DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil
guna, bersih dan bertanggung jawab, serta sejalan dengan upaya mewujudkan
pemerintahan yang baik (good governance), terpercaya serta berorientasi
pada hasil (result oriented governance) telah diterbitkan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP). Terbitnya Peraturan Presiden tersebut merupakan
pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Sehubungan dengan itu diperlukan pengembangan dan penerapan
sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate
diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan berbasis kinerja
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara bertdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung
jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Maka lebih lanjut
penyusunan laporan kinerja didasarkan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Sebagai perwujudan ketaatan terhadap kewajiban sesuai Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, sekaligus
pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memenuhi salah satu
instrumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat
daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Badung adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah, Dinas Penanaman
Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mempertanggungjawabkan
hasil kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan.
1.2. DASAR HUKUM
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung
Tahun 2018 didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53
Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten
Badung Tahun 2016-2021.
6. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Badung.
7. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Evaluasi
Internal Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 3
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas
Dinas Daerah.
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung Tahun 2018 adalah untuk memberikan
kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan
kinerja (performance, improvement) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan
alokasi sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung sekaligus sebagai sarana
pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran pelaksanaan
program/kegiatan pada Tahun 2018.
Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Badung Tahun 2018 adalah untuk menilai dan
mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran (rencana kerja). Dari hasil
evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan untuk menjadi masukan dalam
menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga diharapkan dapat
meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Badung.
1.4. GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BADUNG
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 4
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:
a. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang penanaman modal
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Merumuskan kebijakan teknis bidang penanaman modal, perizinan dan non
perizinan serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
c. Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan;
d. Menyelenggarakan pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal,
perizinan dan non perizinan;
e. Menyusun peta potensi inventasi Kabupaten Badung;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas maka
ditetapkan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Badung sesuai dengan Gambar sebagai berikut:
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 5
Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 84 tahun 2016 Tentang Uraian
Tugas Dinas Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah, membawahi Sekretaris dan 8 bidang dengan
uraian struktur sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan
a. Seksi Verifikasi Perizinan Pemerintah dan Pembangunan
b. Seksi Penerbitan Perizinan Pemerintah dan Perizinan
4. Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi
a. Seksi Verifikasi Perizinan Ekonomi
b. Seksi Penerbitan Perizinan Ekonomi
c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Ekonomi
5. Bidang Pelayanan PerzinanKesejahteraan
a. Seksi Verifikasi Perizinan Kesejahteraan Rakyat Dan Non Perizinan
b. Seksi Penerbitan Perizinan Kesejahteraan Rakyat Dan Non Perizinan
c. Seksi Evaluasi Perizinan Kesejahteraan Rakyat Dan Non Perizinan
6. Bidang Pengaduan dan Pelaporan
a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
b. Seksi Kebijakan dan Advokasi layanan
c. Seksi Peningkatan dan Pelaporan Layanan
7. Bidang Program dan Informasi
a. Seksi Pendataan dan Perencanaan
b. Seksi Pelaporan dan Evaluasi
c. Seksi Sistem Informasi Manajemen
8. Bidang Pengembangan Penanaman Modal
a. Seksi Analisa Potensi
b. Seksi Deregulasi
c. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 6
9. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan
b. Seksi Pembinaan
c. Seksi Analisa Dampak Penanaman Modal
Sebagaimana struktur organisasi diatas, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menjalankan tugasnya didukung oleh 134
pegawai dari berbagai keahlian. Struktur organisasinya terdiri dari pejabat
eselon II b 1 (satu) orang, eselon III b 8 (delapan) orang, eselon IV a 24 (dua
puluh empat) orang dan 101 (seratus satu) orang staf. Komposisi yang
berimbang pada tingkat pendidikan merupakan dukungan terhadap pencapain
Kinerja Tahun 2018 (data pegawai terlampir).
Proporsi jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Formal adalah Pasca
Sarjana/S2 16 (enam belas) orang, Sarjana/S1 77 (tujuh puluh tujuh) orang,
diploma 1 (satu), SMA/SLTA 39 (tiga puluh sembilan) orang, SMP 1 (satu)
orang, sesuai gambar berikut.
Gambar 1.2.
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 7
Selanjutnya menyangkut barang milik daerah/inventaris dalam
pengelolaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Badung sampai akhir Tahun 2018 meliputi:
1. Bangunan dan Gedung
Bangunan Gedung 3 (tiga) lantai untuk Gedung Kantor Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari Ruang Pelayanan,
Ruang Kadis, Ruang Rapat Kadis, Ruang Rapat, Sekretariat, 8 (delapan)
Ruang Bidang, Ruang Arsip, Pantry dan 6 (enam) lokal toilet, keseluruhan
dalam kondisi baik.
2. Peralatan dan Mesin
a. Kendaraan
Sampai saat ini kendaraan bermotor dinas yang berada di bawah
tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Badung sebanyak 42 buah yang terdiri dari:
Mobil Dinas : 13 Unit
Sepeda Motor Dinas : 28 Unit
Bus : 1 unit
b. Mesin yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi:
Komputer : 85 Unit
Laptop : 87 Unit
Printer : 123 Unit
Scanner : 6 Unit
Overhead Projektor : 5 Unit
UPS : 4 Unit
Telepon Mosi : 16 Unit
Facsimile : 2 Unit
Alat Penghacur Kertas : 2 Unit
Kios Pedestal Information : 2 Unit
Mesin Antrian : 2 Unit
Mesin Foto Copy : 1 Unit
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 8
c. Perlengkapan kantor yang menjadi tanggugjawab Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi:
AC : 20 Unit
AC Floor Standing : 4 Unit
TV : 6 Unit
Camera : 10 Unit
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN
Penyusunan LKjIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung
disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bagian ini menjelaskan latar belakang yang berisikan
gambaran umum, tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber
daya yang ada dan sistematika penulisan.
