk melanjutkan proses BGH atau tidak
2. Jika memenuhi persyaratan:
a. Terpenuhinya
persyaratan
SLF dan BGH,
maka berhak
untuk
menerima
SLFn dan
Plakat BGH
tahap
pemeliharaan.
b. Persyaratan
BGH tidak
terpenuhi,
maka hanya
diberikan
SLFn.
- 51 -
NO PROSES/
KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
MK
/
Pen
gaw
as
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
10. Proses penerbitan SLF
atau
Proses penerbitan SLF
dan Plakat BGH.
Penerbitan SLFn dan
Plakat BGH tahap pelaksanaan konstruksi;
atau
Hanya penerbitan
SLFn.
11. Pendataan BGH SKPD mulai melakukan pendataan BGH telah mendapatkan SLF dan Sertifikat BGH tahap pelaksanaan konstruksi.
12. Pemanfaatan pertama BGH.
Melakukan pelaporan kinerja BGH setiap 12 (dua belas) bulan kepada SKPD.
Jika sudah mengajukan sebagai BGH, maka penyelenggaraan tahapan selanjutnya mengikuti prinsip BGH.
Keterangan:
1. Awal/ Akhir proses
2. Proses
3. Pilihan
4. Lanjutan
- 52 -
d. Bagan Alir Pemenuhan Persyaratan Bangunan
Gedung Hijau Tingkat Pengenaan Disarankan, untuk
BGH dengan merencanakan ubahsuai (retrofitting).
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
gelo
la
Ban
gu
nan
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
aan
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
1. Tahap
pemrograman BGH untuk bangunan yang telah dimanfaatakan.
Tahap pemrograman
menggunakan prinsip adaptasi yang meliputi pemenuhan kelaikan fungsi, pertimbangan biaya operasional pemanfaatan dan penghematan, serta pencapaian target kinerja yang terukur.
2. Pelaporan kepada pemda setiap 12 (dua belas) bulan sekali untuk bangunan yang sudah memiliki sertifikasi BGH.
Laporan memuat pemeriksaan berkala, perawatan bangunan, dan konsumsi energi, air, dan sumber daya lainnya.
2. Audit sistem dan/atau
komponen bangunan.
Kegiatan monitoring untuk mengetahui
kinerja eksisting, meliputi: audit energi, monitoring konsumsi air dan monitoring sumber daya lainnya.
- 53 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
gelo
la
Ban
gu
nan
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
aan
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
Dilakukan selama 6 (enam) bulan terakhir sebagai dasar (baseline)
penentuan target
kinerja pada saat menjadi BGH.
3. Penentuan target kinerja BGH.
Penentuan target kinerja BGH melalui penerapan adaptasi, meliputi:
a. Pertimbangan penerapan adaptasi:
Tingkat
penerapan teknologi sistem bangunan
Pertimbangan
finansial dan SDM
b. Sistem yang dapat diterapkan adaptasi:
Hasil audit
sistem dan/atau komponen bangunan, yaitu: sistem pencahayaan, pengondisian udara pengelolaan
- 54 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
gelo
la
Ban
gu
nan
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
aan
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
air limbah
Potensi kinerja
yang dapat ditingkatkan.
Penentuan target kinerja mempertimbangkan nilai investasi dan signifikansi penghematan.
4. Penyusunan laporan akhir tahap perencanaan teknis.
Target BGH yang telah ditentukan diterjemahkan kedalam dokumen rencana teknis yang memuat ketentauan rencana dan syarat-syarat dalam pemenuhan persyaratan BGH.
Dari perencanaan teknis dapat terjadi 2 (dua) kondisi pemenuhan bertahap.
5. TAHAPAN
KONDISI ubahsuai BGH memerlukan Perubahan IMB
Jika ubahsuai yang
dilakukan merubah sistem/jaringan/ fisik pada bangunan gedung atau terjadi
penambahan sistem/jaringan/ fisik, maka perlu mengajukan permohonan
Rubah IMB
- 55 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
gelo
la
Ban
gu
nan
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
aan
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
perubahan IMB.
Untuk BGH Kategori disarankan perlu mengajukan IMB
maka proses kembali ke bagan sertifikasi BGH Kategori disarankan tahap Pemrograman dan Perencanaan.
6. TAHAPAN KONDISI ubahsuai BGH Tidak memerlukan
Perubahan IMB
Jika perubahan hanya terjadi pada unit (utilitas) yang tidak merubah sistem/jaringan/ fisik pada bangunan gedung, maka ubahsuai dapat segera dilakukan.
7. Kegiatan ubahsuai.
Ubahsuai dilakukan guna memenuhi persyaratan BGH.
8. Pemanfaatan pasca ubahsuai.
Tahap pemanfaatan pertama pasca ubahsuai menjadi tahapan yang
menentukan dalam pengajuan sertifikasi BGH.
9. Penilaian mandiri (self assesment).
Pada tahap ini dilakukan monitoring kinerja BGH selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, terhitung dari
Tanpa Ubah
IMB
- 56 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
gelo
la
Ban
gu
nan
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
aan
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
proses ubahsuai keseluruhan telah selesai (seluruh sistem yang
direncanakan telah
terpasang).
Panduan penilaian mandiri (self assesment) mengikuti panduan yang diberikan Pemda.
10. Pengajuan sertifikasi dan pelaporan hasil penilaian mandiri.
Pemilik yang telah melakukan penilaian secara mandiri dapat mengajukan proses sertifikasi BGH tahap pemanfaatan kepada Pemda.
Dokumen yang dibutuhkan:
1. Dokumen pemrograman dan perencanaan
teknis;
2. Hasil audit sistem dan/atau komponen bangunan sebelum ubahsuai;
3. Hasil penilaian
- 57 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
gelo
la
Ban
gu
nan
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
aan
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
mandiri pasca ubahsuai; dan
4. Formulir pengajuan
sertifikasi.
