PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATANRUMAH SAKIT UMUM GRESTELINA MAKASSAR
Jln. Hertasning Raya No. 51 Telp. 448855 Fax (0411)448855 Makassar 90224
PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM GRESTELINA MAKASSAR
Nomor:
TENTANG
KEBIJAKAN PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM GRESTELINA MAKASSAR
Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Umum Grestelina Makassar, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi;
b. Bahwa agar pelayanan di Rumah Sakit Umum Grestelina Makassar dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Peraturan Direktur tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Grestelina Makassar sebagai landasan bagi penyelenggaraan seluruh pelayanan di Rumah Sakit Umum Grestelina Makassar;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Grestelina Makassar
Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/ Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi Di Rumah Sakit.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1203/Menkes/SK/XII/2008 tentang Standar Pelayanan Intensif Care Unit.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 /Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1087/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/SK/XI/200S tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik Di Standar Pelayanan Kesehatan.
8. Peraturan Gubernur ……………………………………tentang SOTK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
Pertama : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM GRESTELINA MAKASSAR TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN RUMAH UMUM GRESTELINA MAKASSAR
Kedua : Kebijakan pelayanan Rumah Sakit Umum Grestelina Makassar sebagaimana tercamtum dalam Lampiran Keputusan ini
Ketiga : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Umum Grestelina Makassar dilaksanakan oleh setiap manajer pelayanan Rumah Sakit Umum Grestelina Makassar
Keempat : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
.
Ditetapkan di : MakassarPada tanggal :
Direktur Rumah Sakit Grestelina Makassar
Dr.H.J.Hadikusuma NIK :
LampiranKeputusan Direktur RSU Grestelina Makassar Nomor : Tanggal :
KEBIJAKAN PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM GRESTELINA MAKASSAR
1. Pelayanan Instalasi:
a. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat, Rawat Inap, Rawat Intensif, Laboratorium dan
Radioiogi dilaksanakan dalam 24 jam. Pelayanan Rawat Jalan sesuai dengan jadwal
praktik dokter. Pelayanan Kamar Operasi dilaksanakan dalam jam kerja, dan dilanjutkan
dengan sistem on call.
b. Pelayanan harus selalu berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien.
c. Seluruh staf Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi,
pedoman/panduan dan standar prosedur operasional Rumah Sakit yang berlaku, serta
sesuai dengan etika profesi dan etika RUMAH SAKIT yang berlaku.
d. Seluruh staf RUMAH SAKIT dalam melaksanakan pekerjaannya wajib sesuai dengan
ketentuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3), termasuk dalam
penggunaan alat pelindung diri (APD).
2. Staining dan triase:
a. Staining dilakukan pada kontak pertama untuk menetapkan apakah pasien dapat dilayani
oleh RUMAH SAKIT.
b. Staining dilaksanakan melalui kriteria triase, visual atau pengamatan, pemeriksaan fisik,
psikologik, laboratorium klinik atau diagnostic imajing sebelumnya
c. Kebutuhan darurat, mendesak, atau segera diidentifikasi dengan proses triase berbasis
bukti untuk memprioritaskan pasien dengan kebutuhan emergensi.
3. Identifikasi:
a. Setiap pasien yang masuk rawat inap dipasangkan gelang identitas pasien.
b. Pasien diidentifikasi sebelum pemberian obat, darah, atau produk darah, sebelum
pengambilan darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan laboratorium klinis, serta
sebelum tindakan / prosedur.
4. Transfer/ perpindahan di dalam rumah sakit:
a. Penerimaan atau perpindahan pasien ke dan dari unit pelayanan intensif atau pelayanan
khusus ditentukan dengan kriteria yang telah ditetapkan.
