L-KIP DISBUDPAR KAB.MITRA TA. 2017 ii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena
rahmat-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 dapat
diselesaikan dengan baik.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja,
Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah.
Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ini adalah sebagai pertanggungjawaban kinerja dan
keuangan serta tolok ukur keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian
visi dan misi yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun
2013-2018.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai
dasar/acuan untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya
Ratahan, Januari 2018
KEPALA DINAS,
Drs. D. KATIANDAGHO, SH, MM, MAP
Pembina Utama Muda NIP 19661219 199203 1 008
L-KIP DISBUDPAR KAB.MITRA TA. 2017 ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Bab I PENDAHULUAN
Bab II PERENCANAAN KINERJA
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
Bab IV PENUTUP
LAMPIRAN
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 1
1.1 GAMBARAN UMUM
Terselenggaranya kepemimpinan yang baik, bersih dan
berwibawa merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita
bangsa bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan
system pertanggungjawaban yang tepat dan jelas agar penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung dengan baik.
Amanat Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan konsistensinya menjadi satu kesatuan
dengan Proses Penganggarandan Program Kerja serta Kegiatan yang
direncanakan harus seusai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Menindak lanjuti Undang – undang No. 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan, maka salah satu program Prioritas Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah Pengembangan
Sektor Kepariwisataan. Dalam hal ini didasarkan pada sumberdaya
alam yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.Untuk itu
Pengelolaannya harus secara Profesional dan Proporsional disesuaikan
dengan tingkat kemampuan keuangan daerah.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan Peraturan Menteri No 53
tahun 2014. Hal ini merupakn bagian dari implementasi sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah guna mendorong terwujudnya
sebuah kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 memberikan
informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah ( APBD )
melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 Dinas
BAB I PENDAHULUAN
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 2
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara memperoleh
anggaran operasional baik Anggaran Tidak Langsung maupun Anggaran
Langsung yang besarannya sesuai dengan Laporan lainnya yang
terlampir.
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana
Peraturan Bupati No 59 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa
Tenggara adalah sebagai berikut :
a. Tugas Pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Melaksanakan kewenangan daerah di bidang pariwisata dan
kebudayaan, serta perumusan kebijakan teknis pemberian
perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pengelolaan unit
pelaksana dinas, pengelolaan urusan ketatalaksanaan, pembinaan
teknis oprasional.
b. Fungsi
- Menyiapkan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan tugas di
bidang pariwisata dan kebudayaan
- Penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dalam upaya peningkatan dan pemeliharaan daerah di bidang
pariwisata dan kebudayaan.
- Menyerasikan pengaturan oprasional pelayanan umum dalam
satu pola untuk mengatasi kompleksitas kegiatan.
c. Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sebagai
Berikut :
a. Kepala Dinas mempunyai tugas :
1. Perumusan kebijakan teknis;
2. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan
pembinaan pelaksanaan tugas;
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 3
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang Pariwisata;
4. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;
5. Penyelenggaraan urusan di bidang pemasaran pariwisata;
6. Penyelenggaraan urusan di bidang destinasi pariwisata;
7. Penyelenggaraan urusan di bidang kebudayaan;
8. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
b. Sekretaris
Sekretaris mempunyai penyelenggaraan pelayanan administrasi
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, laporan umum dan
melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
bidang tugas, di bantu 2 Subbag yaitu :
1. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai
tugas :
a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan
perlengkapan;
b. Menerima dan mencatat surat masuk dan keluar;
c. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan
membuat dinventaris;
d. Menyusun dan membuat statistik yang dikoordinasikan
dengan satuan kerja;
e. Memelihara, mengamankan dan mengatur penggunaan
saran fasilitas;
f. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas;
g. Melaksanakan kegiatan penataan halaman dan
kebersihan kantor;
h. Memelihara arsip aktif maupun nonaktif;
i. Menyelenggarakan urusan pengetikan dan reproduksi
naskah dinas;
j. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan kegiatan
protocol;
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 4
k. Menyiapkan pelaksanaan rapat – rapat;
l. Menyelenggarakan administrasi kepegawian yang meliputi
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan hal–hal
yang berhubungan dengan kepegawaian;
m.Menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan
kepegawaian;
o. Menyusun laporan kehadiran pegawai;
p. Menyusun data pegawai sesuai pangkat dan jabatan;
q. Menyusun dan membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
r. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan
dengan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan tugas dan
rencana kegiatan Sub Bagian Umum serta menyiapkan
bahan tindak lanjut untuk penyelesaian masalahnya;
s. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Hukum
dan Kepegawaian dan menyampaikan kepada Sekretaris
