KEBIJAKAN SINGGLE DATA SYSTEM
DALAM PEMBANGUNAN DI
JAWA TENGAH
KEBIJAKAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
Jawa Tengah 1
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH
VISI“MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN
BERDIKARI”Mboten Korupsi Mboten Ngapusi
MISIJATENG
Isu Strategis
• Pengemb. Infrastrukt• Tata Kelola Pem
InfrastrukturIntegrasi sarpras
KeamananInformasiIntegrasi Data
(single data)
IntegrasiAplikasi
• Integrasi Data(single data)
• Integrasi Aplikasi
• IntegrasiInfrastruk.
• PublikasiInformasi & Komunikasi
• PengamananInformasi
Supporting SDM & PenguatanKelembagaan
S
M
A
R
T
P
R
O
V
I
N
C
E
Inform + KomunikasiPublik
Existing•Perbedaan Lembaga Pengelola Data• Lemahnya konsolidasi Data antara BPS (pembina
data)-Kemendagri , BIG, LAPAN (partner)-Provinsi/Kab/Kota
•Belum Terintrgrasinya Sistem Data Pembangunan Nasional
•Kurangnya fasilitas pengelolaan data•Belum efektifnya asosiasi lembaga pengelola data •Belum semua SKPD melakukan pengelolaan data
secara sistematis•Kurangnya SDM Profesional•Kurangnya pedoman pengelolaan data
Harapan• Data sebagai tulang punggung manajemen
pemerintahan dan pembangunan; • Data sebagai bukti akuntabilitas kinerja
organisasi; • Data sebagai alat bukti sah; • Melestarikan data sebagai memori kolektif
dan jati diri bangsa dalam kerangka NKRI; • Kemudahan akses data oleh publik• untuk kesejahteraan rakyat demi
kemaslahatan bangsa.
Tidak tersedianya data pembangunan yang
akurat dan sistematis
Single Data System untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah
3Sumber : Tubayanu, 2015
Data Akurat, Lengkap, Akuntabel,
Up to date dan Mudah Diakses
SINGLE DATA SYSTEM
Pembangunan yang berkualitas dan
pengendalian pembangunan yang efektif
Integrasi Antar Instasi Terkait
baik Eksternal maupun Internal
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 52 TAHUN 2016
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 20 TAHUN 2017
Mewujudkan single data
system untuk pembangunan daerah di Jawa
Tengah
Networking Web base
TUJUAN
Informasi Pembangunan di Jateng yang akurat
Mewujudkan Monev yang dapat dipertanggungjawabkan
Perencanaan Pemb. Terukur dan Komprehensif
FORUM
SATU DATA SDS
Menghasilkan Analisis Kebijakn Pemb. Yg Tepat
Basis Data Pembangunan Yang Akurat, Terpusat dan Terintegrasi Quick Win1.
2.
3.
4.
5.
MANFAAT
Pemerintahan
1. Kinerja Perencanaan
Pembangunan
2. Kemudahan Akses Data
3. Sentralisasi data dan
dokumentasi
Masyarakat
1. Akses data
pembangunan
2. Informasi Faktual
Dunia Usaha
1. Kebijakan berbasis
data
2. Prediksi Investasi
Single Data
System
6
Azaz
Single Data
System
Kepastian Hukum
Keterpaduan
Keakuratan
Kemanfaatan
Kemutakhiran
Aksesibilitas
AZAZ “SINGLE DATA SYSTEM”
7
KEBIJAKAN
SINGLE DATA SYSTEM
Sumber Data
DINAS
KOMINFO
KAB/KOTA
BPS
BIG
LAPAN
KEMEN.
DALAM
NEGERI
OPD Terkait
INSTANSI TERKAIT
I
N
T
E
G
R
A
S
I
MEWUJUDKAN
8
STRATEGI
Penguatan Kelembagaan
Pengelola Data
S
I
N
G
L
E
D
A
T
A
S
Y
S
T
E
M
FORUM DATA
Sistem Database Tunggal
Peningkatan SDM
Pengembangan dan Intregrasi
Publikasi Hasil Pengolahan Data
Konsepsi Dasar Metode Pengelolaan
PROSES
PENGELOLAAN SATU DATA
PEMBANGUNAN JAWA TENGAH
Sistem Penerimaan
dan Seleksi Data
P
r
o
s
e
s
Infrastruktur
Pengolahan Data
Forum Data10
QUICK WIN
SINGLE DATA
SYSTEM
SDS DAN OPEN DATA
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NO.20/2017 PERUBAHAN ATAS PERGUB 52/2016TENTANG SINGLE DATA SYSTEM.
INTEGRASI PENGOLAHAN DATA (KESATUANDATA)
PENGEMBANGAN APLIKASI OPEN DATABERBASIS WEB GUNA MEMBANGUN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH,EFEKTIK, DEMOKRATIS DAN TERPERCAYA .*NAWACITA POIN 2
AKSES INFORMASI PUBLIK, MENDORONGPARTISIPASI MASYARAT DALAMPENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK DANPENGELOLAAN BADAN PUBLIK.