5. Transfer keluar rumah sakit / rujukan :
a. Rujukan ke rumah sakit ditujukan kepada individu secara spesifik dan badan/lnstansi dari
mana pasien berasal.
b. Rujukan menunjuk siapa yang bertanggung jawab selama proses rujukan serta perbekalan
dan peralatan apa yang dibutuhkan selama transportasi.
c. Kerjasama yang resmi atau tidak resmi dibuat dengan rumah sakit penerima
d. Proses rujukan didokumentasikan di dalam rekam medis pasien.
6. Penundaan pelayanan:
a. Memberikan informasi apabila akan terjadi penundaan pelayanan atau pengobatan
7. Pemulangan pasien:
DPJP yang bertanggung jawab atas pelayanan pasien tersebut, harus menentukan kesiapan
pasien untuk dipulangkan.
8. Transportasi:
Transportasi milik rumah sakit, harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku
berkenaan dengan pengoperasian, kondisi dan pemeliharaan.
9. Hak pasien dan keluarga:
a. Pelayanan menghormati kebutuhan privasi pasien.
b. Pelayanan melindungi barang milik pasien dari pencurian atau kehilangan.
c. Pelayanan melindungi dari kekerasan fisik.
d. Anak-anak, individu yang cacat, lanjut usia dan lainnya yang berisiko mendapatkan
perlindungan yang layak.
e. Rumah sakit memberikan edukasi secara rutin pada pasien dan atau keluarga.
f. Rumah sakit membantu mencari second opinion dan kompromi dalam pelayanan di dalam
maupun diluar rumah sakit.
g. Pernyataan pertujuan {Informed Consent) dari pasien didapat melalui suatu proses yang
ditetapkan rumah sakit dan dilaksanakan oleh staf yang terlatih, dalam bahasa yang
dipahami pasien.
h. Informed consent diperoleh sebelum operasi, anestesi, penggunaan darah atau produk
darah dan tindakan serta pengobatan lain yang berisiko tinggi.
10. Penolakan pelayanan dan pengobatan :
a. Rumah sakit memberitahukan hak pasien dan keluarga untuk menolak atau tidak
melanjutkan pengobatan.
b. Rumah sakit menghormati pasien dan keluarganya tentang keinginan dan pilihan pasien
untuk menolak pelayanan resusitasi atau memberhentikan pengobatan bantuan hidup
dasar (Do Not Resuscitate ).
11. Pelayanan pasien tahap terminal:
a. Rumah sakit mendukung hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang penuh hormat
dan kasih sayang pada akhir kehidupannya.
12. Assessment pasien:
a. Semua pasien yang dilayani rumah sakit harus diidentifikasi kebutuhan pelayanannya
melalui suatu proses asesmen yang baku.
Hanya mereka yang kompeten sesuai perizinan, Undang-undang dan peraturan yang.
berlaku dan sertifikasi dapat melakukan asesmen
b. Asesmen awal medis dilaksanakan dalam 24 jam pertama sejak rawat inap atau lebih
dini/cepat sesuai kondisi pasien atau kebijakan rumah sakit.
c. Asesmen awal keperawatan dilaksanakan dalam 24 jam pertama sejak rawat inap atau
lebih cepat sesuai kondisi pasien atau kebijakan rumah sakit.
d. Asesmen awal medis yang dilakukan sebelum pasien di rawat inap, atau sebelum tindakan
pada rawat jalan di rumah sakit, tidak boleh lebih dari 30 hari, atau riwayat medis telah
diperbaharui dan pemeriksaan fisik telah diulangi.
e. Untuk asesmen kurang dari 30 hari, setiap perubahan kondisi pasien yang signifikan,
sejak asesmen dicatat dalam rekam medis pasien pada saat masuk rawat inap
Asesmen awal termasuk menentukan kebutuhan rencana pemulangan pasien (discharge)
f. Semua pasien dilakukan asesmen ulang pada interval tertentu atas dasar kondisi dan
pengobatan untuk menetapkan respons terhadap pengobatan dan untuk merencanakan
pengobatan atau untuk pemulangan pasien.
g. Data dan informasi asesmen pasien dianalisis dan diintegrasikan.
