i
ii
KATA PENGANTAR
uji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan
Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan
karunia-Nya sampai saat ini kita masih
diberi kesehatan sehingga dapat
menyusun Profil Badan Keuangan dan
Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon
Progo. Penyusunan Profil BKAD
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020
berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 46 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP). Profil BKAD Kabupaten Kulon Progo ini disusun sebagai data pendukung dalam
penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Dalam penyusunan Profil BKAD Kabupaten Kulon Progo tidak lepas dari bantuan, motivasi,
bimbingan, petunjuk dan saran baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh
karena itu dengan segala kerendahan hati perkenankanlah kami mengucapkan banyak terima kasih.
Kami menyadari bahwa penyusunan Profil BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 ini
masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, kami sangat
mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan Profil BKAD Kabupaten
Kulon Progo. Semoga Profil BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 dapat bermanfaat dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wates, 16 Januari 2020
Kepala Badan Keuangan dan Aset
Kabupaten Kulon Progo
TRIYONO, SIP, M.Si Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19661115 199603 1 002
P
iii
DAFTAR ISI
Cover Profil ................................................................................................................................................................ i
Kata Pengantar .......................................................................................................................................................... ii
Daftar Isi ..................................................................................................................................................................... iii
A.Gambaran Umum ............................................................................................................................. 1
B. Dasar Hukum .................................................................................................................................. 1
C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran........................................................................................................ 2
D. Tugas dan Fungsi ......................................................................................................................... 3
E. Struktur Organisasi ........................................................................................................................ 5
F. Sumber Daya .................................................................................................................................. 8
G. Isu-Isu Strategis ............................................................................................................................ 14
H. Indikator Kinerja Utama SKPD ........................................................................................................ 15
I. Target dan Realisasi Kuangan 2019 ................................................................................................ 18
J. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya ......................................................... 24
K. Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja ................................................................................. 24
L. Target Capaian Kinerja Tahun 2020 ................................................................................................ 25
DAFTAR TABEL
Tabel. 1 Jumlah Pegawai BKAD Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Jenjang Pendidikan ............. 8
Tabel. 2 Daftar Jabatan pada BKAD Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Jenis Kelamin ................ 8
Tabel. 3 Jumlah Pegawai BKAD Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Golongan Ruang ................. 9
Tabel. 4 Julah Pegawai BKAD Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Jabatan Struktural/ Jabatan
Fungsional .......................................................................................................................... 10
Tabel. 5 Daftar Pejabat Struktural pada BKAD Kabupaten Kulon Progo ............................................. 10
Tabel. 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) BKAD Kabupaten Kulon Progo .............................................. 15
iv
Tabel. 7 Pengukuran Kinerja BKAD Kab. Kulon Progo TA 2019 ......................................................... 16
Tabel. 8 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Program dan Kegiatan PD ............................. 18
Tabel. 9 Target IKU BKAD Kabupaten Kulon Progo............................................................................ 25
DAFTAR DIAGRAM
Diagram 1 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Keuangan TA 2019 .............................................. 17
Diagram 2 Perbandingan Kinerja BKAD Kab. Kulon Progo Dengan Tahun Sebelumnya .................. 24
1
GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH
A. Gambaran Umum
Dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pemerintah daerah
mempunyai kewajiban dan hak yang seimbang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
merupakan amanah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menjadi ketugasan bagi
seorang pemimpin/kepala daerah yang selanjutnya dilakukan pembagian tugas sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki. Dengan pembagian tugas ini diharapkan peran dan fungsi dapat dilaksanakan
dengan efektif sehingga pemberian pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat diberikan
dengan baik sesuai dengan keadaannya guna menuju kesejahteraan masyarakat seperti yang diharapkan.
Salah satu ketugasan Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan adalah melakukan
perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pada sisi
pengelolaan pendapatan daerah, dituntut untuk dapat dikelola dengan optimal, tertata, tertib, transparan
dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terwujud pendapatan yang optimal serta dapat mewujudkan
kemampuan keuangan yang lebih besar serta adanya perhatian pada prioritas sisi belanja dan pembiayaan
yang mencerminkan keadilan dan pemerataan bagi masyarakat luas sesuai dengan kemampuan keuangan
yang ada.
