1
IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA(IAPI)
(INDONESIAN PROCUREMENT PROFESSIONAL ASSOCIATION)
ANGGARAN DASAR&
ANGGARAN RUMAH TANGGA
MUNAS I 2011
2
1
IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA (IAPI)
ANGGARAN DASAR
P E M B U K A A N
Bahwa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah merupakan kewajiban dan
tanggung jawab setiap komponen bangsa dan warga negara Republik Indonesia.
Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh bangsa dan segenap masyarakat Indonesia perlu terus ditingkatkan pelaksanaannya, pemeliharaan dan perawatannya agar dapat memberikan jaminan kualitas dan harga dalam pemanfaatan atau pemakaiannya. Untuk hal tersebut perlu dikembangkan suatu masyarakat dan lingkungan kerja yang efisien, efektif transparan, sehat dan sejahtera antara lain melalui keahlian kegiatan pengadaan barang dan jasa.
Ahli pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang bertekat turut mengemban tugas untuk melaksanakan, mendukung dan mensukseskan Pernbangunan Nasional melalui peningkatan kemampuan, keahlian dan kualitas sumber daya manusia yang menangani dan terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa.
Dalam proses pengadaan barang dan jasa diperlukan adanya tenaga profesional dibidang pengadaan barang dan jasa yang bersatu padu dalam suatu wadah sebagai sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme.
Atas dasar pemikiran tersebut diatas dan didorong oleh rasa tanggung jawab sebagai warga negara Republik Indonesia yang berprofesi dibidang pengadaan barang dan jasa, dengan semangat kekeluargaan, dan dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa dengan ini para ahli pengadaan barang dan jasa Indonesia bersepakat untuk membentuk organisasi sebagai berikut :
1
2
BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN
Pasal 1
Nama
Nama Ikatan ini adalah “IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA” disingkat IAPI, dengan terjemahan resmi dalam bahasa Inggris adalah “INDONESIAN PROCUREMENT PROFESSIONAL ASSOCIATION”
Pasal 2
Waktu
IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kavling 94, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, didirikan di Semarang pada saat Simposium Ahli Pengadaan Nasional III pada tanggal 3 Juli 2008, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Pasal 3
Kedudukan
Apabila dianggap perlu, dapat dibentuk cabang yang berkedudukan di kota-kota dalam Wilayah Daerah Indonesia.
BAB II
STATUS
Pasal 4
Status
Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia adalah Ikatan Profesi Ahli Pengadaan Indonesia.
3
BAB III
LAMBANG DAN TANDA PENGENAL
Pasal 5
1. Lambang Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia ditetapkan dalam Musyawarah Nasional dengan mencantumkan tulisan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia;
2. Tanda Pengenal Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia berupa bendera, vandel atau tanda-tanda lainnya dengan lambang dan atau tulisan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
BAB IV
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN
Pasal 6
Azas
Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 7
Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia :
1. Membina serta mengembangkan profesionalisme dan etika para pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia;
2. Membina dan mengembangkan kerjasama dan saling pengertian antara para anggota;
3. Mengembangkan norma, standarisasi dan sertifikasi di bidang Pengadaan Barang dan Jasa ;
4. Menyalurkan aspirasi dan potensi anggota untuk turut berperan aktif dalam Pembangunan Nasional;
5. Menjalin kerja sama dengan Pemerintah, Lembaga, Perguruan Tinggi dan organisasi sejenis, di dalam maupun di luar negeri.
4
Pasal 8
Kegiatan
Untuk melakukan maksud dan tujuan sesuai pasal 7 di atas, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia mempunyai kegiatan :
1. Membantu Pemerintah menyusun kebijakan di bidang pengadaan barang dan jasa yang adil, jujur, terbuka, efisien dan efektif, hemat, serta bebas dari kolusi, korupsi, nepotisme dan pertentangan kepentingan sehingga dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum, teknis, administrasi dan moral;
2. Membantu pengguna dan penyedia barang dan jasa serta masyarakat umum untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
3. Membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para anggota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia dalam melakukan tugas dan kewajibannya;
4. Sebagai wadah komunikasi, koordinasi, pemersatu bagi anggota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia pada khususnya;
BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 9
Anggota
Keanggotaan di dalam Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia terdiri dari :
1. Anggota Biasa;
2. Anggota Kehormatan.
Pasal 10
Definisi Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan
1. Anggota BiasaAnggota Biasa adalah para Ahli Pengadaan Barang dan Jasa yang tugas/pekerjaannya terkait langsung atau tidak terkait langsung dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Anggota KehormatanAnggota Kehormatan adalah para anggota yang diangkat karena jasa-jasanya dalam mengembangkan bidang keahlian Pengadaan Barang dan Jasa.4
5
Pasal 11
Syarat Keanggotaan
Syarat Keanggotaan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia ditetapkan dalam anggaran rumah tangga.