13. Manajemen obat:
a. Elektrolit konsentrat tidak berada di unit pelayanan pasien kecuali jika dibutuhkan secara
klinis dan tindakan diambil untuk mencegah pemberian yang tidak sengaja di area
tersebut, bila diperkenankan kebijakan.
b. Elektrolit konsentrat yang disimpan di unit pelayanan pasien diberi label yang jelas dan
disimpan dengan cara yang membatasi akses (restrict access).
14. Manajemen nutrisi:
a. Pasien di skrining untuk status gizi.
15. Manajemen nyeri:
a. Semua pasien rawat inap dan rawat jalan di skrining untuk rasa sakit dan dilakukan
asesmen apabila ada rasa nyerinya.
16. Surgical Safety Checklist:
a. Digunakan suatu tanda yang segera dikenali untuk identifikasi lokasi operasi dan
melibatkan pasien dalam proses penandaan / pemberian tanda.
Menggunakan suatu checklist untuk melakukan verifikasi praoperasi tepat-lokasi, tepat-
prosedur,, 4an tepat-pasien dan semua dokumen serta peralatan yang diperlukan tersedia,
tepat/benar, dan fungsional.
b. Tim operasi yang lengkap menerapkan dan mencatat/mendokumentasikan prosedur
"sebelum insisi / time-out" tepat sebelum dimulainya suatu prosedur / tindakan
pembedahan
17. Hand hygiene :
a. Semua staf harus mampu melakukan cuci tangan sesuai panduan yang berlaku.
18. Risiko jatuh:
a. Penerapan asesmen awal risiko pasien jatuh dan melakukan asesmen ulang terhadap
pasien bila diindikasikan terjadi perubahan kondisi atau pengobatan.
b. Langkah-langkah diterapkan untuk mengurangi risiko jatuh bagi mereka yang pada hasil
asesmen dianggap berisiko
c. Langkah-langkah dimonitor hasilnya, baik tentang keberhasilan pengurangan cedera
akibat jatuh maupun dampak yang berkaitan secara tidak disengaja.
19. Dokter Penanggungjawab Pelayanan:
a. Penetapan Dokter Penanggngjawab Pelayanan (DPJP) sepenuhnya hak pasien.
b. DPJP di ICU adalah dokter spesialis anestesi, kecuali permintaan pasien
c. DPJP bertanggungjawab terhadap semua pelayanan kepada pasien.
d. DPJP wajib melengkapi berkas rekam medis pasien.
DPJP wajib memenuhi hak pasien.
20. Komunikasi efektif:
a. Perintah lisan dan yang melalui telepon ataupun hasil pemeriksaan dituliskan secara
lengkap oleh penerima perintah atau hasil pemeriksaan tersebut.
b. Perintah lisan dan melalui telepon atau hasil pemeriksaan secara lengkap dibacakan
kembali oleh penerima perintah atau hasil pemeriksaan tersebut.
c. Perintah atau hasil pemeriksaan dikonfrrmasi oleh individu yang memberi perintah atau
hasil pemeriksaan tersebut.
21. Manajemen di instalasi:
a. Semua petugas instalasi wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Penyediaan tenaga harus mengacu kepada pola ketenagaan.
c. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi wajib dilaksanakan rapat rutin bulanan minimal
satu bulan sekali.
d. Setiap bulan wajib membuat laporan.
22. Peralatan di instalasi harus selalu dilakukan pemeliharaan dan kaliberasi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, untuk menjamin semua sediaan farmasi tetap dalam kondisi yang
baik.