sebagai dasar pemgambilan kebijakan lebih lanjut;
t. Membuat penilaian SKP pada bawahan dan
u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
2. Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan,
mempunyai tugas :
a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, juknis
dan juklak pengelolaan keuangan;
b. Berkoordinasi dengan satuan kerja dalam rangka
penyusunan rencana anggaran;
c. Menyusun rencana penggunaan uang per mata
anggaran;
d. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai;
e. Berkoordinasi dalam hal penerimaan dan pengeluaran
keuangan;
f. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan
mengenai intensifikasi penerimaan, efisiensi dan
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 5
efektifitas pengeluaran serta pertanggungjawaban
keuangan;
g. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan
dengan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan tugas
dan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan serta menyiapkan bahan tindak lanjut
untuk penyelesaian masalahnya;
h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Perencanaan dan keuangan dan menyampaikan
kepada Sekretaris sebagai dasar pengambilan
kebijakan lebih lanjut;
i. Melaksanakan koodinasi dengan Sub Bidang di
lingkungan Dinas baik secara langsung tidak
langsung untuk mendapatkan masukan, data dan
informasi guna memperoleh hasil kerja yang optimal;
j. Menghimpum, meneliti dan mengkoreksi bahan
usulan program kegiatan dari masing – masing
Bidang, Sub Bidang dan Sub Bagian sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
k. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program
dinas yang meliputi Pemasaran, Destinasi Pariwisata
dan Kebudayaan;
l. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis,
Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan (LAKIP), LKPJ, dan LPPD
Dinas;
m. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf
sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
n. Memberikan petunjuk, arahan dan membagi tugas
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan
kelancaran pelaksanaan tugas;
o. Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan
hasil rangkuman rencana kegiatan Bidang – bidang
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 6
dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan
belanja dinas;
p. Menghimpun dan mengkoreksi seluruh laporan
kegiatan dari masing – masing Bidang dan seksi
sebagai bahan evaluasi dan bahan penyusunan
laporan pelaksanaan kegiatan Dinas;
q. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai
prestasi kerja, pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui system penilaian yang berlaku;
r. Membuat penilaian SKP pada bawahan;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sub
Bagian Program; dan
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris.
c. Bidang Pemasaran Pariwisata
Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pemasaran, di bantu 3 Kasie yaitu :
1. Seksi Pelayanan Informasi dan Promosi Pariwisata
mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran Seksi
Pelayanan Informasi dan Promosi Pariwisata;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi,
menginventarisasi permasalahan dan pemecahannya
yang berkaitan dengan tugas Seksi Pelayanan
Informasi dan Promosi Pariwisata;
d. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bagi
pelayanan informasi kegiatan promosi wisata dan
pembinaan kegiatan bimbingan pariwisata;
e. Melaksanakan informasi dan kegiatan bimbingan
pariwisata;
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 7
f. Mengumpulkan data visual, statistik dan dokumen
pariwisata;
g. Melaksanakan penyusunan / pembuatan petunjuk
pelaksanaan promosi;
h. Penyelenggaraan promosi melalui media cetak dan
elektronik;
i. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kader jasa
pariwisata;
j. Pembinaan terhadap usaha – usaha jasa pariwisata;
k. Membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan
jabatannya;
l. Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan
mengkoordinir laporan bawahan;
m. Membuat penilaian SKP pada bawahan;
n. Membuat laporan triwulan/ tahunan berdasarkan
hasil pelaksanaan tugas berdasarkan tugas pokok dan
fungsi Seksi Bimbingan Pelayanan Informasi dan
Promosi;
o. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada
atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil
sesuai bidang tugasnya;
p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Bidang Penataan dan Pengembangan Pariwisata mempunyai
tugas :
a. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran Seksi
Penataan dan Pengembangan Pariwisata;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi,
menginventarisasi permasalahan dan pemecahannya
yang berkaitan dengan tugas Seksi Penataan Dan
Pengembangan Pariwisata;
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 8
d. Melaksanakan pendataan dan penelitian
pengembangan pariwisata;
e. Mengusahakan penyelenggaraan sarana / prasarana
obyek pariwisata;
f. Pemeliharaan sarana / prasarana obyek pariwisata
g. Membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan
jabatannya;
h. Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan
mengkoordinir laporan baawahan;
i. Membuat penilaian SKP pada bawahan;
j. Membuat laporan triwulan/ tahunan berdasarkan
hasil pelaksanaan tugas berdasarkan tugas pokok dan
fungsi Seksi Penelitian, Pendataan dan Pengembangan
Wisata;
k. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada
atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil
sesuai bidang tugasnya;
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Pengembangan SDM Pariwisata mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran Seksi
Pengembangan SDM Pariwisata.
b. Menyiapkan bahan kerja.
c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi
dalam peningkatan pelayanan, pembinaan dan
pengembangan sumber daya manusia yang meliputi
Pemerintah dan swasta, maupun umum.
d. Melaksanakan dan meyiapkan bahan laporan dan
pelaksanaan tugas seksi pengembangan sumber daya
manusia.
e. Membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan
jabatannya.
