Implementasi Kebijakan Pembangunan
Berkelanjutan (Studi Kasus Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Kenjeran Surabaya)
Oleh :
Niken Elvok Widyasari
(114674056)
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN PMPKN
S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA
2012
KATA PENGANTAR
Puja dan puji syukur kehadirat Allah, atas Rahmatnya penulis dapat menyelesaikan
proposal penelitian ini.
Penelitian ini mengambil bidang kajian Implementasi Kebijakan Pembangunan
Berkelanjutan dalam studi kasus rencana tata ruang wilayah di Kecamatan Kenjeran
Surabaya. Dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucaman terimakasih yang
sebesar-besarnya pada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian proposal
ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal ini masih jauh dari kata
sempurna, sehingga mohon untuk menyampaikan kritik dan saran yang membangun dan turut
untuk menyempurnakan tulisan ini.
Surabaya, 25 Desember 2012
Penulis
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................................ i
KATA PENGANTAR ..................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ..................................................................................................................... iii
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ......................................................................................................
1.2. Rumusan Masalah .................................................................................................
1.3. Tujuan penelitian ...................................................................................................
1.4. Manfaat Penelitian .................................................................................................
BAB II : KAJIAN TEORI
2.1. Kebijakan Publik ....................................................................................................
2.2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik ..............................................................................
2.3. Implementasi Kebijakan Publik ..............................................................................
2.4. Model Implementasi Kebijakan Publik ..................................................................
2.4.1. Model Edward III ........................................................................................
2.4.2. Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn ..........................................
2.4.3. Model Van Meter dan Van Horn ..................................................................
2.4.4. Model Daniel Mazmania dan Paul A. Sabatier ............................................
2.5. Pembangunan Berkelanjutan ...................................................................................
BAB III : METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian ........................................................................................................
3.2. Fokus penelitian ......................................................................................................
3.3. Fenomena Penelitian ...............................................................................................
3.4. Lokasi Penelitian .....................................................................................................
3.5. Jenis dan Sumber Data Penelitian ...........................................................................
3.6. Instrumen Penelitian ...............................................................................................
3.7. Teknik Pengumpulan Data ......................................................................................
3.8. Teknik Analisis Data ...............................................................................................
DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................................
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Surabaya sebagai kota kedua terbesar di Indonesia dengan luas wilayah kurang
lebih 320 pasti memiliki berbagai persoalan. Salah satunya adalah masalah
pertambahan jumlah penduduk yang dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Laju
pertumbuhan yang tinggi membuat masyarakat untuk mengadakan pembangunan.
“Pembangunan sendiri merupakan proses pengolahan sumber daya alam dan
pendayagunaan manusia dalam memanfaatkan teknologi.” (Sugandy, Aca & Rustan
Hakim; 2007:21). Dalam proses pembangunan, manusia selalu tergantung dengan
sumber daya alam dan teknologi yang ada sehingga exploitasi dan perusakan sumber
daya alam sering kali terjadi.
Keseimbangan lingkungan hidup dengan pembangunan juga harus di
pertimbangkan agar masyarakat di masa depan tidak terkena dampaknya. Salah satu
caranya dengan mengadakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan lebih menekankan mekanisme
pembangunan dengan memperhatikan keterkaitan sumber daya alam, tatanan
lingkungan dan ruang wilayah yang ada. “Hal ini memberikan konsekuensi dimana
pengembangan yang dilakukan di suatu sektor harus memperhatikan dampaknnya
pada sektor lain. (Sugandy, Aca & Rustan Hakim; 2007:4).”
Pemerintahan telah berupaya aktif dalam menangani masalah tersebut
diantaranya dengan membuat berbagai kebijakan mengenai pembangunan dan
lingkungan hidup. Secara nasional terdapat UU no 23 tahun 1997 yang saat inin
menjadi UU no 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup. Dengan berpedoman pada Undang-undang tersebut, dibuatlah beberapa
kebijakan yang membahas masalah pembangunan dan lingkungan hidup. Kebijakan-
kebijakn tersebut diantaranya adalah PP No 27 tahun 1999 tentang AMDAL, PP No
26 tahun 2008 tantang RTRWN, dan PP No 19 tahun1999 tentang PPL.
