Pengampu : Dra. Sumarsiyah
Standar Kompetensi :1 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai
ideologi terbukaKompetensidasar :
1.1 Mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi terbuka
INDIKATOR :
1.Mengidentifikasikan pengertian Ideologi2.Membandingkan ideologi terbuka dengan ideologi tertutup3.Menjelaskan peranan & fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara4.Menjelaskan perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis dan liberal
1. Arti Pancasila
2. Sejarah perumusan
3. Macam Rumusan
4. Fungsi/peran/kddkn
1. Dasar negara
2. Jiwa &Kepribadian bangsa
3. Pandangan hidup
4. Perjanjian luhur
5. Cita-cita & tujuan
6. Moral pembangunan
7. Paradigma pembangunan
Sifat Pancasila
1Sistematis
Sila-sila tersusun scr urut,tertib,urut
Tak terbolak-balik
2 satu kest organisUtuh ,manunggal,sila sila tak bisa di pisahkan dgn
sila yang lainnya.
3 HirarchiPiramida
Bertingkat, berjenjangdr bawah ke atas.
Sila 1 mendasari dan menjiwai 2,3,4,dan 5Sila 2 dijiwai sila 1 &bersama menjiwai sila 3,4 dan 5
Sila 3 dijiwai sila 1&2 bersama menjiwai sila 4 dan 5 Sila 4 dijiwai sila 1,2&3 bersama menjiwai sila 5Sila 5 dijiwai sila 1,2,3 dan sila 4
1 2, 3, 4, 5
1 2 3, 4, 5
31, 2 4, 5
4 51, 2, 3
51, 2, 3, 4
Keterkaitan sila-sila dalam PS Sila 1 dg 2
Agama mengajarkan saling hormat,kebebasan,tak memaksakan agama,berarti menuntut
pemeluknya agar sll menghargai kesamaan derajad,diantara mans,saling mencintai dan
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Sila 1 dg 3
Persatuan menghendaki mans menemptkn keptingan bangs &neg diatas kept pribd&gol,Mengemb sikap rela berkorbn,cinta tanah air,
Agama mengajarkan cinta tanah air merupakan sebagian dari iman.
Sila I dg IV
agama memberi tuntunan setiap orng mempny Hak& kedudukan sama,hak & kewajiban& tak boleh
memakskn kehendk pd orang lain,musywrhSemua yg diambil hrs dpt dipertggjwbkn pd
Tuhan
Sila I dg V
Agama mengamanatkan untuk berbuat adil,berGotong royong,kekeluargaan kerja
keras,sederhana .perincian tersebut merupakanCerminan cita-cita bangsa indonesia.
Arti
1.EtimologisIdea : gagasan, konsep,cita-cita
Logos : ilmu
2.TerminologisKumpulan gagasan.keyakinan,kepercayaan yang Menyeluruh dan sistematis ( Poleksosbudhankam)
1.
A Destult de Tracy1836
Bagian dr filsafat ( ilmu ttg gagasan ,Cita-cita)atau buah pikiran.
Dr Alfian
Pand hidup / filsafat yg berisikan serangkaiannilai –nilai / sistem dasar yg menyeluruh
dan mendalam yg dimiliki bangsa sbg wawasanAtau pandangan hidup mereka.
