KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
LISBON SIRAIT
DIREKTUR PENDAPATAN DAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH
BANYUWANGI, 26 APRIL 2017
KONSEPSI DESENTRALISASI FISKAL
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)
OUTLINE
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KINERJA PEMUNGUTAN PDRD DAN STRATEGI OPTIMALISASI PEMUNGUTAN
KONSEPSI DESENTRALISASI FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
KONSEPSI DESENTRALISASI
“Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonomberdasarkan Asas Otonomi.”
“Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan hak, wewenang, dankewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem NKRI”
-Pasal 1 UU No.23 Tahun 2014-
“Decentralization can be defined as any act by which central government formally cedes power to actors and institutions at lower levels in political administrative and therritorial hierarchy”
(Desentralisasi dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan dimana Pemerintah Pusat secara formal
mendelegasikan kewenangan, institusi, beserta segenap sumber daya kepada tingkat pemerintahan
yang lebih rendah terkait urusan politik, administrasi, dan kewilayahan. - Smith (1985) -
5
Desentralisasi ADMINISTRASI
Desentralisasi FISKAL
Desentralisasi EKONOMI
TUJUANKesejahteraan
masyarakat
• Desentralisasi adalah alat/kendaraan untuk mencapai tujuan bernegara.• Dengan mendekatkan pemerintahan kepada rakyatnya, diharapkan LAYANAN PUBLIK
MENJADI LEBIH BAIK, Pertanggungjawaban Semakin Baik, Rakyat Rela Berkontribusi dan Pembangunan Tercipta dari Bawah (pembangunan inklusif).
• Untuk menggerakkan desentralisasi, ada 4 roda utama, yaitu: Desentralisasi Politik;
Desentralisasi Administratif; Desentralisasi Fiskal; dan Desentralisasi Ekonomi.
‘KENDARAAN’ DESENTRALISASI
DESENTRALISASIMendekatkan Pemerintahan kepada Rakyat
Pelayanan Publik yang Lebih Baik Lebih Akuntabel
Kerelaan Masyarakat untuk Membayar pelayanan yang telah diberikan Pembangunan dari bawah
(Musgrave, 1983)
Desentralisasi POLITIK
6
DESENTRALISASI FISKAL
“Desentralisasi Fiskal adalah pembagian pendapatan dan belanjanegara antar tingkatan pemerintahan dan keleluasaan yang diberikankepada pemerintah daerah untuk menetapkan anggaran dengan caramembebankan pajak dan retribusi serta alokasi sumber daya” - Davey
(2003)-
“Fiscal Decentralization can be defined as the process of transferring budgetary authority from
central government to elected subnational governments in order to grant them power to make
decisions regarding taxes and expenses”
(Desentralisasi fiskal dapat didefinisikan sebagaisuatu proses pelimpahan kewenangan pengelolaan
keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintahdaerah terkait dengan kewenangan dalam
membuat kebijakan terkait pendapatan dan belanja)
- Bahl Roy (2008) -
Ruang Lingkup Desentralisasi Fiskal:
• Kewenangan Perpajakan (local taxing power);
• Keleluasaan untuk Belanja (expenditure assignment);
• Perencanaan, Penetapan, dan PelaksanaanAnggaran (budget discretion);
• Keleluasaan untuk mendanai investasi denganmelakukan peminjaman, kerjasama pendanaandengan pihak lain, dan lain-lain.
7
INA
PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL DI BEBERAPA NEGARA
BESARAN PERAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP TOTAL PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAHAN (%)
Desentralisasi di Indonesia lebih menekankan kepada desentralisasi di sisi pengeluaran
Penerimaan daerah untuk mendanai kebutuhan belanjanya lebih banyak ditopang oleh
transfer dari Pusat
Porsi Pendapatan Daerah
terhadap Total Pendapatan
Nasional sekitar 9,9%
sementara persentase Belanja
Daerah sekitar 33,5% (Th 2015)
7
STRUKTUR APBD TAHUN 2015
Uraian Tahun Anggaran 2015(%)
Provinsi minus DKI
DKI Kab Kota Nasional
PAD 45,63 67,50 10,59 24,55 23,07
Daper 28,93 23,10 66,61 53,27 54,38
Lain-Lain Pendapatan 25,44 9,40 22,80 22,18 22,55
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kontribusi PDRD terhadap APBD Provinsi secara nasional rata-rata sebesar 45%, sementara padalevel Kab sebesar 11% dan Kota sebesar 24%. Ini menunjukkan perlunya menyusun strategioptimalisasi perpajakan daerah baik dari sisi kebijakan maupun teknis pemungutan
Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
• Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerahmeliputi:
1. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
2. Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah;
3. Pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah.
• Hubungan keuangan antar pemerintahan daerah, meliputi:
1. Bagi hasil pajak dan non-pajak antara pemerintahan daerah provinsidan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
2. Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabbersama;
3. Pembiayaan bersama atas kerjasama antar daerah;
4. Pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daerah.
Kebijakan Umum HKPD
• Perimbangan keuangan dilakukan melalui transfer/hibah dari Pusat kepada Daerah dan didukung dengan penyerahan sebagian kewenangan perpajakan kepada daerah.
• Mengingat bahwa kewenangan perpajakan di daerah masih sangat terbatas, maka dukungan pendanaan daerah melalui transfer masih lebih mendominasi (untuk saat ini).
• Sesuai esensi otonomi daerah, maka sebagian besar dukungan dana dari APBN berbentuk block grants (bebas digunakan oleh daerah)
• Block grants juga didukung dengan specific grants, yg berfungsi untuk mengawal prioritas nasional dan kesetaraan kualitas layanan publik antar daerah.
• Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan daerah, Pemerintah Pusat terus mendorong upaya kemandirian pendanaan melalui penguatan local taxing power dan transfer diupayakan terus meningkat dari tahun ke tahun.
• Untuk mendorong ekspansi pembangunan daerah guna mendorong perekonomian, daerah dapat melakukan pinjaman.
10
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)
KEMENTERIAN KEUANGAN
Realisasi mencapai Rp710,9 T, lebih tinggi dari realisasi belanja K/L Rp680,8 T
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TA 2016: REALISASI SEMENTARA APBN 2016
KEMENTERIAN KEUANGAN 13
KEBIJAKAN TKDD TA 2017
T
Pagu DAU tidak final.• Penyesuaian alokasi DAU
pd APBN-P dan APBD-P
Pengalihan urusan pemerintahan.
Pengalihan urusan konkuren daerah -> pusat.
Penyelesaian Kurang Bayar DBH
• Penyaluran Dana Transfer berdasarkan kinerja pelaksanaan di daerah.
• Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa melalui KPPN.
Minimal 25% DAU dan
DBH digunakan untuk
Infrastruktur
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Konsep Tax AssignmentPerdebatan mengenai jenis pajak apa yang sebaiknya diserahkan kepada pemerintah daerah seringkali mewarnai diskusi dalam formulasi kebijakan desentralisasi fiskal di
Indonesia
Tax Assignment ke daerah merupakan keniscayaan, sejalan dengan fungsi-fungsi
pemerintahan yang didelegasikan ke daerahterutama untuk meningkatkan kemandirian,
akuntabilitas, efisiensi penyediaan barang publik, dan kesejahteraan masyarakat
Untuk dapat meningkatkan akuntabilitas, pemerintah daerah harus memiliki tingkat
otonomi yang memadai dalam meningkatkan pendapatan dalam bentuk pajak dan
retribusi daerah
Tinjauan Teoritis Tax Assignment
Prinsip umum dalam penentuan Tax Assignment (Martinez-Vazquez, 2013)
• Prinsip manfaat, yang menekankan bahwa sumber pendapatan harus berkorelasi dengan benefit yang disediakan pemerintah
• Sumber-sumber pendapatan daerah harus memiliki basis pajak yang relatif merata antar daerah• Sumber pajak daerah sebaiknya memiliki basis pajak yang tidak bergerak untuk meminimalisasi
kecenderungan kompetisi pajak antar daerah• Pajak yang dikelola oleh daerah harus netral secara geografis• Harus ada persyaratan kelayakan administratif sehingga pajak daerah dapat diimplementasikan
tanpa meningkatkan compliance cost dan administrative cost• Pajak daerah harus memiliki basis pajak yang secara umum stabil• Pajak daerah harus terlihat dengan jelas sehingga beban pajaknya benar-benar dipahami oleh
penduduk setempat• Tax assignment harus stabil dari waktu ke waktu
Tax Assignment Membahas pertanyaan mengenai pajak apa, dimana, dan siapa yangmemungutnya (Musgrave, 1983). Hal ini terkait dengan jenis pajak apayang harus dialokasikan pada tingkat daerah/lokal.