Dari berbagai produk kebijakan pemerintahan tersebut, banyak yang masih
berupa rumusan kebijakan saja. Implementasi dilapangannya masih belum bisa
dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari angka pencemaran
lingkungan hidup yang tinggi serta diimbangi oleh jumlah pembangunan infrastruktur
yang terus meningkat. Pembangunan infrastruktur akan lebih rinci bila kita membahas
masalah PP No 26 tahun 2008 tentang Rencana tata ruang wilayah. Didalam
Peraturan Pemerintah tersebut terdapat pada setiap Kota atau Wilayah Otonom di
Indonesia. Masing-maasing Kota setidaknya memiliki Peraturan Daerah yang
mengatur masalah tersebut.
Karena tiap daerah memiliki kewenangan masing-masing untuk mengatur
daerahnya maka ditiap daerah pengimlementasian Kebijakan yang dibuat oleh
pemerintahan ini menjadi berbeda-beda. Surabaya sendiri sebagai Kota yang memiliki
Motto „Bersih dan Hijau‟ masih belum jelas masalah kebijakan tersebut. Meskipun
tidak dapat dipungkiri bahwa Surabaya Memiliki Peraturan daerah yang membahas
masalah Rencana Tata Ruang Wilayah yang beerwawasan Lingkungan Hidup. Dari
sanalah penulis ingin meneliti apakah kebijakan yang ada sudah dilaksanakan oleh
para implementor atau tidak.
1.2.Rumusan Masalah
Dari penjabaran latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah pokoknnya sebagai
berikut :
Bagaimanakah Implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan (Studi kasus
Rencana Tata Ruang Wilayah) di Kenjeran Surabaya?
1.3.Tujuan Penelitian
Untuk menjelaskan implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan (Studi
Kasus Rencana Tata Ruang Wilayah) di Kenjeran Surabaya.
1.4. Manfaat Penelitian
a. Secara teoritis
1. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan
bagi peneliti dan pembaca.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan juga sebagai bahan
pembanding bagi penelitian selanjutnya.
b. Secara praktis
1. Bagi pemerintahan
Penelitian ini berguna bagi aparatur pemerintah untuk mengevaluasi
kembali kebijkan yang ada dan mencermati penerapan kebijakannya
dilapangan.
2. Bagi masyarakat
Sebagai bahan informasi untuk mengetahui kebijakan pembangunan
berkelanjutan yang ada di Indonesia serta sebagai pedoman masyarakat
untuk dapat ikut serta dalam mengembangkan prinsip ini di Indonesia
(khususnya Surabaya)
3. Bagi Penulis
Penelitian ini berguna sebagai penambahan ilmu pengetahuan penulis,
terutama dalam bidang implementasi kebijakan publik yang ada di
Indonesia.
BAB II
KAJIAN TEORI
2.1.Kebijakan Publik
Kebijakan publik menurut Willy N Dunn (dalam Inu Kencana, 2006:106),
adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh
lembaga atau pejabat pemerintahan pada bidang-bidang yang menyangkut tugas
pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan,
kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. sedangkan menurut
Thomas R. Dye (dalam Inu Kencana, 2006:106) mengungkapkan bahwa “kebijakan
publik adalah apapun juga yang dipilih oleh pemerintahan, apakah mengerjakan
sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu.”
Anderson (dalam Wahab, 2001:3) merumuskan “kebijakan sebagai langkah
tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor
berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.” Sehingga
dapat kita lihat bahwa terdpat kesamaan dari ketiga definisi dari para ahli tersebut.
kesamaan tersebut adalah kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh
aparatur pemerintahan atau orang-orang yang memiliki wewenang dalam menangani
masalah-masalah publik.
2.2.Tahap-Tahap Kebijakan Publik
Terdapat beberapa pakar kebijakan yang menganalisis tentang tahapan dalam
pembuatan kebijakan publik. Salah satunya adalah menurut William Dunn (dalam
Budi Winarno, 2007:32-33) adalah :
1. Tahap penyusunan agenda
Dalam tahap ini berbagai masalah akan berkompetisi dahulu agar dapat masuk
kedalam agenda kebijakan. Pada tahap ini dimungkinankan ada masalah yang
tidak tersentuh sama sekali, sementara masalah lainnya akan menjadi fokus
pembahasan, atau ada masalah-masal tertentu yang akan tertunda dalam waktu
yang lama.