Arti Pentingnya Ideologi bagi suatu negaraArti Pentingnya Ideologi bagi suatu negara
Ideologi sbg seperangkat gagasan dan keyakinan yang menjadi Ideologi sbg seperangkat gagasan dan keyakinan yang menjadi
pegangan dalam kehidupan manusiapegangan dalam kehidupan manusia Sesuatu yang vital dan penting bagi kelangsungan hidup suatu Sesuatu yang vital dan penting bagi kelangsungan hidup suatu
kelompok atau sebuah bangsa, karena :kelompok atau sebuah bangsa, karena :
1. memberikan kejelasan identitas nasional1. memberikan kejelasan identitas nasional
2. memberikan inspirasi akan cita-cita dan pendorong ( motivasi ) 2. memberikan inspirasi akan cita-cita dan pendorong ( motivasi )
dlm mencapai tujuan masyarakat dlm mencapai tujuan masyarakat
3. dalam politik , ideologi menjadi penggerak utama yang dinamis 3. dalam politik , ideologi menjadi penggerak utama yang dinamis
dalam kehidupan negara, karena berfungsi menyatukan rakyat dalam kehidupan negara, karena berfungsi menyatukan rakyat
dalam organisasi politik untuk melakukan tindakan politik secara dalam organisasi politik untuk melakukan tindakan politik secara
politikpolitik
Terbuka Tertutup
1. Tidak dipaksakan dari luar2. Hasil musyawarah-konsensus3. Digali /ditemukan dalm
masy sendiri4. Milik selurh rakyat& masyarakat
Bersifat Aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dg perkembangan zaman ,iptek serta dinamika perkem
bangan aspirasi masyarakat
1. Mrpk cita –cita sekelompok masy2. Dibenarkan ada pengorbanan masy
3. Orang harus taat secara mutlak 4. Kekuasaan cenderung totaliter
1. Liberal2. Komunis3. Pancasila
liberalismeManusia lahir merdeka & hdp merdk
Ciri 2 1.kebebasan yg sangat luas2.polt sll pakai votting,oposisi,mosi3.Ek, sistem freefight liberalism4.sos bud ~ paham sekuler
Cenderung mengutamakan kebebasan indvdrpd kepent masyarakat kadang kepentingan masy bisa dikalahkan oleh ke pentingaan indv
Diktator mayoritas atas minoritas
kuasaan mayoritas mutlak
Pemerintah tidak terlalu banyak turutCampur tangan dalam masalah masy.
Paham yg mengutamakan kepentinganumum (masy) diatas kepentingan pribadi atau golongan.
Ciri-Ciri
1.diktator ploretariat, hanya ada 1 partai
2.EK dipegng scr totaliter (negara) hak indv tak diakui3. Menganggap agama sbg racun
Kecenderungan :Dampak :
1.timbulnya suasana tegang dan resah
2. Terciptanya sistem otoriter3. Timbulnya proses dehumanisasi4. Timbulnya ekspansi kekuatan
CIRI
seimbang
1.mengakui mans sbg makhluk indv & sosial2. Menjunjung asas kekeluargaan & musywrh tidak ada diktator mayoritas&tirani minori
3.menjunjung kebebsan yg bertanggung jawab
Daya Daya pembedapembeda
LiberalLiberal PancasilaPancasila KomunisKomunis SosialisSosialis
ekonomiekonomi KapitalisKapitalis
Persaingan Persaingan bebasbebas
Hak milik Hak milik pribd&sosipribd&sosi
EtatismeEtatisme
Hak Indv Hak Indv diabaikandiabaikan
politikpolitik Liberal dg Liberal dg sist parlmntsist parlmnt
Seimbang Seimbang hak&kewjbhak&kewjb
Diktator Diktator ploretariatploretariat
sosialsosial Menonjlk Menonjlk kept pribdkept pribd
KeselarasnKeselarasn
keserasiankeserasianSama rata Sama rata &sama rasa&sama rasa
Agama Agama Sekuler Sekuler Religius Religius Dianggap Dianggap sbg candusbg candu
PandanganPandangannya nya
Terhadap Terhadap manusiamanusia
Manusia Manusia mahluk mahluk individuindividu
Manusia Manusia mahluk mahluk individu & individu & SosialSosial
Manusia Manusia mahluk mahluk sosialsosial
Manusis Manusis mahluk mahluk sosialsosial
Pancasila
bersumber pd kondisi obyektif
konsep ,prinsip& nilai orisinil
