5
KU-4075 Hukum Lingkungan
TUGAS RESUME DAN CONTOH DOKUMEN
ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (ANDAL),
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)
Oleh:
Leily Shafira Hardiyana
15309079
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2013
6
RESUME
A. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)
Sebelum melakukan usaha dan/atau kegiatan, diperlukan adanya izin lingkungan yang diberikan oleh
pemerintah kepada usaha yang telah melakukan Amdal atau UKL-UPL. Hal ini diperlukan dalam
rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha
atau kegiatan.
Terdapat tiga jenis dokumen yang diperlukan, yaitu Amdal, UKL dan UPL. Amdal (Analisis mengenai
Dampak Lingkungan Hidup) merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. UKL-UPL (Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) adalah pengelolaan dan pemantauan
terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentagn penyelengaraan usah dan/atau kegiatan.
Usaha atau kegiatan yang dimaksud yaitu semua bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan
terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Jenis usaha
dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dijelaskan di PerMen LH Nomor 05 Tahun 2012.
Terdapat 14 bidang yang dijelaskan juga spesifikasi jenis kegiatan serta skala kegiatannya yang wajib
memiliki Amdal, yaitu:
a. Bidang Multisektor
b. Bidang Pertahanan
c. Bidang Pertanian
d. Bidang Perikanan dan Kelautan
e. Bidang Kehutanan
f. Bidang Perhubungan
g. Bidang Teknologi Satelit
h. Bidang Perindustrian
i. Bidang Pekerjaan Umum
j. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
k. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
l. Bidang Pariwisata
m. Bidang Ketenaganukliran
n. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)
Dalam PerMen LH Nomor 05 Tahun 2012 juga terdapat bagan alir tata cara penapisan untuk
penentuan wajib tidaknya suatu rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki Amdal.
7
Bagan alir penentuan wajib Amdal
(Sumber: PerMen LH Nomor 05 Tahun 2012)
Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh
suatu usaha dan/atau kegiatan. Dampak juga berarti kondisi lingkungan yang diperkirakan akan ada
tanpa adanya aktivitas pembangunan dengan yang diperkirakan akan ada dengan adanya
pembangunan tersebut.
Dampak penting ini akan dihasilkan setelah melakukan analisas dampak lingkungan hidup, atau biasa
disebut Andal. Andal merupakan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu
rencana usaha dan/atau kegiatan. Sebelum melakukan andal, kerangka acuan (KA) dibuat terlebih
dahulu agar jelas ruang lingkup kajian andal-nya, dimana KA ini berdasarkan hasil pelingkupan.
Pelingkupan merupakan proses awal untuk penentuan lingkup permasalahan (sebagai sumber
dampak) dan mengidentifikasi dampak penting hipotetik, pada komponen lingkungan yang terkait
dengan rencana kegiatan. Pelingkupan bertujuan untuk:
8
a. Menetapkan batas wilayah studi dan batas waktu perkiraan dampak
b. Mengidentifikasi dampak penting hipotetik lingkungan
c. Menetapkan tingkat kedalaman studi Amdal
d. Menetapkan lingkup studi dan rancangan studi Amdal secara sistematis.
Dengan melakukan pelingkupan, diharapkan terjadinya efisiensi waktu, dana serta tenaga serta akan
memperjelas arah pembahasan Amdal dan memperkecil kemungkinan adanya konflik atau
tertundanya proyek.
Pelingkupan dilakukan berdasarkan ruang lingkup yang terbentuk dari empat batas wilayah studi
berikut:
a. Batas proyek ruang rencana kegiatan
b. Batas ekologis: ruang penyebaran dampak, menurut media transport air atau udara
c. Batas sosial, ruang sektor dimana terjadi interaksi sosial
d. Batas administrasi.
Dari pelingkupan tersebut kemudian dibuatlah rona lingkungan awal yang dipengaruhi berbagai
faktor, yaitu fisika, kimia, biologi, sosial, ekonomi dan budaya. Mendefinisikan rona lingkungan awal
sebagai dasar penilaian dampak suatu kegiatan. Rona lingkungan merupakan informasi dasar yang
membantu mengetahui kebutuhan suatu proyek. Dalam mendefinisikan rona lingkungan awal untuk
suatu proyek dilakukan dengan menetapkan dasar untuk menentukan kebutuhan proyek. Tujuan rona
lingkungan awal adalah untuk mengidentifikasi faktor lingkungan penting dam membuat suatu daftar
tentang perubahan lingkungan kritis, prediksi dan penilaian.
Dengan diketahuinya rona lingkungan awal, maka dapat ditentukan dampak penting hipotetik yang
nantinya akan dianalisis dan tertuang di dokumen Andal.
Analisis dampak lingkungan menjadi dasar dirancangnya Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) yang
berguna untuk menangani dampak penting negatif serta meningkatkan dampak positif yang
diperkirakan akan timbul dari usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan Upaya Pemantauan Lingkungan
(UPL) merupakan upaya pemantauan komponen lingkungan fisik maupun non-fisik yang terkena
dampak yang ditimbulkan, yang dinilai penting dan besar.
Perundangan yang saat ini berlaku mengenai AMDAL adalah PerMen LH Nomor 05 Tahun 2012
tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup dan PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
B. IZIN LINGKUNGAN
PP Nomor 27 Tahun 2012 menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PP Nomor 27 Tahun 1999.
Dalam PP 27 Tahun 2012 disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki
Amdal atau Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) wajib
memiliki izin lingkungan. Sementara izin lingkungan diperoleh melalui tahapan berikut:
a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL
b. penilaian Amda dan pemeriksaa UKL-UPL
c. dan permohonan dan penerbitan izin lingkungan.
Adapun dokumen Amdal wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting
terhadap lingkungan hidup. Sedang setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam
kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.
9
Amdal sebagaimana dimaksud disusun oleh Pemrakarsa (penanggung jawab kegiatan usaha) pada
tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan, yang berlokasi di tempat yang sesuai dengan
rencana tata ruang. Disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 3 PP Nomor 27 Tahun 2012 bahwa Dalam hal
lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak
dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.
PP ini juga menegaskan, bahwa dalam menyusun dokumen Amdal, Pemrakarsa mengikutsertakan
masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup; dan/atau yang terpengaruh atas
segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. Disebutkan dalam Pasal 9 Ayat 3 PP Nomor 27 Tahun
2012 bahwa Pengikutsertaan masyarakat dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
Adapun mengenai penyusunan dokumen Amdal, PP ini mensyaratkan hanya bisa dilakukan oleh
penyusunan Amdal yang memiliki sertifikat kompentensi penyusun Amdal. Sertifikat ini bisa
diperoleh melalui uji kompetensi, dengan terlebih dulu harus lulus pendidikan dan pelatihan
penyusunan Amdal. Ditegaskan pada pasal 12 ayat 1 PP bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada
instansi lingkungan hidup Pusat, Provinsi, atau kabupaten/kota dilarang menjadi penyusun Amdal.
Kewajiban memiliki dokumen Amdal ini dikecualikan bagi usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di
kawasan yang telah memiliki Amdal, berada pada kabupaten/kota yang telah memiliki detil tata ruang
kabupaten/koya, dan dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana. Namun demikian, pemrakarsa
tetap wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan dokumen RKP-RPL kawasan; atau rencana detil tata
ruang kabupaten/kota.