2. Tahap formulasi kegiatan
Di tahap ini, masalah-masalah didefinisikan kemudian dicarikan pemecahan
masalah yang terbaik. Pemecahan permasalahan tersebut berasal dari berbagai
alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam tahap ini, Para aktor penentu
kebijakan tersebut masing-masing juga akan ikut dalam menentukan kebijakan
yang akan dibuat.
3. Adopsi kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus
kebijakan, pada akhirnya salah satu dari kebijkan tersebut akan diadopsi. Dengan
dukungan dari pihak legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan
peradilan.
4. Implementasi kebijakan
Keputusan program kebijakan yang telah diambil selanjutnya akan di
implementasikan. Implementasi kebijakan artinya kebijakan yang diambil akan
dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah.
Dalam tahap ini kemungkinan yang terjadi adalah ada beberapa kebijakan yang
diterima atau dilaksanakan olem para implementor (pelaksana), ada pula yang
tidak mendapat dukungan dari pelaksana sehingga kebijkan yang telah diambil
tidak dilaksanakan di lapangan.
5. Evaluasi kebijakan
Pada tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau di evaluasi,
untuk mrlihat sejauh mana kebijakan tersebut dapat menyelesaikan masalah yang
ada.
2.3.Implementasi Kebijakan Publik
Menurut Jones (dalam Joko widodo,2007:86) mengatakan bahwa
“Implementasi sebagai Getting the job done and doing it.” Selanjutnya menurut Joko
Widodo (2007:85), “implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah
sumber yang termasuk manusia, dana dan kemampuan organisional yang dilakukan
oleh pemerintahan maupun swasta (individu atau kelompok).” Sehingga dapat
dikatakan implementasi adalah suatu proses mengerjakan dan melakukan suatu
pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta atau pemerintah.
Implementasi kebijakan sendiri merupakan menurut William N Dunn
(2003:132) “implementasi adalah pelaksanakan pengendalian aksi-aksi kebijakan di
dalam kurun waktu tertentu.” Menurut Joko Widodo (2007:88) mengemukakan
bahwa, “implementasi kebijakan merupakan proses usaha untuk mewujudkan suatu
kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata.” Jadi Implementasi
kebijakan merupakan suatu wujud nyata dari kebijakan yang telah dilaksanakan dalam
kurun waktu yang telah ditentukan
2.4.Model Implementasi Kebijakan Publik
2.4.1. Model Edward III (dalam Joko Widodo,2007:96)
Di model ini terdapat 4 faktor yang berpengaruh pada keberhasilan
atau kegagalan implementasi kebijkan. Empat faktor itu adalah
Communication, resources, dispositions dan beureucratic stuktur.
a. Faktor komunikasi (communication)
Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi
komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan
proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy
maker) kepada pelaksanan kebijakan (policy implementors).
b. Sumber daya (Resources)
Sumber daya yang disebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber
daya keuangan, sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah, dan suku
cadang lain) yang diperlukan di dalam melaksanakan kebijakan.
c. Disposisi (Dispostion)
Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para
pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-
sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat di wujudkan.
d. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi ini mencangkup aspek-aspek seperti struktur
organisassi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi
yang bersangkutan dan hubungan antara organisasi dengan organisasi luar
dan sebagainya. (Joko Widodo, 2007)
2.4.2. Model Brian W. Hogwood (1978) dan Lewis A. Gunn (1986)
Model ini biasa disebut dengan model Top down approach. Menurut
Hogwood dan Gunn untuk dapat mengimplementasikan kebijakasanaan secara
sempurna memerlukan beberapa syarat, yaitu :
a. Kodisi eksternal yang di hadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan
menimbulkan gangguan/kendala yang serius
b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang
cukup memadai
c. Perpaduan sumber-sumber yang di perlukan benar-benar tersedia
d. Kebijaksanaan yang akan di implementasikan di dasari oleh suatu
hubungan kausalitas yang Andal
e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai
penghubungnya
f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil
g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan
mendapatkan kepatuhan yang sempurna (Solichin Abdul wahab,2008:71-
78)
2.4.3. Model Van Meter dan Van Horn
Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Solichin Abdul
Wahab,2008:79) perbedaan dalam proses implementasi akan di pengaruhi oleh
sifat kebijaksanaan yang akan akan dilaksananakan. Mereka mencoba untuk
menghubungkan kebijaksanaan dan prestasi kerja. Yang mana didalamnya
terdapat variabel-variabel diantaranya :
a. Ukuran dan tujuan kebijaksanaan
b. Sumber-sumber kebijaksanaan
c. Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana
d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
e. Sikap para pelaksana, dan
f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
Gambar : Model Proses Implementasi kebijakan
Komunikasi antar
organisasi dan kegiatan
pelaksanaan
Ciri Badan Pelaksana Sikap para pelaksana
Sumber-sumber
kebijaksanaan
Ukuran dan Tujuan
kebijaksanaan
Lingkungan ekonomi,
sosial, dan politik
Prestasi
kerja
Sumber : Solichin Abdul Wahab, 2008
2.4.4. Model Daniel Mazmania dan Paul A. Sabatier
Model ini sering disebut sebagai a frame work for Implementation
Analysis (kerangka analisis implementasi). Kedua ahli ini berpendapat bahwa
peran penting dari analisis implementasi kebijakan adalah mengindentifikasi
variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada
keseluruhan proses implementasi.
Variabel-variabel yang dimaksud dapat dikatagorikan kedalam tiga
katagori yang besar, yaitu :
1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan
2. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstruktur secara tepat
proses implementasinya, dan
3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan
dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan
tersebut.
2.5.Pembangunan Berkelanjutan
Budimanta (2005) menyatakan bahwa, pembangunan berkelanjutan adalah
suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana
dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat
manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan dating
Tommorrow’s Generation
Today’s Generation
North
untuk menikmati dan memanfaatkannya. Selanjutnya menurut UU no 23 tahun 1997
mendefinisikan “pembangunan berkeanjutan berwawasan lingkungan hidup adalah
upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber
daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan
mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.
Dari kedua definisi diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa
pembangunan berkelnjutan merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar dan
terencana untuk memadukan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dimasa
kini dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk generasi yang akan datang.
Tiga pilar pembangunan berkelanjutan sejak Deklarasi Stockholm 1972
menuju Rio De Janeiro 1992, sampai dengan Rio + 10 di Johanesburg 2002
ditekankan adanya koordinasi antara sumber daya alam, sumber daya manusia, dan
sumber daya buatan manusia dalam pembangunan. Ketiga pilar tersebut dapat
digambarkan kedalam Three Dimensional Model.
Sumber : Sugandy, Aca (2007)
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1.Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan
pendekatan penelitian Kualitatif. Menurut Nurul Zuriah (2006:47) “penelitian
deskriptif adalah peneltian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-
fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat
populasi atau daerah tertentu.” Peneliti mengumpulkan data berupa cerita respoden
dan latar sosial yang akan di teliti di lapangan.
Pendekatan kualitatif di pilih peneliti karena didalam penelitian ini peneliti
akan meneliti sebuah fenomena yang belum di ketahui sebelumnya dan tidak dapat di
perhitungkan sebelum peneliti terjun ke lapangan. Serupa yang dikemukakan Nurul
Zuriah (2006:91) bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti merasa „tidak tahu apa
yang tidak diketahui, sehingga desain penelitian yang dikembangkan selalu
merupakan kemungkinan yang terbuka akan berbagai perubahan sesuai kondisi di
lapangan.
3.2.Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan pembangunan
berkelanjutan. Yang mana penelitian akan dipusatkan pada implementasi PP No 26
tahun 2008 tentang Rencana tata ruang wilayah. Pemilihan fokus penelitian ini
dikarenakan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ada di dalam PP No 26
tahun 2008 masih direalisasikan. Hal tersebut dapat terlihat dari keadaan
pembangunan pemukiman serta sentra-sentra industri maupun pariwisata masih belum
berwawasan lingkungan hidup.
