Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | DAFTAR ISI iii
LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DENGAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA
PEKALONGAN
NOMOR : 900/3513
900/2154
TANGGAL : 29 September 2017
TENTANG KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN
ANGGARAN 2018
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2017
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | DAFTAR ISI iv
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ___________________________________________________________ iv
DAFTAR TABEL ________________________________________________________ v
DAFTAR GAMBAR _____________________________________________________ vi
BAB I PENDAHULUAN __________________________________________________ 1
1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN _____________________________________________ 1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN _______________________ 2
1.3. DASAR PENYUSUNAN KUA ________________________________ 2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH __________________________ 8
2.1. PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH
PADA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN PADA TAHUN 2018. _______ 8
2.2. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO PADA TAHUN 2018. _____ 12
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) ___________ 16
3.1. ASUMSI DASAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM APBN _________ 17
3.2. LAJU INFLASI ___________________________________________ 17
3.3. PERTUMBUHAN PDRB. ___________________________________ 17
3.4. LAIN – LAIN ASUMSI _____________________________________ 17
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
DAERAH ______________________________________________________________ 19
4.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH ________________________ 19
4.2. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH ____________________________ 27
4.3. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH _________________________ 49
BAB V PENUTUP ______________________________________________________ 50
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | DAFTAR TABEL v
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015-2016 ________________________________________ 10
Tabel 2.2 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga
Berlaku Tahun 2012-2016 (%) ______________________________ 11
Tabel 2.3 PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita Kota
Pekalongan Tahun 2012-2016 ______________________________ 12
Tabel 2.4 Laju Inflasi Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 _________________ 12
Tabel 4.1 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam
KUA-PPAS dengan Prioritas Nasional ________________________ 36
Tabel 4.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam
KUA-PPAS dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah _____________ 40
Tabel 4.3 Kebijakan Belanja berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah ______ 44
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan
Tahun 2012-2016 ______________________________________ 10
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB I PENDAHULUAN
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
Rangkaian pentahapan perencanaan pembangunan sampai dengan implementasi
program dan kegiatan dalam kerangka APBD Kota PekalonganTahun Anggaran 2018,
telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan sampai
dengan ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 melalui
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2017. Tahapan selanjutnya adalah
pengajuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Walikota dengan
Pimpinan DPRD Kota Pekalongan menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari
ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyusun
KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”.
Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta
PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat
Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah disampaikan
kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya”.
Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa “Penyusunan
Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”.
Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa “RKPD
menjadi pedoman penyusunan RAPBD”.
Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam
upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Pekalongan,
dalam hal ini RKPD Tahun 2018. Dan selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan
menjadi pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Pekalongan Tahun
2018.
Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun 2018 harus sinkron dengan dokumen perencanaan Daerah yang
bersangkutan. Sehingga secara terstruktur, arah kebijakan pembangunan antar berbagai
level pemerintahan akan sinkron satu dengan yang lainnya. KUA dan PPAS Pemerintah
Kota Pekalongan berpedoman pada RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 yang telah
disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2018 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
Dengan demikian, pada dasarnya Kebijakan umum APBD adalah sasaran dan kebijakan
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB I PENDAHULUAN
2
daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang
disepakati sebagai pedoman penyusunan R-APBD.
Disamping itu, Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Pekalongan Tahun 2016 – 2021, maka RKPD dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 ini
disusun dengan memuat sinkronisasi perencanaan tahunan dengan memperhatikan
pencapaian target-target pembangunan yang ada dalam dokumen RPJMD. Kebijakan
Umum APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 ini memuat program-program yang
akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah
yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan
penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN
Maksud dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2018
adalah sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
APBD Tahun 2018 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah memuat antara lain:
1) Memberikan arah pembangunan melalui penuangan pokok-pokok kebijakan yang
memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
2) Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan
gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan
daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi
pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
3) Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan
perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan,
dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
4) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi
pembangunan daerah.
1.3. DASAR PENYUSUNAN KUA
Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2018 ini berpedoman
beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB I PENDAHULUAN
3
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Tahun 2013 Nomor 232);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB I PENDAHULUAN
4
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang
Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 184);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 564);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun
2005-2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
29. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB I PENDAHULUAN
5
30. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan;
33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
34. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
35. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan
Jalan;
36. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan
37. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
38. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang
Burung Walet;
39. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
40. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
41. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah
Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah;
42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi Ijin Gangguan;
43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir
di Tepi Jalan Umum;
44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat
Khusus Parkir;
45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor;
46. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek;
47. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB I PENDAHULUAN
6
Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi
dan Olahraga;
48. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
49. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
50. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rumah
Pemotongan Hewan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan;
51. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;
52. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Tera /Tera Ulang;
53. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
54. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Pemakaman;
55. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi
Penyedotan Kakus;
56. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan;
57. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Usaha Perikanan;
58. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
59. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;
60. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
61. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
62. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
63. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
64. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan;
65. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota
Pekalongan Tahun 2016-2021;
66. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB I PENDAHULUAN
7
67. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi;
68. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;
69. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penambahan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM Pekalongan;
70. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
71. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
72. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018.
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
8
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1. PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH PADA
TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN PADA TAHUN 2018.
Indonesia bersama negara-negara lain di dunia saat ini tengah mengalami
ketidakpastian ekonomi yang dikenal dengan fenomena normal baru (new normal).
Sepanjang tahun 2016, kondisi perekonomian global berada pada kondisi ketidakpastian,
yang ditunjukkan dengan menurunnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi yang
cenderung melambat. Hal tersebut dipengaruhi beberapa hal antara lain pemulihan
ekonomi Amerika Serikat, dan normalisasi ekonomi Tiongkok yang masih berlangsung.
Kondisi tersebut diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2017, ditambah dengan adanya
kebijakan baru negara maju yang dapat mempengaruhi perekonomian global, termasuk
Indonesia.
Pertama, meningkatnya kebijakan proteksi di sejumlah negara, termasuk Amerika
Serikat, yang dimulai sejak pemerintahan presiden Donald Trump yang mengusung jargon
America First, dengan menarik diri dari komitmen Kemitraan Trans Pasifik (Trans Pacific
Partnership/TPP), yang mempengaruhi inisiatif kesepakatan perdagangan. Selain itu
adanya gejala proteksionisme di sekitar negosiasi Kemitraan Perdagangan dan Investasi
Trans Atlantik (Transatlantic Trade and Investment Partnership/TPIP) yang direncanakan
akan menjadi blok baru antara AS dan Uni Eropa. Rencana ini menjadi salah satu pemicu
keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit).
Kebijakan kenaikan suku bunga oleh The Fed (Bank Sentral AS) di tahun 2017
sebagai implikasi kebijakan pemerintah AS, juga memberikan pengaruh pada penguatan
dolar AS. Kenaikan aliran dana masuk ke Amerika Serikat dan penurunan aliran dana
keluar akan menciptakan kelangkaan dolar AS pada pasar valuta asing. Padahal dolar AS
adalah mata uang yang paling banyak digunakan dalam transaksi internasional. Apabila
dolar AS terus menguat, maka dapat mengakibatkan terjadinya depresiasi terhadap nilai
tukar mata uang negara lain termasuk rupiah.
Kedua, perekonomian Tiongkok juga melambat. Kebijakan perekonomian Tiongkok
yang akan berpengaruh secara global yaitu kebijakan ekonomi ketat mengerem
agresivitasnya dalam pembangunan infrastruktur, mengurangi ketergantungan pada
ekspor, dan mendorong meningkatnya konsumsi dalam negeri. Tentu hal ini akan
mengurangi potensi ekspor dari negara lain ke Tiongkok, termasuk ekspor produk
Indonesia.
Permintaan Tiongkok yang turun menyebabkan volume perdagangan Indonesia
menurun. Hal ini ditambah dengan jatuhnya harga berbagai komoditas yang dipicu oleh
jatuhnya harga minyak mentah dunia. Proses pemulihan harga komoditas sedang
berlangsung, tetapi relatif lambat. Kondisi ini berdampak tidak langsung terhadap sektor riil
di Indonesia karena banyak daerah sangat bergantung pada komoditas termasuk Jawa
Tengah. Dampak ikutannya sampai ke sektor riil karena permintaan barang dan jasa ikut
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
9
turun. Akibatnya, banyak korporasi mengalami penurunan laba karena permintaan turun.
Dalam kondisi laba turun, korporasi hampir tak punya alokasi untuk melakukan ekspansi
atau investasi baru. Korporasi akan lebih memilih mengamankan kapasitas produksi yang
sudah ada. Hal ini tentu berdampak pada masih seretnya pertumbuhan penyerapan tenaga
kerja di sektor formal.
Namun demikian, kondisi tersebut juga dapat dibaca sebagai bentuk peluang bagi
perekonomian Indonesia. Keluarnya AS dari TPP bisa menjadi peluang bagi Indonesia
yang belum tergabung dalam kerjasama tersebut untuk mencari pasar baru. Kenaikan
suku bunga The Fed juga dapat menjadi peluang mengalirnya modal asing ke pasar modal
Indonesia, yang ditunjukkan dari menguatnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Namun bukan berarti bahwa hal ini tidak memiliki faktor risiko, karena ketergantungan pada
modal asing, khususnya jangka pendek, merupakan satu masalah fundamental dan
struktural dalam perekonomian negara.
Untuk memperkuat perekonomian Indonesia termasuk perekonomian Kota
Pekalongan, dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya gejolak perekonomian global
ke depan, maka perlu penguatan pada tiga hal yaitu pengeluaran pemerintah, investasi,
dan konsumsi. Pengeluaran pemerintah masih akan bergantung pada kekuatan fiskal yang
dimiliki untuk menopang pembangunan infrastruktur. Keberlanjutan pengampunan pajak
bisa menolong penerimaan negara. Namun, yang lebih penting bagaimana aliran dana
yang masuk dari program tersebut bisa membantu perbankan atau industri jasa keuangan
membiayai infrastruktur.
Iklim investasi harus diciptakan kondusif agar dana yang masih ada di luar negeri
bisa masuk dan dimanfaatkan untuk kegiatan yang memiliki daya pengganda. Salah
satunya adalah melalui kebijakan pemberian kredit sektor komersial dan korporasi dengan
suku bunga rendah. Sementara konsumsi akan meningkat jika pemerintah menjaga daya
beli masyarakat melalui pengendalian inflasi, menjaga nilai tukar relatif stabil, dan
mendukung peningkatan upah.