BAB II : PERENCANAAN KINERJA
Pada bagian ini menjelaskan tentang Rencana Strategis, Tujuan
dan Sasaran strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2018.
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
Pada bagian ini menjelaskan tentang Evaluasi Kinerja, Analisis
pencapaian Kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV : PENUTUP
Pada bagian ini dikemukakan tinjauan secara umum tentang
keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala utama serta
strategi pemecahan masalah.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1. RENCANA STRATEGIS
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
Pada hakekatnya penyusunan Rencana Strategis adalah sebagai upaya
menyelaraskan visi dan misi pemerintah daerah dengan potensi, peluang dan
kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja
melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak
dicapai.
Terhitung sejak 1 Januari 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu terbentuk berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan lingkup tugas
yang lebih luas yaitu mengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman
Modal dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.
Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah
yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Badung guna mendukung pencapaian
Visi pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yaitu
“Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana
Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera.”
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 10
Untuk mewujudkan visi tersebut disusun 9 (Sembilan) misi yang harus
dilaksanakan. Sesuai dengan tujuan RPJMD Kabupaten Badung, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersama-sama
Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Publik lain mengampu misi kedua
yaitu:
“Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan
teknologi informasi dan komunikasi.”
Dalam upaya mencapai tujuan dari misi kedua RPJMD yang berupa
pemantapan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi
dan komunikasi diuraikan dalam sasaran dan indikator kinerja di bawah ini:
Tabel 2.1. Tujuan Misi kedua RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021
Tujuan Sasaran
Indikator
Kinerja
Sasaran/Utama
Target Kinerja Sasaran/Utama
Th
2016
Th
2017
Th
2018
Th
2019
Th
2020
Th
2021
1
Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Meningkatnya hasil survey kepuasan masyarakat
Interpretasi hasil survey kepuasan masyarakat
baik baik baik baik Baik sangat
baik
Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah
Persentase penyelenggara pelayanan publik berkategori baik 44 % 50 % 59 % 68 % 77 % 86 %
Sebagaimana Tabel 2.1 diatas diuraikan salah satu tujuan dari Misi
kedua RPJMD Kabupaten Badung 2016-2021 yang diampu oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dijadikan pedoman
dalam menyusun Rencana Strategis pelaksanaan program dan kegiatan
melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 11
Untuk mewujudkan Misi yang diuraikan diatas, maka disusun 3 (tiga)
sasaran strategis dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu seperti tabel berikut:
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
I Meningkatnya Pertumbuhan
Investasi
1. Persentase Realisasi Investasi
2. Persentase permasalahan
PMA/PMDN yang difasilitasi
II Meningkatnya kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan publik di bidang
perizinan dan non perizinan
3. Persentase izin dan non izin yang
terbit tepat waktu
4. Persentase layanan perizinan dan
non perizinan yang berbasis
teknologi informasi komunikasi
III Meningkatkan kapasitas dan
integritas aparatur dalam
penyelenggaran pelayanan
prima
5. Persentase penerapan sistem
manajemen mutu pelayanan
prima
6. Persentase aparatur yang
berkompeten
7. Persentase pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti
Hubungan antara Tujuan, Sasaran Jangka Menengah dan Target
Pencapaian Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 12
Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung
No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN TAHUN
2017 2018 2019 2020 2021
1 Terwujudnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dalam bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan
1. Meningkatnya pertumbuhan investasi
1. Persentase realisasi investasi
82% 85% 87% 90% 95%
2. Persentase permasalahan PMA/PMDN yang difasilitasi
100% 100% 100% 100% 100%
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan
3. Persentase izin dan non izin yang terbit tepat waktu
91% 92% 94% 96% 98%
4. Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi komunikasi
33% 55% 66% 77% 88%
3. Meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan prima
5. Persentase penerapan sistem manajemen mutu pelayanan prima
20% 47% 55% 65% 77%
6. Persentase aparatur yang berkompeten
45% 60% 75% 80% 95%
7. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100%
Sesuai dengan perubahan nomenklatur kelembagaan, Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak hanya fokus pada sasaran
peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan melainkan lebiuh
luas pada bidang urusan penanaman modal. Ketiga sasaran yang diupayakan
terwujud pada dasarnya adalah saling terkait, bersinergi dalam mewujudkan
tujuan. Ketiga sasaran tersebut merupakan aspek perencanaan, aspek proses,
dan aspek sumber daya manusia.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 13
Pemetaan target kinerja sasaran per tahun secara bertahap dan
berkelanjutan diyakini mempu meningkatkan kualitas Pelayanan Publik secara
signifikan dan berpengaruh langsung terhadap pencapaian indikator kinerja misi
kedua RPJMD Kabupaten Badung.
2.2. RENCANA KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU TAHUN 2018
Tabel 2.4
Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung Tahun 2018
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
TAHUN 2018
1 Meningkatnya pertumbuhan investasi
1. Persentase realisasi investasi 85%
2. Persentase permasalahan PMA/PMDN yang difasilitasi
100%
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan
3. Persentase izin dan non izin yang terbit tepat waktu
92%
4. Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi komunikasi
55%
Meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan prima
5. Persentase penerapan sistem manajemen mutu pelayanan prima
47%
6. Persentase aparatur yang berkompeten
60%
7. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
2.2.1. Alokasi Anggaran
Pada Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang dalam Rencana
Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 11 Program yang
terdiri dari 61 Kegiatan. Yang merupakan Program Utama dan Prioritas adalah
7 Program dengan 35 Kegiatan. Keseluruhan program dan kegiatan
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 40.759.215.615,00 yang terdiri atas Belanja
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 14
Tidak Langsung sebesar Rp. 27.747.933.772,00 dan Belanja Langsung sebesar
Rp. 13.011.281.843,00 seperti diuraikan pada Tabel 2.5 di bawah ini.
Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2018
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung
No Uraian Anggaran
I PENDAPATAN Rp. 36.175.000.000,00
Pendapatan Asli Daerah 1. Hasil Retribusi Daerah 2. Lain-lainPendapatan Asli Daerah yang
sah
Rp. 36.175.000.000,00 Rp. 36.150.000.000,00 Rp. 25.000.000,00
II BELANJA Rp. 40.759.215.615,00
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal
Rp. 27.747.933.772,00 Rp. 13.011.281.843,00 Rp. 1.007.072.000,00 Rp. 7.085.158.413,00 Rp. 4.919.051.430,00
2.3. PENETAPAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018
Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun Tahun
2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004
tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja sendiri pada dasarnya adalah
pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai
kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.
Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan
akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara
Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati, sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 15
tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian
reward atau penghargaan dan sanksi.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Badung telah membuat Penetapan Kinerja tahun 2018 sesuai dengan
kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok
ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018. Penetapan Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung
tahun 2018 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja tahun 2018 yang
telah ditetapkan.
Dalam mewujudkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, maka
telah direncanakan kinerja program dan kegiatan untuk pencapaian target dan
sasaran seperti di bawah ini:
a. Untuk pencapaian Sasaran Strategis 1:
Mewujudkan Pertumbuhan Investasi, dilaksanakan dengan cakupan
kegiatan meliputi:
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman
Modal di Kabupaten Badung;
Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal di Kabupaten
Badung;
Analisa Dampak Atas Pemantauan Penanaman Modal di
Kabupaten Badung;
Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal;
Penyusunan Kajian Teknis Dampak Promosi Penanaman Modal;
Penyusunan Informasi Penanaman Modal;
Penyusunan Rencana Usulan Potensi Penanaman Modal;
Informasi Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
Penyusunan Rencana Pekan Investasi Daerah;
Penyusunan Kajian Kebijakan Penanaman Modal Lingkup Daerah
Berdasarkan Sektor Usaha Daerah;
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 16
Penyusunan Potensi Investasi Unggulan Sebagai Skala Prioritas
Daerah;
Penyusunan Naskah Akademis dan RANPERDA Penanaman Modal;
Pemberdayaan Usaha Daerah, Penciptaan Peluang Pasar Melalui
Kemitraan Usaha Bagi Pelaku UMKM.
b. Untuk pencapaian Sasaran Stategis 2:
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan, dilaksanakan dengan cakupan
kegiatan meliputi:
Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan
Pembangunan;
Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan
dan Pembangunan;
Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan
Pemerintah dan Pembangunan;
Penyelenggaraan Pelayanan Prima Perizinan dan Non Perizinan
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi;
Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi;
Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan
Ekonomi;
Verifikasi Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan
Perizinan Kesra dan Non Perizinan;
Penerbitan Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan
Perizinan Kesra dan Non perizinan;
Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang
Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan;
Bantuan Teknis Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 17
Fasilitasi Integrasi Penyelenggaraan Perizinan dengan OSS (Online
Single Submission);
Pembangunan Sistem Informasi Pengendalian Internal;
Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten
Badung;
Pemutakhiran Data Website Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Pameran Festival Budaya Pertanian;
Pemutakhiran Data Base Perizinan Kabupaten Badung;
Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten
Badung.
c. Untuk pencapaian Sasaran Stategis 3:
Meningkatkan Kapasitas dan Integritas Aparatur Dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Prima , dilaksanakan dengan cakupan
kegiatan meliputi:
Penyusunan Data Base dan Peta Potensi Investasi di Kabupaten
Badung;
Pendampingan dan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, ISO
9001:2015;
Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung;
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di
Kabupaten Badung.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan
dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun
2016 – 2021. Upaya dimaksud dilaksanakan melalui tiga sasaran strategis dan tujuh
indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.
Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan melalui perbandingan antara
target kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tersebut dibandingkan
dengan realisasi yang dicapai. Perbandingan target dan realisasi tersebut
ditabulasikan sehingga diperoleh persentase capaian kinerja dari Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Pencapaian sasaran-sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung Tahun 2018
Sasaran Strategis I
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi
No. Indikator Target Realisasi capaian
1 2
Persentase Realisasi Investasi Persentase permasalahan PMA/PMDN yang difasilitasi
85 %
100 %
71,45 %
100 %
84 %
100 %
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 19
Sasaran Strategis II
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Bidang Perizinan dan Non Perizinan
No. Indikator Target Realisasi capaian
1 2
Persentase izin dan non izin yang terbit tepat waktu Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi
92 %
55 %
98,07 %
55 %
106,59 %
100 %
Sasaran Strategis III
Meningkatkan Kapasitas dan Integritas Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Prima
No. Indikator Target Realisasi capaian
1 2 3
Persentase penerapan sistem manajemen mutu pelayanan prima Persentase aparatur yang berkompeten Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
47 %
60 %
100 %
50 %
61,94 %
100 %
106,38 %
103,23 %
100 %
3.1.1 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA
Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama
tahun 2018, sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:
Pencapaian target kinerja atas sasaran 1 dengan 2 indikator capaian seperti berikut :
Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 20
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis I
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
No. Indikator Target Realisasi capaian
1 2
Persentase Realisasi Investasi Persentase Permasalahan PMA/PMDN yang difasilitasi
85 %
100 %
71,45 %
100 %
84 %
100 %
Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1:
1. Persentase Realisasi Investasi
Pengertian dari Realisasi Investasi adalah jumlah nilai investasi yang terealisasi,
dibagi nilai rencana investasi yang direncanakan pada tahun bersangkutan untuk
mendapatkan persentase dikalikan 100%.