B. Dasar Hukum
Sebagai dasar hukum Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya adalah :
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
d. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;
g. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;
2
i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 tentang BPHTB
j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017– 2022;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;
n. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada
Pemerintah Daerah;
o. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Dan Tugas,
Serta Tata Kerja Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah;
p. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2017-2022;
q. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 74 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.
C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
1. Visi dan Misi
Sebagaimana tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2017-2022 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan untuk
Tahun 2017-2022 adalah :
”TERWUJUDNYA MASYARAKAT KULON PROGO YANG SEJAHTERA, AMAN, TENTERAM,
BERKARAKTER DAN BERBUDAYA BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA”
Dikaitkan dengan Visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo pada Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 serta sebagai unsur penunjang
urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang keuangan yang diselenggarakan maka fungsi dan tugas
BKAD Kabupaten Kulon Progo terkait erat menunjang misi Bupati ke-3, yaitu :
”MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM LINGKUNGAN
KEHIDUPAN YANG TERTIB, AMAN DAN TENTERAM” .
3
2. Tujuan
Berdasarkan pada rumusan visi dan misi di atas, maka tujuan BKAD Kabupaten Kulon Progo yang
ditetapkan sebagai berikut :
”MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK YANG RESPONSIF DAN AKUNTABEL” .
3. Sasaran
Sasaran BKAD Kabupaten Kulon Progo, yaitu :
”MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH” .
D. Tugas dan Fungsi
1. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Dan Tugas, Serta Tata Kerja Pada Badan
Keuangan Dan Aset Daerah disebutkan bahwa “Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan dan aset
Daerah.
Untuk melaksanakan fungsi tersebut maka dalam pasal 6 disebutkan bahwa BKAD Kabupaten Kulon
Progo mempunyai tugas :
a. menyelenggarakan kegiatan di bidang pajak;
b. menyelenggarakan kegiatan di bidang pendapatan;
c. menyelenggarakan kegiatan di bidang anggaran dan kebijakan pengelolaan anggaran;
d. menyelenggarakan kegiatan di bidang perbendaharaan;
e. menyelenggarakan kegiatan di bidang aset;
f. menyelenggarakan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan; dan
g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
2. Fungsi dan tugas untuk tiap struktur adalah sebagai berikut :
a. Sekretariat :
Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan,
dan keuangan. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Sekretariat mempunyai tugas :
1.) melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian;
2.) melaksanakan kegiatan perencanaan
3.) melaksanakan kegiatan keuangan
4.) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan
5.) memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan
program dan kegiatan
4
6.) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang
tugasnya
b. Bidang Pajak :
Bidang Pajak mempunyai fungsi penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan, penetapan
serta penagihan dan pengawasan pajak. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Bidang Pajak
mempunyai tugas :
1.) menyelenggarakan pendaftaran dan pendataan pajak;
2.) menyelenggarakan penetapan pajak;
3.) menyelenggarakan penagihan dan pengawasan pajak; danmelaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
4.) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang
tugasnya.
c. Bidang Pendapatan :
Bidang Pendapatan mempunyai fungsi mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan
pendapatan, evaluasi dan pengendalian pendapatan serta pengembangan pendapatan.. Untuk
menyelenggarakan fungsinya, Bidang Pendapatan mempunyai tugas :
1.) menyelenggarakan perencanaan pendapatan;
2.) menyelenggarakan evaluasi dan pengendalian pendapatan;
3.) menyelenggarakan pengembangan pendapatan; dan
4.) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang
tugasnya.
d. Bidang Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan :
Bidang Pendapatan mempunyai fungsi mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan
anggaran, kebijakan pengelolaan keuangan serta pembinaan pelaksanaan anggaran. Untuk
menyelenggarakan fungsinya, Bidang Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan
mempunyai tugas :
1.) menyelenggarakan perencanaan anggaran;
2.) menyelenggarakan kebijakan pengelolaan keuangan;
3.) menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan anggaran; dan
4.) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang
tugasnya.
