LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . i
Kata Pengantar
Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi
pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis
instansi. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama terwujudnya Good
Governance, oleh karena itu kami sebagai Pimpinan Inspektorat Kabupaten Pulang
Pisau telah menyusun LKIP Tahun Anggaran 2018 dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Negara Pendayangunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah memposisikan diri sebagai bagian
dari perangkat pemerintah daerah dan mitra masyarakat dalam mewujudkan visi
Bupati Pulang Pisau yaitu “Terwujudnya Masyarakat Pulang Pisau yang Damai,
Maju, Berkeadilan, dan Sejahtera”, sekaligus selaras dengan upaya mewujudkan
pengelolaan pemerintahan secara transparan, professional, dan akuntabel
berdasarkan misi Bupati Pulang Pisau yaitu mewujudkan aparatur pemerintah yang
bersih, berwibawa, professional, dan akuntabel sebagaimana yang diamanatkan
oleh Perda Kabupaten Pulang Pisau No. 02 Tahun 2014 tentang Rencana Stategis
Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2014 – 2018.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP ) merupakan upaya
menghindari adanya perbuatan dan atau tindakan KKN yang dapat merugikan
Keuangan Negara/Daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . ii
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang – Undang Nomor 20 Tahun
1999, tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang
Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.
Instrumen yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dengan komponen yang
merupakan satu kesatuan, yaitu penetapan Perjanjian Kinerja Tahunan dan
Pengukuran Kinerja Tahunan ; berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
LKIP ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, dan oleh sebab itu kami
mengharapkan saran perbaikan untuk penyempurnaannya pada masa yang akan
datang. Akhir kata, kiranya laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-
pihak yang berkepentingan.
INSPEKTUR KABUPATEN PULANG PISAU
SAPRI JUNJUNG, SE. MA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640202 199203 1 016
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar………………………………………………………………..
Daftar Isi………………………………………………………………………..
Ringkasan Eksekutif………………………………………………………....
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………….. 1.1 Gambaran Umum……………………………………………...
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi…………......……………..............
1.3 Struktur Organisasi ……………………………………………
1.4 Sumber Daya Manusia …………………………………….....
1.5 Sistimatika Penulisan …………………………………………
BAB II PERENCANAAN KINERJA ..................................................... 2.1 Rencana Strategis…………………………………………..
A. Visi dan Misi………………………………………………..
B. Tujuan dan Sasaran………………………………………
2.2 Perjanjian Kinerja …………………..……………………....
A. Sasaran Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2018 .....
B. Indikator Kinerja dan Target Tahun Anggaran 2018.....
2.3 Pelaksanaan Urusan Wajib ..............................................
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA………………………………………
3.1. Capaian Kinerja Organisasi ............................................. A. Analisis Capaian Kinerja Inspektorat .............….....…..
B. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2018 dengan Tahun 2017 ...................................
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja Capaian Sasaran
Berdasarkan Sasaran Strategis Inspektorat ..................
D. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau
Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative
Solusi yang Telah Dilakukan ..........................................
E. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya ......................
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2018.…………………………...
i
iii
v
1 1
3
4
8
9
10 10
10
11
13
15
15
17
19
19
19
20
21
31
32
35
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . iv
A. Input ...............................................................................
B. Out put ...........................................................................
BAB IV P E N U T U P……………………………………………………….
LAMPIRAN-LAMPIRAN ………………….………………………...………..
I. Bagan Struktur Organisasi
II. Pengukuran Kinerja
III. Renstra 2014-2018
IV. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan 2019 beserta lampirannya
V. Rencana Kerja Tahunan TA. 2018 dan TA.2019
VI. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 dan Tahun 2019
VII.Laporan Realisasi Rencana Aksi Semester I dan Semester II
Tahun 2018 dan Rencana Aksi Tahun 2019
35
36
42
vi
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . v
RINGKASAN EKSEKUTIF
Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
maka Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah membuat Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) untuk disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau.
Akuntabilitas kinerja yang disampaikan, menggambarkan suatu hasil yang
dicapai dengan membandingkan antara target (hasil yang ingin dicapai dalam suatu
periode) dengan realitas capaian kinerja, sebagai sarana evaluasi dan monitoring
setiap pelaksanaan kegiatan untuk melakukan perbaikan serta peningkatan kinerja
ke depan.
Inspektorat sebagai Lembaga Pengawasan Fungsional yang merupakan
bagian dari Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Renstra Inspektorat yang mengandung visi,
misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tersebut dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga diperoleh nilai akhir capaian kinerja yang
baik.
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah menetukan sasaran utama yaitu
terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan
menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan
pembangunan, untuk mencapai tersebut beberapa langkah-langkah yang telah
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . vi
dilaksanakan yakni melaksanakan pemeriksaan komprehensip, pemeriksaan khusus
dan pemeriksaan pengaduan masyarakat serta melakukan Reviu Laporan
Keuangan dan Evaluasi AKIP. Selain itu secara rutin telah dilaksanakan
pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berkelanjutan dan konsisten.
Selanjutnya dalam upaya meningkatkan profesionalisme aparat pengawas telah
dilakukan bimbingan teknis dan pendidikan dan pelatihan.
Secara garis besar capaian sasaran utama tahun 2018 adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatnya ketaatan pada peraturan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Meningkatnya profesionalisma aparatur pengawasan dan efektifitas hasil
pengawasan.
Faktor yang mendukung tercapainya kinerja yang baik tersebut adalah
karena Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau sudah terbiasa menyusun rencana
yang realistis, terperinci, jelas dan terukur melalui Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) yang sejalan dengan Renstra.
Untuk mencapai hasil yang lebih baik pada masa yang akan datang, maka
program peningkatan mutu aparatur pengawasan melalui Diklat / Bimtek dan
penambahan sarana pendukung pengawasan perlu terus ditingkatkan.
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . vii
LAMPIRAN - LAMPIRAN
PENDAHULUAN
BAB I
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Gambaran Umum
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau sebagai Lembaga Pengawasan dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang
Pisau No. 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pulang Pisau dan Peraturan Bupati Pulang Pisau nomor 33 tahun 2016
tentang Uraian Tugas , Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang
Pisau.
Dalam Pasal 218 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dijelaskan sebagai berikut :
- ayat (1) Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah
b. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan
oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai Peraturan Perundang –
Undangan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijelaskan sebagai berikut :
- Pengawasan terhadap Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan oleh Aparat
Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud, adalah Inspektorat
Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen,
Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten / Kota.
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu Lembaga Daerah
yang berada dalam lingkup wilayah Kabupaten / Kota merupakan sebuah lembaga teknis
yang berperan aktif untuk membantu Bupati Pulang Pisau di bidang pengawasan dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018,
dengan tujuan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara
efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 2
meliputi Pengawasan Umum, Pengawasan Teknis dan Pengawasan Kepala Daerah
terhadap Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota dan Desa serta Kegiatan Pengawasan
Lainnya.
Salah satu outcome yang hendak dicapai oleh Inspektorat adalah tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment), yang
diwujudkan dalam kinerja pengawasan secara profesional, akuntabel dan independen
yang menjamin dikembangkan dan diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Sistem SAKIP).
Permasalahan Utama (Strategic issued) pada masa sekarang adalah
terbatasnya jumlah SDM pada Inspektorat baik Tenaga Fungsional Pemeriksa maupun
pegawai struktural / fungsional umum dan terbatasnya Sarana Prasarana pendukung
dalam rangka pemenuhan Tugas Pokok dan Fungsi Utamanya, terlebih lagi dengan
semakin meningkatnya lingkup tugas berupa pengawasan Dana Desa yang bersumber
dari dana APBN dengan jumlah pengaduan yang cukup banyak ; diperlukan strategi dan
kemampuan / kompetensi yang memenuhi syarat untuk itu.
Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 1 bahwa Petunjuk Teknis
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja
dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.
Selanjutnya dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang
berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi Yang Lebih Tinggi kepada Pimpinan Instansi
Yang Lebih Rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan
Indikator Kinerja.
Dengan dikembangkan dan diterapkannya Sistem AKIP pada seluruh instansi
pemerintah, akuntabilitas kinerja sektor publik dapat ditingkatkan. Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Tahun Anggaran 2018 ini merupakan wujud
pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau dan pihak yang
terkait.
Dalam laporan kinerja ini, dapat diketahui capaian kinerja serta gambaran
mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dalam
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 3
mewujudkan visi, misi dan tujuan Instansi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau yang
disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau.
1.2 Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau sesuai pasal 33 Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan unsur pengawas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , mempunyai tugas dan fungsi sebagai
berikut:
a. Tugas Pokok Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat
Daerah.
b. Fungsi Inspektorat Daerah kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyelenggarakan fungsi utama yaitu
Controlling (Pengawasan), Quality Insurrance (Pemberi Jaminan), Consulting
(Jasa Konsultansi / Pendampingan), yang diimplementasikan dalam kegiatan :
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati ;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati, terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Dalam rangka untuk mengetahui dan atau mengukur tingkat keberhasilan
maupun kegagalan dalam mengemban tugas pokok dan fungsi Inspektorat
Kabupaten Pulang Pisau, maka disusunlah Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten
Pulang Pisau Tahun Anggaran 2018. Salah satu faktor yang cukup mendukung
penyusunan LKIP ini adalah karena Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau sejak
lama sudah membuat Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang terperinci
yang merupakan syarat mutlak dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 4
Pemerintah (LKIP) selain Pengawasan atau pemeriksaan khusus lainnya antara
lain :
a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
c. Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari Unit/ Satuan
Organisasi Perangkat Daerah;
d. Pengusutan atas kebenaran laporan / pengaduan mengenai adanya indikasi
terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan
kegiatan;
f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan
Pemerintahan Desa.
g. Pemberian jasa konsultansi dan pendampingan terhadap pelaksanaan program
/ kegiatan pada SOPD.
1.3 Struktur Organisasi Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau untuk LKIP ini
berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau No. 04 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan
Peraturan Bupati Pulang Pisau No. 33 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau. Adapun susunan organisasi
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau tersebut sebagai berikut:
A. Inspektur Inspektur Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas : membina,
mengkoordinasikan, mengendalikan, merencanakan, menyusun kebijakan serta
mengembangkan semua kegiatan pengawasan serta bertanggung jawab atas
terlaksananya tugas pokok Inspektorat kepada Bupati Pulang Pisau melalui
Sekretaris Daerah.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati; d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 5
e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
B. Sekretariat - Sekretaris Inspektorat Kabupaten sebagai pimpinan dalam Sekretariat
mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan
memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di
lingkungan Inspektorat Kabupaten.
- Sekretaris Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
b. penghimpunan, pengelolaan dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; d. penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka
penatausahaan proses penanganan pengaduan; e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat,
perlengkapan dan rumah tangga ; f. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Inspektorat g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
- Sekretariat Inspektorat Kabupaten terdiri atas :
a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan :
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
menyiapkan bahan penyusunan pengendalian rencana / program kerja
pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-
undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan , yang diuraikan
sebagai berikut :
1) Menyusun rencana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan rencana kerja Inspektorat;
2) Mengkoordinasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
3) Menyusun anggaran Inspektorat; 4) Menyusun dan menyiapkan laporan dan statistik Inspektorat; 5) Menyiapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan; 6) Menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; 7) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 6
8) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 9) Melaksanakan penginventarisasian hasil pengawasan dan tindaklanjut
hasil pengawasan 10) Mengadministrasikan laporan hasil pengawasan ; 11) Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan ; 12) Menyelenggarakan kerjasama pengawasan; 13) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; 14) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
pokok dan fungsinya; 15) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris Inspektorat .
b. Sub Bagian Administrasi dan Umum Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan
urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan rumah
tangga, yang diuraikan sebagai berikut :
1) Menyusun rencana Sub Bagian Administrasi dan Umum sesuai dengan rencana kerja Inspektorat;
2) Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
3) Melaksanakan pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan administrasi umum ;
4) Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian ; 5) Melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; 6) Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan; 7) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung; 8) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
pokok dan fungsinya; 10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris Inspektorat.