23. Dalam melaksanakan tugasnya setiap petugas wajib mematuhi ketentuan dalam K3
(Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
Direktur Rumah Sakit Grestelina Makassar
Dr.H.J.Hadikusuma NIK :
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATANRUMAH SAKIT UMUM GRESTELINA MAKASSAR
Jln. Hertasning Raya No. 51 Telp. 448855 Fax (0411)448855 Makassar 90224
KEBIJAKAN PELAYANAN GAWAT DARURAT RSU GRESTELINA MAKASSAR :
1. Setiap pasien yang datang berobat ke Instalasi Gawat Darurat ( IGD ) selalu mendaftar ke
bagian registrasi untuk rawat jalan dan mendaftar ke bagian admission
2. Pelayanan Gawat Darurat terutama lifesaving dilaksanakan tanpa membayar uang muka.
3. Dalam memberikan pelayanan harus selalu menghormati dan melindungi hak - hak pasien.
4. Selain menangani kasus " true emergency " IGD juga melayani kasus " false emergency”
5. Pada pasien DOA tidak dilakukan resusitasi kecuali atas permintaan keluarga dan tidak diberi
nomor Rekam Medis.
6. Dokter yang bertugas di IGD harus memiliki sertifikat PPGD / ACLS dan BLS yang masih
berlaku.
7. Pada setiap shift jaga, salah satu perawat yang bertugas harus memiliki sertifikat PPGD /
ACLS yang masih berlaku sebagai Penanggung Jawab Shift.
8. Obat dan alat kesehatan sesuai standar yang berlaku harus selalu tersedia.
9. Seluruh pelayanan IGD wajib berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien
10. Memberikan pelayanan kesehatan pasien Gawat Darurat selama 24 jam secara terus –menerus
dan berkesinambungan
11. Kriteria pasien akut dan gawat darurat adalah:
12. Pasien yang tiba - tiba berada dalam keadaan gawat dan terancam nyawanya atau secepatnya.
13. Penanganan pasien tidak akut dan tidak gawat yang datang ke IGD di luar jam kerja:
14. Bagi pasien yang tergolong tidak akut dan tidak gawat di IGD di luar jam kerja tetap
diberikan pelayanan sesuai dengan kondisinya.
15. Setiap pasien yang datang ke IGD dilakukan triage untuk mendapatkan pelayanan yang tepat
dan sesuai dengan kondisi pasien
16. Triage di IGD dilakukan oleh dokter jaga IGD atau perawat penaggungjawab shift.
17. Setiap pasien yang memerlukan pemeriksaan diagnostic / therapy / specimen yang tidak
tersedia di rumah sakit dapat dilakukan rujukan ke Rumah Sakit lain, termasuk juga bagi
pasien yang memerlukan rujukan rawat inap yang diindikasikan karena penyakitnya.
18. Bila terjadi bencana baik yang terjadi di dalam maupun di luar Rumah Sakit, IGD siap untuk
melakukan penanggulangan bencana
19. Setiap petugas / Staf IGD wajib mengikuti pelatihan yang sudah diprogramkan oleh bagian
Latbang.
20. Peralatan di instalasi gawat darurat harus selalu dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
21. Setiap tindakan medis yang dilakukan harus berdasarkan atas permintaan dokter
22. Dalam melaksanakan tugasnya setiap petugas wajib mematuhi aturan ketentuan dalam K3
(Keselamatan dan Kesehatan Kerja) termasuk penggunaan APD (alat Pelindung Diri)
23. Setiap petugas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional yang
berlaku, etika profesi, etiket, dan menghormati hak pasien.
24. Penyediaan tenaga harus mengacu kepada pola ketenangan
25. Untuk melaksanakan koordinasi dan evaluasi wajib dilaksanakan rapat rutin bulanan minimal
satu kali
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATANRUMAH SAKIT UMUM GRESTELINA MAKASSAR
Jln. Hertasning Raya No. 51 Telp. 448855 Fax (0411)448855 Makassar 90224
KEBIJAKAN PELAYANAN GIZI RSU GRESTELINA MAKASSAR :
1. Pelayanan harus senantiasa berorientasi pada kecukupan gizi pasien
2. Bentuk sediaan dan kandungan gizi harus sesuai dengan kondisi pasien berdasarkan atas
permintaan dokter.
