Integrasi SIAK dan SIKDA: mungkinkah dan bagaimana?
Anis FuadMinat Simkes
Prodi S2 IKM FK UGMhttp://anisfuad.blog.ugm.ac.idanis[dot]fuad[at]gmail[dot]com
SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)
• adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
• Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
• Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan
• UU 23 2006 tentang Administrasi Kependudukan• PP 37 2007 tentang Pelaksanaan UU 23 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
Tujuan SIAK (ps 70)
Pengelolaan SIAK bertujuan: • a. meningkatkan kualitas pelayanan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;• b. menyediakan data dan informasi skala
nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;
• c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan
Pasal 32
(1) UPTD Instansi Pelaksana mempunyai tugas melakukan pelayanan pencatatan sipil.
(2) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:– kelahiran;– kematian;– lahir mati;– perkawinan;– perceraian; – pengakuan anak;– pengesahan anak;– pengangkatan anak;– perubahan nama; – perubahan status kewarganegaraan; – pembatalan perkawinan;– pembatalan perceraian; dan– peristiwa penting lainnya.
Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Nomor Induk Kependudukan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk dan dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen identitas lainnya
Pasal 37(1) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:
– 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
– 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
– 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
(2) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada posisi mendatar.
Pasal 38(1)NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.(2)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya,
tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
Sistem Informasi Kesehatan
• Gabungan perangkat dan prosedur yang digunakan dalam program kesehatan untuk mengumpulkan, mengolah, mengirimkan dan menggunakan data untuk keperluan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian (pengambilan keputusan).
• Melekat pada sistem dan budaya(Lippeveld & Sauerborn, 2000)
Sistem Informasi Kesehatan Daerah
• SIK di tingkat kabupaten, yang merupakan bagian dari SIKDA prov dan SIKNAS
• Bagian dari SI-Kab (E-Gov) utk mendukung pembangunan kesehatan (pemkab)
• Dasar penilaian masalah kesehatan, pembuatan kebijakan & penjaminan masalah kesehatan (dinkes)
• Pelayanan primer(puskesmas) dan sekunder (rumah sakit) baik pemerintah maupun swasta
• Tidak hanya memuat data individu yang sakit (capil/bapenduk), tetapi juga perempuan kelompok usia reproduktif, PUS (PWS KIA) dan kelompok anak-anak (diknas)
• Termasuk yang cedera di jalan (kepolisian)• Memuat data faktor risiko lingkungan (peta wilayah dari Bappeda) • Termasuk fasilitas kesehatan, keuangan serta sumber daya kesehatan
Administrative record system
Service recordsystem
Health status record system& surveillance
Pop based surveys
Vital registration
Census
Population-based Health services-based
Berbagai sumber informasi dalam SIKDABerbagai sumber informasi dalam SIKDA
Sumber: Healthmetrics, WHO
Hirarki status kesehatan masyarakat
Keseluruhan populasi
Faktor risiko
gejala
terdiagnosis
Mati, Cacatsembuh
g
Sebaran kasus DHF di kota Jogja (Jan-April)
Cluster DHF di utara stasiun Tugu: Januari : Februari: Maret: April
Stasiun Tugu
Sebaran kasus TB di kota Jogja (Juli – Desember 2004)
Kasus TB dengan buffer zone 200 m dari sungai
Diagram Alir Data SIMPUS
Wireless WideArea Network
Inovasi apa lagi utk meningkatkan kualitas pelayanan?
PENGEMBANGANTEKNOLOGI
& SUMBERDAYA
PENETAPAN &PELAKSANAAN SISTEM
PENCATATAN& PELAPORAN BARU
PENGEMBANGANPELAYANAN
DATA & INFORMASIUTK MASY
PENGEMBANGANPELAYANAN
DATA & INFORMASIUTK MANAJEMEN
MASYARAKATMANAJER
& PENGAMBILKEPUTUSAN
INTEGRASI & SIMPLIFIKASI PENCATATAN
& PELAPORAN YG ADA
FASILITASIPENGEMBANGAN
SISTEM2 INFORMASIKES DAERAH
Slide BAMBANG H, Pusdatin
STRATEGI PENGEMBANGAN SIKNASDI ERA OTONOMI DAERAH
Strategi
• (1)Mengembangkan kebijakan, regulasi dan peraturan terkait dengan permasalahan dan penerapan SIK
• (2)Analisis sistem (rancangan SIK, set up dan pemeliharaan)
• (3)Mempromosikan mutu data• (4)Menerapkan teknologi informasi kesehatan
secara tepat• (5)Mendorong mekanisme komunikasi,
kerjasama dan koordinasi
• (6) Mengembangkan dan mengalokasi sumber daya pendukung SIK (SDM, infrastruktur, pembiayaan);
• (7) Penguatan sharing data, analisis dan penggunaan data di seluruh tingkatan
• (8) Memperkuat pengumpulan dan penggunaan data di sistem yang terdesentralisasi;
• (9) Pemasaran produk SIK secara efektif• (10) Memperkuat keterkaitan (linkage) antara
SIK dan penelitian kesehatan
http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=166903&actmenu=44
Diskusi
• Mungkinkah mengintegrasikan?
• Bagaimana batas kerahasiaan, privacy, keamanan dan interoperabilitasnya?
• Bagaimana prakteknya? Teknologinya?
• Legalitas dan keabsahannya?
Top Related