Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan beserta Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan serta sebagai sumber informasi untuk perbaikan perencanaan ke depan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun 2016 sudahmemenuhi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pencapaian indikator persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif sebesar 50% (target 40%), indikator persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas sebesar 100% (target 100%), dan indikator persentase UPT vertikal yang dibina dengan indeks kinerja baik sesuai dengan kontrak kinerja sebesar 73,47% (target 70%). Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian ketigaindikator di atas adalah sosialisasi, advokasi, fasilitasi ke UPT Vertikal, pengalokasian anggaran sesuai dengan prioritas, dan peningkatan kemampuan SDM. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena adanya revisi anggaran, beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan penyerapan anggaran yang tidak optimal karena adanya self blocking, masih kurang SDM perencana di daerah,dan adanya perbedaan persepsi antara evaluator LAKIP dengan satker terhadap kertas kerja evaluasi. Upaya pemecahan masalah yang diusulkan adalah upaya pelaksanan kegiatan sesuai dengan waktu yang direncanakan, sosialisasi perencanaan yang intensif kepada satker, dan koordinasi dengan evaluator sebelum pelaksanaan evaluasi LAKIP. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar 78,0% dari dana yang digunakan sebesar Rp. 194.069.113.000,- (alokasi akhir Rp. 274.271.133.000,-). Sesuai tugas Setditjen Pelayanan Kesehatan yaitu melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan, maka dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Setditjen Pelayanan Kesehatan serta dialokasikan juga untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen Pelayanan Kesehatan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.......................................................................................
i
IKHTISAR EKSEKUTIF..................................................................................
ii
DAFTAR ISI....................................................................................................
iii
DAFTAR TABEL ............................................................................................. iv
DAFTAR GAMBAR......................................................................................... V
BAB I PENDAHULUAN A. Penjelasan Umum Organisasi................................................. 1 B. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis yang Dihadapi
Organisasi................................................................................
2 C. Sistematika..............................................................................
5
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Perencanaan Kinerja................................................................ 6 B. Perjanjian Kinerja.....................................................................
7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi
1. Pencapaian Kinerja Setditjen Pelayanan Kesehatan ........ 2. Prestasi Setditjen Pelayanan Kesehatan........................... 3. Tupoksi Sekretariat............................................................
10 23 28
B. Realisasi Anggaran.................................................................. 53 C. Sumber Daya Lainnya.............................................................
54
BAB IV PENUTUP......................................................................................
58
LAMPIRAN ………………………………………………………………………… 59
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
iv
Daftar Tabel Hal
Tabel 1 Matrik Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan 2015-2019 7
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
tahun 2016 8
Tabel 3 Pencapaian Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi Berjalan Efektif
12
Tabel 4 Pencapaian persentase satker yang mendapatkan alokasi
anggaran sesuai dengan kriteria prioritas 16
Tabel 5 Pencapaian persentase UPT Vertikal yang dibina dengan
indeks kinerja baik 20
Tabel 6 Pencapaian Bagian Program dan Informasi Tahun 2016 29
Tabel 7 Pencapaian Bagian Kepegawaian dan Umum 32
Tabel 8 Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana/Prasarana Perkantoran
tahun Anggaran 2016 39
Tabel 9 Pencapaian Bagian Hukormas 40
Tabel 10 Rincian Kegiatan Bagian Hukormas 41
Tabel 11 Pencapaian Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara 46
Tabel 12 Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen Pelayanan
Kesehatan perbagian 53
Tabel 13 Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen Pelayanan
Kesehatan Tahun 2016 Berdasarkan jenis belanja 53
Tabel 14 Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekreriat Ditjen Pelayanan
Kesehatan yang mendukung langsung pencapaian Indikator
KinerjaTahun 2016
54
Tabel 15 Distribusi Pegawai Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
berdasarkan golongannya 55
Tabel 16 Distribusi Pegawai Sekretariat Ditjen Pelayanan berdasarkan
tingkat pendidikannya 55
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
v
Daftar Gambar Hal
Gambar 1 Struktur Organisasi dan Nama Pejabat Eselon II, III dan IV Setditjen
Pelayanan Kesehatan Keadaan Tanggal 31 Desember 2016 2
Gambar 2 Peta Strategis Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2015-2019 4
Gambar 3 Tampilan Aplikasi Sistem Informasi Rujukan Rumah Sakit Terintegrasi
(SISRUTE) 24
Gambar 4 Tampilan Aplikasi Pendaftaran Rawat Jalan Online 25
Gambar 5 Dashboard Integrasi SIMRS Ditjen Pelayanan Kesehatan 26
Gambar 6 Tampilan Aplikasi Warta danBeritaYankes 27
Gambar 7 Piagam Penghargaan Warta Yankes Edisi 02/2016 Sebagai
Juara ke III 27
Gambar 8 Tampilan Aplikasi e-kinerja 28
Gambar 9 Tampilan OfficeGo 36
1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
BAB I PENDAHULUAN
A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat
Jenderal Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan
pengelolaan data dan informasi;
2. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
3. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi, tata
laksana, dan hubungan masyarakat;
4. Pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip,
dokumentasi dan layanan pengadaan; dan
5. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan terdiri atas :
1. Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan
pengelolaan data dan informasi, dan pemantauan, evaluasi dan penyusunan
laporan.
2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum,
organisasi dan tata laksana dan hubungan masyarakat.
3. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan
urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.
2 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
4. Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan
kepegawaian, pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa,
kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi.
Gambar 1. Struktur Organisasi dan Nama Pejabat Eselon II, III dan IV Setditjen Pelayanan Kesehatan Keadaan tanggal 31 Desember 2016
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS YANG
DIHADAPI ORGANISASI
Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan
administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan. Untuk itu semua permasalahan yang dihadapi Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan adalah permasalahan Sekretariat Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan juga.
Program pembinaan pelayanan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses
dan kualitas pelayanan kesehatan. Tantangan strategis yang dihadapi oleh
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dalam meningkatkan akses dan
3 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
kualitas pelayanan kesehatan yang tertuang di dalam Rencana Aksi Direktorat
Jenderal Pelayanan Kesehatan 2015-2019 adalah sebagai berikut:
1. Perlunya penguatan pelayanan kesehatan primer
2. Perlunya penetapan sistem regionalisasi rujukan di seluruh provinsi
3. Perlunya penetapan dan pembangunan sistem rujukan nasional
4. Tidak meratanya jumlah, jenis dan kompetensi SDM Kesehatan
5. Kapasitas manajemen puskesmas dan RS yang tidak merata, dan belum
berbasiskan sistem manajemen kinerja
6. Belum tersedianya sarana prasarana dan alkes pada PPK I yang sesuai
standar secara merata di seluruh Indonesia
7. Belum terintegrasinya data dan sistem informasi di pusat, daerah, rumah sakit
dan puskesmas.
8. Kebijakan pemerintah daerah yang belum tersinkronisasi dengan kebijakan
pemerintah pusat.
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan
tugas tersebut Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menetapkan visi :
Dalam rangka pencapaian visi tersebut, Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan menjalankan misi sebagai berikut :
1. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya
kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan
2. Menyelenggarakan tata kelola yang baik.
Selain itu Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan juga telah menetapkan peta
strategi yang menggambarkan hipotesis jalinan sebab akibat dari 15 sasaran
strategis (yang menggambarkan arah dan prioritas strategis Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan yang diperlukan guna memampukan dalam mencapai
target kinerja yang berkelanjutan di masa yang akan datang). Peta strategi
pencapaian visi tersebut disusun berbasiskan pendekatan the balance-score card
AKSES PELAYANAN KESEHATAN YANG TERJANGKAU DAN BERKUALITAS BAGI MASYARAKAT
4 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
dengan memperhatikan peta strategi pada Renstra Kementerian Kesehatan 2015-
2019.
Gambar 2 Peta Strategis Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2015-2019
Peta Strategis disusun untuk mencapai visi Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan 2019 menciptakan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan
berkualitas bagi masyarakat. Visi tersebut dapat dijabarkan dalam bentuk 2 (dua)
tujuan strategis yaitu: terwujudnya peningkatan akses pelayanan kesehatan dan
terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (akreditasi fasyankes).
Guna mewujudkan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan sebagai
tujuan dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan maka diperlukan
pelaksanaan proses-proses strategis untuk mewujudkan inovasi pelayanan
kesehatan, mewujudkan sistem kolaborasi pendidikan tenaga kesehatan (Dokter
Spesialis dan Dokter pada layanan primer), mewujudkan kemitraan berdaya guna
tinggi, mewujudkan penguatan sistem rujukan dan mewujudkan optimalisasi
fungsi dari fasyankes. Selain itu proses-proses strategis lainnya yang perlu
dilaksanakan secara ekselen adalah mewujudkan sistem manajemen kinerja
fasyankes dan mewujudkan optimalisasi peran UPT Vertikal. Sasaran-sasaran
strategis dalam meningkatkan mutu kelembagaan dari Ditjen Pelayanan
Kesehatan adalah : 1) terwujudnya ketepatan alokasi anggaran sesuai dengan
5 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
kegiatan prioritas, 2) terwujudnya penguatan mutu, advokasi, pembinaan dan
mutu pengawasan, 3) terwujudnya sistem perencanaan yang terintegrasi, 4)
terwujudnya penguatan mutu organisasi Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan.
Agar sasaran-sasaran strategis terkait perspektif upaya strategis dapat dicapai
secara berkelanjutan, maka 2 sasaran strategis terkait perspektif sumber daya
harus diwujudkan : 1) tersedianya dukungan regulasi, 2) tersedianya sumber daya
manusia yang kompeten dan berbasis kinerja. Dua sasaran strategis ini
merupakan pondasi utama yang sangat menentukan dalam pencapaian visi dan
tujuan Kemenkes.
C. SISTEMATIKA Sistematika penulisan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat
Jenderal Pelayanan Kesehatan terdiri dari:
Bab I Pendahuluan
A. Penjelasan Umum Organisasi
B. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis yang Dihadapi
Organisasi
C. Sistematika
Bab II Perencanaan Kinerja
A. Perencanaan Kinerja
B. Perjanjian Kinerja
Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaran
Bab IV Penutup
Lampiran
6 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan
indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam sasaran strategis. Perencanaan Kinerja juga merupakan dasar
yang menentukan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan sebuah kegiatan.
Dalam rencana kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
tahun 2016, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan dan target masing-masing indikator untuk mencapai
sasaran strategis organisasi.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/52/2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019,
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan melaksanakan kegiatan
dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya pada program
pembinaan upaya kesehatan.
Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan mengalami
perubahan Struktur Organisasi dan berganti nama menjadi Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan, sehingga indikator kinerja yang telah ditetapkan dan
menjadi tolak ukur kinerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mengalami
perubahan.
Sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan yang ingin dicapai selama
kurun waktu 5 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
7 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
Tabel 1 Matrik Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2015-2019
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Target
2015 2016 2017 2018 2019 1
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan
1
Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
30% 40% 60% 80% 100%
2
Persentase Satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas
100% 100% 100% 100% 100%
3
Persentase UPT vertikal yang sudah memiliki system manajemen kinerja berbasis renstra
30% 40% 50% 60% 70%
4
Persentase UPT vertikal yang dibina dengan indeks kinerja baik sesuai dengan kontrak kerja
60% 70% 80% 90% 100%
5
Persentase program direktorat yang mengacu kepada daerah sasaran nasional
50% 60% 70% 80% 90%
B. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Diharapkan melalui perjanjian kinerja dapat terwujud komitmen penerima
amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang
serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja yang diwujudkan dalam
penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja atau kesepakatan
kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan
target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.
Dalam penyusunan perjanjian kinerja tahun 2016, Sekretariat Direktorat
Jenderal Pelayanan Kesehatan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian
kesehatan tahun 2015-2019. Target kinerja ini menjadi komitmen bagi
Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan untuk mencapai target
tersebut pada tahun 2016.
8 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan tahun 2016
No Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target 2016
1
Meningkatnya
dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas
teknis lainnya pada
program pembinaan
pelayanan kesehatan
1
Persentase monitoring dan
evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
40%
2
Persentase satker yang
mendapatkan alokasi
anggaran sesuai dengan
kriteria prioritas
100%
3
Persentase UPT Vertikal
yang dibina dengan indeks
kinerja baik sesuai dengan
kontrak kinerja
60%
9 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengukur tingkat kinerja yang dicapai
menggunakan standar, rencana, atau target serta indikator kinerja yang telah
ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh
mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Sekretariat
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dalam kurun waktu Januari sampai
dengan Desember 2016, selain itu pengukuran kinerja dapat menjadi evaluasi
untuk perencanaan dan kebijakan dimasa mendatang.