e. Bidang Perbendaharaan :
Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi penyelenggaraan belanja dan pengelolaan kas
daerah. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas :
5
1.) menyelenggarakan belanja;
2.) menyelenggarakan pengelolaan kas daerah; dan
3.) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang
tugasnya.
f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :
Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi penyelenggaraan akuntansi keuangan
daerah dan pelaporan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Bidang
Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas :
1.) menyelenggarakan akuntansi keuangan daerah;
2.) menyelenggarakan pelaporan keuangan daerah; dan
3.) menyelenggarakan pembinaan akuntansi keuangan daerah; dan
4.) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang
tugasnya.
g. Bidang Aset :
Bidang Aset mempunyai fungsi penyelenggaraan inventarisasi dan penilaian, penghapusan
dan administrasi persediaan serta optimalisasi dan investasi Pemerintah Daerah. Untuk
menyelenggarakan fungsinya, Bidang Aset mempunyai tugas :
1.) menyelenggarakaan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Daerah;
2.) menyelenggarakan penghapusan Barang Milik Daerah dan administrasi persediaan;
3.) menyelenggarakaan optimalisasi aset dan investasi pemerintah daerah; dan
4.) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang
tugasnya.
E. Struktur Organisasi
Berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Dan Tugas, Serta Tata Kerja Pada Badan Keuangan Dan
Aset Daerah. Susunan organisasi BKAD Kabupaten Kulon Progo terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
6
c. Bidang Pajak, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
2. Sub Bidang Penetapan; dan
3. Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan.
d. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan;
2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan; dan
3. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan.
e. Bidang Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan, terdiri dari :
1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
2. Sub Bidang Kebijakan Pengelolaan Keuangan; dan
3. Sub Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran.
f. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
1. Sub Bidang Belanja; dan
2. Sub Bidang Pengelolaan Kas.
g. Bidang Aset, terdiri dari :
1. Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian;
2. Sub Bidang Penghapusan dan Administrasi Persediaan; dan
3. Sub Bidang Optimalisasi dan Investasi Pemerintah Daerah.
h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
1. Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah; dan
2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah.
i. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan Pelaksana Teknis Badan
7
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
8
F. Sumber Daya
1. Sumber Daya Manusia
BKAD Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan sumberdaya manusia
yang bervariatif. Jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 75 Orang, yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan
mulai dari SMA hingga sarjana strata-2, yang dirinci dalam matriks sebagai berikut :
Tabel. 1
Jumlah Pegawai BKAD Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Uraian Tingkat Pendidikan Terakhir Pegawai Ju
Jumlah S-2 D IV/S-1 D I/II/III SMA
Kepala 1 - - - 1
Sekretariat 1 7 1 4 13
Bidang Pajak - 6 3 8 17
Bidang Pendapatan 1 5 1 1 8
Bidang Anggaran dan Kebijakan
Pengelolaan Keuangan 1 6 1 1 9
Bidang Perbendaharaan 1 6 1 3 11
Bidang Aset - 5 2 4 11
Bidang Akuntansi dan Pelaporan - 3 1 2 6
JUMLAH 5 38 10 23 76
Sumber : Sub.Bag.Umum & Kepegawaian, BKAD 2020
Tabel. 2
Daftar Jabatan pada BKAD Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Jenis Kelamin
Eselon /Jabatan Jenis Kelamin
Jumlah L P
Eselon II 1 - 1
Eselon III 3 4 7
Eselon IV 7 12 19
9
Eselon /Jabatan Jenis Kelamin
Jumlah L P
Jabatan Fungsional Umum 30 18 48
JUMLAH 41 34 75
Sumber : Sub.Bag.Umum & Kepegawaian, BKAD 2020
Tabel. 3
Jumlah Pegawai BKAD Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Golongan Ruang
Uraian Golongan Ruang
Jumlah
IV III II I
Kepala 1 - - - 1
Sekretariat 1 10 2 - 13
Bidang Pajak 1 12 4 - 17
Bidang Pendapatan 2 5 1 - 8
Bidang Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan 1 7 - - 8