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 9
f. Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan
mengkoordinir laporan baawahan;
g. Membuat penilaian SKP pada bawahan
h. Membuat laporan triwulan/tahunan berdasarkan
hasil pelaksanaan tugas berdasarkan tugas pokok dan
fungsi seksi pengembangan pasar pariwisata
i. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada
atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil
sesuai bidang tugasnya;
j. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala
Bidang.
d. Bidang Destinasi Pariwisata
Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan
dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan obyek
wisata, rekreasi, hiburan, sarana dan tenaga kerja pariwisata,
pengawasan serta melaksanakan tugas – tugas lain dibidang
Destinasi Pariwisata, yang di bantu 3 kasie yaitu :
1. Seksi Objek Wisata, mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran Seksi
obyek Wisata;
b. Menyiapkan bahan;
c. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi,
menginventarisasi permasalahan dan pemecahannya
yang berkaitan dengan tugas seksi obyek wisata;
d. Mendata obyek wisata, tempat rekreasi dan hiburan
umum;
e. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang
obyek wisata yang ada di daerah;
f. Menata pengembangan, pembinaan dan pengawasan
obyek wisata;
g. Membuat kajian pada atasan mengenai tarif retribusi
dan pungutan untuk suatu obyek wisata;
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 10
h. Membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan
jabatannya;
i. Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan
mengkoordinir laporan baawahan;
j. Membuat penilaian SKP pada bawahan;
k. Membuat laporan triwulan/ tahunan berdasarkan
hasil pelaksanaan tugas berdasarkan tugas pokok dan
fungsi Seksi Obyek Wisata;
m. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada
atasan mengenai langkah atau tindkan yang diambil
sesuai bidang tugasnya;
n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Industri Pariwisata, mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran Seksi
Jasa Usaha Pariwisata.
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi,
menginventarisasi permasalahan dan pemecahannya
yang berkaitan dengan tugas seksi Jasa Usaha
Pariwisata;
d. Mendata usaha rumah makan, bar dan akomodasi;
e. Melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan
rumah makan, bar, akomodasi serta peningkatan
ketrampilan dan pengembangan ketenagakerjaan;
f. Menata pengembangan, pembinaan dan pengawasan
obyek wisata;
g. Membuat kajian pada atasan mengenai tarif retribusi
dan pungutan untuk suatu obyek wisata;
h. Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan
mengkoordinir laporan baawahan;
i. Membuat penilaian SKP pada bawahan;
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 11
j. Membuat laporan triwulan/tahunan berdasarkan
hasil pelaksanaan tugas berdasarkan tugas pokok dan
fungsi seksi jasa usaha pariwisata;
k. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada
atasan mengenai langkah atau tindkan yang diambil
sesuai bidang tugasnya;
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Pemberdayaan Sarana Wisata mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran Seksi
pemberdayaan sarana wisata.
b. Membina dan mengembangkan hiburan umun,
sarana wisata dan usaha jasa pariwisata;
c. Menyusun laporan pelaksanaan pembinaan dan
pengembangan pemberdayaan;
d. Mengembangkan Pengelolaan usaha jasa
kepariwisataan;
e. Meningkatkan kemitraan penelitian dan pengkajian
pengembangan objek wisata dan sarana wisata;
f. Membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan
jabatannya;
g. Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan
mengkoordinir laporan baawahan;
h. Membuat penilaian SKP pada bawahan;
i. Membuat laporan triwulan/ tahunan berdasarkan
hasil pelaksanaan tugas berdasarkan tugas pokok dan
fungsi Seksi Jasa Usaha Pariwisata;
j. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada
atasan mengenai langkah atau tindkan yang diambil
sesuai bidang tugasnya.
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 12
e. Bidang Kebudayaan
Bidang Kebudayaan mempunyai tugas Melaksanakan
perumusan kebijakan, penyusunan pedoman/petunjuk serta
bimbingan teknis pengembangan dkebudayaan daerah dan
melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
bidang tugas, di bantu 3 kasie yaitu :
1. Seksi Pelestarian Cagar Budaya dan Permeseuman
mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran Seksi
Kelestarian Budaya;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi,
menginventarisasi permasalahan dan pemecahannya
yang berkaitan dengan tugas seksi Kelestarian Budaya;
d. Melaksanakan perumusan kebijakan kompetensi
sumber daya manusia dan hubungan kerjasama di
bidang kelestaraian kebudayaan;
e. Merumuskan serta melaksanakan kegiatan dan
standarisasi teknis di bidang sejarah dan purbakala;
f. Melakukan pengumpulan pengelolaan dan
pendokumentasian data budaya dalam pemeliharaan
dan pelestarian;
g. Menyelenggarakan perumusan kebijakan standar
kompetensi dan standar sumber daya manusia di
bidang kelestarian budaya Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata;
h. Melaksanakan hubungan kerja sama di bidang
pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai
profesionalisme dalam budaya;
i. Membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan
jabatannya;
j. Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan
mengkoordinir laporan harian bawahan;
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 13
k. Membuat penilaian SKP pada bawahan;
l. Membuat laporan triwulan/tahunan berdasarkan hasil
pelaksanaan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi
m. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada
atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil
sesuai bidang tugasnya;
n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai bidang tugas.
