KELEMBAGAAN DAERAH
PENGELOLAAN LIMBAH B3
DARI FASYANKES
2
OUTLINE
Program Pengelolaan Limbah B3 dari Fasyankes dalam Daftar Proyek Prioritas Strategis RPJMN 2020-2024
2
Isu Strategis Pengelolaan Limbah B3 dalam Penanganan Dampak COVID-19 3
Penanganan Limbah B3 Infeksius COVID-19 4
Kelembagaan Daerah Dalam Pengelolaan Limbah B3 Berdasarkan Permen LHK Nomor 74 tahun 2016
1
Kelembagaan Daerah Dalam Pengelolaan Limbah B3 Berdasarkan Permen LHK Nomor 74 tahun 2016 Tentang Nomen Klatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/ Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan
1
Pasal 59 (1) : Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
(3) : Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
Badan usaha berbadan Hukum : 1. Perusahaan 2. UPT 3. Perusda, BUMD, BUMN dll
Undang-undang no 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Penanggung Jawab Kegiatan
Pasal 2 :
(1) Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup berbentuk dinas. (2) Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan berbentuk dinas.
Kelembagaan Pemerintah Daerah
Pengelolaan Limbah B3 Infeksius Dari FASYANKES
Peraturan MenteriLHK Nomor P.74 /Menlhk
Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan
Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan
Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan
VS
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3
Limbah dari fasyankes yang memiliki karakteristik Infeksius adalah Limbah B3
1. Penetapan Status Limbah B3 kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Perizinan Pengelolaan Limbah B3 wewenang Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemkab dan Pemkot (tergantung Kewenangan UU 23 tahun 2014)
Nomenklatur Perangkat Daerah
Pasal 3. Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup di Prov adalah Dinas LH Prov
Pasal 4. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan hidup di Prov adalah Dinas Kehutanan Prov
Pasal 5. Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup di Kab/Kota adalah Dinas LH Kab/Kota
Pasal 6. Urusan Pemerintahan bidang Kehutanan di Kab/Kota adalah Dinas Kehutanan Kab/Kota
1
2
3
4
Unit Pelaksanaan Teknis
Pasal 15
1) Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi dapat membentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2) Unit pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
3) Klasifikasi unit pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan b. unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
4) Pembentukan unit pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri.
5) Klasifikasi unit pelaksana teknis dan pembentukan unit pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Kehutanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran 5, Lampiran 7, Lampiran 9, Lampiran 10, Lampiran 11 dan Lampiran 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Unit Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota
Pasal 25 1) Dinas yang melaksanakan urusan lingkungan hidup dapat membentuk unit pelaksana teknis dinas
Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2) Unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
3) Klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan b. unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
4) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
5) Klasifikasi dan tata cara pembentukan unit pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran 6 dan Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Kelompok Bidang Fungsi 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3) a. Kelompok Bidang Fungsi 2, melaksanakan fungsi: 1) Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi; 2) Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu
tertentu; 3) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan
pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional; 4) Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non
alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/kota); 5) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan,
perubahan dan pencabutan); 6) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3; 7) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas
kabupaten/kota dalam wilayah provinsi; 8) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi; 9) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
10) Penyediaan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3; 11) Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional; 12) Penetapan stasiun peralihan antara (intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan
pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota; 13) Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3; dan 14) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3. b. Kelompok Bidang Fungsi 2, terdiri dari: 1) Subbidang/Seksi 1, melaksanakan tugas: a) Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi
b. Kelompok Bidang Fungsi 2, terdiri dari: 1) Subbidang/Seksi 1, melaksanakan tugas: a) Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi; b) Penetapan target
pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; c) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional; dan d) Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/Kota).
2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas: a) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan); b) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3; c) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi; d) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi; dan e) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah
B3. 3) Subbidang/seksi 3, yang melaksanakan tugas: a) Penyediaan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3; b) Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional; c) Penetapan stasiun peralihan antara (intermediate
transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota; d) Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3; dan e) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3.