C. Inspektur Pembantu 1. Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan, uraian
sebagai berikut :
a. menyusun perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis / pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemantauan ;
b. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerjanya; c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 7
d. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
e. melakukan penilaian atas pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
pokok dan fungsinya; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan dan bertanggungjawab
kepada Inspektur ;
2. Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
diatas, menyelenggarakan fungsi :
a. Pengusulan program di wilayah kerjanya ; b. Pengordinasian pelaksanaan pengawasan; c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok
dan fungsinya.
3. Inspektur Pembantu terdiri dari : a. Inspektur Pembantu Wilayah I b. Inspektur Pembantu Wilayah II c. Inspektur Pembantu Wilayah III
D. Kelompok Jabatan Fungsional 1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagimana dimaksud, terdiri atas tenaga
fungsional auditor dan Pengawas Fungsional Pemerintah Daerah (P2UPD)
yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan
bidang keahliannya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Jumlah, jenis dan jenjang tenaga fungsional akan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
Dalam rangka untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah
dibebankan, Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah didukung oleh sumber
ketenagaan sebagaimana formasi yang dituangkan dalam struktur organisasi
sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran I.
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 8
1.4 Sumber Daya Manusia Untuk mendukung dan memperlancar terhadap seluruh pelaksanaan tugas agar
dapat berjalan dengan baik dan benar, sesuai dengan koridor peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka dalam hal ini Inspektorat didukung dengan ketersediaan
Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dengan jumlah tenaga sebanyak 21 (dua puluh satu)
orang dengan komposisi sebagai berikut :
1. Menurut Status Kepegawaian
Berdasarkan status kepegawaian terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang pada
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan 11
(sebelas) orang Tenaga Kontrak Harian Lepas (TKHL).
2. Menurut Golongan
a. Golongan IV = 5 orang
b. Golongan III = 15 orang
c. Golongan II = 1 orang
d. Golongan I = - orang
e. Non Golongan (Honorer) = 11 orang
3. Menurut Jabatan
a. Eselon II. b = 1 orang
b. Eselon III.a = 4 orang
c. Eselon IV.a = 2 orang
d. Pelaksana (Non eselon) = 14 orang
- Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) = 3 orang
- Auditor = 3 orang
- Fungsional Umum = 7 orang
4. Menurut Pendidikan
a. Strata II (S-2) = 4 orang
b. Strata I (S-1) = 15 orang
c. Sarjana Muda = 1 orang
d. S L T A = 1 orang
e. S L T P = - orang
Berpedoman pada Peraturan Bupati Pulang Pisau No. 33 Tahun 2016
tanggal Desember 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 9
Daerah Kabupaten Pulang Pisau, maka struktur organisasi Inspektorat Kabupaten
Pulang Pisau adalah seperti dalam lampiran I.
1.5 Sistematika Penulisan Sistimatika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat
Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Gambaran Umum 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi 1.3 Struktur Organisasi 1.4 Sumber Daya Manusia 1.5 Sistimatika Penulisan
BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis
A. Visi dan Misi B. Tujuan dan Sasaran
2.2 Perjanjian Kinerja A. Sasaran Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2018 B. Indikator Kinerja dan Target Tahun Anggaran 2018
2.3 Pelaksanaan Urusan Wajib
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi A. Analisis Capaian Kinerja Inspektorat B. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
dengan Tahun 2017 C. Evaluasi dan Analisis Kinerja Capaian Sasaran Berdasarkan
Sasaran Strategis Inspektorat D. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan /
Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan E. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2018. A. Input B. Out put
BAB IV P E N U T U P LAMPIRAN – LAMPIRAN
PERENCANAAN KINERJA
BAB II
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 10
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Dalam rangka mengemban tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten
Pulang Pisau, diperlukan perencanaan yang baik dengan didukung oleh aparat
pengawas yang profesional dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala
yang ada atau mungkin timbul.
Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun
2014 s.d. 2018 , visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Inspektorat Kabupaten Pulang
Pisau akan dijelaskan dalam Bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun
2018 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (Performance Plan) berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .
A. Visi dan Misi Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, Inspektorat Kabupaten
bertanggungjawab untuk membantu kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas
pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka menunjang dan
membantu dalam menuju kesuksesan pelaksanaan fungsi tersebut, Inspektorat
Kabupaten menyusun visi-nya yaitu : “Terwujudnya Pembaharuan Manajemen Pemerintahan Melalui Pengawasan Yang Profesional.”
Pernyataan visi Inspektorat Kabupaten sepenuhnya mendukung
pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (tahun 2013-2018) yaitu : “
Terwujudnya Masyarakat Pulang Pisau yang Damai, Maju, Berkeadilan, dan
Sejahtera.”. Hal ini dapat dipahami mengingat Inspektorat Kabupaten merupakan
bagian integral dari Pemerintah Kabupaten. Sudah selayaknya visi Inspektorat
Kabupaten sepenuhnya mendukung pemenuhan visi Pemerintah Kabupaten.
Dalam konteks tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten, ‘pembaharuan
manajemen pemerintahan’ ini dapat diterangkakan pada diwujudkannya good
governance melalui peningkatan akuntabilitas publik oleh segenap jajaran
manajemen pemerintahan, pusat dan daerah. Sementara itu, ‘pengawasan yang
profesional’ dapat dikerangkakan sebagai visi untuk mewujudkan pengawasan
penyelenggaraan akuntabilitas secara profesional. Dengan demikian, visi
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 11
Inspektorat Kabupaten memaklumatkan bahwa Inspektorat Kabupaten akan secara
harmonis mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui koridor
core business-nya, yakni pengawasan bidang penyelenggaraan akuntabilitas.
Misi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan sebagai berikut :
a. Mewujudkan Sumber daya Aparat Pengawas Pemerintah yang handal dan
professional.
b. Mewujudkan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan yang akuntable, bersih, berwibawa dan bebas dari KKN.
Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan
ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya akuntabilitas
penyelenggara pemerintahan, adanya aparatur yang bersih, dan terselenggaranya
manajemen pemerintahan yang baik. Pemenuhan kebutuhan publik itu dijadikan
misi yang hendak dicapai oleh Inspektorat Kabupaten, yakni melalui upaya
mewujudkan akuntabilitas publik sebagai salah satu pilar dari good governance,
bersama dengan dua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi. Pemenuhan
kebutuhan tersebut dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dengan jalan
mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada
segenap jajaran manajemen pemerintahan dan melalui pemberian layanan
akuntabilitas yang prima.
B. Tujuan dan Sasaran Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)
tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat Kabupaten
Pulang Pisau dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh
organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu lima tahun dengan
mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu,
perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Inspektorat Kabupaten
Pulang Pisau untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai
mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk
itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan
strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja
(performance indicator) yang terukur.
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 12
Adapun tujuan dari Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan mutu dan kinerja organisasi melalui pembenahan adminsitrasi
perkantoran dan didukung sarana dan prasarana yang memadai
2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM Aparat Pengawas
3. Meningkatkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang mendorong
partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsive
terhadap aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan
konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan
efisiensi, akuntabel, visioner dan bebas KKN
Sasaran Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau merupakan penjabaran dari
misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan
dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima)
periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih
lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran ini
diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber
daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk
kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau merupakan bagian integral
dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk
mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten serta
lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya
menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Sasaran - sasaran yang ditetapkan
sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian, apabila
seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, maka diharapkan bahwa tujuan
terkait juga telah dapat dicapai.
Sasaran Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau yaitu :
1. Tersedianya kebutuhan administrasi kantor dalam rangka perbaikan mutu dan
kinerja dalam pelayanan publik
2. Tersedianya sarana dan prasarana untuk fasilitas aparatur
3. Tersedianya laporan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja yang akurat
dan akuntabel
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 13
4. Tercapainya jumlah SDM dan Aparat Pengawas yang handal dan profesional
serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas
5. Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan prinsip-
prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur
pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan
pembangunan
2.2 Perjanjian Kinerja (Target Kinerja Tahun 2018) Berdasarkan Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 38 Tahun 2017, tanggal 03
Januari 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2018,
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah didukung beberapa Program dan
Kegiatan yang selanjutnya dibuat Perjanjian Kinerja pada tahun anggaran 2018
yang ditanda tangani oleh Inspektur Kabupaten Pulang Pisau (Pihak Kesatu)
dengan Bupati Pulang Pisau (Pihak Kedua), dengan sasaran strategis dan indikator
kinerja serta yang akan dicapai sebagai berikut :
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN 2018
Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target
1.
Tersedianya kebutuhan administrasi kantor dalam rangka perbaikan mutu dan kinerja dalam pelayanan publik
a. Tersedianya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
b. Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur
c. Meningkatnya Disiplin Aparatur (Pengadaan Mesin Absensi Sidik
Jari)
12 bulan
12 bulan
1 unit
2.
Tersedianya laporan pertanggung jawaban dan pencapaian kinerja yang akurat dan akuntabel
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan SOPD tahun sebelumnya secara terukur dan Penetapan Perjanjian Kinerja yang terarah dan terencana
Tersusunnya laporan keuangan secara berkala Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun berbasis akrual
12 bulan
2 Laporan
1 Laporan
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 14
Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target
3.
Tercapainya jumlah SDM dan Aparat Pengawas yang handal dan profesional serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas
Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1 orang
26 Orang
4.
Terlaksananya Sistem
Pengendalian Internal dan
pelaksanaan Kebijakan Kepala
Daerah dengan menerapkan
prinsip-prinsip efisiensi,
efektivitas dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam
pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi unsur pemerintahan
dengan melibatkan peran serta
masyarakat dalam pengawasan
pembangunan
Terlaksanyanya Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Terlaksanyanya Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Terlaksananya Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
3 kegiatan
(PKPT, Evaluasi Berkala dan
TLHP)
3 kegiatan
(SPIP, Evaluasi LKIP dan
Sosialisasi)
Penanganan kasus pengaduan
(4 kasus)
JUMLAH ANGGARAN Rp. 5.397.037.475,77
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 2.183.736.812,95 II. BELANJA LANGSUNG Rp. 3.213.300.663,82
1. Program Rutin a. Program pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rp. 1.685.800.662,82 Rp. 1.099.800.662,82 Rp. 586.000.000,00
2. Program Strategis : Rp. 1.528.100.000,00
a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 60.000.000,00
b. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp. 35.600.000,00
c. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Rp. 1.080.000.000,00
d. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Rp. 352.500.000,00
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 15
A. Sasaran Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2018 1. Tersedianya kebutuhan administrasi kantor dalam rangka perbaikan mutu dan
kinerja dalam pelayanan publik
2. Tersedianya laporan pertanggung jawaban dan pencapaian kinerja yang akurat
dan akuntabel ;
3. Tercapainya jumlah SDM dan Aparat Pengawas yang handal dan profesional
serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
4. Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dan pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan
peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan ;
B. Indikator Kinerja dan Target Tahun Anggaran 2018 Untuk mewujudkan sasaran Program / kegiatan diatas, dilaksanakan dengan
Indikator Kinerja dan target yang ingin dicapai yaitu :
1. Tersedianya kebutuhan administrasi kantor dalam rangka perbaikan mutu
dan kinerja dalam pelayanan publik
a. Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran selama 12 bulan ;
b. Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur ;
c. Meningkatnya Disiplin Aparatur sebanyak 32 orang (21 PNS, dan 11
Honorer).
2. Tercapainya jumlah Sumber Daya Aparatur yang handal dan profesional
dalam pelaksanaan tugas :
a. Meningkatnya Mutu SDM dalam memenuhi persyaratan menduduki jabatan struktural sebanyak 1 (satu) orang ;
b. Tersosialisasinya peraturan perundangan sebanyak 25 orang ; c. Meningkatnya pengetahuan Pegawai dalam mengimplementasikan
Peraturan Perundang-undangan sebanyak 40 orang.
3. Tercapainya jumlah Sumber Daya Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan yang handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas :
a. Pembentukan Calon Auditor sebanyak 1 (satu) orang ; b. Peningkatan kompetensi aparatur pengawasan sebanyak 1 orang.