11. Pendataan BGH SKPD menyimpan/ memeriksa laporan dari pemilik/pengelola BGH setiap 12 (dua belas) bulan sekali untuk digunakan sebagai:
Pertimbangan
dalam penerbitan SLF periode berikutnya;
Evaluasi peringkat
BGH yang telah diberikan; dan
Dasar pertimbangan pemda untuk menetapkan kebijakan BGH selanjutnya.
12. Pemeriksaan dokumen sertifikasi.
Pemda dibantu oleh TABGH.
Pemeriksaan meliputi kesesuaian target kinerja BGH pada dokumen pemrograman dengan kinerja bangunan
- 58 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
gelo
la
Ban
gu
nan
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
aan
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
gedung pasca ubahsuai.
Pemda dapat
memberikan saran guna meningkatkan kinerja BGH
13. Penerbitan sertifikat BGH tahap pemanfaatan.
Pemda memberikan sertifikat BGH sesuai dengan capaian kinerja yang diraih bangunan gedung pemohon.
14. Pendataan BGH SKPD mulai melakukan pendataan BGH telah mendapatkan SLFn dan Sertifikat BGH tahap Pemanfaatan.
15. Tahap pemanfaatan.
Tahap pemanfaatan meliputi, pelaporan kinerja BGH setiap 12 (dua belas) bulan sekali.
Dilanjutkan dengan perpanjangan sertifikat BGH setiap 5 (lima) tahun sekali.
Untuk BGH yang memiliki masa berlaku SLF selama 5 (lima) tahun, maka
- 59 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
gelo
la
Ban
gu
nan
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
aan
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
perpanjang sertifikat BGH, bersamaan dengan proses permohonan SLFn.
16. Pemeriksaan acak terhadap BGH.
Pemda dapat melakukan pengecekan secara acak terkait kesesuaian laporan pemeriksaan mandiri dengan implementasi pada BGH.
Keterangan:
1. Awal/ Akhir proses
2. Proses
3. Pilihan
4. Lanjutan
- 61 -
e. Bagan Alir Sertifikasi Tahap Pembongkaran
Bangunan Gedung Hijau Tingkat Pengenaan
Disarankan
NO PROSES/
KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
a
Pem
bon
gkara
n
Pih
ak k
e-3
Pen
yedia
Jasa
Pela
ksan
a
Pem
bon
gkara
n
PE
MD
A
1. Penyusunan rencana teknis pembongkaran BGH.
Rencana teknis pembongkaran terdiri atas prosedur pembongkaran dan upaya pemulihan tapak.
2. Penyusunan Dokumen Usulan
Penilaian Kinerja Pembongkaran BGH
Dokumen Usulan Penilaian Kinerja Pembongkaran BGH
3. Pengajuan persetujuan rencana teknis pembongkaran dan permohonan sertifikasi BGH tahap pembongkaran.
Menyertakan dokumen:
Rencana teknis
pembongkaran; dan
Permohonan persetujuan pembongkaran.
4. Pendataan BGH SKPD mulai melakukan pendataan BGH dalam proses permohonan Rencana Teknis Pembongkaran.
- 62 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
a
Pem
bon
gkara
n
Pih
ak k
e-3
Pen
yedia
Jasa
Pela
ksan
a
Pem
bon
gkara
n
PE
MD
A
5. Pemeriksaan dokumen rencana teknis pembongkaran
dan permohonan sertifikasi BGH tahap pemanfaatan.
Pemda dibantu oleh TABGH.
1. Jika memenuhi persyaratan
maka diterbitkan:
Persetujuan rencana
teknis pembongkaran; dan
Sertifikat BGH tahap pembongkaran.
2. Jika tidak
memenuhi persyaratan:
a. Dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi sesuai
dengan rekomendasi TABGH; atau
b. Menjadi Plihan pemilik bangunan untuk melanjutkan
Tidak
Disetuju
Disetujui
- 63 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
a
Pem
bon
gkara
n
Pih
ak k
e-3
Pen
yedia
Jasa
Pela
ksan
a
Pem
bon
gkara
n
PE
MD
A
proses atau tidak.
6. Penerbitan
persetujuan atas rencana teknis pembongkaran dan sertifikat BGH tahap pembongkaran.
Penerbitan:
Persetujuan
rencana teknis pembongkaran dan sertifikat BGH tahap pembongkaran;
Atau
Hanya persetujuan
rencana teknis pembongkaran.
7. Pelaksanaan Pembongkaran BGH.
Dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang tercantum dalam laporan akhir tahap pembongkaran.
8. Penyusunan laporan pembongkaran.
Laporan pembongkaran BGH memuat dokumentasi seluruh
tahap pembongkaran.
9. Penyampaian laporan akhir tahap pembongkaran kepada pemda.
Untuk mengakhiri proses penyelenggaraan BGH, Laporan Akhir Pelaksanaan pembongkaran harus diserahkan ke SKPD.
- 64 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
a
Pem
bon
gkara
n
Pih
ak k
e-3
Pen
yedia
Jasa
Pela
ksan
a
Pem
bon
gkara
n
PE
MD
A
10. Validasi laporan akhir tahap pembongkaran
Validasi terkait kesesuaian Laporan akhir pembongkaran dengan Rencana
teknis pembongkaran
1. Jika Sesuai: dilanjutan ke proses Pendataan BGH
2. Jika Tidak Sesuai: Sertifikat BGH tahap pembongkaran akan dicabut dan dilanjutkan ke proses pendataan
11. Pendataan BGH.
Pendataan BGH dilakukan sebagai salah satu proses akhir penyelenggaraan
BGH.
