INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2017
ii
DAFTAR ISI
Daftar isi ........................................................................................................ ii
BAB I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang .................................................................... 1
1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU ................................... 2
1.3. Landasan Hukum ................................................................ 2-4
BAB II Pengertian Indikator Kinerja
2.1. Difinisi Indikator Kinerja Utama ......................................... 5
2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama ............................. 5-6
BAB III Gambaran Umum
3.1. Visi ...................................................................................... 7
3.2. Misi ..................................................................................... 7
3.3. Tugas Pokok dan Fungsi ..................................................... 7-8
3.4. Arah Kebijakan...................................................................... 8-11
BAB IV Penutup ............................................................................................. 12
Lampiran Indikator Kinerja Utama
1
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan
kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf
kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah
harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya
pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good
Governance atau kepemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang
mutlak dalam penyelenggaraan kepemerintahan dengan bercirikan
profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap
menjunjung supremasi hukum.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja
pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan
apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan
dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif,
efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis
yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk
penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat
tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA
maupun RENJA, yang telah ditetapkan.
Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator
Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi
pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan
menetapkan Indikator Kinerja Utama.
2
1.1 Maksud dan Tujuan Penentuan IKU
Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kaur disusun dengan maksud
dan tujuan :
1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja
3. Landasan Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kaur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2007 Nomor 52);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 239);
20. Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan
Struktur Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 466);
21. Peraturan Bupati Kaur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 469);
5
BAB II
PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA
2.1 DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib
merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan
yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi
Perangkat Daerah.
Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit
kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk
mendukung pencapaian sasaran strategis.
2.2 SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA
Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria
Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Perangkat
Daerah ( OPD ) yaitu :
1. Spesifik;
Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga
mempunyai persepsi yang sama.
2. Measurable;
Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat
kuantitatif maupun kualitatif.
3. Achievable;
Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh
organisasi.
4. Relevant;
Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat
mungkin ( keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
6
5. Timelines;
Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat
dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga
fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.
Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan
Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas
Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.
7
BAB III
GAMBARAN UMUM
3.1 Visi
Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian
Pengembangan Kabupaten Kaur Tahun 2016 - 2021 adalah ” MEWUJUDKAN
KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN KAUR DI TAHUN 2021”
3.2 Misi
Misi merupakan pemandu dalam mencapai Visi dengan menawarkan
keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan
fleksibelitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit
kerja. Misi Bappeda dan Litbang dituangkan dalam pernyataan sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Organisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Litbang;
2. Meningkatkan pengelolaan Data dan Informasi yang dibutuhkan dalam Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang;
3. Memantapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Membangun inovasi berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam perencanaan
pembangunan daerah dan litbang.
5. Memperkuat koordinasi antar stakeholder dalam proses perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
6. Mewujudkan perencanaan tata ruang wilayah sebagai matra dari
pembangunan daerah.
3.3 Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016
tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur yang
dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2017 tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Penelitian Pengembangan Kabupaten Kaur. Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Kaur mempunyai tugas pokok
8
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan. Selain tugas
Pokok Bappeda Litbang menyelenggarakan fungsi diantaranya :
a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan litbang;
b. Pelaksanaan tugas dukungan perencanaan pembangunan; c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan di
bidang perencanaan pembangunan daerah; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan di bidang perencanaan pembangunan
daerah; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
3.4 Arah dan Kebijakan
Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh
Bappeda Litbang adalah sebagai berikut :
a. Tujuan :
Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan daerah.
Sasaran :
Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah.
b. Tujuan :
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan Penataan
Ruang.
Sasaran :
1. Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan
pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan
pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD.
3. Meningkatnya tertib pemanfaatan Ruang Wilayah.
c. Tujuan :
Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan serta
terciptanya kerjasama pembangunan daerah.
Sasaran :
1. Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan
9
pembangunan daerah.
2. Jumlah Kerjasama pembangunan dengan pemerintah dengan
pemerintah daerah lain, instansi vertikal dan pihak swasta, baik dari
dalam maupun luar negeri.
3. Jumlah kesepakatan tentang program pembangunan di daerah
perbatasan.
d. Tujuan :
Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan
daerah.