3. Penyediaan bahan makanan, pengolahan bahan makanan dan pendistribusian makanan harus
memperhatikan kualitas dan persyaratan kesehatan.
4. Petugas gizi wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan gizi pasien
(konsultasi gizi)
5. Dalam memberikan pelayanan gizi harus selalu berorientasi kepada mutu dan keselamatan
pasien.
6. Petugas gizi yang bertugas harus memiliki surat izin sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
7. Penyediaan bahan makanan, pengolahan bahan makanan dan pendistribusian makanan harus
selalu di bawah pengawasan ahli gizi (D3 gizi).
8. Pola penyediaan makan untuk pasien terdiri dari 3 kali makan dan 2 kali snack dalam waktu
tertentu, dan disesuaikan dengan kondisi pasien.
9. Setiap petugas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional yang
berlaku, etika profesi, etiket dan menghormati hak pasien.
10. Pelayanan gizi dilaksanakan 24 jam.
11. Penyediaan tenaga harus mengacu pada pola ketenagaan
12. Untuk melaksanakan koordinasi dan evaluasi wajib dilaksanakan rapat rutin bulanan minimal
satu bulan sekali
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATANRUMAH SAKIT UMUM GRESTELINA MAKASSAR
Jln. Hertasning Raya No. 51 Telp. 448855 Fax (0411)448855 Makassar 90224
KEBIJAKAN UNIT FARMASI RSU GRESTELINA MAKASSAR:
1. Lokasi harus menyatu dengan sistem pelayanan masyarakat
2. Resep dilayani setelah penyelesaian pembayaran oleh kasir
3. Lembar resep dilayani apabila sudah memenuhi persyaratan administrasi, meliputi:
Nama, umur, jenis kelamin dan berat badan pasien
Nama, nomor izin, alamat dan paraf dokter
Tanggal resep
4. Obat yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan
5. Obat in patient dikembalikan jika alergi atau pasien meninggal dunia atau hai lain dengan
persetujuan dokter.
6. Obat yang dikembalikan adalah berasal dari Instalasi Farmasi yang masih dalam keadaan
utuh atau belum terpakai.
7. Obat / alkes yang di beli keluar tidak dapat dikembalikan.
8. Instalasi Farmasi dipimpin oleh satu orang apoteker, berijazah S1 apoteker dan memiliki
SIK/SP.
9. Setiap ruang rawat harus mempunyai penanggung jawab obat.
10. Pendistribusian perbekalan farmasi untuk persediaan di ruang rawat merupakan tanggung
jawab perawat ruangan.
11. Besarnya persediaan obat / alkes di logistik farmasi ditentukan maksimum untuk pemakaian
satu bulan, kecuali untuk obat - obat yang dikategorikan " fast moving " persediaan dapat
ditingkatkan sampai dengan maksimum untuk tiga bulan.
12. Formulir pemakaian obat pengganti resep harus ditandatangani oleh Kepala Instalasi Farmasi.
13. Jumlah persediaan obat / alkes ditentukan maksimum untuk penjualan satu minggu.
14. Penerimaan obat / alkes dari logistik farmasi dengan kadaluarsa paling lambat satu tahun
hanya untuk obat - obat yang digolongkan " cito " dan segera pakai.
15. Untuk penagihan resep pasien rekanan dan pasien karyawan diperlukan selain foto kopi resep
juga tanda tangan asli dari cetakan Slip Pembayaran Obat (SPO) atau dari kwitansi manual.
16. Jika harga obat / alkes di atas Rp. 100.000,00 perlu persetujuan dari pasien / keluarga. Pasien
dengan menandatangani di belakang resep bahwa obat tidak dapat dikembalikan.
17. Untuk menjaga kualitas, semua obat atau alkes di beli dari Pedagang Besar Farmasi (PBF)
yang resmi.
18. Permintaan narkotika di tubs dokter anestesi atau dokter yang berwenang dengan
mencamtumkan nomor Surat Izin Praktek (SIP) dan alamat lengkap.
