Hilirisasi Pembangunan Industri
Berbasis Migas dan Batubara Direktorat Industri Kimia Hulu
Ditjen Industri Kimia, Tekstil dan Aneka
17 Februari 2016
LATAR BELAKANG
Dasar Hukum
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana
Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang
Pembangunan Sumber Daya Industri
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor
31.1/M-IND/PER/3/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Perindustrian 2015-2019
Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 2010 tentang Revitalisasi Industri
Pupuk
Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2007 tentang Percepatan
Pembangunan Papua dan Papua Barat
Gambaran Umum
Industri petrokimia merupakan industri strategis yang menghasilkan
bahan baku industri manufaktur.
Indonesia memiliki Sumber Daya Alam yang cukup besar sebagai
bahan baku industri petrokimia.
Saat ini, sebagian SDA dijadikan komoditi ekspor dimana nilai tambah
yang didapat jauh lebih kecil dibandingkan produk petrokimia.
Pembangunan industri pupuk dan petrokimia berbasis SDA merupakan
langkah strategis dalam upaya menorong hilirisasi hasil tambang (SDA).
Pembangunan industri melalui program hilirisasi serta kompleks industri
petrokimia akan berdampak terhadap pengembangan daerah,
meliputi infrastruktur, pendidikan, penyerapan tenaga kerja dan
peningkatan kesejahteraan dalam rangka memperkokoh NKRI, serta
mendorong tumbuhnya berbagai industri turunan petrokimia yang maju
dan berkesinambungan
POTENSI SUMBER DAYA ALAM
POTENSI GAS BUMI
Total cadangan 150,39 TSCF
- Cadangan terbukti 101,54 TSCF
- Cadangan potensial 48,85 TSCF Cadangan terbesar berada di Natuna dengan cadangan 50,48 TSCF kemudian Papua
Barat dengan total cadangan 23,9 TSCF dimana terdapat cadangan 6-8 TSCF belum
teralokasi.
POTENSI BATUBARA
SEBARAN BATUBARA
Sumber daya terbesar berada di Sumatera Selatan (51,90
milyar ton; 50%), Kalimantan Timur (47,01 milyar ton; 37,17%)
dan Kalimantan Selatan (14,46 milyar ton; 11,41%)
POTENSI POTENSI PASAR
Pohon Industri Petrokimia
SUPPLY DEMAND
Supply-demand 2014
Satuan dalam ton
Proyeksi Supply Demand 2020
No Industri Kebutuhan (ton)
1. Ethylene *) 2,100,000
2. Propylene *) 1,900,000
3. Polyethylene 1,740,000
4. Polypropylene 1,770,000
5. Methanol **) 2,400,000
6. Urea 8,900,000
7. Ammonia (di luar industri pupuk) 1,500,000
Data Dit. Industri Kimia Hulu, Kemenperin *) Dengan asumsi ada pengembangan Industri Polyethylene dan Polypropylene di Indonesia **) Dengan adanya rencana pengembangan Industri Olefin berbasis Methanol
BENEFIT TERHADAP
PEREKONOMIAN
NILAI TAMBAH
LIFETIME
ARAH PENGEMBANGAN
RIPIN
Industri prioritas tahun 2015-2035
INDUSTRI PRIORITAS YANG
DIKEMBANGKAN
RENCANA PENGEMBANGAN
RENCANA INDUSTRI PETROKIMIA
Bintuni Papua Barat:
Industri petrokimia
berbasis gas bumi
Mesuji dan Muara Enim:
Industri petrokimia
berbasis batubara
TELUK BINTUNI
Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat telah ditetapkan
sebagai WPPI berdasarkan Rencana Induk
Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035.
Terdapat potensi gas sebesar 23,9 TSCF dimana
potensi 6-8 TSCF belum teralokasi.
Dukungan Pemerintah Papua Barat dalam
pengembangan industri petrokimia di Kabupaten
Teluk Bintuni.