Tahun 2016 adalah tahun pertama Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
melaksanakan tugas dan fungsinya setelah mengalami perubahan dalam
struktur organisasi (SOTK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan
membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada
setiap indikator kegiatan dalam Rencana Strategis, sehingga diperoleh
gambaran tingkat keberhasilan masing-masing indikator, Berdasarkan
pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh informasi pencapaian indikator,
sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa
yang akan datang, agar setiap program/kegiatan yang direncanakan ke depan
dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.
Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah sebagai
berikut:
.
Indikator pencapaian sasaran tahun 2016 dalam Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yang menjadi tanggung jawab
Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:
MENINGKATKAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PADA PROGRAM
PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN
10 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
1. Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
2. Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan
kriteria prioritas
3. Persentase UPT vertikal yang sudah memiliki sistem manajemen kinerja
berbasis Rencana Strategis
4. Persentase UPT vertikal yang dibina dengan indeks kinerja baik sesuai
dengan kontrak kinerja
5. Persentase program direktorat yang mengacu kepada daerah sasaran
nasional.
Namun dari 5 indikator tersebut hanya 3 indikator yang diperjanjikan dalam
perjanjian kinerja tahun 2016 yaitu :
1. Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
2. Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan
kriteria prioritas
3. Persentase UPT vertikal yang dibina dengan indeks kinerja baik sesuai
dengan kontrak kinerja.
Pencapaian kegiatan Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan tahun 2016
dijabarkan sebagai berikut :
1. Pencapaian Kinerja Setditjen Pelayanan Kesehatan Indikator kinerja kegiatan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan merupakan indikator output strategis untuk mencapai indikator
outcome di tingkat eselon I (Ditjen Pelayanan Kesehatan).
Sekretariat Jenderal Ditjen Pelayanan Kesehatan pada tahun 2016 telah
melaksanakan kegiatan sesuai dengan indikator yang tertuang dalam
perjanjian kinerja. Uraian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai
berikut:
11 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
a. Persentase Monitoring dan Evaluasi yang Terintegrasi Berjalan Efektif 1) Sasaran indikator/kegiatan
Terwujudnya sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi yang
terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
2) Definisi operasional Monitoring dan evaluasi terintegrasi adalah monitoring dan evaluasi
yang dilaksanakan dengan instrumen terintegrasi (gabungan seluruh
instrumen dari unit eselon II di Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan) secara efektif (tujuan tercapai, tepat sasaran, dan tepat
waktu)
3) Cara perhitungan Jumlah pelaksanaan monev terintegrasi yang berjalan efektif dibagi
jumlah seluruh pelaksanaan monev terintegrasi dikali 100 persen.
4) Rencana aksi untuk mencapai target
Upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut telah dibuat
adalah berikut :
a) Pembuatan instrumen monev terintegrasi
b) Pengembangan dashboard
c) Pelaksanaan evaluasi terintegrasi
5) Upaya yang dilakukan untuk mencapai target
a) Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan monev terintegrasi tahun
2016 sebesar Rp. 4.047.533.000,- b) Pembuatan instrumen monev terintegrasi dengan mengakomodasi
kebutuhan data dari direktorat teknis di lingkungan Ditjen Pelayanan
Kesehatan
c) Menyusun rencana pelaksanaan monev terintegrasi beserta
sampling satkernya tahun 2016
d) Melaksanakan monev terintegrasi dengan RS Rujukan sebagai
sampling satker
12 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
e) Menyusun laporan hasil monev terintegrasi tahun 2016.
6) Pencapaian Tabel 3. Pencapaian Persentase Monitoring dan Evaluasi yang
Terintegrasi Berjalan Efektif.
INDIKATOR TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019 Target Capaian Target Capaian Target Target Target
Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
30 33,3 40 50 60 80 100
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan
dan juga indikator kinerja dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
yaitu evaluasi PHLN, Renstra dan RKP, Dekonsentrasi serta Dana
Alokasi Khusus. Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut melibatkan
seluruh unit utama di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan khususnya dalam penyusunan instrumen. Integrasi yang
dilakukan pada tahun ini adalah mengintegrasikan kebutuhan data dari
masing-masing Direktorat Teknis dalam setiap instrumen evaluasi
tersebut.
Pencapaian indikator kinerja persentase monitoring dan evaluasi yang
terintegrasi berjalan efektif tahun 2016 sebesar 50%, adapun analisa
sebagai berikut :
• Target tahun 2016 adalah sebesar 40% dengan realisasi sebesar
50% atau pencapaian sebesar 125% dari target
• Realisasi tahun 2015 sebesar 33,3% dan realisasi tahun 2016
sebesar 50%, dapat dikatakan meningkat sebesar 14,7%.
• Jika dibandingkan dengan target akhir pelaksanaan rencana aksi
pada tahun 2019 (100%) maka realisasi tahun 2016 adalah sebesar
50%, diperlukan upaya yang lebih keras dan inovatif untuk mencapai
target tersebut.
13 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
Adapun analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja dari indikator
tersebut adalah :
• Koordinasi yang rutin dilakukan dengan direktorat-direktorat teknis
pelaksana kegiatan.
• Pemberian feed back ke pada satker pelaksana kegiatan setelah
dilakukannya monev
7) Permasalahan:
a) Dana:
Tahun 2016 terjadi efisiensi anggaran monev terintegrasi sebesar
Rp. 2.979.273.000,- (26,49%), sehingga anggaran yang bisa
digunakan sebesar Rp. 1.068.260.000,- mengakibatkan beberapa
kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
b) Waktu:
• Pengambil data (surveior) yang berasal dari direktorat teknis
mempunyai kewajiban tugas utama di direktoratnya sehingga
waktu pengambilan data bersamaan dengan penyelesaian tugas
masing-masing (jadwal yang bentrok).
• Adanya revisi anggaran yang berulang-ulang menyebabkan
waktu pelaksanaan kegiatan menjadi lebih terbatas.
c) SDM:
• Jumlah pengambil data (surveior) terbatas
• Kemampuan surveior dalam mengambil dan menganalisa data
belum merata
d) Sarana:
Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan monev.
8) Usulan Pemecahan Masalah: a) Dana:
• Melakukan optimalisasi sisa dana kegiatan menjadi sebuah
kegiatan baru pada tahun 2016
14 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
• Mengalokasi anggaran untuk pelaksanaan monev terintegrasi
tahun 2017 sebesar Rp 2.659.120.000,-
b) Waktu:
Pembuatan jadwal dan rencana kerja monev pada awal tahun
anggaran, sehingga rencana kerja yang sudah disepakati dapat
berjalan baik sesuai jadwal.
c) SDM
• Bersurat kepada direktorat teknis untuk dapat menentukan
anggota tim pengambil data monev dan berkomitmen untuk dapat
melaksanakan rencana kerja monev sesuai dengan kesepakatan.
• Melaksanakan pembekalan kepada surveior supaya terdapat
persamaan persepsi dalam pengambilan dan analisis data.
d) Sarana
• Menggunakan tools aplikasi/system informasi dalam mengolah
dan menyajikan data hasil monev.
• Memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun jejaring
monev dengan satker daerah.
9) Efisiensi Sumber Daya:
• Untuk pencapaian indikator kinerja tahun 2016 tersebut, telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.047.533.000,- namun demikian
anggaran tersebut diefisiensi sebesar Rp. 2.979.273.000,- sehingga
alokasi yang bisa digunakan sebesar Rp.1.068.260.000,- dengan
realisasi sebesar Rp.1.058.318.578,- (99%). Walaupun demikian
target yang telah ditetapkan dapat tercapai, hal ini disebabkan karena
beberapa kegiatan monev ke daerah yang tidak dilaksanakan tetap
dilakukan menggunakan sarana lainnya (surat, telepon, email, dll).
Hal ini menunjukkan adanya efisiensi/penghematan penggunaan
anggaran.
• Menggabungkan kegiatan bimtek dengan monev jika dilaksanakan di
wilayah/daerah yang sama. Contoh: pengumpulan data e-renstra,
bimtek SIMRS dan Monev DAK di rumah sakit rujukan propinsi dan
regional.
15 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
10) Realisasi Anggaran: Tahun 2016, anggaran untuk kegiatan yang mendukung indikator
tersebut sebesar Rp. 4.047.533.000,- akan tetapi terdapat efisiensi
sebesar Rp. 2.979.273.000,- sehingga anggaran yang bisa digunakan
adalah sebesar Rp.1.068.260.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.1.058.318.578,- (99%)
b. Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas 1) Sasaran indikator/kegiatan
Terwujudnya ketepatan alokasi anggaran
2) Definisi Operasional Sesuai dengan rencana aksi kegiatan Setditjen Pelayanan Kesehatan
tahun 2015-2019 tercantum bahwa alokasi anggaran yang dimaksud
adalah anggaran yang bersumber dari dana tugas pembantuan. Tetapi
pada tahun 2016 dana tugas pembantuan tidak diadakan lagi. Sehingga
untuk tahun 2016 yang dimaksud dengan “alokasi anggaran” adalah
anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK). Satker yang
dimaksud adalah RS Prov/Kab/Kota dan Dinkes Kab/Kota dengan
kriteria yang ditetapkan sebagai berikut :
1. Kab/kota yang menjadi target MDG’s
2. Kab/Kota yang termasuk daerah DTPK
3. Kab/Kota yang memiliki RS Rujukan
4. Kriteria lain yang ditetapkan minimal dengan SK Menkes/Dirjen
5. Satker yang mengajukan usulan.
3) Cara Perhitungan Jumlah satker yang mendapatkan anggaran dengan kriteria prioritas
dibagi dengan jumlah satker yang mendapatkan alokasi anggaran pada
tahun tersebut dikali 100%
16 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
4) Rencana Aksi Untuk Mencapai Target 1. Penguatan perencanaan berjenjang melalui Dinkes Propinsi
menggunakan e-planning Ditjen Yankes
2. Pendampingan proses perencanaan oleh Biro Perencanaan dan
Anggaran dan Ditjen Pelayanan Kesehatan.
3. Monev Terpadu Ditjen Pelayanan Kesehatan
5) Upaya yang dilakukan untuk mencapai target 1. Pengembangan aplikasi perencanaan e-planning Ditjen Yankes untuk
menampung usulan dana alokasi khusus dari satker
2. Memberikan otoritas kepada Dinkes Propinsi untuk memberikan
validasi/rekomendasi dari usulan satker di wilayah binaannya.
3. Melakukan monev dan pendampingan perencanaan agar satker
dapat merencanakan sesuai dengan kegiatan prioritas.
6) Pencapaian Tabel 4. Pencapaian Persentase satker yang mendapatkan alokasi
anggaran sesuai dengan kriteria prioritas
INDIKATOR TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019 Target Realisasi Target Realisasi Target Target Target
Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas
100 100 100 100 100 100 100
Pada tahun 2016, Setditjen Pelayanan Kesehatan melakukan kegiatan
penguatan perencanaan berjenjang dan pendampingan proses
perencanaan satker yang mengusulkan anggaran dana alokasi khusus
tahun 2017. Kegiatan tersebut dibagi dalam 4 regional yang
dilaksanakan pada awal tahun. Ouput dari kegiatan adalah tersedianya
usulan dana alokasi khusus tahun 2017 dari satker dengan kriteria
17 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
prioritas. Dari hasil pencapaian tersebut dapat dianalisa dengan hasil
sebagai berikut :
• Jika dibandingkan dengan target indikator tahun 2016 (100%), maka
capaian tahun 2016 adalah sebesar 100 %
• Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (100%), maka capaian
2016 sama dengan tahun 2015
• Jika dibandingkan dengan target capaian akhir periode rencana
strategis (2019), maka capaiannya sama dengan target akhir periode.
Adapun analisa keberhasilan pencapaian indikator tersebut adalah :
• Adanya komiten yang kuat antara pusat dan daerah dalam
menentukan kriteria prioritas
7) Permasalahan Dana :
• Terjadi kesalahan akun dalam pengalokasian dana untuk kegiatan
perencanaan di Dinkes Propinsi
• Terjadi kelambatan dalam penunjukan PPK di daerah yang
mengakibatkan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang
telah ditentukan.
Waktu:
• Pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan jadwal (timeline)
yang telah ditentukan
• Waktu pelaksanaan kegiatan pendampingan perencanaan tidak
mencukupi karena jumlah satker yang mengajukan usulan cukup
banyak.
SDM:
• Tenaga pendamping perencanaan dari pusat kurang mencukupi
• Tenaga operator aplikasi dari satker daerah sering berganti personil,
yang menyebabkan harus belajar lagi dari awal.
Sarana dan Prasarana
• Akses internet yang kurang memadai
18 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
8) Usulan Pemecahan Masalah Dana:
• Advokasi dan pendampingan ke dinkes propinsi dalam perencanaan
kegiatan
Waktu:
• Pelaksanaan kegiatan perencanaan menyesuaikan dengan jadwal
yang sudah disepakati bersama.