Bidang Perbendaharaan 1 10 - - 11
Bidang Aset - 9 2 - 11
Bidang Akuntansi dan Pelaporan 1 3 2 - 6
JUMLAH 8 56 11 - 75
Sumber : Sub.Bag.Umum & Kepegawaian, BKAD 2020
10
Tabel. 4
Jumlah Pegawai BKAD Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Jabatan Struktural/ Jabatan Fungsional
Uraian Eselon
JFU J JFT Jumlah II III IV
Kepala 1 - - - - 1
Sekretariat - 1 3 9 - 13
Bidang Pajak - 1 3 13 - 17
Bidang Pendapatan - 1 3 4 - 8
Bidang Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan - 1 3 4 - 8
Bidang Perbendaharaan - 1 2 8 - 11
Bidang Aset - 1 3 7 - 11
Bidang Akuntansi dan Pelaporan - 1 2 3 - 6
JUMLAH 1 7 19 48 - 75
Sumber : Sub.Bag.Umum & Kepegawaian, BKAD 2020
Jabatan struktural yang dimiliki BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 sebanyak 27 posisi dengan
struktur dan personalia sebagai berikut :
Tabel. 5
Daftar Pejabat Struktural pada BKAD Kabupaten Kulon Progo
No Nama Jabatan
1. Triyono, SIP, M.Si
Kepala
2. Dra. Ratna Juita Sekretaris
3. Nasip, SE Kepala Bidang Pajak
4. Agung Wibowo, S. Sos Kepala Bidang Pendapatan
11
No Nama Jabatan
5. Drs. Nurhadiyanto, M. Acc Kepala Bidang Perbendaharaan
6. Atik Zuniastuti, S.Sos, MT Kepala Bidang Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan
Keuangan
7. Iswandari Artiningsih,SE,Ak Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
8. Sri Purlita, S.Sos
Kepala Bidang Aset
9. Kristina Murni, SIP Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
10. Kuni Mas’adah, SE Kepala Sub Bagian Keuangan
11. Sulismiyati, SE Kepala Sub Bagian Perencanaan
12. Puji Rahayu, SE Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan
13. Susanto, SE Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
14. Etik Trihartati, SE Kepala Sub Bidang Penetapan
15. Winardi, SE Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan
16. Lukman Hakim, SE, MM Kepala Sub Bidang Pengembangan Pendapatan
17. Alif Romdhoni, S.STP Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan
18. Nurwidayati, SE Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran
19. Meylani Lestari, SE Kepala Sub Bidang Kebijakan Pengelolaan Keuangan
20. Jemikan, SIP Kepala Sub Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran
21. Sri Sugiyarti, SE Kepala Sub Bidang Belanja
22. Sandhatya Sarigani, SE Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas
12
No Nama Jabatan
23. Rr. Nurwati, SE Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Administrasi
Persediaan
24. Sudiantoro, SE Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian
25. Roni Muryanto, BS Kepala Sub Bidang Optimalisasi dan Investasi Pemerintah
Daerah
26. Puji Astuti, SE
Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah
27. Sri Mulyaningsih, SE Kepala Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah
Sumber : Sub.Bag.Umum & Kepegawaian, BKAD 2020
2. Keuangan
a.) Dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas BKAD Kabupaten Kulon Progo
sepenuhnya berasal dari dana APBD Kabupaten. Pada tahun 2019 BKAD Kabupaten Kulon Progo mengelola
anggaran sebagai berikut :
Belanja Langsung
Rp. 7.311.769.775
Belanja Tidak Langsung
Rp. 8.258.961.626,83
Total Belanja
Rp. 15.570.731.401,83
Realisasi :
Rp. 7.056.515.747
Realisasi :
Rp. 7.142.627.397
Realisasi :
Rp.14.199.143.144
13
b.) Pada tahun 2020 BKAD Kabupaten Kulon Progo mengelola anggaran sebagai berikut :
3. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana dimiliki BKAD Kabupaten Kulon Progo sebagai peralatan pendukung pelaksanaan tugas
fungsi organisasi sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :
Aset Tetap
Intrakomtabel
Aset Tetap
Ekstrakomtabel
Rp. 4.041.216.423 Rp. 36.330.464
661 unit 422 unit
Belanja Langsung
Rp. 7.796.219.080
Belanja Tidak Langsung
Rp. 8.331.540.899,83
Total Belanja
Rp. 16.127759.979,83
14
Jumlah aset yang tidak dipakai di tahun 2019 berdasarkan usulan penghapusan barang adalah sebagai berikut :
Sumber : Laporan Keuangan, BKAD 2019
G. Isu-isu Stretegis
Isu-isu strategis dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah adalah:
1. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Daerah;
2. Meningkatkan rasio kemandirian daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap seluruh PAD guna
menambah sumber pendapatan;
3. Optimalisasi sistem informasi untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset
daerah;
4. Tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan BMD.
Aset Tetap
Intrakomtabel
Aset Tetap
Ekstrakomtabel
Rp. 116.092.926 Rp. 5.327.154
15 unit 52 unit
15
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
H. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tabel. 6
Indikator Kinerja Utama (IKU) BKAD Kabupaten Kulon Progo
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Formula Penghitungan
Meningkatnya
Kualitas
Pengelolaan
Keuangan Dan Aset
Daerah
Cakupan pengelolaan
keuangan dan aset
((Jumlah realisasi pendapatan/target
pendapatanx100%)+(jumlah realisasi
APBD/jumlah APBDx100%)+(jumlah SKPD tertib
admin istrasi aset/jumlah SKPDx100%))/3
Meningkatnya
layananan
pencapaian tugas
dan fungsi
perangkat daerah
Rata-rata persentase
pencapaian program
pada masing-masing
sekretariat perangkat
daerah
(((Jumlah bulan layanan administrasi
perkantoran/jumlah bulan dalam satu
tahunx100%)+((Jumlah aset kondisi baik tahun
ke-n/jumlah keseluruhan aset tahun ke-n x
100%)+(Jumlah pegawai yang mengikuti diklat,
seminar, workshop, peningkatan kemampuan
sendiri/Jumlah pegawai yang direncanakan
melakukan diklat, seminar, workshop,
peningkatan kemampuan sendiri x
100%)/2)+((Jumlah dokumen perencanaan
disampaikan tepat waktu/Jumlah dokumen
perencanaan OPD x 100%)+(Jumlah dokumen
pelaporan keuangan dan kinerja yang
disampaikan tepat waktu x 100%/jumlah
dokumen pelaporan keuangan dan kinerja x
100%)+(jumlah dokumen pengendalian dan
evaluasi program OPD disampaikan tepat
waktu/jumlah dokumen pengendalian dan
evaluasi program OPD x 100%)))
16
Pengukuran tingkat capaian kinerja BKAD Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan membandingkan target pencapaian
indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja
BKAD Kabupaten Kulon Progo berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada Tabel. 7 dibawah ini :
Tabel. 7
Pengukuran Kinerja BKAD Kab. Kulon Progo TA 2019
Analisis Capaian Kinerja
Berdasarkan tabel 7, pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019
berada pada kriteria Sangat Tinggi dengan interval nilai realisasi diatas 91%, yaitu 98,77%. Penerimaan Pendapatan
Sasaran Indikator Formula
2019
Target Realisasi % Kriteria
Meningkatnya
Kualitas
Pengelolaan
Keuangan
Daerah dan
Aset
Cakupan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
= ((Jumlah realisasi
pendapatan/target
pendapatan x
100%) + (Jumlah
realisasi
APBD/Jumlah
APBD x 100%) +
(Jumlah SKPD
tertib administrasi
aset/Jumlah SKPD
x 100%))/3
99,22% 98,00% 98,77% Sangat
tinggi
Jumlah realisasi
pendapatan
1.382.695.808.329,90 1.672.216.191.535,16
Target pendapatan 1.382.695.808.329,90 1.679.140.832.603,91
Jumlah realisasi
belanja APBD
1.263.996.475.454,70 1.672.988.776.918,57
Jumlah belanja
APBD
1.294.184.410.005,79 1.771.951.990.877,35
Jumlah SKPD tertib
administrasi
42 42
Jumlah SKPD 42 42
17
Daerah pada Tahun 2019 jika dibandingan dengan target mencapai 99,59%, dengan penjelasan sebagai berikut :
Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi sebesar 102,80%, Dana Perimbangan realisasi sebesar 99,20%,
ketidaktercapaian penerimaan terutama pada Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang hanya mencapai 55,29%
disebabkan karena penerimaan yang berasal dari penerimaan yang berasal dari penerimaan negara bukan
pajak/sumber daya alam secara nasional juga tidak tercapai sehingga dana yang ditransfer tidak sama dengan yang
dianggarkan. Realisasi pendapatan DAK fisik kurang dari target yang ditetapkan karena transfer dari pusat
menyesuaikan dengan besaran hasil lelang. Realisasi pendapatan DAK non fisik Tunjangan Profesi Guru kurang dari
target yang ditetapkan karena disesuaikan dengan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) dari Kementerian
Pendidikan. Atas bantuan keuangan dari provinsi yang kurang dari target disebabkan karena untuk Pembangunan
Jaringan Listrik untuk Operasional SPAM Hargowilis realisasi mendasar pada pengajuan proposal dari DPU.