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 16
4. Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dan pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan
melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan :
a. Terlaksananya Pengawasan Internal secara Berkala melalui
Pelaksanaan PKPT dan Non PKPT (70 LHP) ;
b. Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkup Pemerintah
Daerah dengan target sebanyak 4 kasus ;
c. Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH
dengan target 2 kegiatan berupa Pelaksanaan kegiatan reviu LKPD dan
reviu AKIP ;
d. Terlaksananya penyelesaian TLHP pada SKPD dengan target 30
SKPD;
e. Terkoordinasinya kegiatan pengawasan antar Aparat Pengawas
Fungsional Pemerintah (APFP) secara komprehensif selama 12 bulan
(210 OH) ;
f. Terlaksananya Pemutakhiran data TLHP melalui Evaluasi berkala Hasil
temuan selama 2 semester ;
g. Tersosialisasinya kebijakan pengawasan untuk 1 kegiatan ;
h. Terlaksananya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk 1
kegiatan ;
i. Terlaksananya reviu LPPD sebanyak 1 kegiatan ;
j. Terlaksananya Evaluasi Temuan Hasil Pengawasan dengan
tersedianya Pemutakhiran data temuan hasil pengawasan dengan
terget 4 kali.
k. Tersusunnya Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan meliputi
SPIP berupa penyusunan SOP dan dan Manajemen Risiko
5. Terselenggaranya Laporan Kinerja yang terukur dan Laporan Keuangan
yang akuntabel berbasis akrual :
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 17
a. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan SOPD tahun sebelumnya
secara terukur dan Penetapan Perjanjian Kinerja yang transparan dan
terencana sebanyak 1 kegiatan ;
b. Tersusunnya laporan keuangan secara berkala untuk 2 semester ;
c. Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun berbasis akrual sebanyak 1
kegiatan.
2.3 Pelaksanaan Urusan Wajib.
Pelaksanaan urusan wajib Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan
Peraturan Bupati Pulang Pisau, meliputi beberapa program dan kegiatan sebagai
berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
i. Penyediaan Makanan dan Minuman
j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
a. Pembangunan Gedung Kantor
b. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas
c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
d. Penyediaan Peralatan Gedung Kantor
e. Pengadaan Mebeleur
f. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
g. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
h. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
i. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 18
j. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
b. Sosialisasi Peraturan Perundang undangan
c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH.
a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
c. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
d. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
e. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
f. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
g. Sosialisasi Kebijakan Pengawasan
h. Pelaksanaan SPIP
i. Pelaksanaan Evaluasi LKIP
j. Pelaksanaan Reviu LPPD
6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan.
a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
b. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
c. Pelatihan Kantor Sendiri
AKUNTABILITAS KINERJA
BAB III
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau nomor 04 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulang
Pisau, serta Peraturan Bupati Pulang Pisau nomor 33 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau ; bahwa tugas pokok
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan
urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan, pelaksanaan urusan
Pemerintahan Desa di daerah Kabupaten.
Agar pelaksanaan tugas pokok ini dapat terwujud, Inspektorat Kabupaten Pulang
Pisau telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti kerja sama dengan lembaga
eksternal meliputi : Inspektorat Jenderal, BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan Inspektorat Provinsi
Kalimantan Tengah dalam rangka melaksanakan pengawasan umum, selain itu juga ikut
serta dan terlibat aktif dalam Satuan Tugas SABER PUNGLI dan TP4D dengan
keanggotaan berasal dari unsur APIP Kabupaten, Kejaksaan Negeri Pulang Pisau serta
Kepolisian Resort Pulang Pisau.
Akuntabilitas Kinerja Inspektorat merupakan pertanggungjawaban yang
mencerminkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan Tugas dan
Fungsi sesuai dengan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau. Pengukuran
tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator
kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target
sasaran strategis berikut indikator kinerjanya.
A. Analisis Capaian Kinerja Inspektorat Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input, output
dan outcome dari Sasaran Strategis. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut
telah dapat dirumuskan, walaupun untuk indikator kinerja outcome belum seluruhnya
dapat diukur tingkat pencapaiannya.
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 20
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam mengukur keberhasilan kinerjanya,
menetapkan 4 katagori dalam pencapaian kinerja per indikator sasaran yaitu :
Tabel 1. Kategori Penilaian Pencapaian Kinerja
Katagori Rentang Capaian Kinerja (%) Uraian Katagori
I.
II.
III.
IV.
› 85 %
70 % - 85 %
55 % - ‹ 70 %
‹ 55 %
Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang
Asumsi : Apabila sasaran mempunyai lebih dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran,
maka diambil rata-rata indikator kinerja untuk menyimpulkan keberhasilan/
kegagalan
B. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dan Perbandingan Dengan Tahun 2017
Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus Indikator
Kinerja Utama yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang
menggambarkan capaian strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) di
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau diuraikan sebagai berikut :
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2018
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1. Mewujudkan sistem
pelayanan perkantoran yang memadai
a. Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur
c. Meningkatnya Disiplin Aparatur (Pengadaan Mesin Absensi Sidik Jari)
2. Terselenggaranya Laporan Kinerja yang terukur dan Laporan Keuangan yang akuntabel berbasis akrual
a. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan SOPD tahun sebelumnya secara terukur dan Penetapan Perjanjian Kinerja yang terarah dan terencana
b. Tersusunnya laporan keuangan secara berkala
c. Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun berbasis akrual
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 21
3.
Tercapainya jumlah Sumber Daya Aparatur yang handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas
a. Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
b. Terlaksananya Program Peningkatan profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
4.
Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dan pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan
a. Terlaksananya Pengawasan Internal secara Berkala
b. Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
c. Terlaksananya Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan kebijakan KDH
d. Terlaksananya penyelesaian TLHP pada SOPD
e. Terlaksananya Pemutakhiran data TLHP melalui Evaluasi berkala temuan Hasil Pengawasan
f. Tersosialisasinya kebijakan pengawasan
g. Terlaksananya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
h. Terlaksananya Evaluasi LKIP Kabupaten
Dari Sasaran 1,2,3 dan Sasaran 4 beserta dengan Indikator Kinerja Utama
masing-masing sebagai bahan ukuran bagi keberhasilan pelaksanaan Kinerja
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 dan ukuran kesesuaian dengan
pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra tahun 2013-2018) yang merupakan bagian dari
RPJMD Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan
fungsinya menjabarkan Visi dan Misi Bupati Pulang Pisau dan RPJMD Kabupaten
Pulang Pisau Tahun 2013 - 2018.
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja Capaian Sasaran berdasarkan Sasaran Strategis Inpektorat Kabupaten Pulang Pisau dapat dijelaskan sebagai berikut :
a) Sasaran 1
Mewujudkan sistem pelayanan perkantoran yang memadai Berikut ini adalah data pengukuran IKU untuk sasaran 1 :
Tabel 3. Pengukuran IKU Sasaran Mewujudkan sistem pelayanan perkantoran yang memadai
Sasaran Strategis 1 Indikator
TAHUN 2017 TAHUN 2018 Ket. Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)
Mewujudkan sistem pelayanan perkantoran
a
Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan
12 bulan
99,08
12 bulan
12 bulan
98,50
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 22
yang memadai
b
c
Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Disiplin Aparatur
12 bulan
21 orang
12 bulan
21 Orang
99,59
100,00
12 bulan
-
12 bulan
-
99,79
-
Rata – rata 99,56 99,14 Sangat baik
Penjelasan Tabel 3 : a. Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan selama 12
bulan termasuk untuk pembiayaan kegiatan rutin dan pembayaran honor TKHL
sebanyak 11 orang, dapat terlaksana dengan baik selama 12 bulan dengan
pencapaian tahun 2017 sebesar 99,08% dan tahun 2018 sebesar 98,50 %.
b. Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan selama 12 bulan
dalam bentuk pengadaan kendaraan dinas dan pemeliharaannya, serta
pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas, gedung kantor serta rumah
jabatan ; dengan persentase pencapaian tahun 2017 sebesar 99,59 % dan
tahun 2018 sebesar 99,79 %.
c. Meningkatnya Disiplin Aparatur untuk tahun 2017 dilaksanakan dalam bentuk
pengadaan pakaian dinas hanya untuk PNS sebanyak 21 orang dan terlaksana
untuk sebanyak 21 orang atau sebesar 100 %, sedangkan untuk tahun 2018
mengingat keterbatasan anggaran maka tidak dianggarkan dalam bentuk
penyediaan pakaian dinas, tetapi dilaksanakan/dianggarkan pada penyediaan
sarana/prasarana berupa pengadaan mesin Absensi sidik jari .
Kesimpulan a. Bahwa penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran telah terlaksana
dengan baik selama 12 bulan untuk tahun 2017 dan tahun 2018 dengan
pencapaian diatas 85 % dan termasuk dalam katagori sangat baik ;
b. Bahwa penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur telah terlaksana dengan
baik selama 12 bulan untuk tahun 2017 dan tahun 2018 dengan pencapaian
diatas 85 % dan termasuk dalam katagori sangat baik ; c. Bahwa Peningkatan Disiplin Aparatur telah terlaksana dengan baik untuk tahun
2017 dengan pencapaian diatas 85 % dan termasuk dalam katagori sangat baik, sedangkan tahun 2018 karena keterbatasan anggaran dan perioritas
kegiatan sehingga tidak dianggarkan. Peningkatan Disiplin Aparatur untuk
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 23
Tahun 2018 dilaksanakan melalui penyediaan perangkat Absen Sidik Jari
sebagai alat ukur kedisiplinan pegawai, dan dianggarkan pada kegiatan
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor pada Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur (sudah terlaksana dan berfungsi dengan baik).
Secara keseluruhan bahwa capaian sasaran 1 yaitu mewujudkan sistem pelayanan
perkantoran yang memadai, tahun 2017 adalah sebesar 99,56 % dan tahun 2018
sebesar 99,14 % dengan kriteria sangat baik.
b) Sasaran 2 Terselenggaranya Laporan Kinerja yang terukur dan Laporan Keuangan yang akuntabel berbasis akrual Berikut ini adalah data pengukuran IKU untuk sasaran 2 :
Tabel 4. Pengukuran IKU Sasaran Terselenggaranya Laporan Kinerja yang terukur
dan Laporan Keuangan yang akuntabel berbasis akrual
Sasaran Strategis 2 Indikator
TAHUN 2017 TAHUN 2018 Ket. Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)
Terselenggaranya Laporan Kinerja yang terukur dan Laporan Keuangan yang akuntabel berbasis akrual
a
b c
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan SOPD tahun sebelumnya secara terukur dan Penetapan Perjanjian Kinerja yang terarah dan terencana
Tersusunnya laporan keuangan secara berkala / semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun berbasis akrual
1 Dokumen
2 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
2 Dokumen
1 Dokumen
100,00
100,00
100,00
1 Dokumen
2 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
2 Dokumen
1 Dokumen
100,00
100,00
100,00
Rata – rata 100,00 100,00 Sangat baik
Penjelasan Tabel 4 :
a. Laporan capaian kinerja target 1 dokumen, tahun 2017 tercapai 100 % dan
tahun 2018 juga tercapai 100 %, yang berisi pencapaian target kinerja
berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun secara terencana dan
terarah serta penyesuaian anggaran dana yang tersedia untuk disusun
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 24
menurut skala prioritas yang telah melalui penyesuaian dengan Renstra 2013-
2018, Renja, RKT, dan. Perjanjian Kinerja
b. Laporan Keuangan Semesteran tahun 2017 dan tahun 2018 terlaksana
sebanyak 2 dokumen (semester I dan Semester II) atau 100 %. Sedangkan
untuk laporan secara berkala dilakukan setiap bulan sebagai bahan dalam
Rakordal / Tepra ;
c. Untuk Laporan Keuangan Akhir Tahun, disusun dalam bentuk LKPD
Inspektorat dibuat per 31 Desember setiap tahunnya yang telah dibuat
berdasarkan realisasi keuangan Tahun yang bersangkutan dan melalui
Rekonsiliasi Keuangan dan Rekonsiliasi Aset. Tahun 2017 dan tahun 2018
terpenuhi masing-masing 1 Dokumen sesuai target yaitu pencapaian sebesar
100 %.
