RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM
TAHUN 2016-2021 (REVIEW)
PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 1
KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM
Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan
Karunia-nya maka Dinas Kesehatan Kota Mataram dapat menyelesaikan
Review Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Mataram Tahun 2016-2021.
Dokumen Rencana Strategis ini merupakan perwujudan dari amanat
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Kepala SKPD menyiapkan
Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai dokumen perencanaan SKPD lima tahunan.
Renstra Dinas Kesehatan Kota Mataram memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan,program, dan kegiatan pembangunan Dinas Kesehatan yang bersifat indikatif dan berpedoman kepada RPJM Kota Mataram.
Rencana pembangunan kesehatan inilah yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatanKota Mataram selama periode 2016-2021.
Pada kesempatan ini saya mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama berperan aktif dalam pembangunan kesehatan di Kota Mataram guna mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kota Mataramyaitu
“TERWUJUDNYA KOTA MATARAM YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA”. Semoga penyusunan dan penerbitan Renstra Dinas
Kesehatan Kota Mataram Tahun 2016-2021 ini mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa.
Mataram, Oktober 2017
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram,
dr. H. Usman Hadi
Pembina Utama Muda – IV/c NIP. 19631121 199603 1 002
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 2
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan kesehatan pada dasarnya adalah upaya yang
dilaksanakan oleh semua pihak yang bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
terwujud keadaan sehat, baik secara fisik, mental,spritual maupun sosial
yang memungkinkan setiap oranguntuk hidup produktif secara sosial dan
ekonomis.
Keberhasilanpembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh
kesinambungan antar upaya program dan sektor yang terkait, serta adanya
kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh waktu-
waktu sebelumnya.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap SKPD perlu
menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).Dengan ditetapkannya
RPJMD Kota Mataram Tahun 2016 – 2021 maka Dinas Kesehatan
menyusun Renstra Tahun 2016 – 2021 yang merupakan dokumen
perencanaan berisikan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
Dinas Kesehatan selama periode lima tahun sebagai dasar dalam
penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan tahunan.
Renstra Dinas Kesehatan disamping merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah
Kota Mataram juga disusun dengan mempertimbangkan kebijakan-
kebijakan nasional dan provinsi melalui Renstra Kementerian Kesehatan RI
Tahun 2015 -2019, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2014 -
2018, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kotaserta adanya permasalahan dan tantangan pembangunan
kesehatan yang harus dihadapi di masa yang akan datang.
Fokus utama pembangunan kesehatan Kota Mataram Tahun 2016 –
2021 adalah upaya-upaya untuk mengingkatkan derajat kesehatan
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 3
masyarakat yang merupakan salah satu komponen penting dalam
pembangunan sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya
angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pembangunan kesehatan di Kota Mataram dilaksanakan melalui
penyediaan pelayanan kesehatan yang terjangkau serta peningkatan
kesadaran dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan dengan
perhatian khusus pada upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan
dasar dan tersedianya perlindungan berupa jaminan kesehatan bagi
masyarakat Kota Mataram.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan Renstra-SKPD Dinas Kesehatan Kota
Mataram Tahun 2016 – 2021adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
PembangunanNasional;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional(SJSN);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 4
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
TugasPembantuan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21
Tahun 2011 tantang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementrian
Kesehatan Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 5
Mataram;
21. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;
22. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram
Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 tahun 2016 tentang
RPJMD Kota Mataram Tahun 2016 - 2021
24. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor 821.29/9/Proglap/V/2014tentang Penetapan Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Kesehatan
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 - 2018;
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun
2016-2021 adalah diperolehnya satu Dokumen Perencanaan Indikatif
yang memuat Program/Kegiatan pembangunan kesehatan yang akan
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Mataram selama kurun
waktu lima tahun.
1.3.2. Tujuan
a. Tujuan Umum :
Memberikan arahan umum tentang Kebijakan dan rencana
program pembangunan bidang kesehatan di Kota Mataram Tahun
2016 - 2021.
b. Tujuan Khusus:
Memberikan gambaran tentang situasi pelayanan kesehatan
dasar yang dilaksanakan beserta masalah dan tantangan dalam
pembangunan kesehatan.
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 6
Memberikan arah kebijakan, tujuan dan sasaran program
kesehatan di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota pada
seluruh jajaran aparat kesehatan serta para pihak terkait
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra Dinas Kesehatan Kota
MataramTahun 2016– 2021 adalah sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan,
Bab II : Gambaran Umum Pelayanan SKPD,
Bab III : Isu-isu Strategis,
Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, strategi dan Kebijakan,
Bab V : Rencana Program , Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Sumber Pendanaan Indikatif,
Bab VI : Indikator Kinerja SKPD,
Bab VII : Penutup
.
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 7
BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Mataram sebagai penyelenggara urusan
pemerintah daerah dalam bidang kesehatan terbentuk seiring dengan
terbentuknya Kota Mataram. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1993 Kota Mataram terbentuk yang merupakan perubahan status Kota
Administratif Mataram menjadi Kotamadya Mataram yang terdiri dari 3
Kecamatan, yaitu : Kecamatan Ampenan, Kecamatan Mataram dan
Kecamatan Cakranegara. Sejalan dengan lahirnya Otonomi Daerah yang
ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi pula perubahan sebutan
Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram menjadi hanya Kota Mataram.
Dinas Kesehatan Kota Mataram sebagai pelaksana Pemerintah Kota
Mataram di bidang kesehatan memiliki tugas Pokok menyelenggarakan
kewenangan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan
tugas perbantuan yang dijabarkan dalam fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan
pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat
kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta
sumber daya kesehata;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan
dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat
kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta
sumber daya kesehatan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat,
penceahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan,
kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(PKRT) serta sumber daya kesehatan;
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 8
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup dan tugasnya
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya
Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 37 Tahun 2016
tentang Kedudukan, susunan oranisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja
Dinas Kesehatan Kota mataram sehingga susunan Organisasi Dinas
Kesehatan Kota Mataram adalah :
a. Kepala;
b. Sekretariat terdiri dari :
1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang terdiri dari :
1) Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :
a) Seksi Kesehatan Keluarga dan gizi;
b) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
c) Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas :
a) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
c) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
dan Kesehatan Jiwa;
3) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri
atas :
a) Seksi Pelayanan Kesehatan;
b) Seksi Kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
Ruma Tangga (PKRT);
c) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
d. Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kota Mataram
diatur dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 45 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kegiatan Unit
Pelaksana Tehnis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Mataram. UPTD
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 9
yang ada pada Dinas Kesehatan terdiri dari 11 (sebelas) Puskesmas
dan 1 (satu) Unit Pengelola Perbekalan Farmasi.
Bagan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram
Nomor 37 Tahun 2016 sebaai berikut :
Bagan I. Struktur Oranisasi Dinas Kesehatan Kota Mataram
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SEKSI
SURVEILANS DAN
IMUNISASI
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI
KESEHATAN KELUARGA
DAN GIZI
BIDANG
PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT
BIDANG
KESEHATAN MASYARAKAT
SEKSI PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR
SEKSI PROMOSI DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKSI PENGENDALIAN
PENYAKIT TIDAK
MENULAR DAN
KESEHATAN JIWA
SEKSI KESEHATAN
LINGKUNGAN,
KESEHATAN KERJA DAN
OLAHRAGA
SEKSI
PELAYANAN KESEHATAN
BIDANG PELAYANAN
KESEHATAN DAN
SUMBER DAYA KESEHATAN
SEKSI KEFARMASIAN,
ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)
SEKSI
SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN
UPTD
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 10
2.2 Susunan Kepegawaian dan Aset yang Dikelola
2.2.1 Ketenagaan/Kepegawaian
Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan penting
untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada
masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan hidup sehat.
Perkembangan jumlah tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga PNS,
tenaga honor daerah, PTT Pusat dan kontrak daerah yang berada pada
lingkup Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa adanya fluktuatif dari 541
orang pada tahun 2010 menjadi 548 orang pada tahun 2015 dan sebanyak
547 pada tahun 2016.
Grafik 1. Jumlah Tenaga Lingkup Dinas Kesehatan
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
PNS Honda Kontrak PTT
Perkembangan ketenagaan menunjukkan adanya peningkatan jumlah
tenaga PNS di satu sisi dan penurunan jumlah tenaga kontrak, honor
daerah dan PTT Pusat. Hal tersebut disebabkan adanya pengangkatan
tenaga K1 dan K2 sebagai tenaga CPNS.
Tahun 2016 jumlah tenaga di lingkup Dinas Kesehatan Kota
Mataram berjumlah 547 orang yang ada sebagian besar atau 441 orang
(80,62%) bertugas di Puskesmas; 99 orang (18,10%) di Dinas Kesehatan
dan 7 orang (1,28%) di Unit Pengelolaan Farmasi.
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 11
Gambar 1. Jenis ketenagaan lingkup Dinas Kesehatan
Medis7.01%
Keperawatan27.46%
Kefarmasian5.11%Kesmas
5.87%
Gizi7.01%
psikologi klinis0.19%
Ketehnis Med7.39%
Kebidanan14.58%
Kesehatan Lingkungan
8.52%
kesehatan lain16.86%
Ditinjau dari sisi jenis ketenagaan, sebagian besar tenaga yang ada
merupakan tenaga tehnis yang terkait dengan pelayanan kesehatan seperti
tenaga keperawatan yang terdiri dari perawat dan bidan yaitu sebesar 222
orang (42,04%); tenaga medis sebesar 37 orang (7,01%); tenaga kesehatan
masyarakat sebesar 31 orang (5,87%); tenaga gizi sebesar 37 orang (7,01%);
tenaga kefarmasian sebesar 27 orang (5,11%); dan tenaga ketehnisian
medis sebesar 39 orang (7,39%).
2.2.2 Aset yang Dikelola
Jumlah sarana pelayanan kesehatan dasar yang dikelola di bawah
Dinas Kesehatan Kota Mataram mengalami peningkatan dari tahun 2010
yaitu dari 9 Puskesmas menjadi 11 Puskesmas. Selama periode 2010 –
2015 telah dibangun dan beroperasional 2 Puskesmas baru yaitu
Puskesmas Dasan Agung dan Puskesmas Pejeruk. Jumlah Puskesmas
Rawat Inap juga bertambah dari 4 Puskesmas (Puskesmas Cakranegara,
Puskesmas Karang Taliwang, Puskesmas Ampenan dan Puskesmas
Tanjung Karang) menjadi 5 Puskemas Rawat Inap dengan dijadikannya
Puskesmas Selaparang sebagai Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2015.
Disamping sarana pelayanan kesehatan yang dikelola di bawah Dinas
Kesehatan Kota Mataram terdapat juga sarana pelayanan kesehatan
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 12
lainnya baik sarana milik pemerintah maupun swasta yang ada di wilayah
Kota Mataram. Perkembangan jumlah sarana pelayanan kesehatan Kota
Mataram tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Fasililitas Kesehatan Kota Mataram
No Fasilitas Kesehatan Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
Rumah Sakit
1 Rumah Sakit Umum 9 9 9 9 10
2 Rumah Sakit Khusus 1 1 1 2 2
Puskesmas Dan Jaringannya
1 Puskesmas Rawat Inap 4 4 4 4 4
2 Puskesmas Non Rawat Inap 6 6 7 7 7
3 Puskesmas Keliling 17 17 17 21 23
4 Puskesmas Pembantu 16 17 17 18 17
Sarana Pelayanan Lain
1 Rumah Bersalin 7 7 7 4 4
2 Balai Pengobatan/Klinik 5 5 16 19 23
1 Apotek 90 90 100 105 113
2 Toko Obat 29 29 20 18 26
UKBM
1 Poskesdes 18 20 21 21 23
Jumlah sarana pelayanan kesehatan dari tahun 2011 hingga 2015 rata-
rata mengalami peningkatan seiring dengan makin meningkatnya
kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan.