Prinip-sila2 Mengandung Doktrin 1. Religiositas
2. Humanitas3. Nasionalitas4. Soverenitas5. Sosialitas
Dr Alfian 3 Dimensi Ideologi terbuka
1.D Realitas ,nilai yg ada scr riil berakar & hidup dalam masyarakat2. D . Idealisme, ideologi tsb memberkan harapan ttg masa depan
yang lebih baik.3. D. Fleksibilitas ( pengembangan ) ~~ memiliki keluwesan yang
memungkinkan pengembangan pemikiran
TATANAN NILAI IDEOLOGI TATANAN NILAI IDEOLOGI TERBUKATERBUKA
Suatu Ideologi dikatakan terbuka apabila di Suatu Ideologi dikatakan terbuka apabila di dalamdalam
Nya mengandung 3 tingkatan nilai, yaitu:Nya mengandung 3 tingkatan nilai, yaitu:
1.1. Nilai DasarNilai Dasar Nilai-nilai dasar yang relatif tetap ( tidak berubah )yang terdapat Nilai-nilai dasar yang relatif tetap ( tidak berubah )yang terdapat
dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai dasar ini diajabarkan menjadi dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai dasar ini diajabarkan menjadi
nilai instrumental dan nilai praksis yang lebih bersifat fleksibel nilai instrumental dan nilai praksis yang lebih bersifat fleksibel dalam bentuk aturan atau norma dalam bentuk aturan atau norma
2. 2. Nilai instrumentalNilai instrumental meupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar secara lmeupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar secara lebih ebih
kreatif dan dinamiskreatif dan dinamis dalam bentuk UUD 1945 dan peraturan dalam bentuk UUD 1945 dan peraturan perundangan lainnyaperundangan lainnya
……lanjutan…lanjutan…
3. Nilai Praksis3. Nilai Praksis
merupakan nilai yang sesungguhnya dilaksanakan merupakan nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Nilai praksis uga dapat berubah/diubahbernegara. Nilai praksis uga dapat berubah/diubah
Untuk mempermudah pemahaman tentang nilai Untuk mempermudah pemahaman tentang nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis, berikut ini dasar, nilai instrumental dan nilai praksis, berikut ini contoh nilai contoh nilai dasardasar Ketuhanan YME dan Kerakyatan Ketuhanan YME dan Kerakyatan atau demokrasi ( sila keempat Pancasila tentang atau demokrasi ( sila keempat Pancasila tentang pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004, pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004, dalam tabel sbb :dalam tabel sbb :
Lanjutan………….Lanjutan………….
Nilai Dasar Nilai Instrumental Nilai Praksis
Sila kesatu : Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
Amandemen UUD 1945 -Pasal 29 ayat ( 1 )- Pasal 29 ayat ( 2 )
-Pasal 6- Pasal 6 ayat ( 1 )- Pasal 6 ayat ( 2 )- UU No. 12 Tahun 2003- UU No. 31 Tahun 2003
Dikembangkan sikap Tri kerukunan Umat beragama, yaitu : - intern umat beragama- antar umat beragama- antar umat beragama dengan pemerintah
Praktek Pemilu dengan mencoblos gambar pasangan Presiden dan Wakil Presiden
Standar Kompetensi :1.Menampilkan sikap positif
terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka
Kompetensidasar :
1.2 Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan
Sifat/kualitas ygmelekat pd obyekTingkatan~ Max Sceler
1. kenikmatan
2. kehidupan
3. kejiwaan
4. Keruhanian
PS
Nilai Dasar
Instrumental
Praksis
Universal / tetap
Pembukaan UUD 1945
Penjabaran dr nilai dasar disesuai perkmbngn jaman
UUD, Tap MPR Realisasi nilai instrumental yg bersft nyata
Kepres, Perda
Noto Nagoro Nilai , Noto Nagoro
Material
Nilai Vital
kerohaniaan
Berguna bagi kebutuhan jasmani
Berguna bagi manusia untk mengadakan kegiatan
Berguna bagi rohani manusia
KebenaranKeindahan
Kebaikan/ moralReligius
Posisinya sbg Nilai Dasar FundamentalBangsa.