SDM:
• Mendorong Dinkes Propinsi untuk menetapkan tim perencana dan
operator aplikasi dan tidak merubah tim tersebut minimal sampai
dengan proses perencanaan selesai
Sarana dan Prasarana
• Mengatur jadwal pengisian usulan DAK kedalam aplikasi
perencanaan (e-planning) sesuai dengan kapasitas internet yang
tersedia
9) Efisiensi Sumber Daya :
• Untuk pencapaian indikator kinerja tahun 2016 tersebut, telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.544.424.000,- namun demikian
anggaran tersebut diefisiensi sebesar Rp. 4.146.517.000,- sehingga
alokasi yang bisa digunakan sebesar Rp. 1.397.907.000,- dengan
realisasi sebesar Rp.1.372.137.322,- (98%) Walaupun demikian
target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan capaian sebesar
100%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi/penghematan
penggunaan anggaran.
• Memberikan pendampingan perencanaan satker dan dibagi dalam 4
regional, sehingga lebih efisien waktu dan tenaga jika dibandingkan
dengan memberikan pendampingan perencanaan kepada satker per
propinsi.
19 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
10) Realisasi Anggaran: Tahun 2016, anggaran untuk kegiatan yang mendukung indikator
tersebut sebesar Rp. 5.544.424.000,- akan tetapi terdapat efisiensi
sebesar Rp. 4.146.517.000,- sehingga anggaran yang bisa digunakan
sebesar Rp. 1.397.907.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.1.372.137.322,- (98%)
c. Persentase UPT vertikal yang dibina dengan indeks kinerja baik
sesuai dengan kontrak kinerja
1) Sasaran indikator/kegiatan Terwujudnya sistem manajemen kinerja fasilitas pelayanan kesehatan di
lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
2) Definisi operasional Unit Pelaksana Teknis Vertikal adalah unit pelaksana teknis yang
berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan baik
berupa Rumah Sakit/Balai/Loka/Klinik. Kontrak kinerja yang dimaksud
adalah kontrak kinerja yang berisikan target kinerja dan ditanda-tangani
oleh Direktur Jenderal dengan pimpinan UPT Vertikal. Berkinerja baik
maksudnya mendapatkan nilai pencapaian kinerja baik berdasarkan
penilaian dan evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal.
3) Cara Perhitungan Jumlah UPT Vertikal dengan nilai AA dibagi dengan total jumlah UPT
Vertikal (49 UPT) dikali 100 persen.
4) Rencana aksi untuk mencapai target Pembinaan dan fasilitasi Sistem Akuntanbilitas Kinerja pada UPT
vertikal sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB
20 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
Tabel 5. Pencapaian Persentase UPT Vertikal yang dibina dengan indeks kinerja baik
5) Upaya yang dilakukan untuk mencapai target
• Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi satker dalam
penyusunan laporan akuntanbilitas kinerja
• Melakukan pendampingan dan fasilitasi penyusunan Laporan dan
evaluasi SAKIP kepada satker UPT terutama yang mendapatkan nilai
A, BB, dan B.
6) Pencapaian
D
ari hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian
Kesehatan terhadap 49 LAKIP UPT Vertikal tahun 2016 didapatkan
hasil:
1) Mendapatkan nilai AA: 36 UPT
2) Mendapatkan nilai A: 7 UPT
3) Mendapatkan nilai BB : 5 UPT
4) Mendapatkan nilai B: 1 UPT
Dari hasil evaluasi tersebut didapatkan analisa sebagai berikut :
• Target tahun 2016 untuk indikator ini adalah sebesar 70% dengan
realisasi sebesar 73,47% atau capaian sebesar 105% dari target.
• Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (83,67%) terjadi
penurunan sebesar 10,2%
• realisasi tahun 2016 (73,47%), jika dibandingkan dengan target
indikator jangka menengah tahun 2019 (100%) baru tercapai sebesar
73,47%
INDIKATOR TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019
Target Realisasi Target Realisasi Target Target Target Persentase UPT Vertikal yang dibina dengan indeks kinerja baik sesuai dengan kontrak kinerja
60 83,67 70 73,47 80 90 100
21 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
Adapun analisis penyebab penurunan capaian kinerja dari indikator
tersebut adalah :
• Adanya perubahan batas nilai (passing grade) penilaian AA dari ≥ 85
menjadi ≥ 90
• Adanya perubahan instrumen penilaian evaluasi LAKIP tahun 2016
• Masa transisi pemindahan kewenangan pengampu laporan kinerja
dari Bagian Hukormas ke Bagian Program dan Informasi
Sedangkan analisis keberhasilan dalam mencapai target tahun 2016
adalah :
• Adanya fasilitasi penyusunan laporan kinerja ke UPT Vertikal
• Adanya koordinasi yang intensif dengan UPT Vertikal mengenai
format pelaporan, batas waktu pelaporan LAKIP, dan persiapan
evaluasi (KKE, data dukung yang harus dibawa, dll).
7) Permasalahan: Dana
Keterbatasan alokasi anggaran untuk pendampingan hanya bisa
digunakan untuk beberapa satker saja.
Waktu
Waktu untuk sosialisasi perubahan format penyusunan laporan
akuntanbilitas yang kurang mencukupi
Metode
• Adanya perubahan atau penambahan batas nilai (passing grade) AA
dari ≥ 85 menjadi ≥ 90
• Terdapat perbedaan persepsi dari beberapa satker tentang dokumen
perencanaan yang menjadi acuan penetapan indikator kinerja dan
penyusunan laporan kinerja.
• Adanya perbedaan persepsi antar auditor dalam melakukan evaluasi
terhadap laporan akuntanbilitas kinerja satker.
22 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
8) Usulan Pemecahan Masalah: Dana
• Mengalokasikan anggaran untuk pendampingan dan fasilitasi
laporan akuntanbilitas kinerja ke UPT Vertikal terutama dengan nilai
A, BB dan B
Waktu
• Melakukan sosialisasi tentang tata cara penyusunan laporan kinerja
akuntanbilitas di akhir tahun berjalan.
• Meningkatkan koordinasi dengan UPT Vertikal khususnya terkait
evaluasi laporan akuntanbilitas kinerja
Metode
• Melakukan pemantauan terhadap laporan akuntanbilitas kinerja
yang dibuat UPT Vertikal
• Melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan akuntanbilitas
kinerja UPT Vertikal
9) Efisiensi Sumber Daya
• Untuk pencapaian indikator kinerja tahun 2016 tersebut, telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 643.835.000,- namun demikian
anggaran tersebut diefisiensi sebesar Rp. 239.086.000,- sehingga
alokasi yang bisa digunakan sebesar Rp. 404.749.000,- dengan
realisasi sebesar Rp.393.619.498,- (97%) Walaupun demikian target
yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan capaian sebesar 73,47%.
Hal ini menunjukkan adanya efisiensi/penghematan penggunaan
anggaran.
• Menggabungkan kegiatan fasilitasi dan pendampingan LAK dengan
kegiatan monev lainnya misalnya: pendampingan LAK dan Advokasi
dan troubleshooting SIMRS.
10) Realisasi Anggaran: Tahun 2016, anggaran untuk kegiatan yang mendukung indikator
tersebut sebesar Rp. 643.835.000,- akan tetapi terdapat efisiensi
anggaran sebesar Rp. 239.086.000,- sehingga anggaran yang bisa
23 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
digunakan sebesar Rp. 404.749.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.393.619.498,- (97%)
2. Prestasi dan Inovasi Setdijten Pelayanan Kesehatan
a. Perluasan cakupan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)
Dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kementerian
Kesehatan menunjuk beberapa rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan
nasional, provinsi dan regional yang bertujuan untuk memperkuat sistem
rujukan. Namun, dalam pelaksanaannya, sering terjadi berbagai
permasalahan, seperti lambatnya penanganan pasien di IGD, fasyankes
perujuk kesulitan mencari rumah sakit penerima rujukan yang sesuai
dengan kebutuhan pasien, dan kesulitan mendapatkan informasi tentang
ketersediaan tempat tidur.
Untuk itu, Kementerian Kesehatan membuat inovasi Sistem Rujukan
Terintegrasi atau disingkat Sisrute. Sisrute adalah media komunikasi dan
informasi yang selalu update antara fasyankes perujuk dengan fasyankes
penerima rujukan untuk bisa memberikan informasi yang dibutuhkan agar
penanganan pasien lebih cepat, efektif dan efisien. Sisrute bertujuan untuk
mengintegrasikan sistem informasi rujukan pasien pada seluruh rumah
sakit dan mewujudkan percepatan pelayanan rujukan di rumah sakit.
Aplikasi ini pertama kali dikembangkan oleh RS Wahidin Sudiro Husodo
Makassar dengan cakupan layanan hanya di Propinsi Sulawesi Selatan,
saat ini Kementerian Kesehatan sedang memperluas cakupan layanan
melalui sisrute ke seluruh Indonesia.
dengan adanya sistem rujukan terintegrasi ini diharapkan pelayanan
rujukan dirumah sakit menjadi lebih cepat dan baik. Saat ini sistem rujukan
telah diimplementasikan di Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo selaku
rumah sakit rujukan nasional dengan beberapa rumah sakit kab/kota dan
puskesmas serta 2 rumah sakit UPT Vertikal. Secara bertahap sistem ini
akan diimplementasikan keseluruh rumah sakit di Indonesia.
24 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
Gambar 3. Tampilan Aplikasi Sistem Informasi Rujukan Rumah Sakit
Terintegrasi (SISRUTE)
b. Sistem Pendaftaran Rawat Jalan Online Di era JKN ini, semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses
fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) baik Puseksmas maupun
Rumah Sakit. Namun, kapasitas fasyankes dalam melayani masyarakat
masih belum memadai yang dapat dilihat dengan sering terjadinya antrian
pasien rawat jalan yang panjang di beberapa rumah sakit. Hal ini menjadi
keluhan masyarakat kepada Kementerian Kesehatan dan telah menjadi
sorotan dari berbagai pihak seperti Presiden, DPR, KPK, dan lembaga
lainnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kesehatan melalui Ditjen
Pelayanan Kesehatan membuat inovasi aplikasi Pendaftaran Pasien Rawat
Jalan Online. Hal ini dilakukan untuk membangun dan mengembangkan
sistem informasi pelayanan kesehatan secara cepat, tepat, bersahabat,
sehingga memberikan kemudahan bagi pasien rawat di rumah sakit.
Saat ini pendaftaran online baru diimplementasikan di rumah sakit UPT
Vertikal di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan, direncanakan akan di
implementasikan di seluruh rumah sakit secara bertahap.
25 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
Gambar 4. Tampilan Aplikasi Pendaftaran Rawat Jalan Online
.
Dashboar
c. Dashboard Integrasi SIMRS Ditjen Pelayanan Kesehatan Kebutuhan akan informasi terkait tempat tidur dan pelayanan di rumah
sakit saat ini sangatlah penting, terlebih di era JKN seperti saat ini, dimana
masyarakat pengguna fasilitas pelayanan kesehatan semakin meningkat,
disamping itu informasi tersebut juga dibutuhkan oleh pimpinan sebagai
bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah kebijakan. Untuk
memenuhi kebutuhan informasi kepada pimpinan dan masyarakat terkait
pelayanan dan ketersediaan tempat tidur di RS UPT Vertikal Ditjen
Pelayanan Kesehatan, maka Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
mengembangkan aplikasi Dashboad integrasi data antara SIM RS UPT
Vertikal dengan SIM Yankes. Dashboard ini berisikan data kunjungan rawat
jalan, rawat inap, IGD, Jumlah tempat tidur, indikator pelayanan rumah
sakit, diagnosa terbesar dan ketersediaan tempat tidur. Data tersebut
diambil langsung dari SIMRS masing-masing rumah sakit UPT Vertikal
secara real time dan up to date.
26 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
Gambar 5. Dashboard Integrasi SIMRS Ditjen Pelayanan Kesehatan
d. Pengembangan aplikasi berita dan warta yankes berbasis android Pada saat ini kebutuhan informasi tentang program dan kegiatan yang
telah dilaksanakan oleh Ditjen Pelayanan Kesehatan sangatlah penting,
terlebih di era teknologi dan informasi yang berkembang pesat. Informasi
tersebut bukan hanya dimanfaatkan oleh kalangan internal Ditjen
Pelayanan Kesehatan saja, dapat juga diakses dan dimanfaatkan oleh
masyarakat luas. Untuk menjawab kebutuhan informasi tersebut, maka
Ditjen Pelayanan Kesehatan mengembangkan aplikasi berita dan warta
yankes berbasis android.