Selain itu, beberapa celah strategi dapat dimanfaatkan untuk mengungkit
perekonomian lebih baik. Salah satunya adalah menggenjot ekspor yang menjadi
unggulan, antara lain batik dan perikanan. Selain itu, meningkatkan perdagangan dan
industri berbasis teknologi informasi (TI) melalui pengembangan e-commerce dan sistem
pembiayaan berbasis TI (financial technology). Strategi tersebut akan semakin berhasil
apabila juga didukung dengan peningkatan softskill sumber daya manusia, yang saat ini
kondisinya masih cukup senjang melalui upaya mobilisasi sumberdaya pemerintah dan
swasta bagi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja baik formal maupun non formal.
a. Pertumbuhan Ekonomi
Sampai dengan tahun 2013, kondisi perekonomian Kota Pekalongan
menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, namun pada tahun 2015 terjadi titik
terendah pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 5,00%, dibawah pertumbuhan ekonomi
nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Namun pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi
Kota Pekalongan kembali naik di angka 5,36% di atas angka pertumbuhan ekonomi
Provinsi Jawa Tengah dan nasional.
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
10
Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2017
Gambar 2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Selama kurun waktu 2015-2016 nilai PDRB Kota Pekalongan mengalami
peningkatan yang cukup signifikan. Nilai PDRB pada Tahun 2015 Atas Dasar Harga
Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 7.778,27 Milyar naik pada Tahun 2016 menjadi Rp.
8.507,54 Milyar. Nilai PDRB Atas Harga Dasar Konstan (ADHK) naik dari Rp. 6.043,09
Milyar menjadi Rp. 6.367,27 Milyar.
Sektor PDRB yang memberikan kontribusi dominan terhadap PDRB Kota
Pekalongan tahun 2016 yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan
sepeda motor (21,72%); industri pengolahan (21,43%); serta konstruksi (14,36%). Jika
dibandingkan dengan tahun 2015, maka ketiga sektor tersebut masih menjadi sektor
dominan dalam PDRB Kota Pekalongan. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB
pada tiap sektor tahun 2016, maka diketahui bahwa nilai laju pertumbuhan lebih tinggi
jikan dibandingkan tahun 2015.
Tabel 2.1 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2016
No. Lapangan Usaha ADHB (Milyar Rp) ADHK (Milyar Rp) Laju PDRB (%)
2015 *) 2016 **) 2015 *) 2016 **) 2015 *) 2016 **)
1 Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan
413,68 447,87 311,21 323,59 4,09 3,98
2 Pertambangan dan Penggalian
- - - - – –
3 Industri pengolahan 1.677,23 1.822,76 1.302,42 1.356,59 3,99 4,16
4 Listrik Gas dan Air
Bersih
11,80 13,31 11,76 12,43 -1,99 5,69
5. Pengadaan air, pengelolaan sampah Limbah dan daur ulang
8,73 9,19 7,46 7,63 2,54 2,16
6 Konstruksi 1.114,84 1.221,45 842,14 880,17 5,64 4,52
7. Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor
1.701,21 1.847,86 1.342,16 1.407,43 3,62 4,86
8. Transportasi dan Pergudangan
484,21 514,31 410,33 432,15 5,11 5,16
2012 2013 2014 2015 2016
Kota Pekalongan (%) 5,61 5,91 5,48 5,00 5,36
Prov Jateng (%) 5,34 5,14 5,27 5,47 5,28
Nasional (%) 6,16 5,74 5,02 4,88 5,02
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
11
No. Lapangan Usaha ADHB (Milyar Rp) ADHK (Milyar Rp) Laju PDRB (%)
2015 *) 2016 **) 2015 *) 2016 **) 2015 *) 2016 **)
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
410,71 461,41 291,13 314,24 7,78 7,94
10. Informasi dan
Komunikasi
301,97 330,11 291,66 316,37 8,58 8,47
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
463,13 522,26 344,74 375,88 6,89 9,03
12. Real Estate 206,76 227,94 172,69 183,99 7,47 6,54
13. Jasa Perusahaan 29,96 33,75 21,56 23,78 8,35 10,28
14. Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
369,82 404,44 271,57 278,58 5,78 2,58
15. Jasa Pendidikan 351,22 389,75 236,68 254,40 4,78 7,49
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
95,02 106,61 69,97 76,73 7,10 9,65
17. Jasa lainnya 137,97 154,50 115,00 123,31 3,20 7,23
PDRB 7.778,27 8.507,54 6.043,09 6.367,27 5,00 5,36
Sumber data : BPS Kota Pekalongan, 2017
Tabel 2.2 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga
Berlaku Tahun 2012-2016 (%)
Lapangan Usaha 2012 2013 2014* 2015** 2016***
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan
5,86 5,6 5,27 5,32 5,26
B Pertambangan dan Penggalian
– – – – –
C Industri Pengolahan 20,82 21,53 21,67 21,56 21,43
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,19 0,17 0,16 0,15 0,16
E Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
0,13 0,12 0,11 0,11 0,11
F Konstruksi 14,08 14,37 14,91 14,33 14,36
G Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
23,55 22,98 22,14 21,87 21,72
H Transportasi dan
Pergudangan
6,41 6,1 6,14 6,23 6,05
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
4,56 4,52 4,67 5,28 5,42
J Informasi dan Komunikasi 3,96 3,93 3,91 3,88 3,88
K Jasa Keuangan dan
Asuransi
5,71 5,78 5,84 5,95 6,14
L Real Estat 2,55 2,52 2,59 2,66 2,68
M,N Jasa Perusahaan 0,34 0,36 0,39 0,38 0,40
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
5,01 4,87 4,73 4,75 4,75
P Jasa Pendidikan 3,98 4,26 4,43 4,52 4,58
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
12
Lapangan Usaha 2012 2013 2014* 2015** 2016***
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
1,14 1,14 1,2 1,22 1,25
R,S,T,U Jasa lainnya 1,72 1,76 1,84 1,77 2,83
Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 100 100
Sumber data : BPS Kota Pekalongan, 2017
PDRB per kapita merupakan PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pada
pertengahan tahun. Pada Tahun 2016, PDRB per kapita Kota Pekalongan ADHB
mencapai Rp.28,43 juta, meningkat dibandingkan dengan tahun 2015. PDRB per kapita
Kota Pekalongan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.3 PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita
Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
No Tahun Pendapatan Per Kapita (atas
dasar harga berlaku) (Rp Juta)
1 2012 20,04
2 2013 22,10
3 2014 24,26
4 2015 26,36
5 2016 28,43 Sumber data : PDRB Kota Pekalongan Tahun 2017, diolah
c. Inflasi
Pada periode tahun 2012-2016, inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi
dari kisaran 2,94% di tahun 2016 hingga 7,82% di tahun 2014. Nilai inflasi Kota
Pekalongan dari tahun 2012 - 2014 lebih rendah dibanding dengan inflasi nasional dan
Provinsi Jawa Tengah, namun pada tahun 2015 dan 2016 sedikit lebih tinggi dibanding
Provinsi Jawa Tengah tetapi masih dibawah Nasional.
Perkembangan inflasi kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan nasional
dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:
Tabel 2.4 Laju Inflasi Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
2012 2013 2014 2015 2016
Kota Pekalongan (%) 3,55 7,40 7,82 3,46 2,94
Prov Jateng (%) 4,42 7,99 8,22 2,73 2,36
Nasional (%) 4,36 8,38 8,36 3,35 3,02 Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2016, BPS 2017
2.2. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO PADA TAHUN 2018.
Dengan melihat perkembangan indikator ekonomi makro daerah sampai dengan
tahun 2016, serta berdasarkan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, target
ekonomi makro Kota Pekalongan pada tahun 2018 diperkirakan sebagaimana ditunjukkan
dalam tabel berikut.
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
13
Tabel 2.5 Target Ekonomi Makro Kota Pekalongan Tahun 2018
NO URAIAN TARGET 2018 TARGET
AKHIR RPJMD TAHUN 2021
1 Pertumbuhan Ekonomi 5,60% 5,70%
2 IPM 73,78 76,90
3 Indeks Gini 0,340 0,340
4 Pengeluaran Perkapita (Rp.) 12.777.625 13.897.489
5 Angka Kemiskinan 6,90% 5,79%
6 Tingkat Pengangguran Terbuka 3,80% 3,50%
7 Persentase PAD terhadap APBD 19,37% 22,76%
Sumber : RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021
2.2.1. Tantangan Perekonomian Tahun 2018.
Prospek perekonomian Kota Pekalongan tahun 2018 diperkirakan masih akan
dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional yang akan terjadi di
tahun 2017. Indonesia bersama negara-negara lain di dunia saat ini tengah mengalami
ketidakpastian ekonomi yang dikenal dengan fenomena normal baru (new normal), dimana
kondisi ekonomi yang tidak normal saat ini dianggap sebagai kondisi normal. Fakta global
yang tak bisa dihindari dan harus dihadapi saat ini antara lain pelambatan perekonomian
global yang diperkirakan masih berlanjut, rendahnya pertumbuhan ekonomi dunia,
menurunnya perdagangan, dan meningkatnya pengangguran.
Adanya kebijakan perdagangan negara maju di dunia seperti Amerika Serikat yang
dikenal sebagai kebijakan proteksionisme, akan sangat mempengaruhi kinerja
perdagangan ekspor luar negeri Indonesia termasuk Kota Pekalongan. Selain itu,
pemulihan ekonomi mitra dagang utama Indonesia yang lambat seperti Tiongkok, Jepang,
dan negara-negara ASEAN, juga diperkirakan akan berdampak pada pasar dagang produk
komoditas Kota Pekalongan yang mengandalkan komoditas tekstil dan produk tekstil, serta
perikanan.
Kebijakan The Fed (Bank Sentral AS) untuk menaikkan suku bunga juga akan
memberikan dampak terhadap perekonomian global termasuk Indonesia dan Kota
Pekalongan pada khususnya. Dengan membaiknya kondisi perekonomian AS yang
ditandai dengan peningkatan konsumsi masyarakat, dikhawatirkan akan semakin
meningkatkan tekanan inflasi, yang berdampak pada kenaikan suku bunga yang semakin
cepat. Dengan kondisi ini, maka akan terjadi penguatan pada dolar AS. Implikasinya bagi
produk komoditas Kota Pekalongan yang berbahan baku impor tinggi seperti batik tentu
akan mengalami kesulitan, sementara permintaan pasar terus meningkat.
Dalam skala nasional, kebijakan Pemerintah untuk percepatan pembangunan jalan
tol Pulau Jawa yang salah satunya ditargetkan akan mengoperasionalkan Jalan Tol
Pemalang Batang sebelum Hari Raya Idul Fitri Tahun 2018 masih belum memberikan
gambaran yang jelas seberapa besar pengaruhnya bagi perekonomian Kota Pekalongan.