Pasal 12Status Anggota
Anggota Biasa maupun Anggota Kehormatan hilang status keanggotaannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai anggota oleh Dewan Pengurus.
Pasal 13
Pemberhentian/ Pencabutan Hak Sebagai Anggota
Dewan Pengurus dapat memberhentikan/mencabut hak keanggotaan seorang anggota dan sekaligus sertifikat keahlian yang dimilikinya jika anggota tersebut melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan azas dan tujuan organisasi, bertindak tidak profesional serta melanggar keputusan penting dari Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia;
2. Melanggar Kode Etik dan Tata Laku Profesi.
Pasal 14
Permohonan berhenti sebagai Anggota
Permohonan untuk berhenti sebagai anggota harus disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengurus setempat untuk selanjutnya disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
BAB VI
KODE ETIK
Pasal 15
Kode Etik Profesi
Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh anggota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia terikat dan harus tunduk pada Kode Etik Ahli Pengadaan Indonesia seperti yang telah dirumuskan dan disahkan pada Musyawarah Nasional.5
6
BAB VII
ORGAN
Pasal 16
Kepengurusan
Organ Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia terdiri dari :
1. Musyawarah Nasional / Musyawarah Nasional Luar Biasa / Musyawarah Daerah / Rapat Kerja / Rapat Pengurus / Rapat Anggota;
2. Pengurus terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang.
Pasal 17
Pengurus Pusat
1. Pengurus Pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia;
2. Pengurus Pusat terdiri dari Dewan Pembina Pusat, Dewan Pengawas Pusat dan Dewan Pengurus Pusat;
3. Pengurus Pusat bertugas menjalankan maksud dan tujuan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia;
4. Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa;
5. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dipilih oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa;
6. Dewan Pengurus Pusat paling tidak terdiri dari seorang Ketua Umum selaku penanggung jawab umum organisasi, dengan dibantu oleh tiga orang Ketua, seorang Sekretaris Jenderal dan dua orang Wakil Sekretaris Jenderal serta seorang Bendahara dan dua orang Wakil Bendahara.
6
7
Pasal 18
Pengurus Daerah
1. Pengurus Daerah berkedudukan di Ibu Kota Provinsi di Indonesia;
2. Pengurus Daerah terdiri dari Dewan Pembina Daerah, Dewan Pengawas Daerah dan Dewan Pengurus Daerah;
3. Pengurus Daerah bertugas menjalankan maksud dan tujuan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia di Daerah;
4. Pengurus Daerah bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah dan Pengurus Pusat;
5. Ketua Dewan Pengurus Daerah dipilih oleh Musyawarah Daerah dan disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat;
6. Dewan Pengurus Daerah paling tidak terdiri dari seorang Ketua selaku penanggung jawab umum organisasi Daerah, dengan dibantu oleh tiga orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan dua orang Wakil Sekretaris serta seorang Bendahara dan seorang Wakil Bendahara.
Pasal 19
Pengurus Cabang
1. Pengurus Cabang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota di Indonesia dan dibentuk sesuai kebutuhan;
2. Pengurus Cabang terdiri dari Dewan Pembina Cabang, Dewan Pengawas Cabang dan Dewan Pengurus Cabang;
3. Pengurus Cabang bertugas menjalankan maksud dan tujuan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia di Cabang;
4. Pengurus Cabang bertanggung jawab kepada Pengurus Daerah;
5. Ketua Dewan Pengurus Cabang dipilih oleh Rapat Anggota Cabang dan disahkan oleh Dewan Pengurus Daerah;
6. Dewan Pengurus Cabang paling tidak terdiri dari seorang Ketua selaku penanggung jawab umum organisasi Cabang, dengan dibantu oleh dua orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris seorang Wakil Sekretaris serta seorang Bendahara dan seorang Wakil Bendahara.
7
8
Pasal 20
Dewan Pembina
1. Dewan Pembina bertugas membina dan memberi arahan atas penyelenggaraan dan kesuksesan organisasi;
2. Dewan Pembina dipilih oleh Rapat Umum Anggota setempat.
Pasal 21
Dewan Pangawas
1. Dewan Pengawas bertugas mengawasi dan menilai pelaksanaan kegiatan organisasi, laporan keuangan, memberi arahan dan bimbingan serta saran perbaikan kepada Dewan Pengurus Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia;
2. Dewan Pengawas paling tidak terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan tiga Anggota;
3. Dewan Pengawas dipilih oleh Rapat Umum Anggota setempat;
4. Anggota dan Ketua Dewan Pengawas mempunyai Hak Suara yang sama.
Pasal 22
Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugasdan Wewenang Dewan Pengawas
1. Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Anggota setempat;
2. Dewan Pengawas berwenang :a. Memeriksa dokumen;b. Memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang kas;c. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Dewan
Pengurus;d. Memberi peringatan kepada Dewan Pengurus.