Komisi Penilai Amdal berdasarkan laporan Tim Teknis dalam jangka waktu paling lama 75 hari akan
memberikan rekomendasi hasil penilaian Andal yang berisi layak tidaknya dokumen Andal kepada
Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya Menteri, Gubernur,
Bupati/Walikota dalam waktu 10 hari akan memberikan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan
lingkungan hidup yang diajukan pemrakarsa.
Sementara untuk dokumen UKL-UPL, disampaikan pemrakarsa kepada Menteri untuk usaha dan/atau
kegiatan yang berlokasi di lebih 1 provinsi, Gubernur (lebih dari 1 kabupaten), Bupati/Walikota (di 1
kabupaten/kota). Dalam jangka waktu 14 hari, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota akan
mengeluarkan rekomendasi dalam bentuk persetujuan atau penolakan atas UKP-UPL yang diusulkan.
Selanjutnya dengan mengantongi dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL, pemrakarsa bisa
mengajukan permohonan Izin Lingkungan secara tertulis kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota
sesuai dengan kewenangannya, dengan menyertakan pula dokumen pendirian usaha dan/atau
kegiatan, serta profil usaha dan/atau kegiatan.
Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota wajib
mengumumkan permohonan Izin Lingkungan melalui multimedia atau papan pengumuman di lokasi
usaha/kegiatan dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
Dalam Pasal 47 Ayat 2 PP Nomor 27 Tahun 2012 disebutkan bahwa Izin lingkungan diterbitkan
setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan, dilakukan bersamaan dengan
diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
10
DOKUMEN AMDAL
KATA PENGANTAR
Pada tahun 2010, PT Ario Bimo Laguna Perkasa sebagai pihak developer berencana mengembangkan
Taman Ria Senayan menjadi sebuah kawasan perbelanjaan. Kawasan perbelanjaan ini direncanakan
bernama Mal Taman Ria. Sebagaimana suatu rencana proyek, pada proses perencanaannya mesti
dilakukan studi AMDAL untuk melihat seberapa besar dampak proyek tersebut terhadap lingkungan.
Studi AMDAL akan dilakukan selama rentang waktu tertentu dengan membaginya berdasarkan
komponen kegiatan dan lingkungan.
Pada kenyataannya, pihak pemerintah dan mesyarakat tidak setuju dengan adanya pembangunan
tersebut. Walaupun kemudian proyek tersebut tetap dijalankan, namun pada akhirnya proyek
tersebut disegel oleh Pemprov DKI.
Kasus bermula saat pengembang mal PT Ario Bimo Laguna Perkasa memegang surat Izin Konstruksi
Menyeluruh (IKM) yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B)
DKI Jakarta. Namun pada 27 Juli 2010, Pemprov DKI Jakarta membekukan izin tersebut sehingga PT
Ario Bimo Laguna tidak bisa melanjutkan pekerjaan sebagaimana izin yang telah dikeluarkan.
Atas hal ini, PT Ario Bimo Laguna pun menggugat Pemprov DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha
Negara. Pada 18 Januari 2011, PTUN Jakarta mengabulkan seluruh permohonan dan membatalkan SK
No 84/2010 yang membekukan Surat Keputusan Kepala Dinas No 39/IP-STR/VI/2010.
Karena tidak terima, Pemprov DKI Jakarta mengajukan banding. Sayangnya, Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta pada 12 September 2011 bergeming dan menguatkan putusan PTUN Jakarta.
Tanpa menyerah, Pemprov DKI Jakarta pun mengambil jalur terakhir yaitu permohonan kasasi.
Namun kasasi tersebut tidak diterima. Dalam kasasi nomor 105 K/TUN/2012 dituliskan bahwa
Permohonan kasasi Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI Jakarta tidak
dapat diterima. Vonis ini diketok pada 8 Agustus 2012 lalu ini diadili oleh ketua majelis hakim Prof
Paulus Effendi Lotulung dengan hakim anggota Prof Achmad Sukardja dan Dr Supandi. Hal ini
menandakan bahwa penyegelan pembangunan mal Taman Ria Senayan yang dilakukan Pemrov DKI
tidak sah.
Adanya ketidakjelasan dan permasalahan dalam izin pembangunan Mal Taman Ria ini berkaitan
dengan kejelasan pemberian izin lingkungan dan Amdal proyek, sehingga pembangunan ini menarik
untuk dibahas kembali Analisis mengenai Dampak Lingkungannya.
11
KA-ANDAL
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Kebutuhan penduduk di ibu kota tentunya berbeda dengan kebutuhan penduduk di kota apalagi di
desa. Baik dari tingkat kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Penduduk ibukota dengan kelas
ekonomi yang beragam dan rentang yang jauh, menyebabkan adanya perbedaan kelas yang signifikan.
Perbedaan kelas ini turut mempengaruhi tempat mereka memperoleh kebutuhan.
Penduduk dengan kelas ekonomi menengah ke atas biasanya lebih memilih berbelanja di pusat
perbelanjaan modern, seperti mal. Letak yang strategis juga diperlukan untuk mendukung keberadaan
pusat perbelanjaan tersebut, sebab jika pusat perbelanjaan untuk kelas menengah ke atas akan lebih
baik jika berada di daerah perkantoran ataupun perumahan masyarakat menengah ke atas. Letak
pusat perbelanjaan di pusat Jakarta juga akan mempermudah akses berbagai pihak menuju pusat
perbelanjaan tersebut.
Berdasarkan alasan tersebut, maka pihak pengembang berencana untuk membangun pusat
perbelanjaan Mal Taman Ria sebagai bentuk rekonstruksi dari Taman Ria Senayan di Jakarta Pusat.
1.2 TUJUAN DAN MANFAAT
1.2.1 Tujuan
Tujuan dari rencana pembangunan Mal Taman Ria ini adalah untuk memenuhi kebutuhan
penduduk ibu kota DKI Jakarta.
1.2.2 Manfaat
Manfaat dari rencana proyek ini antara lain :