1717
Perkembangan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi DaerahSecara nasional PAD meningkat lebih dari 3 kali lipat pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp223,1 T (UU 34/2009) dibanding
tahun 2009 sebesar Rp67,6 T (UU 34/2000), dan peranan PDRD terhadap PAD cukup signifikan rata-rata pada kisaran
78,2%.
Kebijakan perpajakan daerah (Local Taxing
Power) yang lebih besar kepada daerah
secara nyata meningkatkan PAD
UU Nomor 34/2000 UU Nomor 28/2009
Perkembangan PAD
18
Prinsip Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Memperkuat Local Taxing PowerUU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
18
1. Perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada.2. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah
dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam undang-undang.
3. Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional
4. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam undang-undang (closed List).
5. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi daerah yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintah daerah.
6. Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif
POKOK-POKOK KEBIJAKAN PDRD DALAM UU 28/2009
No. Tujuan Strategi Kebijakan
1. MEMPERBAIKI KEWENANGAN PEMUNGUTAN
MENETAPKAN JENIS PUNGUTAN DAERAH
CLOSED LISTDaerah hanya memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun2009.
2. PENGUATAN LOCAL TAXING POWER
MEMPERLUAS BASIS PUNGUTAN DAN DISKRESI PENETAPAN TARIF
1. MEMPERLUAS OBJEK (Pajak Hotel, Pajak Restoran);2. MENAMBAH JENIS (Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Rokok, BPHTB,
PBB-P2);3. MENAIKKAN TARIF MAKSIMUM (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
Pajak parkir, Pajak Hiburan);4. DISKRESI PENETAPAN TARIF (Daerah bebas menetapkan tarif dalam
batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam UU).
3. MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN
MENGUBAH SISTEM PENGAWASAN
1. PENGAWASAN PREVENTIF DAN KOREKTIFa. Raperda terlebih dahulu dievaluasi;b. Perda disesuaikan dengan hasil evaluasi;c. Perda yang telah ditetapkan disampaikan ke Pemerintah;d. Perda yang bertentangan dengan UU dibatalkan.
2. SANKSIa. Administratif (Prosedur): Penundaan DAU dan/atau DBH PPh;b. Substansif : Pemotongan DAU dan/atau DBH PPh.
4. MEMPERBAIKI SISTEM PENGELOLAAN
MENINGKATKAN KUALITAS PENGGUNAAN HASIL PAJAK DAERAH
1. MEMPERBAIKI BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KE KAB/KOTAa. PKB dan BBNKB : 30%b. Pajak Rokok : 70%c. PBBKB : 70%d. Pajak Air Permukaan : 50%
2. MEMPERTEGAS EARMARKINGa. 10% PKB untuk perbaikan jalan;b. 50% Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan;c. Sebagian PPJ untuk penerangan jalan.
3. MEMPERBAIKI SISTEM INSENTIF PEMUNGUTANDiberikan atas dasar pencapaian kinerja tertentu
No. Jenis Pajak Daerah Basis PajakKewenangan
TarifProvinsi Kab/Kota
1. PKB Kekayaan V Bagi Hasil • Pemilikan I = 1% - 2%
• Kepemilikan II = 2% -10%
2. BBNKB Kekayaan V Bagi Hasil • Penyerahan I = 20%
• Penyerahan II dst = 1%
3. PBBKB Konsumsi V Bagi Hasil 10%
4. Pajak Hotel Konsumsi V 10%
5. Pajak Restoran Konsumsi V 10%
6. Pajak Hiburan Konsumsi V 35%
7. Pajak Parkir Konsumsi V 30%
8. Pajak Reklame Konsumsi V 25%
9. Pajak Penerangan Jalan Konsumsi V • 10%
• Industri dari sumber lain 3%
• Sumber sendiri 1,5%
10. Pajak Air Permukaan SDA V Bagi Hasil 10%
11. Pajak Air Tanah SDA V 20%
12. Pajak MBLB SDA V 25%
13. PBB P2 Kekayaan V 0,3%
14. BPHTB Kekayaan V 5%
15. Pajak Rokok Konsumsi V Bagi Hasil 10%
16. Pajak Sarang Burung Walet SDA V 10%
Jenis Pajak Daerah
Jenis Retribusi Daerah
Jasa Umum
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan2. Retribusi Pelayanan Persampahan
/Kebersihan3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak
KTP dan Akta Capil4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan
Pengabuan Mayat5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum6. Retribusi Pelayanan Pasar7. Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor8. Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Peta10. Retribusi Penyediaan dan/atau
Penyedotan Kakus11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang13. Retribusi Pelayanan Pendidikan14. Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi15. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
Jasa Usaha
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atauPertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan4. Retribusi Terminal5. Retribusi Tempat Khusus Parkir6. Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Villa7. Retribusi Rumah Potong Hewan8. Retribusi Pelayanan
Kepelabuhanan9. Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga10. Retribusi Penyeberangan di Air11. Retribusi Penjualan Produksi
Usaha Daerah
Perizinan Tertentu
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan4. Retribusi Izin Trayek5. Retribusi Izin Usaha Perikanan6. Retribusi Perpanjangan IMTA
KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BERDASARKAN UU 28/2009
23
...Peranan PDRD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2015 secara nasional masih relatif kecil yaitu sebesar 19,1%. Paling rendah
sebesar 3,5%% (Maluku dan Papua) dan tertinggi 38,3% (Bali). Pendapatan daerah masih bergantung pada Dana Perimbangan
yang proporsinya mencapai 58,2% dari Total Pendapatan.
