Top Related
BAB III PROSES DAN EFEKTIVITAS TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK …eprints.undip.ac.id/61948/3/BAB_III.pdfPengertian utang pajak menurut Undang-Undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
1. Pengantar Hukum Pajak - cdn.arkademi.com · 1. Pengantar Hukum Pajak PAJAK • Kontribusi Wajib • Terutang oleh Orang atau Badan • Bersifat Memaksa • Berdasarkan Undang-undang
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT ... · Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang
Aspek Pajak dan Retribusi Daerah dalam Undang-Undang ......Aspek Pajak dan Retribusi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Disampaikan dalam Acara Serap
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN · 2. Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah Pajak Penghasilan sebaga~mana dimaksud dalam Pasa126 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal2 (1)
DAFTAR ISI · atau daftar terinci atau analisis ... AKUNTANSI PIUTANG PAJAK Pajak merupakan kontribusi ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ...
(1) undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan ...
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG … · PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 16/PJ/2007 TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ... Undang-Undang