1. Menjadi tempat rekreasi dan hiburan untuk konsumen dari mana saja.
2. Membuka lapangan pekerjaan baru, khususnya bagi penduduk di sekitar lokasi proyek
3. Meningkatkan pendapatan daerah pemerintah DKI Jakarta.
1.3 PERATURAN
Berikut adalah dasar-dasar peraturan yang memiliki keterkaitan dengan rencana pembangunan Mal
Taman Ria:
1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyusunan AMDAL
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis-jenis
rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL
3. Undang Undang RI No. 5 Tahun 1960 Tentang Dasar-dasar Peraturan Tata Guna Lahan
4. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
5. Undang-Undang RI No. 24 Tahun 1992 tentang susunan rencana tempat
6. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
12
7. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
8. Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagai dasar hukum tentang
penentuan Ruang Terbuka Hijau yang harus disediakan
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 tahun 1991 tentang Penggunaan Sungai
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air
dan Pengendalian Pencemaran Air
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 1993 tentang Prosedur Perolehan Lahan
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 117 Tahun 1999 tentang Investasi atau
Penanaman Modal
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah
Cair Bagi Kegiatan Industri
15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48/MEN.LH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat
Kebisingan
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 50/MEN.LH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat
Emisi
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup
13
BAB II RENCANA USAHA KEGIATAN
2.1 PEMRAKARSA KEGIATAN
2.1.1 Pemrakarsa
Pemrakarsa perencanaan pembangunan pusat perbelanjaan Mal Taman Ria di Taman Ria
Senayan, Jakarta adalah:
1. Institusi
Nama institusi : PT Ario Bimo Laguna Perkasa
Alamat : Jl. Gerbang Pemuda 3 Komplek Taman Ria Senayan, Jakarta
Telepon : 021-5732504
2. Penanggung jawab
Nama : Bapak Ludy
Alamat : Jl. Pemuda 4 Pondok Bambu, Jakarta
Telepon : 085612345678
2.1.2 Penyusun ANDAL
Nama lembaga : Hade Konsultan
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 69, Jakarta Timur
Telepon : 021-91820123
Tim studi AMDAL mencakup tiga bidang keahlian pokok, yaitu :
a. Bidang Lingkungan Fisik atau Geofisik dan Kimia
b. Bidang Lingkungan Biologis
c. Bidang Sosial-ekonomi dan Sosial-budaya atau bidang sosial
Ketua tim penyusun studi AMDAL bersertifikat AMDAL A, sedangkan anggota tim penyusun
lainnya mempunyai keahlian yang sesuai dengan lingkup studi AMDAL yang akan dilakukan.
Berikut adalah tim inti penyusun studi AMDAL:
a. Ketua Tim-AMDAL : Ir. Muhammad Ali, PhD
b. Ketua Sub-tim Fisika dan Kimia : Dr. Toni Irawan
c. Ketua Sub-tim Biologi : Dr. Inna Nur
d. Ketua Sub-tim Sosial-ekonomi dan Sosial-budaya : Dr. Ninik
e. Ketua Sub-tim Sosial Budaya : Dr. Meutia
f. Konsultan : Dr. M. Arfah D.
2.2 URAIAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
Proyek ini merupakan sebuah proyek pembangunan pusat perbelanjaan untuk penduduk kelas
menengah ke atas. Proyek ini direncanakan dibangun di atas lahan seluas 2 ha (20% dari luas Taman
Ria Senayan) dengan alokasi luas 10% untuk bangunan pendukung, seperti ruang terbuka hijau,
drainase, keamanan dan lain-lain.
Kawasan pusat perbelanjaan ini direncanakan berada di antara kawasan permukiman dan
perkantoran padat, serta berada di pusat kota. Kawasan ini terletak dekat dengan banyak jalan arteri.
Kegiatan yang berlangsung di sekitar lokasi rencana proyek adalah layaknya aktivitas permukiman
padat penduduk pada umumnya, seperti perdagangan (pasar, warung, dan toko), pendidikan (sekolah,
14
universitas) dan bisnis (kantor, mal). Berikut adalah rencana lokasi pembangunan kawasan pusat
perbelanjaan di wilayah Senayan, Jakarta Pusat:
Peta lokasi kegiatan proyek di Senayan, Jakarta Pusat
(Sumber: maps.google.com)
2.3 TAHAPAN RENCANA KEGIATAN
Proyek pembangunan kawasan industri tahu ini direncanakan untuk berlangsung dalam 3 tahap
utama, yaitu:
a. Tahap prakonstruksi
Tahap Prakonstruksi merupakan tahap penyiapan pelaksanaan kegiatan berupa pengadaan
lahan lokasi. Kegiatannya antara lain :
Survey lapangan untuk menentukan lokasi rencana pembangunan proyek dan melakukan
invetasrisasi tanah sekitar.
Pengurusan surat perijinan pembangunan proyek pada Kantor Badan Pertanahan Kota
Jakarta untuk lahan proyek di Taman Ria Senayan.
b. Tahap konstruksi
Pada tahap ini kegiatan yang berlangsung adalah:
1. Pembukaan lahan
Kegiatan ini secara garis besar terdapat tahapan-tahapan berikut:
Pembersihan lahan
Penggalian dan penimbunan tanah untuk keperluan penyiapan lokasi bangunan
Perataan lahan secara parsial
Penyiapan tapak untuk pembangunan
2. Pengerahan tenaga kerja
Kegiatan mulai dari perekrutan tenaga kerja, pendeskripsian kerjaan hingga pemberian
pelatihan bila dibutuhkan.
15
3. Mobilisasi peralatan dan material
Secara umum meliputi :
Pembelian/peminjaman material dan alat
Pengangkutan alat dan bahan
Penyimpanan alat dan bahan
4. Pembangunan
Kegiatannya antara lain:
Pemadatan tanah
Penyiapan pondasi banguna
Pembangunan konstruksi rangka dan beton
5. Pembangunan Fasilitas
Secara umum pekerjaan yang dilakukan :
Pemasangan jaringan listrik dan air bersih
Penyiapan lahan hijau dan tempat parkir
Pembangunan pusat pengolahan limbah
6. Persiapan kegiatan operasional
Loading dock
Persiapan setiap pemilik kavling
c. Tahap operasi
Tahapan ini meliputi kegiatan setelah konstruksi dan kegiatan operasional di pusat
perbelanjaan, yaitu:
1. Kegiatan jual beli
Kegiatannya antara lain adalah :
Transaksi jual beli
Pengisian stock barang
2. Akses kendaraan
Adanya konsumen dan pegawai yang keluar masuk pusat perbelanjaan
3. Event pusat perbelanjaan
Seperti diadakannya konser musik, sale, dan lain-lain
16
BAB 3 RONA LINGKUNGAN HIDUP
3.1 PROFIL KOTA JAKARTA
Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta, Jakarta Raya) adalah ibu kota negara Indonesia. Jakarta
merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Jakarta terletak di
bagian barat laut Pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal dengan nama Sunda Kelapa (sebelum 1527),
Jayakarta (1527-1619), Batavia/Batauia, atau Jaccatra (1619-1942), dan Djakarta (1942-1972). Di
dunia internasional Jakarta juga mempunyai julukan seperti J-Town, atau lebih populer lagi The Big
Durian karena dianggap kota yang sebanding New York City (Big Apple) di Indonesia.
Jakarta memiliki luas sekitar 661,52 km (lautan: 6.977,5 km), dengan penduduk berjumlah
10.187.595 jiwa (2011). Wilayah metropolitan Jakarta (Jabotabek) yang berpenduduk sekitar 28 juta
jiwa, merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia.
3.2 BATAS WILAYAH
Peta Kota Administrasi Jakarta
Batasan wilayah administrasi proyek adalah:
a. Sebelah utara : Jakarta Pusat
b. Sebelah timur : Jakarta Selatan
c. Sebelah selatan : Jakarta Selatan
d. Sebelah barat : Jakarta Selatan
3.3 Fisik
3.3.1 Iklim
17
Letak rencana proyek pembangunan pusat perbelanjaan berada di Senayan, Jakarta Pusat.
a. Tipe iklim
Jakarta memiliki suhu udara yang panas dan kering atau beriklim tropis. Jakarta mengalami puncak
musim penghujan pada bulan Januari dan Februari. Curah hujan antara bulan Januari dan awal
Februari sangat tinggi, pada saat itulah Jakarta dilanda banjir setiap tahunnya, dan puncak musim
kemarau pada bulan Agustus
b. Curah Hujan
Jakarta mengalami puncak musim penghujan pada bulan Januari dan Februari dengan rata-rata
curah hujan 350 milimeter dengan suhu rata-rata 27 C. Curah hujan antara bulan Januari dan awal
Februari sangat tinggi, pada saat itulah Jakarta dilanda banjir setiap tahunnya, dan puncak musim
kemarau pada bulan Agustus dengan rata-rata curah hujan 60 milimeter .
c. Suhu dan Kelembaban Udara
Suhu mempengaruhi besarnya curah hujan, laju evaporasi dan transpirasi. Suhu dianggap sebagai
salah satu faktor yang dapat memperkirakan dan menjelaskan kejadian dan penyebaran air di
muka bumi. Bulan September dan awal Oktober adalah hari-hari yang sangat panas di Jakata, suhu
udara dapat mencapai 40 C . Suhu rata-rata tahunan berkisar antara 25-38 C (77-100 F).
