7/22/2019 EKOSISTEM DAN SUMBERDAYA PESISIR.ppt
1/18
EKOSISTEM DAN SUMBERDAYA PESISIR
Oleh:
A. SYAFEI SIDIK
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
7/22/2019 EKOSISTEM DAN SUMBERDAYA PESISIR.ppt
2/18
EKOLOGI ADALAH ILMU YANG
MEMPELAJARI HUBUNGAN TIMBAL BALIKANTAR MAKHLUK HIDUP DAN ANTARA
MAKHLUK HIDUP DENGAN
LINGKUNGANNYA
EKOSISTEM ADALAH UNIT GEOGRAFIS
FUNGSIONAL DASAR YANG TERSUSUN DARI
KOMPONEN BIOTIK DAN ABIOTIK YANGKHAS YANG SALING BERHUBUNGAN
TIMBAL BALIK
7/22/2019 EKOSISTEM DAN SUMBERDAYA PESISIR.ppt
3/18
EKOSISTEM UTAMA
1. ESTUARI
2. MANGROVE
3. PADANG LAMUN
4. TERUMBU KARANG
5. PANTAI (PASIR, BATU, LUMPUR)
6. PULAU-PULAU KECIL
7/22/2019 EKOSISTEM DAN SUMBERDAYA PESISIR.ppt
4/18
SUMBERDAYA PESISIR
SUMBERDAYA HAYATI
1) FLORA DAN FAUNA (MANGROVE, BURUNG, BEKANTAN,
BUAYA, BERANG-BERANG DSB.)2) SATWA AIR (PESUT, DUYUNG, KURA-KURA DSB.)
3) PERIKANAN TANGKAP (IKAN PELAGIS, IKAN
DEMERSAL, KRUSTASE, DAN MOLUSKA)
4) PERIKANAN BUDIDAYA (IKAN DEMERSAL, KRUSTASE,
MOLUSKA, EKINODERMATA, DAN RUMPUT LAUT)
5) PADANG LAMUN DAN TERUMBU KARANG
7/22/2019 EKOSISTEM DAN SUMBERDAYA PESISIR.ppt
5/18
SUMBERDAYA NIR HAYATI
MINERAL1. LAHAN PESISIR DAN GISIK PANTAI
Bahan Bangunan (Pasir, Kerikil dan Batu belah), Emas,
Batu Apung, Garam, Pasir Besi, Titanium, Pasir laut
2. PERAIRAN DANGKAL
Bahan Bangunan (Pasir dan Kerikil), Lempung Kaolin,
Pasir Kuarsa, Batu Apung, Emas, Pasir Besi, Endapan
Timah
MINYAK DAN GAS
7/22/2019 EKOSISTEM DAN SUMBERDAYA PESISIR.ppt
6/18
JASA KELAUTAN
PARIWISATA BAHARI INDUSTRI MARITIM
INDUSTRI GALANGAN KAPAL
INDUSTRI PELAYARAN : PELAYARAN DALAM NEGERI,
PELAYARAN SAMUDERA, DAN PELAYARAN KHUSUSINDUSTRI PENUNJANG
ENERGI KELAUTANKONVERSI ENERGI PANAS SAMUDERA (OTEC)
PANAS BUMI (GEOTHERMAL)
OMBAK
PASANG
ENDAPAN GAMBUT
7/22/2019 EKOSISTEM DAN SUMBERDAYA PESISIR.ppt
7/18
KARAKTERISTIK WILAYAH PESISIR
SISTEM LINGKUNGAN YANG
KOMPLEKS SISTEM PEMANFAATAN
SERBANEKA
ISU KEPEMILIKAN LAHAN
7/22/2019 EKOSISTEM DAN SUMBERDAYA PESISIR.ppt
8/18
MASALAH PENGEMBANGAN
WILAYAH PESISIR
BIOFISIK LINGKUNGAN
1) Kerusakan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang
2) Pencemaran oleh limbah industri, transportasi dan domestik
3) Sedimentasi dan pendangkalan perairan
4) Abrasi pantai karena rusaknya hutan mangrove
5) Terancamnya flora dan fauna yang dilindungi
6) Terjadinya overfishingdi wilayah laut pesisir
SOSIAL EKONOMI
1) Konflik pemanfaatan ruang2) Kemiskinan nelayan
3) Lemahnya koordinasi antar sektor
4) Lemahnya pengetahuan dan teknologi
5) Lemahnya modal dan akses pasar
7/22/2019 EKOSISTEM DAN SUMBERDAYA PESISIR.ppt
9/18
STR TEGI PENGEMB NG N PENINGK T N KESEJ HTER N
PEMBERDAYAAN USAHA
PEMBERDAYAAN SDM DAN LINGKUNGAN
PENGELOL N LINGKUNG N K W S N PESISIRPEMBANGUNAN PULAU KECIL
REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR
MANAJEMEN KAWASAN
PEM NF T N SUMBERD Y PERIK N N NONKONVENSION L
PENGEMB NG N T T RU NG PEMB NGUN N PENGELOL N K W S N KONSERV SI
7/22/2019 EKOSISTEM DAN SUMBERDAYA PESISIR.ppt
10/18
PERSOALAN HUKUM DAN KEBIJAKAN
PENETAPAN HUKUM DAN KEBIJAKANSENTRALISTIK
KONFLIK KEWENANGAN KONFLIK TATA RUANG
KONFLIK KEPEMILIKAN DAN PENGUASAANLAHAN
KONFLIK PEMANFAATAN KONFLIK HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF
PENEGAKAN HUKUM
7/22/2019 EKOSISTEM DAN SUMBERDAYA PESISIR.ppt
11/18