Obyektif
subyektif
1. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia2. Nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa3. Nilai Pancasila didalamnya terkndung nilai kerohanian yang manifestasinya sesuai dg kepribadian bangsa
Nilai dasar Tetap -abadi
Dalil /pernyataan subyektif dan obyektif
Pembukaan al I Pemb al II
Cita-cita bangsa Indonesia
Merdeka,bersatu,berdaulat adil & makmur
Pemb al III
Pernyataan kemerdekaan
Pemb IVTujuan nasionalKetentuan UUDAsas kerohanian/dsr neg
Berkedault rakyat
Hubungan Pembukaan dg Batang Tubuh ???
Alinea I,II,III
Mengawali adanya neg
Mempunyai hubungan yg bersifat Organis
Alinea IV
Tidak mempunyai hubungan yangBersifat organis.
Hal –hal yang harus adaSetelah negara berdiri.
Pandangan mendasar dari para ilmuwan ttg apa yg menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan
Sbg alat bantu para ilmuwan dalam merumuskan ttgapa yg harus dipelajari,dijawab,bagaimana yg harus dijalankan dalam mengetahui persoalan.
FilsafatBerkembang ke bidang lainSbg kerangka berpikir
Kerangka berpikirKerangka bertindak
AcuanOrientasi dasar
Tolok ukurParameter
Arah dan tujuan
Model/ pola yg merupakan
sistem berpikir sbg upaya untuk melaksanakan perubahan yg direncanakan
guna mewujudkan
cita-cita kehidupan masy
menuju hari esok yg lebih
baik.
PANCASILA SEBAGAI PEMBANGUNAN IPTEK
Sila 1pembangunan IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga mempertimbangkan maksud dan akibatnya apakah merugikan manusia dan sekitarnya.
Sila 2pengembangan IPTEK harus didasarkan pada hakikat tujuan demo kesejahteraan umat manusia.
Sila 3pengembangan IPTEK hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme.
Sila 4pengembangan IPTEK dilakukan secara demokratis.
Sila 5pengembangan IPTEK haruslah menjaga keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan.
TUJUAN PANCASILA
Paradigma pembangunan IPTEKBangsa Indonesia berusaha membangun bangsa agar dapat mengejar ketinggalan dengan negara lain.Paradigma pembangunan POLEKSOSBUDHANKAM
Bidang Politika. Memperkuat kelangsungan Negara Kesaruan Republik Indonesia.b. Mengembangkan system politik nasional.c. Mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik.
Bidang Ekonomia. Mengembangkan sitem ekonomi kerakyatan yang adil.b. Persaingan yang sehat dan adil.c. Mengembangkan perekonomian yang global.d. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih produktif dan berdaya saing.
Bidang agamaa. Menetapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagi landasan moral, spiritual dan etika dalam menyelenggarakan negara.b. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama.c. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan.
Bidang Reformasia. Mengatasi krisis ekonomi. b. Mewujudkan kedaulatan rakyat.c. Menegakkan hokum berdasar nilai kebenaran.
1. Jalur Pendidikan UU no 20 / 2003
Informal
Formal
Non Formal
Keluarga tempt pendYg utama dan pertama
Strategis ,SD s.d PTada pend kewarganegaraan
Untk warga yg perlu.fungsi pengganti/ +/ pelengkap
Standar Kompetensi :1.Menampilkan sikap positif
terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka
Kompetensidasar :
1.3 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka
2. Jalur Media MassaModern
Tradisional
Membawa missi pemasyarakatan PS sbg nilai dasar
& nilai demokrasi.
UU no 40 / 1999
1. Memenuhi hak masyarakat untk mengetahui2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokratis,mendorong terwujud nya supremasi hukum,HAM dan kebhinnekaan.3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang Tepat, akurat dan benar.4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran thd hal-hal yg berkaitan dg kepentingan umum5. Memperjuangkan kebenaran dan keadilan.