Sasaran :
Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan
daerah.
e. Tujuan :
Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah.
Sasaran :
Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah.
f. Tujuan :
Terwujudnya Optimalisasi Proses Penyusunan Program Pembangunan Yang
Sistematis, Efektif dan Efisien.
Sasaran :
Terwujudnya Optimalisasi Proses Penyusunan Program Pembangunan Yang
Sistematis, Efektif dan Efisien.
g. Tujuan :
Terwujudnya Dokumen berisi data-data dan informasi yang dibutuhkan
dalam proses perencanaan pembangunan.
Sasaran :
Terwujudnya Dokumen berisi data-data dan informasi yang dibutuhkan
dalam proses perencanaan pembangunan.
10
Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/SKPD, maka
variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut :
1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Kebijakan
4. Strategi
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Sasaran
7. Indikator Sasaran
8. Target
9. Program
10. Kegiatan
Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka
strategi dan Arah Kebijakan yang dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten
Kaur adalah sebagai berikut :
Strategi I : Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi pelaksanaan
pembangunan daerah.
Arah Kebijakan :
1. Meningkatkan koordinasi antar SKPD, baik secara vertikal maupun
horisontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota lain maupun dengan pemerintah pusat dalam
melaksanakan pembangunan terintegrasi.
Strategi II : Peningkatan pembangunan yang seimbang antar wilayah sesuai dengan
RTRW Kabupaten Kaur.
Arah Kebijakan :
1. Meningkatkan pembangunan Yang seimbang antar sektor dan antar
wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
agar sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan masyarakat
setempat.
11
Strategi III : Peningkatan pembangunan infrastruktur berdasarkan RTRW Kabupaten
Kaur.
Arah Kebijakan :
1. Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik dikawasan
perkotaan maupun kawasan perdesaan.
2. Memelihara infrastruktur yang telah terbangun secara berkesinambungan
serta mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan
terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan.
12
BAB IV
PENUTUP
Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/MENPAN/11/2008, tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja
Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka
meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja
sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD
dan Renstra masing-masing unit kerja.
Indikator Kinerja Utama Bappeda dan Litbang Kabupaten Kaur merupakan
acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan
sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Bappeda dan Litbang.
PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN
(BAPPEDA DAN LITBANG) Jalan Ki Hajar Dewantara, Kompleks Perkantoran Padang Kempas Bintuhan
Email: Bappeda [email protected] Website: Bappeda.kaurkab.go.id
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KAUR
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KAUR
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Kaur tentang Indikator Kinerja Utama;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kaur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2007 Nomor 52);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 15 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 16 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 239);
20. Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang
Susunan Struktur Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 466);
21. Peraturan Bupati Kaur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 469);
MEMUTUSKAN
Menetapkan KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bappeda dan Litbang untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
KEDUA : Biaya yang timbul dengan dikeluarkanya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2017.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Bintuhan
Pada Tanggal : 2017
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN KAUR KEPALA,
Drs. ERSAN SYAHFIRI, MM Pembina Utama Muda/IVc.
NIP. 19710606 199009 1 001
Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Kaur di Bintuhan; 2. Inspektur Daerah Kab. Kaur di Bintuhan;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Kaur.