3.3.Fenomena Penelitian
Fenomena-fenomena yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Implementasi
kebijakan merupakan suatu wujud nyata dari kebijakan yang telah dilaksanakan dalam
kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini gejala yang diteliti adalah Sasaran
kebijakan pembangunan berkelanjutan Pemerintahan kota Surabaya dan realisasi
mengenai pembangunan berkelajutan setelah munculnya PP No 26 Tahun 2008.
Dengan melihat pada model yang dikembangkan oleh Edward III bahwa terdapat
embat syarat penting yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan
yaitu :
1. Komunikasi
Komunikasi merupakan penyampaian informasi dari para pembuat kebijakan
dengan para pelaksana kebijakan. Di dalam penelitian ini, komunikasi dikatakan
baik ketika para pelaksana kebijakan (Dinas-dinas terkait) bukan hanya
mengetahui informasi kebijakan yang telah terdokumenkan, tetapi juga
memahami setiap hal menenai kebijakan tersebut.
2. Sumber daya
Adanya komunikasi yang baik saja belum bisa menentukan suatu kebijakan dapat
terimplementasikan dengan baik. sehingga perlu adanya Sumber daya yang
memadai yang meliputi sumber daya manusia (para pelaksana kebijakan), sumber
daya keuangan, dan sumber daya peralatan (fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan).
3. Disposisi
Disposisi merupakan sikap para pelaksan kebijakan yang mengarah kepada
dukungan bukan sebaliknya. Sikap tersebut diantaranya adalah kemauan,
keinginan dan kecenderungan untuk dapat mewujudkan kebijakan yang telah
disahkan.
4. Stuktur Birokrasi
Struktur birokrasi ini mencangkup aspek-aspek seperti struktur organisassi,
pembagian kewenangan, SOP (Standard Operating Prosedures), hubungan antara
unit-unit organisasi yang bersangkutan.
3.4.Lokasi Dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian diadakan di kecamatan Kenjeran Surabaya. Alasan
penentuan lokasi tersebut berasal dari berbagai segi yaitu segi kepadatan penduduk.
Yang mana jumlah penduduk di kecamatan Kenjeran Surabaya berjumlah 163.438
jiwa dan pertumbuhan penduduk (2000-2010) sebesar 4,61 %. Sehingga bisa
dikatakan penduduk di kecamatan tersebut mengalami peningkatan yang signifikan
dari tahun ketahun. Dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi sebesar 21.034
dari luas wilayah 7,70 (berdasarkan data BPS Surabaya, 2011).
Kecamatan kenjeran merupakan salah satu kecamatan di Surabaya yang
memiliki lingkungan perumahan kumuh terbanyak. Diantarannya terdapat di
kelurahan bulak banteng dan sidotopo wetan. Selain itu, terdapat beberapa industri
besar dan kecil yang berada di kecamatan ini.
3.5.Jenis Dan Sumber Data Penelitian
Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dibedakan kedalam sumber data
primer dan data sekunder. Data primer di peroleh langsung dilapangan seperti
wawancara pada para ahli dan meninjauan langsung lokasi penelitian. Untuk sumber
data sekunder diperoleh dari data-data histori kecamatan kenjeran Surabaya dan teori-
teori penunjang penelitian yang diperoleh dari beberapa buku diktat.
Mengingat peneliti menggunakan pedekatan kualitatif maka dipilihlah
informan penelitian sebagai sumber data primer penelitian. Menurut Lexy J Moleong
(dalam Devita ayu, 2007:42) pada “penelitian kualitatif tidak ada sampel asal, tetapi
sampel tujuan (purposive sampling).” Purposive sampling yang dimaksudkan dalam
penelitian ini adalah penentuan orang yang benar-benar mengerti atau pelaku yang
terlibat langsung kedalam permasalah penelitian. Dapat dikatakan bahwa orang
tersebut adalah Informan penelitian ini.