Meskipun rencana pembangunan exit jalan tol yang akan mengarah langsung ke Pasar
Grosir Setono ditargetkan selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri Tahun 2018, namun
ancaman terhadap penurunan volume kunjungan ke Kota Pekalongan tetap masih harus
diwaspadai dan sekaligus disiapkan beberapa antisipasi jalan keluarnya.
Selain faktor eksternal, adanya faktor resiko internal juga yang akan berpengaruh
terhadap perekonomian Kota Pekalongan. Faktor internal tersebut antara lain melemahnya
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
14
kapasitas fiskal daerah, khususnya minimnya peluang untuk membuka objek
pajak/retribusi baru yang akan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah guna
membiayai belanja pemerintah. Disamping itu, kesenjangan keahlian sumber daya
manusia juga menjadi permasalahan tersendiri di masa yang akan datang.
Menghadapi faktor risiko eksternal dan internal tersebut, maka beberapa tantangan
yang harus dihadapi Kota Pekalongan yaitu:
a). Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana ketergantungan Kota
Pekalongan masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah
terutama dari daerah sekitar.
b). Tingginya ketergantungan akan barang impor berupa bahan baku dan bahan
penolong batik seringkali menyulitkan pengusaha.
c). Melemahnya daya saing Kota Pekalongan seiring dengan belum berkelanjutannya
produk unggulan daerah terutama pada produk unggulan Batik yang masih berupa
bahan komoditi pemenuhan kebutuhan pasar semata, serta Batik Pekalongan belum
memiliki brand produk yang original dan kuat di pasaran dan secara umum
Pekalongan masih sebatas sebagai tempat memproduksi saja.
d). Di sektor industri, maritim, dan pariwisata pengembangannya masih belum maksimal
disamping terkait dengan luasan lahan Kota yang terbatas untuk pengembangan
industri baik industri pengolahan maupun industri maritim meski masih adanya
peluang untuk pengembangan jasa perkantoran dan pariwisata dengan mengajak
investor untuk pengembangan destinasi wisata di Kota Pekalongan.
e). Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UKM di Kota Pekalongan
dengan pembangunan technopark perikanan dan pengembangan pusat inovasi dan
budaya batik.
f). Meski letak Kota Pekalongan yang strategis sebagai pusat pelayanan kegiatan
wilayah regional Petanglong namun hal ini belum dimaksimalkan terutama dalam hal
pelayanan jasa dan perdagangan dimana selama dua tahun terakhir tidak terlalu
singnifikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
g). Operasionalisasi jalan tol masih menyisakan beberapa kemungkinan yang harus
diantisipasi di tahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itu, sambil menunggu
beroperasinya jalan tol tersebut, maka perlu dilakukan disain penataan kota untuk
meningkatkan daya tarik dan juga volume kunjungan
2.2.2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018.
Prioritas kebijakan pembangunan ekonomi Kota Pekalongan secara makro tahun
2018 adalah (1) pemantapan pertumbuhan ekonomi dengan menitikberatkan pada upaya
peningkatan penanaman modal, (2) memperluas kesempatan kerja dan mendorong
wirausaha baru, (3) meningkatkan perlindungan usaha mikro, kecil dan sektor informal, (4)
mengurangi jumlah penduduk miskin dan (5) meningkatkan pelatihan keterampilan dan
perintisan usaha.
Namun demikian, di sisi lain, keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan
pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah Kota
Pekalongan diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi
pendanaan pembangunan dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
15
Berkaitan dengan kondisi yang tersebut di atas maka usaha-usaha yang harus
dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:
a. Penguatan kebijakan ekonomi melalui Revisi Tata Ruang Wilayah sangat strategis
dalam mengakomodir dinamika pembangunan daerah yang terjadi termasuk untuk
kepastian peluang investasi pada sektor yang belum terakomodir dalam peraturan
yang lama akan mampu menguatkan ekonomi daerah.
b. Meningkatkan volume kunjungan ke Kota Pekalongan melalui peningkatan kualitas
dan kuantitas event tahunan.
c. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin
kodusivitas berinvestasi dan kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara
dengan baik.
d. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-
unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara
gratis agar dapat menjadi usaha formal dan kemudahan dalam mengakses kredit
perbankan.
e. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar
tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain
sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.
f. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, perbaikan sistem pengupahan, peningkatan
keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.
g. Meningkatkan koordinasi antar PD, kerjasama antar daerah, mengembangkan
kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui
kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR)
dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan
lembaga keuangan mikro (LKM) di tingkat Rukun Warga (RW).
h. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup
(life skills), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat
teknis.
i. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu pemasaran produk
unggulan daerah.
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
16
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(RAPBD)
Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam
RKPD Tahun 2018 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2016-2021 di tahun ketiga,
tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kota
Pekalongan. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu
mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam
implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan
non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta
kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah
(penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah bersumber
dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana
Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan
Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri
dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan
Pembayaran Pokok Utang.
Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2018
melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan
kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.
Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi optimis
perbaikan perekonomian nasional seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia,
meskipun tetap harus diwaspadai gejolak ekonomi global. Dengan pertimbangan berbagai
kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2018 dihitung
berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut:
1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Laju Inflasi;
3. Pertumbuhan PDRB; dan
4. Lain-lain asumsi.
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
17
3.1. ASUMSI DASAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM APBN
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen
yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode satu tahun. Didalam menyusun APBD tentunya mengacu
pada kebijakan pemerintah dalam penganggaran nasional yang tertuang dalam Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018, yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam
penyusunan APBN Tahun 2018.
Sebagaimana asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKP 2018, pertumbuhan
ekonomi nasional akan terus meningkat dan diprediksi tahun 2018 sekitar 5,4%.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 dipengaruhi oleh 6 (enam) sektor utama, yaitu industri
pengolahan non migas (21,2%), konstruksi (10,2%), perdagangan (13,3%), informasi dan
komunikasi (5,4%, jasa keuangan (4,4%) dan pertanian (12,4%).
Sementara itu, tingkat inflasi diperkirakan stabil pada kisaran 3,5 + 1% diharapkan
akan meningkatkan daya beli masyarakat.Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar
5,4%. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan tahun 2018 diperkirakan sebesar 5,3%. Nilai tukar
rupiah diperkirakan sebesar Rp13.500/USD. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada
tahun 2018 diperkirakan sebesar USD48/barel. Lifting minyak pada tahun 2018
diperkirakan sebesar 800 ribu barel per hari. Sedangkan lifting gas pada tahun 2018
diperkirakan sebesar 1,2 juta barel setara minyak per hari.
3.2. LAJU INFLASI
Asumsi ekonomi makro nasional tersebut memberikan dampak ekonomi lokal di Kota
Pekalongan. Berdasarkan data BPS, inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2016 berada
pada kisaran 2,94% lebih rendah dari inflasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah pada
tahun yang sama. Dengan melihat tren laju inflasi tersebut, serta berdasarkan asumsi
dasar ekonomi APBN tahun 2018, maka pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada
tahun 2018 diasumsikan berada pada kisaran 3 + 1%.
3.3. PERTUMBUHAN PDRB.
Meskipun dalam lima tahun pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berfluktuasi,
namun selama kurun waktu 2015-2016 mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi
Kota Pekalongan pada tahun 2016 adalah 5,36% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi
nasional dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016. Dengan melihat tren pertumbuhan
ekonomi tersebut, serta berdasarkan asumsi dasar ekonomi APBN tahun 2018, maka
pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2018 diasumsikan pada kisaran 5,6%,
sebagaimana target RPJMD Kota Pekalongan pada tahun 2018.
3.4. LAIN – LAIN ASUMSI
Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018, antara lain:
1. Pendapatan lain (selain Bagi Hasil Pajak) yang bersumber dari Pemerintah Pusat
adalah DAK dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Kedua
pendapatan dari pos mata anggaran ini diasumsikan sama dengan tahun 2017.
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
18
Meskipun pada tahun 2018, Pemerintah Pusat melakukan perubahan tata kelola
pengusulan DAK, dimana alokasi yang akan diberikan ke Daerah mendasari usulan
yang diverifikasi, namun sampai dengan penyampaian KUA-PPAS ini, verifikasi
tersebut belum selesai dilaksanakan. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan
bahwa penganggaran DAK bersifat balancing (menyamakan cash ini dan cash out)
serta tidak adanya kewajiban pendampingan dalam pelaksanaan, maka pada
penyampaian KUA ini, alokasi DAK tahun 2018 diasumsikan sama dengan DAK tahun
2017.
Sedangkan untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), kebijakan
penggunaannya masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT yang
penggunaannya sebagai berikut : (a) paling sedikit 50% untuk mendanai
program/kegiatan : (1) peningkatan kualitas bahan baku; (2) pembinaan industri; (3)
pembinaan lingkungan sosial; (4) sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau (5)
pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan (b) paling banyak 50% untuk mendanai
program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
2. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, serta
penyediaan dana BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang
berlaku.
3. Peningkatan gaji bagi tenaga kontrak minimal sebesar Upah Minimum Kota serta
penyediaan dana BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang
berlaku.
4. Proyeksi penyediaan belanja tidak terduga akan dilakukan secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 dan estimasi kegiatan-kegiatan
yang sifatnya tidak dapat diprediksi dan belum tertampung dalam bentuk program
kegiatan pada tahun 2018
5. Penyusunan plafon belanja program kegiatan prioritas tambahan atau “waiting list”
yang akan dipertimbangkan sebagai usulan plafon belanja tambahan
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
19
BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA
DAN PEMBIAYAAN DAERAH
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 sebagaimana dalam
penyusunan KUA tahun-tahun sebelumnya, dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan
pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja
daerah, dan ketersediaan pembiayaan anggaran. Selain mempertimbangkan asumsi
dasar ekonomi makro dan penetapan berbagai besaran dalam Rincian APBN Tahun
Anggaran 2018 sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2018, kebijakan penyusunan
APBD Tahun 2018 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan
daerah, berbagai kebijakan yang akan dilakukan terkait pelaksanaan pembangunan
melalui berbagai program, dan juga perkembangan realisasi APBD pada tahun-tahun
sebelumnya. Kebijakan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD, sangat
berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari
kebijakan fiskal dan sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program
pemerintah daerah guna mewujudkan visinya. Dari sisi kebijakan fiskal, APBD berperan
sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat. Dari sisi operasionalisasi pelaksanaan program-program
pemerintah, alokasi belanja APBD dapat diarahkan untuk penyediaan sarana dan
prasarana pelayanan publik, penyediaan barang dan jasa, dan penyediaan lapangan kerja
bagi masyarakat. Reformasi yang dilakukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan
daerah, telah berjalan sesuai kaidah yang menjamin dilakukannya pengelolaan dengan
semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa
keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Hal ini merupakan salah satu
aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan
dilaksanakannya kebijakan Otonomi Daerah, maka semangat desentralisasi,
demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan
pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
4.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
Penyusunan anggaran tahun 2018 ini secara umum disusun secara rasional dengan
memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam
hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan
daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan
pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah
merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.
Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran
2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta
dasar hukum penerimaannya.
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
20
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pada tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah diasumsikan turun 5,21%
dibandingkan dengan Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017.
Dari sisi Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami kenaikan. Penurunan terjadi pada pos
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang disebabkan adanya pemindahan
rekening pendapatan BOS ke pos Pendapatan Hibah. Selanjutnya dalam
penganggaran Pendapatan Asli Daerah akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah :
1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman
pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
2) Data potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan
realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya.
3) Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 yang berpotensi terhadap
target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2018.
b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
memperhatikan potensi penerimaan tahun anggaran 2018 dengan
memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan
memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya
dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan:
1) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba
(profit oriented) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden
dalam rangka meningkatkan PAD; dan
2) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan
umum (public service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitas
maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat
c. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah diperoleh dari proyeksi pendapatan
deposito, pendapatan bunga atau jasa giro, pendapatan BLUD dan penerimaan
lainnya.
2) Dana Perimbangan
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DBH adalah
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dilakosaikan kepada daerah
dengan angka persentase tertentu, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
21
rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terdiri dari DBH Pajak dan DBH sumber
daya alam (SDA).
1) Pendapatan DBH-Pajak
DBH Pajak terdiri atas pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21) dan pajak
penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negri
(PPh Pasal 25/29 WPOPDN), pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan (PBB-P3), dan cukai hasil tembakau (CHT).
DBH pajak dialokasikan kepada daerah berdasarkan dua prinsip, yaitu :
prinsip pembagian berbasis daerah penghasil (by origin), dimana daerah
penghasil pajak mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan.
prinsip penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan (based on actual
revenue), mengandung arti bahwa DBH pajak disalurkan kepada daerah
disesuaikan dengan realisasi penerimaan negara yang berasal dari pajak
dalam tahun anggaran berjalan.
Kebijakan DBH tahun 2018 akan diarahkan untuk :
a) membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10 persen secara
merata kepada seluruh kabupaten/kota;
b) menambah cakupan DBH PBB, selain PBB sektor pertambangan,
perkebunan, dan perhutanan, juga termasuk sektor lainnya, yaitu PBB
perikanan dan PBB atas kabel bawah laut;
c) memperluas penggunaan DBH CHT yang semula dibatasi (earmaked)
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
tentang Cukai, diubah menjadi dibatasi sebagian (semi earmaked) yaitu
maksimal 50 persen dapat pula digunakan sesuai prioritas dan
kebutuhan daerah;
d) mempercepat penyelesaian kurang/lebih bayar DBH pajak; serta
e) memperbaiki pola penyaluran dengan mempertimbangkan manajemen
kas negara dan kas daerah, dan memperkuat sistem pengendalian,
monitoring dan evaluasi atas penggunaan DBH pajak yang
penggunaannya telah ditentukan.
Penganggaran pendapatan yang bersumber dari DBH-Pajak didasarkan
pada target pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan
memperhatikan realisasi pendapatan DBH – Pajak 3 (tiga) tahun
sebelumnya, mengingat belum ada penetapan Rincian APBN Tahun
Anggaran 2018.
2) Pendapatan DBH – Sumber Daya Alam (SDA)
DBH SDA merupaka dana yang bersumber dari penerimaan negara bukan
pajak (PNBP) dalam APBN, yang dialkokkasikan kepada daerah berdasarkan
angka persentase tertentu untuk mendani kebutuhan daerah dalam rnagka
pelaksanaan desentralisasi. DBH-SDA terdiiri dari (1) SDA Kehutanan, yang
meliputi iuran izin usaha pengusahaan hutan (IIUPH), pengelolaan sumber
daya hutan (PSDH), dan dana reboisasi (DR); (2) SDA pertambangan mineral
dan batubara, yang meliputi iuran tetap (land-rent) dan iuran produksi
(royalty); (3) SDA Perikanan; (4) SDA Minyak Bumi; (5) SDA gas bumi; dan
(6) SDA panas bumi. DBH SDA dialokasikan kepada daerah berdasarkan dua
prinsip, yaitu :
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
22
prinsip pembagian berbasis daerah penghasil (by origin), dimana daerah
penghasil pajak mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan.
prinsip penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan (based on actual
revenue), mengandung arti bahwa DBH pajak disalurkan kepada daerah
disesuaikan dengan realisasi penerimaan negara yang berasal dari pajak
dalam tahun anggaran berjalan.
Penganggaran pendapatan yang bersumber dari DBH-SDA didasarkan pada
target pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan
realisasi pendapatan DBH – Pajak 3 (tiga) tahun sebelumnya, mengingat
belum ada penetapan Rincian APBN Tahun Anggaran 2018.
b. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) :
DAU merupakan salah satu jenis dana perimbangan yang dialokasikan untuk
meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sesuai dengan
funngsinya sebagai instrumen pemerataan keuangan antardaerah, perhitungan
alokasi DAU dilakukan dengan menggunakna formula yang terdiri atas alokasi
dasar (AD) dan celah fiskal (CF). AD dihitung atas dasar persentase jumlah gaji
pegawai negeri sipil daerah (PNSD), yang mencakup gaji pokok ditambah
dengan tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan
penggajian pegawai negeri sipil, serta mempertimbangkan penggajian dan
pengangkatan PNSD. Sementara CF dihitung dari selisih antara kebutuhan fiskal
dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Kebutuhan fiskal daerah
merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan
dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi
pelayanan dasar umum diukur berdasarkan perkalian antara total belanja daerah
rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel
dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, indeks kemahalan
konstruksi, indeks pembangunan manusiam, dan indeks produk domestik
regional bruto per kapita.
➢ Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan akan
penyediaan layanan publik di setiap daerah. Indeks jumlah penduduk dihitung
dengan rumus :
Indeks Jumlah Penduduk =
Jumlah Penduduk Daerah
Rata – rata Jumlah Penduduk secara
Nasional
➢ Luas Wilayah
Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas
penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Indeks luas wilayah
dihitung dengan rumus:
Indeks Luas Wilayah Daerah = Luas Wilayah Daerah
Rata – rata Luas Wilayah secara Nasional
➢ Indeks Kemahalan Kosntruksi (IKK)
IKK merupakan variabel yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang
dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif
antardaerah. Dengan kata lain, IKK adalah angka indeks yang
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
23
menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah
terhadap daerah lainnya. IKK dihitung dengan rumus :
Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah = IKK Daerah
Rata – rata IKK secara Nasional
➢ Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian
kesejahteraan penduduk atas layanan dasar di bidang pendidikan dan
kesehatan. IPM dihitung dengan rumus :
Indeks Pembangunan Manusia Daerah = IPM Daerah
Rata – rata IPM secara Nasional
➢ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB merupakan variabel yang mencerminkan potensi dan aktivitas
perekonomian suatu daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh output
produksi domestik bruto suatu daerah. Indeks PDRB per kapita dihitung
dengan rumus :
Indeks PDRB per kapita Daerah = PDRN per kapita Daerah
Rata – rata PDRB per kapita secara Nasional
Selanjutnya, kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang
berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), DBH Pajak dan DBH-SDA.
Data dasar terkait dengan alokasi dasar, kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal
dalam perhitungan alokkasi DAU per daerah, menggunakan data yang
bersumber dari :
Gaji PNSD yang didasarkan pada data gaji PNSD tahun 2017 yang dihimpun
oleh Kementerian Keuangan;
Formasi PNSD yang didasarkan pada data formasi PNSD tahun 2017 dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
Jumlah gaji PNS yang dialihkan ke pemerintah pusat akibat pengalihan
urusan konkuren tahun 2017 yang didasarkan pada data dari K/L terkait;
Jumlah penduduk yang didasarkan pada data jumlah penduduk tahun 2017
dari Kementerian Dalam Negeri;
Luas Wilayah didasarkan pada data luas wilayah darat tahun 2015 dari
Kementerian Dalam Negeri dan data luas wilayah perairan/laut tahuun 2015
dari Badan Informasi Geospasial (BIG);
IKK didasarkan pada data IKK tahun 2017 dari Badan Pusat Statistik (BPS);
IPM yang didasarkan pada data IPM tahun 2016 dari BPS;
PDRB per kapita tahun 2016 dari BPS dan jumlah penduduk tahun 2016 dari
Kementerian Dalam Negeri;
Total belanja daerah rata-rata (TBR) didasarkan pada data TBR tahun 2016
dari pemerintah daerah yang dihimpun dari oleh Kementerian Keuangan;
PAD tahun 2016 pemerintah daerah yang dihimpun oleh Kementerian
Keuangan;
DBH Pajak tahun 2016;
DBH-SDA Tahun 2016.
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
24
Kebijakan DAU Tahun 2018 meliputi :
1. Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final, atau dapat berubah
sesuai perubahan PDN neto dalam APBN perubahan tahun berjalan;
2. Menyempurnakan formulasi DAU dengan bobot alokkasi dasar (gaji PNSD)
yang semakin menurun secara gradual, dengan memperhitungkan beban
pengalihan urusan antar tingkat pemerintahan, sehingga formulasi DAU
semakin fokus pada tujuan pemerataan kemampuan fiskal untuk
penyelenggaraan pembangunan daerah;
3. Memberikan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan meningkatkan bobot
variabel luas wilayah laut menjadi 100%;
4. Memperhitungkan beban pengalihan urusan antar tingkat pemerintahan
dengan memperbaiki porsi pembagian DAU antara provinsi dengan
kabupaten/kota, yaitu menjadi provinsi 15 persen dan kabupaten/kota
minimum sebesar 85%, serta memperhitungkan pengalihan urusan konkuren
dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota ke pemerinrah pusat;
5. Memperkuat implementasi penggunaan minimal 25% dari DTU, yaitu DBH
dan DAU, untuk mendanai belanja infrastruktur layanan dasar publik yang
terkait dengan pengurangan ketimpangan layanan publik, serta pengurangan
pengangguran dan kemiskinan.