Kata Kunci Perangkat Daerah Dapat Penyediakan Sarana dan Prasarana, dan mengoperasikannya terhadap Limbah B3 dari Fasyankes yang dihasilkan
Izin pengoperasian diatur dalam
peraturan sesuai
kewenangan
2. Program Pengelolaan Limbah B3
dari Fasyankes dalam Daftar Proyek Prioritas Strategis
RPJMN 2020-2024
12
AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024
13
PN 6: Lingkungan
hidup, ketahanan
bencana, dan perubahan iklim
Program Prioritas 1: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Program Prioritas 2: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
Program Prioritas 1: Pembangunan Rendah Karbon
Proyek Prioritas Strategis (Major Project) 1. Penyediaan Fasilitas
Pengolahan Limbah B3 dari Fasyankes
2. Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Spesifik secara Terpadu
No Proyek Target (unit)
2020 2021 2022 2023 2024
1. Penyediaan fasilitas pengolahan limbah B3 dari Fasyankes di 32 Provinsi
5 6 7 7 7
2. Penyediaan fasilitas pengelolaan limbah B3 dan sampah spesifik secara terpadu (minimal 1 unit disetiap region)
2 2
3. Isu Strategis Pengelolaan Limbah B3 Infeksius dalam Penanganan
Dampak COVID-19
14
Isu Utama dalam Penanganan Limbah Infeksius Covid-19
1. Limbah Infeksius Covid 19 adalah limbah B3 sehingga penanganannya khusus
2. Memutus mata rantai penularan 3. Jumlah limbah medis bertambang kurang lebih 30% 4. Kapasitas pengelolaan limbah medis belum mengakomodir
seluruh Indonesia
1. Kebijakan dan Respon 2. Koordinasi dengan K/L dan Pemerintah
Daerah 3. Dukungan Sarana dan Prasarana
PETA SEBARAN RS RUJUKAN & JASA PENGELOLA LIMBAH B3 MEDIS DI INDONESIA
RS Rujukan Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu
Data: PKPLB3-KLHK, 22 April 2020
Legenda:
: Lokasi Jasa Pengelola Limbah B3 secara termal berizin :
Region I SUMATERA RS Rujukan COVID-19 : 32 RS Rujukan dengan Insinerator Berizin : 3 RS dengan Insinerator Berizin : 23 Jasa Pengelola Limbah B3 : 1 Pengangkut LB3 : 28
Region IV KALIMANTAN RS Rujukan COVID-19 : 16 RS Rujukan dengan Insinerator Berizin : 3 RS dengan Insinerator Berizin : 10 Jasa Pengelola Limbah B3 : 2 Pengangkut LB3 : 11
Region II JAWA RS Rujukan COVID-19 : 44 RS Rujukan dengan Insinerator Berizin : 11 RS dengan Insinerator Berizin : 59 Jasa Pengelola Limbah B3 : 10 Pengangkut LB3 : 97
Region III Bali Nusra RS Rujukan COVID-19 : 11 RS Rujukan dengan Insinerator Berizin : 0 RS dengan Insinerator Berizin : 5 Jasa Pengelola Limbah B3 : 0 Pengangkut LB3 : 0
Region V SULAWESI RS Rujukan COVID-19 : 20 RS Rujukan dengan Insinerator Berizin : 3 RS dengan Insinerator Berizin : 13 Jasa Pengelola Limbah B3 : 1 Pengangkut LB3 : 4
