Memorandum of Understanding (MoU), Perjanjian/Agreement dan
Kontrak/Contract Pemerintah Daerah
Disampaikan oleh :Bahrul Ulum,
Lawyer and Legal Consultant
Orang/Person
Badan Hukum (Publik dan Privat)
Badan Hukum Publik (Pemerintah baik pusat dan daerah)
Subjek Hukum
Kewenangan melakukan Kerjasama di Pemerintah
Daerah
(Dalam Hukum Publik/Administrasi Negara)
Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah
1. UUD 1945 (Pasal 33)2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP No. 50 Tahun 2007 tentang Pedoman Kerjasama Daerah
4. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
5. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri
Pasal 195 ayat (1), (2), (3) dan (4) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat
mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama.
Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.
Kejasama Pemerintah Daerah dalam UU No 32 Tahun 2004
Pihak Ketiga disini dapat dengan instansi swasta, baik nasional dan Internasional
UU No. 24 Tahun 2000 Pasal 5 ayat (1)
Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai renca- na
untuk membuat perjanjian internasional, ter1ebih dahulu melak- ukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.
Note : ketika subjek hukum (Para Pihaknya adalah Pihak Asing Badan dan Lembaga Luar Negeri atau
Perusahaan Trans Nasional)
a. persamaan kedudukan;b. memberikan manfaat dan saling
menguntungkan;c. tidak mengganggu stabilitas politik dan
keamanan perekonomian;d. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;e. mempertahankan keberlanjutan lingkungan;f. mendukung pengarusutamaan gender; dang. sesual dengan peraturan perundang-undangan.
Permendagri No. 3 Tahun 2008Pasal 2 mengenai prinsip kerjasama
a. kerjasama provinsi dan kabupaten/kota “kembar”;
b. kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan;
c. kerjasama penyertaan modal; dand. kerjasama lainnya sesuai dengan
peraturan perundangan.
Bentuk kerjasama
Bagaimana dengan Aceh?
1. UU yang berlaku secara umum/nasional 2. UU No. 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh3. Perpres No. 11 Tahun 2010 tentang
Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri
4. Qanun-Qanun yang dibuat baik di Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota yang berkenaan dengan kerjasama, infestasi/penanaman modal, dll
Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama Pemerintah Aceh dan Kab/Kota
Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama dengan
lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang menjadi
kewenangan Pemerintah.
Pasal 9 ayat (1) UUPA
Ayat (1) Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.
Ayat (2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.
Kewenangan Pemerintah Aceh dan Kewenangan Pemerintah,Pasal 7 ayat (1)
dan (2)
Mengatur tentang Tata Cara Kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan Luar Negeri
Terkesan hanya mengatur Pemerintah Aceh, padahal Kewenangan dalam hal melakukan kerjasama Luar Negeri juga terdapat di pemerintahan kab/kota (sesuai dengan Permendagri No. 3 Tahun 2008)
Perpres No. 11 Tahun 2010
Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian dan
Kontrak
Asas HukumHukum kontrak bersifat mengaturAzas kebebasan berkontrak (freedom
of contract)Azas pacta sunt servandaAzas konsensualitasAzas obligatoirAzas keseimbangan
Kesepakatan para pihak:Tidak ada unsur paksaan (duress,dwang)
Tidak ada unsur penipuan (fraud,misrepresentation)unsur kesilapan (mistake, dwaling)
Sahnya Kontrak
PerjanjianLisan/Tertulis
MoU(Tertulis)
Kontrak/ Contract/Agreement
(Tertulis)
Dikenal dengan beberapa sebutan:
a. Nota Kesepahamanb. Nota Kesepakatanc. Perjanjian Pendahuluan (Letter of
Intent) d. Perjanjian dasar (Basic Agreement)
Memorandum of Understanding (MoU)
MoU tidak dikenal di dalam sistem hukum Civil Law. MoU lebih dikenal di dalam sistem hukum
Common Law (Inggris serta Jajahannya). Namun . Namun perkembangan dewasa ini di sitem hukum
Indonesia sudah mulai dipengaruhi dari oleh sistem hukum Anglo Saxon/Commong law banyak
dibuat MoU-MoU yang pelakunya baik subjek hukum privat maupun subjek hukum publik
(Pemerintah) bahkan Negara sering membuat perjanjian kerjasama internasional dengan pihak
asing
Sekilas Sejarah MoU
. Dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang
didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun secara lisan. ( Black’s Law Dictionary)
Perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu,memorandum of understanding berisikan hal-hal yang pokok saja. (Munir Fuady)
Dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari memorandum of understanding harus dimasukkan ke dalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat.(Erman Rajagukguk).