Penganggaran DAU tahun 2018 dalam Rancangan APBD Tahun 2018 masih
berdasarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, mengingat belum
ada penetapan Rincian APBN Tahun Anggaran 2018.
c. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):
DAK terdiri dari DAK Fisik dan Dak Non Fisik.
DAK Fisik merupakan salah satu instrumen penting dalam mendanai infrastruktur
dan sarana/prasarana publik dan penunjang kegiatan ekonomi yang menjadi
kewenangan daerah. Kebijakan DAK Fisik tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Pengalokasiannya berdasarkan usulan daerah (proposal based) sesuai
dengan bidang dan menu kegiatan yang ditentukan untuk mencapai sasaran
yang menjadi prioritas pusat dan daerah;
2. Pengalokasiannya memperhitungkan kinerja pelaksanaan dua tahun
sebelumnya;
3. Penajaman alokasi berdasarkan hasil sinkronisasi kegiatan per bidang
antardaerah dan antara ekgiatan yang akan didanai DAK dengan yang
didanai dari belanja K/L;
4. Perbaikan penyaluran yang dilakukan melalui :
a) Penyalurab per bidang, dengan pembatasan waktu penyampaian
laporan triwulan;
b) Penyaluran berdasarkakn kinerja pelaksanaan (laporan penyerapan dan
capaian output);
c) Penyaluran melalui KPPN setempat sehingga lebih memudahkan bagi
pemerintah daerah.
Penganggaran DAK Fisik dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018
berdasarkan pada usulan daerah, mengingat belum ada penetapan Rincian
APBN Tahun Anggaran 2018.
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
25
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dialokasikan untuk mempermudah
aksesiblitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang semakin berkualitas
dengan harga yang semakin terjangkau. DAK Non Fisik terdiri dari :
a) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
b) BOP – PAUD;
c) Dana Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru PNS;
d) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga
Berencana (BOKB);
e) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
(PK2UKM); dan
f) Dana Bantuan Pelayanan Administrasu Kependudukan.
Penganggaran DAK Non Fisik dalam Rancangan APBD Tahun 2018 masih
berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2017, mengingat belum ada penetapan
Rincian APBN Tahun Anggaran 2018.
3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Pendapatan daerah yang bersumber dari hibah APBN untuk BOS diasumsikan
sama dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan untuk PDAM
diestimasikan sebesar Rp 3 miliar, akan tetapi dala pelaksanaannya tetap akan
mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat.
b. Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak
Daerah yang diterima dari Pemerintah Provinsi diasumsikan sama dengan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
c. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan dari Pemerintah
Provinsi diasumsikan sesuai dengan usulan tahun 2018, akan tetapi didalam
pelaksanaannya tetap akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah
Provinsi.
d. Pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID)
diasumsikan sebesar 85 persen dari pendapatan DID Tahun 2017. Namun
demikian dalam pelaksanaannya tetap akan mengacu pada pagu difinitif dari
Pemerintah Pusat se suai dengan UU APBN Tahun 2018. DID merupakan dana
yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kategori/kriteria tertentu
sebagai penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang
pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan
masyarakat. Pengalokasin DID ditujukan untuk mendorong daerah agar
meningkatkan :
1) Kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kesehatan fiskal daerah;
2) Kualitas pelayanan pemerintahan umum;
3) Kualitas pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan
infrastruktur;
4) Upaya pengentasan kemiskinan.
Kriteria yang digunakan dalam dalam penilaian DID adalah kriteria utama dan
kriteria kinerja. Kriteria Utama merupakan kriteria yang harus dimililki oleh suatu
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
26
daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima, terdiri dari (1) opini BPK
atas LKPD; (2) penetapan Perda APBD tepat waktu; dan (3) penggunaan e-
government. Sedangkan kategori kinerja merupakan jenis kategori penilaian
terhadap perbaikan/pencapaian kinerja daerah di bidang pengelolaan keuangan
daerah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Indikator
kategori kinerja antara lain :
1) Pengelolaan keuangan daerah, melalui :
a) Kemandirian fiskal daerah;
b) Kualitas belanja daerah;
c) Kualitas dalam perencanaan anggaran;
d) Realisasi SiLPA di daerah.
2) Pelayanan pemerintahan umum, melalui :
a) Kemudahan investasi, didasarkan atas kinerja pelayanan terpadu satu
pintu (PTSP);
b) Penyelenggaraa pemerintahan daerah, didasarkan atas hasil evaluasi
kinerja penyelenggaraaan pemerintahan daerah terhadap laporan
penyelenggaraab pemerintah (LPPD);
c) Perencanaan daerah, didasarkan atas perencanaan terbaik,
perencanaan progresif dan perencanaan inovatif;
d) Inovasi pelayanan publik terbaik;
e) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP), didasarkan
atas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja,
evaluasi internal dan capaian kinerja instansi pemerintahan.
3) Pelayanan dasar publik, melalui penilaian atas perbaikan dan/atau
pencapaian kinerja antara lain :
a) Pelayanan dasar pendidikan, didasarkan capaian angka partisipasi murni
(APM) SMP, rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah
(HLS);
b) Pelayanan dasar publik kesehatan, didasarkan atas capaian persentase
bayi dibawah dua tahun (Baduta) dengan gizi buruk (stunting),
persentase balita yang mendapatkan imunisasi, dan persentase
persalinan di tolong tenaga kesehatan;
c) Pelayanan dasar publik infrastruktur, didasarkan atas capaian
persentase rumah tangga dengan akses air minum dan akses sanitasi
yang layak.
4) Kesejahteraan masyarakat melalui penilaian atas perbaikan dan/atau
pencapaian kinerja dalam penurunan angka kemiskinan.
Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan
Asli Daerah (PAD), maka kebijakan Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun 2018
diuraikan sebagai berikut :
1. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui Intensifikasi
penagihan, sosialisasi dan peningkatan basis data;
2. Validasi dan up date Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
27
3. Melakukan evaluasi dan revisi Peraturan Daerah Pendapatan Asli Daerah;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Meningkatkan koordinasi antar PD dalam bidang Pendapatan Daerah;
6. Memberikan reward and punishment, dan kebijakan stimulus fiskal kepada Wajib
Pajak Daerah;
7. Memperkuat penggunaan IT untuk mendukung system, prosedur dan pelayanan;
8. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta Sumber Daya
Manusia yang ada;
9. Mengintensifkan pendapatan melalui peningkatan kerjasama dengan pihak
terkait;
10. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
11. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya
meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
12. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui
penciptaan brand image;
13. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam
bentuk deposito;
14. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam optimalisasi penerimaan
dana perimbangan melalui koordinasi dengan DJPK, Provinsi dan KPP Pratama;
4.2. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan
untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah
yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib
terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta
berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Sedangkan belanja daerah untuk urusan pemerintahan
wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, serta belanja daerah untuk urusan
pemerintahan pilihan berpedoman pada standar harga satuan regional.
Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a)
pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat
dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat, dan (f) sosial. Sementara urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h)
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan
informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m)
kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan,
dan (r) kearsipan. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan
perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) perdagangan, dan (e) perindustrian.
Disamping urusan wajib dan pilihan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat urusan
penunjang yang juga diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
28
meliputi : a) perencanaan, b) keuangan, c) kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan,
d) penelitian dan pengembangan, dan juga e) fungsi lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Terkait dengan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018, Pemerintah Kota Pekalongan
menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, sesuai dalam konteks Kota Pekalongan,
Organisasi Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk
meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan
efisiensi penggunaan anggaran. Selanjutnya, program dan kegiatan akan disertai dengan
memberikan informasi yang jelas dan terukur dan memiliki korelasi langsung dengan
keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan.
4.2.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total
perkiraan belanja daerah
Kebijakan dan alokasi anggaran belanja diarahkan antara lain untuk menunjang
kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat, mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi daerah dalam memacu
pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi
kemiskinan.
Pada dasarnya Anggaran Tahun 2018 sudah merupakan tahun ketiga periodisasi
RPJM-D Tahun 2016-2021. Hal ini sejalan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.
Total perkiraan belanja pada tahun 2018 sebesar Rp 956.867.698.000,- dengan
estimasi 39,25% (Rp. 375.613.852.000,-) untuk belanja tidak langsung dan 60,75% (Rp
581.253.846.000,-) untuk belanja langsung. Belanja Tidak Langsung (BTL) meliputi belanja
pegawai, hibah, bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
Sedangkan Belanja Langsung (BL) adalah belanja yang terkait langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan bidang
pemerintahan dan diukur dengan capaian kerja.
4.2.2. Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial,
belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga
a. Belanja Pegawai
1) Asumsi penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil
Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
serta memperhitungkan rencana pemberian gaji ke-13 beserta tunjangannya dan
gaji pokok ke-14 sebagaimana dialokasikan pada tahun 2017, perhitungan
accress serta penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan
Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2018;
2) Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah, terutama yang terkait dengan
pemberlakuan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada
APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
29
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD,
dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur
Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi
PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
6) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
7) Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 melalui DAK dianggarkan
dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kelompok belanja tidak
langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, dan rincian
obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
b. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Implementasi pengaturan tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 dimana
didalamnya memberikan definisi tersendiri penerima hibah kepada Lembaga dan
Badan. Sedangkan persyaratan "berbadan hukum Indonesia” hanya untuk Organisasi
Kemasyarakatan berbentuk yayasan dan/atau perkumpulan. Disamping itu,
pengaturan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial juga mengacu pada Peraturan
Walikota Pekalongan Nomor 33 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
c. Belanja Bagi Hasil Pajak
1. Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan
pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan
rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2018, sedangkan
pelampauan target Tahun Anggaran 2016 yang belum direalisasikan kepada
pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran
2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
2. Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi
dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2018 sebagaimana maksud
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
30
Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
3. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota
menganggarkan belanja bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak
daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
4. Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari
pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan Belanja Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada
pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah
kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek
penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening
berkenaan.
d. Belanja Bantuan Keuangan
Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran
2018 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan
keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima
bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik
berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik dan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2014 tentang Pedoman Tata cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
e. Belanja Tidak Terduga
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 dan kemungkinan adanya
kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan
pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk
mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang,
seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan
bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk
program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018, termasuk pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
31
4.2.3. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan
prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi
dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan
dilaksanakan di daerah.