Region VI MALUKU PAPUA RS Rujukan COVID-19 : 9 RS Rujukan dengan Insinerator Berizin : 0 RS dengan Insinerator Berizin : 0 Jasa Pengelola Limbah B3 : 0 Pengangkut LB3 : 0
16
GAPANALYSIS:PETASEBARANGAPKAPASITASTIMBULANLIMBAHB3FASYANKESDANKEMAMPUANFASILITASPENGELOLAANLIMBAHB3FASYANKESBERIZIN
Region SUMATERA JAWABALI
NUSRAKALIMANTAN SULAWESI
MALUKUPAPUA
TOTAL
GapKapasitas
-83,19 71,84 -16,57 -4,80 -22,63 -12,81 -68,14
RekapitulasiGapKapasitaspada6Region
diIndonesia
DirektoratPenilaianKinerjaPengelolaanLimbahB3danLimbahNonB3–KLHK
April2020
Riau-8,03T/h
Sumut-28,20T/h
Aceh-11,25T/h
Sumbar-9,39T/h
Jambi-4,03T/h
Bengkulu-2,95T/h
Babel-2,41T/h
Sumsel-10,26T/hLampung
-9,35T/h
Jabar44,65T/h
Jateng-14,20T/h
Bali-8,06T/h
NTB-2,55T/h
NTT-5,96T/h
Kalbar-6,62T/h
Kaltara-1,27T/h
Kalsel-2,75T/h
Sultra-3,24T/h
Kalteng0,04T/h
Sulteng-3,65T/h
Sulbar-1,72T/h
Gorontalo-1,86T/h
Sulut-7,42T/h
Malut-2,00T/h
Maluku-3,30T/h
Papua-5,25T/h
Papbar-2,25T/h
Kep.Riau2,67T/h
Banten87,60T/h DKIJakarta
-19,40T/h
Kal m5,81T/h
Ja m-19,86T/h
DIY-6,95T/h
Sulsel-4,74T/h
Legenda:
:SatuanTon/Hari
:ProvinsiyangkekurangankapasitasPengolahanLimbahB3Medis
:Provinsiyangkelebihankapasitas
PengolahanLimbahB3Medis
T/h Data:PKPLB3-KLHK,22April2020
ASUMSI:• TimbulanLimbahB3Fasyankes
hsailFGDRoadmap2018(KLHK,Kemkes,PERSIdll)+30%
• InsineratorFasyankesBerizin• JasaPengelolaLimbahB3(+30%
untukJasaPengelolaLimbahB3mengelolaLimbahInfeskius)
2Keterangan:Dalamprosesupda ngdataPEMDA
No Provinsi RS
Rujukan COVID-19
RS Rujukan COVID-19 dengan
Insinerator Berizin
RS dengan Insinerator
Berizin
Jasa Pengelola Limbah B3
Timbulan LB3
Provinsi (COVID-19)
Kemampuan Fasyankes
Kemampuan Jasa PLB3 (Operasi Normal)
Kemampuan Jasa PLB3
(Hanya Olah LB3 Medis)
Alternatif Kiln
Semen
1 Aceh 2 1 2 0 11,25 0,00 0,00 0,60
2 Sumatera Utara 5 1 5 0 30,10 1,90 0,00 0,00 0,00
3 Sumatera Barat 2 0 0 0 9,39 0,00 0,00 0,00 1,33
4 Riau 3 0 2 0 8,27 0,24 0,00 0,00 0,00
5 Kepulauan Riau 4 0 3 1 3,85 1,12 5,40 18,00 0,00
6 Jambi 1 0 3 0 6,03 2,00 0,00 0,00 0,00
7 Sumatera Selatan 6 1 5 0 12,06 1,80 0,00 0,00 1,00
8 Bangka Belitung 2 0 2 0 2,73 0,32 0,00 0,00 0,00
9 Bengkulu 3 0 0 0 2,95 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Lampung 4 0 1 0 10,15 0,80 0,00 0,00 0,00
SUMATERA 32 3 23 1 96,77 8,18 5,40 18,00 2,93
11 DKI Jakarta 8 3 6 0 24,60 5,20 0,00 0,00 0,00
12 Jawa Barat 8 0 6 6 48,27 3,40 89,52 242,40 0,58
13 Banten 2 0 1 3 12,52 0,40 99,72 332,40 1,03
14 Jawa Tengah 13 1 9 1 50,52 5,12 31,20 31,20 1,20
15 Daerah Istimewa Yogyakarta
4 0 1 0 8,15 1,20 0,00 0,00 0,00
16 Jawa Timur 9 7 36 1 51,30 26,40 5,04 16,80 1,00
JAWA 44 11 59 11 195,35 41,72 225,48 622,80 3,81
17 Bali 4 0 0 0 8,06 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Nusa Tenggara Barat
