GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA
NOMOR 2731 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU DI JALANMOH. KAHFI I GANG PANJANG 13-H RT 006 RW 004, KELURAHAN CIPEDAK,
KECAMATAN JAGAKARSA, KOTA ADMINISTRASIJAKARTA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang a. bahwa dalam rangka penyediaan Ruang Terbuka Hijau bagiwarga kota Jakarta dan pemenuhan target Ruang TerbukaHijau di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, periudidukung upaya penyediaanjpengadaan Iahan yang memadai;
b. bahwa berkaitan dengan upaya penyediaanjpengadaan Iahanyang memadai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perluditetapkan lokasi untuk pelaksanaan pembangunan RuangTerbuka Hijau;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, periu menetapkan KeputusanGubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk PembangunanRuang Terbuka Hijau di Jalan Moh. Kahfi I Gang Panjang 13-HRT 006 p,W 004, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa,Kota Administrasi Jakarta Selatan;
mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang LaranganPemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang;
2
4. Undang-Undang Nemer 29 Tahun 2007 tentang PemerintahanPrevinsi Daerah Khusus Ibuketa Jakarta sebagai IbuketaNegara Kesatuan Republik Indenesia;
5. Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nemer 2 Tahun 2012 tentang PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Undang-Undang Nemer 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nemer 9 Tahun 2015;
8. Peraturan' Presiden Nemer 54 Tahun 2008 tentang PenataanRuang Kawasan Jakarta, Beger, Depek, Tangerang, Bekasi,Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nemer 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Presiden Nemer 30 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 72 Tahun 2012tentang Biaya Operasienal dan Biaya PendukungPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum yang Bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasienal Nemer 5Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PengadaanTanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriAgraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan NasienalNemer 6 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Nemer 1 Tahun 2012 tentang Rencana TataRuang Wilayah 2030;
13. Peraturan Daerah Nemer 1 Tahun 2014 tentang RencanaDetail Tata Ruang dan Peraturan Zenasi;
14. Peraturan Daerah Nemer 12 Tahun 2014 tentang OrganisasiPerangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUKPEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU Dr JALAN MOH.KAHFI I GANG PANJANG 13-H RT 006 RW 004, KELURAHANCIPEDAK, I\:ECAMATAN JAGAKARSA, KOTA ADMINISTRASIJAKARTA SELATAN.
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
3
Menetapkan lokasi untuk pernbangunan Ruang Terbuka Hijau
seluas ± 11.243 rn2 (lebih kurang sebelas ribu dua ratus ernpat
puluh tiga rneter persegi) yang terletak di Jalan Moh. Kahfi I Gang
Panjang 13-H RT 006 RW 004, Kelurahan Cipedak, Kecarnatan
Jagakarsa, Kota Adrninistrasi Jakarta Selatan sesuai garnbar peta
Nornor 331jSjPSRjDPKjXlj2015 sebagairnana tercanturn dalarn
Larnpiran Kep,utusan Gubernur ini.
Dalarn rangka pernbangunan Ruang Terbuka Hijau sebagairnana
dirnaksud pada dikturn KESATU, Kepala Dinas Pertarnanan dan
Pernakarnan Provinsi DKI Jakarta agar rnelaksanakan pengadaan
tanah terrnasuk rnengosongkan bangunanjhunian dan benda
benda lain yang berada di atasnya .serta rnengarnankan
tanahjlokasi yang digunakan baik langsung rnaupun tidak
langsung.
Penetapan lokasi sebagairnana dirnaksud pada dikturn KESATU
berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat
diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling larna 1 (satu)
tahun.
Kepala Dinas' Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
wajib mengumumkanjmempublikasikan penetapan lokasi untuk
pembangunan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum
KEDUA sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, Kepala
Dinas Pertarnanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta wajib
segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut
dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat
dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta serta melaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI
Jakarta.
Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi
DKI Jakarta terkait klarifikasi apabila pada lokasi yang
dibebaskan terdapat kewajiban SIPPT.