3. Dewan Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1(satu) orang atau lebih Dewan Pengurus, apabila bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku
4. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya;
5. Dalam hal seluruh Dewan Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Dewan Pengawas diwajibkan mengurus organisasi.
8
9
Pasal 23
Rapat Dewan Pengawas
1. Rapat Dewan Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Dewan Pengawas;
2. Rapat Dewan Pengawas diadakan ditempat kedudukan organisasi atau ditempat kegiatan organisasi;
3. Rapat Dewan Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah Dewan Pengawas;
BAB VIIIRAPAT ORGANISASI IKATAN
Pasal 24
Rapat Organisasi
Rapat Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia terdiri atas :
1. Musyawarah Nasional;2. Musyawarah Nasional Luar Biasa;3. Musyawarah Daerah;4. Rapat Kerja Nasional;5. Rapat Kerja Daerah;6. Rapat Dewan Pengawas 7. Rapat Pengurus Pusat;8. Rapat Pengurus Daerah: 9. Rapat Pengurus Cabang.
BAB IX
DANA
Pasal 25
Dana Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia diperoleh dari : 1. Uang pangkal dan iuran rutin anggota;
2. Sumbangan tidak mengikat dalam bentuk apapun yang diterima secara transparan dan sah serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar;
3. Hasil kegiatan dan pendapatan lain yang sah. 9
10
BAB X
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 26
1. Peraturan dan ketentuan lain yang belum atau tidak tercantum dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
2. Anggaran Rumah Tangga disiapkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia dan disahkan oleh Musyawarah Nasional, sedangkan peraturan lain yang diperlukan disiapkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia.
BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 27
Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa berdasarkan keputusan musyawarah secara demokratis dengan keputusan mínimum 3/4 dari peserta anggota yang hadir.
BAB XII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBIL ALIHAN
Pasal 28
Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan musyawarah nasional yang dihadiri oleh paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari peserta anggota yang hadir dan keputusan disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir.
10
11
Pasal 29
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan musyawarah nasional yang dihadiri paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari peserta anggota yang hadir, dan disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah peserta anggota yang hadir;
2. Apabila dibubarkan baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan musyararah nasional atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh suatu panitia yang bertugas untuk menyelesaikan kewajiban, hak dan mengurus kekayaan organisasi;
3. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam Akta Pendirian beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi.
BAB XIII
ATURAN KHUSUS
Pasal 30
Aturan Peralihan
1. Untuk pertama kali anggota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia terdiri dari para Peserta Simposium III Ahli Pengadaan Indonesia yang diadakan di Semarang pada tanggal 3 Juli 2008 dan menyatakan minatnya secara tertulis.
2. Dewan Pengurus Pusat untuk pertama kali dibentuk oleh formatur yang terdiri dari 7 (tujuh) orang Peserta Simposium Ahli Pengadaan III yang ditunjuk atas dasar musyawarah dan mufakat yang berasal dari perwakilan host dan 6 (enam) Wilayah/Daerah, dengan tugas :
a. Melakukan pembentukan kepengurusan;b. Mensosialisasikan manfaat organisasi kepada umum.
11
12
Pasal 31
Untuk pertama kali Anggaran Dasar ini ditetapkan dan disahkan dalam Simposium Ahli Pengadaan Indonesia III yang diadakan di Semarang pada tanggal 3 Juli 2008.
Pasal 32
Penutup
Anggaran Dasar ini disahkan dan ditetapkan mulai berlaku sejak Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia didirikan yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2008.
Hal-hal yang belum tercantum dalam anggaran dasar akan ditetapkan dalam anggaran rumah tangga
Untuk pertama kali, Dewan Pembina Pusat, Dewan Pengawas Pusat dan Dewan Pengurus Pusat ikatan adalah :
1. Dewan Pembina Pusat : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
2. Dewan Pengawas Pusat :Ketua : Eiko WhismulyadiWakil Ketua : Bima Haria Wibisana Agus PrabowoAnggota : Humawan Adinegoro Harmawan Kaeni Budihardjo Hardjowijono Fitri Yusman Sutardi Sudirman
3. Dewan Pengurus Pusat (DPP)Ketua Umum : Agus RahardjoKetua I : Djamaludin AbubakarKetua II : Ikak G. PatriastomoKetua III : Willem SiahayaSekretaris Jenderal : Arif Rahman HakimWakil Sekretaris Jenderal : Bambang Adi SubagioWakil Sekretaris Jenderal : Khairul RizalBendahara : Sonny SumarsonoWakil Bendahara : Ignatius SurantoWakil Bendahara : Dwi Wahyuni12
13
IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA (IAPI)
ANGGARAN RUMAH TANGGA
BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1
Jenis Keanggotaan
Jenis Keanggotaan adalah :