2.3 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran
2.3.1 JenisPelayanan
Dinas Kesehatan Kota Mataram merupakan perangkat dari
Pemerintah Kota Mataram yang merupakan penyelenggara urusan
pemerintahan wajib bidang kesehatan yaitu urusan pemerintahan yang
wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan
pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota, jenis-jenis pelayanan bidang kesehatan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Mataram adalah :
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 13
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PELAYANAN
1 Upaya Kesehatan 1 Pencegahan dan
Pemberantasan
Penyakit
1 Penyelenggaraan survailans
epidemiologi, penyelidikan
kejadian luar
2 Penyelenggaraan pencegahan
dan penanggulangan penyakit
menular
3 Penyelenggaraan pencegahan
dan penanggulangan penyakit
tidak menular tertentu
4 Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah
kesehatan akibat bencana dan
wabah
2 Lingkungan Sehat 1 Penyelenggaraan pencegahan
dan penanggulangan
pencemaran lingkungan
2 Penyehatanlingkungan.
3 Perbaikan Gizi
Masyarakat
1 Penyelenggaraan survailans gizi
buruk
2 a. Penyelenggaraan
penanggulangan gizi buruk
b. Perbaikan gizi keluarga dan
masyarakat.
4 Pelayanan Kesehatan
Perorangan dan 1 Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan haji
Masyarakat 2 Pengelolaan pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan
sekunder
3 Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah
perbatasan, terpencil, rawan
dan kepulauan
4 Registrasi, akreditasi, sertifikasi
sarana kesehatan sesuai
peraturan perundang-undangan.
5 a. Pemberian rekomendasi izin
sarana kesehatan tertentu yang
diberikan oleh pemerintah dan
provinsi.
b. Pemberian izin sarana
kesehatan meliputi rumah
sakit pemerintah Kelas C,
Kelas D, rumah sakit swasta
yang setara, praktik
berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah
bersalin,klinik dokter
keluarga/dokter gigi
keluarga, kedokteran
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 14
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PELAYANAN
komplementer, dan
pengobatan tradisional, serta
sarana penunjang yang setara
2 Pembiayaan
Kesehatan
1 Pembiayaan Kesehatan
Masyarakat
1.a. Pengelolaan/penyelenggara-
an, jaminan pemeliharaan
kesehatan sesuai kondisi lokal.
b. Penyelenggaraan jaminan
pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan)
3 Sumber Daya
Manusia
1 Peningkatan Jumlah,
Mutu dan Penyebaran
1 Pemanfaatan tenaga kesehatan
strategis.
Kesehatan Tenaga Kesehatan 2 Pendayagunaan tenaga
kesehatan
3 Pelatihan teknis
4 Registrasi, akreditasi, sertifikasi
tenaga kesehatan tertentu sesuai peraturan perundang-
undangan.
5 Pemberian izin praktik tenaga
kesehatan tertentu.
4 Obat dan
Perbekalan Kesehatan
1 Ketersediaan,
Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan
Harga Obat Serta
1 Penyediaan dan pengelolaan
obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia
dan vaksin
Perbekalan Kesehatan 2 a. Pengambilan
sampling/contoh sediaan
farmasi di lapangan.
b. Pemeriksaan setempat sarana
produksi dan distribusi
sediaan farmasi.
c. Pengawasan dan registrasi
makanan minuman produksi
rumah tangga.
d. Sertifikasi alat kesehatan dan
PKRT Kelas I.
3 a. Pemberian rekomendasi izin
PBF Cabang, PBAK dan Industri
Kecil Obat Tradisional (IKOT).
b. Pemberian izin apotik, toko
obat.
5 Pemberdayaan
Masyarakat
1 Pemberdayaan Individu,
Keluarga dan
Masyarakat Berperilaku
Hidup Sehat dan
Pengembangan Upaya Kesehatan
Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM)
1 Penyelenggaraan promosi
kesehatan
6 Manajemen
Kesehatan
1 Kebijakan 1 Penyelenggaraan,bimbingan dan
pengendalian operasionalisasi
bidangkesehatan.
2 Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan
1 a. Penyelenggaraan penelitian
dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan
kebijakan kabupaten/kota.
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 15
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PELAYANAN
b. Pengelolaan surkesda skala
kabupaten/kota.
c. Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan
kesehatan skala
kabupaten/kota.
3 Kerjasama Luar Negeri 1 Penyelenggaraan kerjasama luar
negeri skala kabupaten/kota.
4 Peningkatan
Pengawasan dan Akuntabilitas
1 Pembinaan, monitoring, evaluasi
dan pengawasan
5 Pengembangan
Sistem Informasi
Kesehatan (SIK)
1 Pengelolaan SIK
2.3.2 Kelompok Sasaran
Kelompok yang menjadi sasaran dalam pembangunan kesehatan
Kota Mataram adalah seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kota
Mataram dengan perhatian khusus pada kelompokrentan / resiko tinggi
seperti misalnya ibu hamil, ibu nifas / menyusui, bayi, anak balita dan
masyarakat miskin.
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 16
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1 Gambaran Umum Terkait Pelayanan Dinas Kesehatan
Kota Mataram sebagai Ibu Kota Propinsi Nusa Tenggara Barat,
letaknya diapit antara kabupaten Lombok Barat dan Selat Lombok.
Secara geografis berada pada posisi 08°33' dan 08°38' Lintang
Selatan dan antara 116°04' – 116°10' Bujur Timur.
Gambar 2. Peta Wilayan Administratif Kota Mataram
Adapun batas-batas administrasi adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kecamatan Gunung Sari dan Kecamatan Lingsar
Kabupaten Lombok Barat.
Sebelah Selatan : Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat
Sebelah Timur :Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar
Kabupaten Lombok Barat.
Sebelah Barat : Selat Lombok
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 17
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007,
wilayah Kota Mataram dengan luas 61,30 Km2 mengalami pemekaran
menjadi 6 kecamatan dan 50 kelurahan serta 321 lingkungan.
Jumlah penduduk Kota Mataram tahun 2015 tercatat 450.226 jiwa,
dengan kepadatan penduduk sebesar 7.345 jiwa/Km². Sedangkan jumlah
penduduk dan kepadatan penduduk menurut kecamatan di wilayah kota
mataram tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2. Jumlah penduduk dan Kepadatan menurut Kecamatan
No Kecamatan
Luas
Wilayah
(Km2)
Jumlah Jumlah
Penduduk
Kepadatan
Penduduk/
Km2 Desa Kelurahan Desa+Kel
1 Ampenan 9,46 - 10 10 87.746 9.275
2 Sekarbela 10,32 - 5 5 64.946 6.293
3 Selaparang 10,77 - 9 9 74.795 6.945
4 Mataram 10,76 - 9 9 83.479 7.758
5 Sandubaya 10,32 - 7 7 72.277 7.004
6 Cakranegara 9,67 - 10 10 66.983 6.927
Jumlah(Kab/Kota) 61,30 - 50 50 450.226 7.345
Sumber : BPS Kota Mataram Tahun 2015
Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah kecamatan
Ampenan dengan kepadatan penduduk sebesar 9.275jiwa/Km² sedangkan
kecamatan yang kepadatan penduduknya paling rendah adalah Kecamatan
Sekarbela sebesar 6.293Jiwa/Km².
3.2. Hasil-hasil yang dicapai 5 tahun sebelumnya
Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan saat ini adalah
merupakan kelanjutan dari pembangunan yang telah dilakukan pada
periode sebelumnya. Hasil-hasil dari pembangunan kesehatan dalam kurun
waktu lima tahun sebelumnya.
3.2.1 Kesehatan Keluarga
Kesehatan ibu khususnya ibu hamil memegang peranan sangat
penting dalam derajat kesehatan masyarakat karena di samping kesehatan
sang ibu juga bergantung kesehatan sang bayi yang merupakan generasi
penerus. Perkembangan jumlah kunjungan pemeriksaan kesehatan ibu
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 18
hamil K1 dan K4 serta persalinan di tenaga kesehatan Kota Mataram tahun
2011 – 2015 dapat dilihat dalam grafik berikut :
Grafik 2. Jumlah Kunjungan kesehatan ibu hamil K1 dan K4
10.529 10.207 9.468
10.248 9.932 9.012
10.182 9.830 8.791
10.021 9.317 8.413
9.967 9.184 8.454 -
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
K1 K4 Salinakes
2011 2012 2013 2014 2015
Sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 jumlah kunjungan ibu hamil
dan persalinan di tenaga kesehatan cenderung mengalami penurunan dan
kembali sedikit meningkat di tahun 2015. Kondisi ini kemungkinan
disebabkan karena jumlah sasaran ibu hamil dan persalinan di Kota
Mataram cenderung semakin berkurang dari tahun ke tahun.
Hal tersebut di atas diikuti juga oleh jumlah kunjungan neonatal dan
kunjungan bayi. Kecenderungan terjadi penurunan terlihat mulai tahun
2011 hingga tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah kunjungan
neonatal 1 dan kunjungan bayi mengalami peningkatan.
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 19
Grafik. 3 Kunjungan neonatal 1 dan kunjungan bayi
9.503
9.269
9.480
8.905 8.875
9.279
8.764 8.618 8.464
8.391 8.308 8.442
8.398 8.242 8.585 7.600
7.800
8.000
8.200
8.400
8.600
8.800
9.000
9.200
9.400
9.600
KN 1 KN Lengkap Kbayi
2011 2012 2013 2014 2015
Seperti halnya jumlah kunjungan ibu hamil dan persalinan yang
ditolong tenaga kesehatan, jumlah kunjungan neonatus dan kunjungan
bayi secara umum mengalami penurunan hingga tahun 2014 dan kembali
meningkat di tahun 2015.
Pemantauan status gizi balita dilakukan melalui kegiatan
penimbangan bulanan posyandu. Perkembangan jumlah balita yang
mendapatkan pelayanan pemantauan status gizi di Posyandu tahun 2010 –
2015 dapat dilihat dalam grafik berikut :
Grafik 4. Jumlah balita yang mendapat pemantau status gizi
19.805
23.55724.693 25.432 25.549 26.328
467 665 466 436 653 762
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
DITIMBANG BGM
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 20
Partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu dapat dilihat
dalamjumlah balita yang ditimbang di Posyandu. Tahun 2011- 2015
menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah balita yang
ditimbang di posyandu dari 19.805 balita pada tahun 2010 menjadi 26.328
pada tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan makin meningkatnya
kesadaran masyarakat untuk membawa balitanya ke posyandu terdekat.
Namun hal yang perlu mendapatkan perhatian yang khusus adalah
terjadinya peningkatan jumlah balita yang berada di bawah garis merah
KMS pada tahun 2014 – 2015 karena hal tersebut dapat menjadi potensi
untuk menjadi kasus gizi buruk besar.