Data Iklim Jakarta
(Sumber: wikipedia.org)
d. Arah dan Kecepatan Angin
Angin adalah gerakan massa udara, yaitu gerakan atmosfer atau udara nisbi terhadap
permukaan bumi. Parameter tentang angin yang biasanya dikaji adalah arah dan kecepatan
angin. Dalam satu hari, kecepatan dan arah angin dapat berubah-ubah. Perubahan ini seringkali
disebabkan oleh adanya beda suhu antara daratan dan lautan. Angin pada umumnya bertiup dari
bidang permukaan lebih dingin ke bidang permukaan lebih hangat. Misalnya pada siang
hari di bulan kemarau, arah angin cenderung bertiup dari lautan ke daratan yang lebih hangat.
Kecepatan angin maksimum di lokasi rencana proyek pembangunan kawasan industri tahu
sebesar 1,1 m/det. Arah angin rata-rata setiap tahun mengalami perubahan. Saat musim
hujan antara bulan September dan Maret, arah angin dominan berkisar antara barat dan
barat laut. Pada bulan kemarau antara bulan April dan Oktober, arah angin berkisar antara timur
laut dan selatan.
3.3.2 Udara
Berdasarkan hasil pengukuran langsung di lokasi rencana pembangunan proyek,
menunjukkan bahwa kualitas udara secara umum masih tergolong baik. Nilai tiap parameter masih
dibawah standar baku mutu ambien yang disyaratkan Peraturan Pemerintah no. 41 tahun 1999.
3.3.3 Air
Air yang biasa digunakan untuk kegiatan sehari-hari oleh penduduk sekitar berasal dari air
tanah dengan kedalaman maksimum 150 m dari permukaan tanah. Air limbah domestik penduduk
18
mengalir melalui saluran drainase (parit) dan di daerah tersebut belum memiliki instalasi khusus
pengolahan air limbah.
3.3.4 Lahan, Topografi, dan Geologi
Jakarta Pusat memiliki 8 kecamatan luas wilayah sekitar 48 km2. Secara topografi lokasi
proyek terletak pada ketinggian 791 m dpl dan permukaan tanah cenderung datar.
3.3.5 Kebisingan
Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan
waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
Sumber kebisingan di sekitar lokasi rencana pembangunan kawasan industri tahu berasal dari
kendaraan yang lalu lalang seperti sepeda motor, angkot, sedan, truk, pick up, bus, dan sebagainya.
Pengukuran tingkat kebisingan dilakukan dengan menggunakan meteran tingkat kebisingan
metode biasa (tidak menggunakan presisi). Sampling dilakukan di tengah-tengah pemukiman di 3
titik yang masing-masing berjarak 500 m dengan yang lainnya. Tingkat kebisingan ini masih
memenuhi baku mutu (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 48/11/1996 tentang Baku Tingkat
Kebisingan).
3.4 Ekologi
3.4.1 Ekosistem
Jenis-jenis ekosistem yang terdapat di Taman Ria Senayan, Jakarta yang berpotensi untuk
terkena dampak oleh rencana pembangunan pusat perbelanjaan antara lain:
a. Ekosistem padang rumput di sekeliling lahan kosong
Terdapat vegetasi padang rumput di sekitar lahan kosong, yang sering dijadikan sarana olahraga
atau kegiatan bersama. Lahan ini yang nantinya akan dijadikan lokasi proyek.
b. Ekosistem danau
Terdapat danau seluas 6 Ha di sekitar lokasi rencana kegiatan. Dnau tersebut memiliki ekosistem
sendiri. Ekosistem danau inilah yang memilliki potensi terbesar terkena dampak pembangunan
pusat perbelanjaan. Besarnya kemungkinan adanya pencemaran yang dilakukan oleh konsumen
atau orang yang tidak bertanggung jawab setelah berbelanja atau ketika bersantai dapat
menyebabkan pencemaran di danau tersebut.
3.4.2 Fauna
Keseragaman fauna di daerah Taman Ria Senayan tidak begitu khas. karena di luas daerah
tempat hidup fauna tersebut sangat sedikit dan pengaruh dari polusi jalan raya sangat mempengaruhi
habitat fauna ini. Berikut fauna yang ada di tiap ekosistem di lokasi proyek:
a. Ekosistem padang rumput
Grafik Persentase Populasi Fauna Ekosistem Padang Rumput
19
b. Ekosistem danau
Ekosistem danau tidak memiliki ragam fauna ekosistem yang tinggi.
Grafik Persentase Populasi Fauna Ekosistem Danau
3.4.3 Flora
Keanekaragaman jenis flora di sekitar lokasi proyek rendah terkait karena sedikitnya lahan
untuk tumbuh. Penyebaran flora hanya terkonsentrasi di tiap ekosistem yang memiliki potensi untuk
terkena dampak dari adanya proyek.
a. Ekosistem padang rumput
Ekosistem ini memiliki rerumputan dengan vegetasi rendah seperti rumput liar atau sejenis
rumput kuda.
b. Ekosistem danau
Jenis flora yang ada hanya berupa flora yang dapat hidup di badan air yang tercemar, seperti jenis
tumbuhan mikroskopis (lumut dan tanaman paku-pakuan).
3.4.4 Sumber Daya Alam
Jenis sumber daya alam di lokasi sekitar proyek yang memiliki nilai guna bagi masyarakat
sekitarnya sangat sedikit, hanya air tanah dan rerumputan.
Persentase; Belalang; 35%; 35%
Persentase; Cacing; 5%; 5%
Persentase; Capung; 10%; 10%
Persentase; Kadal; 25%; 25%
Persentase; Kodok; 25%; 25%
Persentase Populasi Fauna Ekosistem Padang Rumput
Belalang Cacing Capung Kadal Kodok
Persentase; Jentik nyamuk;
50%; 50%
Persentase; Kecebong; 35%;
35%
Persentase; Ikan sapu-sapu;
15%; 15%
Persentase; ; 0; 0%
Persentase Populasi Fauna Ekosistem Danau
Jentik nyamuk Kecebong Ikan sapu-sapu
20
3.5 Nilai yang Digunakan Manusia
3.5.1 Tata Guna Lahan
Penggunaan lahan di sekitar Taman Ria Senayan merupakan pemukiman penduduk serta situs
bisnis yang cukup padat. Grafik tata guna lahan ditunjukkan pada diagram berikut:
3.5.2 Transportasi
Kendaraan yang umum digunakan di daerah rencana lokasi proyek adalah kendaraan roda
empat, roda dua dan lebih dari roda empat. Ukuran badan jalan besar karena merupakan jalan arteri.
3.5.3 Sumber Energi
Untuk pasokan listrik, semua penduduk di sekitar proyek mendapatkannya dari Perusahaan
Listrik Negara (PLN).