Kesimpulan Bahwa sasaran 2 untuk indikator a, b dan c pada tahun 2017 dan tahun 2018 terlaksana dengan baik dan progresnya diatas 85 %, sehingga termasuk dalam katagori sangat baik.
c) Sasaran 3 Tercapainya jumlah SDM dan Aparat Pengawas yang handal dan profesional serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas
Berikut ini adalah data pengukuran IKU untuk sasaran 3 :
Tabel 5. Pengukuran IKU Sasaran Tercapainya jumlah SDM dan Aparat Pengawas yang handal dan profesional serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas
Sasaran Strategis 3
Indikator TAHUN 2017 TAHUN 2018
Ket. Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)
Tercapainya jumlah SDM dan Aparat Pengawas yang handal dan profesional serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas
a
b
c d
Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangan
Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek peraturan perundangan
Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek untuk peningkatan kompetensi aparatur pengawasan Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri
7 Orang
6 Orang
5 orang
60 OH
3 Orang
18 Orang
5 Orang
16 OH
42,86
300,00
100,00
26,67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Indikator yang digunakan tahun 2017 (a s/d d) berbeda dengan tahun 2018 (e dan f)
e
Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
-
-
1 orang
1 orang
100
f Terlaksananya Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- - - 26 orang 31 orang 119,23
Rata – rata 117,38 109,61 Sangat baik
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 25
Penjelasan Tabel 5 : a. Indikator yang digunakan tahun 2017 (huruf a s/d d) berbeda dengan indikator yang
digunakan pada tahun 2018 (huruf e dan f), hal ini mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Inspektur dengan Kepala Daerah ;
b. Penyebab diubahnya indikator dimaksud mengingat target yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2013-2018 sudah tidak memungkinkan karena keterbatasan plafond anggaran yang disediakan dan bertambahnya beban kerja yang menjadi prioritas tetapi tidak tercantum dalam Renstra tahun 2013-2018 ;
c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (huruf e) tahun 2018 digunakan untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat II oleh Inspektur, dan sudah terlaksana 100 % ;
d. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (huruf f) tahun 2018 terealisir sebanyak 31 orang dari target sebanyak 26 orang atau 119,23 %, dilaksanakan melalui :
-. Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, dengan realisasi sebanyak 12 orang ;
-. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilis Kinerja, terealisir sebanyak 19 orang.
Kesimpulan Bahwa sasaran 3 untuk indikator yang tahun 2017 dengan Indikator tahun 2018 terlaksana dengan baik dan progresnya diatas 85 %, sehingga termasuk dalam katagori sangat baik.
d) Sasaran 4 Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan prinsip-
prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan.
Pengukuran IKU untuk sasaran ke-4 dapat dijelaskan pada Tabel berikut :
Tabel 6. Pengukuran IKU untuk sasaran Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan
Sasaran Strategis 4
Indikator TAHUN 2017 TAHUN 2018 Ket.
Target Realisasi Persen
tase (%)
Target Reali sasi
Persentase (%)
Terlaksananya Sistem Pengendalian
a.
Terlaksananya Pengawasan Internal secara Berkala
Pelaksanaan PKPT =
70 LHP
116
LHP/LHE
165.71
Pelaksa
naan PKPT = 70 LHP
125 LHP/
LHE
171,43
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 26
Internal dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan
b. c. d. e. f. g. h.
Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH
Terlaksananya penyelesaian TLHP Terlaksananya Pemutakhiran data TLHP melalui Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Tersosialisasinya Kebijakan Pengawasan Terlaksananya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Terlaksananya Evaluasi LKIP Kabupaten
4 Kasus
Pelaksanaan Reviu
Keuangan dan
Evaluasi AKIP (2 Laporan)
Cakupan 30 SKPD
2 Kali
1 paket
1 Dokumen
1 Dokumen
4 Kasus
1 Laporan Reviu
Keuangan 1 Laporan Evaluasi
AKIP
42 SKPD
1 Kali
1 paket
1 Dokumen
1 Dokumen
100,00
100,00
140,00
50,00
100,00
100,00 100,00
4 Kasus
4 laporan
30 satker
1 kali
1 paket
1 Dokumen
1 Dokumen
6 kasus
4 laporan
54 satker
1 kali
1 paket
1 Dokumen
1 Dokumen
150
100
180
100
100
100,00
100,00
Rata-rata 106,96 125,18 Sangat Baik
Penjelasan Tabel 6 : a. Inspektorat Kabupaten Pulang telah melaksanakan kegiatan Pengawasan
Internal secara berkala, dengan tujuan untuk menilai atas pelaksanaan
tugas dan fungsi, yang mencakup aspek tugas pokok, keuangan, sumber
daya manusia, sarana dan prasarana. Audit ini dilaksanakan sesuai dengan
norma pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 27
prosedur lain yang dianggap perlu sesuai dengan keadaan yang ditemui di
lapangan.
Pada tahun 2017, Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah melaksanakan
kegiatan pemeriksaan secara berkala melalui PKPT yaitu sebanyak 116
Obrik dengan penerbitan LHP dan LHE yang dilaksanakan melalui Evaluasi
Program / kegiatan pada SOPD, Pemeriksaan Reguler pada SOPD dan
Kecamatan, serta pelaksanaan Evaluasi Dana Desa / Alokasi Dana Desa.
Pada tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah melaksanakan
kegiatan pemeriksaan secara berkala melalui PKPT yaitu sebanyak 125
Obrik dari target 70 LHP atau pencapaian sebesar 171,43 % dengan
penerbitan LHP dan LHE yang dilaksanakan melalui Evaluasi Program /
kegiatan pada SOPD, Pemeriksaan Reguler pada SOPD dan Kecamatan,
serta pelaksanaan Evaluasi Dana Desa / Alokasi Dana Desa.
Terjadi peningkatan jumlah objek pemeriksaan pada tahun 2018 mengingat
beberapa Program Nasional yang perlu dilaksanakan seperti Evaluasi Dana
Desa dan Evaluasi Dana BOS.
b. Tahun 2017 target penyelesaian kasus pengaduan sebanyak 4 kasus dan
telah diselesaikan sebanyak sebanyak 4 kasus dalam bentuk 4 buah LHP-
Riksus , sedangkan tahun 2018 target tetap 4 kasus dan terlaksana sesuai
penugasan Bupati untuk menangani pengaduan dari masyarakat sebanyak 6
kasus yang dilaksanakan melalui Pemeriksaan Khusus (Riksus) sesuai
dengan norma pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
dengan prosedur lain yang dianggap perlu sesuai dengan keadaan yang
ditemui di lapangan. Hal ini telah melampaui target yang ditetapkan yaitu
sebanyak 6 kasus (6 buah LHP-Riksus) atau pencapaian sebesar 150 % ;
c. Pelaksanaan reviu tahun 2017 dan tahun 2018 mencakup kegiatan
penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan akun LKPD pada unit reviu
yaitu 30 SOPD dan 8 Kecamatan lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang
Pisau. Reviu mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR),
Ikhtisar hasil Reviu, Laporan Hasil Reviu (LHR) dan Catatan Atas Laporan
Keuangan (CALK). Sedangkan untuk Evaluasi Sistem AKIP dilaksanakan
dengan mengambil sampel 12 SOPD dari target minimum 4 SOPD untuk
Kabupaten.
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 28
d. Rencana tindak lanjut dan monitoring penyelesaian tindak lanjut adalah
mengumpulkan data temuan, mengevaluasi tindak lanjut sesuai rekomendasi
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, mengelompokan temuan berdasarkan
jenis temuan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu menyelesaikan
tunggakan temuan Aparat Pengawasan Fungsional baik internal maupun
eksternal yang terdapat pada SOPD di Kabupaten Pulang Pisau. Sasaran
kegiatan ini untuk tahun 2017 dan tahun 2018 adalah semua temuan yang
terdapat dalam LHP internal dan LHP eksternal yang harus ditindak lanjuti
SOPD sesuai rekomendasi dengan target 30 SKPD. Kegiatan TL tahun 2017
terlaksana pada 42 SOPD dan tahun 2018 terlaksana pada 54 satker
(termasuk Desa dan UPTD) dengan rincian sebagai berikut :
(1) Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK-RI per Semester II
Tahun 2018 adalah sebagai berikut: (Tabel 7)
Penyelesaian Tindak Lanjut Persentase Tingkat Penyelesaian Kenaikan
(Penurunan) Semester I Tahun 2018
Semester II Tahun 2018
2005-2010 Sesuai Rekomendasi (S) 91,59% 91,59% 0,00% Belum Sesuai Rekomendasi (BS) 8,12% 8,12% 0,00% Belum Ditindaklanjuti (BT) 0,29% 0,29% 0,00% Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah (TB)
0,00% 0,00% 0,00%
2011-2018 Sesuai Rekomendasi (S) 88,18% 91,05% 2,88% Belum Sesuai Rekomendasi (BS) 10,86% 7,99% (2,88%) Belum Ditindaklanjuti (BT) 0,64% 0,64% 0,00% Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah (TB)
0,32% 0,32% 0,00%
2005-2018 Sesuai Rekomendasi (S) 89,97% 91,34% 1,37% Belum Sesuai Rekomendasi (BS) 9,42% 8,05% (1,37)% Belum Ditindaklanjuti (BT) 0,46% 0,46% 0,00% Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah (TB) 0,15% 0,15% 0,00%
Atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti akan segera dibahas dan ditindaklanjuti
(2) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Penyelesaian Tindak Lanjut baik terhadap rekomendasi temuan APIP
Inspektorat dan APIP lainnya ditindaklanjuti pada tahun 2018 aik melalui
Evaluasi dan monitoring Tindak Lanjut yang kemudian dilakukan
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 29
rekonsiliasi dengan APIP lainnya sebagai bentuk tanggung jawab
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan DPRD Kabupaten Pulang
Pisau yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau.
e. Pemutakhiran data temuan hasil pengawasan ditargetkan 2 kali untuk
memperbarui data temuan setiap semester. Untuk tahun 2017 hanya
terlaksana sebanyak 1 kali mengingat perlunya evaluasi dan monitoring
pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan cakupan wilayah
yang luas pada 95 Desa, sehingga dana yang tersedia tidak mencukupi
untuk pelaksanaan sebanyak 2 kali. Sehubungan hal dimaksud maka tahun
2018 direncanakan dan ditargetkan hanya 1 (satu) kali dan dapat terlaksana
100 % ;
f. Sosialisasi kebijakan pengawasan tahun 2017 dan tahun 2018 dilaksanakan
melalui kegiatan keikutsertaan dalam Karnaval pembangunan dan terlaksana
100 %. Sedangkan pada realisasinya Inspektorat juga melakukan Sosialisasi
pada 8 (delapan ) kecamatan melalui kegiatan Sosialisasi Saber Pungli oleh
Satgas Saber Pungli yang Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau termasuk
dalam keanggotaannya. Kegiatan sosialisasi oleh Satgas Saber Pungli
sebenarnya merupakan tupoksi Inspektorat dan termasuk dalam program
Prioritas Nasional, untuk tahun 2018 masih dalam bentuk dana hibah kepada
Satgas Saber Pungli, dan untuk tahun 2019 sudah dialokasikan dalam
kegiatan yang dianggarkan pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau.
g. Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, dilaksanakan
melalui Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SOPD
lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, yang diperlukan dalam rangka
memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi
melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, dihasilkannya
pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, dan ditaatinya
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk melaksanakan tugas
dan fungsi aparatur pemerintahan (disiplin PNS). Evaluasi SPIP tahun 2017
dilaksanakan pada 8 (delapan) SKPD dengan fokus pada : Pembentukan
Satgas SPIP, Penyelenggaraan SPIP, Pelaksanaan Disiplin ASN dan
Laporan Kinerja SOPD termasuk pada pelaksanaan publikasi program kerja
SOPD melalui web site. Sedangkan untuk tahun 2018 dilaksanakan dengan
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 30
pembentukan Satgas SPIP pada 30 Perangkat Daerah, Satgas SPIP
Kabupaten, pelaksanaan Bimtek bagi Satgas SPIP perangkat daerah serta
Work Shop bagi Kepala SOPD.
h. Evaluasi tahun 2017 yaitu Evaluasi/Reviu LKIP dan LKPD, sedangkan tahun
2018 dilaksanakan Evaluasi / Reviu LKIP, LKPD dan tambahan berupa Reviu
RKA. Hal ini dilaksanakan walaupun tidak termasuk dalam target dan tidak
dianggarkan, dapat dilaksanakan secara swadaya mengingat tupoksi dan
kewajiban sesuai perundangan yang berlaku.