Pihak yang menjadi informan dalam penelitian adalah
1. Badan perencanaan dan pembangunan kota surabaya
2. Badan lingkungan hidup Kota Surabaya
3. Dinas Tata ruang dan Cipta karya Jatim
4. Kecamatan Kenjeran Surabaya
5. Organisasi lingkungan hidup Surabaya
6. Masyarakat kecamatan kenjeran surabaya
3.6.Instrumen Penelitian
Menurut Nurul Zuriah (2008:168), “Instrumen penelitian merupakan alat
bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data.” Instrumen penelitian ini adalah
peneliti sendiri. Penelitian sebagai instrumen mempunyai kepekaan yang sangat tinggi
terhadap fenomena-fenomena yang terjadi. Sehingga dapat memahami setiap
fenomena sosial yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Selain itu, sebagai alat
bantu penelitian antara lain pedoman wawancara, buku catatan, alat perekam suara,
dan kamera.
3.7.Teknik Pengumpulan Data
Peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data baik itu data primer
maupun data sekunder diantaranya
1. Observasi
Observasi merupakan cara pengumpulan data yang paling utama dalam
penelitian ini. Hal yang akan ditelti dengan metode ini adalah keadaan sosial
ekonomi masyarakat dan keadaan fisik kota pada saat penelitian. Metode ini
dipergunakan karena masyarakat Indonesia masih sulit dipahami hanya dengan
sekali kunjungan saja sehingga dibutuhkannya metode ini untuk memahami
masalah dan dapat memperoleh data yang benar-benar valid dan realibel.(Nurul
Zuriah, 2008).
Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dalam dua tahap yaitu sebelum
menulis proposal penelitian dan setelah dibuatnya proposal penelitian. Pada tahap
sebelum di tulisnya proposal peneliti melakukan penjelajahan umum di kecamatan
Kenjeran. Tahap kedua yaitu dengan cara melakukan pencarian bahan melalui
dinas-dinas terkait. Selannjutnya, peneliti akan membandingkan data-data yang
telah terkumpul dari dinas-dinas terkait dengan keadaaan yang sebenarrnya di
lapangan.
2. Wawancara (interview)
Wawancara ialah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah
pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Untuk mendapatkan data
yang diinginkan peneliti terlebih dahulu membuat pokok-pokok pertanyaan
terlebih dahulu. Wawacara yang dilakukan adalah wawancara terbuka artinya
wawancara dilakukan ketika pewawancara dan interviewee sama-sama
mengetahui permasalahan yang akan dibahas dalam wawancara tersebut.
3. Studi pustaka atau studi dokumenter
Studi pustaka atau Dokumenter ini dilakukan di perpustakaan. Dengan cara
membaca buku-buku rujukan atau referensi, perundang-undangan, dokumen-
dokumen pemerintah serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
masalah penelitian. Sehingga yang akan dikumpulkan merupakan data sekunder
yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
3.8.Teknik Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif berdasarkan kurun waktunya, data dianalisis pada
saat pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data. Teknik analisis yang
dipergunakan peneliti adalah Analisis Taksonomis (Taxonomic Analysis). Analisis
Taksonomis menfokusksan pada penelitian yang lebih terperinci dan mendalam pada
masalah atau domain penelitian. Dengan menggunakan teknik analisis ini, penelitian
akan mendeskripsikan tema utama lebih rinci dan mendalam.
DAFTAR PUSTAKA
Budimanta, A. Memberlanjutkan Pembangunan di Perkotaan melalui Pembangunan
Berkelanjutan dalam Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21.
2005.
Dunn, William N. 2003. Analisis kebijakan Publik. Gadja mada Univesity press. Yogyakarta
Zuriah, Nurul. 2006. Metode penelitian sosial dan pendidikan teori-aplikasi. Bumi Aksara.
Jakarta
Sugandhy, Aca & Rustam Hakim. 2007. Prinsip dasar kebijakan pembangunan berkelanjutan
berwawasan lingkungan. PT Bumi Aksara. Jakarta
Wahab, Solichin Abdul. 2001. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta
Winarno, Budi.2007. Teori dan praktek kebijakan publik.Media Pressindo. Yogyakarta
Widodo, Joko. 2007. Analisis kebijakan publik. Bayumedia Publishing. Malang