3.5.4 Drainase
Saluran drainase berbentuk persegi dengan lebar 50 cm dan kedalaman 1 m. Pengalirannya
menggunakan gaya gravitasi dan merupakan drainase tercampur dimana buangan kamar mandi dan
limpasan air hujan dialirkan melalui saluran yang sama.
3.6 Nilai Kualitas Hidup
3.6.1 Sosial Ekonomi
Segi sosial ekonomi yang terdapat di sekitar proyek dapat dilihat dari data statistik
kependudukan, mobilisasi, dan sarana pendidikan.
a. Kependudukan
Jumlah penduduk
Jumlah penduduk pada tahun 2005 adalah 861.531 jiwa dengan kepadatan 17.161,97 jiwa/km2.
Komposisi penduduk menurut pendidikan
Survey komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan menunjukkan jumlah penduduk yang
tidak atau belum bersekolah 5%, tidak tamat SD 5%, tamat SD 5%, SLTP 20%, SLTA 20%, dan
sarjana 40%. Sebagian besar penduduk daerah ini bekerja setelah lulus SLTA, menjadi pekerja
atau wiras swasta. Grafik Tingkat Pendidikan
0,2
0,45
0,2
0,15
Tata Guna Lahan
Pemukiman
Perkantoran & bisnis
Fasilitas Umum
Lain-lain
21
Komposisi penduduk menurut agama yang dianut
Komposisi umat tiap agama adalah Islam (85,36%), Protestan (7,54%), Katolik (3,15%), Buddha
(3,13%), Hindu (0,21%), Konghucu (0,06%)
Grafik Agama
Komposisi penduduk menurut jenis pekerjaan
Survey jenis pekerjaan penduduk, yaitu pegawai negeri sebesar 6%, ABRI 2%, pegawai swatsa
15%, petani 10%, pedagang 17%, pelajar 17%, mahasiswa 5%, pensiunan 2%, dan lain-lain
26%. Sebagian besar penduduk memilih menjadi buruh industri atau berdagang.
Grafik Jenis Pekerjaan Awal
10% 5%
5%
20%
20%
40%
Tingkat Pendidikan
Tidak/belum bersekolah
Tidak tamat SD
Tamat SD
Tamat SMP
Tamat SMA
Sarjana
86%
8%
3% 3% 0%
0%
Komposisi Agama
Islam
Protestan
Katolik
Buddha
Hindu
Konghucu
pegawai negeri 6
ABRI 2
pegawai swasta 15
petani 10
22
b. Mobilisasi Penduduk
Jakarta Pusat menjadi daerah sasaran bagi warga dari kota lain yang sebagian besar motivasinya
adalah karena pekerjaan. Banyak penduduk yang pindah ke daerah ini untuk kemudian mendirikan
usaha mandiri ataupun menjadi pegawai.
3.6.2 Kesehatan
Tingkat kesehatan di daerah ini cukup baik. Tidak adanya wabah penyakit yang cukup
signifikan. Fasilitas kesehatan di sekitar proyek adalah 2 buah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas
Keliling, Posyandu dan Balai Pengobatan.
23
BAB 4 RUANG LINGKUP STUDI
4.1 Dampak Penting yang Ditelaah
Pelingkupan merupakan proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi
dampak penting (hipotesis) yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan. Langkah
pelingkupan sebagai upaya dalam menentukan dampak besar dan penting yang diperkirakan akan
terjadi akibat proyek pembangunan pusat perbelanjaan di taman Ria Senayan terhadap lingkungan
yang mencakup secara keseluruhan.
Perubahan-perubahan lingkungan diperkirakan akan menjadi dampak besar dan penting, dan akan
dikaji melalui beberapa komponen kegiatan yang berhubungan dan terkait secara sebab akibat.
Dengan melihat hasil pelingkupan pada Kerangka Acuan ANDAL terdapat beberapa isu pokok yang
sangat memerlukan pengkajian secara detail dan serius serta analisis yang tajam pada waktu
membuat laporan ANDAL, yaitu dari sub-sub kegiatan pra-konstruksi, konstruksi, dan operasional.
1. Perubahan terhadap kualitas badan air permukaan dan air tanah.
Prediksi dampak dari pelaksanaan proyek ini dibatasi hanya untuk jangka waktu 10 semenjak
mulai beroperasinya proyek ini.
Badan air penerima yang diprediksikan tidak akan mengalami pencemaran yang terlalu parah,
yang merupakan saluran drainase buatan (parit) berukuran sedang, yang kondisi awalnya
memang sudah tercemar oleh limbah domestik dari wilayah permukiman padat. Badan air
tersebut diklasifikasikan sebagai sungai golongan IV disesuaikan dengan PP No. 82 tahun 2001
tentang Kualitas Badan Air Sungai.
Kawasan pusat perbelanjaan direncanakan untuk memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah.
Pelaksanaan proyek tidak akan berdampak pada penurunan muka air tanah di lokasi proyek
karena proyek ini direncanakan menggunakan air tanah dari PDAM.
2. Perubahan kualitas udara ambien.
Pada tahap pra konstruksi banyak kendaraan besar yang berlalu lalang di kawasan industri.
Kendaraan besar banyak menghasilkan asap dari buangan knalpotnya, buangan yang dihasilkan
banyak mengandung gas CO, CO2, NO2, SO2,, dan gas-gas lainnya.
Pada proses konstruksi kawasan industri, seperti proses konstruksi bangunan, galian,
pemasangan beton dan lain-lain dapat menghasilkan jumlah debu (partikulat) dalam jumlah
yang banyak.
Pabrik-pabrik sudah berjalan, dan lalu lalang kendaraan bermotor akan semakin banyak. Lalu-
lalang kendaraan bermotor akan memerikan sumbangan polusi udara bagi kawasan proyek.
3. Perubahan tingkat kebisingan yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat.
Dampak pada kebisingan atau dampak pada tingkat kebisingan yang terjadi di daerah proyek
pembangunan atau daerah di sekitar proyek mempunyai pengaruh yang penting terhadap
kesehatan masyarakat, kenyamanan hidup masyarakat, pada binatang ternak, satwa liar
ataupun gangguan pada ekosistem alam.
Dampak kebisingan dapat pula dibagi berdasarkan fase pembangunan proyek, yaitu fase
konstruksi dan fase operasi. Besarnya kebisingan yang ditimbulkan dari fase pembangunan fisik
proyek dapat dibagi lagi menjadi kebisingan yang disebabkan oleh pembersihan lahan,
penggalian, pondasi, menegakkan bangunan, dan penyelesaian akhir bangunan.
4. Perubahan ekologis flora dan fauna darat yang berpengaruh terhadap ekosistem.
Dampak ekologi yang akan terjadi pada pembangunan kawasan industri tahu ini adalah berupa
pengurangan keanekaragaman hayati (flora dan fauna) yang ada di tempat tersebut. Pengurangan
24
populasi flora yaitu berupa pengurangan pohon-pohonan dan rerumputan. Sedangkan untuk fauna
yang diprediksikan akan berkurang populasinya adalah kelompok serangga.