I. Target dan Realisasi Keuangan Tahun 2019
Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2019, untuk mencapai sasaran strategis, BKAD Kabupaten Kulon Progo
didukung dengan anggaran sejumlah Rp. 15.570.731.401,83 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp
8.258.961.626,83 dan belanja langsung sebesar Rp 7.311.769.775,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.199.143.144,00
dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp.7.142.627.397,00 dan belanja langsung sebesar Rp
7.056.515.747,00 dengan capaian kinerja anggaran sebesar 91,19%.
Diagram 1
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Keuangan TA 2019
25
35
45
55
BTL 53,04 45,87
BL 46,95 45,32
Anggaran Realisasi
18
Tabel. 8
Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
BKAD Kabupaten Kulon Progo
Uraian
Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Tahun Ratio Realisasi Capaian Tahun
2018 2019 2018 2019 2018 2019
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
251.711.275,00 347.956.300,00 246.793.868,00 343.825.263,00
0,98 0,99
Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
91.624.375,00 208.279.800,00 90.112.825,00 206.300.450,00
0,98 0,99
Penyediaan Jasa Keuangan 58.256.500,00
57.506.500,00 57.201.650,00
57.502.750,00
0,98 1,00
Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
101.830,400,00 82.170.000 99.479.393,00 80.022.063,00
0,01 0,97
Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas SDM
809.586.315,00 895.260.200,00 673.317.402,00
836.385.716,00
0,83 0,93
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
490.624.000,00 409.824.800,00 459.220.184,00 403.131.900,00
0,94 0,98
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 306.962.315,00 476.135.400,00 208.597.218,00 425.753.816,00 0,68 0,89
19
Uraian
Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Tahun Ratio Realisasi Capaian Tahun
2018 2019 2018 2019 2018 2019
Perkantoran
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 12.000.000,00 9.300.000,00 5.500.000,00 7.500.000,00
0,46 0,81
Program Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Kinerja
35.529.300,00
53.250.300,00 34.952.000
52.616.475,00
0,98 0,71
Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 8.000.000,00 12.860.300,00 7.652.000,00 12.396.800,00
0,96 0,96
Penyusunan Laporan Keuangan 9.529.300,00 29.940.000,00 9.420.225,00 29.804.875,00
0,99 1,00
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Kinerja
18.000.000,00 10.450.000,00 17.879.775,00 10.414.800,00
0,99 1,00
Program Peningkatan Pengelolaan
Anggaran dan Kualitas Kebijakan
Pengelolaan Keuangan
731.822.225,00
570.659.100,00 648.903.738,00
648.903.738,00
0,89 0,95
Penyusunan APBD 257.211.375,00 238.288.700,00 251.299.585,00 223.779.459,00
0,98 0,94
Penelitian DPA-L, DPA dan DPPA SKPD 0
0
0
0 - -
20
Uraian
Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Tahun Ratio Realisasi Capaian Tahun
2018 2019 2018 2019 2018 2019
Penelitian DPA dan DPPA SKPD 18.379.000,00 11.990.300,00 17.460.425,00 11.156.000,00
0,95 0,93
Monev dan Perumusan Kebijakan
Penyusunan Anggaran
0 0
0
0 - -
Penyusunan Standarisasi Harga dan Biaya 338.774.750,00 219.155.100,00 267.237.100,00 214.184.845,00
0,79 0,98
Monev dan Perumusan Kebijakan
Pelaksanaan Anggaran
0 0
0
0 - -
Perumusan Kebijkan Pengelolaan