- 17 -
Tujuan Indikator Formula SASARAN INDIKATOR FORMULA PENJELASAN BIDANG
PENANGGUNGJAWAB
1 4 7 8
1. Meningkatnya kualitas a. Persentase SKPD Jumlah Pejabat SKPD yang berkualitas Meningkatnya kapasitas a. Persentase SKPD yang Jumlah Pejabat SKPD yang berkualitas x 100% SDM yang berkualitas SKPD
SDM perencana yang memiliki SDM Jumlah Pejabat SKPD x 100% SDM perencana memiliki SDM yang Jumlah Pejabat SKPD diperlukan dalam rangka
pembangunan daerah yang berkualitas pembangunan daerah berkualitas penyusunan dokumen rencana
SKPD
b. Persentase SDM Jumlah Pejabat Bappeda Litbang yang b. Persentase SDM Bappeda Jumlah Pejabat Bappeda Litbang yang SDM yang berkualitas Bappeda dan Litbang
Bappeda Litbang telah mengikuti diklat perencanaan x 100% Litbang yang telah telah mengikuti diklat perencanaan x 100% diperlukan dalam rangka
yang telah Jumlah Pejabat Bappeda Litbang mengikuti diklat Jumlah Pejabat Bappeda Litbang penyusunan dokumen
mengikuti diklat perencanaan rencana pembangunan
perencanaan daerah
2. Meningkatnya kualitas a. Persentase Jumlah Variabel pada RKPD yang Meningkatnya kesesuaian a. Persentase kesesuaian Jumlah Variabel pada RKPD yang RKPD merupakan Bappeda dan Litbang
perencanaan kesesuaian muatan sesuai dengan RPJMD x 100% muatan antar dokumen antara RPJMD dengan sesuai dengan RPJMD x 100% penjabaran RPJMD
pembangunan daerah antar dokumen Jumlah Variabel pada RPJMD perencanaan RKPD Jumlah Variabel pada RPJMD sehingga muatan RKPD
dan Penataan Ruang perencanaan pembangunan daerah mesti sesuai dengan
pembangunan daerah RPJMDJumlah Variabel Penataan Ruang b. Persentase kesesuaian Jumlah Variabel Penataan Ruang Dalam penyusunan Bappeda dan Litbang
Wilayah yang telah diterapkan x 100% antara RPJMD dengan Wilayah yang telah diterapkan x 100% RPJMD memperhatikan
Jumlah Variabel Penataan RTRW Jumlah Variabel Penataan RTRW sehingga ada
Ruang Wilayah Ruang Wilayah kesesuaian antara RPJMD dengan
RTRW
b. Persentase Jumlah Variabel pada Renstra SKPD Meningkatnya kesesuaian a. Persentase kesesuaian Jumlah Variabel pada Renstra SKPD Renstra SKPD Bappeda dan Litbang
kesesuaian muatan yang sesuai dengan RPJMD x 100% muatan antara dokumen antara RPJMD dengan yang sesuai dengan RPJMD x 100% merupakan penjabaran
antara dokumen Jumlah Variabel pada RPJMD perencanaan Renstra SKPD Jumlah Variabel pada RPJMD RPJMD sehingga muatan
perencanaan pembangunan daerah Renstra SKPD mesti
pembangunan dengan dokumen sesuai dengan RPJMD
daerah dengan
dokumen Jumlah Variabel pada Renja SKPD
perencanaan SKPD
b. Persentase kesesuaian Jumlah Variabel pada Renja SKPD RKPD disusun Bappeda dan Litbang
perencanaan SKPD yang sesuai dengan RKPD x 100% antara RKPD dengan Renja yang sesuai dengan RKPD x 100% berdasarkan Renja SKPD
Jumlah Variabel pada RKPD SKPD Jumlah Variabel pada RKPD sehingga muatan RKPD sesuai
dengan Renja SKPD
Jumlah Variabel Renstra SKPD c. Persentase kesesuaian Jumlah Variabel Renstra SKPD Dalam penyusunan Bappeda dan Litbang
yang telah diterapkan x 100% antara RTRW dengan yang telah diterapkan x 100% Renstra SKPD
Jumlah Variabel Penataan Renstra SKPD Jumlah Variabel Penataan memperhatikan RTRW sehingga
ada kesesuaian antara Renstra
SKPD dengan RTRW
c. Persentase Luas Luas Wilayah yang peruntukannya Meningkatnya tertib a. Persentase Luas Luas Wilayah yang peruntukannya laporan hasil monitoring Bappeda dan Litbang