Status gizi balita sangat mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan balita di masa yang akan datang. Hasil survey Pemantauan
Status Gizi (PSG) Kota Mataram tahun 2015 menunjukkan status gizi balita
di Kota Mataram adalah sebagai berikut :
Gambar 3. Status Gizi Balita di Kota Mataram
Dari gambar di atas menunjukkan bahwa balita dengan status gizi baik
di Kota Mataram sebesar 80,15%; gizi lebih sebesar 1,16%; gizi kurang
sebesar 14,56% dan gizi buruk sebesar 4,13%. Hal ini menunjukkan
masalah gizi balita masih cukup besar karena disamping gizi buruk dan gizi
kurang, gizi lebih juga merupakan masalah gizi balita.
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 21
Sedangkan dari hasil pelacakan kasus gizi buruk di Kota Mataram pada
tahun 2015 ditemukan 29 kasus gizi buruk, menurun bila dibandingkan
dengan tahun 2014 sebanyak 47 kasus gizi buruk. Distribusi kasus gizi
buruk menurut Puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3. Jumlah Kasus Gizi buruk di Kota Mataram
No Puskesmas Gizi Buruk
Laki Perempuan Jumlah
1 Ampenan 2 1 3
2 Pejeruk 1 0 1
3 Tanjung Karang 1 0 1
4 Karang Pule 4 3 7
5 Mataram 1 1 2
6 Selaparang 0 0 0
7 Dasan Agung 1 2 3
8 Pagesangan 1 0 1
9 Karang Taliwang 4 3 7
10 Cakranegara 1 3 4
11 Dasan Cermen 0 0 0
Kota Mataram 16 13 29
Tahun 2014 28 19 47
Dari 29 kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di Kota
Mataram sebesar 55,17 % kasus terjadi pada anak balita laki-laki dan
44,83% kasus terjadi pada anak balita perempuan. Selain itu kasus gizi
buruk tahun 2015 banyak terjadi di wilayah Puskesmas Karang Pule dan
Puskesmas Karang Taliwang. Sedangkan perkembangan jumlah kasus gizi
buruk di Kota Mataram tahun 2008– 2015 adalah sebagai berikut :
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 22
Grafik 4. Perkembangan jumlah kasus gizi buruk
Dari grafik di atas menunjukkan kasus gizi buruk pada tahun dalam
kurun waktu 2008-2015 cendrung fluktuatif dan pada tahun 2015 ini
terjadi 29 kasus gizi menurun bila dibandingkan dengan tahun 2014
sebanyak 47 kasus.
3.2.2 Pengamatan dan Pencegahan Penyakit
1. Imunisasi
Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan
kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Oleh karena
itu diharapkan agar setiap bayi mendapatkan lima jenis imunisasidasar
secara lengkap. Cakupan pencapaian imunisasi dasar lengkap di Kota
Mataram pada tahun 2012 – 2015 adalah sebagai berikut :
Grafik 5. Capaian Imunisasi Dasar Lengkap
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 23
Cakupan Imunisasi dasar bayi lengkap diukur dari prosentase bayi
yang mendapat lima jenis imunisasi dasar paling tidak harus mencapai
90% dengan angka drop out tidak lebih dari 10%.Capaian imunisasi
dasar lengkap pada bayi tahun 2015 di Kota Mataram mengalami
peningkatan dibanding tahun sebelumnya dimana tujuh puskesmas
sudah mencapai target diatas 90%.
Cakupan imunisasi harus dipertahankan tinggi dan merata di
seluruh wilayah. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan terjadinya
daerah kantong yang akan mempermudah terjadinya kejadian luar biasa
(KLB). Pemerataan cakupan imunisasi bayi dilihat dari indikator
Universal Child Immunization (UCI) yang merupakan gambaran suatu
desa/kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di
desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap.
Capaian Kelurahan UCI Kota Mataram tahun 2010 – 2015 adalah
sebagai berikut :
Grafik 6. Capaian kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
82
86
78
88
92 92
70
75
80
85
90
95
2010 2011 2012 2013 2014 2015
%
Pencapaian Kelurahan UCI Kota Mataram selama kurun waktu enam
tahun terakhir belum pernah mencapai target yang diharapkan yaitu
95%.Pencapaian untuk tahun 2015 sama dengan tahun sebelumnya
yaitu sebesar 92,0%.
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 24
2. Penyakit Menular
a. DBD
Kota Mataram merupakan ibukota propinsi NTB yang mempunyai
kepadatan penduduk yang sangat tinggi, menjadikan penularan
Demam Berdarah Dengue menjadi lebih cepat, dipengaruhi juga oleh
faktor demografis dan geografis kota Mataram yang menunjang
perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Perkembangan jumlah
kasus DBD di Kota Mataram tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada
grafik berikut :
Grafik 7. Perkembangan kasus DBD di Kota Mataram
1014
170
458504
215
481
0
200
400
600
800
1000
1200
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Perkembangan kasus DBD di Kota Mataram Tahun 2010 – 2015
menunjukkan selama periode 2011 – 2014 jumlah kasus tertinggi
terjadi pada tahun 2013 sebanyak 504 kasus. Dan selanjutnya
meningkat kembali pada tahun 2015 sebesar 481 kasus.
b. TB Paru
Tuberkulosis paru adalah penyakit yang disebabkan oleh
Mycobacterium tuberkulosis, yakni kuman aerob yang dapat hidup
terutama di paru-paru atau di berbagai organ tubuh lainnya yang
mempunyai tekanan parsial oksigen yang tinggi. Hasil penemuan
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 25
penderita TB Paru BTA positif di Kota Mataram Tahun 2010 – 2015
adalah sebagai berikut :
Grafik 8. Penemuan penderita TB Paru BTA Positif di Kota Mataram
254 258 258
365 356
301
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Perkembangan kasus TB Paru tahun 2010 – 2012 menunjukkan
jumlah kasus yang dalam kisaran sama. Sedangkan dalam periode
2012 – 2015 menunjukkan adanya fluktuasi dengan jumlah kasus
BTA Positif yang ditemukan tertinggi pada tahun 365 pada tahun
2013.
c. Malaria
Pada tanggal 26 April 2014 Kota Mataram berhasil meraih
sertifikat Eliminasi Malaria yang menandai keberhasilan mengeliminir
penyakit malaria diwilayah Kota Mataram. KeberhasilanEliminasi
Malaria diukur dari keberhasilan kegiatan pemberantasan vektor,
tingkat kesakitan yang rendah, tidak terjadi penularan setempat
(indigenous) dan keberhasilan capaian beberapa indikator selama 5
tahun terakhir.
Angka kesakitan penyakit Malaria dapat dilihat dari
indikatorAPI (Annual Paracite Incidence). Perkembangan angka
APIKota Mataram Tahun selama kurun waktu 10 tahun terakhir
berfluktuasi namun telah berhasil mencapai level aman untuk
program malaria. Berdasarkan indicator API ( Annual Paracite
Incidence, Kota Mataram termasuk daerah Low Case Insiden ( LCI )
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 26
karena dalam 5 tahun terakhir, indicator API Kota Mataram telah
berhasil ditekan sampai dengan dibawah 1 0/00.
Grafik 9. Annual Paracite Incidence (API) di Kota Mataram
0,080
0,010
0,020
0,010
0,001
0,009
-
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Angka Insiden penyakit Malaria di Kota Mataram selama kurun
waktu 6 tahun terakhir berfluktuasi namun telah berhasil mencapai
level aman untuk program malaria (<1‰). Rendahnya insiden
penyakit malaria dapat dilihat dari jumlah kasus positif malaria yang
ditemukan.
Grafik 10. Jumlah kasus Malaria di Kota Malaria
28
68
4 4 4
0
5
10
15
20
25
30
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tahun 2010 jumlah kasus malaria ditemukan tertinggi sebanyak 28
kasus dan menurun menjadi 4 kasus di tahun 2013 – 2015.
d. Pneumonia
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 27
Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-
paru (alveoli).Padabalita ditandai dengan adanya gejala batuk dan
atau kesukaran bernapas seperti napas cepat, tarikan dinding dada
bagian bawah ke dalam (TDDK), atau gambaran radiologi foto
thorax/dada menunjukkan infiltrat paru akut. Perkembangan
penemuan kasus pneumonia di Kota Mataram dari tahun 2010
sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut:
Grafik 11. Jumlah Kasus Pneumonia di Kota Mataram
5082
41063790 3856
3563 3693
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Perkembangan kasus pneumonia tahun 2010 – 2015 menunjukkan
adanya kecenderungan menurun dari 5.082 pada tahun 2010
menjadi 3693 kasus pada tahun 2015.
e. Diare
Hingga saat ini penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan
masyarakat di Indonesia karena masih sering timbul dalam bentuk
Kejadian Luar Biasa dan disertai dengan kematian. Hal tersebut
ditunjukkan dengan perkembangan jumlah kasus diare di Kota
Mataram yang berfluktuatifselama periode tahun 2011-2015.
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 28
Grafik 12. Jumlah Kasus Diare di Kota Mataram
18.091 17.717
22.429 21.959
17.726
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2011 2012 2013 2014 2015
Penurunan kasus terjadi pada tahun 2011-2012 yang selanjutnya
diikuti peningkatan kasus pada tahun 2013–2014 dan selanjutnya
menurun kembali di tahun 2015.
f. HIV/AIDS
HIV merupakan salah satu IMS yang menginfeksi sel kekebalan
tubuh sehingga menghancurkan dan merusak fungsinya. Sistem
kekebalan tubuh manusia yang menjadi makin lemah membuat
tubuh rentan sehingga menimbulkan AIDS. Sejak tahun 2001 hingga
2015 jumlah kumulatif kasus HIV-AIDS yang ditemukan sebanyak
346 kasus yang terdiri dari 178 kasus HIV dan 168 kasus AIDS
dengan jumlah kematian AIDS sebanyak 100 orang. Pelayanan
terhadap penyakit HIV-AIDS dilaksanakan melalui LKB (Layanan
Komperehensif Berkesinambungan) di Puskesmas dan RS yang salah
satunya melakukan pelayanan baik di dalam maupun di luar gedung.
3. Penyakit Tidak Menular
Penyakit tidak menular (PTM) sudah menjadi masalah kesehatan
masyarakat secara global, regional, nasional dan lokal. Transisi
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 29
epidemiologi menyebabkan terjadinya pergeseran pola penyakit, di mana
terjadi peningkatan penyakit kronis degeneratif (jantung dan pembuluh
darah, neoplasma, endokrin). Tahun 2015 di Kota Mataram ditemukan
56 kasus Stroke baru, 27 orang IVA positif dan1313 kasus baru DM
serta Penyakit Kronis dan Degeneratif lainnya yang terdiri dari 50 kasus
baru Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), 2892 penyakit asma dan
3278 kasus Kecelakaan Lalulintas.