Aplikasi berita Yankes android berisikan informasi, berita dan foto-foto
pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan. Dimana kontributor berita
yankes bukan hanya dari kantor pusat Ditjen Yankes melainkan juga
seluruh humas UPT Vertikal dan Fasyankes lainnya. Untuk aplikasi warta
yankes adalah sebuah aplikasi dimana pengguna dapat membaca setiap
edisi warta yankes secara online dan offline, warta yankes merupakan
pembahasan lebih dalam (in depth) terkait isu strategis ataupun kebijakan
terbaru yang dikeluarkan oleh Ditjen Pelayanan Kesehatan. Kontributor
warta yankes dari internal Ditjen Pelayanan Kesehatan.
27 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
Gambar 6. Tampilan Aplikasi Warta dan Berita Yankes
e. Penghargaan pada Warta Yankes edisi 02/2016 Pada lomba terbitan berkala internal di lingkungan Kementerian Kesehatan
tahun 2016, Warta Yankes edisi 02/2016 dengan judul “Indonesia punya
119” meraih juara III dalam kategori majalah.
Gambar 7. Piagam Penghargaan Warta Yankes Edisi 02/2016 Sebagai
Juara ke III
f. e-Kinerja e-Kinerja merupakan aplikasi pelaporan indikator kinerja BLU (Badan Layanan Umum) dibawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Indikator kinerja yang dilaporkan adalah IKI (Indikator Kinerja Individu) dan IKT (Indikator Kinerja Terpilih). IKI digunakan sebagai dasar penilaian kinerja individu Direktur Utama RS dan Kepala Balai Satker BLU serta dijadikan sebagai dasar pembayaran besaran remunerasi yang akan diberikan.untuk itu diperlukan suatu sistem pelaporan yang transparan, akuntabel dan tepat waktu.
28 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
Gambar 8. Tampilan Aplikasi e-kinerja
3. Tupoksi Sekretariat
a. Bagian Program dan Informasi
1) Sasaran Indikator/Kegiatan Terlaksananya penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program,
dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, dan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bagian Program dan
Informasi dibagi menjadi 3 subbagian yaitu :
• Subbagian Program
• Subbagian Anggaran
• Subbagian Informasi dan Evaluasi
29 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
2) Pencapaian Tabel 6. Pencapaian Bagian Program dan Informasi Tahun 2016
PaPada tahun 2016 Bagian Program dan Informasi telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
(1) Perencanaan Anggaran adalah kegiatan penyusunan perencanaan dan anggaran program Pelayanan Kesehatan yang akan dilaksanakan di kantor pusat, kantor daerah dan dinkes propinsi (dekonsentrasi). Kegiatan ini merupakan kegiatan bersama antara subbagian anggaran dan subbagian program yang bertujuan untuk mensinkronisasi antara perencanaan, program dengan kegiatan yang dianggarkan.
Output dari kegiatan tersebut adalah tersedianya dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk 89 satker terdiri dari 6 Kantor Pusat, 49 Kantor Daerah dan 34 Dekonsentrasi.
(2) Perencanaan Program, kegiatan ini bertujuan untuk merencanakan program yang tepat sasaran, efektif, efisien, akuntabel sesuai dengan prioritas nasional dengan dengan hasil sebagai berikut :
- Kantor Pusat sebanyak 6 Satker
- Kantor Daerah sebanyak 49 Satker
- Dekon 34 Provinsi Satker
- Satker yang termasuk di dalam sasaran prioritas nasional.
(3) Pengelolaan Anggaran merupakan kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan anggaran baik yang bersumber Rupiah Murni (RM) maupun PNBP/BLU dalam tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya.
Target Capaian % Alokasi Akhir Self Blokir Alokasi yang bisa digunakan
Realisasi %
1 Dokumen Perencanaan Anggaran 89 89 100 16.349.735.000 10.682.376.000 5.667.359.000 5.571.998.418 98 2 Dokumen Perencanaan Program 17 17 100 5.544.424.000 4.146.517.000 1.397.907.000 1.372.137.322 98 3 Dokumen Laporan pengelolaan Anggaran 1 1 100 6.476.370.000 3.778.049.000 2.698.321.000 2.387.771.661 88 4 Sistem Informasi 6 5 83 1.470.920.000 527.665.000 943.255.000 728.095.657 77 5 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 18 18 100 470.000.000 0 470.000.000 371.876.760 79
6 Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Yankes 2 2 100 643.835.000 239.086.000 404.749.000 393.619.498 97
7 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Ditjen Yankes 1 1 100 4.047.533.000 2.979.273.000 1.068.260.000 1.058.318.578 99
8 Pelaporan Program dan kegiatan Ditjen Yankes 1 1 100 131.200.000 38.760.000 92.440.000 92.240.000 100
9 Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Generik Open Source (SIMRS GOS) 1 1 100 1.616.212.000 778.309.000 837.903.000 763.725.567 91
10 Sistem Pencatatan dan Pelaporan Rumah sakit (SP2RS) 1 1 100 326.405.000 170.902.000 155.503.000 155.498.163 100
11 Advokasi dalam rangka data dan Informasi 1 1 100 758.621.000 237.981.000 520.640.000 487.159.100 94 12 Pengolahan dan Penyajian Data 1 1 100 1.045.490.000 755.540.000 289.950.000 289.950.000 100 13 Peningkatan Ketrampilan 49 49 100 823.819.000 419.008.000 404.811.000 401.743.132 99
188 187 99 39.704.564.000 24.753.466.000 14.951.098.000 14.074.133.856 94TOTAL
NOKeluaran
INDIKATORAnggaran
30 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
Output dari kegiatan ini adalah:
a. Tersosialisasinya tata cara revisi anggaran TA 2016 di 86 satker yang terdiri dari 6 satker Kantor Pusat, 49 satker Kantor Daerah, dan 34 satker Dekonsentrasi;
b. Tersedianya dokumen Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Perbendaharaan Keuangan, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan Kepala Satker BLU Kantor Daerah Ditjen Yankes;
c. Tersedianya dokumen usulan Target dan Pagu PNBP Ditjen Yankes TA 2018;
d. Terselenggaranya workshop Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Indikator Kinerja Terpilih (IKT)
(4) Sistem Informasi merupakan kegiatan pengembangan aplikasi yang bertujuan untuk mendukung kelancaran pekerjaan di Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan sehingga menjadi lebih efektif, efisien dan relevan.diharapkan dengan adanya aplikasi tersebut, data dan informasi dapat tersaji dengan cepat sesuai kebutuhan, dan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pimpinan.
Aplikasi yang dikembangkan di tahun 2016 ini adalah :
• Dashboard Indikator Kinerja
• Monev Kinerja Anggaran
• Monev Renstra
• Monitoring DAK Online
• Pengembangan e-planning
(5) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi adalah kegiatan pengadaan alat pengolah data untuk menunjang kelancaran pekerjaan di Bagian Program dan Informasi.
(6) Laporan Akuntanbilitas Kinerja (LAK) adalah kegiatan penyusunan laporan akuntanbilitas kinerja baik di tingkat Eselon I (Ditjen Pelayanan Kesehatan) maupun di tingkat Eselon II (Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan).
(7) Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Ditjen Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen Pelayanan Kesehatan baik yang dilaksanakan oleh satker kantor pusat, Kantor Daerah, dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Output dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen hasil monev Program Ditjen Pelayanan Kesehatan
31 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
(8) Pelaporan Program dan Kegiatan Ditjen Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen Pelayanan Kesehatan. Adapun output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah bahan lampiran pidato presiden terkait peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
(9) Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit General Open Source (SIMRS GOS) adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi untuk menangani keseluruhan proses manajemen rumah sakit. Pada tahun 2016 kegiatan ini digunakan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan SIMRS GOS di rumah sakit baik yang sudah mengimplementasikan SIMRS GOS maupun rumah sakit yang baru mengajukan permohonan.
(10) Sistem Pencatatan dan Pelaporan Rumah Sakit merupakan sistem pelaporan dari rumah sakit ke Kementerian Kesehatan (Ditjen Pelayanan Kesehatan) berupa data dasar, ketenagaan, pelayanan, morbiditas dan mortalitas secara periodik. Pada tahun 2016 dilaksanakan sosialisasi integrasi SP2RS dengan SIMRS.
(11) Advokasi dalam rangka data dan informasi adalah kegiatan untuk melakukan pelatihan dan troubleshooting implementasi SIMRS GOS di Rumah Sakit.
(12) Pengolahan dan Penyajian data adalah kegiatan untuk mengolah laporan rumah sakit dalam aplikasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) pertahun menjadi profil fasilitas kesehatan dan anggaran tahun 2016.
(13) Peningkatan Ketrampilan adalah kegiatan untuk meningkatkan ketrampilan dalam pembuatan program komputer khususnya integrasi antar aplikasi dan pengolahan dan penyajian data rumah sakit. Sasaran dari kegiatan ini adalah tenaga IT dan statistisi di UPT Vertikal.
3) Permasalahan
• Terdapat 1 paket Pengadaan Sistem Informasi yang tidak dapat direalisasikan karena penyedia/rekanan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan (wanprestasi)
• Masih adanya perbedaan persepsi cara pengumpulan dan perhitungan data capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Indikator Kinerja Terpilih (IKT) di kantor daerah.
• Belum adanya regulasi yang mengatur pemberlakuan SP2RS secara nasional
32 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
• Masih kurangnya koordinasi internal dalam pelaksanaan SIPERMON
4) Upaya Pemecahan Masalah
• Meningkatkan koordinasi lebih efektif dengan unit terkait dalam
proses dan tahapan pengadaan sistem informasi
• Melaksanakan sosialisasi Pedoman penyusunan IKI dan IKT
• Melaksanakan monev capaian IKI dan IKT secara berkala
• Menyusun regulasi pemberlakuan SP2RS secara nasional.
• Meningkatkan koordinasi internal.
5) Realisasi Anggaran
Bagian Program dan Informasi pada tahun 2016 mendapatkan alokasi
awal sebesar Rp. 40.704.564.000,-, kemudian terdapat efisiensi dan
self blocking sebesar Rp. 25.753.466.000,- sehingga alokasi yang bisa
digunakan sebesar Rp. 14.951.098.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
14.074.133.856,- (94%)
b. Bagian Kepegawaian dan Umum 1) Sasaran Indikator/Kegiatan
Terlaksananya pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan,
kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan layanan pengadaan.
2) Pencapaian Tabel 7. Pencapaian Bagian Kepegawaian dan Umum
Target Capaian % Alokasi Akhir Alokasi yang bisa digunakan
Realisasi %
1 Workshop Kepegawaian dan Umum 1 1 100 2.160.190.000 2.160.190.000 2.160.160.391 1002 Peningkatan Kapasitas SDM 1 1 100 482.481.000 476.352.000 475.663.257 1003 Samsat Kepegawaian dan Umum 1 1 100 1.301.309.000 1.301.309.000 1.300.639.550 1004 Lintas Program/lintas sektor 1 1 100 651.920.000 651.920.000 651.908.313 1005 Penyusunan Laporan 1 1 100 437.200.000 437.200.000 437.151.934 1006 Penyusunan NSPK bagian Kepum 1 1 100 72.000.000 71.440.000 71.440.000 1007 Workshop RUP 1 1 100 417.345.000 153.005.000 143.801.000 948 Honor Tim Penilai PAK dan honor layanan pengadaan 12 12 100 593.790.000 478.540.000 459.560.000 969 Rapat Kerja 1 1 100 823.050.000 90.000.000 90.000.000 100
10 Perjalanan Dinas Luar Negeri 1 1 100 1.600.200.000 1.057.800.000 1.044.482.899 9911 Lintas program/lintas sektor kegiatan Sekretariat Ditjen Yankes 1 1 100 814.800.000 814.800.000 789.781.070 9712 Transformasi Budaya Kerja Sekretariat Ditjen Yankes 1 1 100 698.300.000 682.860.000 680.450.000 10013 Fasilitasi Pendampingan penataan di bidang Kepum 1 - - - - 014 Regionalisasi Panduan Penyusunan PAK 1 - - - - 015 Pengadaan APD dan Renovasi Ruangan 2 2 100 976.000.000 900.160.000 892.810.000 9916 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 12 12 100 12.467.100.000 7.842.083.000 7.751.654.820 99
34 39 87 19.551.705.000 13.179.808.000 13.013.040.036 99TOTAL
INDIKATORNOKeluaran Anggaran
33 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
Pada tahun 2016 Bagian Kepegawaian dan Umum melaksanakan 16
kegiatan dengan hasil sebagai berikut:
(1) Workshop Kepegawaian dan Umum terdiri dari 6 workshop yaitu :
Penyusunan NIK BLU, validasi dan verifikasi data Ibel/Tubel,
Percepatan Pengadaan barang/Jasa, Workshop e-Catalog, Tata
Naskah Dinas dan Sekretaris Pimpinan, keseluruhan dapat
terlaksana dengan hasil sebagai berikut :
• Workshop penyusunan NIK BLU, hasil dari workshop ini
terdatanya pegawai BLU di lingkungan Ditjen Pelayanan
Kesehatan.