2. Seksi Tradisi dan Sejarah mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran Seksi
Permusemuan Dan Kepurbakalaan;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi,
menginventarisasi permasalahan dan pemecahannya
yang berkaitan dengan tugas seksi Permusemuan Dan
Kepurbakalaan;
d. Melaksanakan penelitian di bidang sumber sejarah,
histiografi dan pemahaman sejarah;
e. Menyelenggarakan dokumen dan publikasi di bidang
sumber sejarah, historigrafi dan pemahaman sejarah;
f. Melaksanakan penetapan,registrasi peninggalan
purbakala;
g. Melaksanakan perlindungan dan penyelamatan
peninggalan purbakala;
h. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan standar,
norma, kriteria dan prosedur bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang perlindungan peninggalan
purbakala;
i. Menyelenggarakan penyiapan sarana permuseuman;
j. Menyelenggaraan penyiapan bahan standar, norma,
kriteria dan prosedur di bidang registrasi
permuseuman;
k. Melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang registrasi, pengaman dan pengendalian,
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 14
pemeliharaan dan perawatan serta penyajian
kerjasama permuseuman;
l. Membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan
jabatannya;
m. Membuat laporan pelaksanan tugas harian dan
mengkoordinir laporan harian bawahan;
n. Membuat penilaian SKP bawahan;
o. Membuat laporan triwulan/ tahunan berdasarkan
hasil pelaksanaan tugas berdasarkan tugas pokok dan
fungsi Kepala Seksi Permuseuman dan
Kepurbakalaan;
p. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada
atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil
sesuai bidang tugasnya;
q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya
3. Seksi Kesenian mempunyai tugas :
a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
Mengumpulkan, mengolah data dan informasi,
menginventarisasi permasalahan dan pemecahannya
yang berkaitan dengan tugas Seksi Kesenian;
b. Melaksanakan pendataan dan penelitian
pengembangan kesenian;
c. Menggali dan membina serta memajukan kesenian
daerah;
d. Melaksanakan peningkatan dan pengembangan
apresiasi kesenian;
e. Membangun kerjasama yang baik dengan sanggar
kesenian daerah;
f. Membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan
jabatannya;
g. Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan
mengkoordinir laporan baawahan;
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 15
h. Membuat penilaian SKP pada bawahan;
i. Membuat laporan triwulan/ tahunan berdasarkan
hasil pelaksanaan tugas berdasarkan tugas pokok dan
fungsi Seksi Pengembangan Kesenian;
j. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada
atasan mengenai langkah atau tindkan yang diambil
sesuai bidang tugasnya;
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya
1.4 KETENAGAAN
Jumlah Pegawai di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
sampai tahun 2017 adalah sebanyak 21 ( Dua Puluh Dua ) Orang
dengan rincian sebagai berikut :
1.5 ISU STRATEGIS YANG DI HADAPI ORGANISASI
Kabupaten Minahasa Tenggara sudah menjadi daerah tujuan wisata
yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, yang memiliki kelebihan mulai dari
wisata alam, seni dan budaya. Kabupaten Minahasa harus mulai dan
terus membenahi berbagai infrastruktur, keamanandan kenyamanan
1 Jumlah CPNS/ PNS
: 21 Orang
2 JumlahGolongan I
: - Orang
3 JumlahGolongan II
: - Orang
4 JumlahGolongan III
: 15 Orang
5 JumlahGolongan IV
: 6 Orang
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 16
berbagai tempat tujuan wisata, termasuk dalam pengembangan
kebudayaan.
Beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian kaitannya
dengan bidang kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Minahasa
Tenggara adalah sebagai berikut :
a. Globalisasi yang semakin tidak terbatas akan menghilangkan jejak
kebudayaan dan kesenian local apabila tidak adanya inovasi dan
kreatifitas dalam pelestariannya.
b. Kebutuhan yang tinggi atas fasilitas daya dukung pariwisata yang
memiliki kualitas yang mampu menampung wisatawan.
c. Meningkatnya kebutuhan wisatawan untuk kenyamanan dan
keamanan pasa saat berwisata.
d. Peningkatan penataan infrastruktur penunjang pariwisata dalam
meningkatkan kunjungan wisatawan.
e. Promosi/pemasaran wisata kebudayaan dan pariwisata melalui
penyelenggaraan event internasional melalui pameran di dalam
maupun luar negari
f. Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar objek wisata dalam
menunjang program pemerintah dalam memajukan pariwisata yang
ada di Kabupaten Minahasa Tenggara.