4. Penyehatan Lingkungan
Lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam
peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena lingkungan akan
mempengaruhi berbagai aktifitas kehidupan dan merupakan salah satu
media penularan penyakit infeksi terutama penyakit-penyakit menular
seperti : ISPA, Diare, TB Paru, Malaria, DBD dan lain lain. Cakupan
sarana air bersih, rumah sehat, jamban keluarga dan SPAL yang
memenuhi syarat di Kota Mataram Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Grafik 13. Cakupan sarana air bersih, rumah sehat, jamban keluarga
dan SPAL yang memenuhi syarat di Kota Mataram
0
20
40
60
80
100
120
Cakupan SAB Cakupan Rumah Sehat Cakupan Jaga Cakupan SPAL
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 30
3.2.3 Pelayanan Kesehatan
a. Sarana Pelayanan Kesehatan
Kota Mataram yang juga merupakan Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara
Barat memiliki berbagai macam fasilitas pelayanan kesehatan yang
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Mataram. Tersedianya
fasilitas kesehatan yang memadai sangat diperlukan dalam upaya
peningkatan status kesehatan masyarakat. Hal ini akan terwujud bila
adanya dukungan pemerintah dan swasta sekaligus. Jumlah fasilitas
pelayanan kesehatan di Kota Mataram tahun 2015 dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 4. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Mataram
No Fasilitas Kesehatan Pempro
v Pemkab/Kot
a TNI/POL
RI Swast
a Jumla
h
A. Rumah Sakit
1 Rumah Sakit Umum 1 1 2 6 10
2 Rumah Sakit Khusus 1 - - 1 2
B. Puskesmas Dan Jaringannya
1 Puskesmas Rawat Inap - 4 - - 4
2 Puskesmas Non Rawat Inap - 7 - - 7
3 Puskesmas Keliling - 21 - - 21
4 Puskesmas Pembantu - 18 - - 18
C. Sarana Pelayanan Lain
1 Rumah Bersalin - - - 4 4
2 Balai Pengobatan/Klinik - - - 23 23
D. Sarana Distribusi Kefarmasian
1 Apotek - - - 113 113
2 Toko Obat - - - 26 26
Penyediaan fasilitas kesehatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif
yang dikelola Pemerintah ataupun swasta berperanan penting dalam
kondisi kesehatan masyarakat.
b. Jumlah kunjungan Puskesmas
Puskesmas dan jaringannya merupakan sarana pelayanan kesehatan
terdepan yang memberikan pelayanan kesehatan baik yang bersifat
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Perkembangan jumlah
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 31
kunjungan puskesmas di Wilayah Kota Mataram tahun 2011-2015
adalah sebagai berikut :
Grafik 14. Perkembangan jumlah kunjungan puskesmas di Kota Mataram
Dari grafik di atas menunjukkan kecenderungan fluktuatif
pemanfaatan pelayanan Puskesmas dan jaringannya. Namun rata-rata
visit rate Puskesmas telah mencapai >1, artinya setiap orang penduduk
di Kota Mataram pernah memanfaatkan Puskesmas dan jaringannya
minimal 1 kali dalam setahun. Distribusi kunjungan puskesmas
menurut status kunjungan tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Tabel 5. Distribusi kunjungan puskesmas menurut status kunjungan
No Puskesmas Rawat
Jalan
Rawat
Inap
Kunj.
Jiwa
1 Ampenan 40.847 3.112 446
2 Pejeruk 41.172 - 89
3 Tanjung Karang 43.868 5.707 60
4 Karang Pule 56.189 - 172
5 Mataram 47.560 - 68
6 Selaparang 30.976 - 108
7 Pagesangan 47.260 - 72
8 Dasan Agung 22.952 - 87
9 Karang Taliwang 41.157 3.286 173
10 Cakranegara 72.869 2.190 141
11 Dasan Cermen 36.736 - 468
Kota Mataram 481.586 14.295 1.884
Tahun 2014 460.572 2.380 482
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 32
Kunjungan Puskesmas menunjukkan pemanfaatan Puskesmas oleh
masyarakat. Dari tabel di atas menunjukkan jumlah kunjungan rawat
jalan tertinggi yaitu pada Puskesmas Cakranegara dengan 72.869
kunjungan dan kunjungan rawat jalan terendah yaitu pada Puskesmas
Dasan Agung sebanyak 22.952 kunjungan. Kunjungan rawat inap
tertinggi di antara 4 Puskesmas Perawatan yaitu pada Puskesmas
Tanjung Karang. Sedangkan kunjungan jiwa tertinggi pada Puskesmas
Dasan Cermen dengan 468 kunjungan. Kasus-kasus penyakit terbanyak
yang ditemukan melalui kunjungan Puskesmas Kota Mataram Tahun
2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 6. Kasus-kasus penyakit terbanyak yang ditemukan melalui
kunjungan Puskesmas Kota Mataram
No. Nama Penyakit Jumlah
Kunjungan
1. ISPA 65.501
2. Hipertensi 32.413
3. Gastritis 20.238
4. Diabetes Mellitus 14.187
5. Faringitis 13.728
6. Obs Febris 12.274
7. Myalgia 11.364
8. Artritis/Reumatik 11.321
9. Gangren Pulpa 7.707
10. Diare 6.401
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa penyakit-penyakit degeneratif
dan tidak menular telah masuk dalam 10 penyakit terbanyak di
Puskesmas seperti Hipertensi, gastritis dan DM. Hal ini menunjukkan
adanya perubahan perilaku masyarakat yang berpengaruh terhadap
timbulnya penyakit degeneratif tersebut. Namun seperti tahun-tahun
sebelumnya penyakit dengan jumlah kunjungan terbesar adalah ISPA
dengan jumlah kunjungan sebesar 65.501 kunjungan.
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 33
3.2.4 Promosi Kesehatan
1. PHBS
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di rumah tangga adalah upaya untuk
memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu
melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif
dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Hasil survey PHBS tatanan
rumah tangga Kota Mataram Tahun 2013, 2014 dan 2015 adalah
sebagai berikut :
Tabel 7. Hasil survey PHBS tatanan rumah tangga Kota Mataram
No Indikator Target
Hasil Survey (%)
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
1. Persalinan oleh Nakes 90% 96,3 93,6 95,7
2. ASI Ekslusif 80% 79,92 56,17 73,37
3. Menimbang Balita Tiap Bulan di Posyandu
80% 94,02 86,5 87,6
4. Tidak Merokok 80% 61,05 52,81 58,57
5. Aktifitas Fisik 80% 101,14 86,02 90,39
6. Konsumsi Sayur & Buah 80% 73,62 48,53 53,98
7. Menggunakan Jamban 80% 97,19 85,58 91,69
8. Sumber Air Bersih 90% 103,48 93,72 96,71
9. Cuci Tangan Pakai Sabun 80% 72,95 67,53 71,56
10. Rumah Bebas dari Jentik 95% 96,57 88,35 86,93
Rumah Tangga Sehat 35,24 22,73 32,21
Berdasarkan Tabel diatas di atas, Pada Tahun 2015 pencapaian
Rumah Tangga Sehat di Kota Mataram mengalami peningkatan yaitu
32,21%. Apabila dilihat dari 10 Indikator PHBS, terdapat 5 indikator
yang sudah memenuhi target yaitu indikator Persalinan oleh Tenaga
Kesehatan, Balita ditimbang setiap Bulan, Aktifitas Fisik, Jamban
Keluarga dan Sumber Air Bersih Rumah. Sedangkan indikator yang
masih menjadi masalah perilaku di Kota Mataram adalah :
1) Tidak merokok (58,57% dari target 80%)
2) Kebiasaan Mencuci Tangan dengan Sabun (71,56% dari target 80%)
3) Konsumsi sayur dan buah (53,98% dari target 80%)
4) ASI Ekslusif (73,37% dari target 80%)
5) Rumah Bebas dari Jentik (86,93% dari target 95%)
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 34
2. UKBM
Pentingnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan,
telah diakui oleh semua pihak. Hasil pengamatan menentukan terhadap
keberhasilan, kemandirian dan kesinambungan pembangunan
kesehatan.
Peran serta masyarakat melalui Posyandu yang merupakan salah satu
bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM), memiliki
peranan penting masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Bentuk
lain peran serta masyarakat melalui UKBM selain Posyandu adalah
Polindes, Desa Siaga, POD, Pos UKK, TOGA, Dana Sehat dan lain-lain.
Keberadaan jenis UKBM di Kota Mataram yang menunjukkan tingkat
partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan antara lain :
Tabel 8. Keberadaan jenis UKBM di Kota Mataram
No Puskesmas
Pos-
Yan
du
Pos
kes
tren
Pos
kes
des
To
ga SBH
Pos
UKK
Dana
Sehat
Desa
Siaga
Bat
tra
1 Ampenan 24 2 0 0 0 1 0 4 0
2 Tanjung Karang 34 2 2 0 0 0 1 6 0
3 Karang Pule 38 3 4 0 0 1 1 5 0
4 Pagesangan 38 0 2 0 0 1 0 5 0
5 Mataram 32 0 1 5 0 1 1 5 2
6 Selaparang 26 1 3 3 1 1 0 3 0
7 Karang Taliwang 48 0 1 0 0 0 0 6 0
8 Cakranegara 45 3 5 0 0 0 8 6 0
9 Dasan Cermen 27 1 4 0 2 3 0 4 0
10. Dasan agung 19 0 1 0 0 0 0 3 0
11. Pejeruk 18 0 1 0 0 0 0 3 0
DIKES KOTA 349 12 24 8 3 8 11 50 2
Tahun 2014 348 12 21 9 3 6 11 50 2
Dari Tabel di atas ternyata upaya kesehatan yang bersumber daya
masyarakat sebagian besar berupa Posyandu sebanyak 349 (75,73%)
dari UKBM yang ada.
3. Jaminan Kesehatan
Sekitar62,80% masyarakat Kota Mataram sudah tercakup dalam
program jaminan kesehatan, sebagian besar melalui kelompok
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 35
Jamkesmas PBI APBN (48,88%) dan Pekerja Penerima Upah (PPU)
sebesar 37,16%. Di samping itu terdapat jaminan kesehatan yang
berasal dari kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri,
Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD dan Bukan Pekerja.
3.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih
Visi dan Misi Kota Mataram merupakan Implementasi yang harus
dilakukan yang mengacu kepada Rencana PembangunanJangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021 dimana
RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi danMisi Walikota
Mataram terpilih periode 2016-2021.
Visi Walikota dan Wakil Walikota Mataram periode 2016-2021
merumuskan Visi sebagai berikut: “Terwujudnya Kota Mataram
yang Maju, Religius dan Berbudaya sebagai Pusat Pemerintahan,
Perdagangan dan Jasa Tahun 2025”. Penjelasan makna kata kunci
yang terkandung dalam visi adalah sebagai berikut:
a. Masyarakat Kota Mataram adalah keseluruhan warga kota
(citizen) yang secara administrasi kependudukan menetap dan
tinggal di wilayah Kota Mataram dengan segala konsekuwensi
keberadaannya sebagai warga kota.
b. Maju ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk
didalamnya seni dan sosial budaya, sehingga kemajuan yang
dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal
masyarakat Mentaram.
c. Religius diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang
menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, mengedepankan
muammallah serta toleransi yang tinggi antar ummat beragama
dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan
masyarakat madani.
d. Berbudaya diartikan sebagai terciptanya keseimbangan antara
kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajuan
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 36
dan kemajemukan, menguatkan jati diri serta mantapnya
budaya lokal yang ditandai dengan masyarakat yang bermoral,
bermartabat dan berkesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai
dan norma-norma, adat istiadat serta peraturan yang berlaku
dalam bingkai masyarakat madani.
e. Pusat Pemerintahan, Perdagangan, dan Jasa Tahun 2025
dimaksudkan untuk percepatan dan pemantapan pembangunan
dengan menekankan pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan
public dan sarana dan prasarana sebagai pusat pemerintahan di
NTB serta terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM
berkualitas dan berdaya saing.