1. Anggota Biasa;2. Anggota Kehormatan.
Pasal 2
Syarat Menjadi Anggota
1. Syarat umum untuk menjadi anggota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia baik Anggota Biasa maupun Anggota Kehormatan adalah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Memiliki keahlian khusus di bidang pengadaan barang dan jasa yang dibuktikan dengan Sertifikat Ahli Pengadaan yang dikeluarkan oleh BAPPENAS atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
b. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia;
c. Mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran kepada pengurus;
d. Membayar uang pangkal keanggotaan yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat;
e. Permohonan disetujui dan dinyatakan sah oleh Dewan Pengurus Pusat.
1
14
2. Syarat khusus bagi Anggota Biasa adalah mempunyai keahlian khusus dalam pengadaan barang dan jasa, telah mengikuti pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa dari lembaga pelatihan dan pendidikan atau institusi lain yang telah diakui oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), telah berpengalaman kerja dan atau masih bekerja langsung dan aktif dalam bidang pengadaan barang dan jasa.
3. Syarat khusus bagi Anggota Kehormatan adalah berjasa dalam mengembangkan bidang profesi Pengadaan Barang dan Jasa, diusulkan dan diangkat oleh Rapat Anggota menjadi Anggota Kehormatan, dimana permohonan keanggotaannya harus diajukan secara tertulis oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Biasa.
Pasal 3
Cara Menjadi Anggota
Untuk dapat diterima sebagai Anggota Biasa Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, prosedur yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut :
1. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menanda-tangani serta disampaikan kepada Dewan Pengurus Daerah atau Dewan Pengurus Cabang yang ada;
2. Kecuali yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar, maka permohonan untuk menjadi Anggota Biasa harus didukung adanya rekomendasi oleh sponsor 2 (dua) orang anggota biasa atau 1 (satu) orang anggota Dewan Pengurus;
3. Permohonan tersebut diteliti oleh Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang dalam suatu rapat Dewan Pengurus;
4. Apabila permohonan tersebut telah diteliti serta memenuhi seluruh persyaratan seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka Dewan Pengurus perlu memberitahukan secara tertulis kepada anggota;
5. Setiap Anggota Biasa berhak untuk menyatakan keberatan-keberatan terhadap penerimaan calon Anggota tersebut dengan mengajukan alasan-alasan kepada Dewan Pengurus dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal pemberitahuan;
2
15
6. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut tidak ada pengajuan keberatan, maka calon Anggota tersebut dianggap dapat diterima dan untuk selanjutnya diumumkan secara tertulis oleh Dewan Pengurus kepada anggota;
7. Apabila ternyata terhadap penerimaan calon Anggota tersebut ada yang keberatan, maka Dewan Pengurus perlu mengadakan klarifikasi selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan tersebut;
8. Keanggotaan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia Daerah dan Cabang dilaporkan secara detail kepada Dewan Pengurus Pusat.
Pasal 4
Hak Suara, Hak Dipilih dan Hak Memilih
1. Anggota Biasa memiliki hak-hak sebagai berikut :
a. Hak bicara dan hak suara pada rapat-rapat organisasi sesuai dengan peraturan tata tertib yang berlaku;
b. Hak memilih dan dipilih menjadi pengurus melalui perwakilan;
c. Hak menyampaikan pendapat atau saran baik lisan maupun tulisan;
d. Hak mendapat bimbingan, perlindungan dan bantuan organisasi sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku;
e. Hak untuk mendapat pendidikan, pelatihan serta jenjang keahlian dan layanan organisasi serta penerbitan berkala Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia;
f. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sebagai Anggota;
g. Hak untuk menerima penghasilan atas pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pihak pengguna jasa;
h. Memperoleh Kartu Tanda Anggota. 2. Anggota Kehormatan mempunyai hak bicara pada rapat-rapat organisasi
sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku.
3
16
Pasal 5
Kewajiban Anggota
1. Kewajiban Anggota Biasa tanpa kecuali harus memenuhi kewajiban-kewajiban:
a. Mentaati dan menjunjung serta melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan lain yang sah dari organisasi;
b. Mentaati Kode Etik Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia;
c. Melaksanakan kegiatan yang diberikan oleh organisasi atas permintaan pihak lain yang memerlukan;
d. Menghadiri rapat atau musyawarah/ pertemuan-pertemuan organisasi sesuai dengan sifat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
e. Memberikan kontribusi kepada organisasi dari penghasilan atas pelaksanaan butir 3) yang besarnya diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Pusat.
2. Kewajiban khusus Anggota Biasa adalah :
a. Mengikuti pelatihan/ seminar/ workshop yang ditujukan untuk penyegaran kualifikasi keahlian;
b. Mengikuti pelatihan penjenjangan bagi ahli yang akan meningkatkan kualifikasi keahlian;
c. Memperbaharui sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan.
