EVALUASI PELAKSANAANREFORMASI BIROKRASI
SESUAI DENGAN SURAT MENPAN RB NOMOR : B/14/D.I.PANRB-UPRBN/12/2015 TANGGAL 22 DESEMBER 2015
Penilaian Mandiri Pelaksanaan ReformasiBirokrasi (PMPRB) adalah Model Penilaianmandiri yang digunakan sebagai metode untukmelakukan penilaian serta analisis yangmenyeluruh terhadap pelaksanaan reformasibirokrasi dan kinerja instansi pemerintah
DASAR HUKUM Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 Peraturan Menteri PAN & RB nomor 11 Tahun 2015
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019
Peraturan Menteri PAN & RB nomor 14 Tahun 2014Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi BirokrasiInstansi Pemerintah
SASARAN REFORMASIBIROKRASI
Birokrasi yang bersih danakuntabel
Birokrasiyang efektifdanefisien
Birokrasimemilikipelayananpublikberkualitas
TUJUAN EVALUASI
Menilai kemajuan dan memberi saran perbaikanpelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangkameningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja,mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKNdan meningkatkan kualitas pelayanan publik
PERAN ASESSOR
1. Melakukan Penilaian Mandiri : Pengungkit2. Melakukan Penilaian Mandiri : Hasil3. Memasukkan data Rencana Perbaikan (Rencana Aksi)4. Mencetak Lembar Penilaian
Tim Asessor adalah tim yang dibentuk untukmelakukan penilaian mandiri reformasi birokrasi diinstansi pemerintah
TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI PT. KALIMANTAN BARAT
TIM SEKRETARIAT
Area I KK Manajeme
n Peubahan
Area II KK Penataan Peraturan Perundang-undangan
Area III KK Penataan
dan Penguatan Oganisasi
Area IV KK Penataan
Tatalaksana
Area V KK Penataan
Sistem Manajeme
n SDM
Area VI KK Penguatan Akuntabili
tas
Area VII KK
Penguatan Pengawas
an
Area VII IKK
Peningkatan Kualtas Pelayanan
Publik
TIM PMPRB PT.
KALIMANTAN BARAT
KK = Kelompok Kerja
AREA PERUBAHANDAN HASILYANG DIHARAPKAN
MENTAL APARATURDAN MANAJEMENPERUBAHAN
Meningkatnyapenerapan/internalisasiasas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kodeperilaku, termasuk
penguatan budaya kinerjadan budaya pelayanan
Meningkatnya penerapanbudaya kerja positif di
setiap instansi pemerintah
Meningkatnya citrapositif aparatur sebagai
pelayan masyarakat
Perubahan ke arahperbaikan dapat diukur, diikuti dan ditingkatkan.
PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
Meningkatnyaketerlibatan publik
dalam prosesperumusankebijakan;
Meningkatnya kualitasregulasi yang
melindungi, berpihakpada publik, harmonis, tidak tumpang tindihdan mendorong iklimkondusif bagi publik.
KELEMBAGAAN
Meningkatnya ketepatanukuran, ketepatan fungsi dan
sinergisme/kesinergisankelembagaan
Menurunnya tumpang tindihtugas dan fungsi
TATALAKSANA
Meningkatnya penerapansistem, proses dan prosedurkerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur
sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis
e- Government
Meningkatnya penerapanketerbukaan informasi
publik;
Meningkatnya penerapansistem pengadaan barang
dan jasa secaraelektronik;
Meningkatnya penerapanmanajemen kearsipan
yang handal;
SUMBER DAYA MANUSIA ASN
Meningkatnyakemampuan unit yang mengelola SDM ASN
untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten
dan kompetitif.
Meningkatnyakepatuhan instansiuntuk penerapanmanajemen SDM
aparatur yang berbasismerit
Meningkatnyapenerapan manajemenkinerja individu untuk
meningkatkankompetensi SDM
aparatur
Meningkatnyaprofesionalisme aparatur
AKUNTABILITAS
Meningkatnyaakuntabilitasaparatur
Meningkatnyapenerapan sistem
manajemen kinerja
Meningkatnyakualitas penerapansistem akuntabilitas
keuangan dan kinerjayang terintegrasi
PENGAWASAN
Meningkatnyakapasitas APIP
Meningkatnyaintegritasaparatur
Meningkatnyaefisiensi
penyelenggaraanbirokrasi
PELAYANAN PUBLIK
Meningkatnya sistemmonitoring dan evaluasi
terhadap kinerjapelayanan publik;
Meningkatnya kualitaspelayanan publik sesuaikebutuhan dan harapan
masyarakat;
MEKANISME EVALUASI
17
Memperolehakun danpassword
Membentuk Tim Evaluator Internal
Panel evaluasipelaksanaan
RB
APIP mengirimkan
hasil kesekjen/sekda/
sesma
sekjen/sekda/ sesma
mengirimkan keMenpanrb
Hasil EvaluasiEksternal
Panel Evaluator
VerifikasiLapangan
Desk Evaluation
KEMENTERIAN / LEMBAGA / PEMDA
KEMENTERIAN PANRB
PENGUNGKIT (60)
18
ManajemenPerubahan
Penataan SistemManajemen SDM
Penataan PeraturanPerundangan-undangan
PenguatanAkuntabilitas
Penataan danPenguatanOrganisasi
PenguatanPengawasan
PenataanTatalaksana
Peningkatan KualitasPelayanan Publik
HASIL (40)Kapasitas dan
Akuntabilitas Kinerja Organisasi
(20)
•Nilai AkuntabilitasKinerja (14)
•Nilai KapasitasOrganisasi (SurveiInternal) (6)
Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
(10)
•Nilai Persepsi Korupsi(Survei Eksternal) (7)
•Opini BPK (3)
Kualitas Pelayanan Publik(10)
•Nilai Persepsi KualitasPelayanan(Survei Eksternal) (10)
19
TERIMA KASIH
Top Related