Misi Pembangunan Kota Mataram Tahun 2016-2021
a. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat Melalui
Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal Dalam Rangka
Mewujudkan Masyarakat Yang Aman, Rukun, dan Damai.
b. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia Melalui
Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan Iptek
Dalam Rangka Mewujudkan Daerah Yang Berdaya Saing.
c. Mendorong Kemajuan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi
Rakyat Berbasis Potensi Lokal Dalam Rangka Mewujudkan
Masyarakat Yang Sejahtera.
d. Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat Melalui Penanganan
Sarana dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang Dalam
Rangka Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan.
e. Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik Melalui Reformasi
Birokrasi Dalam Rangka mewujudkan Kepemerintahan Yang
Baik (Good Governance)
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 37
3.4 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Kesehatan Tahun
2015 – 2019
Dalam rencana strategis Kementrian Kesehatan 2015-2019 visi
dan misi mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “
Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Kemandirian Berkepribadian
Berlandaskan gotong-royong”.
Tujuan Kementrian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu :
1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat. Peningkatan status
kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus
kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah,
remaja, kelompok usia kerja,maternal dan kelompok lansia.
2. Meningkatkan daya tanggap (responsivesness) dan perlindungan
masyarakat terhadap risiko social dan financial di bidang
kesehatan.
Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan adalah :
1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat.
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit
3. Meningkatkan Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
4. Meningkatkan akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi
dan alat kesehatan.
5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga
kesehatan.
6. Meningkatnya sinergitas antar Kementrian/Lembaga.
7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri.
8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan
pemantauan-evaluasi.
9. Meningkatnya efektifitas penelitian dan pengembangan
kesehatan.
10. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih.
11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian
Kesehatan.
12. Meningkatnya system informasi kesehatan integrasi.
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 38
3.5 Telaah Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi NTB tahun
2013 – 2018.
Visi Dinas Kesehatan Provinsi NTB adalah : “Mewujudkan
Masyarakat NTB yang mandiri untuk hidup Bersih dan sehat tahun
2018”. Untuk mencapai masyarakat NTB yang mandiri untuk hidup
bersih dan sehat ditempuh melalui misi :
1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia kesehatan dan
kemandirian masyarakat dalam berprilaku hidup bersih dan
sehat.
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengendalian
penyakit dan penyehatan lingkungan.
3. Meningkatkan keadaan gizi dan derajat kesehatan keluarga.
4. Meningkatkan keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan.
5. Meningkatkan kualitas dan ketertiban pengelolaan sumber daya
kesehatan.
6. Meningkatkan keterjangkauan dan mutu pelayanan laboratorium
kesehatan masyarakat di Pulau Lombok.
7. Meningkatkan keterjangkauan dan mutu pelayanan laboratorium
kesehatan masyarakat di Pulau Sumbawa.
8. Meningkatkan keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan
mata masyarakat.
9. Meningkatkan keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan
rujukan yang sesuai standar di Pulau Sumbawa.
10. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan tenaa kesehatan
yang profesional dan paripurna.
11. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan lulusan ahli madya
keperawatan.
3.6 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram
Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang
aman, nyaman, produktif, efektif, berkelanjutan dan berwawasan
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 39
lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang
bertaraf nasional.
Dalam RTRW Nasional, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat
Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai simpul utama
transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional.
Sementara dalam RTRW Provinsi NTB, Kota Mataram ditetapkan
sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mataram Metro di bidang
pertumbuhan ekonomi.
RTRWK berfungsi sebagai :
a. Penyelarasan kebijakan penataan ruang nasional, provinsi dan kota
b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah
dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun
program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang
kota.
Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :
a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral
lainnya
b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota
c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar
sektor, antar daerah, dan antara pemangku kepentingan
d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dan
e. penataan ruang kawasan strategi kota
Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan
perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut
akan diimplementasikan sehingga lokasi kegiatan akan dijalankan dapat
diarahkan.
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 40
3.7. Penentuan Isu Strategis
Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk
dijadikan prioritas penananan selama kurun waktu 5 (lima) tahun
mendatang. Isu stategis diidentifikasi dari berbaai sumber,
diantaranya adalah:
1. Isu strategis dari dinamika international, nasional dan regional
yang mempengaruhi Kesehatan.
2. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang
terdiri dari :
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Mataram Tahun 2005-2025.
Isu stategis yang diangkat dari analisis situasi dan
kondisi lingkungan, perilaku masyarakat, sarana dan
prasarana pelayanan kesehatan saat ini, serta pencapaian
target Rencana strategis sebelumnya.
Memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, maka isu
strategis yang masih dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Mataram
berdasarkan tujuan yang ingin dicapai adalah :
1. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan dan berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak,
remaja dan lansia serta gizi.
3. Meningkatkan promosi kesehatan dan kapasitas masyarakat
dan institusi dalam pembangunan kesehatan.
4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana
penyehatan lingkungan yang memenuhi syarat dan air bersih.
5. Meningkatkan intensitas dan efektifitas pelayanan
penanggulangan penyakit menular dan bencana.
6. Meningkatkan aksesibilitas dan efektifitas pelayanan imunisasi
7. Menurunnya penyakit tidak menular.
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 41
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi
Sejalan dengan visi Pemerintah Kota Mataram Tahun 2016 – 2021
yaitu : “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”
serta dengan mempertimbangkan kondisi serta isu dan permasalahan yang
masih harus dihadapi, maka ditetapkan visi Dinas Kesehatan Kota
Mataram Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :
“ MASYARAKAT KOTA MATARAM SEHAT, MAJU DAN MANDIRI “
Dalam visi tersebut di atas terkandung kata-kata kunci :
- MASYARAKAT KOTA MATARAM :
Seluruh warga masyarakat yang hidup dan tinggal di wilayah
Kota Mataram
- SEHAT :
Suatu kondisi sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial
yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial
dan ekonomis
- MAJU :
Suatu keadaan masyarakat yang memiliki pengetahuan, ketrampilan
dan tekhnologi kesehatan yang berkualitas
- MANDIRI:
Mempunyai kemauan dan kemampuan mengakses pelayanan kesehatan
melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
4.2 Misi :
Dalam rangka mewujudkan visi Masyarakat Kota Mataram yang
Sehat, Maju dan Mandiri, maka disusunlah Misi pembangunan kesehatan
Kota Mataram tahun 2016-2021 sebagai berikut:
1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta menjamin
ketersediaan SDM, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
2. Meningkatkan kesehatan masyarakat
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 42
3. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengendalian penyakit
4. Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik
Tabel 9. Keterkaitan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Mataram
VISI MISI
MASYARAKAT KOTA
MATARAM SEHAT, MAJU DAN MANDIRI
1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta menjamin ketersediaan SDM,
sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
2. Meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengendalian
penyakit
4. Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik
4.3 Tujuan
Tujuan merupakan target yang bersifat kuantitatif dari suatu
organisasi dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran dari
keberhasilan kinerja dengan faktor-faktor penentu keberhasilan suatu
organisasi.
4.4 Sasaran
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka perlu
direncanakan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sasaran
memberikan gambaran tentang apa yang diharapkan organisasi yang
bersangkutan yang dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan dimasa
mendatang. Agar bisa efektif, maka setiap sasaran harus bersifat
spesifik, dapat diuji dan dapat diukur.
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 43
Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kota
Mataram haruslah sesuai dengan RPJMD Kota Mataram periode 2016-
2021. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan
Kota Mataram beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 10. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan
No
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja awal
periode RPJMD
Target kinerja pada tahun
2017 2018 2019 2020 2021
1.
Meningkatnya jangkauan
pelayanan kesehatan dan
berkualitas
Tersedianya
fasilitas
pelayanan
kesehatan dasar yang
terjangkau
dan
berkualitas
Rasio penduduk
yang
memanfaatkan
pelayanan kesehatan di
puskesmas dan
jaringannya
(Visite Rate)
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
2. Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan ibu, bayi,
anak remaja dan lansia serta
gizi
Terwujudnya
kesehatan
ibu, bayi,
anak remaja
dan lansia serta gizi
yang optimal
Angka Kematian
Ibu (AKI) yang
dilaporkan
142 per
100.000
kelahiran
hidup
142 per
100.000
kelahiran
hidup
130 per
100.000
kelahiran
hidup
130 per
100.000
kelahiran
hidup
120 per
100.000
kelahira
n hidup
120 per
100.000
kelahira
n hidup
Angka Kematian Bayi (AKB) yang
dilaporkan
6 per 1.000
kelahiran
hidup
6 per
1.000
kelahiran
hidup
5 per
1.000
kelahiran
hidup
5 per
1.000
kelahiran
hidup
5 per
1.000
kelahira
n hidup
4 per
1.000
kelahira
n hidup
Persentase balita
gizi buruk
ditangani
100 % 100% 100% 100% 100% 100%
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 45
3 Meningkatnya promosi
kesehatan dan kapasitas
masyarakat dan institusi
dalam pembangunan kesehatan
Terwujudnya
mayarakat
yang
berperilaku hidup bersih
dan sehat
% Persentase
PHBS pada
tatanan Rumah
tangga
30% 40% 45% 50% 55% 60%
4 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap sarana
penyehatan lingkungan yang
memenuhi syarat dan air
bersih
Terwujudnya masyarakat
yang
memanfaatka
n air bersih
dan sanitasi dasar yang
memenuhi
syarat secara
optimal
% Cakupan akses air bersih dan
jamban keluarga
85 % 86% 87% 88% 89% 90%
5 Meningkatnya intensitas dan
efektifitas pelayanan
penanggulangan penyakit
menular dan bencana
Terwujudnya
penemuan
dan
penanganan
penyakit menular
yang optimal
% Penyakit
menular yang
ditangani
100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 Meningkatnya aksesibilitas dan
efektifitas pelayanan imunisasi
Tersedianya pelayanan
kesehatan
bagi penyakit
tidak
menular
yang optimal
% Puskesmas melaksanakan
kegiatan
Penanggulangan
Penyakit Tidak
Menular (PTM)
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 46
7 Menurunnya Penyakit Tidak
Menular
Terwujudnya
pelayanan
imunisasi
bagi masyarakat
yang sesuai
standar
Desa/kelurahan
Universal Child
Immunization
(UCI)
80% 82% 84% 86% 88% 90%
4.5 Strategi dan Kebijakan Visi :
MASYARAKAT KOTA MATARAM SEHAT, MAJU DAN MANDIRI
Misi 1 : Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Serta Menjamin Ketersediaan SDM,
Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1.1 Meningkatnya
jangkauan
pelayanan
kesehatan dan
berkualitas
1.1.1 Tersedianya
fasilitas pelayanan kesehatan dasar
yang terjangkau
dan berkualitas
Rekonstruksi dan
instensifikasi sarana dan manajemen
pelayanan
kesehatan
Akreditasi sarana
pelayanan
kesehatan
Penambahan
ruangan, Perbaikan serta
peningkatan status
Puskesmas dan
Pustu
Seluruh
puskesmas
terakreditasi
1.2.1. Tersedianya obat dan BMHP yang sesuai
kebutuhan
Sinkronisasi kebutuhan obat dan
BMHP lintas
program
Pengadaan obat dan BMHP
terintegrasi dalam
satu bidang
1.1.2 Terwujudnya SDM
Kesehatan yang
berkualitas
Konsolidasi
pengelolaan &
intensifikasi
pelayanan sertifikasi tenaga kesehatan
Sertifikasi tenaga
kesehatan
Misi 2 :
Meningkatkan kesehatan masyarakat
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
2.1 Meningkatnya kualitas
pelayanan
kesehatan ibu,
bayi, anak
remaja dan lansia serta gizi
2.1.1 Terwujudnya kesehatan ibu,
bayi, anak remaja
dan lansia serta
gizi yang optimal
Fasilitasi pemenuhan akses
peayanan
kesehatan ibu,
bayi, anak, remaja
dan lansia serta gizi.