Kesimpulan a. Pelaksanaan PKPT dan Non PKPT yang dituangkan dalam bentuk Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) perlu didukung
dengan Anggaran dan waktu pelaksanaan, sehingga hal inilah yang
menyebabkan beberapa kegiatan pada Sasaran 3 tidak dapat dilaksanakan
pada tahun 2018 dan digantikan dengan kegiatan yang lebih prioritas sesuai
amanat Peraturan / Program Prioritas Nasional. b. Penanganan Kasus Pengaduan terjadi peningkatan pencapaian kinerja
sebesar 50 % yaitu tahun 2017 sebesar 100 % (4 kasus target, selesai 4
kasus) dan tahun 2018 sebesar 150 % (4 kasus target, selesai 6 kasus).
Dengan demikian pencapaian target kinerja berada diatas 85 % dengan
Katagori Sangat Baik ; c. Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah melaksanakan reviu laporan
keuangan dalam bentuk 1 dokumen Laporan Hasil Reviu keuangan dan
Evaluasi LAKIP sebanyak 1 kali. Dengan demikian telah mencapai target
pada tahun 2017 yaitu 100%, dengan Kriteria Sangat Baik ;
Secara umum untuk Sasaran ke-4 dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi,
efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan
melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan yang
dapat dicapai tahun 2017 adalah 106,96 % dan dan tahun 2018 sebesar 125,18
% berarti terdapat kenaikan pencapaian kinerja sebesar 18,22 % termasuk
dalam kategori sangat baik (Katagori 85 % keatas).
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 31
D. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.
Dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, perlu adanya strategi
untuk mencapai sasaran tersebut dengan mempertimbangan berbagai elemen-
elemen yang tersedia pada Inspektorat Kabupaten.
Faktor kunci keberhasilan Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam mencapai
tujuan/ sasaran meliputi :
a) Tersedianya SDM Aparatur pengawasan yang handal dan profesional
b) Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan yang memadai
c) Adanya kegiatan pokok berupa Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan
(PKPT) dan Non PKPT
d) Adanya komitmen antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat terhadap
pentingnya fungsi Pengawasan (controlling) oleh Inspektorat Kabupaten
e) Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang tepat.
Perumusan diatas didasarkan pada analisis lingkungan (SWOT) Inspektorat
Kabupaten Pulang Pisau berupa :
a. Kekuatan (Strength) 1) SDM Aparatur pengawasan yang handal dan profesional, baik dari segi kualitas
maupun kuantitas ;
2) Tersedianya sistem informasi pengawasan yang memadai ;
3) Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang tepat (SOP) ;
4) Adanya kegiatan pokok berupa Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan
(PKPT) dan Non PKPT serta Evaluasi LKIP di lingkup Pemerintah Kabupaten
Pulang Pisau
5) Terbentuknya komitmen antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat
terhadap pentingnya fungsi Pengawasan (controlling) dan akuntabilitas
pelayanan publik pada Instansi Pemerintah
b. Kelemahan (Weakness) 1) Minimnya jumlah SDM dalam Jabatan Fungsional Pengawasan dibanding
dengan objek pemeriksaan yang semakin bartambah dan semakin kompleks ;
2) Adanya sikap dan prilaku SDM yang resisten terhadap perubahan lingkungan ;
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 32
3) Adanya SDM yang masih kurang disiplin ;
4) Beban kerja yang tidak seimbang antar SDM ;
5) Penjatuhan hukuman disiplin yang belum seimbang ;
6) Sarana dan Prasarana yang kurang memadai ;
7) Minimnya pengetahuan teknis terhadap obyek yang diawasi ;
c. Peluang (Opportunities) 1) Tersedianya berbagai Legislasi Peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang pengawasan intern pemerintah sebagai pedoman kerja dan koordinasi
bagi Inspektorat Kabupaten;
2) Tersedianya dana yang memadai untuk melakukan kegiatan pengawasan ;
3) Tersedianya berbagai Diklat / Bimtek untuk peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur serta pembentukan SDM pengawasan ;
4) Dukungan dan kepercayaan dari Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati
Pulang Pisau) dalam TUPOKSI Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau sebagai
Aparat Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah dan sebagai
Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) ;
5) Terjalinnya hubungan baik dengan Aparatur Pengawas Eksternal yaitu dengan
BPK-RI Perwakilan Kalimantan Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, serta hubungan baik
dengan Instansi lain yaitu Kejaksaan Negeri Kabupaten Pulang Pisau dan
Kepolisian Resort Kabupaten Pulang Pisau ;
6) Adanya dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap tugas pokok dan
fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau ;
7) Perkembangan teknologi dan informasi dalam pelayanan publik.
d. Ancaman (Threats) 1) Ketidakharmonisan hubungan eksekutif dan legislatif
2) Ego sektoral masing-masing aparat pengawasan dengan aparat penegak
hukum.
E. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya
Strategi pencapaian diatas dituangkan kedalam beberapa kebijakan. Sama
seperti sasaran terhadap tujuan, kebijakan yang ditetapkan sepenuhnya mendukung
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 33
pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan arah kebijakan untuk
mencapai sasaran adalah sebagai berikut :
a. Tersedianya kebutuhan administrasi kantor dalam rangka perbaikan mutu dan
kinerja dalam pelayanan publik
Strategi :
1) Pembenahan dalam pelayanan adminsitrasi perkantoran
Kebijakan : Menyelenggarakan layanan administrasi perkantoran dan
menyediakan fasilitas kebutuhan kantor
2) Peningkatan pelayanan prima
Kebijakan : - Meningkatkan kedisiplinan aparatur pengawasan
- Memberikan penghargaan kepada PNS yang purna tugas dan
pindah tugas
b. Tersedianya sarana dan prasarana untuk fasilitas aparatur
Strategi :
Penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara
efektif, efisien dan ekonomis
Kebijakan : - Menyediakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana kantor
- Memelihara aset-aset yang masih memiliki nilai manfaat
c. Tersedianya laporan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja yang akurat
dan akuntabel
Strategi :
Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja secara periodik
Kebijakan : - Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
sebagai wujud transparansi pertanggungjawaban kinerja
orgaisasi kepada masyarakat
- Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan secara
periodik (semesteran dan akhir tahun)
d. Tercapainya jumlah SDM dan Aparat Pengawas yang handal dan profesional
serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas
Strategi :
1) Pemberikan kesempatan kepada kepada Aparatur Pengawasan untuk
mengembangkan kompetensi dan keahlian sesuai bidang tugas
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 34
Kebijakan : - Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan sesuai kompetensi dan keahlian dalam menunjang
tugas fungsinya
2) Pengembangan profesi Aparatur Pengawasan Fungsional
Kebijakan : - Mengikutsertakan pejabat fungsional untuk mengembangkan
profesi secara berjenjang
e. Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan
menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam
pengawasan pembangunan serta kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum.
Strategi :
1) Peningkatan pengawasan terhadap aparat pemerintahan secara berkala dan
berkesinambungan
Kebijakan : - Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
dan Non PKPT (pemeriksaan khusus dan audit untuk tujuan
tertentu) melaui pendampingan dan joint audit dengan Instansi
pengawasan lainnya.
- Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan
Pemerintahan Desa
2) Pengendalian Manajemen Kepala Daerah dalam rangka menuju Opini BPK
Wajar Tanpa Pengecualian
Kebijakan : - Melaksanakan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
untuk menjamin kehandalan dan keakuratan penyajian data
dalam LKPD
3) Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) melalui
penerapan teknologi informasi, yang berfungsi sebagai sarana koordinasi,
sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan temuan, serta tindak lanjut hasil
pemeriksaan
Kebijakan : - Menyediakan aplikasi sistem informasi pengawasan untuk
mempermudah inventarisasi hasil temuan pengawasan yang
akurat
4) Pelaksanaan sinkronisasi dan rekonsiliasi data temuan hasil pengawasan
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 35
Kebijakan : - Melaksanakan sinkronisasi dan rekonsiliasi data temuan
hasil pengawasan dengan SOPD terkait dan Instansi
pengawasan lainnya dan berperan sebagai fasilitator
penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APFP.
5) Pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap temuan hasil pengawasan
secara berkala
Kebijakan : - Melaksanakan pemutakhiran data temuan hasil pengawasan
secara berkala
6) Pelaksanaan sinkronisasi dan rekonsiliasi data temuan hasil pengawasan
Kebijakan : - Menjalin sinergitas program pengawasan Instansi
pengawasan lainnya, baik di tingkat Provinsi dan Pusat
7) Penataan dan penyempurnaan sisdur pengawasan
Kebijakan : - Menyusun naskah akademik dan kebijakan sisdur
pengawasan termasuk Sistim Operasional Prosedur (SOP)
8) Peningkatan peran masyarakat dalam melaksanakan pengawasan terhadap
kinerja aparat sebagai dampak pembangunan di wilayahnya
Kebijakan : - Membentuk unit-unit khusus pengaduan masyarakat serta
melakukan pengusutan atas kebenaran laporan mengenai
adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi
dan nepotisme.
9) Peningkatan pencegahan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana
korupsi
Kebijakan : - Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
(Satgas Saber Pungli) dan melakukan kerjasama dengan
TP4D .
3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 A. Input :
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat tahun
anggaran 2018 murni didukung dengan dana sebesar
Rp. 5.397.037.475,77 yang terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung Rp 2.183.736.812,95
b. Belanja Langsung Rp 3.213.300.662,82
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 36
yang dirubah dalam ABT sebesar Rp Rp. 5.393.723.275,77 yang terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung Rp 2.079.721.612,95
b. Belanja Langsung Rp 3.314.001.662,82
B. Output 1. Penyerapan dana Tahun Anggaran 2018 baik berupa Belanja Tidak
Langsung maupun Belanja Langsung sebesar Rp 5.393.723.275,77 dengan
realisasi sebesar Rp 5.174.059.448,00 (95,93%) yang terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung
- Dana Rp 2.079.721.612,95
- Realisasi Rp 1.899.547.834,00 (91,34%)
b. Belanja Langsung
- Dana Rp 3.314.001.662,82
- Realisasi Rp 3.274.511.614,00 (98,81%).