MEKANISME KERJA SINGLE DATA SYSTEM (SDS)
KAB/KOTA
PPID
OPD
DIPSDS
FORUM
SINGLEDATA
SYSTEM
BPS
BIG
USER
- Pemerintah- Masy- Dunia
Usaha- Perg Tinggi
Keterangan :PPID : Pejabat Pengelol Informasi dan DokumentasiDIP : Daftar Informasi Publik
OPEN DATA
Evaluasi Pelaksanaan kegiatan 2017
Pelaksanaan Program 2018
Sinkronisasi Program 2019
BIDANG STATISTIK
Mekanisme
kerja
Single Data System
KERANGKA KEBIJAKAN LAYANAN
OPEN DATA
SDS
MASYARAKAT
SKPDSKPD
APLIKASI LAYANAN
APLIKASI LAYANAN
SKPDSKPD
SINGLE DATA SYSTEM
Evaluasi 2017 Program 2018 Sinkronisasi 2019
a. Aplikasi SDS telah terbangun.
b. Integrasi data barudari 4 SKPD yangmeliputi Kependudukan,Kepegawaian, Kemiskinan,(semuanya data agregat)serta realisasi APBD.
c. Pengelolaan Data StatistikSektoral belum optimal danterstruktur (belum ada NSPK).
a. Bintek PengelolaanData Statistik.
b. Penyelenggaraan Forum Data.c. Integrasi Aplikasi SKPD dalam
aplikasi Single Data System.d. Pengembangan Aplikasi
Single Data System.
a. Bintek PengelolaanData Statistik.
b. Penyelenggaraan Forum Data.c. Integrasi Aplikasi SKPD dalam
aplikasi Single Data System.d. Pengembangan Aplikasi
Single Data System.
OPEN DATA
a. Aplikasi Open Data untukpublikasi data statistiktelah tersedia.
b. Integrasi data danAplikasi Open Data Kab/Kota.
c. Data Base Open Data belumterstruktur.
d. Belum ada peneteapan jenisdata base yang dipublikasikan.
e. Terbangunnya Sistem InformasiGeospasial Desa.
a. Fasilitas aplikasi Open Datake Kabupaten/Kota.
b. Integrasi aplikasi Open Datake aplikasi Open Data Provinsi.
c. Membangun kesepakatanstruktur data yang dipublikasikandalam aplikasi Open Data.
d. Sosialisasi/ Implementasi SistemInformasi Geospasial Desa.
e. Publikasi Open Data dalam BentukInfografis
a. Publikasi Open Data dalambentuk Infografis ke mediasocial.
b. Lomba Analisis data Statistik.c. Sosialisasi/ Implementasi
SIGdes.
Evaluasi 2017 Program 2018 Sinkronisasi 2019
PPID
Evaluasi 2017 Program 2018 Sinkronisasi 2019
a. Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis
Penguatan Kelembagaan PPID.
b. Penyusun SK Gubernur tentang
Struktur Organisasi PPID Utama Provinsi
Jawa Tengah.
c. Penyusun Daftar Informasi Publik dan
Uji Konsekuensi Informasi yang
dikecualikan Pengetahuan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PPID Prov. Jateng.
d. Forum Data dan PPID.
e. Penilaian Pemeringkatan Badan Publik
oleh Komisi Informasi Pusat mendapatkan
peringkat 2 tingkat Nasional.
a. Sosialisasi Kegiatan
Penguatan Kelembagaan
PPID.
b. Bintek/ Rakor Kegiatan
Penguatan Kelembagaan
PPID.
c. Seleksi Komisioner Komisi
Informasi Provinsi Jawa Tengah
d. Upgrade website PPID dan
Pengembangan aplikasi mobile
PPID.
a. Sosialisasi Kegiatan
Penguatan
Kelembagaan PPID.
b. Bintek/ Rakor Kegiatan
Penguatan Kelembagaan
PPID.
Keterbukaan informasi
a. Forum Grup Discussion (FGD)Keterbukaan Informasi berbasisOpen Data.
b. Seminar Keterbukaan InformasiPublik Peringatan Harik HakUntuk Tahu.
c. Sidang Ajudikasi Non Litigasi diDaerah.
d. Visiting verifikasi SKPD danKabupaten/ Kota dalam rangkaPenilaian Badan Publik.
e. Pemeringkatan KeterbukaanInformasi Publik PPID Award.
a. Monitoring dan Evaluasi PPID35 Kab/ Kota.
b. Bintek Penyelesaian SengketaInformasi Aparatur Desa.
c. Edukasi, Sosialisasi dan AdvokasiKeterbukaan Informasi Publik.
d. Seminar Keterbukaan InformasiPublik Peringkatan Hari UntukTahu.
e. Sidang Ajudikasi Non Ligitasi diDaerah.
f. Pemeringatan KeterbukaanInformasi Publik PPID Award.
a. Monitoring dan Evaluasi PPID 35 Kab/ Kota.
b. Bintek Penyelesaian SengketaInformasi Aparatur Desa.
c. Seminar Keterbukaan InformasiPublik Peringatan Hari Hak UntukTahu.
d. Sidang Ajudikasi Non Ligitasidi Daerah.
e. Visiting Verifikasi SKPD danKab/ Kota dalam rangka PenilaianBadan Publik.
f. Pemeringkatan KeterbukaanInformasi Publik PPID Award.
h. Upgrade Website KomisiInformasi Provinsi Jawa Tengah
Evaluasi 2017 Program 2018 Sinkronisasi 2019
Memberikan kontribusi data sektoral sesuai kewenangannyadi Single Data Sistem secara periodik
Melakukan pengelolaan data sektoral secara baik;
Menunjuk personil sebagai wali data yang berkewajibanmemberikan kontribusi data ke Single Data System;
Secara rutin melakukan up date data sektoral yang menjadikewenangannya dan mengirimkan ke Single Data System;
Mengintegrasikan aplikasi pengelolaan data dengan Single Data System
TERIMA KASIH
Top Related