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 17
1. Visi dan Misi
a. Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
“ Mewujudkan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai
Daerah Tujuan Wisata, Seni dan Budaya Andalan Sulawesi
Utara”
b. Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan
kebudayaan dan kesenian;
2. Meningkatkan destinasi pariwisata yang berdaya saing baik pada
tingkat regional, nasional maupun internasional;
2. Tujuan dan Sasaran
a. Tujuan
- Meningkatnya kreatifitas seni/budaya dalam pengembangan
seni dan budaya daerah
- Meningkatkan fasilitas daerah tujuan wisata
b. Sasaran
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mencapai
tujuan dapat dibandingkan antara hasil yang dicapai dengan
sasaran yang ditetapkan. Mengacu pada tujuan tersebut di atas
maka sasaran yang hendak dicapai adalah :
1. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah
2. Terwujudkan destinasi pariwisata yang berdaya saing dan
unggul
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 18
3. Indikator Kinerja Utama
Indikator kinerja utama (IKU) berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai
berikut:
NO INDIKATOR KINERJA
UTAMA
SATUAN TARGET
1 Jumlah situs dan cagar budaya yang di
lestarikan
BCB 40
2 Jumlah Sanggar seni
yang aktif
Kelompok 20
3 Jumlah Objek Wisata
yang memenuhi standar
Tempat 7
4 Jumlah sarana rekreasi dan hiburan
Tempat 22
5 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara
Orang 30.500
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 19
3. Perjanjian Kinerja
Rencana Kinerja Tahun 2017 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut :
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
1
Terwujudnya
Pelestarian dan
Pengembangan
budaya
- Jumlah situs dan
cagar budaya yang
dilestarikan
BCB
40
- Jumlah sanggar seni
dan budaya yang
aktif
Kelompok 20
2
Terwujudkan
destinasi pariwisata
yang berdaya saing
dan unggul
- Jumlah objek wisata
yang memenuhi
standar
- Jumlah sarana
rekreasi dan hiburan
Tempat
Tempat
7
22
- Jumlah Kunjungan
wisatawan Nusantara
- Jumlah Kunjungan
Wisatawan
Mancanegara
Orang
Orang
30.000
500
3
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Prosentase penyelesaian
administrasi kantor
(surat masuk, surat
keluar, surat tugas dan
laporan kegiatan kantor)
Angka
100 %
Prosentase pembayaran
jasa kantor (listrik, air,
bahan bakar minyak,
Angka
100 %
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 20
surat kabar, internet,
alat listrik, suku cadang,
servis kendaraan dinas)
Prosentase pembayaran
honorarium pegawai
tidak tetap (tenaga sopir
dan kebersihan)
Angka
100 %
Prosentase penyediaan
makanan dan minuman
kantor
Angka
100 %
Prosentase pembayaran
honorarium pengelola
keuangan, dan
honorarium pengelola
barang dan jasa kantor
Angka
100 %
Prosentase pelaksanaan
rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah
Angka
100 %
4
Meningkatnya Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Prosentase pengadaan
kendaraan
dinas/operasional
Angka
100 %
Prosentase pengadaan
peralatan gedung kantor
Angka 100%
Prosentase pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
Angka
100 %
Prosentasi pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Angka
100 %
5
Meningkatnya
Disiplin Aparatur
Jumlah Pakaian
Olahraga
Pasang
30
Jumlah Pakaian PDH
Pasang
25
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 21
Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan
pelaksanaan Program dan Kegiatan yang diamanatkan dalam rangka
mencapai misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
Capaian indikator kinerja yang dilaksanakan pada Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kab.Minahasa Tenggara merupakan ukuran atas hasil
kinerja organisasi dari target yang telah ditetapkan untuk mewujudakan
tujuan organisasi dalam periode tahun anggaran berjalan sebagai dasar
pengukuran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan
yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam urusan Kebudayaan
dan Pariwisata.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator
kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator
kinrja pada level sasaran digunakan untuk menunjuk secara langsung
kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga kerhasilan
sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat
dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih
independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal output dari
kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang di inginkan.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 22
3.1 CAPAIAN KINERJA
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan.
Tabel 3.1.1
Capaian Kinerja Tahun 2017
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Minahasa Tenggara
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
%
1 Jumlah situs dan cagar
budaya yang di
lestarikan
BCB 40 40 100
2 Jumlah sanggar seni
dan budaya yang aktif
Kelompok 20 22 110
3 Jumlah objek wisata
yang memenuhi
standar
Objek
Wisata
7 6 85
4 Jumlah sarana
rekreasi dan hiburan
Tempat 22 20 90
5 Jumlah Kunjungan
wisatawan Nusantara
Orang 30.000 30.000 100
6 Jumlah Kunjungan
wisatawan
mancanegara
Orang 500 500 100
Indikator jumlah bangunan cagar budaya (BCB) dalam kondisi
terlindungi sehingga mencapai target dengan capaian 100%.
Bangunan yang akan diusulkan dimana tidak semua masyarakat
pemilik yang bersedia bangunan miliknya dijadikan BCB, sehingga perlu
upaya-upaya yang bersedia bangunan miliknya dijadikan BCB. Sehingga
perlu upaya-upaya intesifikasi sosialisasi dan pendekatan kepada para
pemilik bangunan tersebut. Kendala lainnya bahwa keberadaan bangunan
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 23
yang teridentifikasi sebagai bangunan cagar budaya saaat ini telah berubah
secara fisik, sehingga perlu dilaksanakan pendataan ulang sebelum
diusulkan dan ditetapkan menjadi situs dan bangunan cagar budaya.