• Workshop validasi dan verifikasi data Ibel/Tubel, hasil dari
workshop ini dari total berkas Ijin belajar yang masuk sebanyak
1496 berkas, berkas dalam proses sebanyak 329 berkas dan
SK ijin belajar yang telah selesai sebanyak 1167 SK.
Sedangkan untuk tugas belajar reguler dari 123 usulan 77
usulan lulus seleksi dan 46 usulan tidak lulus seleksi, tugas
belajar PPDS/PPDGS dari 40 usulan , 28 lulus seleksi dan 12
tidak lulus seleksi, tugas belajar BLU dari 176 usulan, 20 usulan
lulus seleksi dan 156 usulan tidak lulus seleksi.
• Workshop Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
tujuan dari workshop ini dalam rangka percepatan proses
pengadaan barang/jasa baik pengadaan melalui e-tendering
ataupun lelang cepat sehingga proses pengadaan dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien. Output dari kegiatan ini
total paket pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat
Jenderal Pelayanan Kesehatan berjumlah 7889 paket, dari
jumlah tersebut paket selesai pengadaan sejumlah 7855,
sedangkan sisanya tidak dilaksanakan akibat efisiensi dan self
blocking.
• Workshop e-catalogue. e-catalgue merupakan sistem informasi
elektronik yang memuat daftar, jenis spesifikasi teknis dan
harga barang tertenti dari berbagai penyedia barang/jasa
34 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
pemerintah , yang diatur tata cara pembeliannya dengan
menggunakan e-purchasing yang bertujuan untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan
barang/jasa pemerintah. Workshop ini diikuti oleh 49 satker
vertikal di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan , dimana 25
satker mengajukan usulan e – catalogue obat-obatan sebanyak
7626 item, namun sampai saat ini masih diinventarisasi data
usulan dan belum dapat di proses ke LKPP karena masih
menunggu NSPK.
• Workshop tata naskah dinas, tujuan dari workshop ini untuk
mensosialisasikan draft tata naskah dinas sesuai SOTK baru
serta sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan
benar. Output dari kegiatan ini tersosialisasikannya TND sesuai
SOTK baru. Sasaran latih 60 orang pengelola ketatausahaan
di lingkungan kantor pusat, meliputi (Sekretaris, Pejabat
Struktural di lingkungan kantor pusat, PPK di lingkungan kantor
pusat, PPBJ dan PPHP di lingkungan kantor pusat).
• Workshop Sekretaris pimpinan, tujuan dari workshop ini
memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para Sekretaris
pimpinan di lingkungan kantor pusat dan UPT vertikal Ditjen
Pelayanan Kesehatan, capaian hasil dari workshop ini
terlatihnya 59 orang yang bertugas pada sekretaris pimpinan.
(2) Peningkatan Kapasitas SDM
Tujuan dari kegiatan ini memberikan fasilitasi kepada pegawai
untuk meningkatkan kualitas SDM berkaitan dengan tupoksi
bagian kepegawaian dan Umum, yaitu pengembangan SDM.
Capaian pada tahun 2016, yaitu terlatihnya 3 orang Arsiparis, 2
orang pranata Humas, 108 orang mengikuti pendidikan dan
pelatihan kepemimpinan.
(3) Samsat Kegiatan Kepegawaian dan Umum
Kegiatan ini meliputi Sidang Tim Penilai untuk Penetapan Angka
Kredit (SK-PAK), validasi administrasi berkas kenaikan pangkat,
penyelesaian permasalahan kasus kepegawaian, penyelesaian
35 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
inventarisasi arsip, pelatihan penggunaan Office-Go dalam proses
ketatausahaan.
Output dari kegiatan adalah sebagai berikut :
• Dari Pengusulan PAK sebanyak 2.262 berkas yang masuk,
berkas selesai sebanyak 1.101, berkas tidak lengkap sebanyak
359 , berkas masih dalam proses sebanyak 802.
• Untuk Pengusulan Dokdiknis perlakuan khusus dari 92 berkas
masuk, 63 berkas selesai , 4 berkas tidak lengkap dan 25
berkas tidak dapat diproses.
• Penyelesaian usulan proses kenaikan pangkat sebanyak 1.163
usulan KP reguler.
• Penyelesaian permasalahan kepegawaian dari 241 kasus,
sudah selesai sebanyak 210 kasus, masih dalam proses
sebanyak 31 kasus, ( Data tersaji dalam tabel berikut) :
• Penyelesaian inventarisasi kearsipan meliputi kegiatan
pemilahan, pemusnahan dan pemindahan arsip in aktif
sebanyak 456 Dus (+/- 2000 arsip), melakukan refilling arsip
sebanyak 240 boks arsip, pendataan ulang dokumen/arsip
keuangan sebanyak 340 arsip
• Sosialisasi penggunaan Aplikasi Office-go dalam pelaksanaaan
ketatausahaan di lingkungan kantor pusat Ditjen Pelayanan
Kesehatan. Latar belakang digunakannya aplikasi ini yaitu :
surat belum diproses karena pimpinan di luar kantor, pimpinan
lebih sering menggunakan smart phone dibandingkan laptop,
Aplikasi persuratan jika dibuka di smart phone tulisannya sulit
dibaca. Dengan digunakannya aplikasi Office go, maka
informasi surat yang dikelola dalam aplikasi e-office dapat
dijalankan pada mobile smartphone sehingga memudahkan dan
praktis untuk digunakan oleh pimpinan unit Ditjen Yankes
sehingga mempercepat proses surat.
36 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
Gambar 9. Tampilan OfficeGo
(4) Lintas program/lintas sektor Kepegawaian dan Umum, merupakan
kegiatan dalam rangka koordinasi dengan unit lainnya dalam satu
Kementerian maupun antar Kementerian lainnya guna
peningkatan kinerja dan pengembangan informasi yang berkaitan
dengan Tupoksi Bagian kepegawaian dan Umum, dalam tahun
anggaran 2016 kegiatan dilaksanakan sebanyak 14 trip
perjalanan.
(5) Penyusunan Laporan dan Rencana Kegiatan
Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka penyusunan
laporan akuntabilitas Bagian Kepegawaian dan Umum serta
penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam RKAKL Bagian
Kepegawaian dan Umum, dalam tahun anggaran 2016 kegiatan ini
dilaksanakan sebanyak 8 trip terdiri dari: (penyusunan LAKIP TA
2015, Reviu dan penelaahan refocusing TA 2016, Reviu pagu
Indikatif anggaran 2017, Reviu pagu Definitif anggaran 2017.
(6) Penyusunan NSPK. Output dari kegiatan ini berupa buku pintar
bagian Kepegawaian dan Umum dan NSPK Layanan Pengadaan.
37 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
Dimana di dalam buku ini terdapat SOP semua kegiatan yang
terdapat pada Bagian Kepegawaian dan Umum, dengan adanya
buku ini diharapkan Bagian Kepegawaian dan Umum dapat dengan
mudah mengerti mengenai semua prosedur pelayanan yang ada
pada Bagian Kepegawaian dan Umum, Namun NSPK Subbag
Layanan Pengadaan belum semua terselesaikan dan masih dalam
proses penyusunan.
(7) Workshop Rencana Umum Pengadaan (RUP. Tujuan dari
workshop ini adalah agar semua satker di lingkungan Ditjen
Pelayanan Kesehatan menyusun rencana yang berisi kegiatan dan
anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai oleh
Kementerian sendiri atau dibiayai berdasarkan kerjasama secara
pembiayaan bersama. RUP disusun dengan menerapkan prinsip
pengadaan yaitu terbuka dan transparan, RUP disusun melalui
SIRUP. Jumlah satker dilingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan
yang sudah melakukan pengisian RUP sebanyak 46 satker dan
yang belum mengisi 9 satker.
(8) Honor tim Penilai PAK dan Layanan Pengadaan, Honor ini
merupakan honor operasional satuan kerja yang diberikan kepada
tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional, dan honor yang
diberikan untuk layanan pengadaan di dalamnya ada honor ketua
ULP, honor PPBJ dan Honor PPHP, pada tahun anggaran 2016
pembayaran dilakukan untuk tim penilai dan Sekretariat PAK
selama 12 bulan, honor ketua ULP dan PPBJ 12 bulan , honor
pejabat pengadaan 13 paket dan honor panitia penerima hasil
pekerjaan 99 paket.
(9) Rapat Kerja, di dalam anggaran ini terdapat 2 kegiatan yaitu
kegiatan rapat kerja Ditjen Yankes dan evaluasi dan monitoring di
lingkungan kantor pusat Ditjen Yankes, dalam tahun ini kegiatan
rapat kerja Ditjen Yankes tidak dapat dilaksanakan dikarenakan
efisiensi anggaran, sedangkan kegiatan yang tercapai yaitu
evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan kantor pusat Ditjen
Yankes.
38 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
(10) Perjalanan Dinas Luar Negeri. Kegiatan ini merupakan kegiatan
yang dialokasikan untuk perjalanan dinas luar negeri untuk para
pimpinan di lingkungan Ditjen Yankes. Tujuan dari kegiatan ini
sebagai ajang untuk pertukaran informasi dan update informasi
maupun teknologi terbaru di bidang kesehatan. Dalam tahun ini
perjalan dinas pimpinan terealisasi sebanyak 12 trip perjalanan
dengan tujuan 8 negara.
(11) Lintas program/lintas sektor Kegiatan Sekretariat Ditjen Yankes
merupakan kegiatan dalam rangka koordinasi dengan unit lainnya
dalam satu Kementerian maupun antar Kementerian lainnya guna
peningkatan kinerja dan pengembangan informasi, dalam tahun
anggaran 2016 kegiatan dilaksanakan sebanyak 15 trip perjalanan
(12) Transformasi Budaya Kerja Sekretariat Ditjen Yankes. Kegiatan ini
merupakan kegiatan untuk peningkatan kapasitas SDM di
lingkungan Sekretariat Ditjen Yankes dalam rangka perubahan
budaya kerja, guna meningkatkan efseinsi dan efektifitas pelayanan
terhadap publik, dalam tahun anggaran ini jumlah SDM yang
mengikuti kegiatan ini sebanyak 240 orang.
(13) Fasilitasi Pendampingan penataan di bidang Kepegawaian dan
Umum, merupakan kegiatan dengan tujuan untuk mendampingi
satker vertikal di dalam penataan di bidang kepegawaian dan
umum, yang meliputi penataan di bidang kepegawaian, layanan
pengadaan maupun ketatausahaan.
(14) Regionalisasi Panduan Penyusunan PAK. Kegiatan ini merupakan
salah satu cara untuk memberikan sosialisasi maupun bimbingan
kepada dinas kesehatan di seluruh Indonesia dalam penyusunan
DUPAK maupun tata cara penilaian PAK, sehingga dinas
kesehatan di provinsi dapat berperan juga dalam penilaian PAK.
Namun untuk tahun ini kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan
ada efisiensi anggaran.
(15) Pengadaan alat pengolah data dan renovasi, Pada tahun ini untuk
pengadaan alat pengolah data sudah seluruhnya dilaksanakan,
dengan hasil 1 paket pengadaan alat pengolah data kebutuhan
sekretariat dan pengembangan 4 aplikasi di Bagian Kepegawaian
39 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
dan Umum, sedangkan untuk renovasi baru sampai pada tahap
perencanaan.
(16) Layanan Perkantoran, merupakan kegiatan penunjang operasional
perkantoran Ditjen Pelayanan Kesehatan, meliputi kegiatan
penyediaan sarana/prasarana rapat, jamuan tamu, pengiriman
surat, langganan jasa Internet, telepon, pengadaan seragam dinas,
pengadaan barang untuk keperluan konsumsi, pemeliharaan
perkantoran, peralatan dan mesin serta inventaris dan penyediaan
tenaga pengemudi dan pramubakti, hasil dari kegiatan ini
terlaksananya seluruh kegiatan penunjang , sarana/prasarana
perkantoran selama tahun anggaran 2016, tersaji dalam tabel
berikut
Tabel 8. Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana/Prasarana
Perkantoran tahun Anggaran 2016
NO Uraian Kegiatan Hasil Kinerja Tahun 2016
1 Pemeliharaan kendaraan roda 2 41 2 Pemeliharaan kendaraan roda 4 54 3 Perpanjangan STNK roda 2 41 4 Perpanjangan STNK roda 4 54 5 Pemeliharaan Alat pengolah data 393 unit 6 Pemeliharaan mesin foto copy 7 unit 7 Pemeliharaan AC split 50 unit 8 Pemeliharaan ruang kerja 2 keg
9 Pemeliharaan mesin absensi 9 unit 10 Pemeliharaan CCTV 1 paket 11 Pemakaian ruang rapat
- Ruang Rapat Yankes I 82 kali - Ruang Rapat Yankes II 20 kali - Ruang Rapat Yankes III
3) Permasalahan
• Adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan penyelenggaraan 2
kegiatan (fasilitasi pendampingan penataan di bidang Kepegawaian
dan Umum dan Regionalisasi Panduan Penyusunan PAK) tidak
dapat dilaksanakan sehingga target tidak tercapai.