UU NO. 22/1999 DAN KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH:
1) Eksplorasi, eksploitasi, preservasi, konservasi, dan
pengelolaan,
2) Pengaturan administrasi,
3) Pengaturan ruang, dan
4) Penegakan hukum
BATAS LAUT PROPINSI : 12 MIL; BATAS LAUT KABUPATEN/KOTA : 4 MIL
7/22/2019 EKOSISTEM DAN SUMBERDAYA PESISIR.ppt
12/18
KENDALAOTONOMI
LEMAHNYA KEMAMPUANPEMERINTAH DAERAH AKIBATKEBIJAKAN MASA LALU YANGSENTRALISTIK
TARIK MENARIK KEWENANGANANTARA PUSAT DAN DAERAH
BANYAKNYA UNDANG UNDANG YANGKURANG RELEVAN LAGI
7/22/2019 EKOSISTEM DAN SUMBERDAYA PESISIR.ppt
13/18
PENATAAN RUANG
UU NO. 24 TAHUN 1992Ruang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu
kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan
kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya
Ruang daratan adalah ruang yang diukur dari pasang naik tertinggi (the
highest tide, the highest water mark) ke arah darat, sedangkan ruang lautdiukur dari pasang naik tertinggi ke arah laut
Tiga ruang wilayah yang perlu penataan : ruang preservasi, ruang konservasi,
dan ruang utilisasi (pemanfaatan)
Ruang utilisasi dibagi dalam dua kategori : ruang utilisasi publik dan ruang
utilisasi komersial
Ruang Laut bersifat tiga dimensional : ruang permukaan, kolom perairan, dan
dasar laut beserta tanah di bawahnya
7/22/2019 EKOSISTEM DAN SUMBERDAYA PESISIR.ppt
14/18
LAUTDARAT
PASANG NAIK TERTINGGI
PASANG SURUT TERENDAH
7/22/2019 EKOSISTEM DAN SUMBERDAYA PESISIR.ppt
15/18
KADASTER LAUT
KADASTER adalah public administration of landyang mencatat persil
tanah (lahan), batas-batasnya dan pemilik/pengguna/ pemakai persil
UUPA No. 5/1960 mengatur hak milik, hak guna usaha dan pengaturan
tanah lainnya
BPN adalah badan yang mengurusi urusan agraria
OBJEK KADASTRAL adalah semua kawasan termasuk ruang laut yang
jelas lokasinya, luasnya, batasnya, dan subjeknya
PERSIL adalah ruang muka bumi termasuk laut yang dipartisi atau
dikapling-kapling dengan kuantitas (luas) dan batas (koordinat) yang
jelas dengan hak atau kewenangan yang melekat padanya serta jelas
penggunaannya
KADASTER LAUT pada dasarnya merupakan pengembangan dari
kadaster darat yang sudah berjalan
7/22/2019 EKOSISTEM DAN SUMBERDAYA PESISIR.ppt
16/18
MANFAAT KADASTER LAUT
Menyediakan informasi yang akurat,
lengkap, dan tepat waktu
Sarana yang efektif untuk mendukung
pembangunan berkelanjutan, pengelolaan
lingkungan, stabilitas ekonomi dan keadilan
sosial
Mengurangi konflik
Sumber potensial untuk PAD
7/22/2019 EKOSISTEM DAN SUMBERDAYA PESISIR.ppt
17/18
LANDASAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN KEBIJAKAN
1) PENDEKATAN SENTRALISTIK HARUS DIGANTI DENGANPENDEKATAN DESENTRALISTIK
2) PENDEKATAN DESENTRALISTIK HARUS DIIKUTI DENGANPENGAKUAN DAN PEMBERIAN OTONOMI KEPADA KOMUNITASLOKAL DALAM PENGELOLAAN PESISIR DAN LAUT
3) HUKUM DAN KEBIJAKAN BARU HARUS DISUSUN DENGAN
PENDEKATAN SISTEMIK DALAM SUBSTANSI MAUPUNPROSESNYA
4) PENDEKATAN SEKTORAL HARUS DIGANTI DENGANPENDEKATAN INTEGRATIF DAN KOMPREHENSIF
5) PERLU DILAKUKAN REVISI DAN PENGGANTIAN ATAS SEJUMLAHHUKUM DAN PERATURAN AGAR SELARAS DENGAN KONSEP
ICZM6) PROSES PEMBUATAN HUKUM HARUS SEBANYAK MUNGKIN
MELIBATKAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PUBLIK,TERMASUK DALAM TAHAP PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
7/22/2019 EKOSISTEM DAN SUMBERDAYA PESISIR.ppt
18/18
TERIM K SIH
Top Related