Nilai investasi yang terealisasi diperoleh dari laporan TDP, TDUP, IUT (Izin
Operasional) yang merepresentasikan terealisasinya investasi. Sedangkan nilai
rencana investasi diperoleh dari total nilai investasi PMA/PMDN dipresentasikan
dari total nilai investasi pada izin prinsip yang diterbitkan.
Pada tahun 2018 target capaian adalah 85%. Maksudnya, nilai realisasi investasi
(dari nilai izin operasional) dibagi nilai rencana investasi (dari nilai izin prinsip)
dikalikan 100% adalah sebesar 85 %.
Realisasi dari indikator Persentase Realisasi Investasi pada tahun 2018 adalah
sebesar 71,45 % diuraikan sebagai berikut:
Nilai Rencana Investasi yang masuk pada tahun 2018:
PMDN : Rp. 3.399.871.900.000
PMA : Rp. 2.557.288.500.000
Total nilai rencana investasi : Rp. 5.957.160.400.000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 21
Sedangkan nilai realisasi investasi tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Nilai realisasi Investasi PMDN tahun 2018 : Rp. 342.187.895.138
Nilai realisasi Investasi PMA tahun 2018 : Rp. 3.914.280.000.000
Total nilai realisasi investasi : Rp. 4.256.467.895.138
4.256.467.895.138 N = x 100%
5.957.160.400.000
N = 71,45%
Berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD terkait dengan target
realisasi investasi 2018 sebesar 85%, telah mencapai 84% dari rencana yang
ditetapkan. Dapat disimpulkan capaian realisasi terhadap target cukup baik, bila
dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, meningkat sebesar Rp. 1,5
milyar lebih.
Realisasi Investasi di Kabupaten Badung pada Tahun 2018 belum mencapai
target, hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan
disebabkan oleh banyak faktor diantaranya situasi politik yang belum kondusif
yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, serta adanya bencana alam yang
terjadi di beberapa daerah termasuk erupsi Gunung Agung. Sehingga pasar lebih
berhati-hati dalam berinvestasi, atau masih menunggu paket-paket kebijakan
ekonomi baru. Namun, jika dibandingkan dengan realisasi investasi pada Tahun
2017 yaitu sebesar Rp. 2.712.665.770.645,- sedangkan realisasi pada tahun 2018
sebesar Rp. 4.256.467.895.138,- sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp.
1.543.802.124.493,00 yang dipengaruhi oleh peningkatan investasi PMA yang
melampaui angka rencana pada Tahun 2018 sehingga memberikan pengaruh
positif yang cukup baik terhadap keseluruhan angka investasi.
2. Persentase Permasalahan PMA/PMDN Yang Difasilitasi
Permasalahan PMA/PMDN yang difasilitasi maksudnya adalah permasalahan
yang dihadapi oleh penanam modal yang ditemukan dilapangan saat
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 22
pemantauan khususnya di bidang perizinan dan selanjutnya difasilitasi
penyelesaian masalahnya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.
Persentase permasalahan PMA/PMDN diuraikan dengan formula, permasalahan
PMA/PMDN yang difasilitasi dibagi jumlah keseluruhan PMA/PMDN yang
bermasalah dari hasil pemantauan dikalikan 100 %.
Pada Tahun 2018 target capaian dari Indikator ini adalah sebesar 100 %.
Maksudnya 100 % dari keseluruhan permasalahan PMA/PMDN hasil
pemantauan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dapat difasilitasi.
Hasil capaian dari Indikator ini adalah sebanyak 150 PMA/PMDN dapat dipantau
dan telah mendapat fasilitasi keseluruhan. Jadi 100 % dari Permasalahan
Penanaman Modal dapat difasilitasi.
Realisasi dari Indikator Persentase permasalahan PMA/PMDN yang difasilitasi
pada Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Telah dilaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap 170 penanam
modal dari 150 penanam modal yang ditargetkan pada tahun 2018.
2. Dari hasil pemantauan diketahui 150 perusahaan yang memiliki
permasalahan telah ditindaklanjuti seluruhnya.
3. Terhadap 150 perusahaan tersebut juga diberikan workshop tentang
penanaman modal dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman mengenai prosedur dan mekanisme pengurusan tenaga kerja
asing, kewajiban melakukan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
Pencapaian target kinerja atas sasaran 2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
terhadap Pelayanan Publik di Bidang Perizinan dan Non Perizinan diukur dengan 2
(dua) indikator, adapun capaiannya diuraikan sebagai berikut:
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Bidang Perizinan dan Non Perizinan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 23
Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis 2
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
No. Indikator Target Realisasi capaian
1 2
Persentase Izin dan Non Izin yang terbit tepat waktu Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang berbasis teknologi informasi komunikasi
92 %
55 %
98,07 %
55 %
106,59 %
100 %
Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2:
1. Persentase Izin dan Non Izin Yang Terbit Tepat Waktu
Pengertian dari izin dan non izin yang terbit tepat waktu adalah jumlah izin yang
terbit tepat waktu sesuai Standar Pelayanan yaitu maksimal 7 hari kerja.
Persentase ini didapat dari jumlah izin dan non izin yang terbit tepat waktu
dibagi jumlah izin dan non izin yang terbit dikalikan 100 %.
Pada tahun 2018 target dari indikator ini adalah sebesar 92 %. Maksudnya 92 %
dari jumlah izin dan non izin yang diterbitkan diproses dalam jangka waktu
kurang dari 7 hari kerja.