4
KETUJUH Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertamanan dan Pemakaman
Provinsi DKI Jakarta.
KEDELAPAN Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Tembusan:
Ditetapkan di Jakartapadatanggal 14 Desember 2015
G1JErERNln~"PROVINSIDAERAH KHUSUS'", :..r---........I{l~OTA JAKARTA,./ ~ \-
- ( (\ '1 /' \. '\
'l. '. OJ };~~~° \ • / If/':". ··..-~~~;ttKI T. PURNAMA':..~
1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta9. Walikota Jakarta Selatan
10. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta11. Kepaia Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta14. Camat Jagakarsa15. Lurah Cipedak
,----_._--
352IPEPR/UlXll1015
....... A ;t.lt-M-..t:It'Ja#' :t .... 11..
PEMOHOH
DIHM PERTAMAHAH DANPEWJ<N.4AN f'RCNIHSt
OK: JAKAPtTA
'?THO
HOMOR 21~IjRI1..t!'(2e:JJ~
TAHGGN. l'i'\JlAN {)e_o!.'R
TAHUN <!:. 0 'S
NO PETA
I..A"4PlRAH KEPU1'1JSAN GliBERHUftPROVlkSl OKl.w<AATA,
1- --I =::w.~
~.
«).
u~
LatAa
PEMERINTAH PROVINSIDAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA-m
SUBERNUR PRE)YJNSI OAE7AHKHUSU.r- !~lIKOTAJAKAATA
~~/ ~i;KI;tUANAMA
P.ET"'IKtiTlSAR 1 ?'OCttl
.,......:Z=-r--J'::'--L~ -J
PENETAPAH LOKASI UN1UK PEMBANOONAN RUANO TERBUIQ. HIJAU
Dl JALAp,. MOH KAHA I GANG PANJANG t3-H PT.ooa RW.004KElU~ CLPEDAK KECAMA1AN JAGAKARSA
KOT... ADI,4~IS rRASI JAKARTA SELA1At:!
t -lltw-r....\I.1lTAJ.W,"'" M!;l\IUk.ASf<l(AII\l.~i01lHTIllM IIOl"ATMN{twe. ...r...,. to'Mti
a.KJIIt'~--':l\I.f1'EAI.lClHOfjAN'I'IoIBt!"'TAHJ1!l,..~WtolIOlQNll~.P9lt_;
OAI'Il"E/AAI'~Oll ,w(,t.Ar... f<Q n~ ,1 "'1 • 'AAOQA.. 'I I)<'fal'ft a:l11
PEJUHAL
o&..T-UAlIKfJ;>AtA-OJNAS"l'EIQ..TAAN KOTA
KETERANGAN
""'''''BAA
01""'.......1£ PSKTM
DlSETUJUJ A- I OISETVAJIK.'.BlO PSR r KABID. PEPR
"""
-
.'"
....,
-....
,-
'I J
III
l
.-'"
-c,''::;:-.i'
~
......
.-
-.....
-
r::;::- ............ -
"t
"'-
.'l...
r_..... ,-.... ""' .....I' --' ....._/ ........
~~ ~ ~ ........" ," /
.... /'- A /(' II- {, /
........ //,.... '.....,.,/-_~ 7
-J
--.'
/'
, --~---r- ,I~-
-.' r(:' f~
" J1-
-
-r
..,..
J~' ':.~
'-.
-----
, L'
-it_.....'";::-.
,..
~-
~ ...... ~::.~. - ~~.::.:::;::t';"" -._~
J~
•,
~ -'::', - :"",--,,.,.--~
-t'
, I ,. " .
/
. ,I I ,
"---- ~.~ .
I I {.
-, .
~ -.. -~ . }'- .....:..
'-+--- -.,...- --l.I!.,,
.... .,.- .... ~ ---....~._.
I ,
....,....
.~! ,fT
~
."
~
=s:>-•
-,
~,.
II
§~
Top Related