19. Tidak menyediakan alkohol 70 % di jual bebas
20. Tidak menyediakan susu bayi (< 6 bulan) untuk di jual bebas.
21. Memberikan pelayanan selama 24 jam terus menerus ke seluruh bagian terkait seperti IGD,
rawat inap, rawat jalan dan rawat intensif.
22. Seluruh pelayanan farmasi wajib berorientasi kepada mutu dan keselamatan pasien.
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATANRUMAH SAKIT UMUM GRESTELINA MAKASSAR
Jln. Hertasning Raya No. 51 Telp. 448855 Fax (0411)448855 Makassar 90224
KEBIJAKAN KAMAR BEDAH RSU GRESTELINA MAKASSAR :
1. Setiap pasien; yang akan dilakukan tindakan operasi diberikan informasi / penyuluhan
mengenai prosedur yang akan dijalani khususnya prosedur pre medical / pre anestesi.
2. Pada setiap pasien yang akan dilakukan tindakan operasi prinsip pencegahan dan pengendalian
infeksi selalu dijalankan.
3. Setiap pasien sewaktu di kamar operasi dilakukan identifikasi meliputi:
• Jenis operasi
• Lokasi yang akan di operasi
• Informed consent
4. Bila terjadi kecelakaan/kegagalan dari operasi yang di maksud hal tersebut dilaporkan kepada
manajer pelayanan untuk tindak lanjut
5. Bila terjadi bencana / hospital disaster plan, kamar operasi sia-sia untuk berperan di dalam
penanggulangannya.
6. Bila terdapat ketidaksesuaian penghitungan kasa dan atau alat sebelum dan sesudah cynerasi
maka dilakukan penghitungan ulang dan sayatan operasi belum di tutup.
7. Informasi penjadwalan pasien operasi (baik elektif maupun darurat) didapatkan dari bagian
admission dan dituliskan pada papan informasi jadwal operasi untuk dilengkapi oleh petugas
kamar bedah bila ada penundaan atau penambahan jadwal operasi yang sudah diinformasikan
kepada pasien, keluarga pasien dan dokter anestesi.
8. Laporan operasi harus ditulis oleh dokter operator secara lengkap sesuai dengan formulir yang
sudah tersedia dan di simpan dalam rekam medis pasien.
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATANRUMAH SAKIT UMUM GRESTELINA MAKASSAR Jln. Hertasning Raya No. 51 Telp. 448855 Fax (0411)448855 Makassar 90224
KEBIJAKAN PELAYANAN UNIT RAWAT JALAN RSU GRESTELINA MAKASSAR
1. Setiap pasien yang datang ke Instalasi Rawat Jalan harus dibuatkan berkas Rekan Medis,
2. Untuk memantau kualitas pelayanan asuhan keperawatan maka dilakukan kegiatan supervise
pelayanan secara rutin oleh Kepala Instalasi dan Kepala Ruangan.
3. Peralatan di instalasi rawat jalan harus selalu dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
4. Setiap pemeriksaan di unit rawat jalan harus berdasarkan atas permintaan dokter.
5. Pelayanan di instalasi rawat jalan harus selalu berorientasi kepada mutu dan keselamatan
pasien.
6. Semua petugas di instalasi rawat jalan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
7. Dalam melaksanakan tugasnya setiap petugas wajib mematuhi ketentuan dalam K3
(Keselamatan dan Kesehatan Kerja), termasuk penggunaan APD ( Alat Pelindung Dui )-
8. Setiap petugas di Instalasi Rawat Jalan harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar
prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, etiket, dan menghormati hak
9. Penyediaan tenaga harus mengacu kepada pola ketenagaan.
10. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi, setiap petugas wajib mengikuti
pelatihan yang diselenggarakan.
11. Untuk melaksanakan koordinasi dan evaluasi wajib dilaksanakan rapat rutin bulanan minimal
satu bulan sekali.