3. Jalur OrsopolOrmas &
Pranata Sosial Membina dan mendidik anggota Kader agar menjadi insan Pancasila
1. Kegiatan Partai2. LSM
3. Lembaga Kebudayaan4. Dunia UsahaUU No 31/ 2002
Parpol
1.Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum Pembukaan2.Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dg menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara Kest RI3. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia
TUJUAN
•Amandemen UUD 1945
•Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI
•Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN
•Otonomi Daerah•Kebebasan Pers•Mewujudkan
kehidupan demokrasi
Tuntutan Reformasi
Jumlah:•16 bab•37 pasal•49 ayat•4 pasal A.P•2 ayat A.T•Penjelasan
Sebelum Perubahan
•Kekuasaan tertinggi di tangan MPR
•Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden
•Pasal-pasal multitafsir•Pengaturan lembaga
negara oleh Presiden melalui pengajuan UU
•Praktek ketatanegaraan tidak sesuai dengan jiwa Pembukaan UUD 1945
Dasar Pemikiran Perubahan
Menyempurnakan aturan dasar:
•Tatanan negara•Kedaulatan Rakyat•HAM•Pembagian
kekuasaan•Kesejahteraan Sosial•Eksistensi negara
demokrasi dan negara hukum
•Sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan bangsa
Tujuan Perubahan
•Pasal 3 UUD 1945
•Pasal 37 UUD 1945
•TAP MPR
No.IX/MPR/1999
•TAP MPR
No.IX/MPR/2000
•TAP MPR
No.XI/MPR/2001
Dasar Yuridis
•Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
•Tetap mempertahankan NKRI
•Mempertegas sistem presidensiil
• Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal (Batang Tubuh)
• Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”
Kesepakatan Dasar
•Sidang Umum MPR
1999
Tgl.14-21 Okt 1999
•Sidang Tahunan MPR
2000
Tgl.7-18 Agt 2000
•Sidang Tahunan MPR
2001
Tgl.1-9 Nov 2001
•Sidang Tahunan MPR
2002
Tgl.1-11 Agt 2002
Sidang MPR
Jumlah:•21 bab•73 pasal•170 ayat•3 pasal A.P.•2 Pasal A.T.•Tanpa Penjelasan
Hasil Perubahan
1 HAL-HAL POKOK DALAM RANGKAIAN PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
3 Penyaji
I
4 Penyaji
I
Pasal 37 UUD 1945
1. Diagendakan jk diusulkan sekurang-kurang –kurangnya 1/3 dr jumlah anggota
2. Usul diajukan scr tertulis,dan ditunjukkandengan jelas bagian yg dirubah &alasannya3. Untuk merubah harus 2/3 anggota hadir
4. putusan mengubah dg persetujuan50 % + 1anggota dr seluruh anggt MPR
5. Khusus mengenai bentk neg kes RI tak Dapat diadakan perubahan.
Cara
Adendum
K.C. Wheare 7 an Melindungi 1 atau lebih dr4 tujuan sbb
1. Konstitusi diubah dg pertimbangan matang dan bukan alasan yg sederhana dan serampangan.2. Rakyat meski diberi kesempatan untk mengungkapkan pandangan mereka sebelum diadakan perubahan3. Dalam sistem federal , kekuasaan unit-unit dan pemerin tahan pusat tak bisa diubah oleh salah satu pihak4. Hanya satu dari 4 konsideransi diatas yg diperhatikan
TahapPertama
1999
Esensi : MengurangiWewenangPresiden
Pasal 5 (1)
Pasal 7
Pasal 9 (1), (2)
Pasal 13 (2), (3)
Pasal 14 (1), (2)
Pasal 15
Pasal 17 (2), (3)
Pasal 20 (1),(2),(3),(4),(5)
Pasal 21 (1)
9 pasal
TahapKEDUA2000
1. Pemda / OTDA2. fungsi &hak DPR3. Warga neg & Pend4. HAM5. TNI & Polri6. Labang neg & lagu kebangsaan
Psl 18 (1 sd 8) Psl 28 F
Psl 18 A (1), (2)
Psl 28 G (1,2)
psl 18 B (1), (2)
Psl 28 H (1,…4