Capaian dari Indikator Persentase Izin dan Non Izin yang terbit tepat waktu pada
tahun 2018 adalah sebesar 98,07 %.
Jadi hasil capaian target indikator ini adalah sebesar 106,59 % yang diperoleh
dari perbandingan target terhadap capaian, hal ini dapat diuraikan pada table
sebagai berikut:
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 24
Tabel 3.4
Persentase Izin Terbit Tepat Waktu per Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018
No Bidang Izin Terbit
Tepat Waktu Izin Terbit S
1 Bidang Pelayanan Perizinan
Kesra dan Non Perizinan
2.313 2.336 99,01 %
2 Bidang Pelayanan Perizinan
Pemerintahan Pembangunan
1.034 1.074 96,27 %
3 Bidang Pelayanan Perizinan
Ekonomi
3.030 3.092 98,00 %
Total 6.377 6.502 98,07 %
2. Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang Berbasis Teknologi
Informasi Komunikasi
Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang Berbasis Teknologi Informasi
Komunikasi maksudnya adalah aplikasi yang dibangun berkaitan dengan
penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, secara sistematis dan
terukur mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan. Dalam
rancangan awal akan dibangun 9 aplikasi yang terintegrasi dalam 1 portal dan
Sistem Informasi Manajemen.
Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang Berbasis Teknologi
Informasi Komunikasi didapat dari Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan
(aplikasi) berbasis teknologi Informasi yang telah terbangun dibagi Jumlah
rencana keseluruhan layanan perizinan dan non perizinan (9 aplikasi) berbasis
teknologi informasi dikalikan 100 %.
Pada tahun 2018 target indikator ini adalah sebesar 55 %. Maksudnya 55 % dari
keseluruhan jumlah layanan perizinan dan non perizinan (aplikasi) berbasis
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 25
teknologi informasi terbangun pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.
Target 55 % dari Indikator ini adalah sebanyak 55 % dari 9 aplikasi yang
direncanakan yaitu sebanyak 5 aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan
dapat dibangun dan diterapkan.
Adapun aplikasi yang dibangun dan diterapkan meliputi:
1. Laperon adalah pelayanan perizinan online yang dikembangkan dari aplikasi
SIM existing yang telah dipergunakan pada Tahun 2018.
2. Antrian online, aplikasi yang dikembangkan pada tahun 2018 ini adalah
sistem antrean yang memudahkan pemohon perizinan dan non perizinan
dalam menjadwalkan kedatangan dan mengefektifkan waktu saat antri
mengurus perizinan dan non perizinan.
3. SIAP-LAPOR (Sistem Informasi Advokasi Pengaduan dan Pelaporan), aplikasi
ini dikembangkan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan
pengaduan dan pelaporan yang di akses melalui aplikasi berbasis Web,
sehingga memberi kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan
pengaduan dan pelaporan kepada Pemerintah Kabupaten Badung sebagai
feedback atas penyelenggaran pelayanan, tanpa harus datang langsung
cukup melalui aplikasi yang dapat diakses melalui telepon seluler atau
gadget dari mana dan kapan saja.
4. Aplikasi Pengendalian Internal Berbasis web, digunakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung
untuk mengirimkan SK Penerbitan/Penolakan/Pencabutan izin kepada
Perangkat Daerah yang bersangkutan.
5. Aplikasi Antar Jemput Dokumen Berbasis Android, untuk mengoptimalkan
pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan dokumen-dokumen izin
melalui perangkat android.
Realisasi dari indikator jumlah layanan perizinan dan non perizinan (aplikasi)
berbasis teknologi informasi pada tahun 2018 adalah telah terbangun dan
diterapkan 5 aplikasi dari keseluruhan 9 aplikasi yang direncanakan sampai
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 26
dengan tahun 2021. Jadi capaian untuk Tahun 2018 adalah sebesar 55 %, maka
secara persentase indikator jumlah layanan perizinan dan non perizinan berbasis
teknologi informasi komunikasi pada Tahun 2018 sebesar 100 %.
Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis 3 Meningkatkan Kapasitas dan
Integritas Aparatur dalam Penyelenggaraan Pelayanan Prima diukur dengan 3 (tiga)
indikator, adapun capaiannya diuraikan sebagai berikut:
Tabel 3.5 Capaian Sasaran Strategis 3
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
No. Indikator Target Realisasi capaian
1 2 3
Persentase Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Prima Persentase Aparatur yang berkompeten Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
47 %
60 %
100 %
50 %
61,94 %
100 %
106,38 %
103,23 %
100 %
Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3:
1. Persentase Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Prima
Pengertian dari penerapan sistem manajemen mutu pelayann prima adalah
cakupan ruang lingkup pelayanan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu
Pelayanan Prima (ISO 9001:2015), dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Badung
pada tahun 2017 telah mengawali dengan pendampingan penerapan Sistem
Manajemen Mutu sesuai ISO 9001:2015.
Target capaian persentase Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan
Prima pada Tahun 2018 adalah 47 % yang diperoleh dari perbandingan cakupan
Sasaran Strategis 3
Meningkatkan Kapasitas dan Integritas Aparatur dalam Penyelenggaraan Pelayanan Prima
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 27
ruang lingkup dengan keseluruhan lingkup pelayanan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Pencapaian pada tahun 2018 dari indikator penerapan SMM Pelayanan Prima
sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu adalah sebesar 50 % dihitung dari ruang lingkup Penerapan Sistem
Manajemen Mutu meliputi urusan penanaman modal, pelayanan perizinan,
kepegawaian, keuangan perangkat daerah, pengelolaan barang milik
daerah/aset, kearsipan, perencanaan program dan anggaran, pelaporan dan
pertanggungjawaban, pengendalian internal dan melaksanakan tugas kedinasan
lainnya yang diberikan atasan.