Keterangan:
1. Awal/ Akhir proses 3. Pilihan
2. Proses 4. Lanjutan
- 65 -
3. Proses Sertifikasi Tingkat Pengenaan Sukarela
Bagan 11. Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau Tingkat Pengenaan Sukarela
- 67 -
a. Bagan Alir Sertifikasi Tahap Perencanaan Bangunan
Gedung Hijau Tingkat Pengenaan Sukarela
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
aan
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
1. Penyusunan laporan akhir tahap pemrograman.
Laporan akhir tahap pemrograman, memuat dokumentasi tahap pemrograman, rekomendasi dan kriteria teknis, rencana pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, dan pembongkaran.
Untuk BGH Kategori sukarela yang sudah direncanakan sebagai BGH sejak proses pemrograman maka mengikuti bagan sertifikasi BGH Kategori wajib.
2. Penyusunan laporan akhir BGH tahap perencanaan teknis.
Laporan akhir tahap pemrograman, memuat rencana arsitektur, struktur, mekanikal-elektrikal, tata ruang luar, interior, spesifikasi teknis, RAB, perhitungan dan
rencana reduksi emisi
karbon, efisiensi energi, efisiensi air, pengelolaan sampah dan limbah, perhitungan teknis sumber daya lainnya, dan perkiraan siklus hidup BGH.
- 68 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
aan
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
3. Permohonan IMB.
Pemda
menawarkan Pemilik/ Pemohon diberikan pilihan untuk mengajukan bangunannya sebagai BGH.
Pengajuan BGH dilakukan secara inisiatif oleh pemilik bangunan.
Dokumen yang diperlukan:
Laporan akhir tahap pemrograman;
Laporan akhir tahap
perencanaan; dan
Formulir permohonan.
4. Pendataan BGH
SKPD mulai melakukan pendataan BGH dalam proses permohonan IMB.
5. Pengajuan sertifikat BGH tahap perencanaan (sukarela)
Pemilik dapat juga mengajukan bangunannya untuk sertifikasi BGH.
Melengkapi laporan akhir tahap perencanaan teknis dengan perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon, efisiensi energi, efisiensi air, pengelolaan
sampah dan limbah, perhitungan teknis sumber daya lainnya, dan perkiraan siklus hidup BGH.
1. Bila Pemilik/pemohon tidak ingin
mengajukan BGH maka proses IMB
1
mengajukan
BGH
Tidak
mengajukan BGH
- 69 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
aan
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
menggunakan prosedur IMB normal
2. Bila Pemilik/Pemohon
ingin mengajukan sertifikasi BGH maka dokumen akan dikembalikan untuk dilengkapi dengan dokumen laporan BGH dan Usulan penilaian kinerja BGH
6. Penyusunan Dokumen Laporan BGH
Dokumen Laporan BGH tahap perencanaan
7. Penyusunan
Dokumen Usulan Penilaian Kinerja BGH tahap Perencanaan
Dokumen Usulan Penilaian
Kinerja BGH tahap Perencanaan
8. Pemeriksaan dokumen
permohonan IMB
Pemda dibantu oleh TABGH.
Pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen IMB dan BGH.
Pemeriksaan dokumen BGH meliputi kesesuaian pengelolaan tapak, efisiensi penggunaan energi, efisiensi penggunaan air,
- 70 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
aan
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
kualitas udara dalam ruang, penggunaan material ramah lingkungan,
pengelolaan limbah, dan pengelolaan sampah.
1. Jika tidak memenuhi persyaratan: dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki/ dilengkapi, sesuai dengan hasil rekomendasi TABGH.
Pemilik dapat mengikuti rekomendasi TABGH atau tidak melanjutkan proses sertifikasi BGH dan hanya melanjutkan proses permohonan IMB.
2. Jika memenuhi persyaratan: dilanjutkan ke tahapan berikutnya
(penerbitan IMB dan
sertifikat).
9. Penerbitan IMB dan sertifikat bangunan gedung hijau tahap perencanaan teknis.
Penerbitan IMB dan sertifikat BGH tahap perencanaan;
atau
Hanya penerbitan IMB.
Kembali kepada pemohon
Memenuhi persyaratan
Tidak Memenuhi
persyaratan
Tidak melanjutkan
proses BGH
- 71 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
aan
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
Dilakukan pendataan BGH oleh Pemda (jika memenuhi persyaratan).
10. Pendataan BGH SKPD melakukan pendataan BGH telah mendapatkan IMB dan Sertifikat BGH serta memasuki masa Konstruksi.
11. Masuk ke tahap pelaksanaan konstruksi.
Jika sudah mengajukan sebagai BGH, maka penyelenggaraan tahapan selanjutnya mengikuti prinsip BGH.
Keterangan:
1. Awal/ Akhir proses
2. Proses
3. Pilihan
4. Lanjutan
- 72 -
Bagan 13. Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau Tingkat Pengenaan Sukarela TAHAP PELAKSANAAN
KONSTRUKSI
- 73 -
b. Bagan Alir Sertifikasi Tahap Pelaksanaan Konstruksi
Bangunan Gedung Hijau Tingkat Pengenaan
Sukarela
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
MK
/
Pen
gaw
as
Pih
ak
ke-3
PE
MD
A
1. Proses pelaksanaan
konstruksi BGH.
Melaksanakan dokumentasi dan
konstruksi sesuai dengan metode yang diajukan pada saat permohonan IMB, meliputi proses konstruksi hijau, praktik perilaku hijau, dan
rantai pasok hijau.
2. Penyusunan laporan akhir tahap konstruksi.
Laporan akhir tahap konstruksi, memuat as built drawing, dokumentasi seluruh tahapan pelaksanaan konstruksi dan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan.
3. Permohonan SLF1.
Pemdamenawarkan Pemilik/ Pemohon
diberikan pilihan
untuk mengajukan bangunannya sebagai BGH.