psl 19(1 sd 4) Psl 28 I (1,..5)
psl 22 A Psl 28 J (1,2)
Psl 22 B Psl 30 (1,..5)
psl 26 (2), (3) Psl 36 A (1)
psl 27 (3) Psl 36 B (1)
psl 28 A psl 36 (C)
psl 28 B (1) (2)
psl 28 C (1), (2)
psl 28 D (1s.d 4)
psl 28 E (1,2,3)
ESENSI
TahapKETIGA2001
1. Kedlt menurt UU2. Neg hukum
3.Wewenang MPR4.pemilihan/pemberhnt P5.Mahkamah Konstitusi6.Pelaks perjn internas
7.DPR tak bisa dibekukan8.Pemilu 5th DPR,DPD & D
9.APBN scr terbuka10. Keks BPK & Kehakiman
Psl 1 (2), (3) PSl 23 A
Psl 3 (1),(2),(3) Psl 24 A (1,..3)
psl 6 (1),(2) Psl 24 B ( 1,..4)
psl 6A (1),(2),(3) Psl 24 C ( 1,..6 )
psl 7A Psl 25
Psl 8 (1), (2) Psl 26 (2), (3)
psl 9 psl 27
Psl 11(1), (2)
Psl 17 (4)
Psl 22 C (1),(2),(3)
Psl 22 D ( 1,..4)
Psl 22 E (1,…6 )
psl 23 (1),(2),(3)
ESENSI
TahapKEEMPAT
2002
Pasal 6 A (4)
Pasal 8 (3)
Pasal 22 C
Pasal 23 B
Pasal 24 A (1)
Pasal 31 ( 1),(2),(3),(4),(5)
Pasal 32 (1), (2)
Pasal 33 (4), (5)
Pasal 34 (1),(2),(3),(4)
1. MPR terdiri DPR,DPDdiplih melalui pemilu2. Pres &wapres dipilih scr langsung
3. Mekanisme pres & wap jk berhalangan4. Persetujuan dlm pembuatan perjn internas
5. DPA hapus & pembentkn dewan pertimbanganYg memberi nasehat pd pres
6. Penetapan mata uang & bank sentral7. Badan yg berkaitan dg keks kehakiman.8. Hak & kewajiban Warganegara pendbud.
9. Perekonomian nasional& kesejahteraan sosial10.Mekanisme perubahan UUD 1945 MPR
11. Aturan peralihan pembnt MK12. Aturan Tambahan ttg MPR
13. AT ttg sistematika UUD terdr Pembk & psl
ESENSI
AD, AL, AU
lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang
UUD 1945
Kementerian Negara
BPK DPR
MPR
MA
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAANmenurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan
DPAPresiden/
Wakil Presiden
(Sebelum)Back
badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman
KY
UUD 1945
PUSAT
DAERAH
TUN
Militer
Agama
Umum
Lingkungan Peradilan
kpu bank sentra
l
DPR DPDMPR
PERWAKILAN BPK PROVINSI
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAANmenurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
BPK MA MK
4
TNI/POLRI
dewan pertimbanga
n
Kementerian Negara
Presiden/Wakil
Presiden
II
PEMDA PROVINSI
DPRDKPD
PEMDA KAB/KOTA
DPRDKPD
HAK ASASI
MANUSIA
BAB HAK ASASI MANUSIA IIIIII
30
membentuk keluarga, keturunan dan perlindungan
anak dari kekerasan dan diskriminasi
(Pasal 28B) **
mengembangkan dan memajukan diri, serta
mendapat pendidikan dan manfaat dari IPTEK
(Pasal 28C) **
kebebasan beragama, meyakini kepercayaan,
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat,
berkumpul dan berpendapat (Pasal 28E) **
berkomunikasi dan memperoleh
informasi(Pasal 28F) **
pengakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja dan kesempatan yg sama dalam pemerintahan
(Pasal 28D) **
hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan
kesehatan, mendapat perlakuan khusus (Pasal 28H)
**
tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dan
bebas dari perlakuan diskriminatif(Pasal 28I) **
berkewajiban menghargai hak orang
dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan UU
(Pasal 28J) **
mempertahankan hidup dan kehidupan
(Pasal 28A) **
perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda serta bebas dari penyiksaan
(Pasal 28G) **
Top Related