Ibu, bayi, anak, remaja dan lansia
mendapat pelayanan
kesehatan sesuai
standar
2.2 Meningkatnya promosi
kesehatan dan
kapasitas
masyarakat dan
institusi dalam pembangunan
kesehatan
2.2.1 Terwujudnya mayarakat dan
institusi yang
berperilaku hidup
bersih dan sehat
Promosi dan edukasi
masyarakat
tentang PHBS
serta fasilitasi
pelayanan kesehatan
institusi
Penyebarluasan informasi kesehatan
serta penggerakan
pastisipasi
masyarakat dalam
kesehatan
2.3. Meningkatnya
aksesibilitas
masyarakat
terhadap sarana
penyehatan
2.3.1 Terwujudnya
masyarakat yang
memanfaatkan
air bersih dan
sanitasi dasar
Sosialisasi dan
promosi
pentingnya SAB
dan sanitasi dasar
yang memenuhi
Masyarakat
menyadari
pentingnya dan
berpartisipasi dalam
penyediaan air
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 48
Misi 2 :
Meningkatkan kesehatan masyarakat
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
lingkungan yang
memenuhi syarat dan air
bersih
yang memenuhi
syarat secara optimal
syarat bersih dan sanitasi
dasar yang layak
Misi 3 : Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengendalian penyakit
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
3.1 Meningkatnya
intensitas dan
efektifitas pelayanan
penanggulangan
penyakit menular
dan bencana
3.1.1 Terwujudnya
penemuan dan
penanganan penyakit menular
yang optimal
Intensifikasi upaya
penanggulangan
penyakit menular dan bencana
Pencegahan dan
penanggulangan
meluasnya penyakit menular dan
bencana
3.2 Meningkatnya
aksesibilitas dan
efektifitas
pelayanan imunisasi
3.2.1. Terwujudnya
pelayanan imunisasi
bagi ibu hamil, bayi,
balita dan anak sekolah yang sesuai standar
Intensifikasi
pelayanan
imunisasi ibu
hamil, bayi, balita dan anak sekolah
ibu hamil, bayi,
balita, anak sekolah,
WUS mendapat
pelayanan imunisasi sesuai standar
3.3 Menurunnya
Penyakit Tidak
Menular
3.3.1 Tersedianya
pelayanan
kesehatan bagi
penyakit tidak
menular yang optimal
Edukasi dan
promosi pelayanan
pengendalian PTM
Deteksi Dini resiko
tinggo PTM
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 49
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
A. Analisa dan Perkiraan Sumber Pendanaan Pembangunan
Kesehatan
Peranan anggaran dalam pembangunan kesehatan merupakan
alat untuk membantu dalam fungsi perencanaan,pelaksanaan,
koordinasi, pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja dalam
pembangunan kesehatan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Sumber-sumber anggaran Dinas Kesehatan Kota
Mataram untuk melaksanakan pembangunan kesehatan di Kota
Mataram berasal dari APBD, APBN (Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan) serta dana hibah/bantuan program.
5.1.1.1 Dana Desentralisasi (APBD)
Perkembangan alokasi anggaran APBD Kota Mataram yang dikelola
Dinas Kesehatan Kota Mataram menunjukkan adanya peningkatan
dari tahun ke tahun. Tahun 2010, jumlah alokasi anggaran APBD
Dinas Kesehatan sebesar Rp.30.606.925.651,- meningkat menjadi Rp.
68.449.593.532,80 pada tahun 2015.
Grafik 15. Perkembangan alokasi anggaran APBD Kota Mataram
30,61 34,67
41,17
48,50
63,63 68,45
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(dlm
mily
ar)
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 50
Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan alokasi
anggaran dari Pemerintah Kota Mataram serta adanya penambahan alokasi
dari pendapatan atas pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional. Tahun
2014 terjadi kenaikan anggaran yang cukup tinggi dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi sebagai tindak lanjut
dilaksanakannya Undang-undang Nomor No.40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dimana JKN
diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melalui
sistem kapitasi dan klaim sehingga terjadi peningkatan alokasi yang semula
sekitar Rp. 4.989.903.100,- menjadi Rp. 16.460.210.500,-. Di samping itu
Dinas Kesehatan Kota Mataram memperoleh alokasi anggaran yang berasal
dari DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) sebesar Rp.
4.700.000.000,-.
Peningkatan jumlah anggaran dari tahun 2010 – 2015 diikuti pula
dengan peningkatan proporsi alokasi anggaran belanja langsung Dinas
Kesehatan. Tahun 2010 proporsi anggaran belanja tidak langsung sebesar
63.87% menurun menjadi 46.90% pada tahun 2015. Sedangkan pada
tahun 2010 proporsi belanja langsung sebesar 36.13% meningkat menjadi
53,10% pada tahun 2015.
Grafik 15. proporsi alokasi anggaran belanja langsung Dinas
Kesehatan.
19,55 21,89 23,54 25,87 27,19 32,10 11,06
12,77 17,63
22,64
36,44 36,35
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(dlm
mily
ar)
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 51
Peningkatan proporsi anggaran belanja langsung yang cukup besar
terjadi pada tahun 2014 dimana saat itu pengelolaan dana kapitasi melalui
BPJS mulai dilaksanakan, sehingga Puskesmas memperoleh anggaran yang
cukup besar dari dana kapitasi.
Perkembangan alokasi anggaran Belanja Langsunglingkup Dinas
Kesehatan menurut Sub Unit Tahun 2010 – 2015 dapat dilihat dalam grafik
berikut:
Grafik 16. Perkembangan alokasi anggaran Belanja Langsunglingkup
Dinas Kesehatan menurut Sub Unit
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
YANKES PROMKES P3PPL KESGA PUSKESMAS UP2F
(da
lam
mil
ya
r)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Alokasi belanja langsung bagi program/kegiatan Dinas Kesehatan Kota
Mataram berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum), JKN (Jaminan Kesehatan
Nasional), DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Kesehatan dan DBHCHT
(Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau). Perkembangan alokasi anggaran
Belanja Langsung Dinas Kesehatan Tahun 2010 - 2015 menurut sumber
dana adalah sebagai berikut :
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 52
Grafik 17. Perkembangan alokasi anggaran Belanja Langsung Dinas
Kesehatan menurut sumber dana
6,27 5,56
10,33
13,83
10,80 12,41
0,98
3,94 4,00 4,99
16,46
18,62
3,81
3,27 3,30
3,82 4,48 4,69
- - - -
4,70
0,63
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(dlm
mily
ar)
DAU JKN DAK DBHCHT
Jumlah alokasi anggaran dari DAU mengalami peningkatan dari
tahun 2010 – 2013 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014
menjadi 10,80 milyar dan meningkat kembali menjadi 12,41 milyar pada
tahun 2015. Sedangkan anggaran yang bersumber dari JKN mengalami
peningkatan yang cukup tinggi terutama dimulai tahun 2014 setelah
diberlakukannya penyelenggaraan JKN oleh BPJS sehingga dana kapitasi
yang sesuai dengan kepesertaan JKN masuk dalam APBD Dinas Kesehatan
menggantikan anggaran Askeskin/Jamkesmas/Jampersal, Askes Sosial
dan Dokter Keluarga.
5.1.2 Dana Dekonsentrasi (APBN)
Dana Dekonsentrasi merupakan dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup
semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
Dekonsentrasi. Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kesehatan Kota
Mataram juga mendapat dukungan anggaran dari dana dekonsentrasi
(APBN) yang diperoleh melalui Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Penggunaan
dana dekonsentrasi ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih
bersifat kebijakan pusat dan provinsi yang dilaksanakan di
kabupaten/kota.
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 53
5.1.3 Dana Tugas Pembantuan (APBN)
Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh daerah dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan
yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan
tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan Kota Mataram selama periode
2010 – 2015 memperoleh anggaran dana tugas pembantuan (APBN) bagi
BOK (Biaya Operasional Kesehatan) dan pengadaan alat kesehatan (Tahun
2014). Perkembangan anggaran yang bersumber dari dana tugas
pembantuan pada Dinas Kesehatan Kota Mataram Tahun 2010 – 2015
adalah sebagai berikut :
Grafik 18. Perkembangan anggaran yang bersumber dari dana tugas
pembantuan pada Dinas Kesehatan Kota Mataram
0,14
2,25 2,52 2,49
4,08
1,24
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(dlm
mily
ar)
Tahun 2010 Dinas Kesehatan Kota Mataram mendapatkan anggaran
bersumber dari dana tugas pembantuan (APBN) sebesar 0,14 milyar bagi
kegiatan BOK. Tahun 2014 jumlah anggaran dari dana tugas pembantuan
(APBN) mencapai 4,08 milyar yang berasal dari alokasi BOK sebesar 3,03
milyar dan pengadaan alat kesehatan bagi Puskesmas sebesar 1,06 milyar.
Tahun 2015 alokasi anggaran dari dana tugas pembantuan (APBN)
mengalami penurunan menjadi 1,24 milyar bagi kegiatan BOK.
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 54
5.1.4 Dana Hibah dan Bantuan Program
Disamping sumber-sumber anggaran yang telah disebutkan di atas,
Dinas Kesehatan Kota Mataram dalam pelaksanaan pembangunan
kesehatan mendapatkan alokasi dari dana hibah dan bantuan bagi program
dari Pemerintah Kota Mataram dan bantuan/hibah luar negeri. Dana hibah
dan bantuan program tersebut adalah :
- Anggaran yang merupakan komitmen bersama antara Pemerintah
Provinsi NTB dengan Pemerintah Kota Mataram bagi pembiayaan
pelayanan kesehatan masyakat miskin (PBI Daerah) dan jaminan
persalinan.
- Bantuan program bagi pelaksanaan kegiatan Forum Kota Sehat dan
Komisi Penanggulangan HIV/AIDS.
- Dana hibah bagi operasional Posyandu.
- Proyek NICE yang dimulai tahun 2008 dan berakhir pada tahun 2012.
Kota Mataram masuk dalam proyek ini dengan focus pada Program
Perbaikan Gizi.
- Global Fund diarahkan untuk Penanggulangan AIDS, TBC dan Malaria.
B. ArahKebijakan Keuangan
1. Arah Kebijakan Pendapatan
Dalam APBD Dinas Kesehatan Kota Mataram, sumber penerimaan
pendapatan berasal dari :
1. Hasil Retribusi Daerah
Penerimaan pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah berasal
dari retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya serta
penerimaan JKN non kapitasi. Sejak pemberlakuan pelayanan kesehatan
dasar gratis sesuai Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di
Puskesmas dan Jaringannya, penerimaan retribusi pelayanan kesehatan
Puskesmas berasal dari retribusikunjungan Puskesmas oleh masyarakat
di luar wilayah Kota Mataram.
2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 55
Sumber penerimaan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
berasal dari dana kapitasi JKN sesuai jumlah kepesertaan masing-
masing Puskesmas.
2. Arah Kebijakan Belanja
Kebijakan umum APBD berpedoman kepada rencana kerja
Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan
bernegara. Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun
dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai yang
terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang (20 tahun), rencana
pembangunan jangka menengah (5 tahun) dan rencana pembangunan
tahunan.
Kebijakan belanja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gaji dan
tunjangan pegawai melalui belanja tidak langsung serta pelaksanaan
program/kegiatan sesuai dengan rencana kerja melalui belanja langsung.
Arah kebijakan belanja langsung dalam pembangunan kesehatan ditujukan
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan
angka kematian ibu dan bayi, penurunan angka kesakitan akibat penyakit
menular dan tidak menular, penyediaan pelayanan kesehatan yang
terjangkau dan bermutu serta penyediaan sumber daya kesehatan yang
memadai dengan penekanan utama upaya promotif dan preventif.