4 0 3 0 4,55 2,00 0,00 0,00 0,00
19 Nusa Tenggara Timur
3 0 2 0 6,36 0,40 0,00 0,00 1,00
BALI NUSRA 11 0 5 0 18,97 2,40 0,00 0,00 1,00
20 Kalimantan Barat 5 0 1 0 6,62 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Kalimantan Tengah 2 0 1 0 1,56 1,60 0,00 0,00 0,00
22 Kalimantan Selatan 2 1 4 0 6,47 3,72 0,00 0,00 0,60
23 Kalimantan Timur 5 2 4 2 7,67 2,68 10,80 36,00 0,00
24 Kalimantan Utara 2 0 0 0 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00
KALIMANTAN 16 3 10 2 23,60 8,00 10,80 36,00 0,60
25 Sulawesi Utara 4 0 1 0 7,42 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Sulawesi Barat 1 0 0 0 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Sulawesi Tengah 5 1 2 0 5,81 2,16 0,00 0,00 0,00
28 Sulawesi Tenggara 1 0 1 0 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Sulawesi Selatan 8 2 9 1 14,50 7,35 2,40 2,40 2,20
30 Gorontalo 1 0 0 0 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00
SULAWESI 20 3 13 1 34,54 9,51 2,40 2,40 2,20
31 Maluku 2 0 0 0 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Maluku Utara 2 0 0 0 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Papua Barat 2 0 0 0 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Papua 3 0 0 0 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00
MALUKU PAPUA
9 0 0 0 12,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Catatan: Satuan dalam Jumlah Unit
Catatan: Satuan dalam Ton/hari
TOTAL 132 20 110 15 382,03 69,81 244,08 679,20 11
4. Penanganan Limbah B3 Infeksius
COVID-19
19
1. KEBIJAKAN DAN RESPON
1. SE MENLHK No. 02/2020, Tentang : Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Covid-19, tgl 24 Maret 2020;
2. Surat MENLHK No. 167 tgl 22 Maret 2020, Perihal: Pengelolaan LB3 Medis pada Fasyankes Darurat Covid-19 kepada Ketua BNPB;
3. Surat Dirjen PSLB3 No. 156 tgl 30 Maret 2020, kepada Jasa Pengolah dan Pengangkut Limbah B3 Perihal: Pengelolaan Limbah B3 Masa Darurat Penanganan Covid-19;
4. Surat Dirjen PSLB3 No. 194 tgl 20 April 2020 kepada Para Gubernur, terkait Penanganan Limbah Infeksius Covid dan permintaan data limbah medis
RUMAH
SAKIT/FASYANKES ODP / PDP dari RUMAH TANGGA Sampah dari RUMAH TANGGA
APD: masker, sarung
tangan dan baju
pelindung diri Masker
3 PRIORITAS PENANGANAN
Secara Nasional, kemampuan pemusnahan mencukupi
Tantangan : Proximity, Sebaran mayoritas di Jawa,
dan komitmen PEMDA
Region SUMATERA JAWA BALI NUSRA KALIMANTAN SULAWESI MALUKU PAPUA TOTAL
Fasyankes (100% Kap) 8,82 41,72 2,40 8,00 9,51 0,00 70,45
JASA PLB3 (100% KAP) 18 622,8 0 36 2,4 0 679,2
Kiln Semen (> 1% Kap) >70,59 >3,81 >16,57 >1,20 >22,63 >12,81 127,61