Pengajuan BGH dilakukan secara inisiatif oleh pemilik bangunan.
Dokumen yang
diperlukan:
Laporan akhir tahap pelaksanaan konstruksi;
Dokumen
permohonan IMB; dan
- 74 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
MK
/
Pen
gaw
as
Pih
ak
ke-3
PE
MD
A
Formulir permohonan SLF.
4. Pendataan BGH SKPD mulai melakukan pendataan BGH dalam proses permohonan SLF.
5. Pengajuan sertifikat BGH Pelaksanaan konstruksi (pilihan)
Pemilik dapat juga mengajukan bangunannya untuk sertifikasi BGH.
Melengkapi laporan akhir tahap Pelaksanaan konstruksi dengan Dokumen Usulan Penilaian Kinerja BGH tahap Pelaksanaan konstruksi.
1. Bila pemilik/ pemohon tidak ingin mengajukan BGH maka proses SLF1
menggunakan
prosedur SLF1
normal.
2. Bila Pemilik/ Pemohon ingin mengajukan sertifikasi BGH
maka dokumen akan dikembalikan untuk dilengkapi dengan dokumen laporan BGH dan Usulan penilaian kinerja BGH.
Tidak mengajukan
BGH
mengajukan BGH
1
- 75 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
MK
/
Pen
gaw
as
Pih
ak
ke-3
PE
MD
A
6. Penyusunan Dokumen Laporan BGH
Dokumen Laporan BGH tahap Pelaksanaan Konstruksi
7. Penyusunan Dokumen Usulan Penilaian Kinerja BGH tahap Pelaksanaan Konstruksi
Dokumen Usulan Penilaian Kinerja BGH tahap Pelaksanaan Konstruksi
8. Pemeriksaan
dokumen permohonan SLF1.
Pemda dibantu oleh
TABGH.
Pemeriksaan meliputi kesesuaian proses konstruksi hijau, praktik perilaku hijau, dan rantai pasok hijau.
1. Jika tidak
memenuhi persyaratan: dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki/ dilengkapi,
disertakan dengan saran dari TABGH.
2. kondisi jika
memenuhi persyaratan:
a. Terpenuhinya persyaratan SLF dan BGH, maka
Kembali kepada pemohon
Memenuhi
persyaratan
Tidak
Memenuhi persyaratan
Tidak melanjutkan
proses BGH
- 76 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
MK
/
Pen
gaw
as
Pih
ak
ke-3
PE
MD
A
berhak untuk menerima SLF dan Plakat BGH tahap pelaksanaan konstruksi.
b. Persyaratan BGH tidak terpenuhi, maka hanya diberikan SLF.
9. Proses penerbitan SLF1 atau
Proses penerbitan SLF1 dan Plakat BGH tahap pelaksanaan konstruksi.
Penerbitan SLF dan
Plakat BGH tahap pelaksanaan konstruksi; atau
Hanya penerbitan
SLF. Dilakukan pendataan BGH oleh Pemda (jika memenuhi persyaratan).
10. Pendataan BGH SKPD melakukan pendataan BGH telah mendapatkan SLF1 dan Sertifikat BGH tahap pelaksanaan konstruksi serta memasuki masa pemanfaatan.
11. Pemanfaatan pertama BGH.
Melakukan pelaporan kinerja BGH setiap 12 (dua belas) bulan kepada
SKPD.
Keterangan:
1. Awal/ Akhir proses 3. Pilihan
2. Proses 4. Lanjutan
- 78 -
c. Bagan Alir Sertifikasi Tahap Pemanfaatan Bangunan
Gedung Hijau Tingkat Pengenaan Sukarela, untuk
BGH yang tidak merencanakan ubahsuai (retrofitting)
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
gelo
la
Ban
gu
nan
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
1. Penyelenggaraan
tahap pemanfaatan ke-n BGH.
Penyelenggaraan
tahap pemanfaatan pertama BGH meliputi:
1. Pelaksanaan dokumen rencana pemeliharaan, pemeriksaan berkala, dan perawatan
beserta laporannya secara periodik;
2. Pelaksanaan panduan praktis pengunaan bagi pemilik dan pengguna; dan
3. Pelaksanaan dokumentasi
seluruh tahap pemanfaatan.
2. Pelaporan kepada pemda setiap 12 (dua belas) bulan sekali.
Laporan memuat pemeriksaan berkala, perawatan bangunan, dan konsumsi energi,
- 79 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
gelo
la
Ban
gu
nan
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
air, dan sumber daya lainnya.
3. Penyusunan laporan akhir tahap pemanfaatan.
Laporan akhir tahap Pemanfaatan memuat:
1. Pemeriksaan berkala, perawatan bangunan, dan konsumsi energi, air, dan sumber daya lainnya.
2. Dokumen rencana pemeliharaan, pemeliharaan berkala, dan perawatan, dokumen monitoring dan evaluasi kinerja
BGH, panduan praktis bagi pemilik dan pengguna, dokumen audit kinerja BGH,
dan dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi periode selanjutnya.
- 80 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
gelo
la
Ban
gu
nan
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
4. Permohonan SLFn.
Pemda menawarkan Pemilik/ Pemohon diberikan pilihan
untuk mengajukan bangunannya sebagai BGH
Dokumen yang diperlukan:
1. Laporan akhir tahap pemanfaatan;
2. Dokumen SLF periode sebelumnya; dan
3. Formulir permohonan SLFn.
5. Pendataan BGH
SKPD menyimpan/memeriksa laporan dari Pemilik/Pengelola BGH setiap 12 (dua belas) bulan sekali untuk digunakan sebagai:
Pertimbangan
dalam penerbitan SLF periode berikutnya;
Evaluasi
peringkat BGH yang telah diberikan; dan
Dasar pertimbangan pemda untuk menetapkan kebijakan BGH selanjutnya.