Pembangunan kesehatan nasional periode 2015-2020 dilaksanakan
melalui Program Indonesia Sehat dengan 3 pilar utama yaitu (1) Paradigma
sehat; (2) Penguatan pelayanan kesehatan;dan (3) Jaminan kesehatan
nasional. Paradigma sehat dilakukan melalui pembangunan yang
berwawasan kesehatan, penguatan promotif dan preventif serta
pemberdayaan masyarakat. Sementara itu penguatan pelayanan kesehatan
dilakukan melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
Disamping itu melalui jaminan kesehatan nasional diharapkan seluruh
masyarakat terlindung dalam asuransi kesehatan.
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 56
c. Kelompok Sasaran Pelayanan
Bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang harus
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyediakan pelayanan dasar
bagi manusia karena kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah
satu unsur kesejahteraan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu kelompok
sasaran pelayanan pada pembangunan kesehatan Kota Mataram adalah
seluruh masyarakat yang merupakan warga Pemerintah Kota Mataram
dengan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang rentan atau
beresiko tinggi terhadap masalah kesehatan seperti ibu, bayi balita serta
masyakat yang kurang mampu.
d. Program dan Kegiatan
Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis
dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu
program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang
memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Sejalan
dengan hal tersebut, program/kegiatan Dinas Kesehatan Kota Mataram
disusun dan dilaksanakan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang
terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.
Program dan kegiatan disusun dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Program dan
kegiatan yang ada pada Dinas Kesehatan Kota Mataram secara umum
terbagi menjadi 2 jenis : program/kegiatan generik dan program/kegiatan
tehnis. Program/kegiatan generik merupakan program/kegiatan pendukung
pelaksanaan program/kegiatan tehnis yang dilaksanakan oleh semua
SKPD. Program dan kegiatan ini lebih bersifat operasional dasar SKPD.
Sedangkan program/kegiatan tehnis adalah program/kegiatan yang
menjadi kewenangan SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Program/kegiatan tehnis yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan adalah :
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 57
I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program upaya kesehatan masyarakat bertujuan untuk
meningkatkan mutu upaya kesehatan yang berhasilguna dan
berdayaguna serta terjangkau oleh segenap anggota masyarakat.
Tujuan khusus dari program ini adalah : (a) meningkatkan akses dan
mutu pelayanan kesehatan dasar (b) mengembangkan pelayanan
bagi kelompok yang memerlukan pelayanan khusus. Kegiatan-
kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :
a. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
Puskesmas dan Jaringannya
b. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Swasta
c. Pembinaan Kesehatan institusi
d. Sosialisasi dan pelatihan kesehatan institusi
e. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar
f. Pembinaan Pelayanan Perizinan Sarana Kesehatan Swasta
g. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
h. Akreditasi Puskesmas
i. Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik)
j. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
II. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan
perilaku sehat, memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat
dalam bidang kesehatan melalui kegiatan-kegiatan
a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
b. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
c. Penyelenggaraan lomba balita
d. Lomba Posyandu
e. Pembinaan UKBM
f. Pembinaan Desa siaga
g. Pembinaan/revitalisasi posyandu
III. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Tujuan dari Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah : untuk
meningkatkanpelayanan gizi untuk mencapai gizi yang baik dengan
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 58
menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk,
sertameningkatkan kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan
status gizi. Kegiatan-kegiatan dalam program ini adalah sebagai
berikut :
a. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
IV. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat bertujuan untuk
mendukung terwujudnya mutu lingkunganhidup yang sehat yang
melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang berasal
dari lingkungan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah :
a. Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Penyehatan Air dan Sanitasi
b. Operasional Laboratorium Dinas Kesehatan
c. Pembinaan Upaya Kesehatan Olahraga
V. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Tujuan dari Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menularadalah : (a) Mencegah terjadinya dan menyebarnya penyakit
menular sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat; (b)
Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatandari penyakit
menular dan penyakit tidak menular; dan, (c) Menghindarkan
manusia dan lingkungannya dari dampak bencana upaya-upaya
kewaspadaan, pencegahan dan penanggulangan bencana yang
dilakukan secara terpadu. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
adalah :
a. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
b. Pelayanan Kesehatan Haji
c. Peningkatan Pelayanan Penyakit Tidak Menular
VI. Program pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas
jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar melalui
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 59
penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang maju dan sesuai
standar. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah :
a. Pembangunan puskesmas
b. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
c. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
pembantu
d. Rehabilitasi sedang/berat poskesdes
e. Pembangunan Polindes
f. Pembangunan puskesmas pembantu
VII. Program pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil
industri. Program ini bertujuan untuk melindungi masyarakat
dari bahaya penyalahgunaan dan kesalahgunaan sediaan makanan
yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah :
a. Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri
VIII. Program Manajemen Kesehatan. Tujuan dari program ini adalah
menyediakan dukungan kebijakan dan menjamin manajemen
sumber daya yang efektif dan efisien bagi pembangunan
kesehatan Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah :
a. Sistem Informasi Kesehatan Daerah
b. Perencanaan Kesehatan
c. Peningkatan Administrasi Umum dan Inventaris Barang Dinas dan
UPTD
IX. Program Kefarmasian dan Peralatan Kesehatan. Tujuan program ini
adalah tersedianya obat dan perbekalan bagi pelayanan kesehatan
dasar sesuai standar dan dalam jumlah yang mencukupi serta
meningkatkan penggunaan obat secara rasional di Puskesmas dan
jaringannya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini
adalah :
a. Pelayanan Kefarmasian dan alat kesehatan
b. Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian
X. Program Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia. Kegiatan-kegiatan
yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 60
a. Pembinaan dan Pelayanan KIA
b. Sosialisasi dan Pelatihan Teknis KIA
c. Monitoring dan Evaluasi KIA
d. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
e. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja
f. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
g. Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)
XI. Program Pengendalian Penyakit. Tujuan dari Program Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit Menular adalah : (a)
Mencegahterjadinya dan menyebarnya penyakit menular sehingga
tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat; (b) Menurunkan
angka kesakitan, kematian dan kecacatandari penyakit menular
dan penyakit tidak menular; dan, (c) Menghindarkan manusia dan
lingkungannya dari dampak bencana upaya-upaya kewaspadaan,
pencegahan dan penanggulangan bencana yang dilakukan secara
terpaduKegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini
adalah :
a. Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk
b. Pelayanan pencegahan dan penangglangan penyakit menular
c. Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah
XII. Program Pengembangan dan Perberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan (SDMK). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam
program ini adalah :
a. Pengembangan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 62
VISI
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN
KEBIJAKAN
UMUM PROGRAM
SKPD
PENANGGUNGJAWAB
Masyarak
at Sehat, Maju dan Mandiri
Meningkatkan
akses dan mutu
pelayanan
kesehatan serta
menjamin
ketersediaan SDM,
sarana dan
prasarana
pelayanan
kesehatan
Meningkatnya
jangkauan
pelayanan
kesehatan dan
berkualitas
Terwujudnya pelayanan
kesehatan dasar yang terjangkau dan berkualitas
Rekonstruksi dan
instensifikasi sarana dan manajemen pelayanan kesehatan
Penambahan
ruangan, Perbaikan serta peningkatan status Puskesmas
dan Pustu
Penyediaan
sarana pelayanan kesehatan dasar sesuai standar
Program
pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Dinas
Kesehatan (Bidang pelayanan & SDM)
Akreditasi sarana pelayanan kesehatan
Akreditasi Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Akreditasi Puskesmas
Dinas Kesehatan (Bidang
pelayanan & SDM)
Tersedianya obat dan BMHP yang sesuai kebutuhan
Sinkronisasi kebutuhan obat dan BMHP lintas program
Pengadaan obat dan BMHP terintegrasi dalam satu bidang
Program Kefarmasian dan Peralatan Kesehatan
Dinas Kesehatan (Bidang pelayanan &
SDM) Terwujudnya SDM
Kesehatan yang berkualitas
Konsolidasi pengelolaan & intensifikasi pelayanan
sertifikasi tenaga kesehatan
Sertifikasi tenaga kesehatan
Program Pengembangan dan Perberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
Dinas Kesehatan (Bidang
pelayanan & SDM)
Meningkatkan kesehatan masyarakat
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak remaja
dan lansia serta gizi.
Terwujudnya kesehatan ibu, bayi, anak remaja dan lansia serta gizi yang optimal
Fasilitasi pemenuhan akses peayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan
lansia serta gizi.
Ibu, bayi, anak, remaja dan lansia mendapat pelayanan
kesehatan sesuai standar
Program Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Dinas Kesehatan (Bidang Kesmas)
Meningkatnya
promosi kesehatan dan kapasitas masyarakat dan institusi dalam
pembangunan kesehatan
Terwujudnya mayarakat
dan institusi yang berperilaku hidup bersih dan sehat
Promosi dan edukasi
masyarakat tentang PHBS serta fasilitasi pelayanan kesehatan institusi
Penyebarluasan
informasi kesehatan serta penggerakan pastisipasi
masyarakat dalam kesehatan
Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Dinas
Kesehatan (Bidang Kesmas)
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 63
VISI
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN
KEBIJAKAN
UMUM PROGRAM
SKPD
PENANGGUNGJAWAB
Meningkatnya
aksesibilitas masyarakat terhadap sarana penyehatan
lingkungan yang memenuhi syarat dan air bersih
Terwujudnya
masyarakat yang memanfaatkan air bersih dan sanitasi dasar yang memenuhi
syarat secara optimal
Sosialisasi dan promosi
pentingnya SAB dan sanitasi dasar yang memenuhi syarat
Masyarakat
menyadari pentingnya dan berpartisipasi dalam penyediaan
air bersih dan sanitasi dasar yang layak
Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
Dinas
Kesehatan (Bidang Kesmas)
Meningkatnya pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga
Terwujudnya pembinaan kesehatan kerja dan olahraga
Sosialisasi & fasilitasi pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
Berfungsinya upaya kesehatan kerja dan olahraga di puskesmas
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Dinas Kesehatan (Bidang Kesmas)
Meningkatkan
kualitas
pencegahan dan
pengendalian
penyakit
Meningkatnya
intensitas dan efektifitas pelayanan penanggulangan
penyakit menular dan bencana
Terwujudnya penemuan
dan penanganan penyakit menular yang optimal
Intensifikasi upaya
penanggulangan penyakit menular dan bencana
Pencegahan dan
penanggulangan meluasnya penyakit menular dan bencana
Program
Pengendalian Penyakit
Dinas
Kesehatan (Bidang P3)
Meningkatnya aksesibilitas dan
efektifitas pelayanan
Terwujudnya pelayanan imunisasi bagi ibu
hamil, bayi, balita dan anak sekolah yang sesuai standar
Intensifikasi pelayanan imunisasi ibu hamil,
bayi, balita dan anak sekolah
ibu hamil, bayi, balita, anak
sekolah, WUS mendapat pelayanan imunisasi sesuai
standar
Program Pengendalian
Penyakit
Dinas Kesehatan
(Bidang P3)
Menurunnya Penyakit Tidak
Menular
Tersedianya pelayanan kesehatan bagi penyakit
tidak menular yang optimal
Edukasi dan promosi pelayanan
pengendalian PTM
Deteksi Dini resiko tinggo PTM
Program Pengendalian
Penyakit
Dinas Kesehatan
(Bidang P3)
Meningkatkan tata
kelola
kepemerintahan
yang baik
Meningkatnya kualitas
penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan
administrasi keuangan
Tersedianya dokumen perencanaan,
penganggaran dan laporan keuangan yang berkualitas
Koordinasi lintas program dan lintas
sektor dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran serta
fasilitasi dan konsultasi dalam pengelolaan
Pelaksanaan penyusunan
dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu
serta Bimbingan tehnis pengelolaan administrasi
Program Manajemen
Kesehatan Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
Dinas Kesehatan
(Sekretariat)
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 64
VISI
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN
KEBIJAKAN
UMUM PROGRAM
SKPD
PENANGGUNGJAWAB
administrasi keuangan
pada Dinas dan UPTD
keuangan yang
intensif
dan keuangan
Meningkatnya kualitas
pengelolaan administrasi kepegawaian dan barang
Tersedianya dokumen administrasi barang
yang sesuai standar dan baseline data kesehatan yang menyeluruh
Fasilitasi dan konsultasi dalam
pengelolaan administrasi barang pada Dinas dan UPTD dan Ekstensifikasi
pendataan tenaga kesehatan ke sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta
lainnya
Pelaksanaan input data inventaris
barang dilaksanakan secara berkala dan Pendataan
sasaran di sarana pemerintah maupun swasta
Program Manajemen
Kesehatan Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Dinas Kesehatan
(Sekretariat)
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 65
Tabel 9. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Kesehatan Kota Mataram
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode RPJMD
Target Rp Targ
et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1.02 Kesehatan
1.02.01 Dinas Kesehatan
1.02.01.