Wilayah yang Sesuai Dengan RDTR dan Peraturan Pemanfaatan Ruang Wilayah yang Sesuai Dengan RDTR dan Peraturan Pemanfaatan ruang wilayah
Peruntukannya Zonasi x 100% Wilayah Peruntukannya Zonasi x 100%
Telah Sesuai dengan Luas Wilayah Kabupaten Kaur Telah Sesuai dengan Luas Wilayah Kabupaten Kaur
RDTR dan Peraturan RDTR dan Peraturan
Zonasi Zonasi
3. Meningkatkan Kualitas a. persentase hasil Jumlah penelitian dan pengembangan Meningkatnya Jumlah hasil penelitian dan Jumlah penelitian dan pengembangan Hasil Penelitian dan Bappeda dan Litbang
Hasil Penelitian dan penelitian dan pembangunan daerah yang ketersediaan hasil Pengembangan pembangunan daerah yang pengembangan merupakan salah
Pengembangan serta pengembangan Ditindaklanjuti oleh stakeholders x 100% penelitian dan pembanguunan daerah Ditindaklanjuti oleh stakeholders x 100% satu bahan penting dalam
Terciptanya Kerjasama pembangunan daerah Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Jumlah hasil penelitian dan perumusan kebijakan
Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti pengembangan pembangunan daerah pembangunan daerah pengembangan pembangunan daerah pembangunan daerah
oleh stakeholder
b. Jumlah Kerjasama Jumlah MOU atau Dokumen lain yang Jumlah Kerjasama Jumlah Kerjasama Jumlah MOU atau Hasil Evaluasi kerja sama Bappeda dan Litbang
Pembangunan dengan menunjukan adanya kerjasama Pembangunan dengan Pembangunan dengan Dokumen lain yang Pembangunan
Pemerintah Daerah Pembangunan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah menunjukan adanya
Lain, Instansi Vertikal Lain, Instansi Vertikal Lain, Instansi Vertikal kerjasama Pembangunan
dan Pihak swasta, dan Pihak swasta, dan Pihak swasta,
Baik dari dalam Baik dari dalam Baik dari dalam
maupun Luar negeri maupun Luar negeri maupun Luar negeri
c. Jumlah Kesepakatan Jumlah MOU atau Dokumen lain yang Jumlah Kesepakatan Jumlah Kesepakatan Jumlah MOU atau Hasil Evaluasi kerja sama Bappeda dan Litbang
tentang Program menunjukan adanya kerjasama tentang Program tentang Program Dokumen lain yang Pembangunan
Pembangunan Di Pembangunan di Daerah perbatasan Pembangunan Di Pembangunan Di menunjukan adanya
Daerah Perbatasan Daerah Perbatasan Daerah Perbatasan kerjasama Pembangunan
INDIKATOR KINERJA UTAMAPADA BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN KAUR
2 3 5 6
Tujuan Indikator Formula SASARAN INDIKATOR FORMULA PENJELASAN BIDANG
PENANGGUNGJAWAB
1 4 7 82 3 5 6
di Daerah perbatasan
4. Meningkatnya peran a. Jumlah stakeholder Jumlah Stakeholder yang menyampaikan meningkatnya peranserta a. Jumlah stakeholder Jumlah Stakeholder yang menyampaikan Usulan yang disampaikan stake Bappeda dan Litbang
serta stakeholder dalam yang menyampaikan usulan Stakeholder dalam yang menyampaikan usulan holders merupakan cermin
perencanaan usulan perencanaan usulan bottom up planning
Pembangunan Daerah pembangunan daerah
b. persentase Kehadiran Jumlah stakeholder yang hadir dalam b. persentase kahadiran Jumlah stakeholder yang hadir kehadiran stakeholders dalam Bappeda dan Litbang
stakeholder dalam musrenbang x 100% stakeholder dalam dalam musrenbang x 100% musrenbang menunjukkan
musrenbang Jumlah stakeholder yang diundang musrenbang jumlah stakeholder yang diundang tingkat partisipasi dalam
dalam musrenbang dalam musrenbang perencanaan pambangunan