Indikator Jumlah sanggar seni dan budaya yang aktif telah mencapai
target dengan capaian 110%. Keberhasilan capaian target kinerja ini adalah
telah diadakan pembinaan terhadap sanggar-sanggar seni dan budaya
melalui pendataan seni dan budaya setiap tahun, monitoring dan legalitas
seni yang semuanya dilakukan dalam rangka pelestarian dan
pengembangan seni dan budaya tradisional yang ada di Kab.Minahasa
Tenggara.
Indikator Jumlah sarana rekreasi dan hiburan tidak mencapai target
dengan capaian 85%. Capaian target kinerja ini adalah telah diadakan
update data setiap tahun sarana rekreasi dan hiburan yang ada, sehingga
dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Kendala yang lain karena
banyaknya objek wisata yang masih di miliki oleh masyarakat sehingga dari
Pemerintah Kab.Minahasa Tenggara belum dapat mengembangkan daerah-
daerah tersebut.
Indikator Jumlah objek wisata yang memenuhi standar tidak
mencapai target dengan capaian 90%. Capaian target kinerja ini adalah
telah diadakan pendataan objek-objek wisata secara rutin setiap tahun,
monitoring objek wisata baru yang perlu dikembangkan sehingga mampu
menarik wisatawan yang datang ke Kab.Minahasa Tenggara.
Ketidakberhasilan pencapaian target disebabkan oleh masih banyak
kawasan yang dapat dijadikan objek wisata tapi tidak didukung dengan
fasilitas penunjang, faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran dari
masyarakat akan objek wisata sekitar yang tidak mau menghibahkan
sebagian tanah untuk Pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah
tidak dapat membangun sarana dan prasarana penunjang objek wisata.
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 24
Indikator jumlah kunjungan wisatawan telah mencapai target
dengan capaian 98%. Keberhasilan pencapaian target kinerja ini tidak
terlepas dari dukungan seluruh stakeholder pariwisata dan warga
masyarakat Kab.Minahasa Tenggara, upaya lain yang dilaksanakan Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Minahasa Tenggara yaitu :
- Melaksanakan kerja sama pariwisata dengan Kabupaten/Kota lain
untuk meningkatkan kunjungan wisatawan
- Melakukan pameran di dalam dan luar daerah untuk mempromosikan
unggulan potensi pariwisata yang ada di Kab.Minahasa Tenggara
- Meningkatkan jalinan kerja sama dengan instansi terkait dalam
penataan infrastruktur untuk mendukung daya tarik wisata yang ada di
Kab.Minahasa Tenggara
3.2 PENGUKURAN KINERJA
Adapun hasil analisi pada pencapaian setiap indikator
pengukuran kinerja yang sesuai dengan Renstra Tahun 2013-2018
sebagai berikut :
Tabel 3.2.1
PENGUKURAN KINERJA SETIAP TAHUN
Indikator
Target Capaian Setiap Tahun
Keterangan Tahun
(2014)
Tahun
(2015)
Tahun
(2017)
Tahun
(2017)
Tahun
(2018)
2 4 5 6 7 8 9
Jumlah situs
dan cagar
budaya yang
di lestarikan
30 36 38 40 45
Hasil data Bidang
Kebudayaan
Jumlah
sanggar seni
dan budaya
yang aktif
15
17 20 20 22
Hasil data Bidang
Kebudayaan
Jumlah objek 3 5 5 7 9 Hasil Data Objek Wisata
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 25
wisata yang
memenuhi
standar
Jumlah
sarana
rekreasi dan
hiburan
15 16 20 22 25
Hasil Data Bidang Objek
wisata
Jumlah
Kunjungan
wisatawan
Nusantara
18750 24650 29500 30000 31000
Hasil data Bidang Objek
wisata dan Bidang
Pemasaran
Jumlah
Kunjungan
wisatawan
mancanegara
250 350 500 500 500
Hasil data Bidang objek
wisata dan Bidang
Pemasaran
3.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja.
Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan
kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan–kegiatan
dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna
perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.
Adapun evaluasi terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian
pada masing-masing sasaran dapat kami kemukakan sebagai berikut :
Sasaran 1
Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah
Pencapaian sasaran 1 meliputi 2 (dua) indikator dapat dilihat dalam tabel
di bawah ini:
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 26
Tabel 3.3.1
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah
No Indikator Capaian
2014 %
Capaian 2015
%
Capaian 2016
%
2017 Target Akhir
Renstra (2018)
Capaian s/d 2017 terhadap
2018 Target Realisasi
% Realisasi
1. Jumlah situs dan cagar
budaya yang di lestarikan
100% 100% 100% 40 40 100 45 45
2 Jumlah sanggar
seni dan budaya yang aktif
100% 100% 100% 20 20 100 22 22
Pelestarikan bangunan cagar budaya menjadi sasaran dengan
indikator jumlah situs budaya ( BCB ) dalam kondisi baik dengan tingkat
capaian kinerja 100%, Perhitungan bangunan cagar budaya yang di
lestarikan dihitung berdasarkan jumlah bangunan yang telah diusulkan.