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATANRUMAH SAKIT UMUM GRESTELINA MAKASSAR
Jln. Hertasning Raya No. 51 Telp. 448855 Fax (0411)448855 Makassar 90224
KEBIJAKAN PELAYANAN RAWAT INAP RSU GRESTELINA MAKASSAR :
1. Setiap pasien rawat inap harus mendaftar lebih dahulu pada bagian pendaftaran Pasien Rawat
Inap (Admission) dan mendapatkan rekam medis.
2. Setiap pasien rawat inap harus mempunyai identitas yang sama dan sesuai dengan identitas
diri pada rekam medis pasien.
3. Setiap pasien rawat inap harus ditetapkan DPJP.
4. Untuk memantau kualitas pelayanan dilaksanakan ronde oleh Komite Medis dan Supervisi
oleh Ka. Instalasi Rawat Inap dan Ka Ru.
5. Semua pelayanan atau tindakan terhadap pasien harus di catat secara lengkap di dalani Rekam
Medis.
6. Semua hasil pemeriksaan pasien rawat inap harus dimasukkan di dalam berkas rekam medis,
yang disimpan di Instalasi Rekam Medis.
7. Seluruh pelayanan keperawatan di Instalasi Rawat Inap harus berorientasi pada mutu dan
keselamatan pasien.
8. Setiap petugas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional yang
berlaku, etika profesi, etiket dan menghormati hak pasien.
9. Setiap pasien yang akan dilakukan operasi / pindah ke Ruang Rawat Intensif harus mengisi
inform consent.
10. Mobilisasi pasien harus selalu didampingi oleh perawat ruangan atau petugas yang di beri
kewenangan.
11. Setiap pasien yang akan meninggalkan rawat inap harus mempunyai izin pulang dari kasir
rawat inap.
12. Pengiriman pasien rawat jalan yang akan di rawat inap di antar oleh perawat rawat jalan
ke ruangan.
13. Peralatan yang berada di rawat inap harus selalu dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Setiap pemeriksaan pasien di instalasi rawat inap dilakukan oleh tenaga medis ( dokter
dan perawat ruangan ).
15. Semua petugas di instalasi rawat inap wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
16. Dalam melaksanakan tugasnya setiap petugas wajib mematuhi ketentuan dalam O
( Keselamatan dan Kesehatan Kerja ), termasuk penggunaan APD (Alat Pelindung Diri)
17. Pelayanan rawat inap dilaksanakan 24 j am.
18. Penyediaan tenaga harus mengacu kepada pola ketenagaan.
19. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi, setiap petugas wajib mengikuti
pelatihan yang diselenggarakan.
20. Untuk melaksanakan koordinasi dan evaluasi wajib dilaksanakan rapat rutin bulanan
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATANRUMAH SAKIT UMUM GRESTELINA MAKASSAR
Jln. Hertasning Raya No. 51 Telp. 448855 Fax (0411)448855 Makassar 90224
KEBIJAKAN PELAYANAN REHABILITASI MEDIS RSU GRESTELINA MAKASSAR
1. Peralatan yang terdapat pada rehabilitrasi medis harus di uji dan di kalibrasi secara berkala
oleh Badan Pengujian Fasilitas kesehatan dan / atau institusi pengujian fasilitas kesehatan
yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Setiap tindakan yang dilakukan harus di konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter
spesialis rehabilitasi medis.
3. Pelayanan rehabilitasi medis harus selalu berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien.
4. Semua petugas rehabilitasi medis wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Dalam melaksanakan tugasnya setiap petugas wajib mematuhi ketentuan dalam K3
(Keselamatan dan Kesehatan Kerja) termasuk penggunaan APD (Alat pelindung diri)
6. Setiap petugas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional
yang berlaku, etika profesi, etiket, dan menghormati hak pasien.
7. Penyediaan tenaga harus mengacu kepada pola ketenangan
8. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi, setiap petugas wajib mengikuti
pelatihan yang diselenggarakan.
Top Related