5. Meningkatnya a. Persentase capaian Jumlah Program yang dicapai target meningkatnya kesesuaian a. Persentase capaian Jumlah Program yang dicapai target capaian target kinerja yang 100% Bappeda dan Litbang
Kesesuaian antara target kinerja yang kinerjanya 100% keatas x 100% antara perencanaan dan target kinerja yang kinerjanya 100% keatas x 100% keatas menunjukkan tingkat
perencanaan dan 100% keatas jumlah program pelaksanaan 100% keatas jumlah program keberhasilan capaian
Pelaksanaan pembangunan Daerah pembangunan
Pembangunan Daerah
b. Persentase capaian Jumlah Kegiatan yang dicapai target b. Persentase capaian Jumlah Kegiatan yang dicapai target capaian target Kegiatan yang Bappeda dan Litbang
target Kegiatan yang kinerjanya 100% keatas x 100% target Kegiatan yang kinerjanya 100% keatas x 100% 100% keatas menunjukkan
100% keatas jumlah Kegiatan 100% keatas jumlah program tingkat keberhasilan capaian
Kegiatan
6. Terwujudnya a. Persentase Anggaran Terwujudnya a. Persentase Anggaran Hasil Evaluasi Program Anggaran Bappeda dan Litbang
Optimalisasi Proses Pembangunan untuk Jumlah anggaran untuk Publik x 100% Optimalisasi Proses Pembangunan untuk Jumlah anggaran untuk Publik x 100% yang 100% keatas menunjukkan
Penyusunan Program Masyarakat/Publik Jumlah anggaran APBD Penyusunan Program Masyarakat/Publik Jumlah anggaran APBD tingkat keberhasilan capaian
Pembangunan Yang Dalam APBD Pembangunan Yang Dalam APBD Program Anggaran
Sistematis, Efektif dan Sistematis, Efektif dan
Efisien b. Persentase Anggaran Jumlah anggaran Pencapaian MDG's x 100% Efisien b. Persentase Anggaran Jumlah anggaran Pencapaian MDG's x 100% Hasil Evaluasi Program MGD's Bappeda dan Litbang
untuk Pencapaian Jumlah anggaran APBD untuk Pencapaian Jumlah anggaran APBD yang 100% keatas menunjukkan
Millenium Millenium tingkat keberhasilan capaian
Depelopment Depelopment Program MDG's
Goal (MDG's) Goal (MDG's)
c. Persentase Anggaran Jumlah Penanggulangan Kemiskinan x 100% c. Persentase Anggaran Jumlah Penanggulangan Kemiskinan x 100% Hasil Evaluasi Program Bappeda dan Litbang
untuk Penanggulangan Jumlah anggaran APBD untuk Penanggulangan Jumlah anggaran APBD Penanggulangan kemiskinan
kemiskinan kemiskinan yang 100% keatas menunjukkan
tingkat keberhasilan capaian
Program Penanggulangan
Kemiskinan
d. Persentase Belanja Jumlah Anggaran Sektor Pendidikan x 100% d. Persentase Belanja Jumlah Anggaran Sektor Pendidikan x 100% Hasil Evaluasi Program Bappeda dan Litbang
pembangunan Sektor Jumlah anggaran APBD pembangunan Sektor Jumlah anggaran APBD Belanja Pembangunan Sektor
Pendidikan Pendidikan Pendidikan yang 100% keatas
menunjukkan tingkat
keberhasilan capaian Program
Belanja Pembangunan Sektor
pendidikan
7. Terwujudnya Dokumen persentase Kecamatan Jumlah Peta Digital Kecamatan, Terwujudnya Dokumen persentase Kecamatan Jumlah Peta Digital Kecamatan, Hasil Evaluasi Penataan Ruang Bappeda dan Litbang
berisi data-data dan , Kelurahan/desa Kelurahan/Desa x 100% berisi data-data dan , Kelurahan/desa Kelurahan/Desa
Informasi yang yang telah Memiliki Jumlah Seluruh Kecamatan, Kelurahan Informasi yang yang telah Memiliki Jumlah Seluruh Kecamatan, Kelurahan
dibutuhkan dalam Peta Digital Dan Desa dibutuhkan dalam Peta Digital Dan Desa
Proses Perencanaan Proses Perencanaan
pembangunan pembangunan
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN KAUR
KEPALA,
Drs. ERSAN SYAHFIRI, MM
Pembina Utama Muda/IVc. NIP. 19710606 199009 1 001
Top Related