Komitmen investor industri pupuk dan petrokimia untuk
membangun industri di Teluk Bintuni.
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DI
TELUK BINTUNI
1. industri petrokimia yang direncanakan di kawasan industri Teluk Bintuni, antara lain untuk:
• Amoniak-urea
• Metanol
• Etilen
• Propilen
• Polietilen
• Polipropilen
2. PT Pupuk Indonesia (Persero) diberi tugas untuk mengelola Kawasan Industri Teluk Bintuni seluas 2.112 ha.
3. Sedang dilakukan studi bersama untuk penyediaan alokasi gas bumi untuk industri pupuk sampai habis masa konsesi tahun 2035.
4. Sedang dilakukan pembicaraan awal alokasi gas dari sumber lain untuk industri petrokimia.
RENCANA PENGEMBANGAN
Natural Gas (180
MMSCFD)
Ammonia and
urea plant Urea 2.300 KTA
Ammonia 1.320 KTA
Pupuk
Petrokimia
MUARA ENIM
Kerjasama PT Pupuk Sriwidjaja dan PT Bukit Asam dalam pembangunan
gasifikasi batubara sebagai bahan baku industri pupuk. Permbangunan
plant gasifikasi berada dekat mulut tambang (Mine Mouth)
Proyek ini dapat menghemat konsumsi gas 25%. PT Bukit Asam akan
menyediakan batubara sebagai bahan baku gasifikasi selama 20 tahun.
Dari hasil FS,
• Jenis batubara yang digunakan adalah lignite
• Terdapat tiga pilihan plant produksi yaitu urea plant, ammonia plant
atau gabungan antara ammonia dan urea plant
MUARA ENIM
PT Lion Power Energy (Sugico Group) bekerjasama
dengan PERTAMINA di Muara Enim
mengembangkan industri petrokimia turunan
methanol berbasis batubara: Proses Feasibility Study
PT Odira sedang mengembangkan industri kimia berbasis batubara di dekat Tanjung Api-Api : Proses
Pre FS
HASIL
HAL-HAL YANG TELAH DICAPAI
Pemenuhan Gas untuk Pabrik Pupuk di Teluk Bintuni sebesar 180 MMSCFD telah
dialokasikan sesuai surat Plt. Kepala SKK Migas kepada BP Berau Ltd No. SRT-
0839/SKKO0000/2014/S2 tanggal 24 September 2014;
Status kawasan industri petrokimia di Teluk Bintuni telah ditetapkan sebagai Areal
Penggunaan Lain (APL) sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 783/MENHUT-II/2014
tanggal 22 September 2014;
Surat penetapan PT. Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) sebagai pengelola kawasan
di Teluk Bintuni telah dikeluarkan oleh Menteri BUMN dengan Surat No. S-
128/MBU/03/2015 tanggal 18 Maret 2015;
Telah ditandatangani MoU antara PT. Pupuk Indonesia dan BP Berau pada tanggal 25 Juni
2015.