Struktur APBD
11,4%
63,2%
19,7%
Total
Pendapatan
224,1 T
33,9%
46,3%
23,2%
Total
Pendapatan
297,2 T
38,3%
39,2%
19,1%
Total
Pendapatan
17,7 T
7,9%
70,2%
16,7%
Total
Pendapatan
33,5 T
12,3%
65,4%
15,2%
Total
Pendapatan
92,6 T
10,4%
68,2%
17,0%
Total
Pendapatan
82,9 T
3,5%
69,5%
25,9%
Total
Pendapatan
74,9 T
= PDRD
= Dana Perimbangan
= Lain-Lain Pendapatan yg di Sah
Sumatera
Jawa
SumateraKalimantan
Sulawesi
BaliNT
Maluku Papua
24
...Peranan PDRD Provinsi, Kabupaten,dan Kota terhadap Total Pendapatan per pulau masih relatif rendah. Peranan PDRD Provinsi,
Kabupaten, dan Kota di Jawa tertinggi yaitu masing-masing sebesar 31,9%, 6,69%, 5,75%, sementara PDRD Provinsi terendah di Maluku dan Papua, sementara untuk PDRD Kabupaten, dan Kota di Nusa Tenggara.
Struktur APBD
Prov: 7,55%
Kab.: 1,79%
Kota: 19,7%
Prov: 3,90%
Kab.: 0,54%
Kota: 0,66%
Prov: 31,9%
Kab.: 6,69%
Kota: 5,74%Prov: 1,17%
Kab.: 1,59%
Kota: 0,27%
Prov: 0,77%
Kab.: 0,32%
Kota: 0,10%
Prov: 0,67%
Kab.: 0,37%
Kota: 0,16%
Prov: 2,47%
Kab.: 0,73%
Kota: 0,65%
SumateraKalimantan
Jawa
Bali
Sulawesi
NT
Maluku Papua
= Peranan PDRD Prov.
= Peranan PDRD Kab.
= Peranan PDRD Kota
...Kinerja penerimaan Pajak Daerah masih sangat beragam. Ada beberapa jenis Pajak Daerah yang penerimaannya tergolong prima dan
potensial seperti PKB,BBNKB,PBB-P2, PPJ. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor diantaranya kemudahan melakukan pemungutan pajak.
Namun disisi lain ada beberapa jenis Pajak Daerah yang penerimaannya tergolong terbelakang yang sebagian besar disebebkan kecilnya potensi yang ada. Untuk jenis Pajak ini akan dievaluasi kembali pemungutannya.