4.2.3.1. Arah Kebijakan Nasional Tahun 2018
Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2018 (RPJMN 2015-2019) “Memacu Investasi dan
Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” maka sasaran yang harus dicapai pada
akhir tahun 2018, antara lain :
a) Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2-5,6% dengan sasaran Provinsi
Jawa Tengah minimal sebesar 5%;
b) Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 9,5-10% dengan sasaran Provinsi Jawa
Tengah maksimal 13%;
c) Pencapaian target tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,0-5,3% dengan sasaran
Provinsi Jawa Tengah maksimal 4%; dan
d) Laju inflasi 2,5-4,5%.
Sasaran perekonomian nasional tersebut menjadi indikator keberhasilan
pembangunan tahun 2018. Dengan demikian, hal tersebut menjadi barometer dalam
penyusunan RKPD Tahun 2018 dimana harus diselaraskan untuk mendukung pencapaian
3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut:
a). Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari: a) revolusi mental; b)
pembangunan pendidikan; c) pembangunan kesehatan; dan d) pembangunan
perumahan dan permukiman.
b). Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari: a) kedaulatan pangan; b)
kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; c) kemaritiman dan kelautan; d) pariwisata;
dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
c). Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari: a) pemerataan
antarkelompok pendapatan; b) perbatasan negara dan daerah tertinggal; c)
pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan d) pengembangan konektivitas
nasional.;
Untuk mencapai 3 (tiga) dimensi pembangunan, diperlukan kondisi yang kondusif
yang terkait pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan.
4.2.3.2. Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
Arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018 ditujukan untuk "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdikari", dengan
prioritas meliputi :
1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah
dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan
beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan
kecil untuk masyarakat miskin.
3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan
cakupan layanan sosial dasar.
4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian
dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
32
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan
sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana.
6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.
Tujuan, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
tahun 2018 merupakan upaya guna mencapai target sasaran makro pembangunan daerah
tahun 2018 yaitu :
a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9 – 6,2%;
b. Laju inflasi sebesar 4,5 ± 1%;
c. PDRB per kapita sebesar Rp. 27,13 juta;
d. Indeks Gini sebesar 0,337 dan Indeks Williamson sebesar 0,6986;
e. Persentase penduduk miskin sebesar 10,40 – 9,93%;
f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,59, dengan komponen:
(1). Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 75,05 tahun;
(2). Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 13,35 tahun;
(3). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,15 tahun;
(4). Pengeluaran per Kapita Yang Disesuaikan sebesar 10.334,75 ribu per tahun;
g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 69,99 dan Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG) sebesar 71,99;
h. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,13%; dan
i. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103,27.
4.2.3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2018
Dengan melihat arah kebijakan nasional sebagaimana terlah diuraikan di atas maka
target-target pembangunan yang sejalan dengan target pembangunan nasional serta
kendala dan solusi pemecahannya dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Sesuai RKP 2018, pencapaian target pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa
Tengah minimal 5% sementara dalam RKPD Provinsi Tengah ditargetkan mencapai
5,9-6,2%. Target tersebut tidak dapat didukung sepenuhnya sebagai akibat
konsolidasi para pelaku bisnis pasca pembangunan jalan tol yang dimungkinkan akan
berada pada posisi menunggu perkembangan. Selain itu wilayah yang tidak terlalu
luas juga menjadi salah satu kendala bagi penanaman investasi dalam skala besar
sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Sementara itu
pertumbuhan hotel yang menjadi salah satu pendukung kota jasa dimungkinkan akan
mengalami pelambatan. Dengan memperhatikan hal-hal di atas maka pertumbuhan
ekonomi Kota Pekalongan diprediksikan hanya mencapai 5,6%.
2. Sesuai RKP 2018 pencapaian target tingkat kemiskinan khususnya di Jawa Tengah
maksimal 13% sementara dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah ditargetkan 10,4-9,93%
diharapkan akan dapat didukung oleh Kota Pekalongan dengan menargetkan
penurunan angka kemiskinan menjadi 6,9% di tahun 2018.
3. Sesuai RKP 2018 pencapaian target tingkat pengangguran terbuka khususnya di
Jawa Tengah maksimal 4% sementara dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah
ditargetkan 4,13% diharapkan akan dapat didukung oleh Kota Pekalongan dengan
menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,8% di tahun 2018,
dan
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
33
4. Laju inflasi nasional sebesar 2,5-4,5% masih berada pada level aman dari target inflasi
Kota Pekalongan tahun 2018 sebesar 3+1%.
Berpedoman pada dokumen perencanaan nasional dan Provinsi Jawa Tengah, serta
RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021, maka prioritas pembangunan Pemerintah
Kota Pekalongan pada tahun 2018, adalah:
1. Pembangunan infrastruktur penghubung jalur ekonomi regional, infrastruktur kawasan
strategis dan penanda kota, ruang publik kreatif, serta sarana dan prasarana lain
pendukung pengembangan ekonomi kreatif dengan tetap melanjutkan pembangunan
sarana penanggulangan bencana
2. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas sebagai pondasi pembangunan
ekonomi kreatif serta penguatan penanaman nilai-nilai religiusitas.
3. Penguatan pembangunan sektor-sektor ekonomi kreatif berbasis keunggulan lokal.
4. Melanjutkan upaya-upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran.
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menitikberatkan pada
penyelenggaraan pelayanan publik.
6. Penguatan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam upaya pencapaian tujuan, arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun
2018 tersebut, kebijakan belanja Kota Pekalongan tahun 2018 adalah :
1. Pembangunan jalan tol yang akan berdampak secara ekonomi bagi masyarakat Kota
Pekalongan, agar disikapi dengan mendorong percepatan interkoneksi yang akan
menghubungkan jalan tol ke Kota Pekalongan.
2. Melanjutkan upaya sinkronisasi pentahapan penyelesaian permasalahan rob yang
dibiayai oleh APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kota Pekalongan.
3. Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung upaya
pencapaian target nasional 100-0-100 dalam penataan kawasan kumuh termasuk
penanganan Rumah Tidak Layak Huni. Upaya ini antara lain diwujudkan melalui
sinergi penyelenggaraan pembangunan dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi
Jawa Tengah.
4. Peningkatan penanganan permasalahan pencemaran limbah di sungai melalui
pentahapan perencanaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan mulai dari
perajin, pengusaha, komunitas, kabupaten sekitar maupun Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah.
5. Pengelolaan kebersihan kota guna meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat,
bersih, aman dan nyaman.
6. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan perkotaan serta kawasan
strategis kota sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 bertujuan untuk meningkatkan
kenyamanan dan keindahan ruang publik, meningkatkan kualitas dan daya dukung
bagi daya tarik wisatawan melalui pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan
tidak parsial.
7. Peningkatan pengamanan aset baik berupa gedung, maupun peralatan dan
perlengkapan yang ada di dalamnya.
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
34
8. Peningkatan kepemilikan aset daerah khususnya berupa tanah dengan
menyelesaikan proses sertifikat tanah dalam rangka mendukung/memperlancar
tahapan pelaksanaan pembangunan
9. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkantoran berupa bangunan gedung,
pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung, sarana mobilitas, sarana
laboratorium, sarana penanggulangan bencana serta layanan kesehatan dalam upaya
peningkatan kualitas layanan publik.
10. Fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana KPU untuk meningkatkan kinerja
menjelang Pemilihan Gubernur Tahun 2018, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan
Presiden Tahun 2019.
11. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pada lembaga penyiaran publik lokal
Pemerintah Kota Pekalongan untuk mendorong peningkatan jangkauan dan kualitas
penyiaran publik.
12. Dalam rangka mendorong efektifitas dan efisiensi SDM aparatur Pemerintah Kota
Pekalongan agar menyelenggarakan SIM Kepegawaian
13. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan pelestarian budaya batik dengan
mendokumentasikan proses pengakuan batik sebagai warisan budaya tak benda dari
UNESCO.
14. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan untuk mendorong majunya
pasar tradisional sehingga akan menyentuh secara langsung sendi-sendi
perekonomian masyarakat menengah ke bawah.
15. Meningkatkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam rangka menjamin
ketersediaan bahan baku dan bahan penolong batik.
16. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan Tempat Pelelangan Ikan dan
meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan produksi
perikanan tangkap.
17. Melanjutkan upaya pembangunan mental dan spiritual keagamaan dalam rangka
meningkatkan religiusitas masyarakat melalui pemberian bantuan transport guru
TPQ/Madin serta secara bertahap memanfaatkan tekologi informasi dalam
pengelolaannya.
18. Melanjutkan pengalokasian anggaran pendidikan melalui pemberian Fasilitasi
Operasional Pendidikan (FOP) dan beasiswa pada Sekolah Negeri ataupun Sekolah
/ Madrasah Swasta serta meningkatkan peran Dewan Pendidikan dan Komite sekolah
dalam rangka mengurangi beban biaya pendidikan dari masyarakat, khususnya
masyarakat miskin.
19. Pemerintah Kota Pekalongan agar memberikan fasilitasi dan pembinaan terhadap
pendidikan tinggi untuk mendukung peningkatan angka lama sekolah dan angka
harapan lama sekolah.
20. Mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga melalui peningkatan kualitas
sarana dan prasarana keolahragaan yang diawali dengan kajian secara menyeluruh
terhadap sarana dan prasarana yang ada di Kota Pekalongan.
21. Pembinaan generasi muda yang beriman, bertaqwa, berjiwa nasionalisme, cerdas,
berkualitas berakhlak mulia, sejahtera, anti narkoba, anti korupsi, mandiri, dan
berprestasi.
22. Melanjutkan upaya meringankan beban masyarakat miskin dalam mengakses layanan
kesehatan, baik melalui pembayaran premi kepada Penerima Bantuan Iuran kepada
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
35
BPJS Kesehatan maupun layanan langsung kepada pasien dari masyarakat miskin
dengan memperbaiki mekanisme penerbitan SKTM dalam rangka pengendalian
penggunaan anggaran.
23. Melanjutkan upaya-upaya untuk menurunkan kemiskinan dengan menggunakan basis
data terpadu serta koordinasi intensif dengan berbagai stakeholder guna
mengefektifkan implementasi program dan kegiatan pembangunan.
24. Peningkatan kualitas pelayanan publik baik dalam pengertian luas ataupun dalam
rangka layanan yang ramah bagi masyarakat berkebutuhan khusus sebagai bagian
menyeluruh dari upaya-upaya pelayanan umum yang menjadi tugas dan tanggung
jawab Pemerintah Kota Pekalongan.