5. Perubahan sosial-budaya masyarakat.
Kondisi sosial-ekonomi-budaya masyarakat sekitar diprediksikan akan mengalami perubahan dari
sebelum dan sesudah dibangunnya proyek tersebut, sebab walaupun sudah banyak pusat
perbelanjaan di sekitar proyek, namun fungsi lahan awal sebagai tempat terbuka menjadi tempat
perbelanjaan dapat menimbulkan efek negatif dna positif. Perubahan tersebut terjadi karena
adanya kontak antara aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam proyek dengan masyarakat
sekitar dan kontak yang tidak terjadi lagi akibat ada pusat perbelanjaan tersebut. Kontak tersebut
dapat menimbulkan perubahan nilai-nilai sosial, nilai budaya, begitu juga nilai ekonomi di daerah
tersebut.
Pelingkupan dampak penting dilakukan melalui serangkaian proses berikut:
1. Identifikasi Dampak Potensial
2. Evaluasi Dampak Potensial
3. Klasifikasi dan Prioritas Dampak Penting
Rangkaian proses tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:
Deskripsi Rencana
Kegiatan
Rona Lingkungan
Hidup
Dampak PotensialDampak Penting
Hipotetik
Prioritas Dampak
Penting Hipotetik
Identifikasi
Dampak Potensial
Evaluasi Dampak
Potensial
Klasifikasi dan
Prioritas
Alur Pelingkupan Dampak Penting
4.2 Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian
4.2.1 Wilayah Studi
Penetapan lingkup wilayah studi dimaksudkan untuk membatasi luas wilayah studi ANDAL sesuai
hasil pelingkupan dampak penting, dan dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya, waktu dan
tenaga, serta saran pendapat dan tanggapan dari masyarakat yang berkepentingan.
25
Batas Wilayah Studi
Batas Proyek
Batas proyek guna menetapkan ruang dan horizon studi AMDAL kegiatan pembangunan pusat
perbelanjaan di Senayan ditetapkan berdasarkan batas-batas fisik lahan yang akan digunakan,
meliputi lahan seluas 2 ha .
Batas Ekologis
Batas ekologis merupakan luas persebaran dampak dari kegiatan pusat perbelanjaan menurut media
transportasi limbah (dispersi penyebaran temperatur limbah cair).
Dispersi penyebaran limbah cair pada parit (yang mungkin terjadi) di sekitar wilayah proyek akan
membatasi batas wilayah studi ekologi perairan. Wilayah udara dengan batas 1 km dari titik pusat
kegiatan terutama ke arah Selatan dan Timur (sebagai daerah pemukiman penduduk dan bisnis)
diduga akan terkena dampak limbah gas walaupun sangat sedikit skelai karena penghasil emisi gas
dari kendaraan yang parkir.
Batas Sosial
Batas sosial adalah ruang di sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan yang merupakan tempat
berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang diduga
akan mengalami perubahan mendasar akibat suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
Batas sosial kehidupan masyarakat di Senayan ditandai oleh peluang kerja yang diciptakan oleh pusat
perbelanjaan. Batas sosial bisa sangat luas dan tersebar di daerah pemukiman penduduk dengan kelas
ekonomi menengah ke bawah.
Batas Administrasi
Batas administrasi ditetapkan berdasarkan pemerintahan yang ada di lokasi kegiatan. Batas
administrasi ditentukan oleh daerah sesuai kaidah-kaidah administratif yang mempunyai keterkaitan
dengan lokasi proyek pembangunan kawasan industri tahu, yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Batas pelingkupan
26
Batas Studi
Batas studi merupakan ruang lingkup studi rencana pembangunan pusat perbelanjaan di Taman Ria
Senayan, Jakarta Pusat. Penentuannya disesuaikan dengan kemampuan pelaksana yang umumnya
memiliki keterbatasan sumberdaya seperti waktu, tenaga, teknologi, dana dan metode.
4.2.2 Waktu Studi
Jangka waktu pelaksanaan studi AMDAL sejak tahap persiapan hingga penyerahan laporan ke
instansi yang bertanggung jawab adalah 1 tahun. Hal ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
a. Asumsi perkembangan dari proyek ini sangat cepat sehingga dampaknya pun dapat diketahui
dengan cepat pula.
b. Waktu satu tahun maksimum merupakan waktu yang cukup lama dalam melihat reaksi warga
terhadap proyek pembangunan pusat perbelanjaan ini.
Jadwal Pelaksanaan Studi AMDAL
Kegiatan I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Persiapan studi
Studi lapangan dan analisis
laboratorium
Penyusunan draft laporan
Evaluasi draft laporan dan penyusunan
laporan akhir
27
BAB 5 DAMPAK PENTING TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP
5.1 TAHAP PRAKONSTRUKSI
Pada tahap prakonstruksi, kegiatan yang menimbulkan dampak penting adalah pembebasan lahan
terhadap kepemilikan dan pengusahaan lahan serta keresahan masyarakat. Keresahan masyarakat
yang ditimbulkan akibat berkurangnya ruang terbuka untuk masyarakat.
5.2 TAHAP KONSTRUKSI
5.2.1 Komponen Fisika Kimia
a. Kualitas Udara.
Dampak terhadap komponen lingkungan kualitas udara pada tahap konstruksi disebabkan
kegiatan pembangunan yang banyak menghasilkan debu sehingga kuantitas partikel
bertambah.
b. Kebisingan.
Kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan; pengecoran dan konstruksi pembangunan akan
menimbulkan dampak penting terhadap kebisingan. Tingkat kebisingan yang akan timbulkan
oleh kegiatan tersebut akan meningkat dari rona sebelum kegiatan dimulai. Sedangkan
kebisingan yang timbul diperkirakan tidak akan mengganggu kenyamanan masyarakat di
sekitar proyek.
c. Transportasi.
Dampak terhadap komponen lingkungan gangguan lalu lintas pada tahap konstruksi
disebabkan kegiatan mobilisasi alat dan bahan dari dan ke lokasi pembangunan proyek.
Kegiatan transportasi alat dan bahan ini akan memberikan dampak terhadap gangguan lalu
lintas.
5.2.2 Komponen Sosial Ekonomi dan Budaya
Komponen sosial ekonomi budaya yang terkena dampak penting kegiatan proyek ini adalah
kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, dan keresahan masyarakat. Pada kegiatan penerimaan
tenaga kerja konstruksi akan menimbulkan dampak positif terhadap kesempatan kerja serta
pendapatan masyarakat. Penerimaan tenaga kerja untuk kegiatan konstruksi diperkirakan akan
menambah sekitar 1000 orang tenaga kerja konstruksi, yang diprakirakan akan berlangsung selama
satu-dua tahun. Penambahan tenaga kerja ini pada akhirnya akan menambah peluang berusaha bagi
masyarakat sekitarnya khususnya hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan pekerja
konstruksi seperti pemondokan, warung dan rumah makan, toko kelontong, serta jasa transportasi.
5.3 TAHAP OPERASI
5.3.1 Komponen Fisika Kimia
Tahap operasional proyek ini dapat menimbulkan dampak terhadap kualitas udara dan kebisingan.
Dampak ini akan berlangsung terus menerus selama jam pusat perbelanjaan dibuka. Tingkat emisi
yang dihasilkan dari kendaraan bermotor sangat beragam.