Keuangan
67.483.700,00 53.219.600,00 64.319.728 50.005.024
0,95 0,94
Penyusunan Penjabaran Anggaran
Mendahului Perubahan APBD
0 0
0
0 - -
Penyusunan Pergeseran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
49.973.400,00 48.005.400,00 48.586.900,00 44.940.667,00
0,97 0,94
Program Peningkatan Pengelolaan
Perbendaharaan
335.132.700,00 298.622.400,00 317.091.704,00 291.725.438,00
0,95 0,98
Pengelolaan Belanja Langsung 32.551.900,00 18.691.900,00
32.401.600,00
18.340.000,00
1,00 0,98
21
Uraian
Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Tahun Ratio Realisasi Capaian Tahun
2018 2019 2018 2019 2018 2019
Pengelolaan Belanja Tidak Langsung 129.484.600,00 121.474.500,00
127.606.275,00
120.419.313,00
0,99 0,99
Pelaksanaan Penyelesaian TPTGR 33.477.400,00 10.952.600,00 29.186.200,00 9.140.100,00
0,87 0,83
Pengelolaan Kas Umum Derah 77.890.100,00
106.915.000,00
72.189.079,00
104.225.475,00
0,93 0,97
Pembinaan Perbendaharaan 29.386.000,00
14.371.700,00
23.811.850,00
13.933.800,00
0,81 0,97
Pengelolaan PPKD 32.342.700,00 26.216.700,00
31.896.700,00
25.666.750,00
0,99 0,98
Program Peningkatan Penerapan
Akuntansi dan Pelaporan
220.301.925,00 221.482.675,00 213.988.050,00 212.678.925,00
0,97 0,96
Penyusunan Pertanggungjawaban APBD 84.601.625,00
94.179.975,00
82.283.200,00
89.019.400,00
0,97 0,95
Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD 20.858.000,00
17.900.800,00
19.880.100,00
17.551.617,00
0,95 0,98
22
Uraian
Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Tahun Ratio Realisasi Capaian Tahun
2018 2019 2018 2019 2018 2019
Sinkronisasi Data Realisasi APBD 13.812.000,00
8.711.800,00
13.492.000,00
8.635.100,00
0,98 0,99
Pengelolaan SIMDA 101.030.300,00
100.690.100,00
98.332.750,00
97.472.808,00
0,97 0,97
Penyusunan Laporan Dana Tugas
Pembantuan
0 0 0 0 - -
Program Peningkatan Penerimaan Pajak
Daerah
3.788.484.700,00 3.675.992.900,00 3.660.713.638,00 3.972.976.134,00
0,97 0,97
Rekonsiliasi Data Piutang PBB P2 65.556.800,00 51.126.800,00
64.943.150,00 50.976.250,00
0,99 1,00
Perekaman Data dan Penetapan Pajak
Daerah
225.303.500,00
198.032.900,00
222.193.500,00
191.588.900,00
0,99 0,99
Penagihan Pajak Daerah 695.728.200,00
688.987.600,00
685.480.838,00
686.827.359,00
0,99 0,99
Pembaharuan Basis Data 108.288.400,00
108.950.300,00
105.633.375,00
105.603.800,00
0,98 0,97
Pelayanan dan Validasi Data BPHTB 137.358.500,00 134.691.000,00 136.659.800,00 132.711.725,00 0,99 0,99
23
Uraian
Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Tahun Ratio Realisasi Capaian Tahun
2018 2019 2018 2019 2018 2019
Pendataan dan Pendaftaran Obyek dan
Subyek Pajak Daerah
2.178.613.800,00 2.524.204.300,00 2.070.880.900,00 2.405.089.100,00
0,95 0,95
Intensifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi
Pajak Daerah
377.635.500,00 402.420.500,00 373.992.075,00
400.179.000,00
0,99 0,99
Program Peningkatan Pendapatan
Daerah
493.572.950,00 529.586.500,00 483.319.350,00 523.999.883,00
0,98 0,99
Penyusunan Perencanaan Pendapatan
Daerah
156.854.050,00 232.239.700,00 155.506.650,00 229.537.433,00
0,99 0,99
Evaluasi Pendapatan Daerah 42.126.500,00 33.142.500,00 41.244.275,00 32.666.950,00
0,98 0,99
Pelayanan dan Pengadministrasi Benda
Berharga
67.665.000,00 50.140.000,00 66.112.800,00 49.913.100,00
0,98 1,00