Sanggar seni dan budaya menjadi sasaran dengan indikator jumlah
sanggar seni dan budaya yang aktif (Kelompok) dengan capaian kinerja
100%. Perhitungan sanggar seni dan budaya berdasarkan data yang telah
di ambil dari hasil pendataan sehingga telah terdaftar pada Bidang
Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Minahasa Tenggara.
Keberadaan lingkungan seni sebagai upaya untuk
melindungi,mengembangkan, dan pemanfaatan kesenian untuk
kesejahteraan masyarakat sebagai penguat jati diri bangsa.
Sasaran 2
Terwujudkan Destinasi Pariwisata Yang Berdaya Saing dan Unggul
Pencapaian sasaran 2 meliputi 3 (Tiga) indikator dapat dilihat dalam tabel
di bawah ini:
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 27
Tabel 3.3.2
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Terwujudnya Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing dan Unggul
No Indikator Capaian
2014 %
Capaian 2015
%
Capaian 2016
%
2017 Target Akhir
Renstra (2018)
Capaian s/d 2017 terhadap
2018 Target Realisasi
% Realisasi
1. Jumlah objek wisata yang
memenuhi standar
100% 100% 100% 7 6 85 9 9
2 Jumlah sarana
rekreasi dan hiburan
100% 100% 100% 22 20 90 25 25
3 Jumlah Kunjungan wisatawan
Nusantara dan mancanegara
100% 100% 100% 30.500 30.500 100 31.500 31.500
Sasaran terwujudnya Destinasi Pariwisata yang Berdaya
Saing dan Unggul dapat dilihat dari 3 indikator yaitu :
1. Jumlah objek wisata yang memenuhi standar dengan capaian
indikator 85% karena kurangnya fasilitas yang mendukung objek
wisata yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara, banyak
diantara kepemilikan tanah masih di klaim oleh masyarakat
sehingga sulitnya membangun fasilitas yang ada di objek wisata.
2. Jumlah sarana Rekreasi dan hiburan dengan capaian indikator
90% disebabkan kurangnya tempat rekreasi sehingga masih perlu
inovasi dalam pengembangan sarana dan prasarana tempat
rekreasi dan hiburan.
3. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
dengan keberhasilan pencapaian target 100% , yaitu jumlah
kunjungan wisatawan menginap dengan rata-rata lama tinggal
wisatawan. Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran ini
tidak terlepas dari dukungan selurah stakeholder pariwisata dan
warga masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara.
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 28
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN
REALISASI ANGGARAN
1. Belanja Tidak Langsung
Total anggaran belanja tidak langsung yang di kelola Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2017 Rp. 2.429.182.869 ( Dua
Miliard Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan
Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah ).
Anggaran belanja tidak langsung ini di gunakan untuk belanja
pegawai yang terdiri atas : 1. Gaji dan Tunjangan dan 2.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kinerja.
Dari total anggaran sebagai mana tersebut di atas, tingkat
penyerapan anggaran belanja tidak langsung Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Tahun 2017 mencapai 93,65% dengan rincian
sebagai berikut :
NO URAIAN ALOKASI
ANGGARAN REALISASI %
1
GAJI DAN TUNJANGAN 1.463.405.156 1.426.360.423 97,46
2
TAMBAHAN PENGHASILAN
965.777.713 848.663.702 87,87
JUMLAH 2.429.182.869 2.275.024.125 93,65
2. Belanja Langsung
Total anggaran belanja langsung yang di kelola Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan pada tahun 2017 berjumlah Rp. 5.162.831.500 (
Lima Miliard Seratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga
Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah ). Anggaran belanja langsung
di manfaatkan untuk membiayai seluruh kegiatan yang ada di
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 29
Dari total anggaran sebagaimana tersebut di atas, tingkat
penyerapan anggaran belanja langsung Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan tahun 2017 adalah sebesar 86,44 %, sebagaimana
pada table berikut :
Tabel 3.4.1
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kab.Minahasa Tenggara Tahun 2017
No Program Kegiatan
Indikator
Keberhasila
n
Anggaran
Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Kebutuhan
Admistrasi
Umum
Meningkatkan kelancaran
kinerja
aparatur
Negara
127.285.558 117.987.750
93
Penyediaan
Kebutuhan Administras
i Keuangan
Meningkatka
n kelancaran kinerja
aparatur
Negara
57.010.000 55.987.500 98
Penyediaan
Kebutuhan Administras
i Barang
dan Jasa
Meningkatka
n kelancaran kinerja
aparatur
negara
41.440.000 41.426.250 99,96
Penyediaan
Kebutuhan
administrasi Kepegawaia
n
Meningkatka
n kelancaran
kinerja aparatur
Negara
2.340.000 2.300.000
98
Penunjang
Pelaksanaa