TOTAL 97,41 668,33 18,97 45,2 34,54 12,81 877,26 Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 – KLHK
April 2020
Riau 0,24 T/h
Sumut 1,90 T/h
Aceh 0,64 T/h
Sumbar 0 T/h
Jambi 2,00 T/h
Bengkulu 0 T/h
Babel 0,32 T/h
Sumsel 1,80 T/h
Lampung 0,8 T/h
Jabar 3,40 T/h
Jateng 5,12 T/h
Bali 0 T/h
NTB 2,00 T/h
NTT 0,40 T/h
Kaltara 0 T/h
Kalsel 3,72 T/h
Sultra 0 T/h
Sulteng 2,16 T/h
Sulbar 0 T/h
Sulut 0 T/h
Malut 0 T/h
Maluku 0 T/h
Papbar 0 T/h
Kep. Riau 5,40 T/h
Kep. Riau 1,12 T/h
Banten 99,72 T/h
Jabar 89,52 T/h
Jateng 31,20 T/h
Jatim 5,04 T/h
Kaltim 10,80 T/h
Sulsel 2,40 T/h
DKI Jakarta 5,20 T/h
Kaltim 2,68 T/h
Sulsel 7,35 T/h
Data: PKPLB3-KLHK, 23 April 2020
Sumbar 23,53 T/h
Banten 1,03 T/h
Jabar 0,58 T/h
Banten 0,40 T/h
NTT 16,57 T/h
Legenda: : Satuan Ton/ Hari : Provinsi dengan Fasyankes memiliki Fasilitas Pengolahan LB3 Berizin : Provinsi yang tidak memiliki Fasyankes dengan Fasilitas Pengolahan LB3 Berizin : Provinsi dengan Jasa Pengelola Limbah B3 secara termal berizin : Lokasi Jasa Pengelola Limbah B3 secara termal berizin : Lokasi Alternatif Kiln Semen yang dapat melakukan pemusnahan Limbah B3 Medis
Aceh 23,53 T/h
Sumsel 23,53 T/h
Kalsel 0,60 T/h
Kalbar 0 T/h
Kalteng 1,60 T/h
Sulsel 22,63 T/h
Gorontalo 0 T/h
Jateng 1,20 T/h
DIY 1,20 T/h
Jatim 1,00T/h
Jatim 26,40 T/h
Papbar 12,81 T/h
Papua 0 T/h
USULAN SOLUSI : KEMAMPUAN RS RUJUKAN, 100% JASA PENGELOLA DAN KILN SEMEN DALAM MENGELOLA LIMBAH INFEKSIUS (LIMBAH B3) SAAT COVID-19
2. Koordinasi
22
1. Sosialisasi SE MenLHK 2. cek kapasitas fasyankes seluruh Indonesia 3. SOP Penanganan limbah infeksius
Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Persatuan RS Indonesia (PERSI)
Koordinasi dengan Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota Rapat Kerja Regional (akan dimulai dilaksanakan pertengahan Mei_ :
Penyamaan pemahaman SE MenLHK penangangan limbah Covid 19 Langkah tindak masing2 Provinsi Update informasi Para Kepala DLH Provinsi, total limbah medis (1 maret – 30 April 2020) di
14 provinsi : 340.79 ton. Sebanyak 20 provinsi belum menyampaikan datanya Konsultasi by Phone
3. Dukungan Sarana dan Prasarana
Dropbox Limbah Fasyankes Vol: 60 RS Rujukan Jml: @ 35 Unit Total: 2.100 unit
Plastik pengumpul limbah B3 Fasyankes (Uk. 80 x 120 cm) Vol: 60 RS Rujukan Jml: @7.000 lembar Total: 420.000 lembar
APD petugas pengelola limbah B3 Fasyankes Vol: 60 RS Rujukan Jml: @200 Paket Total: 12.000 Paket
Aceh
Sumbar
Kalsel
NTT NTB
Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasyankes - Kapasitas: 150 – 300 kg/jam - Insinerator, dual chamber - Target thn 2020: 5 lokasi - Target Renstra (2020-2024): 32
lokasi
Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasyankes TA. 2020
Terima
Kasih
Top Related