Kinerja PajakDaerah
Jenis Pajak Daerah 2014 2015 Pertumbuhan 2015Rasio Pertumbuhan
2015Rasio Proporsi 2015
Klasifikasi Potensi Pajak
Daerah 2015PKB 28.847,52 32.065,93 11% 0,98 6,281 Potensial
BBNKB 32.095,14 27.795,17 -13% -1,18 5,444 Potensial
PBBKB 19.331,80 19.053,24 -1% -0,13 3,732 Potensial
PAP 7.303,88 11.445,16 57% 4,97 2,242 Prima
Rokok 399,63 716,89 79% 6,96 0,140 Berkembang
PBBP2 12.992,67 15.219,78 17% 1,50 2,981 Prima
BPHTB 13.109,25 13.396,97 2% 0,19 2,624 Potensial
PPJ 8.692,94 10.087,86 16% 1,41 1,976 Prima
Restoran 5.177,66 6.321,71 22% 1,94 1,238 Prima
Hotel 4.883,21 5.063,41 4% 0,32 0,992 Terbelakang
PMBLB 1.397,30 1.619,77 16% 1,40 0,317 Berkembang
Reklame 1.582,55 1.490,13 -6% -0,51 0,292 Terbelakang
Hiburan 1.159,34 1.372,89 18% 1,62 0,269 Berkembang
Parkir 746,88 865,92 16% 1,40 0,170 Berkembang
PAT 660,14 711,81 8% 0,69 0,139 Terbelakang
PSBW 10,63 9,95 -6% -0,56 0,002 Terbelakang
Tax Ratio
Pertumbuhan
2014-2015Lapangan Usaha
Proporsi
Tahun
2015
8,99% 1. Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan 13,27%
-10,10% 2. Pertambangan dan
Penggalian 8,09%
9,53% 3. Industri Pengolahan 23,69%
10,58% 4. Pengadaan Listrik dan Gas 0,36%
9,80%
5. Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah, Limbah
dan Daur Ulang 0,08%
11,33% 6. Konstruksi 10,53%
10,76%
7. Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor 13,72%
16,71% 8. Transportasi dan
Pergudangan 4,42%
13,24% 9. Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum 3,38%
10,43% 10. Informasi dan Komunikasi 3,78%
12,41% 11. Jasa Keuangan dan
Asuransi 3,95%
11,40% 12. Real Estat 2,94%
14,41% 13. Jasa Perusahaan 1,64%
11,96%
14. Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib 3,99%
12,69% 15. Jasa Pendidikan 3,43%
14,13% 16. Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial 1,09%
13,64% 17. Jasa lainnya 1,65%
8,89% PDRB 100,00%
Potensi beberapa jenis Pajak Daerah dapat
diukur dari sektor-sektor yang ada di dalam
PDRB yaitu:
• Sektor transportasi untuk PKB dan BBNKB
serta PBBKB.
• sektor pengadaan listrik dan gas untuk Pajak
Penerangan Jalan;
• sektor penyediaan akomodasi dan makan
minum untuk Pajak Hotel dan Pajak
Restoran;
• sektor Real Estate untuk PBB B2 dan
BPHTB; dan
• sektor pertambangan dan penggalian untuk
pajak MBLB,
KINERJA PERPAJAKAN DAERAH TAHUN 2010 - 2015 Rata-rata Tax Ratio per Pulau dari tahun 2010 s.d. 2015 tertinggi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yaitu sebesar 3,53%, sementara terendah di Maluku
dan Papua yaitu sebesar 1,62%, sementara untuk rata-rata nasional selama kurun waktu 5 tahun sebesar 2,3%.
SumateraTax Ratio
1,72%
Tax Ratio2,11%
KalimantanTax Ratio
3,20%
SulawesiTax Ratio
1,93%
PapuaTax Ratio
1,38%
Nusa TenggaraTax Ratio
1,94%
PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (triliun Rupiah)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
Sumatera 11,722 15,68 19,604 24,027 24,853 25,355 121,241
Jawa 37,349 50,653 59,941 76,023 91,595 97,965 413,526
Bali Nusa Tenggara 3,608 4,842 5,959 7,218 8,695 9,259 39,581
Kalimantan 5,756 8,287 10,531 11,658 13,545 11,432 61,209
Sulawesi 3,58 4,696 5,579 6,845 8,203 8,567 37,469
Maluku Papua 0,828 1,053 1,434 1,63 2,346 2,44 9,732
Total 62,844 85,211 103,048 127,401 149,236 155,018 682,758
BaliTax Ratio
5,05%
MalukuTax Ratio
2,42%
...Kinerja penerimaan Retribusi Daerah masih didominasi oleh Retribusi Pelayanan Kesehatan. Sama seperti Pajak Daerah,beberapa Retribusi dengan Kategori penerimaannya terbelakang akan dievaluasi kembali pemungutannya.