40 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
• Renovasi ruangan kerja tertunda pelaksanaannya karena adanya
efisiensi anggaran.
4) Usulan Pemecahan Masalah
• Mengalokasikan anggaran untuk 3 kegiatan tersebut di tahun 2017.
• Perencanaan alokasi belanja pegawai tahun 2017 lebih cermat dan
akurat.
• Melakukan monitoring dan evaluasi belanja pegawai secara berkala
(setiap 3 bulan).
5) Realisasi Anggaran: Bagian Kepegawaian dan Umum pada tahun 2016 mendapatkan alokasi
awal sebesar Rp. 192.714.275.000,-, kemudian terdapat self blocking
sebesar Rp. 34.120.758.000,- sehingga alokasi yang bisa digunakan
sebesar Rp. 158.593.517.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
117.915.015.935,- (74%)
c. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat 1) Sasaran/Indikator Kegiatan Terlaksananya penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum,
organisasi, tata laksana, serta hubungan masyarakat.
2) Pencapaian Tabel 9. Pencapaian Bagian Hukormas
Pada Tahun 2016 Bagian Hukormas di dalam DIPA terdapat 24 rincian
kegiatan tupoksi dan 1 kegiatan pengadaan aplikasi, dengan adanya self
blocking anggaran kegiatan yang dilaksanakan 21 dan terdapat 3
kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:
Target Capaian % Alokasi Akhir Alokasi yang bisa digunakan
Realisasi %
1Penyusunan rancangan peraturan bidang yankes, penanganan kasus hukum, dugaan malpraktek, SOP-AP, penataan organisasi dan humas
24 21 88 14,588,729,000 7,639,862,000 6,652,154,204 87
24 21 88 14,588,729,000 7,639,862,000 6,652,154,204 87
NO INDIKATORKeluaran Anggaran
TOTAL
41 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
• Workshop dokumen Reformasi Birokrasi
• Fasilitas pelayanan publik
• Advokasi hukum kesehatan dan NSPK
Sedangkan untuk kegiatan pengadaan untuk pengembangan aplikasi
Warta Yankes dan dan aplikasi berita Yankes versi android dapat
dilaksanakan dengan penyerapan anggaran 100 %.
Untuk kegiatan di Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas yaitu
Penyusunan rancangan peraturan bidang pelayanan kesehatan,
penanganan kasus hukum dan dugaan malpraktek, SOP-AP, penataan
organisasi dan humas di dukung oleh rincian kegiatan yang
dilaksanakan oleh subbagian Penyusunan Peraturan, Subbagian
Organisasi dan Tatalaksana, serta Subbagian Advokasi Hukum dan
Humas sebagai berikut :
Tabel 10. rincian kegiatan Bagian Hukormas
No Kegiatan Keluaran Anggaran
Target Capaian % Alokasi Realisasi %
1 Penyusunan rancangan peraturan bidang upaya kesehatan
1 1 100 656.082.000 564.281.653 86,01
2 Pertemuan komite etik hukum RS
1 1 100 581.241.000 533.252.500 91,74
3 Peningkatan Kemampuan Bidang Medicolegal
1 1 100 582.119.000 452.031.358 77,65
4 Pembinaan administrasi hukum
1 1 100 108.997.000 102.530.695 94,07
5 Pengkajian peraturan perundang-undangan
1 1 100 168.285.000 152.335.000 90,52
6 Fasilitasi implementasi dokumen RB
1 1 100 72.800.000 22.400.000 30,77
7 Fasilitsi penyusunan dokumen RB UPT
1 1 100 655.076.000 558.170.133 85,21
8 Penyusunan dan penyempurnaan SOP-AP Ditjen Yankes
1 1 82.105.000 82.105.000 100
42 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
No Kegiatan Keluaran Anggaran
Target Capaian % Alokasi Realisasi %
9 Penyusunan tatalaksana SOTK Ditjen Yankes
1 1 100 211.130.000 207.530.000 98,29
10 Penataan organisasi UPT
1 1 100 774.949.000 594.067.578 76,66
11 Pertemuan koordinasi lintas
1 1 100 67.596.000 67.595.657 100
12 Penanganan kasus masalah hukum dan dugaan malpraktek
1 1 100 1.066.554.000 924.620.566 86,69
13 Pembinaan dan pengawasan gratifikasi dan WBK
1 1 100 319.112.000 311.931.555 97,75
14 Penyusunan dan penerbitan warta
1 1 100 287.736.000 230.322.250 80,05
15 Pemantauan dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat/opini publik
1 1 44.688.000 38.130.910 85,33
16 Peliputan kegiatan kehumasan
1 1 352.273.000 318.444.328 90,44
17 Fasilitasi peningkatan kapasitas kehumasan bidang Yankes
1 1 321.630.000 309.929.418 96,36
18 Rapat koordinasi kehumasan RS
1 1 100 149.589.000 149.588.400 100
19 Penyelenggaraan pameran kesehatan dan penyebaran informasi
1 1 100 378.008.000 341.324.500 90,30
20 Workshop pendokumentasian dan penyebaran informasi
1 1 100 296.482.000 296.482.000 100
21 Penyusunan buku profil Ditjen Yankes
1 1 100 366.035.000 336.261.645 91,87
43 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
Terhadap pencapaian kegiatan pokok dalam RKA-KL di dalam
pelaksanaan kegiatannya adalah :
(1) Penyusunan rancangan peraturan bidang upaya kesehatan adalah
kegiatan menyusun rancangan peraturan menteri kesehatan yang
dilakukan oleh Subbag Peraturan Perundang-undangan (PP)
bekerjasama dengan unit teknis atau organisasi profesi untuk
selanjutnya disampaikan ke Biro Hukor Setjen Kemenkes. Pada
tahun 2016 terdapat target 40 draft rancangan peraturan dengan
capaian 64 rancangan peraturan berupa :
• 20 rancangan peraturan Menteri (10 sudah ditetapkan menjadi
Peraturan Menteri Kesehatan)
• 34 rancangan Keputusan Menteri sudah ditetapkan
• 10 kerjasama
Kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut adalah:
Kegiatan utama :
• Penyusunan rancangan peraturan bidang upaya kesehatan
• Pengkajian peraturan perundang-undangan
Kegiatan pendukung, dimana output kegiatan tersebut menjadi
bahan untuk penyusunan rancangan peraturan bidang upaya
kesehatan
• Pertemuan komite etik hukum RS
• Peningkatan Kemampuan Bidang Medicolegal
• Pembinaan administrasi hukum
(2) Penanganan kasus hukum dan dugaan malpraktek adalah kegiatan
penyiapan bahan koordinasi, bahan pemberian pertimbangan
hukum dan advokasi hukum serta melakukan pendampingan hukum
di pihak berwajib. Selama tahun 2016 subbag Advokasi Hukum dan
Humas telah melakukan klarifikasi, pembahasan kasus serta
pendampingan hukum dengan rincian sebagai berikut :
• 11 kali sidang perkara perdata
• 2 kali pendampingan sidang perkara pidana
• 2 kali pendampingan dugaan kasus pidana di Kejaksaan
• 6 kali pendampingan dugaan kasus pidana di Kepolisian
44 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
• 3 kali pendampingan saksi
• 25 klarifikasi pengaduan hukum
Selain itu, Subbag Advokasi Hukum dan Humas melaksanakan
kegiatan pembinaan dan pengawasan gratifikasi dan Wilayah
Bebas Korupsi (WBK) kepada satker kantor pusat dan UPT Vertikal
sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya kasus hukum.
(3) Penyusunan dan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) yang dikerjakan pada tahun
2016 adalah penyempurnaan SOP-AP Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri
Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Struktur dan Tata
Kerja Kementerian Kesehatan.
(4) Penataan organisasi yang dilaksanakan adalah melakukan
penataan terhadap struktur organisasi yang ada di Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yaitu
rumah sakit dan balai. Dan sampai akhir tahun 2016 telah
diselesaikan pengajuan yaitu :
5 dokumen naskah akademik pengusulan Balai menjadi Rumah
Sakit.
33 dokumen naskah akademik untuk penataan kotak dan
nomenklatur rumah sakit.
(5) Pelaksanaan Hubungan Masyarakat (Humas) adalah kegiatan
dalam rangka penyebaran informasi terkait Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan melalui :
Penyusunan dan penerbitan warta, pemantauan dan evaluasi
penanganan pengaduan masyarakat/opini publik, Peliputan
kegiatan kehumasan, fasilitasi peningkatan kapasitas kehumasan
bidang Pelayanan Kesehatan, Rapat koordinasi kehumasan rumah
sakit, penyelenggaraan pameran kesehatan dan penyebaran
informasi, workshop pendokumentasian dan penyebaran informasi,
penyusunan buku profil Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
dapat dilaksanakan. Sedangkan kegiatan fasilitas pelayanan publik
tidak dapat dilaksanakan.
45 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
3) Permasalahan
• Dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan peraturan
bidang pelayanan kesehatan, penanganan kasus hukum, dugaan
malpraktek, SOP-AP, penataan organisasi dan humas ada beberapa
kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yang disebabkan adanya
kebijakan self blocking dari pemerintah. Sehingga pencapaian target
yang ada dalam RKA-KL tidak tercapai seluruhnya.
• Untuk penyusunan rancangan peraturan bidang yankes, belum dapat
dibuatkan rancangan peraturannya karena masih memerlukan
perubahan substansi dari unit teknis.
• Kegiatan penanganan kasus masalah hukum dan dugaan
malpraktek tidak dapat diikuti semua proses hukum/undangan
seluruhnya. Penanganan lebih difokuskan terhadap masalah yang
sudah mencapai tingkat pengadilan atau menyangkut kasus hukum
di Unit Pelaksana Teknis.
• Untuk SOP-AP belum semua produk pekerjaan memiliki SOP-AP,
sehingga untuk tahun 2016 kegiatan lebih difokuskan kepada
penyempurnaan SOP-AP yang ada berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Struktur dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan.
• Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun
2015 tentang Struktur dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan adalah
dilakukannya penataan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan, namun pada Tahun 2016 pelaksanaan
penataan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan belum dapat diselesaikan seluruhnya. Pelaksanaan
penataan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan baru terbatas pada penyampaian naskah akademik ke
biro hukor untuk penyeragaman jumlah kebutuhan jabatan struktural
dan nomenklatur Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.
46 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
4) Usulan Pemecahan Masalah
• Subbag Peraturan Perundang-undangan akan melakukan konsolidasi
dengan unit teknis, hendaknya dokumen yang akan dikirim sudah
siap substansinya untuk dapat dibuatkan legal drafter.
• Kegiatan penanganan kasus masalah hukum dan dugaan malpraktek
perlu di tambah SDM yang mempunyai kompetensi hukum dan
mampu mengikuti proses sidang.
• Subbag Organisasi dan Tatalaksana akan lebih mengintensifkan
pembuatan SOP-AP terhadap produk kegiatan yang belum ada.
• Diperlukan kebijakan stakeholder untuk penentuan jumlah kebutuhan
jabatan struktural yang ada di Rumah Sakit serta dilakukannya
sosialisasi.