25. Peningkatan pelayanan penanganan korban tindak kekerasan, perlindungan anak
serta penanganan permasalahan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial melalui optimalisasi layanan secara lebih terfokus sesuai dengan jenis PMKS
26. Mendorong perluasan dan kesempatan bekerja dan berusaha melalui peningkatan
layanan pelatihan ketrampilan tenaga kerja.
27. Peningkatan layanan informasi pembangunan kepada masyarakat sebagai salah satu
transparansi keterbukaan informasi publik.
28. Tahun 2018 merupakan tahun ketiga dari tahapan implementasi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-
2021. Orientasi atas penanaman pondasi bagi upaya pencapaian target-target
sasaran pembangunan jangka menengah juga menjadi prioritas dalam pembangunan
tahun 2018.
29. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan urusan
pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi
anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus bersifat
inovatif yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
30. Dalam upaya untuk lebih mengarahkan program dan kegiatan sesuai dengan output,
outcome, ataupun sebagai tindaklanjut atas terbitnya peraturan perundang-undangan,
maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap dokumen perencanaan
sesuai dengan kebutuhan.
31. Penguatan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan.
32. Dalam penyusunan kebijakan umum APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018
juga memperhatikan saran, perbaikan, dan rekomendasi dari DPRD Kota Pekalongan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.2.3.4. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dengan
Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prioritas pembangunan Kota
Pekalongan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan
pembangunan dan sejalan tujuan sasaran RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021,
serta memperhatikan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dan arah kebijakan
nasional tahun 2018, maka Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dengan
Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 ditunjukkan dalam tabel-tabel
berikut.
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
36
Tabel 4.1 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam KUA-PPAS
dengan Prioritas Nasional
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD
PROGRAM
BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH,
BANSOS, BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK
TERDUGA
PROGRAM (Rp)
BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH, BANSOS,
BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK TERDUGA
JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7=5+6
1. PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT
Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini
2.143.190.000 2.143.190.000
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
37.840.970.000 37.840.970.000
Program Pendidikan Non Formal
1.392.135.000 1.392.135.000
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
17.948.567.000 17.948.567.000
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.828.010.000 1.828.010.000
Hibah FOP SD/MI Swasta 1.478.940.000 1.478.940.000
Hibah FOP SMP/MTs Swasta
3.466.560.000 3.466.560.000
Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
608.846.000 608.846.000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.085.890.000 1.085.890.000
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
12.750.000.000 12.750.000.000
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Program pengembangan wawasan kebangsaan
998.500.000 998.500.000
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
37
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD
PROGRAM
BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH,
BANSOS, BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK
TERDUGA
PROGRAM (Rp)
BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH, BANSOS,
BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK TERDUGA
JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7=5+6
Program pendidikan politik masyarakat
257.000.000 257.000.000
Perumahan dan Permukiman
Program Pengembangan Perumahan
23.688.120.000 23.688.120.000
2. PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
497.000.000 497.000.000
Kelautan dan Perikanan Program pengembangan budidaya perikanan
130.000.000 130.000.000
Program pengembangan perikanan tangkap
2.676.000.000 2.676.000.000
Pariwisata Program pengembangan pemasaran pariwisata
235.000.000 235.000.000
Program pengembangan destinasi pariwisata
2.571.500.000 2.571.500.000
Program pengembangan Kemitraan
240.500.000 240.500.000
Industri Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri
3.000.000.000 3.000.000.000
Program pengembangan industri kecil dan menengah
105.000.000 105.000.000
3. PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
625.500.000 625.500.000
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
803.500.000 803.500.000
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
38
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD
PROGRAM
BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH,
BANSOS, BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK
TERDUGA
PROGRAM (Rp)
BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH, BANSOS,
BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK TERDUGA
JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7=5+6
Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.123.314.000 1.123.314.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.792.000.000 1.792.000.000
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program pembangunan jalan dan jembatan
11.008.000.000 11.008.000.000
Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong
1.055.300.000 1.055.300.000
Program Pemanfaatan Ruang 5.205.000.000 5.205.000.000
Program Pengendalian Banjir 5.358.550.000 5.358.550.000
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
1.036.405.000 1.036.405.000
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
3.400.000.000 3.400.000.000
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
5.302.122.000 5.302.122.000
4. PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Fungsi Lainnya Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
663.000.000 663.000.000
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
6.133.500.000 6.133.500.000
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
39
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD
PROGRAM
BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH,
BANSOS, BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK
TERDUGA
PROGRAM (Rp)
BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH, BANSOS,
BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK TERDUGA
JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7=5+6
5. PEMBANGUNAN EKONOMI
Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
223.500.000 223.500.000
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
876.500.000 876.500.000
Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah
45.000.000 45.000.000
Perdagangan Program Pengembangan Ekspor
150.000.000 150.000.000
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
6.113.200.000 6.113.200.000
Fungsi Lainnya Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.135.000.000 1.135.000.000
JUMLAH 162.045.619.000 4.945.500.000 166.991.119.000
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
40
Tabel 4.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam KUA-PPAS
dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah
NO PRIORITAS PROVINSI
JAWA TENGAH
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD
PROGRAM BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK
LANGSUNG JUMLAH
1 2 3 5 6 7=5+6
1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan
Industri Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri
3.000.000.000 3.000.000.000
Program pengembangan industri kecil dan menengah 105.000.000 105.000.000
Perdagangan Program Pengembangan Ekspor 150.000.000 150.000.000
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
6.113.200.000 6.113.200.000
Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
625.500.000 625.500.000
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 803.500.000 803.500.000
Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
223.500.000 223.500.000
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
876.500.000 876.500.000
Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah
45.000.000 45.000.000
Pariwisata Program pengembangan pemasaran pariwisata 235.000.000 235.000.000
Program pengembangan destinasi pariwisata 2.571.500.000 2.571.500.000
Program pengembangan Kemitraan 240.500.000 240.500.000
Fungsi Lainnya Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.135.000.000 1.135.000.000
2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin
Pendidikan 1.478.940.000 1.478.940.000
3.466.560.000 3.466.560.000
Kesehatan Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 12.750.000.000 12.750.000.000
Perumahan dan Permukiman
Program Pengembangan Perumahan 23.688.120.000 23.688.120.000
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
41
NO PRIORITAS PROVINSI
JAWA TENGAH
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD
PROGRAM BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK
LANGSUNG JUMLAH
1 2 3 5 6 7=5+6
Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.123.314.000 1.123.314.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.792.000.000 1.792.000.000
Koperasi dan UKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
114.500.000 114.500.000
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
949.500.000 949.500.000
3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar
Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.143.190.000 2.143.190.000
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
37.840.970.000 37.840.970.000
Program Pendidikan Non Formal 1.392.135.000 1.392.135.000
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
17.948.567.000 17.948.567.000
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.828.010.000 1.828.010.000
Kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1.466.490.000 1.466.490.000
Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
954.000.000 954.000.000
Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
731.000.000 731.000.000
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
230.000.000 230.000.000
Kepemudaan dan Olah Raga Program peningkatan peran serta kepemudaan 706.000.000 706.000.000
4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan
Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
497.000.000 497.000.000
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
42
NO PRIORITAS PROVINSI
JAWA TENGAH
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD
PROGRAM BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK
LANGSUNG JUMLAH
1 2 3 5 6 7=5+6
Kelautan dan Perikanan Program pengembangan perikanan tangkap 2.676.000.000 2.676.000.000
Program pengembangan budidaya perikanan 130.000.000 130.000.000
Pertanian Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 187.500.000 187.500.000
Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan
430.650.000 430.650.000
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program pembangunan jalan dan jembatan 11.008.000.000 11.008.000.000
Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong 1.055.300.000 1.055.300.000
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 7.912.000.000 7.912.000.000
Program Pemanfaatan Ruang 5.205.000.000 5.205.000.000
Program Pengendalian Banjir 5.358.550.000 5.358.550.000
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
1.036.405.000 1.036.405.000
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
3.400.000.000 3.400.000.000
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
5.302.122.000 5.302.122.000
Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
838.000.000 838.000.000
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 2.898.000.000 2.898.000.000
Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
8.641.050.000 8.641.050.000
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
647.550.000 647.550.000
Program peningkatan pengendalian polusi 700.100.000 700.100.000
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.253.800.000 1.253.800.000
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
600.000.000 600.000.000
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
43
NO PRIORITAS PROVINSI
JAWA TENGAH
URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD
PROGRAM BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK
LANGSUNG JUMLAH
1 2 3 5 6 7=5+6
6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Program Pendidikan Kedinasan 299.260.000 299.260.000
Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1.628.575.000 1.628.575.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.212.329.000 3.212.329.000
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Program pengembangan wawasan kebangsaan 998.500.000 998.500.000
Program pendidikan politik masyarakat 257.000.000 257.000.000
Administrasi Kependudukan dab Catatan Sipil
Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.188.100.000 1.188.100.000
Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2.131.500.000 2.131.500.000
Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah 2.050.000.000 2.050.000.000
Keuangan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3.455.000.000 3.455.000.000
Program peningkatan pendapatan daerah 2.967.200.000 2.967.200.000
Fungsi Lainnya Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
558.000.000 558.000.000
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 748.000.000 748.000.000
JUMLAH 184.928.287.000 4.945.500.000 189.873.787.000
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
44
4.2.4 Kebijakan Belanja berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah (Urusan
Wajib dan Urusan Pilihan) dan PD.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah setelah
mengatur secara rinci tentang pembagian kewenangan Urusan Pemerintahan, khususnya
terkait dengan Urusan Konkuren, yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Dalam Pasal 11 ayat
(1) disebutkan bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah
terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Selanjutnya
dalam ayat (2), disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan
Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang
tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah juga telah merinci Pembagian urusan pemerintahan konkuren
antaraPemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota dalam
Lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Selanjutnya Kebijakan Belanja berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah dan
Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini :
Tabel 4.3 Kebijakan Belanja berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah
KODE URUSAN / BIDANG / PD PELAKSANA PLAFON 2018
1 2 3
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
366.559.265.000
11.01 PENDIDIKAN 80.020.817.000
11.01.110101 DINAS PENDIDIKAN 71.000.442.000
11.01.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 9.020.375.000
11.02 KESEHATAN 143.107.380.000
11.02.110201 DINAS KESEHATAN 59.083.675.000
11.02.110202 RSUD BENDAN 84.006.705.000
11.02.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 17.000.000