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 37
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 8. Realisasi Keuangan Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2017 dan Tahun 2018
No. Program/ Kegiatan
TAHUN 2017 TAHUN 2018
KET. Pagu Anggaran
(Rp) Realisasi Belanja
(Rp) S i s a (%) Pagu Anggaran
(Rp) Realisasi Belanja
(Rp) S i s a
(%)
I.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.807.515.868,00
1.699.647.638,00
107.868.230,00
94,03
2.079.721.612,95
1.899.547.834,00
43.611.310,00
91,34
a. Gaji Pokok PNS/Uang
Representasi
1.015.563.116,85
952.674.380,00
62.888.736,85
93,81
1.001.909.710,00
958.298.400,00
12.326.267,80
95,65
b. Tunjangan Keluarga 105.579.506,00 102.974.349,00 2.605.157,00 97,53 121.774.825,80 109.448.558,00 10.850.750,00 89,88
c. Tunjangan Jabatan 115.590.000,00 112.905.000,00 2.685.000,00 97,68 124.880.750,00 114.030.000,00 9.755.000,00 91,31
d. Tunjangan Fungsional 41.300.000,00 38.550.000,00 2.750.000,00 93,34 61.355.000,00 51.600.000,00 5.189.750,00 84,10
e. Tunjangan Fungsional Umum 16.100.000,00 15.780.000,00 320.000,00 98,01 25.439.750,00 20.250.000,00 11.850.328,00 79,60
f. Tunjangan Beras 66.054.880,00 63.367.500,00 2.687.380,00 95,93 70.510.528,00 58.660.200,00 520.086,50 83,19
g. Tunjangan PPh/Tunjangan
Khusus
11.560.616,00 9.256.335,00 2.304.281,00 80,07 4.536.577,50 4.016.491,00 5.296,65 88,54
h. Pembulatan Gaji 15.848,00 14.225,00 1.623,00 89,76 19.622,65 14.326,00 5.818.271,85 73,01
i. Iuran Asuransi Kesehatan 29.383.138,00 27.274.051,00 2.109.087,00 92,82 33.185.655,85 27.367.384,00 79.304.924,90 82,47
j. Tunjangan Daerah 401.235.000,00 372.455.000,00 28.780.000,00 92,83 625.644.924,90 546.340.000,00 658.187,65 87,32
k. Iuran Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK)
2.281.672,51 1.954.129,00 327.543,51 85,64 2.623.025,65 1.964.838,00 283.605,60 74,91
l. Iuran Jaminan Kematian (JKM) 2.852.090,64 2.442.669,00 409.421,64 85,64 7.841.242,60 7.557.637,00 43.611.310,00 96,38
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 38
No. Program/ Kegiatan
TAHUN 2017 TAHUN 2018
KET. Pagu Anggaran
(Rp) Realisasi Belanja
(Rp) S i s a (%) Pagu Anggaran
(Rp) Realisasi Belanja
(Rp) S i s a
(%)
II. BELANJA LANGSUNG
2.919.000.000,00
2.906.276.850,00
12.723.150,00
99,56
3.314.001.662,82
3.274.511.614,00
39.490.048,82
99,27
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
774.800.000,00
767.641.671,00
7.158.329,00
99,08
1.154.541.662,82
1.137.185.216,00
17.356.446,82
98,50
a. Penyediaan jasa surat
menyurat
84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 100,00 234.699.000,00 227.172.200,00 7.526.800,00 96,79,00
b. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
75.000.000,00 67.894.141,00 7.105.859,00 90,53 86.802.662,82 77.629.484,00 9.173.178,82
89,43
c. Penyediaan jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan PNS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d. Penyediaan jasa kebersihan
kantor
20.000.000,00 19.996.000,00 4.000,00 99,98 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00
100,00
e. Penyediaan alat tulis kantor 68.000.000,00 67.998.500,00 1.500,00 100,00 134.000.000,00 133.986.000,00 14.000,00 99,99
f. Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
17.200.000,00 17.190.000,00 10.000,00 99,94 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00
g. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
20.000.000,00 19.996.000,00 4.000,00 99,98 50.000.000,00 49.985.000,00 15.000,00
99,97
h. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
18.000.000,00 17.975.000,00 25.000,00 99,86 48.240.000,00 48.090.000,00 150.000,00
99,69
i. Penyediaan makanan dan
minuman
135.000.000,00 134.995.000,00 5.000,00 100,00 66.300.000,00 66.146.000,00 154.000,00
99,77
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
177.600.000,00 177.597.530,00 2.470,00 100,00 247.500.000,00 247.313.632,00 186.368,00
99,92
k. Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah
160.000.000,00 159.999.500,00 500,00 100,00 180.000.000,00 179.862.900,00 137.100,00
99,92
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 39
No. Program/ Kegiatan
TAHUN 2017 TAHUN 2018
KET. Pagu Anggaran
(Rp) Realisasi Belanja
(Rp) S i s a (%) Pagu Anggaran
(Rp) Realisasi Belanja
(Rp) S i s a
(%)
2. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
335.000.000,00 333.627.900,00 1.372.100,00 99,59 581.000.000,00 577.066.000,00 3.934.000,00
99,79
a. pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 200.000.000,00 199.450.000,00 550.000,00 99,73
b. Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
15.000.000,00 14.800.500,00 199.500,00 98,67 20.000.000,00 19.922.000,00 78.000,00
99,61
c. Pengadaan peralatan gedung
kantor
36.000.000,00 35.774.200,00 225.800,00 99,37 59.000.000,00 58.567.000,00 433.000,00
99,27
d. Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
47.000.000,00 46.992.000,00 8.000,00 99,98 75.000.000,00 74.889.000,00 111.000,00
99,85
e. Pemeliharaan rutin/berkala
mobil jabatan
42.000.000,00 41.699.200,00 300.800,00 99,28 75.000.000,00 74.569.900,00 430.100,00
99,43
f. Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
60.000.000,00 59.577.000,00 423.000,00 99,30 80.000.000,00 77.898.100,00 2.101.900,00
97,37
g. Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
18.000.000,00 17.800.000,00 200.000,00 98,89 35.000.000,00 34.900.000,00 100.000,00 99,71
h. Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
27.000.000,00
26.985.000,00
15.000,00
99,94
37.000.000,00
36.870.000,00
130.000,00
99,65
3. Program peningkatan disiplin
aparatur
25.800.000,00 25.525.706,00 274.294,00 98,94 0 0 0 0
a. Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
10.000.000,00 9.900.000,00 100.000,00 99,00 0 0 0 0
b. Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
15.800.000,00 15.625.706,00 174.294,00 98,90 0 0 0 0
42.500.000,00
243.500,00
99,43
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 40
No. Program/ Kegiatan
TAHUN 2017 TAHUN 2018
KET. Pagu Anggaran
(Rp) Realisasi Belanja
(Rp) S i s a (%) Pagu Anggaran
(Rp) Realisasi Belanja
(Rp) S i s a
(%)
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
295.000.000,00 294.686.800,00 313.200,00 99,89 42.256.500,00
a. Pendidikan dan pelatihan
formal
30.000.000,00 29.781.400,00 218.600,00 99,27 42.500.000,00 42.256.500,00 243.500,00
99,43
b. Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
5.000.000,00 4.908.000,00 92.000,00 98,16 0 0 0 0
c. Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-
undangan
260.000.000,00 259.997.400,00 2.600,00 100,00 0 0 0 0
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
14.000.000,00 13.564.000,00 436.000,00 96,89 35.000.000,00 34.874.500,00 125.500,00 99,64
a. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
8.000.000,00 7.716.000,00 284.000,00 96,45 12.000.000,00 11.972.500,00 27.500,00 99,77
b. Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
3.000.000,00 2.924.000,00 76.000,00 97,47 11.000.000,00 10.962.000,00 38.000,00 99,65
c. penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
3.000.000,00 2.924.000,00 76.000,00 97,47 12.000.000,00 11.940.000,00 60.000,00 99,50
6. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.354.400.000,00 1.351.715.373,00 2.684.627,00 99,80 1.148.460.000,00 1.145.276.200,00 3.183.800,00
99,72
a. Pelaksanaan pengawasan
Internal secara berkala
604.000.000,00 603.848.300,00 151.700,00 99,97 500.000.000,00 499.903.950,00 96.050,00 99,98
b. Penanganan kasus pengaduan
di lingkungan pemerintah daerah
50.000.000,00 49.950.000,00 50.000,00 99,90 70.000.000,00 69.836.850,00 163.150,00 99,77
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 41
No. Program/ Kegiatan
TAHUN 2017 TAHUN 2018
KET. Pagu Anggaran
(Rp) Realisasi Belanja
(Rp) S i s a (%) Pagu Anggaran
(Rp) Realisasi Belanja
(Rp) S i s a
(%)
c. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
133.400.000,00 132.900.000,00 500.000,00 99,63 204.870.000,00 203.894.000,00 976.000,00 99,52
d. Tindak lanjut hasil temuan
pengawasan 150.000.000,00 149.680.000,00 320.000,00 99,79 140.630.000,00 140.611.050,00 18.950,00 99,99
e. Koordinasi pengawasan yang
lebih komprehensif 250.000.000,00 249.999.073,00 927,00 100,00 0 0 0 0
f. Evaluasi berkala temuan hasil
pengawasan 35.000.000,00 34.880.000,00 120.000,00 99,66 46.760.000,00 46.695.000,00 65.000,00 99,86
g. Sosialisasi Kebijakan
Pengawasan 33.000.000,00 32.938.000,00 62.000,00 99,81 14.500.000,00 14.450.000,00 50.000,00 99,66
h. Pelaksanaan SPIP 19.000.000,00 18.720.000,00 280.000,00 98,53 113.960.000,00 112.255.350,00 1.704.650,00 98,92
i. Pelaksanaan Evaluasi LAKIP 48.000.000,00 47.480.000,00 520.000,00 98,92 57.740.000,00 57.630.000,00 110.000,00 97,88
j. Pelaksanaan Reviu LPPD
32.000.000,00 31.320.000,00 680.000,00 97,88 0 0 0 0
7.
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
120.000.000,00
119.515.400,00
484.600,00
99,60
352.500.000,00
337.853.198,00
14.646.802,00
95,84
a. Pelatihan pengembangan
tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
120.000.000,00
119.515.400,00
484.600,00
99,60
150.000.000,00
142.442.200,00
7.557.800,00
94,96
b. Pelatihan teknis pengawasan
dan penilaian akuntabilitas kinerja
0,00 0,00 0,00 0,00 202.500.000,00 195.410.998,00 7.089.002,00 96,50
Jumlah 4.726.515.868,00 4.605.924.488,00 120.591.380,00 97,45 5.393.723.275,77 5.174.059.448,00 219.663.827,77 95,93
P E N U T U P
BAB IV
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 42
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Tahun Anggaran 2018
sebagai wujud pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau
sebagai lembaga teknis yang berperan aktif untuk membantu Bupati Pulang Pisau di
bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan outcome
yang hendak dicapai oleh Inspektorat adalah pemerintahan yang akuntabel sebagai
implementasi dari good and clean governance yang diwujudkan melalui pembaharuan
manajemen pemerintahan dengan cara “pengawasan yang dilakukan secara prefosional”
sesuai yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 4 (empat) sasaran
strategis terlaksana dan tercapai dengan baik dengan pencapaian diatas 85 % dengan
katagori Sangat Baik ;
Walau demikian masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat
dilaksanakan mengingat prioritas fungsi pengawasan sehingga dana yang tersedia untuk
kegiatan dimaksud digeser peruntukkannya dalam APBD perubahan.
Dengan demikian, ruang lingkup (core area) Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau
yaitu terwujudnya Pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab
melalui pengawasan dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya
kontribusi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau bagi Pemerintah Kabupaten Pulang
Pisau secara keseluruhan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif, transparan dan akuntabel sebagaimana
yang diamanatkan dalam Perda Kabupaten Pulang Pisau No. 02 Tahun 2014 tentang
Rencana Stategik Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 – 2018.
Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil
maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga
bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai
dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja 2018 kami merumuskan beberapa
langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan
atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Penetapan Kinerja Tahun 2019,
yaitu sebagai berikut :
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 43
1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada
dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, instansi pemerintah mapun
pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan pengawasan.
2. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan
dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan.
3. Lebih mengoptimalkan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan
komponen-komponen Sistem AKIP pada instansi-instansi pemerintah, baik di tingkat
pusat maupun di daerah.
4. Untuk Laporan Kinerja tahun 2019, sehubungan dengan adanya perubahan RPJMD
kabupaten sesuai visi dan misi Bupati terpilih periode 2018-2023 ; akan disesuaikan
kemudian melalui RPJM Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau serta Renstra 2018-
2023 dan Renja 2019.
Sebagai penutup, Pimpinan beserta segenap aparat Pengawas Inspektorat
Kabupaten Pulang Pisau mengharapkan agar LKIP tahun 2018 ini dapat memenuhi
kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi
penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan
salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas
kinerja, juga untuk pencapaian target peningkatan Levelling Kapabilitas APIP pada level
3 tahun 2019. Secara spesifik, bagi organisasi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau,
LKIP ini adalah salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi :
1. Rencana Kerja (Operational Plan);
2. Rencana Kinerja (Performance Plan);
3. Rencana Anggaran (Financial Plan);
4. Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.
Dari kesimpulan tersebut diatas, untuk memperoleh hasil yang lebih meningkat
lagi pada masa yang akan datang, diperlukan:
a. Peningkatan sumber daya aparat pengawasan dan peningkatan mutu pelayanan
melalui pemberian kesempatan yang lebih luas dalam mengikuti Diklat .
b. Sarana dan prasarana yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan pengawasan
terutama penyediaan anggaran yang cukup memadai ;
c. Penambahan tenaga fungsional aparatur pengawasan (Auditor / P2UPD) baik
melalui rekrutment PNS yang sudah ada (jalur impassing) maupun melalui
pengadaan dalam formasi CPNS ;
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 44
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten
Pulang Pisau Tahun Anggaran 2018 untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya
sebagai kewajiban Organisasi Perangkat Daerah.
Pulang Pisau, 30 Januari 2019
Inspektur Kabupaten Pulang Pisau,
SAPRI JUNJUNG, SE., MA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640202 199203 1 016
a. Lampiran I : Struktur Organisasi Inspektorat ;
b. Lampiran II : Pengukuran Kinerja ;
c. Lampiran III : RENSTRA 2014 – 2018 ;
d. Lampiran IV : Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan 2019 beserta lampirannya;
e. Lampiran V : RKT 2018 dan RKT 2019;
f. Lampiran VI : IKU 2018 dan IKU 2019;
g. Lampiran VII : Laporan Realisasi Rencana Aksi
Semester I dan II Tahun 2018
dan Rencana Aksi 2019.