Pengembangan Pendapatan Daerah 226.927.400,00 214.064.300,00 220.455.625,00 211.882.400,00
0,97 0,99
Program Peningkatan Pengelolaan Aset
Daerah
781.537.450,00 286.538.900,00 759.816.599,00 759.816.599,00 0,97 0,97
24
Uraian
Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Tahun Ratio Realisasi Capaian Tahun
2018 2019 2018 2019 2018 2019
Perencanaan dan Monev Aset Daerah 53.302.000,00 44.845.900,00 51.883.350,00 43.687.250,00
0,97 0,97
Penatausahaan Barang Milik Daerah 518.290.000,00 81.517.600,00 503.855.324,00 80.495.148,00
0,97 0,99
Pemindahtanganan, Pemusnahan dan
Penghapusan BMD
54.898.500,00 36.960.900,00 52.774.550,00 32.769.450,00
0,96 0,89
Perencanaan, Monev dan Penatausahaan
Investasi Pemda
91.945.700,00 80.364.500,00 89.866.200,00 79.008.035,00
0,98 0,98
Optimalisasi BMD 26.177.000,00 12.235.500,00
25.164.350,00 12.036.225,00
0,96 0,98
Penatausahaan Barang Persediaan 36.924.250,00 30.614.500,00
36.272.825,00 30.245.750,00
0,98 0,99
25
J. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun sebelumnya
Diagram 2
Perbandingan Kinerja BKAD Kab. Kulon Progo
Dengan Tahun Sebelumnya
99,04 99,22
98,51
98
95
97,5
100
Target Realisasi
2018
2019
Berdasarkan Diagram 2, sasaran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada BKAD Kabupaten Kulon
Progo dibandingkan dengan Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,51%. Ketidaktercapaian
tersebut karena pada Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang hanya mencapai 55,29% disebabkan
karena penerimaan yang berasal dari penerimaan yang berasal dari penerimaan negara bukan
pajak/sumber daya alam secara nasional juga tidak tercapai sehingga dana yang ditransfer tidak sama
dengan yang dianggarkan. Realisasi pendapatan DAK fisik kurang dari target yang ditetapkan karena
transfer dari pusat menyesuaikan dengan besaran hasil lelang. Realisasi pendapatan DAK non fisik
Tunjangan Profesi Guru kurang dari target yang ditetapkan karena disesuaikan dengan Surat Keputusan
Tunjangan Profesi (SKTP) dari Kementerian Pendidikan. Atas bantuan keuangan dari provinsi yang kurang
dari target disebabkan karena untuk Pembangunan Jaringan Listrik untuk Operasional SPAM Hargowilis
realisasi mendasar pada pengajuan proposal dari DPU.
K. Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja
Capaian yang tergolong sangat tinggi tersebut dapat tercapai karena beberapa hal, diantaranya :
1. Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja;
2. Adanya sistem informasi kinerja RencanaKu yang membantu sinkronisasi proses perencanaan serta
sistem informasi kinerja MonevKu yang membantu pemantauan kinerja dan evaluasi di seluruh
OPD.
26
Namun disisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi bahan perhatian,
diantaranya :
1. Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja;
2. Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan.
Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi :
1. Meningkatkan kualitas alat ukur pengendalian;
2. Perbaikan perencanaan berbasis data kinerja.
L. Target Capaian Kinerja Tahun 2020
Target Indikator Kinerja Utama BKAD Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :
Tabel. 9
Target IKU BKAD Kabupaten Kulon Progo
No Indikator Satuan 2020
1. Cakupan pengelolaan
keuangan dan aset
Persen 99,46
27
Top Related