- 81 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
gelo
la
Ban
gu
nan
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
6. Pengajuan sertifikat BGH Pelaksanaan konstruksi (pilihan)
Pemilik dapat juga mengajukan bangunannya untuk sertifikasi BGH.
Melengkapi laporan
akhir tahap pemanfaatan dengan Dokumen Usulan Penilaian Kinerja BGH tahap pemanfaatan.
1. Bila Pemilik/ Pemohon tidak ingin mengajukan BGH maka proses SLFn
menggunakan prosedur SLFn
normal.
2. Bila Pemilik/ Pemohon ingin mengajukan sertifikasi BGH maka dokumen akan
dikembalikan untuk
dilengkapi dengan dokumen laporan BGH dan Usulan penilaian kinerja BGH.
1
mengajukan BGH
Tidak
mengajukan BGH
- 82 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
gelo
la
Ban
gu
nan
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
7. Penyusunan Dokumen Laporan Pemanfaatan BGH
Dokumen Laporan BGH tahap pemanfaatan
8. Penyusunan Dokumen Usulan Penilaian Kinerja BGH tahap pemanfaatan
Dokumen Usulan Penilaian Kinerja BGH tahap pemanfaatan
9. Pemeriksaan dokumen permohonan SLFn.
Pemda dibantu oleh TABGH. Pemeriksaan terkait penerapan
manajemen pemanfaatan dan rekaman kinerja BGH.
1. Jika tidak memenuhi persyaratan:
a. Dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi sesuai dengan rekomendasi TABGH.
b. Menjadi
Tidak
Disetujui
Disetujui
- 83 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
gelo
la
Ban
gu
nan
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
pilihan pemilik bangunan untuk melanjutkan proses BGH
atau tidak.
2. Jika memenuhi persyaratan:
a. Terpenuhinya persyaratan SLF dan BGH, maka berhak untuk menerima SLFn dan Plakat BGH tahap pemeliharaan.
b. Persyaratan BGH tidak terpenuhi, maka hanya diberikan SLFn.
10. Penerbitan sertifikat BGH
tahap pemanfaatan.
Penerbitan SLFn
dan
Sertifikat/Plakat BGH; atau
Hanya Penerbitan SLFn.
Sertifikat bangunan gedung hijau hanya berlaku selama 5 (lima) tahun.
- 84 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
gelo
la
Ban
gu
nan
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
11. Pendataan BGH SKPD mulai melakukan pendataan BGH telah mendapatkan SLFn dan Sertifikat BGH tahap
Pemanfaatan.
12. Pengajuan perpanjangan sertifikat tahap pemanfaatan.
Dilakukan berkala setiap 5 (lima) tahun sekali mengikuti proses perpanjang SLF.
Keterangan:
1. Awal/ Akhir proses
2. Proses
3. Pilihan
4. Lanjutan
- 85 -
d. Bagan Alir Pemenuhan Persyaratan Bangunan
Gedung Hijau Tingkat Pengenaan Sukarela untuk
bangunan yang merencanakan ubahsuai (retrofitting)
BGH.
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
gelo
la
Ban
gu
nan
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
aan
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
1. Tahap pemrograman BGH untuk bangunan yang telah dimanfaatakan.
Tahap pemrograman menggunakan prinsip adaptasi yang meliputi pemenuhan kelaikan fungsi, pertimbangan biaya operasional pemanfaatan dan penghematan, serta pencapaian target kinerja yang terukur.
2. Pelaporan kepada pemda
setiap 12 (dua belas) bulan sekali untuk bangunan yang sudah memiliki sertifikasi BGH.
Laporan memuat pemeriksaan berkala,
perawatan bangunan, dan konsumsi energi, air, dan sumber daya lainnya.
3. Audit sistem
dan/atau komponen bangunan.
Kegiatan monitoring
untuk mengetahui kinerja eksisting, meliputi: audit energi, monitoring konsumsi air dan monitoring sumber daya lainnya.
Dilakukan selama 6 (enam) bulan terakhir sebagai dasar
- 86 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
gelo
la
Ban
gu
nan
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
aan
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
(baseline) penentuan target kinerja pada saat menjadi BGH.
3. Penentuan
target kinerja BGH.
Penentuan target
kinerja BGH melalui penerapan adaptasi, meliputi:
a. Pertimbangan penerapan adaptasi:
Tingkat penerapan
teknologi sistem bangunan
Pertimbangan finansial
dan SDM
b. Sistem yang dapat diterapkan adaptasi:
Hasil audit sistem
dan/atau komponen bangunan, yaitu: sistem pencahayaan, pengondisian udara pengelolaan air limbah
Potensi kinerja yang
dapat ditingkatkan.
Penentuan target kinerja mempertimbangkan nilai investasi dan signifikansi penghematan.
- 87 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
gelo
la
Ban
gu
nan
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
aan
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
4. Penyusunan laporan akhir tahap perencanaan
teknis.
Target BGH yang telah ditentukan diterjemahkan kedalam dokumen
rencana teknis yang memuat ketentauan rencana dan syarat-syarat dalam pemenuhan persyaratan BGH.
Dari perencanaan teknis dapat terjadi 2 (dua) kondisi pemenuhan bertahap.
5. TAHAPAN
KONDISI ubahsuai BGH memerlukan Perubahan IMB
Jika ubahsuai yang dilakukan merubah sistem/jaringan/fisik pada bangunan gedung atau terjadi penambahan sistem/jaringan/fisik, maka perlu mengajukan permohonan perubahan IMB.
Untuk BGH Kategori
disarankan perlu mengajukan IMB maka proses kembali ke bagan sertifikasi BGH Kategori disarankan tahap Pemrograman dan Perencanaan.