Kinerja RetribusiDaerah
Jenis Retribusi Daerah2014
(Dlm Miliar Rp)
2015
(Dlm Miliar Rp)
Pertumbuhan
2015
Rasio Pertumbuhan
2015
Rasio Proporsi
2015
Klasifikasi Potensi
Retribusi Daerah 2015
Ret Kesehatan 5.438,36 3.471,02 -36% -2,72 11,403 Potensial
Ret Kebersihan 350,36 367,33 5% 0,36 1,207 Potensial
Ret Cetak KTP 68,14 16,86 -75% -5,66 0,055 Terbelakang
Ret Mayat 14,09 13,47 -4% -0,33 0,044 Terbelakang
Ret Parkir 308,57 346,68 12% 0,93 1,139 Potensial
Ret Pasar 450,29 458,63 2% 0,14 1,507 Potensial
Ret Uji Motor 229,44 232,47 1% 0,10 0,764 Terbelakang
Ret Kebakaran 12,16 14,36 18% 1,36 0,047 Berkembang
Ret Cetak Peta 12,06 8,42 -30% -2,27 0,028 Terbelakang
Ret Kakus 10,89 9,53 -12% -0,94 0,031 Terbelakang
Ret Limbah 5,91 8,01 36% 2,68 0,026 Berkembang
Ret Tera 23,90 26,25 10% 0,74 0,086 Terbelakang
Ret Pendidikan 43,91 72,38 65% 4,88 0,238 Berkembang
Ret MenTel 220,84 135,99 -38% -2,89 0,447 Terbelakang
Ret Lalu Lintas 0,10 2,76 2550% 191,73 0,009 Berkembang
Ret Kekayaan Daerah 606,70 882,86 46% 3,42 2,900 Prima
Ret PasarToko 54,51 68,61 26% 1,95 0,225 Berkembang
Ret Pelelangan 67,78 77,82 15% 1,11 0,256 Berkembang
Ret Terminal 144,22 140,76 -2% -0,18 0,462 Terbelakang
Ret Khusus Parkir 78,97 87,56 11% 0,82 0,288 Terbelakang
Ret Inap Villa 29,58 24,34 -18% -1,33 0,080 Terbelakang
Ret RPH 39,15 40,36 3% 0,23 0,133 Terbelakang
Ret Pelabuhan 51,00 46,61 -9% -0,65 0,153 Terbelakang
Ret OR 267,50 323,57 21% 1,58 1,063 Prima
Ret Sebrang Air 12,17 9,02 -26% -1,95 0,030 Terbelakang
Ret Usaha Daerah 94,91 100,58 6% 0,45 0,330 Terbelakang
Ret IMB 1.887,14 1.907,78 1% 0,08 6,267 Potensial
Ret Minol 20,94 27,34 31% 2,30 0,090 Berkembang
Ret Gangguan 498,16 546,67 10% 0,73 1,796 Potensial
Ret Trayek 20,48 24,11 18% 1,33 0,079 Berkembang
Ret Perikanan 18,96 27,49 45% 3,39 0,090 Berkembang
Ret MTA 153,85 221,14 44% 3,29 0,726 Berkembang
0,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00
Ret Kesehatan
Ret Cetak KTP
Ret Parkir
Ret Uji Motor
Ret Cetak Peta
Ret Limbah
Ret Pendidikan
Ret Lalu Lintas
Ret PasarToko
Ret Terminal
Ret Inap Villa
Ret Pelabuhan
Ret Sebrang Air
Ret IMB
Ret Gangguan
Ret Perikanan
2015 2014
TANTANGAN DAN STRATEGI OPTIMALISASI PDRDKEMANDIRIAN FISKAL DAERAH BELUM OPTIMAL
Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak
Melakukan penilaian ulang atas dasar
pengenaan disesuaikan dengan potensi dan
kemampuan pembayar pajak
Peningkatan Basis Data Perpajakan
•Mendata ulang WP & objek pajak
•Meningkatkan koordinasi internal pemda, antara
lain dengan bagian penerbitan izin
•Memanfaatkan data pihak ketiga (BPN utk PBB)
Penilaian, Penagihan, dan Pemeriksaan
•Dibidang penilaian dan penagihan dapat
dikerjasamakan dengan DJP dan DJKN.
•Dibidang pemeriksaan dapat berkoordinasi
dengan Polri, Kejaksaan, BPK & BPKP
Modernisasi
• Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan
basis data.
• Penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan
perpajakan, misalnya e-SKPD dan e-payment.
•Membangun organisasi perpajakan daerah
berdasarkan fungsi: pengelola data, pelayanan,
penagihan, pemeriksaan, dan pengawasan.
