Pendahuluan
Dalam kerangka peningkatan sinergitas,
sinkronisasi dan integrasi segenap potensi
pembangunan daerah, dibutuhkan sebuah
rencana pembangunan yang dapat menjadi
pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan
dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan
daerah di Bone Bolango
Rencana pembangunan tersebut diwujudkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah Kabupaten Bone Bolango
merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati
dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam strategi
pembangunan daerah berupa kebijakan dan
program pembangunan, kerangka pendanaan
pembangunan serta kaidah pelaksanaannya,
terutama dalam sektor pertanian, peternakan, dan
kelautan.
Gambaran Umum
Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bone Bolango pada akhir tahun 2008 yakni sejumlah 5,80%. Angka ini masih di atas ratarata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi sebesar 5,65. angka pengangguran terbuka tersebut cenderung memburuk menjadi 10,87% sehingga perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk perbaikan kinerja sektor ketenagakerjaan.
Dilihat dari lapangan kerja utama penduduk di Kabupaten Bone Bolango, sampai dengan tahun 2009 umumnya mendominasi lapangan kerja di sektor pertanian, kemudian sektor jasa dan sektor bangunan. Lapangan kerja sektor pertanian tersebut terdiri atas sub sektor pertanian tanaman pangan, sub sektor peternakan, perkebunan dan perikanan.
Kebijakan Pemerintah dalam RPJMD
Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah dan pengembangan cluster yang berbasis keunggulan lokal dan daya saing pemasaran
Meningkatkan produksi dan produktifitas di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan kelautan melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi, pembinaan dan penyuluhan, penguatan manajemen usaha dan pemasaran produksi, serta penguatan kelembagaan produksi.
Mengembangkan usaha-usaha sektor industri kecil dan menengah termasuk industri kerajinan rumah tangga (home industri) yang berbasiskan kekhasan lokal termasuk industri kerajnan kerawang, industri aren dan industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan, melalui pembinaan usaha dan manajemen, pengembangan pemasaran dan kelembagaan produksi, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dunia usaha.
Arah Kebijakan Pemerintah
Pengembangan Usaha Pertanian merupakan Program Strategis
Kabupaten Bone Bolango yang menjadi Program Unggulan
(Leading Program) untuk memperkuat daya tumbuh bagi
pembangunan ekonomi daerah kedepan nanti
Dapat menjadi program pemicu dan mampu menjadi stimulator
perekonomian daerah secara keseluruhan melalui pemberdayaan
potensi sumber daya alam yang tersedia.
Dapat memiliki dampak riil terhadap penyerapan tenaga kerja serta
peningkatan produktivitas masyarakat
Tujuan Kebijakan Pemerintah
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan
Presiden, Keputusan Menteri, dll
Memajukan
pertanian
Mengusahakan
agar pertanian
menjadi lebih
produktif
Meningkatnya
produksi & efisiensi
produksi
Tingkat pendapatan
petani meningkat
Tingkat
kesejahteraan
petani &
masyarakat
meningkat
kebijakan pemerintah pada sektor pertanian
diperlukan karena beberapa hal :
untuk stabilisasi harga input dan output
kegagalan pasar timbul karena
eksternalitas
Beberapa bentuk intervensi pemerintah
seperti pajak, subsidi, pengawasan regulasi
(aturan) perlu ditetapkan sehingga biaya
penerimaan akan sepenuhnya
menggambarkan biaya eksternalitas (dampak
negatif dari suatu aktivitas ekonomi)
kebijakan
harga
kebijakan
struktural
Kebijakan
pemerintah
Dibidang
Pertanian
Mencakup ;
Kebijakan
subsidi
Kebijakan
fasilitas
Kebijakan
intervensi
Kebijakan Harga Minimum, ini bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Misalnya ;
Harga gabah kering terhadap harga pasar yg terlalu rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tengkulak (pihak yg membeli dgn harga murah dan dijual kembali dgn harga yg mahal) yg membeli produk tersebut diluar harga yg ditetapkan pemerintah.
Kebijakan Harga Maksimum (harga eceran tertinggi), ini bertujuan untuk melindungi konsumen, kebijakan harga maksimum dilakukan pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi diluar batas daya beli masyarakat (konsumen)
Kebijakan Harga
Subsidi bagi petani, misalnya subsidi pupuk
Subsidi bagi agroindustri, misal subsidi minyak
tanah, BBM
Kebijakan Subsidi
Berpengaruh;
Menurunkan biaya produksi & meningkatkan
penawaran.
Perbaikan prasarana pertanian
Pengenalan teknologi pertanian
Penyuluhan pertanian
Pengusahaan alat-alat pertanian
Kebijakan Struktural
Investasi & kredit
Pengadaan fasilitas penyimpanan
Layanan informasi & berita pasar
Penelitian tataniaga
Pendidikan & penyuluhan tataniaga
Kebijakan Fasilitas
Guna Informasi Pasar
Produsen :
Merencanakan investasi & keputusan struktur usaha
Mengarahkan produksi & penjualan hasil
Merencanakan pembelian sarana produksi
Lembaga pemasaran
Menentukan tempat & waktu pembelian & penjualan
Kebijaksanaan pembiayaan & kredit pemasaran
Memperlancar proses pemasaran
Konsumen
Bisa memilih brg yg akan dibeli sesuai jenis, kualitas, tempat,
harga & waktu yg diinginkan
Kebijakan Intervensi
Pemerintah ikut secara langsung dlm mslh2
pemasaran brg-brg yg dianggap penting
bagi kesejahteraan penduduk
Tujuan : meliindungi produsen & konsumen
dan sebagainya....
Pengembangan pertanian
hortikultura organik (Organic
Farming) berkualitas tinggi dan
berbasis pada pemberdayaan
petani/kelompok tani dan
kemitraan dengan retailer
16
Petani
Hortikultura
(organik)
Koperasi Petani : Sortasi,
Grading, Packaging, dll
Produk hortikultur
berkualitas tinggi
Top Related