n Rapat koordinasi
dan
Konsultasi
Meningkatka
n kelancaran
kinerja aparatur
Negara
165.785.000 165.683.900 99,99
2 Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan
Kendaraan
dinas/kendaraan
Meningkatka
n kelancaran
kinerja aparatur
Negara
19.000.000 17.800.000 93,68
Pengadaan Meningkatka 90.200.000 90.200.000 100
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 30
Perlengkapa
n gedung
kantor
n kelancaran
kinerja
aparatur
Negara
Pengadaan
peralatan
gedung
kantor
Meningkatka
n kelancaran
kinerja
aparatur
Negara
18.000.000 18.000.000 100
Pemeliharaan
rutin/berkal
a kendaraan
dinas/opera
sional
Meningkatkan kelancaran
kinerja
aparatur
negara
87.885.963 87.152.220 99
3 Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Pengadaan
pakaian
dinas besrta
perlengkapa
nnya
Meningkatka
n kelancaran
kinerja
aparatur
negara
16.250.000 16.250.000 100
Pengadaan
pakaian
Adat Daerah
Meningkatka
n kelancaran
kinerja
aparatur
Negara
48.750.000 48.750.000 100
Pengadaan
pakaian Batik
Tradisional
Meningkatka
n kelancaran kinerja
aparatur
Negara
34.875.000 34.875.000 100
4
Program
Peningkatan Pengembang
an Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerjaa dan
Keuangan
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Kinerja
SKPD
Meningkatka
n kelancaran kinerja
aparatur
negara
4.900.000 4.900.000 100
Penyusunan Pelaporan
Prognosis
Realisasi
Anggaran
Meningkatkan kelancaran
kinerja
aparatur
negara
2.900.000 2.900.000 100
5
Program Pengembang
an Nilai
Budaya
Pelestarian dan
aktualisasi
adat budaya
daerah
Meningkatkan pelestarian
budaya
daerah
21.750.000 21.750.000 100
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 31
6
Program
Pengelolaan
Kekayaan budaya
Pengelolaan
dan
pengembang
an pelestarian
peninggalan
sejarah
purbakala,
museum
dan peninggalan
bawah air
Meningkatka
n
pengelolaan
dan pengembang
an mengenai
pelestarian
peninggalan
sejarah
22.100.000 22.100.000 100
Pengembang
an
Kebudayaan dan
pariwisata
Meningkatka
n kegiatan
festival budaya
daerah
144.930.000 144.930.000 100
Seminar
dalam
rangka
revitalisasi budaya
lokal
Meningkatka
n seminar
budaya
daerah
68.500.000 68.470.000 99,95
7 Program
Pengembang
an Pemasaran
Pariwisata
Pelaksanaa
n Promosi
Pariwisata Nusantara
di dalam
dan di luar
negeri
Meningkatka
n promosi
pariwisata daerah
melalui
kegiatan
pameran
pariwisata di luar daerah
429.949.479 183.386.332 42,65
8 Program
Pengembang
an Destinasi
Pariwisata
Pengembang
an Objek
Pariwisata
Unggulan
Menigkatkan
jumlah
kunjungan
wisatawan
130.100.000 117.570.000 90
Peningkatan Pembangun
an Sarana
dan
Prasarana
Pariwisata
Meningkatkan sarana dan
prasaran
objek wisata
dalam
meningkatkan jumlah
PAD
1.992.000.000 1.602.902.000 80
Pengembang
an Daerah
Tujuan
Meningkatka
n jumlah
objek wisata
6.200.000 6.200.000 100
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 32
Wisata baru
Penataan
Kawasan
Pariwisata
Meningkatka
n jumlah
sarana objek wisata
1.367.308.000 1.346.853.500 98
9
Program
Pengembang
an Kemitraan
Pengembang
an sumber
daya
manusia
dan profesionalis
me bidang
pariwisata
Meningkatka
n jumlah
duta-duta
wisata
melalui kegiatan
pemilihan
Putra/I Mitra
263.372.500 263.064.500 99,88
Disparbud Mitra | LKIP Tahun 2017 25
Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi
instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai
pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran
tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.
Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang
menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan
program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan,
visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana stratejik.
Hasil pengukuran kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Tahun 2017 menunjukkan tingkat capaian yang cukup baik, meskipun
masih ada beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target
yang telah ditetapkan. Beberapa hambatan yang dirasakan masih
menghambat pencapaian target kinerja tersebut antara lain
disebabkan belum optimalnya peran serta masyarakat dalam
pembangunan dan peningkatan objek – objek wisata yang ada di
Kabupaten Minahasa Tenggara ,kelemahan dalam aspek perencanaan
dan keterbatasan sumber daya yang tersedia.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun
2017 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah
dilaksanakan sepanjang tahun 2017 dan sekaligus dokumen sebagai
bahan pembanding kegiatan tahun sebelumnya dengan tahun berjalan
dan kegiatan di tahun anggaran berikutnya, yang akan menjadi arah
dalam setiap pengambilan kebijakan dan keputusan.
BAB IV PENUTUP
Top Related