•Menyusun SOP setiap pelayanan.
Peningkatan SDM
•Menambah jumlah diklat utk ahli penilaian,
penagihan, dan pemeriksaan.
•Menambah jumlah diklat terkait dengan praktik
pemungutan perpajakan yang baik.
• Kerjasama kemitraan dengan pemda lain yang
dinilai sukses dalam pemungutan perpajakan.
Pajak daerah dan retribusi daerah belum optimal (rata-rata 13,32% pada periode 2011 sd. 2015), APBD masih tergantung dari dana transfer.
STRATEGI
OPTIMALISASI
PAJAK
DAERAH
KEMENTERIAN KEUANGAN
PENILAIAN RETRIBUSI
Hasil
Keadilan
Efisiensi Ekonomi
Administrasi
Politis
Penilaian Retribusi
TANTANGAN DAN STRATEGI OPTIMALISASI PDRDKEMANDIRIAN FISKAL DAERAH BELUM OPTIMAL
Memperkuat Proses Pemungutan
• Mempercepat Penyusunan Perda
• Memperbaharui (update) tarif sesuai
perkembangan ekonomi
• Peningkatan kualitas SDM
Memperluas Basis Penerimaan
•Memperbaiki Pelayanan yang dipungut Retribusi
•Mengidentifikasi demand atas pelayanan yang
belum memadai di daerah tersebut.
Meningkatkan Pengawasan
•Memperbaiki proses pengawasan,terutama
retribusi terkait perizinan
•Melakukan sidak ketempat pungutan retibusi
/pelayanan retribusi dilakukan
Melakukan efisiensi pemungutan danmenekan biaya pemungutan
• Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan
retribusi, misalnya e-SKRD, e-payment, IMB Online,
Parking Meter, dll.
•Menyusun SOP setiap pelayanan
Meningkatkan penerimaan denganMemperbaiki perencanaan
Meningkatkan koordinasi dengan SKPD lainnya
dan Instansi Pusat
Pajak daerah dan retribusi daerah belum optimal (rata-rata 13,32% pada periode 2011 sd. 2015), APBD masih tergantung dari dana transfer.
STRATEGI
OPTIMALISASI
RETRIBUSI
DAERAH
STRATEGI KOMUNIKASI DENGAN WAJIB PAJAK Kepatuhan dan Kesadaran WP masih rendah
Membuat Wadah KonsultasiMembentuk petugas konsultasi semacam account representative yang bertugas
menyelesaian masalah perpajakn yang dikonsultasikan oleh WP
Sosialisasi Peraturan PerpajakanMelakukan sosialisasi terkait peraturan perpajakan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia
terutama sumber daya media,seperti media sosial,media elektronik,media cetak,dll.
Kerjasama dengan Instansi LainBekerjasama dengan instansi lain dalam menyalurkan informasi terkait dengan peraturan perpajakan terbaru
Perbaikan Sistem Komunikasi WP – FiskusMerancang sistem komunikasi yang terintegrasi secara elektronik,seperti e-SSP, e-SPT, e-SKPD
Dispenda Go To Campus or SchoolMensosialisasikan gerakan sadar Pajak kepada generasi muda agar tingkat kepatuhan perpajakan
dimasa depan meningkat.
Permasalahan Khusus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1. Beberapa jenis objek pajak masih terdapat permasalahan, seperti:a. Pengenaan PKB/BBNKB atas Alat-alat Berat/Besar yang diprotes asosiasi karena
menganggap alat berat/besar tidak termasuk kategori kendaraann bermotor;b. Pengenaan Pajak MBLB terhadap hasil tambang ikutan.c. Pengenaan PPJ terhadap Penggunaan listrik oleh industri yang dihasilkan sendirid. Terdapat pungutan daerah yang bersinggungan dengan PPN.
2. Terdapat perubahan kewenangan perizinan yang berpengaruh terhadap kewenanganpemungutan , seperti penentuan Nilai Perolehan Air Tanah dan Nilai patokan penjualanMBLB.
3. Peranan gubernur dalam pemerataan fiskal antar daerah.4. Terdapat permasalahan bagi hasil yaitu pembagiannya belum mencerminkan keadilan,
tidak ada perencanaan yang jelas, dan keterlambatan penyaluran.
KEMENTERIAN KEUANGAN 34
Terima Kasih
Top Related