3. Kewajiban Anggota Kehormatan adalah :
a. Mentaati dan menjunjung tinggi serta melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan lain yang sah dari organisasi;
b. Melaksanakan, menjaga dan memelihara Kode Etik Organisasi;
c. Memberikan saran dan nasehat untuk meningkatkan peranan dan fungsi Organisasi.
4
17
Pasal 6
Tindakan Disiplin
1. Dewan Pengurus Pusat membentuk Dewan Etika dan mengangkat serta memberhentikan Anggota Dewan Etika;
2. Dewan Etika bertugas mengawasi dan menilai pelaksanaan kode etik profesi oleh anggota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia serta memberikan bimbingan, pembinaan, pendapat/ nasehat/ usul dan rekomendasi mengenai kasus-kasus yang menyangkut kode etik dan tata laku profesi;
3. Dewan Etika terdiri paling tidak lima orang anggota biasa dengan jumlah gasal dan diketuai oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota Dewan Etika serta mempunyai hak suara yang sama;
4. Setiap anggota yang dengan sengaja melalaikan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga Organisasi, dikenakan tindakan disiplin berupaa. Peringatan tertulis;b. Skorsing;c. Pemberhentian.
5. Peringatan tertulis diputuskan oleh Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Daerah serta ditembuskan ke Dewan Pengurus Pusat;
6. Skorsing diputuskan oleh Dewan Pengurus Daerah serta diketahui Dewan Pengurus Pusat;
7. Skorsing berlaku paling lama satu tahun dan dapat diaktifkan kembali atau diberhentikan sebagai anggota berdasarkan keputusan Dewan Pengurus Pusat;
8. Pemberhentian sebagai Anggota diusulkan oleh Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Daerah serta diputuskan oleh Dewan Pengurus Pusat, setelah dibahas dan dipertimbangkan dalam rapat Dewan Pengurus Pusat;
9. Anggota yang terkena tindakan organisasi mempunyai hak membela diri yang diatur sebagai berikut :a. Bagi yang mendapat peringatan tertulis, banding diajukan kepada Dewan
Pengurus Pusat dengan tembusan kepada Dewan Etika;b. Bagi yang mendapat skorsing, banding diajukan kepada Dewan Pengurus
Pusat dan kepada Dewan Etika;c. Bagi yang mendapat pemberhentian sebagai Anggota, banding diajukan
kepada Dewan Etika.10. Dewan Pengurus Daerah atau Dewan Pengurus Pusat menetapkan
keputusan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Etika;5
18
Pasal 7
Pemberhentian AnggotaKeanggotan dinyatakan gugur apabila :
1. Meninggal dunia atau berhalangan tetap;2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;3. Diberhentikan dengan keputusan Dewan Pengurus Pusat.
BAB II
ORGANISASI
Pasal 8
Susunan Dewan Pengurus Pusat
1. Susunan Dewan Pengurus Pusat terdiri dari Ketua Umum selaku penanggung jawab umum organisasi, dengan dibantu oleh Ketua I, Ketua II, Ketua III, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal I, Wakil Sekretaris Jenderal II, Bendahara, Wakil Bendahara I dan Wakil Bendahara II (Susunan Dewan Pengurus Pusat selengkapnya merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari waktu ke waktu dalam Anggaran Rumah Tangga);
2. Anggota Dewan Pengurus Pusat harus memenuhi persyaratan sebagai Anggota Biasa.
Pasal 9
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengurus Pusat
1. Dewan Pengurus Pusat adalah lembaga eksekutif Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia;
2. Dewan Pengurus Pusat menetapkan strategi, program dan kebijakan dalam pengelolaan organisasi, mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, kegiatan dan kewajiban, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan Musyawarah Nasional dan atau Musyawarah Nasional Luar Biasa;
3. Pembagian Tugas Dewan Pengurus Pusat dalam menyelenggarakan kegiatan organisasi Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia diatur sebagai berikut:
6
19
a. Ketua
1) Ketua Umum bertanggung jawab menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas secara umum baik keluar maupun kedalam serta menyampaikan pertanggung jawaban organisasi kepada Rapat Anggota/ Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa;
2) Dalam menyelenggarakan tugasnya sehari-hari Ketua Umum dibantu oleh beberapa orang Ketua;
3) Ketua I menyelenggarakan tugas-tugas organisasi yang meliputi bidang Teknik, Litbang, Standarisasi dan Layanan Masyarakat serta bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
4) Ketua II menyelenggarakan tugas-tugas organisasi yang meliputi bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Pelatihan, Sertifikasi dan Kode Etik serta bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
5) Ketua III menyelenggarakan tugas-tugas organisasi yang meliputi bidang Kelembagaan, Organisasi dan Dana serta bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
6) Apabila Ketua Umum berhalangan tugas maka tugasnya diwakili oleh salah seorang Ketua yang ditunjuk;
7) Apabila diperlukan Dewan Pengurus Pusat dapat membentuk divisi-divisi sesuai kebutuhan.
b. Sekretaris Jenderal
Sekretaris Jenderal melaksanakan kegiatan administrasi organisasi secara umum dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum, serta dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal I dan Wakil Sekretaris Jenderal II.
c. Bendahara
Bendahara melaksanakan kegiatan perbendaharaan secara umum dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum, serta dibantu oleh Wakil Bendahara I dan Wakil Bendahara II.