11.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 93.094.040.000
11.03.110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 93.094.040.000
11.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.209.807.000
11.04.110401 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
33.209.807.000
11.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
11.967.317.000
11.05.110501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 7.520.500.000
11.05.110502 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.947.970.000
11.05.110503 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.873.860.000
11.05.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 213.625.000
11.05.300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 117.667.000
11.05.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 130.755.000
11.05.300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 162.940.000
11.06 SOSIAL 5.159.904.000
11.06.110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
4.796.904.000
11.06.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 363.000.000
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
45
KODE URUSAN / BIDANG / PD PELAKSANA PLAFON 2018
1 2 3
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
99.482.216.000
12.01 TENAGA KERJA 6.719.341.000
12.01.120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 6.719.341.000
12.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
2.057.800.000
12.02.120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.057.800.000
12.03 PANGAN 1.506.800.000
12.03.120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.506.800.000
12.04 PERTANAHAN 17.150.000.000
12.04.110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 17.150.000.000
12.05 LINGKUNGAN HIDUP 20.192.583.000
12.05.120501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 20.192.583.000
12.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
3.245.638.000
12.06.120601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.245.638.000
12.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8.234.352.000
12.07.120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.171.100.000
12.07.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 131.767.000
12.07.30050601 KELURAHAN KANDANG PANJANG 173.770.000
12.07.30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN 201.090.000
12.07.30050603 KELURAHAN DEGAYU 115.850.000
12.07.30050604 KELURAHAN BANDENGAN 88.210.000
12.07.30050606 KELURAHAN KRAPYAK 307.330.000
12.07.30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 207.450.000
12.07.3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU 157.570.000
12.07.300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 133.973.000
12.07.30050701 KELURAHAN JENGGOT 126.330.000
12.07.30050702 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 141.370.000
12.07.30050703 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 100.290.000
12.07.30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 139.222.000
12.07.30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 121.570.000
12.07.30050706 KELURAHAN BANYURIP 154.610.000
12.07.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 87.760.000
12.07.30050801 KELURAHAN MEDONO 214.250.000
12.07.30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 119.450.000
12.07.30050803 KELURAHAN TIRTO 124.750.000
12.07.30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 202.850.000
12.07.30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON 250.330.000
12.07.30050806 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 241.790.000
12.07.30050807 KELURAHAN PRINGREJO 249.550.000
12.07.300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 108.990.000
12.07.30050901 KELURAHAN KAUMAN 273.210.000
12.07.30050902 KELURAHAN PONCOL 171.970.000
12.07.30050903 KELURAHAN KLEGO 145.930.000
12.07.30050904 KELURAHAN GAMER 98.350.000
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
46
KODE URUSAN / BIDANG / PD PELAKSANA PLAFON 2018
1 2 3
12.07.30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI 165.090.000
12.07.30050906 KELURAHAN SETONO 196.010.000
12.07.30050907 KELURAHAN KALI BAROS 112.570.000
12.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.044.272.000
12.08.110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
2.044.272.000
12.09 PERHUBUNGAN 7.059.014.000
12.09.120901 DINAS PERHUBUNGAN 7.059.014.000
12.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.731.678.000
12.10.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.560.728.000
12.10.30050309 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 1.170.950.000
12.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 5.310.091.000
12.11.121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.310.091.000
12.12 PENANAMAN MODAL 2.085.034.000
12.12.121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
2.085.034.000
12.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 6.783.125.000
12.13.121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
6.783.125.000
12.14 STATISTIK 325.000.000
12.14.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 325.000.000
12.15 PERSANDIAN 40.000.000
12.15.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 40.000.000
12.16 KEBUDAYAAN 3.261.488.000
12.16.121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
3.261.488.000
12.17 PERPUSTAKAAN 1.908.200.000
12.17.121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1.908.200.000
12.18 KEARSIPAN 827.800.000
12.18.121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 827.800.000
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.610.326.000
20.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.401.900.000
20.01.200101 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.401.900.000
20.02 PARIWISATA 3.047.000.000
20.02.121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.047.000.000
20.03 PERTANIAN 1.561.726.000
20.03.120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.561.726.000
20.06 PERDAGANGAN 11.165.200.000
20.06.121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH
11.165.200.000
20.07 PERINDUSTRIAN 3.434.500.000
20.07.120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.434.500.000
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
47
KODE URUSAN / BIDANG / PD PELAKSANA PLAFON 2018
1 2 3
30 URUSAN PENUNJANG 91.602.039.000
30.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5.251.720.000
30.01.300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
4.702.720.000
30.01.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 36.000.000
30.01.30050601 KELURAHAN KANDANG PANJANG 15.000.000
30.01.30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN 15.000.000
30.01.30050603 KELURAHAN DEGAYU 15.000.000
30.01.30050604 KELURAHAN BANDENGAN 15.000.000
30.01.30050606 KELURAHAN KRAPYAK 15.000.000
30.01.30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 15.000.000
30.01.3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU 15.000.000
30.01.300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 36.000.000
30.01.30050701 KELURAHAN JENGGOT 15.000.000
30.01.30050702 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 15.000.000
30.01.30050703 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 15.000.000
30.01.30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 15.000.000
30.01.30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 15.000.000
30.01.30050706 KELURAHAN BANYURIP 15.000.000
30.01.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 36.000.000
30.01.30050801 KELURAHAN MEDONO 15.000.000
30.01.30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 15.000.000
30.01.30050803 KELURAHAN TIRTO 15.000.000
30.01.30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 15.000.000
30.01.30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON 15.000.000
30.01.30050806 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 15.000.000
30.01.30050807 KELURAHAN PRINGREJO 15.000.000
30.01.300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 36.000.000
30.01.30050901 KELURAHAN KAUMAN 15.000.000
30.01.30050902 KELURAHAN PONCOL 15.000.000
30.01.30050903 KELURAHAN KLEGO 15.000.000
30.01.30050904 KELURAHAN GAMER 15.000.000
30.01.30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI 15.000.000
30.01.30050906 KELURAHAN SETONO 15.000.000
30.01.30050907 KELURAHAN KALI BAROS 15.000.000
30.02 KEUANGAN 13.134.909.000
30.02.110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 75.000.000
30.02.121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH
60.000.000
30.02.121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
118.500.000
30.02.300201 BADAN KEUANGAN DAERAH 12.881.409.000
30.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 6.744.449.000
30.03.300301 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH
6.744.449.000
30.04 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.485.000.000
30.04.300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
1.485.000.000
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
48
KODE URUSAN / BIDANG / PD PELAKSANA PLAFON 2018
1 2 3
30.05 FUNGSI LAINNYA 64.985.961.000
30.05.30050301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.521.900.000
30.05.30050302 BAGIAN HUKUM 1.484.300.000
30.05.30050303 BAGIAN ORGANISASI 1.127.020.000
30.05.30050304 BAGIAN PEREKONOMIAN 2.056.500.000
30.05.30050305 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.197.600.000
30.05.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 497.362.000
30.05.30050307 BAGIAN UMUM 4.814.000.000
30.05.30050308 BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN 9.433.400.000
30.05.30050309 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 274.680.000
30.05.300504 SEKRETARIAT DPRD 29.889.608.000
30.05.300505 INSPEKTORAT 2.058.120.000
30.05.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 1.091.510.000
30.05.30050601 KELURAHAN KANDANG PANJANG 121.700.000
30.05.30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN 127.500.000
30.05.30050603 KELURAHAN DEGAYU 120.900.000
30.05.30050604 KELURAHAN BANDENGAN 132.700.000
30.05.30050606 KELURAHAN KRAPYAK 147.100.000
30.05.30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 166.400.000
30.05.3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU 133.020.000
30.05.300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 794.368.000
30.05.30050701 KELURAHAN JENGGOT 137.100.000
30.05.30050702 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 149.400.000
30.05.30050703 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 139.000.000
30.05.30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 158.320.000
30.05.30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 150.000.000
30.05.30050706 KELURAHAN BANYURIP 150.900.000
30.05.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 912.100.000
30.05.30050801 KELURAHAN MEDONO 139.700.000
30.05.30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 120.700.000
30.05.30050803 KELURAHAN TIRTO 138.000.000
30.05.30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 144.800.000
30.05.30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON 157.100.000
30.05.30050806 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 159.900.000
30.05.30050807 KELURAHAN PRINGREJO 162.260.000
30.05.300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 3.933.390.000
30.05.30050901 KELURAHAN KAUMAN 179.403.000
30.05.30050902 KELURAHAN PONCOL 118.700.000
30.05.30050903 KELURAHAN KLEGO 137.220.000
30.05.30050904 KELURAHAN GAMER 131.340.000
30.05.30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI 161.320.000
30.05.30050906 KELURAHAN SETONO 158.320.000
30.05.30050907 KELURAHAN KALI BAROS 157.300.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 581.253.846.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
49
4.3. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi
defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Kebijakan Penerimaan Penerimaan pembiayaan pada tahun 2018 diasumsikan
bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA),
dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya kelebihan penerimaan (over-target).
Selain itu, SiLPA ini juga mengasumsikan adanya efisiensi yang akan terjadi pada
pelaksanaan APBD 2017 yaitu perkiraan selisih positif antara pengeluaran riil dengan
anggaran yang disediakan.
4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan pada APBD Kota Pekalongan Tahun
Anggaran 2018 adalah pembentukan dana cadangan dan pembiayaan untuk penyertaan
modal (investasi) Pemerintah Daerah. Pembentukan dana cadangan dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal dilakukan bagi perusahaan
daerah Kota Pekalongan dan Bank Jateng, serta penyertaan modal dari penerusan hibah
APBN Murni kepada PDAM. Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah dan sesuai dengan kajian analisis keuangan Perusahaan
Daerah.
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB V PENUTUP
50
BAB V
PENUTUP
Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018, merupakan
bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan
Dokumen Perencanaan Jangka Pendek (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2018 serta KUA
dan PPAS itu sendiri. Selanjutnya KUA Tahun 2018 ini akan menjadi pedoman dalam
penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua
dokumen tersebut (KUA dan PPAS) disepakati Walikota dan DPRD untuk digunakan
sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. Penyusunan KUA Tahun
Anggaran 2018 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam
perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan
sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat. KUA
Tahun Anggaran 2018 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian
yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan
dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang
diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga
mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang
telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya KUA Tahun Anggaran
2018 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat
memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun
Anggaran 2018 karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, terutama
dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah
daerah.
Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada
saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang
mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan
akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu
pendapatan–pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi
Hasil Pajak / Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat
bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:
1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya
kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau
pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu
anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan
program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS
sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan
kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan
Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 | BAB V PENUTUP
51
RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan
PPAS.
Demikian Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018, yang
dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran
2018.
Pekalongan, 29 September 2017
Plt. WALIKOTA PEKALONGAN
H. M. SAELANY MACHFUDZ, SE
Top Related