Rubah IMB
Tanpa Ubah
IMB
- 88 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
gelo
la
Ban
gu
nan
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
aan
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
6. TAHAPAN KONDISI ubahsuai BGH Tidak
memerlukan Perubahan IMB
Jika perubahan hanya terjadi pada unit (utilitas) yang tidak merubah
sistem/jaringan/fisik pada bangunan gedung, maka ubahsuai dapat segera dilakukan.
7. Kegiatan ubahsuai.
Ubahsuai dilakukan guna memenuhi persyaratan BGH.
8. Pemanfaatan pasca ubahsuai.
Tahap pemanfaatan pertama pasca ubahsuai menjadi tahapan yang menentukan dalam pengajuan sertifikasi BGH.
9. Penilaian mandiri (self assesment).
Pada tahap ini dilakukan monitoring kinerja BGH selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, terhitung dari proses ubahsuai keseluruhan telah
selesai (seluruh sistem yang direncanakan telah terpasang).
Panduan penilaian mandiri (self
assesment) mengikuti panduan yang diberikan pemda.
- 89 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
gelo
la
Ban
gu
nan
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
aan
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
10. Pengajuan sertifikasi dan pelaporan hasil penilaian
mandiri.
Pemilik yang telah melakukan penilaian secara mandiri dapat mengajukan proses
sertifikasi BGH tahap pemanfaatan kepada Pemda.
Dokumen yang dibutuhkan:
5. Dokumen pemrograman dan perencanaan teknis;
6. Hasil audit sistem dan/atau komponen bangunan sebelum ubahsuai;
7. Hasil penilaian mandiri
pasca ubahsuai; dan
8. Formulir pengajuan sertifikasi.
11. Pendataan BGH
SKPD menyimpan/ memeriksa laporan dari pemilik/pengelola BGH setiap 12 (dua belas) bulan sekali
untuk digunakan sebagai:
Pertimbangan dalam
penerbitan SLF periode berikutnya;
Evaluasi peringkat
BGH yang telah diberikan; dan
- 90 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
gelo
la
Ban
gu
nan
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
aan
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
Dasar pertimbangan Pemda untuk menetapkan kebijakan BGH selanjutnya.
12. Pemeriksaan dokumen sertifikasi.
Pemda dibantu oleh TABGH.
Pemeriksaan meliputi kesesuaian target kinerja BGH pada dokumen pemrograman dengan kinerja bangunan gedung pasca
ubahsuai.
Pemda dapat memberikan saran guna meningkatkan kinerja BGH
13. Penerbitan sertifikat BGH tahap pemanfaatan.
Pemda memberikan sertifikat BGH sesuai dengan capaian kinerja yang diraih bangunan gedung Pemohon.
14. Pendataan BGH
SKPD mulai melakukan pendataan BGH telah mendapatkan SLFn dan Sertifikat BGH tahap Pemanfaatan.
15. Tahap pemanfaatan.
Tahap pemanfaatan meliputi, pelaporan kinerja BGH setiap 12
Tidak
Disetujui
Disetujui
- 91 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
gelo
la
Ban
gu
nan
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
aan
Pih
ak k
e-3
PE
MD
A
(dua belas) bulan sekali.
Dilanjutkan dengan perpanjangan
sertifikat BGH setiap 5 (lima) tahun sekali.
Untuk BGH yang memiliki masa berlaku SLF selama 5 (lima) tahun, maka perpanjang sertifikat BGH, bersamaan dengan proses permohonan SLFn.
16. Pemeriksaan acak terhadap BGH.
Pemda dapat melakukan pengecekan secara acak terkait kesesuaian laporan pemeriksaan mandiri dengan implementasi pada BGH.
Keterangan:
1. Awal/ Akhir proses
2. Proses
3. Pilihan
4. Lanjutan
- 93 -
e. Bagan Alir Sertifikasi Tahap Pembongkaran
Bangunan Gedung Hijau Tingkat Pengenaan
Sukarela
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
a
Pem
bon
gkara
n
Pih
ak k
e-3
Pen
yedia
Jasa
Pela
ksan
a
Pem
bon
gkara
n
PE
MD
A
1. Penyusunan rencana teknis pembongkaran BGH.
Rencana teknis pembongkaran terdiri atas prosedur pembongkaran dan upaya pemulihan tapak.
2. Penyusunan Dokumen Usulan Penilaian
Kinerja Pembongkaran BGH
Pengajuan BGH dilakukan secara inisiatif oleh Pemilik bangunan
Menyertakan dokumen:
Rencana teknis pembongkaran; dan
Permohonan persetujuan pembongkaran.
3. Pengajuan persetujuan
rencana teknis pembongkaran dan permohonan sertifikasi BGH tahap pembongkaran.
Menyertakan dokumen:
Rencana teknis pembongkaran; dan
Permohonan persetujuan pembongkaran.
- 94 -
NO PROSES/
KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
a
Pem
bon
gkara
n
Pih
ak k
e-3
Pen
yedia
Jasa
Pela
ksan
a
Pem
bon
gkara
n
PE
MD
A
4. Pendataan BGH SKPD mulai melakukan
pendataan BGH dalam proses
permohonan Rencana Teknis Pembongkaran.
5. Pemeriksaan dokumen rencana teknis pembongkaran dan permohonan sertifikasi BGH tahap pemanfaatan.
Pemda dibantu oleh TABGH.
1. Jika memenuhi persyaratan maka diterbitkan:
Persetujuan
rencana teknis pembongkaran; dan
Sertifikat BGH
tahap pembongkaran.
2. Jika tidak memenuhi persyaratan: a. Dikembalik
an ke
pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi sesuai dengan rekomendasi TABGH; atau
b. Menjadi
Tidak
Disetujui
Disetujui
- 95 -
NO PROSES/
KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
a
Pem
bon
gkara
n
Pih
ak k
e-3
Pen
yedia
Jasa
Pela
ksan
a
Pem
bon
gkara
n
PE
MD
A
Plihan pemilik
bangunan untuk
melanjutkan proses atau tidak.