7
20
4. Kegiatan Dewan Pengurus Pusat disampaikan kepada Dewan Pengurus Daerah secara berkala;
5. Personil Dewan Pengurus Pusat harus memenuhi persyaratan : sebagai anggota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia yang aktif dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa, memiliki integritas yang tinggi serta loyal kepada ikatan;
6. Dewan Pengurus Pusat dapat membentuk Bidang sesuai kebutuhan organisasi.
Pasal 10
Susunan Dewan Pengurus Daerah
1. Susunan Dewan Pengurus Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari :
a. Ketuab. Wakil Ketua, tiga orangc. Sekretarisd. Wakil Sekretaris Ie. Wakil Sekretaris IIf. Bendaharag. Wakil Bendahara
2. Dewan Pengurus Daerah dapat membentuk seksi-seksi sesuai kebutuhan.
Pasal 11
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengurus Daerah
1. Ketua Dewan Pengurus Daerah
Ketua Dewan Pengurus Daerah menyelenggarakan kegiatan organisasi tingkat Daerah sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah serta bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat;
2. Para Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah
Para Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah menyelenggarakan kegiatan organisasi tingkat Daerah sesuai pengelompokan bidang tugas yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus Daerah;
8
21
3. Sekretaris dan Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Daerah
Sekretaris Dewan Pengurus Daerah melaksanakan kegiatan administrasi organisasi tingkat Daerah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus Daerah serta dibantu oleh dua orang Wakil Sekretaris;
4. Bendahara dan Wakil Bendahara Dewan Pengurus Daerah
Bendahara Dewan Pengurus Daerah bertugas mengurus keuangan dan harta benda milik organisasi tingkat Daerah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus Daerah serta dibantu oleh seorang Wakil Bendahara;
5. Seksi-seksia. Dewan Pengurus Daerah dapat membentuk Seksi-seksi sesuai kebutuhan
organisasi setempat;
b. Ketua Seksi melaksanakan pekerjaan Dewan Pengurus Daerah menurut Seksi masing-masing sesuai kebijakan Ketua Dewan Pengurus Daerah;
c. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Ketua Seksi dapat dibantu oleh beberapa orang staff.
6. Setiap kegiatan yang diadakan oleh Dewan Pengurus Daerah wajib disampaikan kepada Dewan Pengurus Pusat secara berkala sebagai laporan.
7. Personil Dewan Pengurus Daerah harus memenuhi persyaratan : sebagai anggota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia yang aktif dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa, memiliki integritas yang tinggi serta loyal kepada ikatan.
Pasal 12
Susunan Dewan Pengurus Cabang1. Susunan Dewan Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari :
a. Ketuab. Dua Wakil Ketuac. Sekretarisd. Wakil Sekretaris e. Bendaharaf. Wakil Bendahara
2. Jika diperlukan Dewan Pengurus Cabang dapat membentuk seksi-seksi sesuai kebutuhan.
9
22
Pasal 13
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengurus Cabang
1. Ketua
Ketua Dewan Pengurus Cabang menyelenggarakan kegiatan organisasi tingkat Cabang sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang serta bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Daerah;
2. Para Wakil Ketua
Para Wakil Ketua Dewan Pengurus Cabang membantu Ketua Dewan Pengurus Cabang menyelenggarakan kegiatan organisasi sesuai penugasan bidang tugas yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus Cabang;
3. Sekretaris
Sekretaris Dewan Pengurus Cabang melaksanakan kegiatan administrasi organisasi tingkat Cabang dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus Cabang serta dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris;
4. Bendahara
Bendahara Dewan Pengurus Cabang bertugas mengurus keuangan dan harta benda milik organisasi tingkat Cabang dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus Cabang serta dibantu oleh seorang Wakil Bendahara;
5. Seksi-seksi
a. Dewan Pengurus Cabang dapat membentuk Seksi-seksi sesuai kebutuhan organisasi setempat;
b. Ketua Seksi melaksanakan pekerjaan Dewan Pengurus Cabang menurut Seksi masing¬-masing;
c. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Ketua Seksi dapat dibantu oleh beberapa orang staff.
