Desain Survei
Penyusunan Program Jangka Menengah Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2015 – 2019
PENYUSUNAN PROGRAM JANGKA MENENGAH
DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 2015 – 2019
1. Latar Belakang
Perekonomian Wilayah Sumatera ditopang oleh beberapa sektor utama yaitu pertanian
terutama perkebunan, pertambangan dan penggalian, serta industri pengolahan.
1) Pulau Sumatera mempunyai potensi yang tinggi sebagai lumbung pangan
nasional, antara lain: produksi padi tahun 2013: 16,74 juta ton (23,49 persen
produksi nasional), jagung 3.985.308 ton (21,53 persen produksi nasional), kopi
492.670 ton (71,28 persen produksi nasional), teh 22.550 ton (15,72 persen
produksi nasional), ikan 1.728.565 ton (29,65 persen produksi nasional) dengan
produksi ikan patin di Sumsel 220.577 ton, sawit 17.933.720 ton (68,93 persen
produksi nasional) dengan 70 persen lahan kelapa sawit Indonesia berada di
Sumatera sehingga di Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di
dunia dengan memproduksi 43 persen CPO.
2) Potensi perkebunan Wilayah Sumatera cukup melimpah terutama pada
komoditas kelapa sawit. Sebesar 70 persen lahan penghasil kelapa sawit
nasional berada di Wilayah Sumatera, dengan produksi kelapa sawit di tahun
2013 mencapai 18.895.449 ton per tahun atau 68,10 persen dari jumlah produksi
kelapa sawit di Indonesia. Sementara itu, Wilayah Sumatera juga menjadi
produsen karet di Indonesia dengan kontribusi sebesar 65 persen dari produksi
karet nasional serta memiliki 14 persen luasan lahan perkebunan karet nasional.
Dalam perkembangannya, karet yang diproduksi kemudian menjadi konsumsi
bagi 15 persen industri hilir nasional.
3) Sektor pertambangan dan penggalian yaitu batu bara, gas bumi dan minyak
bumi cukup berlimpah. Perkembangan produksi batu bara nasional tahun 2004-
2011 meningkat dengan produksi batubara hingga akhir tahun 2011 mencapai
290 juta ton. Total sumber daya batubara nasional tahun 2011 adalah sebanyak
105.187,44 juta ton, yang sebagian besar terdapat di Wilayah Sumatera
sebanyak 52.483,2 juta ton atau sebesar 49,89 persen dari total cadangan
batubara nasional.
1
Desain Survei
Penyusunan Program Jangka Menengah Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2015 – 2019
4) Potensi bahan tambang di Wilayah Sumatera lainnya yaitu bijih timah, bauksit
(bijih alumunium), dan kaolin. Kandungan timah Indonesia merupakan salah
satu yang terbesar di dunia. Indonesia memasok sekitar 30 persen dari
kebutuhan timah dunia dengan 27 persen di antaranya berasal dari Provinsi
Bangka Belitung. Komoditas timah terdapat di Sungai Liat (Pulau Bangka),
Manggara (Pulau Belitung), Dabo (Pulau Singkep), Provinsi Kepulauan Riau,
dan Bangkinan (Provinsi Riau). Sementara itu, penambangan bauksit atau bijih
aluminium di Wilayah Sumatera terdapat di Kepulauan Riau, dan Provinsi
Bangka Belitung. Potensi kaolin di Wilayah Sumatera juga cukup besar untuk
dikembangkan dengan potensi 34,9 persen dari cadangan nasional. Indonesia
merupakan penghasil kaolin terbesar ke-5 di dunia. Kandungan kaolin yang
cukup besar di Wilayah Sumatera terdapat di Provinsi Bengkulu sebesar 162,5
miliar ton dan Sumatera Utara sebesar 91,8 miliar ton.