16
Program Upaya
kesehatan masyarakat
- Pelayanan Kesehatan
Dasar Pasien Masyarakat Miskin
88,50% 100% 32.430.9
19.500
100
%
34.05
2.465.475
100% 35.755
.088.749
100% 37.542
.843.186
100% 39.419
.985.345
100% 39.419
.985.345
- Puskesmas yang terakreditasi
6 Pusk 5 Pusk 11 Pusk
11 Pusk
11 Pusk
11 Pusk 11 Pusk
- Puskesmas yang menerapkan PPK
BLUD
-
- Pusk - Pusk
11 Pusk
11 Pusk
11 Pusk 11 Pusk
1.02.01.
19
Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
- Cakupan Posyandu
Aktif
58,74% 40% 40% 45% 45% 50% 50%
- Rumah tangga
berPHBS
32,21% 40% 45% 50% 55% 60% 60%
- Persentase siswa kelas 1 dan 7 yang
mendapat pelayanan kesehatan
100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
1.02.01.
20
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
- Balita gizi buruk
mendapat perawatan
100,00% 100% 482.775.
000
100
%
506.91
3.750
100% 532.25
9.438
100% 558.87
2.409
100% 586.81
6.030
100% 586.81
6.030
1.02.01.
21
Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
Cakupan desa Open
Defecation Free (ODF)/ Stop Buang
Air Besar Sembarangan (SBS)
40
Kelurahan
42 Kel 1.599.13
2.500
44
Kel
1.679.
089.125
46 Kel 1.763.
043.581
48 Kel 1.851.
195.760
50 Kel 1.943.
755.548
50 Kel 1.943.
755.548
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 66
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode
RPJMD
Target Rp Targ
et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
- Cakupan Puskesmas
yang melaksanakan program kesehatan kerja
4
Puskesmas
6 Pusk 8
Pusk
11
Pusk
11
Pusk
11 Pusk 11 Pusk
- Cakupan Puskesmas
yang melaksanakan program kesehatan
olah raga
4
Puskesmas
6 Pusk 8
Pusk
11
Pusk
11
Pusk
11 Pusk 11 Pusk
„
-
Cakupan akses air
bersih
90% 91% 92% 93% 94% 95% 95%
„-
Cakupan akses jamban
85% 85% 86% 87% 88% 89% 90%
1.02.01.25
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
- Rasio puskesmas : Jml Penduduk
1 : 40.929
1 : 30.000
3.590 1 : 30.0
00
6.416 1 : 30.000
7.123 1 : 30.000
7.830 1 : 30.000
8.537 1 : 30.000
9.245
1.02.01.
31
Program pengawasan
dan pengendalian kesehatan makanan
- TPM yang diperiksa 34,22% 37% 143.737.
500
39%
150.924.375
43%
158.470.594
46% 166.39
4.123
50% 174.71
3.830
50% 174.71
3.830
1.02.01.
34
Program Manajemen
Kesehatan
- Puskesmas yang
melaksanakan sistem informasi
kesehatan
90,91% 100% 973.661.
000
100
%
1.022.
344.050
100% 1.073.
461.253
100% 1.127.
134.315
100% 1.183.
491.031
100% 1.183.
491.031
- Ketersediaan Website
Dinas Kesehatan Provinsi NTB yang di
update secara berkala
100,00% 100% 100
%
100% 100% 100% 100%
- Tersedianya dokumen laporan
inventaris barang
100,00% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
- Ketersediaan
Dokumen
perencanaan dan
penganggaran
100,00% 100% 100
%
100% 100% 100% 100%
- Ketersediaan
Dokumen profil kesehatan yang
akurat dan tepat waktu
100,00% 100% 100
%
100% 100% 100% 100%
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 67
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode
RPJMD
Target Rp Targ
et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
- Ketersediaan
Dokumen laporan (LAKIP)
100,00% 100% 100
%
100% 100% 100% 100%
1.02.01.37
Program Kefarmasian dan Peralatan
Kesehatan
- Ketersediaan obat Esensial Generik di
Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar
95,19% 100% 3.242.255.300
100%
3.404.368.06
5
100% 3.574.586.46
8
100% 3.753.315.79
2
100% 3.940.981.58
1
100% 3.624
1.02.01.38
Program Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia
- Kunjungan ibu hamil K4
92,66% 96% 1.856.079.250
97% 1.948.883.21
3
98% 2.046.327.37
3
99% 2.148.643.74
2
100% 2.256.075.92
9
100% 2.256.075.92
9
-
-
Pertolongan persalinan oleh
bidan atau tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan
Komplikasi kebidanan yang
ditangani
89,37% 90% 91% 92% 93% 94% 95%
85%
90%
90%
91%
90%
92%
91%
93%
93%
94%
95%
95%
95%
- Kunjungan bayi 95,30% 96% 97% 98% 99% 100% 100%
- Pelayanan Anak
Balita
70,87% 75% 75% 80% 80% 85% 85%
- Kunjungan neonatal
lengkap
91,50% 96% 97% 98% 99% 100% 100%
-
Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan pelayanan Kesehatan
Peduli Remaja (PKPR) terstandar
4
Puskesmas
11
Pusk
11
Pusk
11
Pusk
11
Pusk
11 Pusk 11 Pusk
- Jumlah Puskesmas
dengan pelayanan
kesehatan reproduksi esensial
terpadu (PKRET)
4 Puskesm
as
11 Pusk
11 Pusk
11 Pusk
11 Pusk
11 Pusk 11 Pusk
- Prosentase Karang
Lansia yang mendapat
Pembinaan
100,00% 100% 100
%
100% 100% 100% 100%
- Puskesmas Rawat
Inap yang
100,00% 100% 100
%
100% 100% 100% 100%
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 68
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode
RPJMD
Target Rp Targ
et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
melaksanakan
PONED
1.02.01.39
Program Pengendalian Penyakit
- Desa/Kelurahan Universal Child
Immunization (UCI)
92,00% 80 %
2.533.707.500
82% 2.660.392.87
5
84% 2.793.412.51
9
86% 2.933.083.14
5
88% 3.079737.302
100%
- Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate
per 100.000 penduduk
3,53 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2
- Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia
Balita
82,03% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
- Cakupan Penemuan
dan penanganan
Pasien Baru TB BTA Positif
51,44% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
- Cakupan Penderita DBD yang ditangani
100,00% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
- Cakupan Penemuan dan penangganan
Diare
91,96% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
- Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemiologi < 24
jam
100,00% 100% 100
%
100% 100% 100% 100%
- Penanganan
penderita HIV dan AIDS
100,00% 100% 100
%
100% 100% 100% 100%
- Prosentase Puskesmas melaksanakan
kegiatan Penanggulangan
Penyakit Tidak
Menular (PTM)
100,00% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
- Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap
84,34% 95% 95% 96% 98% 100% 100%
- Cakupan Jemaah Calon Haji (JCH)
diperiksa kesehatannya
87,09% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 69
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode
RPJMD
Target Rp Targ
et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
- Cakupan penderita
Diabetes Melitus yang ditangani
0 0% 0% 100% 100% 100% 100%
- Cakupan penderita hipertensi yang ditan gani
00 0009009
89
0% 0%
100% 100% 100% 100%
1.02.01.
40
Program
Pengembangan dan Perberdayaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
- Laporan informasi
tenaga kesehatan
11111
dok
1 dok 153.165.000
1 dok
160.718.250 1 dok
168.754.163 1 dok
177.191.871 1 dok
186.051.464 1 dok
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 70
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator-indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas
Kesehatan Kota Mataram yang secara langsung menunjukkan kinerja yang
akan dicapai OPD selama lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Mataram Tahun
2016 – 2021.
Tabel 6. 1.
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
No Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja awal
periode RPJMD
Target kinerja pada tahun
2017 2018 2019 2020 2021
1.
Rasio penduduk
yang
memanfaatkan
pelayanan
kesehatan di
puskesmas dan jaringannya (Visite
Rate)
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
2. Angka Kematian
Ibu (AKI) yang
dilaporkan
142 per
100.000
kelahiran
hidup
142 per
100.000
kelahiran
hidup
130 per
100.000
kelahiran
hidup
130 per
100.000
kelahiran
hidup
120 per
100.000
kelahira
n hidup
120 per
100.000
kelahiran
hidup
3. Angka Kematian
Bayi (AKB) yang
dilaporkan
6 per
1.000
kelahiran
hidup
6 per
1.000
kelahiran
hidup
5 per
1.000
kelahiran
hidup
5 per
1.000
kelahiran
hidup
5 per
1.000
kelahira
n hidup
4 per 1.000
kelahiran
hidup
4. Persentase balita
gizi buruk
ditangani
100% 100% 100% 100% 100% 100%
5. % Persentase
PHBS pada
tatanan Rumah
tangga
30% 40% 45% 50% 55% 60%
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 71
6. % Cakupan akses
air bersih dan
jamban keluarga
85% 86% 87% 88% 89% 90%
7. % Penyakit
menular yang
ditemukan dan
ditangani
100% 100% 100% 100% 100% 100%
8. % Puskesmas
melaksanakan
kegiatan Penanggulangan
Penyakit Tidak
Menular (PTM)
100% 100% 100% 100% 100% 100%
9. Desa/kelurahan
Universal Child
Immunization
(UCI)
80% 82% 84% 86% 88% 90%
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021
Page 72
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Mataram ini
disusun agar dapat dipergunakan sebagai acuan dan arahan
penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang akan datang serta dalam
evaluasi pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat Kota Mataram selama lima tahun kedepan.
Untuk melihat keberhasilan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui Indikatir Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan kota
Mataram.
Keberhasilan pembangunan kesehatan bukan hanya merupakan
hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh
hasil kerja serta kontribusi positif berbagai pihak yang terkait termasuk
masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena terwujudnya keadaan sehat
dipengaruhi oleh berbagai faktor kesehatan maupun faktor di luar
kesehatan.
Top Related