6. Setiap kegiatan yang diadakan oleh Dewan Pengurus Cabang wajib disampaikan kepada Dewan Pengurus Daerah secara berkala sebagai laporan.
7.Personil Dewan Pengurus Cabang harus memenuhi persyaratan sebagai anggota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia yang aktif dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa, memiliki integritas yang tinggi serta loyal kepada ikatan. 10
23
Pasal 14
Pengisian Kekosongan Jabatan Dewan Pengurus
1. Apabila karena sesuatu hal seseorang Anggota Dewan Pengurus Pusat tidak dapat terus memegang jabatannya sampai akhir periode kepengurusan, maka anggota Dewan Pengurus Pusat yang lain dapat bersidang untuk menetapkan tetap mengosongkan jabatan tersebut atau menetapkan salah seorang Anggota Biasa lain untuk menggantikannya.
2. Apabila karena sesuatu hal seseorang Anggota Dewan Pengurus Daerah tidak dapat terus memegang jabatannya sampai akhir periode kepengurusan, maka anggota Dewan Pengurus Daerah bersangkutan lainnya dapat bersidang untuk menetapkan tetap mengosongkan jabatan tersebut atau menetapkan salah seorang Anggota Biasa lain untuk menggantikannya.
3. Apabila karena sesuatu hal seseorang Anggota Dewan Pengurus Cabang tidak dapat terus memegang jabatannya sampai akhir periode kepengurusan, maka anggota Dewan Pengurus Cabang bersangkutan lainnya dapat bersidang untuk menetapkan tetap mengosongkan jabatan tersebut atau menetapkan salah seorang Anggota Biasa lain untuk menggantikannya.
4. Apabila Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat atau Ketua Dewan Pengurus Daerah atau Ketua Dewan Pengurus Cabang tidak dapat terus memegang jabatannya sampai akhir periode kepengurusan, maka diadakan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasiona Luar Biasa atau Musyawarah Daerah atau Rapat Anggota Pengurus Cabang sesuai tingkatannya untuk memilih Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat atau Ketua Dewan Pengurus Daerah atau Ketua Dewan Pengurus Cabang.
11
24
BAB III
HARTA BENDA
Pasal 15
Keuangan
1. Besarnya Uang pangkal dan iuran ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat berdasarkan Rapat Dewan Pengurus Pusat;
2. Penggunaan uang pangkal dan iuran adalah :
1. 30 % untuk Pengurus Pusat;2. 70 % untuk Pengurus Daerah/Cabang.
3. Untuk kehidupan dan pengembangan organisasi dapat diadakan kegiatan yang positif, baik di tingkat Pusat, Daerah maupun Cabang, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika profesi, guna mendapatkan keuangan yaitu :
a. Usaha-usaha untuk mendapatkan bantuan yang tidak mengikat;b. Menciptakan usaha atau kegiatan yang dapat menghasilkan keuangan
bagi kepentingan organisasi
Pasal 16
Inventaris dan Harta Benda
1. Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang wajib mengelola inventaris milik organisasi yang menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus masing-masing dan digunakan semata-mata untuk kepentingan organisasi.
2. Pertanggung-jawaban tentang penggunaan Harta Benda yang menyangkut masalah pemasukan, pengeluaran dan penggunaan harta benda organisasi harus dipertanggung-jawabkan oleh Dewan Pengurus.
12
25
BAB IV
LAMBANG DAN TANDA PENGENAL
Pasal 17
Lambang
Lambang adalah identitas organisasi yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional dengan tulisan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, yang ketentuan penggunaannya ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
Pasal 18
Tanda Pengenal
Tanda Pengenal Organisasi berupa :
1. Bendera dengan ukuran panjang dan lebar adalah 3 berbanding 2 berwarna dasar putih dengan lambang organisasi di dalamnya;
2. Vandel dan tanda-tanda pengenal lain dengan warna dasar putih dan terdapat lambang Organisasi di dalamnya serta ukurannya ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat.
BAB V
RAPAT-RAPAT ORGANISASI
Pasal 19
Musyawarah Nasional
1. Musyawarah Nasional adalah musyawarah anggota yang tertinggi dan dihadiri oleh Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang;
2. Musyawarah Nasional diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali;
3. Musyawarah Nasional mempunyai wewenang sebagai berikut:
a. Merupakan kekuasaan tertinggi organisasi;
b. Menetapkan dan merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
c. Menetapkan kebijakan dan program kerja organisasi;
13
26
d. Memilih dan mengangkat Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dengan tata cara sebagai berikut :
1) Memilih Ketua Umum yang sekaligus sebagai Formatur Tunggal.
2) Ketua Umum terpilih sebagai Formatur Tunggal memilih dan menetapkan keanggotaan Dewan Pengurus Pusat.
e. Mensahkan Anggota Kehormatan yang diajukan oleh Dewan Pengurus Pusat;
f. Menerima dan menolak sebagian atau keseluruhan laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Pusat;
g. Mengesahkan pendirian IAPI Daerah.