LAMPIRAN LKIP TAHUN 2018
Struktur Organisasi Inspektorat
LAMPIRAN I
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau .
Lampiran I. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau
INSPEKTUR SAPRI JUNJUNG, SE., MA.
PEMBINA UTAMA MUDA / (IV/C) NIP. 19640202 199203 1 016
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
SEKRETARIS
Drs. MARHANEDRA PEMBINA Tk. I / (IV/b)
NIP. 19700419 199103 1 004
SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
JUANDI, ST PENATA / (III/C)
NIP. 19860103 201101 1 015
SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM
NYAI CANDRA DEWI PENATA / (III/C)
NIP. 19650406 198603 2 016
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
Ir. RASIDI
PEMBINA TINGKAT I / (IV/b) NIP. 19610816 199303 1 004
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
ALFONSO ROYAS PEMBINA / (IV/a)
NIP. 19681122 199806 1 001.
AGUSTINUS, SE., M.Si PEMBINA TINGKAT I / (IV/b)
NIP.19640830 199603 1 002
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR (3 orang) DAN P2UPD (3 orang)
LKIP Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau .
Pengukuran Kinerja
LAMPIRAN II
Lampiran II : Pengukuran Kinerja Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 1
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau tahun
2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-
masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan
pencapaian target sasaran strategis berikut indikator kinerjanya.
Tolok ukur keberhasilan organisasi yang digambarkan capaian strategis
organisasi melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur berdasarkan target dan
realisasi, diuraikan sebagai berikut :
Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1. Mewujudkan sistem
pelayanan perkantoran yang memadai
a. Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur
c. Meningkatnya Disiplin Aparatur (Pengadaan Mesin Absensi Sidik Jari)
2. Terselenggaranya Laporan Kinerja yang terukur dan Laporan Keuangan yang akuntabel berbasis akrual
a. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan SOPD tahun sebelumnya secara terukur dan Penetapan Perjanjian Kinerja yang terarah dan terencana
b. Tersusunnya laporan keuangan secara berkala
c. Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun berbasis akrual
3.
Tercapainya jumlah Sumber Daya Aparatur yang handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas
a. Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
b. Terlaksananya Program Peningkatan profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
4.
Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dan pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan
a. Terlaksananya Pengawasan Internal secara Berkala
b. Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
c. Terlaksananya Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan kebijakan KDH
d. Terlaksananya penyelesaian TLHP pada SOPD
e. Terlaksananya Pemutakhiran data TLHP melalui Evaluasi berkala temuan Hasil Pengawasan
f. Tersosialisasinya kebijakan pengawasan
g. Terlaksananya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
h. Terlaksananya Evaluasi LKIP Kabupaten
Lampiran II : Pengukuran Kinerja Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 2
Berdasarkan Sasaran 1,2,3 dan Sasaran 4 beserta dengan Indikator Kinerja
Utama masing-masing sebagai bahan ukuran bagi keberhasilan pelaksanaan Kinerja
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 dan ukuran kesesuaian dengan
pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra tahun 2013-2018) yang merupakan bagian dari
RPJMD Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan
fungsinya menjabarkan Visi dan Misi Bupati Pulang Pisau dan RPJMD Kabupaten
Pulang Pisau Tahun 2013 – 2018, dapat dilakukan pengukuran kinerja tahun 2018 yaitu :
a) Sasaran 1 Mewujudkan sistem pelayanan perkantoran yang memadai
Sasaran Strategis 1 Indikator
TAHUN 2017 TAHUN 2018 Ket. Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)
Mewujudkan sistem pelayanan perkantoran yang memadai
a
b
c
Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Disiplin Aparatur
12 bulan
12 bulan
21 orang
12 bulan
12 bulan
21 Orang
99,08
99,59
100,00
12 bulan
12 bulan
-
12 bulan
12 bulan
-
98,50
99,79
-
Rata – rata 99,56 99,14 Sangat baik
b) Sasaran 2
Terselenggaranya Laporan Kinerja yang terukur dan Laporan Keuangan yang akuntabel berbasis akrual
Sasaran Strategis 2 Indikator
TAHUN 2017 TAHUN 2018 Ket. Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)
Terselenggaranya Laporan Kinerja yang terukur dan Laporan Keuangan yang akuntabel berbasis akrual
a
b c
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan SOPD tahun sebelumnya secara terukur dan Penetapan Perjanjian Kinerja yang terarah dan terencana
Tersusunnya laporan keuangan secara berkala / semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun berbasis akrual
1 Dokumen
2 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
2 Dokumen
1 Dokumen
100,00
100,00
100,00
1 Dokumen
2 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
2 Dokumen
1 Dokumen
100,00
100,00
100,00
Rata – rata 100,00 100,00 Sangat baik
Lampiran II : Pengukuran Kinerja Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 3
c) Sasaran 3 Tercapainya jumlah SDM dan Aparat Pengawas yang handal dan profesional serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas
Sasaran Strategis 3
Indikator TAHUN 2017 TAHUN 2018
Ket. Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)
Tercapainya jumlah SDM dan Aparat Pengawas yang handal dan profesional serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas
a
b
c d
Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangan
Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek peraturan perundangan
Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek untuk peningkatan kompetensi aparatur pengawasan Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri
7 Orang
6 Orang
5 orang
60 OH
3 Orang
18 Orang
5 Orang
16 OH
42,86
300,00
100,00
26,67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Indikator yang digunakan tahun 2017 (a s/d d) berbeda dengan tahun 2018 (e dan f)
e
Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
-
-
1 orang
1 orang
100
f Terlaksananya Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- - - 26 orang 31 orang 119,23
Rata – rata 117,38 109,61 Sangat baik
d) Sasaran 4 Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan prinsip-
prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan.
Sasaran Strategis 4
Indikator TAHUN 2017 TAHUN 2018 Ket.
Target Realisasi Persen
tase (%)
Target Reali sasi
Persentase (%)
Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan
a. b. c.
Terlaksananya Pengawasan Internal secara Berkala Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan PKPT =
70 LHP
4 Kasus
Pelaksanaan Reviu
Keuangan dan
Evaluasi AKIP (2 Laporan)
116
LHP/LHE
4 Kasus
1 Laporan Reviu
Keuangan 1 Laporan Evaluasi
AKIP
165.71
100,00
100,00
Pelaksa
naan PKPT = 70 LHP
4 Kasus
4 laporan
125 LHP/
LHE
6 kasus
4 laporan
171,43
150
100
Lampiran II : Pengukuran Kinerja Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 4
melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan
d. e. f. g. h.
Terlaksananya penyelesaian TLHP Terlaksananya Pemutakhiran data TLHP melalui Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Tersosialisasinya Kebijakan Pengawasan Terlaksananya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Terlaksananya Evaluasi LKIP Kabupaten
Cakupan 30 SKPD
2 Kali
1 paket
1 Dokumen
1 Dokumen
42 SKPD
1 Kali
1 paket
1 Dokumen
1 Dokumen
140,00
50,00
100,00
100,00 100,00
30 satker
1 kali
1 paket
1 Dokumen
1 Dokumen
54 satker
1 kali
1 paket
1 Dokumen
1 Dokumen
180
100
100
100,00
100,00
Rata-rata 106,96 125,18 Sangat Baik
Outcome yang hendak dicapai oleh Inspektorat adalah pemerintahan yang
akuntabel sebagai implementasi dari good and clean governance yang diwujudkan
melalui pembaharuan manajemen pemerintahan dengan cara “pengawasan yang
dilakukan secara profesional” sesuai yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama
(IKU) dari 4 (empat) sasaran strategis terlaksana dan tercapai dengan baik dengan
pencapaian diatas 85 % dengan katagori Sangat Baik ;
Walau demikian masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat
dilaksanakan mengingat prioritas fungsi pengawasan sehingga dana yang tersedia untuk
kegiatan dimaksud digeser peruntukkannya dalam APBD perubahan.
Pulang Pisau, 30 Januari 2019
Inspektur Kabupaten Pulang Pisau,
SAPRI JUNJUNG, SE., MA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640202 199203 1 016
RENSTRA 2014 – 2018
LAMPIRAN III
LAMPIRAN III : Renstra Tahun 2014 - 2018
INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU
2019 2020 2021 2022 20231 2 3 4 5 6 7 8 91. Terlaksananya Program Pelayanan
adminstrasi perkantoranJumlah jasa orang penyediaan surat menyurat 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang
Jumlah surat menyurat yang terlayani 1000 surat 1000 surat 1000 surat 1000 surat 1000 surat
Jumlah Rekening Telpon, PDAM dan PLN, Internet 5 rekening 5 rekening 5 rekening 5 rekening 5 rekening
Jumlah penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang
Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan PNS 5 orang 6 orang 6 orang 6 orang 6 orang
Jumlah jasa orang tenaga adminstrasi keuangan 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang
Jumlah penyedia jasa kebersihan kantor 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang
Jumlah AC yang diperbaiki 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit
Jumlah PC yang diperbaiki 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit
Jumlah Notebook yang diperbaiki 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
Jumlah printer yang diperbaiki 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit
Jumlah macam ATK 22 macam 22 macam 24 macam 24 macam 25 macam
Jumlah cetak map 3000 eks 3000 eks 3000 eks 3000 eks 3000 eks
Jumlah cetakan amplop 750 eks 750 eks 750 eks 750 eks 750 eks
Jumlah penggandaan / fotocopy 50.000 lbr 50.000 lbr 50.000 lbr 50.000 lbr 50.000 lbr
Jumlah bola lampu pijar 25 lampu 25 lampu 30 lampu 30 lampu 35 lampu
Jumlah terminal listrik 15 unit 15 unit 20 unit 20 unit 20 unit
Jumlah ragam peralatan dan perlengkapan kantor 6 ragam 6 ragam 8 ragam 8 ragam 8 ragam
Jumlah eksemplar Bahan Bacaan dari media cetak 10 eks 10 eks 12 eks 12 eks 15 eks
Jumlah ragam bahan logistik alat dan bahan pembersih 10 ragam 10 ragam 10 ragam 10 ragam 10 ragam
Meningkatkan mutu dan kinerja organisasi melalui pembenahan administrasi perkantoran dan didukung sarana dan prasarana yang memadai
Tersedianya kebutuhan administrasi kantor dalam rangka perbaikan mutu dan kinerja dalam pelayanan public
SASARAN INDIKATOR KINERJATUJUANNO.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPDINSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
1
LAMPIRAN III : Renstra Tahun 2014 - 2018
INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU
Jumlah ragam bahan logistik makanan dan minuman 8 ragam 8 ragam 8 ragam 8 ragam 8 ragam
Jumlah pengharum ruangan 50 kaleng 50 kaleng 50 kaleng 50 kaleng 50 kalengJumlah Penyediaan Makanan dan Minuman pegawai 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang
Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali
Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman tamu 250 orang 250 orang 250 orang 250 orang 250 orang
Jumlah Orang/Hari Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
150 OH 150 OH 200 OH 200 OH 200 OH
Jumlah Orang/Hari Rapat-rapat Koordinasi dan monitoring Dalam Daerah
200 OH 200 OH 250 OH 250 OH 250 OH
Terlaksananya Program Peningkatan disiplin aparaturJumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang
Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan 0 orang 25 orang 0 orang 25 orang 0 orang
Jumlah pengadaan pakaian korpri 0 orang 25 orang 0 orang 0 orang 0 orang
Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 50 orang 0 orang 25 orang 0 orang 25 orang
Terlaksananya Program Fasilitasi pindah / purna tugas PNSJumlah pegawai yang pensiun 2 0rang 2 0rang 2 0rang 2 0rang 2 0rang
Jumlah pegawai yang pindah tugas 2 0rang 2 0rang 2 0rang 2 0rang 2 0rang
Terlaksananya Program Peningkatan sarana dan prasarana aparaturJumlah peningkatan jalan halaman gedung kantor 1 kali 0 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Jumlah pembangunan aula gedung kantor 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit
Jumlah pembangunan box culvert 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit
Jumlah los parkir 1 unit 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit
Jumlah taman 1 unit 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit
Pembangunan pagar gedung kantor (350 m) - 0 unit 0 unit 25 % 75 %
Jumlah pengadaan mobil jabatan 0 unit 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit
Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional 4 unit 4 unit 2 unit 2 unit 2 unit
Tersedianya sarana dan prasarana untuk fasilitas aparatur
2
LAMPIRAN III : Renstra Tahun 2014 - 2018
INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU
Jumlah ragam pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 ragam 3 ragam 4 ragam 4 ragam 5 ragam
Jumlah pengadaan AC ruangan 2 unit 2 unit 2 unit 0 unit 0 unit
Jumlah pengadaan PC 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
Junlah pengadaan note book 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
Jumlah pengadaan kamera digital 2 unit 2 unit 0 unit 0 unit 0 unit
Jumlah pengadaan in fokus 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit
Jumlah pengadaan sound system 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit
Jumlah pengadaan hummer test 4 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit
Jumlah pengadaan TV 2 unit 2 unit 2 unit 0 unit 0 unit
Jumlah pengadaan meubelair 20 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit
Jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Jumlah pemeliharaan halaman gedung kantor 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Jumlah pemeliharaan taman 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Jumlah pemeliharaan parkir 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Jumlah pemeliharaan mobil jabatan 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / operasional 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit
Jumlah ragam pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 3 ragam 3 ragam 3 ragam 3 ragam 3 ragam
Jumlah ragam pemeliharaan peralatan gedung kantor 4 ragam 4 ragam 4 ragam 4 ragam 4 ragam
Jumlah pemeliharaan meubelair 5 unit 5 unit - - -
Jumlah rehabilitasi sedang gedung kantor 0 unit 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit
3
LAMPIRAN III : Renstra Tahun 2014 - 2018
INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU
Terlaksanaya Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuanganJumlah dokumen laporan capaian kinerja 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok
Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
2. Terlaksananya Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparaturJumlah orang / hari yang mengikuti sosialisasi 25 OH 25 OH 30 OH 30 OH 35 OH
Jumlah orang / hari yang mengikuti bimtek 25 OH 25 OH 30 OH 30 OH 35 OH
Terlaksananya Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
Jumlah orang / hari yang mengikuti pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur
40 OH 40 OH 40 OH 40 OH 40 OH
Jumlah orang / hari yang mengikuti pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
80 OH 80 OH 80 OH 100 OH 100 OH
Jumlah orang / hari yang mengikuti pelatihan kantor sendiri
60 OH 60 OH 60 OH 60 OH 60 OH
3. Terlaksanyanya Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDHJumlah LHP PKPT 60 LHP 60 LHP 60 LHP 60 LHP 60 LHPJumlah LHP Non PKPT (tujuan tertentu) 8 LHP 12 LHP 12 LHP 12 LHP 12 LHP Jumlah pendampingan pengawasan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali Jumlah penanganan kasus pengaduan masyarakat 4 kasus 4 kasus 4 kasus 6 kasus 6 kasus
Jumlah penanganan kasus pemerintahan desa 4 kasus 4 kasus 4 kasus 4 kasus 4 kasus
Jumlah laporan pengendalian kebijakan KDH 3 LHP 4 LHP 4 LHP 4 LHP 4 LHP
Jumlah pelaksanaan inventarisasi temuan pengawasan 1 kali 0 kali 1 kali 0 kali 0 kali
Jumlah tindak lanjut satker 60 satker 60 satker 60 satker 60 satker 60 satkerJumkah orang / hari yang melaksanakan koordinasi 200 OH 200 OH 200 OH 200 OH 200 OH
Jumlah kegiatan pemutakhiran data TLHP 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali
Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan
Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM Aparat Pengawas
Tersedianya laporan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja yang akurat dan akuntabel
Tercapainya jumlah SDM dan Aparat Pengawas yang handal dan profesional serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas
Meningkatkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang mendorong partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsive terhadap aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan efisiensi, akuntabel, visioner dan bebas KKN
4
LAMPIRAN III : Renstra Tahun 2014 - 2018
INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU
Terlaksanyanya Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasanJumlah naskah akademik yang disusun 0 naskah 1 naskah 0 naskah 1 naskah 1 naskah
Jumlah dokumen penyusunan kebijakan sisdur pengawasan
1 dok 0 dok 1 dok 1 dok 1 dok
Terlaksananya Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakatJumlah pembentukan unit khusus pengaduan 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
5
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan 2019 beserta lampirannya
LAMPIRAN IV
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : SAPRI JUNJUNG, SE., MA
Jabatan : Inspektur Kabupaten Pulang Pisau
selanjutnya disebut PIHAK KESATU
Nama : H. EDY PRATOWO, S.Sos., MM
Jabatan : Bupati Pulang Pisau
selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pulang Pisau, 07 Januari 2019
Pihak Kedua, Bupati Pulang Pisau
H. EDY PRATOWO, S.Sos., MM
Pihak Pertama, Inspektur Kabupaten Pulang Pisau
SAPRI JUNJUNG, SE., MA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640202 199203 1 016
Lampiran LAPKIN tahun 2018
LAMPIRAN IV
PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1.
Meningkatkatnya hasil pengawasan yang akuntabel
Jumlah Penanganan objek pemeriksaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
85 LHP
Tindak lanjut hasil pemeriksaan 92 %
Penyelesaian Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah 4 LHP
Peningkatan Kapabilitas APIP Level 2
Peningkatan Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 3
Hasil evaluasi LKIP SOPD dengan Nilai B
80 %
JUMLAH ANGGARAN Rp. 5.821.558.901,16
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 2.157.557.238,34 II. BELANJA LANGSUNG Rp. 3.664.001.662,82
PROGRAM ANGGARAN (Rp) KETERANGAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.053.940.462,82 APBD 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 291.891.200,00 APBD 3. Program peningkatan disiplin aparatur 53.000.000,00 APBD 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200.000.000,00 APBD 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 36.000.000,00 APBD
6. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.303.570.000,00 APBD 7. Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan 175.000.000,00 APBD
8. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
39.920.000,00 APBD 9. Program Peningkatan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah
Daerah 122.400.000,00 APBD
10. Program Peningkatan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah 40.000.000,00 APBD 11. Program Penegakan Penyelenggaraan Kebijakan Non Pengawas 98.280.000,00 APBD 12. Program Prioritas Nasional 250.000.000,00 APBD
J U M L A H 3.664.001.662,82
BUPATI PULANG PISAU,
H. EDY PRATOWO, S. Sos, MM
Pulang Pisau, 07 Januari 2019
INSPEKTUR KABUPATEN PULANG PISAU.
SAPRI JUNJUNG, SE, MA NIP. 19640202 199203 1 016
RKT 2018 dan RKT 2019
LAMPIRAN V
Lampiran LAPKIN tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 1
LAMPIRAN V
RENCANA KINERJA TAHUN 2019 (RKT) INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Penanggung
Jawab (1) (2) (3) (4) (5)
1.
Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan melalui peningkatan hasil pengawasan yang akuntabel
I. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1. Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 90 %
Sub.Bag. Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 2. Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pengawasan 100 %
3. Terlaksananya Reviu RKA 38 OPD Tim Reviu
4. Terlaksananya Reviu LKPD 40 OPD Tim Reviu 5. Terlaksananya Evaluasi LAPKIN 12 OPD Tim Reviu 6. Terlaksananya Pemeriksaan Reguler
SOPD dan UPT 65 LHP Inspektur, Irban dan
Jafung
7. Terlaksananya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 20 LHP
Tim Riksus
8. Terlaksananya Evaluasi EPPD 1 LHE Tim Evaluasi
II. Pelaksanaan Program Prioritas Nasional
1. Terlaksananya Operasional Saber Pungli
100 % Satgas SABER PUNGLI
III. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1. Terlaksananya Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
100 % Bid. Perencanaan, Evalauasi dan
Pelaporan 2. Terlaksananya Pelatihan teknis
pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
100 %
3. Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) / In House Trainning
100 %
IV. Peningkatan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Daerah
1. Terlaksananya Evaluasi SPIP 12 LHE Tim Evaluasi
V. Penegakan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah
1. Terlaksananya kegiatan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) 100 %
Bid. Perencanaan, Evalauasi dan
Pelaporan
VI. Program Peningkatan Penyelenggaraan Kebijakan Non-Pengawasan
1. Terlaksananya Rakorwasda dalam dan Luar Daerah 100 %
Bid. Perencanaan, Evalauasi dan
Pelaporan
Lampiran LAPKIN tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 2
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Penanggung
Jawab (1) (2) (3) (4) (5)
VII. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
1. Tersusunnya Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 100 % Bid. Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan 2. Tepenuhinya Dokumen Leveling
Kapabilitas APIP 100 % VIII. Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Tersedianya Jasa Surat Menyurat 100 % Bidang Administrasi dan Umum 2. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air, Listrik dan Belanja Internet 100 %
3. Tersedianya Jasa Jaminan Kesehatan PNS 100 %
4. Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 100 % 5. Tersedianya Alat Tulis Kantor 100 % 6. Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan 100 %
7. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100 %
8. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 100 %
9. Tersedianya Makanan dan Minuman 100 % 10. Terlaksannya Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah 100 %
11. Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah 100 %
IX. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1. Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100 % Bidang Administrasi
dan Umum 2. Terlaksananya Pengadaan peralatan
gedung kantor 100 %
3. Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 %
4. Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 100 %
5. Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100 %
6. Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 100 %
7. Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100 %
X. Program Peningkatan disiplin aparatur
1. Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 100 % Bidang Administrasi
dan Umum 2. Terlaksananya Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari tertentu 100 %
XI. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1. Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang undangan 100 % Bid. Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan 2. Terlaksananya Bimbingan teknis
implementasi peraturan perundang undangan
100 %
3. Terlaksananya Penilaian Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional 100 %
Lampiran LAPKIN tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 3
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Penanggung
Jawab (1) (2) (3) (4) (5)
XII. Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 % Bidang Administrasi
dan Umum 2. Tersusunnya pelaporan keuangan
semesteran 100 %
3. Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun 100 %
Pulang Pisau, Januari 2019
INSPEKTUR KABUPATEN PULANG PISAU.
SAPRI JUNJUNG, SE, MA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640202 199203 1 016
IKU 2018 dan IKU 2019
LAMPIRAN VI
LKIP tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau .
LAMPIRAN VI
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) TAHUN 2018
INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1. Mewujudkan sistem pelayanan
perkantoran yang memadai a. Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur
c. Meningkatnya Disiplin Aparatur (Pengadaan Mesin Absensi Sidik Jari)
2. Terselenggaranya Laporan Kinerja yang terukur dan Laporan Keuangan yang akuntabel berbasis akrual
a. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan SOPD tahun sebelumnya secara terukur dan Penetapan Perjanjian Kinerja yang terarah dan terencana
b. Tersusunnya laporan keuangan secara berkala
c. Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun berbasis akrual
3.
Tercapainya jumlah Sumber Daya Aparatur yang handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas
a. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam memenuhi persyaratan menduduki jabatan struktural
b. Meningkatnya pengetahuan Pegawai dalam mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan
(Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja SOPD)
c. Terbentuknya jabatan fungsional auditor d. Tersedianya tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan yang profesional dan berkompetensi
4. Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dan pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan
a. Terlaksananya Pengawasan Internal secara Berkala
b. Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
c. Terlaksananya Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan kebijakan KDH
d. Terlaksananya penyelesaian TLHP pada SOPD
e. Terlaksananya Pemutakhiran data TLHP melalui Evaluasi berkala Hasil temuan
f. Tersosialisasinya kebijakan pengawasan
g. Terlaksananya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
h. Terlaksananya Evaluasi LKIP Kabupaten
Pulang Pisau,07 Januari 2019
INSPEKTUR KABUPATEN PULANG PISAU.
SAPRI JUNJUNG, SE, MA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640202 199203 1 016
LKIP tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau .
LAMPIRAN VI
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
(1) (2) (3) (4)
1.
Meningkatkatnya hasil
pengawasan yang
akuntabel
Jumlah Penanganan objek pemeriksaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
85 LHP
Tindak lanjut hasil pemeriksaan 92 %
Penyelesaian Kasus Pengaduan di
Lingkungan Pemerintah Daerah 4 LHP
Peningkatan Kapabilitas APIP Level 2
Peningkatan Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 3
Hasil evaluasi LKIP SOPD dengan Nilai B
80 %
Pulang Pisau,07 Januari 2019
INSPEKTUR KABUPATEN PULANG PISAU.
SAPRI JUNJUNG, SE, MA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640202 199203 1 016
Top Related