Hasil capaian dari indikator Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan
Prima adalah sebesar 106,38 % yang diperoleh dari perbandingan realisasi
terhadap target.
2. Persentase Aparatur Yang Berkompeten
Pengertian dari Aparatur Yang Berkompeten adalah jumlah pegawai Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan terkait bidang tugas dalam bidang urusan penanaman
modal dan PTSP. Sehingga memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai
untuk menangani tugas dan kewajiban yang dibebankan.
Adapun target capaian pada tahun 2018 adalah sebesar 60 % dihitung dengan
formula berikut : jumlah pegawai yang pernah mengikuti pendidikan pelatihan
sesuai bidang tugas dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pegawai DPM
PTSP dikalikan 100 %.
Realisasi capaian dari indikator persentase aparatur yang berkompeten adalah
sebesar 103,23 % disajikan pada table berikut:
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 28
Tabel 3.6
Daftar Jumlah Peserta Diklat DPMPTSP Kabupaten Badung Tahun 2018
No Jenis Diklat/Workshop Jumlah Peserta Persentase
1 Bimtek Si Cantik Cloud 2 orang
2 Bimtek Penyelenggaraan Pelayanan Prima Perizinan dan Non Perizinan
20 orang
3 Bimtek Pengelolaan Informasi Publik 2018 1 orang
4 Bimtek Implementasi Perda Bangunan 2 orang
5 Bimtek Kehumasan 1 orang
6 Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2018
1 orang
7 Bimtek Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal terkait Implementasi
1 orang
8 Bimtek Online Single Submission (OSS) 30 orang
9 Bimtek Pengenalan dan Perencanaan SMM 9001:2015
25 orang
Total 83 orang 61,94 %
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan adalah 83 orang dari
keseluruhan 134 pegawai, dapat disimpulkan bahwa 61,94 % aparatur memiliki
kompetensi pada bidang tugasnya. Jika dibandingkan dengan target sebesar 60 %
maka diperoleh capaian 103,23 %. Nilai capaian diatas 100 % dari target merupakan
gambaran terhadap telah terpenuhinya pendidikan dan pelatihan yang sesuai atau
dapat diikuti oleh Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dalam melaksanakan tugas yang dibebankan.
Dalam upaya meningkatkan integritas pegawai dalam memberikan layanan, seluruh
pejabat telah menandatangani pakta integritas dan terpasang pada ruang pelayanan.
Hal ini merupakan salah satu upaya dalam menjaga integritas dan meningkatkan
profesionalitas petugas pelayanan.
3. Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti
Pengertian dari Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti adalah dapat
ditindaklanjutinya pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan
oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 29
Badung sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan serta dapat memenuhi
rasa keadilan dari masyarakat denga target capaian 100 %.
Pencapaian dari indikator persentase Pengaduan Masyarakat yang
Ditindaklanjuti tersaji pada tabel berikut:
Tabel 3.7
Persentase Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung Tahun 2018
No BULAN PENGADUAN PENGADUAN YANG DITINDAKLANJUTI
PERSENTASE
1 JANUARI 2 2 100 %
2 PEBRUARI - - -
3 MARET 6 6 100 %
4 APRIL 3 3 100 %
5 MEI 1 1 100 %
6 JUNI - - -
7 JULI 1 1 100 %
8 AGUSTUS - - -
9 SEPTEMBER 2 2 100 %
10 OKTOBER 2 2 100 %
11 NOPEMBER - - -
12 DESEMBER - - -
TOTAL 17 17 100 %
Pada tahun 2018 Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti tercapai 100 %
dari target 100 %. Jumlah pengaduan yang masuk tahun 2018 sebanyak 17
pengaduan dan seluruhnya sudah dapat ditindaklanjuti (100 %).
Capaian terhadap indikator Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti pada
Tahun 2018 adalah 100 % diperoleh dari perbandingan realisasi terhadap target.
3.2. REALISASI ANGGARAN
Realisasi anggaran dan kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Badung Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Anggaran Belanja Pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 40.759.215.615,00
dengan rincian :
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 30
ANGGARAN BELANJA Rp. 40.759.216.615,00
Belanja Tidak Langsung Rp. 27.747.933.772,00
Belanja langsung : Rp. 13.011.281.843,00
a. Belanja Pegawai Rp. 1.007.072.000,00
b. Belanja barang/ jasa Rp. 7.085.158.413,00
c. Belanja Modal Rp. 4.919.051.430,00
2. Realisasi anggaran per 31 Desember 2018 adalah sebesar
Rp.34.432.260.357,50 dengan rincian:
REALISASI BELANJA Rp. 34.432.260.357,50
Belanja Tidak Langsung Rp. 23.437.054.820,50
Belanja langsung : Rp. 10.995.205.537,00
a. Belanja Pegawai Rp. 888.913.500,00
b. Belanja barang & jasa Rp. 5.905.318.937,00
c. Belanja Modal Rp. 4.201.783.100,00
Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2018
Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung
Uraian Anggaran Realisasi %
Belanja
1.Belanja Tidak Langsung
2.Belanja Langsung
a. Belanja Pegawai
b.Belanja barang dan jasa
c.Belanja Modal
Rp. 40.759.216.615,00
Rp. 27.747.933.772,00
Rp. 13.011.281.843,00
Rp. 1.007.072.000,00
Rp. 7.085.158.413,00
Rp. 4.919.051.430,00
Rp. 34.432.260.357,50
Rp. 23.437.054.820,50
Rp. 10.995.205.537,00
Rp. 888.913.500,00
Rp. 5.905.318.937,00
Rp. 4.201.783.100,00
84,48
84,46
84,50
88,27
83,35
85,45
Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan tersebut diatas,
ditunjang dengan jumlah dana yang dianggarkan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung Tahun 2018 (termasuk Belanja
Tidak Langsung dan Belanja Langsung) sebesar Rp. 40.759.216.615,00 dan Realisasi
Belanja sebesar Rp. 34.432.260.357,50 dengan capaian sebesar 84,48 %.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 31
Penyerapan anggaran tidak mencapai 100%, sehingga terjadi efisiensi
penggunaan anggaran sebesar Rp. 6.326.956.257,50 yaitu mencapai 15,52 %
(untuk seluruh belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Badung).