Pengertian MoU
UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional PP No. 50 Tahun 2007 tentang Pedoman Kerjasama
Daerah Peraturan Menteri dalam Negeri No. 3 Tahun 2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri
Pasal 1320 KUHPerdata Pasal 1338 KUHPerdata Doktrin dan Kebiasaan
Catatan : Dasar hukum tersebut tidak menyebutkan dengan
tegas format dan ketentuan mengenai MoU
Dasar Hukum MoU
MoU dibuat oleh para pihak dengan maksud dan tujuan bermacam-macam, ada MoU yang hanya berisikan ikatan moral saja antar para pihak, ataupun ada MoU yang menginginkan lahirnya sebuah kontrak dan para pihak sepakat untuk mengikatkan diri di dalam sebuah kontrak yang lebih detil yang mengatur hak dan tanggung jawab , dan terdapat MoU yang memiliki syarat untuk keberlanjutannnya di dalam sebuah kontrak
Yang membedakan MoU dengan Kontrak adalah pada isinya, dan biasanya tanpa adanya sanksi ataupun pilihan hukum (Chose of Law) dalam menyelesaikan sengketa
Ciri-Ciri MoUa. Isinya ringkas, dapat satu halaman sajab. Isinya hal-hal yang bersifat pokok sajac. Bersifat pendahuluan yang akan diikuti
oleh perjanjian secara rincid. Memilik jangka waktu berlaku, apabila
tidak dilanjuti di dalam bentuk kontrak, maka MoU tersebut akan batal kecuali diperpanjang oleh para pihak
e. Biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan
KONTRAK
Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.(Pasal 1313 KUH
Perdata).
Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yangmenciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus (
Black’s Law Dictionary).
Pengertian Kontrak
UU yang berlaku sebagai hukum positif
Pasal 1320 KUHPerdataPasal 1338 KUHPerdataKUHDDoktrin dan Kebiasaan
Sumber Hukum
Dari Hukum KeluargaKontrak yang bersumber dari Kebendaan yang berhubungan dengan peralihan hukum benda
Kontrak Obligator/KewajibanKontrak yang berasal dari hukum publik (Banyak dilakukan oleh Pemerintah)
Kontrak dari sumbernya
Kontrak Bernama diatur di dalam KUHPerdata Bab 5 s/d Bab 18 sebanyak 394 Pasal, terdapat 15 Jenis Kontrak yang bernama yang sudah diatur di dalam BW yaitu: Jual Beli, Tukar menukar, Sewa-menyewa, Perjanjian melakukan pekerjaan, persekutuan perdata, badan hukum, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, bunga tetap atau abadi, perjanjian untung-untungan, penaggungan utang, dan perdamaian
Kontrak saat ini (Bernama dan tidak Bernama)
Leasing,belisewa,franchis joint venture, dll
Kontrak tidak berdama (yang saat ini berkembang diluar BW)
Kontrak Investasi/Penanaman Modal dan Joint Venture
Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (Perpres No. 54/2010
Kontrak Migas diatur di dalam UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minnyak dan Gas Bumi
Kontrak tentang Pertambangan dan Mineral diatur di dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Kontrak yang lazim dilakukan Pemerintah
Pemerintah Pusat dan Perangkatnya (Kementrian terkait)
Pemerintah Daerah dan Perangkatnya (SKPA terkait)
Perusahaan NegaraPerusahaan Daerah
Kedudukan Pemerintah dalam membuat kontrak
Asas bersumber kepada Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya kontrak dan Pasal 1338 (Pacta Sunservanda)
Konsensualitasdan Kebebasan Berkontrak
Asas Hukum MoU dan Kontrak
Judul MoU dan Kontrak Tempat dan waktu dibuat kontrak/MoU Para Pihak (Identitas) Kontrak/MoU Maksud dan Tujuan Pembuatan Kontrak/MoU
(Comparisi) Isi Kontrak (Terdiri dari pasal, pasal dan
ayat) Penutup Jika MoU biasanya ada ketentuan
waktu, jika Kontrak biasanya ada bentuk penyelesaian sengketa
Tanda tangan para pihak
Format MoU dan Kontrak
Pra Kontrak Negosiasi awal Nota kesepahaman Studi kelayakan/uji tuntas (Due Diligent) Negosiasi lanjutan/akhirKontrak Penulisan naskah awal Perbaikan Penulisan naskah akhir Penandatanganan
Tahapan Pembuatan Kontrak/MoU
TerimakasihSelamat latihan dan
berdiskusi
Top Related