5) Realisasi Anggaran: Bagian Hukum, Organisasi dan Human pada tahun 2016 mendapatkan
alokasi awal sebesar Rp. 14.588.729.000,-, kemudian terdapat self
blocking sebesar Rp. 6.948.867.000,- sehingga alokasi yang bisa
digunakan sebesar Rp. 7.639.862.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
6.652.154.204,- (87%).
d. Bagian Keuangan 1) Sasaran/Indikator Kegiatan
Terlaksananya pengelolaan urusan keuangan dan barang milik Negara
2) Pencapaian Tabel 11. Pencapaian Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara
Target Capaian % Alokasi AkhirAlokasi yang bisa
digunakan Realisasi %
1 Pembinaan Bidang Perbendaharaan 37 34 92 1,930,180,000 1,140,963,000 776,992,827 68 2 Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK,BPKP, dan Itjen 80 41 51 3,927,383,000 2,618,668,000 1,295,347,444 49
3Peningkatan Pemahaman SDM Pengelola Keuangan Dalam Bidang Perbendaharaan 1 1 100 - - -
4 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Anggaran 1 1 100 277,080,000 277,080,000 275,880,000 100 5 Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi 1 1 100 40,800,000.00 40,800,000.00 39,900,000 98
6Penyelenggaraan Akuntansi Keuangan (SAK) dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang UAPPA/B-E1 Ditjen Yankes 1 1 100 10,563,426,000 6,563,619,000 6,498,172,407 99
7 Lintas Program/Lintas Sektor Kegiatan Bagian Keuangan 1 1 100 284,145,000 32,465,000 20,951,500 65 8 Evaluasi Laporan Keuangan Tahun 2015 1 1 100 40,400,000 13,400,000 7,473,000 56
9Pengumpulan Data dan Percepatan Penyelesaian Piutang dan Utang 1 1 100 837,899,000 491,689,000 477,440,850 97
10 Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Laporan BMN dan Pendampingan Penatausahaan BMN di Lingkungan Ditjen Yankes
1 1 100 388,400,000 388,400,000 372,032,900 96
11 Fasilitasi Usulan Penghapusan BMN di Lingkungan Ditjen Yankes 1 1 100 242,958,000 84,363,000 80,607,925 96
12Penyelesaian Masalah Administrasi dan Percepatan Hibah BMN di Lingkungan Ditjen Yankes 1 1 100 6,523,152,000 2,812,148,000 2,812,146,492 100
13 Pelaksanaan BMN Lintas Program/ Lintas Sektor 1 1 100 324,500,000 59,709,000 59,708,100 100 14 Inventarisasi Aset Kantor Pusat 1 1 100 62,750,000 23,031,000 23,030,800 100
129 87 67 25,443,073,000 14,546,335,000 12,739,684,245 88
NO INDIKATORKeluaran Anggaran
TOTAL
47 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
Pada tahun 2016 Bagian Keuangan dan BMN melaksanakan 14
kegiatan dengan hasil sebagai berikut:
(1) Pembinaan Bidang Perbendaharaan, keseluruhan Kegiatan dapat
terlaksana dengan hasil sebagai berikut :
• Validasi Data Keuangan dan BMN (Samsat Pelaksanaan
Anggaran Bagian Keuangan) dari target yang ingin dicapai dalam
12 laporan dan realisasi pelaksanaannya 11 laporan adalah
terselesaikannya pemeriksaan kas intern dan penyusunan laporan
pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan, meningkatnya pemahaman SDM di
lingkungan Kantor Pusat Ditjen Pelayanan Kesehatan dalam
mengelola dan mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.
• Implementasi Sistem Aplikasi Sakti/Simponi di lingkungan Ditjen
Pelayanan Kesehatan (Sosialisasi dan Evaluasi Sistem Aplikasi
Sakti/Simponi) dengan Indikator tersosialisasinya implementasi
Sistem Aplikasi Sakti/Simponi di lingkungan Kantor Pusat Ditjen
Pelayanan Kesehatan dan terbaginya Kewenangan dalam Sistem
Aplikasi Sakti/Simponi tidak dapat terlaksana dan mencapai target
dikarenakan adanya efisiensi anggaran
• Implementasi Integrasi SPP Online KP dilingkungan Ditjen
Pelayanan Kesehatan dengan target yang ingin dicapai dalam 1
laporan adalah terintegrasinya SPP, SILABI, dan SPM secara
online, terbaginya kewenangan dalam aplikasi sistem aplikasi
satker, terbentuknya tim pengelolaan jaringan SPP online di
lingkungan kantor pusat Ditjen Pelayanan Kesehatan kegiatan
tersebut telah dilaksanakan. Namun hasil dari kegiatan tersebut
belum mencapai hasil yang maksimal dikarenakan sarana dan
prasarana untuk mendukung implementasi integrasi SPP online
KP termasuk sumber daya manusianya belum siap
48 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
• Finalisasi draft SOP Bidang Perbendaharaan dengan target yang
ingin dicapai dalam 1 laporan adalah tersusunnya Standar
Prosedur Operasional bidang pengelolaan keuangan di lingkungan
Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan.
• Koordinasi Lintas Program/Sektor dengan target yang ingin dicapai
dalam 1 laporan adalah tersusunnya laporan keuangan
pertanggungjawaban pengelola keuangan Negara tepat waktu,
benar dan berkualitas baik, meningkatnya kemampuan para
pengelola pertanggungjawaban keuangan negara, meningkatkan
pemahaman dan keahlian petugas pengelola keuangan di
lingkungan Setditjen Yankes hasil yang dicapai para pengelola
keuangan dapat lebih mahir, handal dan cermat dalam bidang
pertanggungjawaban
• Bimbingan Teknis Perbendaharaan dengan target yang ingin
dicapai dalam 20 laporan adalah dengan meningkatnya
kemampuan bendahara di lingkungan UPT Vertikal Direktorat
Jenderal Pelayanan Kesehatan, meningkatnya pemahaman dan
keahlian petugas pengelola keuangan di lingkungan UPT Vertikal
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan hasil yang dicapai
Bendahara dan pengelola keuangan mahir dan handal dalam
bidang perbendaharaan.
2) Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP dan Itjen
• Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP dan
Itjen dengan target 40 jumlah laporan Hasil Pemeriksaan di
lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai
dengan rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional (APF) terkait
dan dinyatakan selesai sesuai saran, hasil yang dicapai adalah 15
jumlah laporan.
• Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyelesaian Temuan Hasil
Pemeriksaan dengan target 40 jumlah data yang dikumpulkan dari
hasil pemeriksaan di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan yang
ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi Aparat Pengawas
49 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
Fungsional (APF) terkait dan dinyatakan selesai sesuai saran dan
hasil yang dicapai adalah 26 Laporan
3) Peningkatan Pemahaman SDM Pengelola Keuangan dalam bidang
perbendaharaan yaitu diklat bendahara pengeluaran dan diklat
bendahara penerima dengan target yang ingin di capai dalam 2
laporan adalah meningkatnya kemampuan bendahara di lingkungan
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan meningkatnya
pemahaman dan keahlian petugas pengelola keuangan di lingkungan
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan namun kegiatan tersebut
tidak dapat terlaksana dan mencapai target dikarenakan adanya
efisiensi anggaran (Self Blocking)
4) Honorarium Penanggungjawab Pengelola Anggaran target yang telah
dicapai dalam 12 dokumen adalah terbayarnya honor penanggung
jawab pengelola keuangan Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
tahun 2016 sesuai dengan besarannya dan tepat pada waktunya
5) Honorarium Sistem Akuntansi Instansi pembayaran honorarium
kepada pengelola SAI (SAIBA dan SIMAK-BMN) Eselon I setiap satu
bulan sekali, dimana nominal honor disesuaikan dengan Standar
Biaya Masukan (SMB) 2016.
6) Penyelenggaraan Akuntansi Keuangan (SAK) dan Penyusunan
Laporan Keuangan dan Barang UAPPA/B-E1 Ditjen Pelayanan
Kesehatan dengan target setiap satuan kerja pengelola dana
program UKP dapat melaksanakan akuntansi sesuai dengan
software aplikasi akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh
Kementerian Keuangan RI, Setiap satuan kerja pengelola dana
program UKP dapat menyusun laporan keuangan, data keuangan
dana program UKP dapat tersaji secara cepat dan akurat hasil yang
dicapai adalah laporan keuangan baik tingkat satker maupun tingkat
Ditjen Pelayanan Kesehatan selaku UAPPA-E1, secara triwulan
maupun semester dan tahunan. Sementara Laporan Barang Milik
Negara disampaikan setiap Semester I dan Tahunan
7) Lintas Program/Lintas Sektor Bagian Keuangan dengan target
terkoordinasinya pengelolaan pertanggungjawaban keuangan di
lingkungan Setditjen Pelayanan Kesehatan, meningkatkan
50 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
Pemahaman, Pengetahuan Pengelola Keuangan, sehingga hasil
yang dicapai adalah terlaksananya tugas pengelolaan
pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Setditjen Pelayanan
kesehatan yang menjadi Lancar dan para pengelola keuangan dapat
lebih mahir, handal dan cermat dalam bidang pertanggungjawaban
8) Evaluasi Laporan Keuangan Tahun 2015 dengan target menyusun
Buku Evaluasi Laporan Keuangan Tahun 2015 di lingkungan
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku setiap tahunnya, Dari buku tersebut di atas dapat
terlihat sampai sejauh mana daya serap dari dana yang telah
dialokasikan selama tahun 2015, untuk menjadi proyeksi / gambaran
di tahun 2016 hasil yang dicapai tersusunnya Buku Evaluasi Laporan
Keuangan Tahun 2015, yang datanya diambil dari Laporan SAI,
PARS, PNBP, DIPA, Piutang Pasien, Penghapusan Dokumen,
PP.RS.BLU, Tarif dan Jamkesmas dilingkungan Ditjen Pelayanan
Kesehatan
9) Pengumpulan Data dan Percepatan Penyelesaian Piutang dan Utang
dengan target Menyusun Buku Laporan Kegiatan dari laporan
tersebut di atas dapat terlihat bagaimana penyelesaian masalah
piutang dan utang yang ada di Kementerian Kesehatan hasil yang
dicapai tersusunnya laporan kegiatan pengumpulan data dan
percepatan penyelesaian piutang dan utang Kementerian Kesehatan
RI
10) Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Laporan BMN dan
Pendampingan Penatausahaan BMN di lingkungan Ditjen Yankes
yang menghasilkan 1 dokumen berupa laporan SIMAK BMN untuk
semester I dan semester II.
11) Fasilitasi Usulan Penghapusan BMN di Lingkungan Ditjen Yankes
yang menghasilkan 1 dokumen seperti SK Panitia Penghapusan
BMN Satker Vertikal dan Rekomendasi Penghapusan BMN Satker
Vertikal.
12) Penyelesaian Masalah Administrasi dan Percepatan Hibah BMN di
lingkungan Ditjen Yankes yang menghasilkan 1 dokumen seperti
Usulan Hibah PMK 104 (Penerimaan hibah yang berasal dari dana
51 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
DK/TP sebelum tahun 2011 dan Usulan Hibah PMK 111
(Penerimaan hibah yang berasal dari dana DK/TP sesudah tahun
2011.
13) Pelaksanaan BMN Lintas Program/ Lintas Sektor yang menghasilkan
1 dokumen seperti hasil rekonsiliasi data BMN seperti Hibah DK/TP
atau dropping, PSP, rumah negara, dan penghapusan BMN bersama
Biro Keuangan Setjen Kemenkes.
14) Inventarisasi Aset Kantor Pusat yang menghasilkan 1 dokumen
berupa reinventarisasi dan cek fisik aset kantor pusat dilingkungan
Ditjen Yankes, dengan adanya SOTK baru, maka ada satker yang
pindah seperti Direktorat Kesehatan Jiwa dan satker terlikuidasi
seperti Direktorat Keperawatan.
3) Permasalahan
• Penyelenggaraan Akuntansi Keuangan (SAK) dan Penyusunan
Laporan Keuangan dan Barang UAPPA/B-E1 Ditjen Pelayanan
Kesehatan:
- Pada pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keuangan dan
Laporan BMN Eselon I Ditjen Pelayanan Kesehatan harus
berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan BMN serta Itjen sehingga
tidak bisa menentukan tempat kegiatan sendiri.
- Tidak semua peserta undangan hadir dalam pertemuan
Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Tahun 2015
• Dikarenakan ada efisiensi maka kegiatan yang semula direncanakan
3x pertemuan menjadi 1 pertemuan.
• Staf Subbag Pengelolaan BMN yang terbatas (kurang SDM), dengan
jumlah beban kerja dan jumlah satker kurang lebih 1.173 Satker.
• Tempat penyimpanan berkas Hibah yang sangat banyak dan masih
aktif, namun tidak tersedia tempat yang memadai sehingga banyak
berkas yan berantakan dan ada beberapa yang tidak ditemukan.
52 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
4) Upaya Pemecahan Masalah
• Melakukan pelatihan kepada para peserta Akuntansi Keuangan (SAK)
dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang UAPPA/B-E1 Ditjen
Pelayanan Kesehatan demi meningkatkan pemahaman dalam
Penyusunan Laporan Keuangan
• Perencanaan RKAKL TA 2017 lebih disesuaikan dengan kebutuhan
tupoksi.
• Memprioritaskan kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsi
Subbag Verifikasi dan Akuntansi
• Merencanakan kegiatan dengan lebih baik dan detil
• Perencanaan RKAKL TA 2017 yang lebih disesuaikan dengan
kebutuhan tupoksi.
• Penambahan Staf Subbag Keuangan dan BMN
• Membentuk ULT Bagian Keuangan dan BMN (perwakilan setiap
subbag dan diberlakukan sistem jadwal piket).
• Diperlukannya Aplikasi Sistem Monitoring BMN yang bisa di akses
oleh satker untuk mengetahui progres usulan hibah, PSP dan
penghapusan BMN.
• Ruang penyimpanan khusus dan kontrol pada orang tertentu atau
menggunakan jasa pihak ketiga.