Distribusi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Badung untuk belanja langsung diperuntukkan untuk 11 Program
yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018. Dari 11 program tersebut terdapat
7 Program serta terdapat 35 Kegiatan Prioritas untuk mendukung tercapainya 3
sasaran strategis Perangkat Daerah. Rincian anggaran per program sebagai
berikut:
Tabel 3.9 Distribusi Anggaran dan Realisasi Program
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018
No PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.502.160.313,00 2.026.521.581,00 80,99
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.342.176.430,00 4.537.405.876,00 84,94
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
400.841.500,00 348.389.500,00 86,91
4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)
9.992.900,00 9.968.200,00 99,75
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
474.939.200,00 437.838.700,00 92,19
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
265.148.700,00 249635.200,00 94,15
7. Program Pengembangan Data dan Informasi
359.545.500,00 322.076.600,00 89,58
8. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Unggulan Kompetitif UMKM
28.296.800,00 28.289.200,00 99,97
9. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik
3.084.990.060,00 2.555.366.060,00 82,83
10. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
24.660.500,00 20.533.600,00 83,27
11. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
518.530.240,00 459.991.020,00 88,71
TOTAL 13.011.281.843,00 10.996.015.537,00 84,51
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 32
Dari 11 Program terdapat 7 Program Prioritas penunjang tercapainya
sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan setiap
indikator kinerja terdapat kegiatan prioritas penunjang seperti tabel berikut:
Tabel 3.10
Anggaran Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2018
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
MENINGKATNYA PERTUMBUHAN INVESTASI
Persentase Realisasi Investasi
Penyusunan Informasi Penanaman Modal
31.527.100,00 31.527.100,00 100
Penyusunan Rencana Usulan Potensi Penanaman Modal
42.073.000,00 42.054.900,00 99,96
Informasi Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah
349.131.800,00 312.199.400,00 89,42
Penyusunan Rencana Pekan Investasi Daerah
52.207.300,00 52.057.300,00 99,71
Persentase Permasalahan PMA/PMDN yang Difasilitasi
Pembinaan dan Fasiitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal di Kabupaten Badung
33.067.400,00 27.697.800,00 83,76
Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal di Kabupaten Badung
87.666.000,00 87.653.600,00 99,99
Analisa Dampak Atas Pemantauan Penanaman Modal di Kabupaten Badung
23.000.900,00 18.635.300,00 81,02
Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal
48.050.800,00 45.163.000,00 93,99
Penyusunan Kajian Teknis Dampak Promosi Penanaman Modal
73.363.600,00 70.485.500,00 96,08
MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Persentase Izin dan Non Izin yang Terbit Tepat Waktu
Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan
161.237.940,00 148.862.940,00 92,33
Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan
267.918.840,00 219.210.840,00 81,82
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 33
Pemerintahan dan Pembangunan
Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintah dan Pembangunan
17.702.700,00 15.677.700,00 88,56
Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi
153.659.840,00 142.184.800,00 92,53
Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi
255.285.140,00 201.046.600,00 78,75
Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi
40.446.000,00 37.185.600,00 91,94
Verifikasi Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan
178.679.000,00 177.329.000,00 99,24
Penerbitan Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan
148.319.000,00 133.916.600,00 90,29
Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan
22.088.500,00 22.041.700,00 99,79
Bantuan Teknis Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung
260.733.900,00 260.433.900,00 99,88
Fasilitasi Integrasi Penyelenggaraan Perizinan Dengan OSS (Online Single Submission)
140.634.200,00 107.713.096,00 76,59
Pembangunan Sistem Informasi Pengendalian Internal
49.040.200,00 47.543.700,00 96,95
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 34
Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi
Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung
176.041.500,00 170.218.620,00 96,69
Pemutakhiran Data Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung
15.200.100,00 15.032.600,00 98,90
Pameran Festival Budaya Pertanian
22.525.800,00 22.100.800,00 98,11
Pemutakhiran Data Base Perizinan Kabupaten Badung
105.763.320,00 73.337.400,00 69,34
Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten Badung
198.999.520,00 179.301.600,00 90,10
MENINGKATKAN KAPASITAS DAN INTEGRITAS APARATUR DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PRIMA
Persentase Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Prima
Pendampingan dan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, ISO 9001:2015
484.138.900,00 358.934.784,00 74,14
Persentase Aparatur yang Berkompeten
Penyelenggaraan Pelayanan Prima Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP
905.105.900,00 683.284.800,00 75,49
Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti
Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung
9.558.400,00 6.211.500,00 64,98
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Badung
15.102.100,00 14.322.100,00 94,84
Dalam pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu secara umum telah berhasil mencapai target kinerja seperti yang
diharapkan pada Indikator Kinerja Utama, namun demikian masih terdapat
beberapa catatan, yang menyebabkan tidak tercapainya target rencana, tidak
terlepas dari hambatan /kendala yang dihadapi, sebagaimana diuraikan di bawah
ini:
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 35
Hambatan-Kendala :
- Proporsi jumlah pegawai dibandingkan jumlah perizinan yang ditangani tidak
seimbang. Jumlah keseluruhan pegawai 134 orang dan harus menangani 29
jenis perizinan dan 14 jenis non perizinan dalam lingkup besar atau 38 jenis
izin dan 98 non izin sehingga pelayanan perizinan dan non perizinan tidak
dapat dilaksanakan maksimal.