5.3.2 Komponen Sosial Ekonomi dan Budaya
Pada tahap operasi yang menimbulkan dampak penting terhadap kesempatan kerja, pendapatan
masyarakat, dan keresahan masyarakat adalah kegiatan penerimaan tenaga kerja operasi. Jumlah
tenaga kerja yang diterima pada tahap ini lebih sedikit dibandingkan tahap konstruksi, karena
pegawai konstruksi biasanya tidak lagi berubah haluan pekerjaan menjadi pegawai pusat
perbelanjaan.
Keresahan masyarakat disebabkan oleh proses seleksi tenaga kerja yang akan bekerja pada tahap
operasi. Proses seleksi tenaga kerja yang akan bekerja pada tahap operasi lebih membutuhkan
28
keahlian khusus seperti apa keinginan pemilik kavling. Kedua, keresahan juga dapat terjadi jika
penduduk masih merasa kehilangan tempat terbuka umum.
29
UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(UKL-UPL)
BAB 1 UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
1.1 Dampak Penting dan Sumber Dampak Penting
Prakiraan dampak yang dinilai terpengaruhi secara signifikan dengan adanya pembangunan proyek
kawasan pusat perbelanjaan . Aspek-aspek yang dipantau perubahannya yaitu :
1. Kualitas Udara dan kebisingan
Penurunan kualitas udara, debu dan kebisingan dihasilkan dari mobilisasi tenaga kerja konstruksi,
mobilisasi alat berat dan material dan pelaksanaan konstruksi. Tetapi penurunan kualitas tersebut
hanya berlangsung selama konstruksi dan akan berangsur-angsur membaik. Selama tahap
operasional, terjadi penurunan kualitas udara dan debu, namun intensitas kebisingan semakin
meningkat di lokasi dan sekitar lokasi rencana kegiatan. Dampak ini berlanjut pada penurunan
kesehatan dan gangguan kenyamanan para pekerja dan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
2. Transportasi lalu lintas
Dengan adanya mobilisasi alat dan material pada tahap konstruksi, terjadi peningkatan arus lalu
lintas. Hal ini berlanjut pada penurunan kualitas udara dan kebisingan yang semakin meningkat.
3. Kerusakan ekosistem
Pelaksanaan kegiatan akan mengakibatkan pengurangan keanekaragaman hayati (flora dan fauna)
yang ada di tempat tersebut. Pengurangan populasi flora yaitu berupa pengurangan vegetasi
rerumputan. Perubahan habitat dan hilangnya vegetasi diperkirakan akan mempengaruhi
mekanisme ekosistem yang berlangsung di daerah tersebut akibat pembukaan lahan. Beberapa
jenis fauna berpindah tempat dan beberapa jenis yang lain mati. Fauna yang diprediksikan akan
berkurang populasinya adalah kelompok serangga.
5. Peningkatan ekonomi
Setelah adanya proyek, diperkirakan ekonomi masyarakat sekitar menjadi meningkat, dengan
adanya kebutuhan pekerjaan dari pusat perbelanjaan.
1.2 Tolok Ukur Dampak
Pemerintah Indonesia melalui Menteri Negara Lingkungan Hidup (MENLH) telah menetapkan
baku mutu kualitas udara, tingkat kebisingan dan kualitas air sebagai parameter evaluasi dampak
proyek pembangunan jalan atau proyek-proyek lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak
terhadap lingkungan hidup. Baku mutu kualitas udara dan tingkat bising yang ditetapkan MENLH No
48 tahun 1996, sedangkan baku mutu kualitas air tanah ditetapkan Menperkes No 416/IX/1990.
30
Baku mutu parameter pencemaran udara
Parameter Baku mutu (PP no 41 tahun 1999)
PM10 150 g/m3/24 jam
CO 1000 g/m3/24 jam
Nox 150 g/m3/24 jam
SO2 365 g/m3/24 jam
Baku Mutu Tingkat Bising di Indonesia
Peruntukkan Lahan / Kegiatan Baku Mutu Tingkat Bising dB (A)
a. Peruntukkan Lahan
1. Perumahan dan Pemukiman
2. Perdagangan dan jasa
3. Perkantoran dan Perdagangan
4. Ruang Hijau Terbuka
5. Industri
6. Pemerintahan dan Fasilitas Umum
7. Rekreasi
8. Khusus :
- Bandar Udara / Airport
- Stasiun Kereta Api
- Pelabuhan laut
- Perkebunan
55
70
65
50
70
60
70
70
70
70
60
55
55
Sumber: Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (MENLH) No. 48 / MENLH/ 11
Baku Mutu Kualitas Air tanah
No Parameter Satuan Baku Mutu *)
I. FISIK
1 Zat padat tersuspensi mg/l 1500
2 Kekeruhan Scale NTU 25
31
3 Rasa Visual No teste
4 Temperatur 0C N 3
5 Warna TCU 50
6 Daya Hantar Listrik Umhos/cm 1000
II. INORGANIC MATTER
1 Merkuri mg/l 0.001
2 Arsen mg/l 0.05
3 Ion mg/l 1
4 Fluorida mg/l 1.5
5 Kadmium mg/l 0.005
6 CaCO3 mg/l 500
7 Klorida mg/l 600
8 Kromium (VI) mg/l 0.05
9 Mangan (Mn) mg/l 0.5
10 Nitrat as N mg/l 10
11 Nitrit, as N mg/l 1
12 pH - 6,5 9,0
13 Selenium mg/l 0.01
14 Zn / Seng mg/l 15
15 Sianida mg/l 0.1
16 Sulfat mg/l 400
17 Timbal mg/l 0.05
32
III. ORGANIC MATTER
1 Organik (KMn04) mg/l 10
2 Detergen mg/l 0.5
Sumber : Menteri Kesehatan No.416/MEN/Kes/Per/IX/90.
1.3 Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
1. Penurunan Kualitas udara dan kebisingan
Memastikan kualitas udara di daerah pasca proyek tidak mengalami penurunan yang
drastis
Memastikan kesehatan masyarakat tidak terganggu
Mengurangi kadar kebisingan akibat kendaraan yang lewat
Memastikan kesehatan pendengaran masyarakat tidak terganggu
2. Transportasi lalu lintas
Pembuatan konstruksi jalan yang kuat dan tahan lama sehingga kecil kemungkinan jalan
cepat rusak / harus diperbaiki
Pengaturan jadwal keluar masuk kendaraan sehingga efektif dan tidak menyebabkan
kemacetan
3. Peningkatan ekonomi
Agar peluang berusaha di sektor informal dapat berkembang dengan baik untuk
meningkatkan kesejahteraan para pekerja proyek dan masyarakat di sekitar lokasi proyek.
1.4 Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.4.1 Pendekatan Teknologi
Dampak penting yang dapat dilakukan pendekatan pengelolaanya dari segi teknologi
adalah sebagai berikut:
1. Pencemaran Udara
Untuk pengelolaan udara, dapat dilakukan dengan menanam pohon di sekitar daerah
rencana proyek untuk mengurangi emisi yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor yang
melewati daerah tersebut. Selain itu, pengaturan kecepatan kendaraan angkut, jadwal
pengangkutan dan pengaturan lalu lintas juga diperlukan. Untuk mengetahui berapa emisi
yang dikeluarkan dapat dibuat alat pemantauan pencemaran udara di titik tertentu di
kawasan proyek tersebut sehingga dapat dipantau kualitas udara di sepanjang jalan tersebut.
