PENGANTAR
HUKUM ADMINISTRASIHUKUM ADMINISTRASIHUKUM ADMINISTRASIHUKUM ADMINISTRASI
Joeni Arianto Kurniawan, S. H.
1Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.
Istilah “ADMINISTRASI”
� Apakah makna kata “ADMINISTRASI” dlm
“Hukum ADMINISTRASI?”
� Apakah istilah “ADMINISTRASI” dlm H.A =
dlm I.A.N (Ilmu Administrasi Negara)?dlm I.A.N (Ilmu Administrasi Negara)?
2Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.
Beberapa padanan istilah
“Hukum Administrasi”
� “Administrative Law” (Inggris)
� “Administatief Recht”
(Belanda)
� “Bestuursrecht”
� “Verwaltungsrecht” (Jerman)
� “Droit Administratif” (Perancis)
3Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.
� Administratief Recht = Bestuursrecht
� Bestuursrecht � Bestuur
� Bestuur = fungsi PEMERINTAHAN
= Kekuasaan Negara – (Regelgeving +
Rechtspraak)
Wilayah Hk AdministrasiWilayah Hk Administrasi
Kesuasaan Negara
BESTUUR
Regelgeving
Rechtspraak
4Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.
Istilah “ADMINISTRASI NEGARA”
dlm I.A.N
Administrasi Negara (dlm I.A.N):� Administrasi Negara � Bag dr Administrasi
umum
� Administrasi negara adl menejemen dan � Administrasi negara adl menejemen dan
organisasi drpd manusia dan peralatannya guna
mencapai tujuan pemerintahan
� Kerjasama dlm lingkungan pemerintahan
� Meliputi ke-3 cabang pemerintahan
(eks+leg+yud)
5Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.
Sehingga...
� Istilah “ADMINISTRASI” dlm H.A ≠ I.A.N
� Istilah “ADMINISTRASI” dlm H.A < dlm I.A.N
� Istilah “ADMINISTRASI” dlm H.A � sdh berkonotasikan pemerintah (bestuur / berkonotasikan pemerintah (bestuur / eksekutif)
� Istilah “ADMINISTRASI NEGARA” dlm I.A.N
�bagian dari (Ilmu) Administrasi Umum
�Mengkaji manajemen dan organisasi di bidang pemerintahan (eks+leg+yud)
6Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.
Definisi HUKUM ADMINISTRASI
� Peraturan-peraturan yg mengatur hub.
timbal balik antara pemerintah dan rakyat
(J.M. Baron de Gerando)
� Peraturan-peraturan khusus, yg disamping hk� Peraturan-peraturan khusus, yg disamping hk
perdata positif yg berlaku umum, mengatur
cara-cara organisasi negara ikut serta dlm lalu
lintas masyarakat (J.H.A. Logemann)
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H. 7
� Keseluruhan peraturan yg berhubungan dg
pemerintahan (De Goede; Belinfante)
� Instrumen yuridis bg penguasa utk scr aktif
terlibat dg masyarakat, dan pada sisi lain mrp
hk yg memungkinkan anggota masyarakat
mempengaruhi penguasa dan memberikanmempengaruhi penguasa dan memberikan
perlindungan thd penguasa (Van Wijk-
Konijnenbelt)
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H. 8
Obyek Hukum Administrasi
sturen sancties
Penguasa MasyarakatPenguasa MasyarakatPerlindungan hukum
partisipasi
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H. 9
Hk Administrasi…
� Mengatur sarana bg penguasa utk mengatur
dan mengendalikan masyarakat
� Mengatur cara-cara partisipasi warga negara
dlm proses pengaturan dan pengendalian tsbdlm proses pengaturan dan pengendalian tsb
� Perlindungan hukum
� Menetapkan norma-norma fundamental bg
penguasa utk pemerintahan yg baik
(algemene beginselen van behoorlijk bestuur)
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H. 10
Kedudukan H.A dlm Lap Hk
� Terletak di antara hukum privat dan hukum
pidana
� Hk Privat Hk Administrasi Hk Pidana� Hk Privat Hk Administrasi Hk Pidana
Cth
pendirian bangunan
izin
ket.2 ttg izin bangunan
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H. 11
Perbandingan HA dg Hk Privat
dan Hk Pidana� Hk Privat
Pembentuk UU
Penduduk Penduduk
Hakim
Penduduk Penduduk
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H. 12
� Hk PidanaPembentuk UU
Penduduk
Hakim Hakim
“X”
Penduduk
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H. 13
� Hk Administrasi
Penguasa Penguasa Penguasa
Penetapan sepihak
oleh penguasa
Penegakan sepihakPenegakan sepihak
oleh penguasa
Perlind.