5) Realisasi Anggaran Bagian Keuangan dan BMN pada tahun 2016 mendapatkan alokasi awal
sebesar Rp. 26.263.565.000,-, kemudian terdapat self blocking sebesar
Rp. 13.378.929.000,- sehingga alokasi yang bisa digunakan sebesar Rp.
12.884.636.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.739.684.245,- (99%)
B. REALISASI ANGGARAN
53 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
Tabel 12. Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan perbagian
Sumber data : SPAN 03 Februari 2017
Pada tahun 2016 Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan mendapatkan alokasi
akhir Rp. 274.271.133.000,- dan ada self blocking sebesar Rp. 80.202.020.000,-
sehingga alokasi yang bisa digunakan sebesar Rp. 194.069.113.000,- dengan
realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.
151.380.988.240,- (78%). Persentase realisasi anggaran perbagian yang paling
rendah adalah Bagian Hukormas. Realisasi layanan perkantoran rendah (73%)
karena hal ini disebabkan adanya kelebihan belanja pegawai dan renovasi belum
dilaksanakan yang berdampak pada realisasi anggaran Sekretariat Ditjen
Pelayanan Kesehatan.
Tabel 13. Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Belanja
No Jenis Belanja Alokasi Akhir Alokasi yang bisa digunakan Realisasi %
1 Pegawai 166.189.535.000 141.475.858.000 100.965.512.701 712 Barang 105.111.298.000 50.684.095.000 48.690.338.779 963 Modal 2.970.300.000 1.909.160.000 1.725.136.760 90
274.271.133.000 194.069.113.000 151.380.988.240 78Total Sumber data : SPAN 03 Februari 2017
Persentase realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja yang paling rendah
adalah belanja pegawai. Kelebihan alokasi belanja pegawai disebabkan oleh :
- kenaikan gaji pegawai tahun 2016 tidak sesuai dengan prediksi
- maladministrasi mutasi pegawai CPNS/PNS yang status kepegawaiannya di
sekretariat Jenderal, sedangkan perencanaan gaji UPT sudah mengakomodir
rencana pemindahan/mutasi CPNS/PNS
- kenaikan tunjangan kinerja pegawai tahun 2016 tidak sesuai dengan rencana
kenaikan 80%.
- Kelebihan penganggaran transito gaji.
No Bagian Alokasi Akhir Alokasi yang bisa digunakan Realisasi %
1 Program dan Informasi 40.704.564.000 14.951.098.000 14.074.133.856 942 Keuangan dan Barang Milik Negara 26.263.565.000 12.884.636.000 12.739.684.245 993 Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat 14.588.729.000 7.639.862.000 6.652.154.204 874 Kepegawaian dan Umum 12.073.360.000 9.275.576.000 9.197.848.414 995 Layanan Perkantoran 178.656.635.000 149.317.941.000 108.717.167.521 736 Output Cadangan 1.984.280.000 0 0 0
274.271.133.000 194.069.113.000 151.380.988.240 78Total
54 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
Tabel 14. Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekreriat Ditjen Pelayanan Kesehatan Yang Mendukung Langsung Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2016 No Indikator Alokasi Realisasi % 1 Persentase Monitoring dan
evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
Rp.1.068.260.000,-
Rp.1.058.318.578,-
99
2 Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas
Rp.1.397.907.000,-
Rp.1.372.137.322,-
98
3 Persentase UPT Vertikal yang dibina dengan indeks kinerja yang baik sesuai dengan kontrak kinerja
Rp. 404.749.000,-
Rp.393.619.498,-
97
Total Rp.2.870.916.000,- Rp.2.824.075.398,- 98
Sumber data : SPAN 03 Februari 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan telah mengalokasikan
anggaran sebesar Rp.2.870.916.000,- untuk mendukung pencapaian indikator
kinerja program dengan realisasi sebesar 98% (Rp.2.824.075.398,-). Alokasi
anggaran yang mendukung pencapaian indikator kinerja program sebesar 1,48%
dari total alokasi anggaran Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan tahun 2016.
Alokasi anggaran lainnya dipergunakan Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
untuk mendukung pelaksanaan prioritas nasional dan tupoksinya (melaksanakan
koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat
Jenderal Pelayanan Kesehatan).
C. SUMBER DAYA LAINNYA
1. SUMBER DAYA MANUSIA
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat
penting bahkan tidak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi atau institusi.
SDM dalam hal ini disebut sebagai pegawai merupakan faktor yang
mempengaruhi perkembangan organisasi atau dapat dikatakan sebagai
penggerak untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Keadaan Pegawai
Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan pada tanggal 31
55 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
Desember 2016 berjumlah 212 pegawai, yang dapat dilihat secara lebih rinci
pada tabel sebagai berikut :
Tabel 15. Distribusi Pegawai Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan berdasarkan golongannya
Berdasar tabel di atas maka golongan pegawai di Sekretariat Ditjen Pelayanan
Kesehatan yang terbanyak adalah golongan III, diikuti golongan II dan
golongan IV.
Tabel 15. Distribusi Pegawai Sekretariat Ditjen Pelayanan berdasarkan Tingkat Pendidikannya
Berdasarkan tabel diatas, tingkat pendidikan pegawai Sekretariat Ditjen
Pelayanan Kesehatan terbanyak adalah sarjana (S1), namun demikian masih
ada pegawai Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan yang berpendidikan SD,
SMP dan SMA yang perlu ditingkatkan pendidikan dan ketrampilannya.
I II III IV1. Bagian Program dan Informasi 0 4 42 42. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat 0 2 36 53. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara 0 10 40 14. Bagian Kepegawaian dan Umum 0 12 54 2
0 28 172 12
No Nama Satuan Organisasi
TOTAL
Golongan
S3 S2 S1 D III Aka-demi
SMA SMP SD
1.Bagian Program dan Informasi 0 11 18 6 0 15 0 0 50
2.Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat 0 7 25 1 2 7 0 1 43
3.Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara 0 2 30 10 1 7 1 0 51
4.Bagian Kepegawaian dan Umum 1 3 32 15 0 15 1 1 67
1 23 105 32 3 44 2 2 212TOTAL
No Nama Satuan OrganisasiPendidikan
Jumlah
56 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
2. SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA
Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2016, dapat dilaporkan dalam
bentuk Intrakomtable, Ekstrakomtable, Gabungan Intrakomtable dan
Ekstrakomtable, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi dalam pengerjaaan.
Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara adalah
sebagai berikut :
a. BMN Intrakomtable
Posisi Awal ( 1 Januari 2016 ) : Rp. 832.615.380.425,-
Penambahan : Rp. 44.449.861.160,-
Pengurangan : Rp. 43.634.886.060,-
Posisi Akhir (31 Desember 2016) : Rp. 833.430.355.525 ,-
b. BMN Ekstrakomtable
Posisi Awal ( 1 Januari 2016 ) : Rp. 65.734.400,-
Penambahan : Rp. 0,-
Pengurangan : Rp. 0,-
Posisi Akhir ( 31 Desember 2016) : Rp. 65.734.400,-
c. BMN Gabungan Intra Dan Ekstra
Posisi Awal ( 1 Januari 2016 ) : Rp. 832.681.114.825,-
Penambahan : Rp. 44.449.861.160,-
Pengurangan : Rp. 43.634.886.060,-
Posisi Akhir ( 31 Desember 2016) : Rp. 840.595.664.132,-
d. BMN Aset Tak Berwujud
Posisi Awal ( 1 Januari 2016 ) : Rp. 15.698.901.270,-
Penambahan : Rp. 0,-
Pengurangan : Rp. 0,-
Posisi Akhir ( 31 Desember 2016) : Rp. 15.698.901.270,-
57 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
Berdasarkan hasil laporan posisi barang milik negara Sekretariat Direktorat
Jenderal Pelayanan Kesehatan berdasarkan Neraca sampai dengan 31
Desember 2016 tercatat bruto sebesar Rp. 856.215.675.121,- dan Netto
sebesar Rp. 64.005.293.638,- dengan angka penyusutan sebesar Rp.
792.210.381.483,- (Sumber : SIMAKBMN UAPPBE1 Sekretariat Ditjen
Yankes per 31 Desember 2016).
58 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
BAB IV PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan media untuk menyampaikan
pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan kepada
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan baik
yang terkait langsung maupun tidak langsung selama periode 1 Januari sampai
dengan 31 Desember 2016.
Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan (Renstra Kemenkes), serta tahun pertama perubahan dari Ditjen Bina
Upaya Kesehatan menjadi Ditjen Pelayanan Kesehatan. Secara umum dapat
disimpulkan bahwa Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan pada tahun 2016
berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan Sekretaris Ditjen Pelayanan
Kesehatan.
Pencapaian pada tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi parameter agar
kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan
efisien. Sedangkan hal-hal yang menghambat tercapainya target salah satunya
adalah adanya efisiensi anggaran, namun demikian hal tersebut dapat ditemukan
solusi serta alternatif penyelesaiannya dengan mengedepankan profesionalisme di
lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
Mengingat target akhir pembangunan jangka menengah masih cukup besar, maka,
maka pada tahun 2017 Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan harus melakukan
teroboson inovatif yang berguna untuk mengejar ketertinggalan dan mempercepat
pencapaian target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan
perencanaan yang baik dan pengimplementasian kegiatan yang konsisten dengan
perencanaan tersebut
59 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
60 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
61 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
Lampiran 2 Daftar hasil evaluasi Laporan Akuntanbilitas Kinerja UPT Vertikal
NO SATKER NILAI KATEGORI INTEPRETASI
1 RSOP Dr. Soeharso 99,38 AA sangat memuaskan 2 RS Cipto Mangunkusumo 98,95 AA sangat memuaskan 3 RSUP Wahidin Sudiro Husodo 98,73 AA sangat memuaskan 4 RS Fatmawati 98,06 AA sangat memuaskan 5 RS Persahabatan 97,65 AA sangat memuaskan 6 RS Sardjito Yogyakarta 97,12 AA sangat memuaskan 7 RSAB Harapan Kita 96,96 AA sangat memuaskan 8 RS Mata Cicendo 96,89 AA sangat memuaskan
10 RS Kanker Dharmais 96,30 AA sangat memuaskan 9 RS Hasan Sadikin Bandung 96,24 AA sangat memuaskan
11 BBLK Palembang 95,71 AA sangat memuaskan 12 RSJKD Harapan Kita 95,33 AA sangat memuaskan 13 BPFK Jakarta 95,31 AA sangat memuaskan 14 RS Kariadi Semarang 95,22 AA sangat memuaskan 15 BKMM Makassar 95,11 AA sangat memuaskan 17 RS Soeradji Klaten 94,88 AA sangat memuaskan 16 RS Hoesin Palembang 94,73 AA sangat memuaskan 18 RSP Rotinsulu 94,01 AA sangat memuaskan 19 RS Jiwa Soeharto H 93,63 AA sangat memuaskan 20 RSUP Sanglah 93,60 AA sangat memuaskan 21 RSPG Cisarua 93,57 AA sangat memuaskan 22 RSKO Jakarta 93,53 AA sangat memuaskan 23 RS Soerojo Magelang 93,49 AA sangat memuaskan 24 BPFK Surabaya 93,33 AA sangat memuaskan 25 RSJ Radjiman 93,23 AA sangat memuaskan 26 RS Marzuki Mahdi 93,15 AA sangat memuaskan 27 BBLK Surabaya 93,14 AA sangat memuaskan 28 RS Sitanala Tangerang 92,19 AA sangat memuaskan 29 RS Kandou 92,02 AA sangat memuaskan 30 BPFK Makassar 91,94 AA sangat memuaskan 31 LPFK Surakarta 91,86 AA sangat memuaskan 32 LPFK Banjarbaru 91,46 AA sangat memuaskan 33 BBKPM Bandung 91,27 AA sangat memuaskan 34 BBLK Makassar 91,15 AA sangat memuaskan 35 RSPI Sulianti Saroso 91,08 AA sangat memuaskan 36 RS Stroke Nasional 90,27 AA sangat memuaskan 37 BBKPM Surakarta 88,31 A memuaskan
62 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
NO SATKER NILAI KATEGORI INTEPRETASI
38 BBLK Jakarta 86,36 A memuaskan39 RSUP Adam Malik 85,02 A memuaskan40 RS PON 83,37 A memuaskan41 RSUP Dr. M. Djamil 82,33 A memuaskan42 RS Kusta Dr. Rivai Abdullah 81,02 A memuaskan43 RS Kusta Makassar 80,37 A memuaskan44 BPFK Medan 79,88 BB sangat baik45 RS Ario Wirawan 78,36 BB sangat baik46 BBKPM Makassar 77,25 BB sangat baik47 Unit Pelayanan Kesehatan 76,96 BB sangat baik48 RSUP Ratatotok Buyat 74,68 BB sangat baik49 BKMM Cikampek 68,92 B baik
Top Related