2. Kebisingan
Pembatasan kecepatan kendaraan pengangkut
Pengaturan jadwal pengangkutan
Membuat pemasangan alat peredam suara pada sumber dampak yang tidak bergerak
Penanaman pohon yang berdaun dan beranting banyak untuk meredam bising
1.4.2 Pendekatan Sosial Ekonomi
33
1. Kompensasi / Ganti Rugi yang Layak
Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa peraturan tentang proses pembebasan
lahan termasuk kelayakan kompensasi / ganti rugi. Berdasarkan Undang-undang Agraria No
5 tahun 1960, memuat prinsip kewenangan pemerintah dimana tanah milik pribadi dapat
diambil alih oleh pemerintah demi kepentingan umum.
2. Pendekatan Pemerintah Indonesia untuk Pemukiman Kembali
Keputusan Presiden No. 55 tahun 1993 dan Peraturan Presiden No 36 tahun 2005 memuat
prinsip pengadaan tanah dan pemukiman kembali pada proyek-proyek besar.
1.4.3 Pendekatan Institusi
Institusi-institusi akan dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan. Terutama institusi yang
bergerak di bidang pengelolaan lingkungan dan LSMLSM masyarakat, agar pengelolaan dapat
dilakukan secara terorganisir dengan bantuan institusi yang terkait. Serta dengan adanya
pendekatan dengan masyarakat yang sering berkunjung ke Taman Ria Senayan sebagai tempat
terbuka agar tidak ada kekecewaan dari masyarakat setelah dibangunnya proyek tersebut.
1.5 Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dengan memperhatikan sifat dampak penting yang dikelola (lama berlangsung, sifat kumulatif,
dan berbalik tidaknya dampak), maka direncanakan bahwa dampak penting proyek akan
dikelola selama 5 tahun setelah proyek selesai.
BAB 2 UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
2.1 Dampak Penting yang Dipantau
Dalam proyek pembangunan proyek ini terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan, baik
terhadap lingkungan fisik maupun non-fisik. Namun, dari beragam dampak tersebut hanya
beberapa dampak terhadap lingkungan fisik saja yang dinilai penting dan besar. Dampak-
dampak tersebutlah yang memerlukan pemantauan dalam rangka pelaksanaan proyek ini.
Dampak-dampak penting dan besar tersebut adalah:
a. Peningkatan kebisingan
Indikator dari peningkatan kebisingan adalah ditemukannya suara yang memiliki tingkat
kebisingan melebihi baku mutu yang berlaku menurut Kep-48/MENLH/11/1996 untuk
daerah ruang terbuka hijau.
b. Penurunan kualitas udara
2.2 Sumber Dampak
a. Peningkatan kebisingan
Sumber penyebab terjadinya peningkatan kebisingan adalah dari kegiatan konstruksi seperti mobilisasi kendaraan berat, land clearing, grading, pembangunan tee, green, fairway, bunker, pompa dan fasilitas pelengkap.
b. Penurunan kualitas udara Sumber penyebab terjadinya penurunan kualitas udara adalah dari kegiatan konstruksi dan juga kegiatan operasional.
2.3 Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau
34
Parameter lingkungan hidup yang dipantau meliputi berbagai parameter dari aspek fisika,
kimia, serta biologi.
2.3.1 Parameter fisik
Parameter fisik lingkungan hidup yang dipantau adalah :
a. Tingkat kebisingan
Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan
waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan
lingkungan. Kebisingan yang melewati ambang batas dapat menganggu sistem pendengaran
manusia, bahkan apabila pada tingkat yang lebih parah dapat mengakibatkan pecahnya
gendang telinga serta gangguan psikologis. Sumber kebisingan utama pada saat ini yaitu
kendaraan bermotor yang berlalu lalang dan kegiatan konstruksi.
2.4 Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
Tujuan dilakukannya pemantauan lingkungan hidup adalah :
a. Untuk mengetahui langkah awal apa yang harus dilakukan apabila terjadi perubahan negatif
yang serius terhadap parameter yang telah ditentukan.
b. Memastikan bahwa parameter-parameter yang telah ditentukan tersebut berada dalam
kondisi yang sesuai dengan dengan baku mutu atau ambang batas yang berlaku.
c. Memastikan bahwa usaha pengelolaan lingkungan yang dilakukan telah berjalan dengan baik
dan optimum.
d. Mengidentifikasi sedari dini apabila terdapat usaha pengelolaan lingkungan yang tidak
berjalan dengan baik, sehingga dapat dilakukan usaha perbaikan sedini mungkin.
2.5 Metode Pemantauan Lingkungan Hidup
II.5.1 Metode Pengumpulan dan Analisis Data
a. Tingkat kebisingan
Untuk tingkat kebisingan, dilakukan pengukuran dengan sound level meter, dengan ketelitian
alat tersebut adalah 1 dB. Menurut Kep-48/MENLH/11/1996, baku mutu kebisingan di
daerah perumahan, institusi, rumah sakit adalah 55 dB (A). Tolak ukur dari kebisingan ini
adalah apabila kebisingan yang diukur tidak melebihi ambang batas, maka lingkungan
tersebut dalam keadaan baik dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.
2.5.2 Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup
Pengukuran tingkat kebisingan dilakukan pada tujuh titik yang berbeda yang tersebar di dalam
radius batas proyek.
2.5.3 Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan
Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan
Parameter yang dipantau Metode Pengukuran Jangka Waktu Frekuensi Pemantauan Tingkat kebisingan Sound Level Meter 30 tahun 3 bulan sekali
2.6 Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
2.6.1 Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup
Institusi pelaksana pemantauan lingkungan
Parameter yang dipantau Institusi yang melakukan pemantauan Udara dan kebisingan Bappedal bagian udara Hidrografi Bappedal bagian hidrologi
35
2.6.2 Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup
Institusi pemantau lingkungan hidup antara lain :
1. Pelaksana pemantauan lingkungan hidup adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Jakarta
2. Pengawas pemantauan lingkungan hidup adalah Bappedal bagian udara, Bappedal bagian
keanekaragaman hayati, dan Bappedal bagian hidrologi
3. Laporan pemantauan lingkungan hidup akan dilaporkan kepada:
Kepala Bappedal
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Jakarta
Walikota Jakarta
36
DAFTAR PUSTAKA
PerMenLH tentang Amdal.
http://ppejawa.com/ekoplasa49_permenlh_tahun_2012_tentang_amdal.html
Desk Informasi. 2012. http://www.setkab.go.id/berita-3853-cabut-pp-amdal-pemerintah-
keluarkan-aturan-baru-tentang-izin-lingkungan.html
Demografi Jakarta.2009. http://www.jakarta.go.id/web/news/2008/01/Demografi-Jakarta
Kota Administrasi Jakarta Pusat. http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Administrasi_Jakarta_Pusat
Taman Ria Senayan. http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/3173/Taman-Ria-
Senayan
Mal di Taman Ria Tak Boleh Lebih 20% dari Lahan & Tak Menghadap Jl Gatsu. 2010.
http://news.detik.com/read/2010/07/20/113232/1402760/10/mal-di-taman-ria-tak-boleh-
lebih-20-dari-lahan-tak-menghadap-jl-gatsu
Pembangunan Kawasan Taman Ria Senayan Menunggu Amdal. 2010,
http://www.tempo.co/read/news/2010/07/19/057264397/Pembangunan-Kawasan-
Taman-Ria-Senayan-Menunggu-Amdal
Dewan Tolak Pembangunan Mal di Taman Ria. 2010.
http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?nNewsId=40197