FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Rencana Umum Penanaman Modal Di Provinsi Jambi
Ammar Sholahuddin
Kabid Sarana Prasarana dan Kerjasama Pembangunan Bappeda Provinsi Jambi
Oleh
Rencana Umum Tata Ruang Di Provinsi Jambi
Muara Bungo, 18 Mei 2016
PENDAHULUAN
Investasi adalah; penanaman modal yang diharapkan dapat menghasilkan tambahan dana pada masa yang akan datang (Sumber : Francis, Jack C., Investment: Analysis
and Management, 5th edition, McGraw-Hill Inc.,
Singapore, 1991, Hal. 1)
Definisi
Investasi
Sumber : http://www.persamaankata.com/26695/penanaman-modal
Mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang
Kapasitas produksi dapat ditingkatkan peningkatan output peningkatan pendapatan
Dalam jangka penjang meningkatkan pertumbuhan ekonomi aktivitas ekonomi berkembang
Penyerapan tenaga kerja, optimalisasi pemanfaatan SDA meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kenapa Harus
Investasi
PENDAHULUAN
TIDAK DISKRIMINATIF tidak berpotensi penguasaan ekonomi pada kelompok/orang tertentu tidak menciptakan struktur pasar yang monopolis dan oligopolis
MENJAMIN KEPASTIAN STANDAR PELAYANAN kesederhanaan prosedur, kepastian atau batasan waktu pelayanan Kriteria
Perda yang
mendukung
Investasi
DAYA TARIK INVESTASI
Sumber : http://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/PRESS_RELEASE_TW_I_TAHUN_2016_FINAL_IND.pdf
DAYA TARIK INVESTASI
REALISASI INVESTASI TRIWULAN I TAHUN 2016
PAKET KEBIJAKAN PEMERINTAH
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI V Revaluasi aset Menghilangkan pajak berganda dana investasi Real Estate,
Properti dan Infrastruktur Deregulasi di bidang perbankan syariah
Paket
Kebijakan
Pemerintah
Terkait
Investasi
PAKET KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT INVESTASI
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI X Revisi daftar negatif investasi (DNI) yang sebelumnya diatur dalam
Perpres Nomor 34 Tahun 2014
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XII Kemudahan dalam memulai usaha Kemudahan dalam pendirian bangunan Pendaftaran properti Pembayaran pajak Akses perkreditan Penegakan kontrak dengan mengatur penyelesaian gugatan
sederhana Penyambungan listrik Perdagangan lintas negara Penyelesaian permasalahan kepailitan Perlindungan terhadap investor minoritas
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI VII Kemudahan untuk mendapatkan izin investasi Keringanan pajak untuk pegawai industri padat karya Kemudahan mendapatkan sertifikat tanah
PAKET KEBIJAKAN PEMERINTAH
Paket
Kebijakan
Pemerintah
Terkait
Investasi
RTRW Provinsi Jambi
Umum
Rencana Struktur dan Pola Ruang
Rencana Kawasan Strategis
Arahan Pemanfaatan Ruang
Peran dan
Fungsi Tata
Ruang
Peran RTRW
Sebagai alat operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui : Optimalisasi pemanfaatan sumber daya Sinkronisasi pengembangan sektor Koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, Pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam
pengembangan wilayah
Fungsi RTRW
a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah
daerah; c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
di wilayah provinsi; d. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan
perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor;
e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; f. Penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan g. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota
RTRW Provinsi Jambi (Umum)
RTRW Provinsi Jambi (Umum)
RTRW
Struktur Ruang Kawasan Strategis Pola Ruang
Sistem Perkotaan Sistem Jaringan
Kawasan Lindung Kawasan Budidaya
KS Nasional KS Provinsi
PENGEMBANGAN INVESTASI
RTRW Provinsi Jambi (Rencana Struktur dan Pola Ruang)
KONEKSITAS PUSAT-PUSAT KEGIATAN (PKN-PKNP-PKW-PKWP-PKL)
SECARA KERUANGAN
Konsep Struktur Ruang
Kota Jambi
Sarolangun
Ka. Tungkal
Sengeti
Ma. Bulian
Ma. Bungo
Ma. Tebo
Dikaji untuk PKNp
Ma. Sabak
Merangin
S. Penuh
Jaringan SIS
Rel Kereta Api
Bandara
Jalan
PKN
PKW
PKL
Pelabuhan
PKWp
Kawasan Ekonomi
Ujung Jabung
RTRW Provinsi Jambi (Rencana Struktur dan Pola Ruang)
KONSEP RENCANA STRUKTUR RUANG PROVINSI JAMBI
• PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN) ADALAH KOTA JAMBI
• PKN PROMOSI (PKNP) ADALAH PERKOTAAN MUARA BUNGO DAN PERKOTAAN SAROLANGUN
• PUSAT KEGIATAN WILAYAH (PKW) ADALAH PERKOTAAN KUALA TUNGKAL DAN PERKOTAAN MUARA BULIAN
• PKW PROMOSI (PKWP) MELIPUTI: (1) PERKOTAAN MUARA SABAK (2) KOTA SUNGAI PENUH (3) PERKOTAAN BANGKO (4) PERKOTAAN SENGETI (5) PERKOTAAN MUARA TEBO
• PUSAT KEGIATAN LOKAL (PKL) TERDIRI DARI 29 PERKOTAAN DI KABUPATEN/KOTA
Sistem Perkotaan
RTRW Provinsi Jambi (Rencana Struktur dan Pola Ruang)
RTRW Provinsi Jambi (Arahan Pemanfaatan Ruang)
Perwujudan Rencana
Pengembangan Struktur
Ruang
1. Perwujudan Pengembangan Pusat Kegiatan
2. Perwujudan Sistem Jaringan
Perwujudan Rencana
Pola Ruang
1. Perwujudan Kawasan Lindung 2. Perwujudan Kawasan
Budidaya
Perwujudan Kawasan
Strategis
1. Sudut Pandang Kepentingan Ekonomi
2. Sudut Pandang Sosial Budaya 3. Sudut Pandang Penggunaan SDA
dan/atau Teknologi Tinggi
PENUTUP
Dokumen rencana tata ruang dan perencanaan pembangunan sama-sama ditujukan untuk memprediksi kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang;
Rencana tata ruang harus dapat dioperasionalisasikan sehingga dapat menjadi strategi dan kebijaksanaan daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan;
Rencana tata ruang merupakan rencana pemanfaatan ruang yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan program-program pembangunan dalam jangka panjang;
Rencana tata ruang merupakan arahan makro dalam pemanfaatan ruang seharusnya tidak detail.