Pasal 20
Musyawarah Nasional Luar Biasa
1. Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah musyawarah anggota organisasi tertinggi yang diadakan sewaktu-waktu bila diperlukan, atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Daerah atau permintaan Rapat Dewan Pengurus Pusat khusus untuk hal itu yang dihadiri sekurang-¬kurangnya 2/3 anggota Dewan Pengurus;
2. Permintaan untuk mengadakan Musyawarah Nasional Luar biasa hanya dapat dilakukan bila :
a. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dinilai tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya;
b. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat melanggar Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga atau Keputusan Musyawarah Nasional;
c. Dewan Pengurus Pusat menghadapi situasi tertentu yang dapat menimbulkan perpecahan yang sangat tajam, dan mengancam kelangsungan hidup organisasi.
Pasal 21
Rapat Kerja Nasional
Rapat Kerja Nasional adalah rapat tingkat nasional untuk membahas pelaksanaan program kerja serta kebijakan organisasi serta hal penting lainnya, diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali dan dihadiri oleh Pengurus Pusat, Daerah dan Cabang. 14
27
Pasal 22
Rapat Dewan Pengurus Pusat
Rapat Dewan Pengurus Pusat adalah rapat yang sewaktu-waktu diadakan sesuai dengan keperluan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali oleh Dewan Pengurus Pusat untuk membahas pelaksanaan program kerja serta kebijakan organisasi pada tingkat Pusat.
Pasal 23
Musyawarah Daerah
1. Musyawarah Daerah adalah Musyawarah Anggota ditingkat Daerah;
2. Musyawarah Daerah bertugas memilih dan mengusulkan Dewan Pengurus Daerah dengan tata cara pemilihan yang telah ditentukan;
3. Musyawarah Daerah diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali sebelum Musyawarah Nasional.
Pasal 24
Rapat Kerja Daerah
Rapat Kerja Daerah adalah rapat tingkat daerah untuk membahas pelaksanaan program kerja serta kebijakan organisasi serta hal penting lainnya, diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali dan dihadiri oleh Pengurus Daerah dan Cabang.
Pasal 25
Rapat Dewan Pengurus Daerah
Rapat Dewan Pengurus Daerah adalah rapat yang sewaktu-waktu diadakan sesuai dengan keperluan dan sekurang-kuranya 1 (satu) tahun sekali oleh Dewan Pengurus Daerah untuk membahas pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan orgasnisasi di tingkat Daerah.
Pasal 26
Rapat Dewan Pengurus Cabang
Rapat Dewan Pengurus Cabang adalah rapat yang sewaktu-waktu diadakan sesuai dengan keperluan dan sekurang-kuranya 1 (satu) tahun sekali oleh Dewan Pengurus Cabang untuk membahas pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan orgasnisasi di tingkat Cabang.15
28
Pasal 27
Kuorum dan Tata cara Pengambilan Keputusan
1. Sahnya Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, adalah bila dihadiri sekurangnya-kurangya 2/3 dari jumlah Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang;
2. Sahnya Musyawarah Daerah, adalah bila dihadiri sekurangnya-kurangya 2/3 dari jumlah Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang;
3. Apabila saat musyawarah dibuka ternyata jumlah pesertanya belum terpenuhi, musyawarah ditunda paling lama selama 3 (tiga) jam, setelah waktu penundaan habis jumlah peserta tetap belum terpenuhi, musyawarah dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan;
4. Pengambilan Keputusan pada dasarnya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah untuk mencapai mufakat kecuali apabila tidak mungkin, maka pengambilan keputusan ini dilakukan dengan dasar suara terbanyak;
5. Pengambilan Keputusan untuk merubah AD/ART dilakukan dengan persetujuan sekurang-¬kurangnya 3/4 dari jumlah peserta anggota yang hadir;
6. Peserta anggota rapat yang tidak hadir dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada perserta lainnya yang hadir untuk mewakilinya.
BAB VI
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 28
Usulan Perubahan
Usulan perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat diajukan oleh Dewan Pengurus Pusat atau oleh sekurang-kurangya 1/3 (sepertiga) jumlah Anggota Biasa untuk dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Nasional.
Pasal 29
Perbedaan Isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Jika ada pertentangan (perbedaan) isi antara Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka isi Anggaran Dasar yang berlaku. 16
29
BAB VII
PENUTUP
Pasal 30
Penutup
1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus, sesuai dengan jiwa dan semangat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal disahkan dan ditetapkan mulai berlaku sejak Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia didirikan yaitu pada hari Kamis Tanggal 3 Juli 2008 dalam Simposium Ikatan Ahli Pengadaab Indonesia Kongres IAPI III di Semarang.
17
30
Top Related