6. Penerbitan persetujuan atas rencana teknis pembongkaran dan sertifikat BGH tahap pembongkaran.
Penerbitan:
Persetujuan
rencana teknis pembongkaran dan sertifikat BGH tahap pembongkaran;
Atau
Hanya
persetujuan rencana teknis pembongkaran.
7. Pelaksanaan Pembongkaran BGH.
Dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang tercantum dalam laporan akhir tahap pembongkaran.
8. Penyusunan
laporan pembongkaran.
Laporan
pembongkaran BGH memuat dokumentasi seluruh tahap pembongkaran.
9. Penyampaian laporan akhir tahap pembongkaran kepada Pemda.
Untuk mengakhiri proses penyelenggaraan BGH, Laporan Akhir Pelaksanaan
- 96 -
NO PROSES/
KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Pem
ilik
/
Pem
oh
on
Pen
yedia
Jasa
Pere
ncan
a
Pem
bon
gkara
n
Pih
ak k
e-3
Pen
yedia
Jasa
Pela
ksan
a
Pem
bon
gkara
n
PE
MD
A
pembongkaran harus diserahkan
ke SKPD.
10. Validasi
laporan akhir tahap pembongkaran
Validasi terkait
kesesuaian Laporan akhir pembongkaran dengan Rencana teknis pembongkaran 1. Jika Sesuai:
dilanjutan ke proses Pendataan BGH
2. Jika Tidak Sesuai: Sertifikat BGH tahap pembongkaran akan dicabut dan dilanjutkan ke proses
pendataan
8. Pendataan BGH.
Pendataan BGH dilakukan sebagai salah satu proses
akhir penyelenggaraan BGH.
Keterangan:
1. Awal/ Akhir proses
2. Proses
3. Pilihan
4. Lanjutan
- 97 -
4. Bagan Alir Tahap Penyusunan Dokumen RKH2M
Bangunan Gedung Hijau Hunian Hijau Masyarakat
(H2M)
a. Bagan Alir Tahap Penyusunan Dokumen RKH2M
Bangunan Gedung H2M
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Masyara
kat
PE
MD
A
Pen
dam
pin
g
1. Masyarakat secara komunal mengajukan peminatan untuk membentuk komunitas H2M.
Masyarakat secara komunal dengan jumlah 20-40 rumah.
Pengajuan diberikan kepada pemda.
2. Seleksi komunitas
H2M tingkat Kabupaten/Kota.
Penilaian ditentukan
berdasarkan tingkat signifikansi pengurangan sumber daya dan efektivitas pengelolaan komunitas.
3. Pengarahan dari pemda terhadap komunitas yang lolos seleksi H2M.
Pemda atau pihak lain yang kompeten melakukan persentasi penjelasan mengenai perencanaan teknis, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan H2M.
4. Pendampingan teknis oleh Tim Pendamping teknis untuk mendampingi
masyarakat dalam menyusun RKH2M.
Tim Pendamping teknis dapat berupa aparat pemerintah atau pihak lain yang kompeten untuk melakukan
identifikasi dalam pemenuhan tingkat kerja H2M.
- 98 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Masyara
kat
PE
MD
A
Pen
dam
pin
g
5. Penyusunan RKH2M.
Penyusunan RKH2M dilakukan bersama-sama antara komunitas dengan Tim Pendamping.
RKH2M meliputi DED dan RAB dari hasil identifikasi sederhana, menyesuaikan dengan tingkat kinerja yang ingin dicapai.
Dengan target kinerja meliputi rencana pengurangan konsumsi energi, pengurangan konsumsi air, pengelolaan sampah mandiri, penggunaan material lokal dan ramah lingkungan, serta optimasi fungsi ruang terbuka hijau.
6. Pembentukan lembaga keswadayaan masyarakat hunian hijau.
Sebagai pilihan dapat dibentuk sebuah lembaga keswadayaan masyarakat hunian hijau.
Dengan tugas meliputi pendataan, identifikasi dan penentuan prioritas dalam implementasi hunian hijau.
- 99 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Masyara
kat
PE
MD
A
Pen
dam
pin
g
7. RKH2M yang disepakati menjadi dasar untuk melaksanakan
program H2M.
RKH2M menjadi kerangka acuan kerja untuk tahap pelaksanaan konstruksi, Tahap pemanfaatan,
dan Tahap Pembongkaran.
8. Masuk ke Tahap pelaksanaan konstruksi.
Keterangan:
1. Awal/ Akhir proses
2. Proses
3. Pilihan
4. Lanjutan
- 100 -
b. Bagan Alir Tahap Pelaksanaan Konstruksi Bangunan
Gedung H2M
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Masyara
kat
PE
MD
A
Pen
dam
pin
g
1. Identifikasi pelaksanaan
konstruksi oleh Tim Pendamping.
Pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan secara
swadaya oleh masyarakat maupun oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi.
Identifikasi dilakukan juga untuk menentukan kegiatan konstruksi bilamana ada yang memerlukan IMB atau perubahan IMB.
2. Pelatihan/ pendampingan teknis oleh pemda kepada komunitas dan pelaksana konstruksi.
Pelatihan/ pendampingan meliputi pengarahan terkait persyaratan tekis pada tahap pelaksanaan konstruksi, yaitu: metodologi konstruksi (proses konstruksi hijau, perilaku hijau, dan rantai pasok hijau), dan permasalahan konstruksi.
3. Penyusunan
dokumen persyaratan teknis dan administratif Bangunan.