- Pengaruh erupsi gunung agung juga berimbas terhadap pertumbuhan
ekonomi Bali khususnya pada triwulan IV yang tumbuh melambat dibanding
triwulan sebelumnya. Hal ini secara langsung memiliki dampak signifikan
terhadap pertumbuhan investasi yang melemah di Kabupaten Badung
khususnya realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Para
penanam modal masih menunggu kondisi membaik, sehingga berpengaruh
terhadap capaian realisasi investasi di Kabupaten Badung.
-
Permasalahan yang dihadapi :
- Sumber Daya Manusia di bidang pemeliharaan perangkat keras dan jaringan
komputer yang mendukung sistem informasi perizinan online kurang
memadai;
- Sistem Informasi Manajemen / SIM Perizinan belum berjalan maksimal karena
masih dalam tahap pengembangan;
- Peraturan Perundang – Undangan sebagai payung hukum pelaksanaan
Perizinan dan non Perizinan belum lengkap.
3.3. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN
Dalam kurun waktu tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung telah dapat menunjukkan
prestasi dengan memperoleh penghargaan sebagai berikut :
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 36
1. Piagam Penghargaan Gerakan Revolusi Mental Atas Komitmen dan Karya
Nyata Membentuk Mal Pelayanan Publik Badung dari Menteri Koordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Puan
Maharani) diterima di Manado pada tanggal 26 Oktober 2018.
2. Piagam Penghargaan Nasional sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik
Sangat Baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, diterima di Jakarta pada tanggal 27
Nopember 2018.
3. Mangupura Award Tahun 2018 oleh Bupati Badung, diterima pada tanggal
20 Desember 2018.
4. Piagam Penghargaan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun
2018 Peringkat ll pada Kategori Badan Publik Bidang Penanaman Modal
Perizinan dan Pelayanan Terpadu oleh Komisi Informasi Provinsi Bali 2018.
Selain capaian dan penghargaan diatas, Kabupaten Badung melalui
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah memperoleh
Sertipikat ISO 9001-2015 Sistem Managemen Mutu (SMM). Dengan
pendekatan 7 prinsip SMM ISO antara lain : fokus pada pelanggan (customer
focus), kepemimpinan (leadership), keterlibatan orang (engagement of
people), pendekatan proses (process approach), pengembangan sistem
(improvement), pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence) dan
manajemen hubungan dengan berbagai pihak (relationship management)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 37
BAB IV
PENUTUP
4.1 Simpulan
a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung menyajikan
hasil dari berbagai capaian sasaran strategis yang tercermin dari capaian
indikator kinerja utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan
dan sasaran.
b. Hasil pengukuran indikator kinerja terhadap 3 sasaran strategis
menunjukkan hasil sebagai berikut :
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pertumbuhan Investasi, terdiri dari 2
(dua) Indikator Sasaran dengan capaian kinerja meliputi :
1. Persentase Realisasi Investasi sebesar 84%.
2. Persentase Permasalahan PMA/PMDN Yang Difasilitasi sebesar
100%.
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap
Pelayanan Publik di Bidang Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari 2
(dua) Indikator Sasaran dengan capaian kinerja meliputi:
1. Persentase Izin dan Non Izin yang Terbit Tepat Waktu sebesar
106,59%.
2. Persentase Layanan Perizinan yang Berbasis Teknologi Informasi
Komunikasi sebesar 100%.
Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Kapasitas dan Integritas Aparatur
dalam Penyelenggaraan Pelayanan Prima, terdiri dari 3 (tiga) Indikator
Sasaran dengan capaian kinerja meliputi:
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 38
1. Persentase Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Prima
sebesar 106,38 %.
2. Persentase Aparatur yang Berkompeten dengan capaian sebesar
103,23 %.
3. Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti dengan
capaian sebesar 100%.
c. Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan tersebut diatas,
ditunjang dengan jumlah dana yang dianggarkan pada Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Badung Tahun 2018 (termasuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung) sebesar Rp. 40.759.215.615,00 dan Realisasi pengeluaran
sebesar Rp. 34.432.260.357,50 mencapai 84,48 %.
d. Penyerapan anggaran yang tidak mencapai 100%, sehingga ada sisa
anggaran sebesar Rp. 6.326.956.257,50 yaitu mencapai 15,52 %. Dapat
disimpulkan terjadi efisiensi penggunaan anggaran pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.
4.2 Saran
a. Perlunya peningkatan kompetensi pegawai melalui diklat, bimtek,
workshop agar pelayanan pada bidang urusan penanaman modal
khususnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat diselenggarakan
maksimal.
b. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan
pelayanan kepada masyarakat, baik dalam fungsi sebagai PTSP maupun
dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 39
c. Untuk dapat berinovasi dibutuhkan peningkatan wawasan kepada semua
jajaran atas kemajuan teknologi dan metode pelaksanaan yang mengarah
kepada pelayanan prima.
Akhirnya dengan disusun LkjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung ini, diharapkan dapat menjadi media
evaluasi internal untuk melakukan perbaikan pada tahun mendatang.
MANGUPURA, 06 PEBRUARI 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BADUNG
I MADE AGUS ARYAWAN, ST, MT PEMBINA TK l
NIP. 19720828 199803 1 018
Top Related