Hukum
Penduduk Penduduk Penduduk
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H. 14
Perbedaan H.A. dg bid. Hk
LainHk Administrasi Bid. Hukum Lain
• Hk Administrasi formal
mengenal acara
sengketa dan acara non
• Pd umumnya hanya
dikenal acara sengketa
sajasengketa dan acara non
sengketa
saja
• Non kodifikasi • Kodifikasi
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H. 15
Perbuatan Administrasi
1. Perbuatan Hukum (rechthandelingen)
a. Perbuatan Hukum Publik
b. Perbuatan Hukum Perdatab. Perbuatan Hukum Perdata
2. Perbuatan Nyata (feitelijke handelingen)
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H. 16
Perbuatan Hukum Publik
a. Bersegi satu
� Dilakukan oleh aparat pemerintahberdasarkan kekuasaan yg istimewa
� Keputusan (beschikking)
b. Bersegi banyak
Cth: Perjanjian kerja yg berlaku dlm jangka
waktu pendek yg dilakukan oleh
Pemerintah sbg pihak yg memberi
pekerjaan pd seseorang
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H. 17
Kep. Tata Usaha Negara
� Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Th 1986
� “KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yg
berisi tindakan hukum TUN yg berdasarkanberisi tindakan hukum TUN yg berdasarkan
peraturan per-UU-an yg berlaku, yg bersifat
kongkrit, individual, dan final yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang
atau badan hukum perdata.”
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H. 18
Elemen2 KTUN:
1. Penetapan tertulis
2. Oleh badan / pejabat TUN
3. Tindakan hk TUN
4. Konkrit4. Konkrit
5. Individual
6. Final
7. Akibat hukum bg orang / bdn hk perdata
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H. 19
Tidak Termasuk KTUN:
� Pasal 2 UU 5 /86 jo UU 9/04:
1. KTUN yg mrp perbuatan hk perdata
2. KTUN yg mrp pengaturan yg bersifat umum
3. KTUN yg masih memerlukan persetujuan
4. KTUN yg dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan4. KTUN yg dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP danKUHAP atau perat. Per-UU-an lain yg bersifat Hk Pidana
5. KTUN yg dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan bdnperadilan berdasarkan ketentuan perat.per-UU-an ygberlaku
6. KTUN mengenai tata usaha TNI
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di tingkat pusatmaupun daerah ttg hasil pemilihan umum
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H. 20
Pasal 3 ayat (1),(2),&(3)
UU 5/86:KTUN
Atas permohonan Tanpa Permohonan
KELUAR Tdk dikeluarkan
KTUN
4 bulan
PENOLAKAN
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H. 21
Asas2 Umum Pemerintahan Yg
Baik / Layak (AAUB)� (algemene beginselen van behoorlijk bestuur)
� Pasal 53 ayat 2 UU 5/86 jo Uu 9/04:
�Alasan gugatan TUN:
1. KTUN yg digugat bertentangan dg
perat.per-UU-an yg berlaku
2. KTUN yg digugat bertentangan dg Asas-
Asas Umum PemerintahanYang Baik
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H. 22
� Di Belanda terdiri dari:
1. Asas persamaan
2. Asas kepercayaan
3. Asas kepastian hukum
4. Asas kecermatan
5. Asas pemberian alasan (motivasi)5. Asas pemberian alasan (motivasi)
6. Larangan detournement de pouvoir(penyalahgunaan wewenang)
7. Larangan bertindak sewenang-wenang
Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H. 23
Top Related