Penyusunan dokumen
administratif dan teknis terkait IMB didampingi oleh tim pendamping
- 101 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Masyara
kat
PE
MD
A
Pen
dam
pin
g
4. Permohonan IMB Pengajuan IMB dilakukan oleh masyarakat.
5. Pemeriksaan IMB Pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen IMB dan H2M dilakukan oleh Pemda.
6. Penerbitan IMB.
Dengan adanyan IMB, maka pelaksanaan konstruksi H2M dapat dilakukan.
7. Pendataan H2M Pemda melakukan pendataan H2M telah mendapatkan IMB serta memasuki masa Konstruksi.
8. Pelaksanaan konstruksi H2M.
Pelaksanaan konstruksi sesuai dengan RKH2M dengan mengaplikasikan
metodologi konstruksi hijau.
9. Pengawasan teknis secara berkala.
Tim pendamping melakukan pengawasan teknis secara berkala untuk menjamin proses alih pengetahuan (transfer knowledge) kepada masyarakat berjalan dengan baik. Dengan cara
Tidak
Disetujui Disetujui
- 102 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Masyara
kat
PE
MD
A
Pen
dam
pin
g
pengawasan kesesuaiaan pelaksanaan konstruksi terhadap RKH2M
10. Penilaian tahap
pelaksanaan konstruksi.
Masyarakat didampingi
Tim Pendamping melakukan penilaian mandiri (self assesment)
terhadap pelaksanaan konstruksi yang telah dilakukan. Penilaian meliputi: konservasi energi, air, dan sumber daya lainnya termasuk penggunaan material lokal.
Dengan tugas meliputi pendataan, identifikasi dan penentuan prioritas dalam implementasi hunian hijau.
11. Permohonan SLF dan sertifikasi BGH H2M
H2M yang akan dimanfaatkan harus dilengkapi dengan SLF.
Pengajuan SLF dilakukan oleh masyarakat.
12. Penilaian SLF dan sertifikasi BGH H2M
Pemeriksaan kelaikan fungsi H2M dilakukan oleh Pemda.
Pemeriksaan meliputi kesesuaian proses konstruksi dengan dokumen IMB
- 103 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Masyara
kat
PE
MD
A
Pen
dam
pin
g
13. Penerbitan SLF dan sertifikasi BGH H2M
Dengan diterbitkannya SLF, maka H2M dapat dimanfaatkan
14. Pendataan H2M Pemda melakukan pendataan H2M telah mendapatkan SLF serta
memasuki masa pemanfaatan.
15. Memasuki Tahap Pemanfaatn
Keterangan:
1. Awal/ Akhir proses
2. Proses
3. Pilihan
4. Lanjutan
- 104 -
c. Bagan Alir Tahap Pemanfaatan Bangunan Gedung
Hijau H2M
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Masyara
kat
PE
MD
A
Pen
dam
pin
g
1. Tahap pemanfaatan H2M.
Tahap pemanfaatan H2M meliputi kegiatan
pemeliharaan dan perawatan sesuai dengan RKH2M.
Selama pemanfaatan masyarakat berkoordinasi dengan Tim Pendamping.
2. Pencatatan kinerja. Monitoring sebagai bahan
evaluasi dilakukan secara berkala sebanyak 1 (satu) kali dalam sebulan. Kinerja H2M yang dimonitoring meliputi: konsumsi energi, konsumsi air, dan pengelolaan sampah mandiri.
Hasil monitoring disampaikan kepada pemda setiap 12 (dua belas) bulan sekali.
3. Pemantauan dan evaluasi kinerja
Pemda atau dapat diwakilkan oleh Tim
Pendamping melakukan pemantauan dan evaluasi dari hasil monitoring yang dilakukan masyarakat.
Evaluasi mencakup Kelaikan fungsi fasilitas dan kinerja hunian hijau masyarakat.
- 105 -
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Masyara
kat
PE
MD
A
Pen
dam
pin
g
4. Pemberian advis teknis.
Pemda atau dapat diwakilkan oleh Tim Pendamping memberikan advis teknis dalam hal pemeliharaan, perawatan
ataupun inovasi yang akan dilakukan masyarakat.
5. Perubahaan atau inovasi H2M.
Inovasi yang dilakukan pada H2M dengan maksud lebih meningkatkan kinerja H2M dapat dilakukan dengan merevisi RKH2M.
6. Pendataan H2M. Pendataan H2M dilakukan sebagai bagian dari pendataan bangunan gedung.
7. Tahap Pembongkaran.
Jika terjadi perubahan atau inovasi yang membutuhkan perubahan fisik fasilitas.
Keterangan:
1. Awal/ Akhir proses
2. Proses
3. Pilihan
4. Lanjutan
- 106 -
d. Bagan Alir Tahap Pembongkaran Bangunan Gedung
Hijau H2M
NO PROSES/ KEGIATAN
PEMROSES
KETERANGAN
Masyara
kat
Pem
da
Pen
dam
pin
g
1. Identifikasi komponen H2M.
Identifikasi komponen yang akan dibuang, didaur ulang,
dipergunakan kembali, dan/atau dijadikan sampah konstruksi untuk penggunaan di masa mendatang.
2. Pelaksanaan pembongkaran.
Pelaksanaan pembongkaran dilakukan berdasarkan RKH2M yang didokumentasikan secara
lengkap.
Pelaksanaan pembongkaran dapat dilakukan secara swadaya masyarakat atau menggunakan penyedia jasa.
3. Pemisahan sampah konstruksi.
Pemisahan sampah konstruksi berdasarkan hasil identifikasi pada kegiatan No.1 (satu).
4. Pelaporan hasil tahap pembongkaran.
Kesesuaian pelaksanaan pembongkaran dengan RKH2M didokumentasikan dan dilaporkan kepada pemda.
5. Pendataan H2M. Dilakukan pemutakhiran data
H2M.
Keterangan:
1. Awal/ Akhir proses
2. Proses
Top Related