Telah beroperasi prototype plant gasifikasi batubara di PT Pupuk Kujang pada April 2015
sebagai berikut:
Gasifier type Fluidized bed –Dry ash
Feed Capacity 50 ton/day, (ar)
Syn-gas 1800 m3 N/hr-dry
Steam Production 4.5 t/hr, 500 oC
Area 100 x 80 m2
RENCANA KERJA
PUPUK DI TELUK BINTUNI
PETROKIMIA DI TELUK BINTUNI
1 Pembahasan dengan pengelola kawasan
2 Pengukuran Lahan oleh pengelola kawasan Target: Juni 2016
3 Pematangan lahan sesuai kebutuhan
4 Penetapan alokasi gas untuk industri petrokimia di
Teluk Bintuni
Menunggu ketetapan dari Menteri
ESDM
TARGET: Desember 2015
5 Instruksi pemenuhan gas untuk industri petrokimia di
Teluk Bintuni
TARGET: Desember 2015
6 Pembahasan MoU KKS dengan Industri Petrokimia
tentang Studi Bersama untuk penyediaan alokasi gas
bumi untuk industri petrokimia 200 (+200) MMSCFD
TARGET: Awal 2016
7 Steering Committee Meeting Pembahasan Study
Bersama
TARGET: Awal 2016
8 Penyusunan laporan Laporan Interim TARGET: Maret 2016
9 Penyusunan laporan Laporan Final TARGET: April 2016
10 Penyampaian Laporan Studi Bersama ke Menteri
ESDM TARGET: Mei 2016
MENUNGGU KEBIJAKAN
HARGA GAS DARI PEMERINTAH
11 Pembahasan dan penandatanganan HoA
12 Penandatanganan PJBG
Catatan: membutuhkan waktu 36 bulan MENUNGGU KEPASTIAN
HARGA GAS
13 Penyiapan dokumen tender
14 Pelaksanaan Tender & Evaluasi Tender
15 Pengumuman Hasil Tender
16 Road Show cari pinjaman
17 EPC
18 Commisioning
19 Start Up
20 Pabrik Methanol dan Turunan Beroperasi Target Awal 2020
ALOKASI GAS
PENETAPAN HARGA GAS
PEMBANGUNAN PABRIK
STATUS LAHAN KAWASAN
NO RINCIAN DOKUMEN STATUS
MENUNGGU KEBIJAKAN
HARGA GAS DARI PEMERINTAH
11 Pembahasan dan penandatanganan HoA
12 Penandatanganan PJBG
Catatan: membutuhkan waktu 36 bulan MENUNGGU KEPASTIAN
HARGA GAS
13 Penyiapan dokumen tender
14 Pelaksanaan Tender & Evaluasi Tender
15 Pengumuman Hasil Tender
16 Road Show cari pinjaman
17 EPC
18 Commisioning
19 Start Up
20 Pabrik Methanol dan Turunan Beroperasi Target Awal 2020
PENETAPAN HARGA GAS
PEMBANGUNAN PABRIK
NO RINCIAN DOKUMEN STATUS
PETA KAWASAN
PETROKIMIA BERBASIS
GASIFIKASI BATUBARA
PETROKIMIA DI MUARA ENIM
PETROKIMIA DI MESUJI
TINDAK LANJUT
USULAN KEBIJAKAN (Bintuni)
1. Harga gas untuk industri pupuk perlu segera ditetapkan dengan
memperhatikan proses pembangunan pabrik harus dimulai paling
lambat pada pertengahan tahun 2016.
2. Kepastian alokasi gas untuk industri petrokimia perlu segera
ditetapkan mengingat investasi baru akan jalan setelah ada
kepastian alokasi gas tersebut.
3. Untuk butir 1 dan 2 diatas, diperlukan “payung hukum khusus”
untuk alokasi dan harga gas untuk pengembangan industri di
wilayah Papua Barat.
4. Kementerian Perindustrian akan melakukan pembebasan lahan,
penyusunan AMDAL serta infrastruktur kawasan industri di Teluk
Bintuni pada tahun 2017 setelah dilakukan penetapan harga gas.
Usulan Kebijakan (Muara Enim)
Revisi Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.010/2015 yang
memungkinkan industri petrokimia berbasis gasifikasi batubara
mendapatkan fasilitas tax holiday. Pada peraturan tersebut, industri
petrokimia berbasis gasifikasi batubara tidak termasuk.
Revisi PP No. No.18 tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak penghasilan untuk
Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di
Daerah-Daerah Tertentu. Jenis industri hulu berbasis syngas hanya
mencakup methanol dan ammonia.
Adanya jaminan ketersediaan batubara dengan harga yang paling
ekonomis
Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (royalty, pajak daerah dll)
Kemudahan perijinan terkait investasi, produksi dan pemasaran.
Perbedaan ijin pertambangan dan industri
Terima kasih
Top Related