5) Lebih jauh lagi, pohon industri Kemenperin mengindikasikan bahwa
pengembangan klaster industri pengolahan timah dan aluminium akan mampu
mendukung industri manufaktur yang memproduksi barang kompleks seperti
elektronik, peralatan listrik, kendaraan bermotor, mesin dan komponennya.
Sementara itu, industri kaolin dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai bahan
baku dalam produksi barang kompleks pada industri otomotif, industri
elektronik, dan industri peralatan laboratorium.
6) Dalam konteks nasional, Wilayah Sumatera merupakan sentra produksi dan
pengolahan hasil bumi. Sektor industri pengolahan juga memberikan kontribusi
yang cukup besar pada perekonomian Wilayah Sumatera tahun 2012 sebesar
19,48 persen. Persebaran industri pengolahan yang berbasis komoditas
unggulan di Wilayah Sumatera diantaranya: industri kelapa sawit, industri karet
dan barang dari karet di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan
dan Provinsi Bengkulu; Industri pulp dan kertas di Provinsi Riau; Industri dasar
besi dan baja dan industri logam dasar bukan besi di Provinsi Sumatera Utara
dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Industri Pangan, Kopi, Kakao di
Provinsi Lampung.
7) Pulau Sumatera memiliki potensi kehutanan yang sangat besar, yaitu: Suaka
Margasatwa 23 Lokasi, Cagar Alam (Darat dan Laut) 27 Lokasi, Taman
Nasional (Darat dan Laut) 12 Lokasi, Tahura 7 Lokasi, Taman Wisata Alam
2
Desain Survei
Penyusunan Program Jangka Menengah Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2015 – 2019
(Darat dan Laut) 14 Lokasi dan Taman Buru 5 lokasi (Provinsi Aceh, Sumatera
Utara, Kepulauan Riau dan Bengkulu (2 lokasi). Dengan jenis potensi kawasan
yaitu: Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam: ± 5,1 juta ha (11,63
persen), Kawasan Hutan Lindung: ± 6 juta ha (13,65 persen) dan Kawasan
Hutan Produksi (26,27 persen), diharapkan dengan fungsi lindung 80 persen
yang diperkirakan ± 15 persen.
2. Tujuan dan Sasaran
2.1 Tujuan
Tujuan pengembangan Wilayah Sumatera tahun 2015-2019 adalah mendorong
percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Sumatera dengan menekankan keunggulan
dan potensi daerah, melalui :
1) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri
berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin.
2) penyediaan infrastruktur wilayah.
3) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.
2.2 Sasaran
Adapun sasaran pengembangan Wilayah Sumatera pada tahun 2015-2019 adalah
sebagai berikut :
1) Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah
Sumatera, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Wilayah
Sumatera dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk
diantaranya adalah pengembangan 2 Kawasan Ekonomi Khusus, 4 Kawasan
Indusri, 4 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, serta pusat-pusat
pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya.
2) Sementara itu, untuk mengurangi adanya kesenjangan antar wilayah di Wilayah
Pulau Sumatera, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan
sasaran sebanyak 11 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran
outcome : (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal
sebesar 6,30 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah
3
Desain Survei
Penyusunan Program Jangka Menengah Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2015 – 2019
tertinggal menjadi 10,66 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 69,31.
3) Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Sumatera,
maka akan dipercepat pembangunan 2 Kawasan Perkotaan Metropolitan baru,
peningkatan efisiensi pengelolaan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang
sudah ada saat ini, serta mewujudkan optimalisasi peran 6 kota otonom
berukuran sedang sebagai penyangga (buffer) urbanisasi, serta membangun 2
kota baru publik yang mandiri dan terpadu sebagai sebagai pengendali (buffer)
urbanisasi di terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan.
4) Pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan sasaran menurunnya
kemiskinan di desa-desa tertinggal dan mendorong perekonomian desa berbasis
komoditas unggulan menuju desa mandiri.
5) Khusus untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan kotadesa, maka akan
diperkuat 8 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat
Kegiatan Wilayah (PKW).
6) Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara
yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan dikembangkan 8 Pusat
Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan
sekitarnya.
7) Sasaran Otonomi Daerah adalah: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak
dan retribusi daerah sebesar 40 persen untuk propinsi dan 12 persen untuk
kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD
propinsi sebesar 30 persen dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 30 persen pada
tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya
jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)
sebanyak 10 provinsi dan 90 kabupaten/kota di wilayah Sumatera; (4)
Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk
jenjang S1 sebesar 65 persen dan S2-S3 sebesar 10 persen; (5) Terlaksananya
diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan,
kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Sumatera sebesar 150
angkatan (dengan proyek awal Provinsi Lampung); (6) Meningkatnya
implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan,
4
Desain Survei
Penyusunan Program Jangka Menengah Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2015 – 2019
kesehatan dan infrastruktur; (7) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar
100 persen; (8) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang
dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 90 persen; (9) Terlaksananya
sinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah Sumatera (dengan proyek
awal Provinsi Aceh dan Riau); (10) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah
melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; dan (11)
terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara on-line di
wilayah Sumatera (dengan proyek awal Provinsi Riau).
8) Sasaran Pengurangan Bencana adalah mengurangi indeks risiko bencana pada
21 (dua puluh satu) kabupaten/kota sasaran (Kota Lhokseumawe, Kota Banda
Aceh, Kota Bengkulu, Mukomuko, Rejang Lebong, Kota Jambi, Soralangun,
Kerinci, Kota Bandar Lampung, Lampung Barat, Tanggamus, Kota Padang,
Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Banyuasin, Lahat, Kota Medan,
Langkat, Deli Serdang, Karo, dan Simalungun) yang memiliki indeks risiko
bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai PKN, KSN, PKW, KEK, Kawasan
Industri maupun kawasan pusat pertumbuhan lainnya.
5
Desain Survei
Penyusunan Program Jangka Menengah Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2015 – 2019
2.2 Sasaran Survei
Adapun saran yang akan dicapai dalam survei kegiatan penyusunan program jangka
menengah direktorat pengendalian pemanfaatan ruang 2015-2019 ini adalah sebagai berikut :
a) Terkumpulnya data-data yang diperlukan untuk mendukung proses pekerjaan
program jangka menengah direktorat pengendalian pemanfaatan ruang 2015 –
2019.
b) Terkumpulnya informasi mengenai karakteristik - karakteristik wilayah pekerjaan
dan juga mungkin terdapat beberapa pelangaran pengendalian pemanfaatan ruang
yang terjadi dilapangan.
c) Memperoleh masukan serta tanggapan daerah maupun stakeholder
mengenai pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang selama 2010-2014,
serta memperoleh masukan kebutuhan- kebutuhan daerah untuk penyusunan
program jangka menengah pengendalian pemanfaatan ruang 2015-2019.
3. Lokasi Survei
Lokasi survei dari pekerjaan penyusunan program jangka menengah direktorat
pengendalian pemanfaatan ruang 2015 – 2019 ini adalah sebagai berikut :
1) Provinsi Sumatera Utara
2) Provinsi Bali
3) Provinsi Kalimantan Barat
4) Provinsi Sulawesi Selatan
5) Provinsi Jawa Tengah
6) Provinsi Maluku
7) Provinsi Papua Barat
4. Mekanisme Survei
4.1 Tatap Muka dan Konsultasi Awal
6
Desain Survei
Penyusunan Program Jangka Menengah Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2015 – 2019
Tahapan mekanisme survei yang pertama ini adalah tatap muka dan konsultasi awal
yang akan dilakukan dengan Pemilik pekerjaan adalah Satuan Kerja Pengendalian
Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan
Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Tatap muka ini dimaksudkan untuk
mengkomunikasikan kegiatan dan rencana kerja kepada pejabat terkait, agar dapat terjalin
kerjasama yang baik guna dapat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan efektif. Tatap
muka ini juga bertujuan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai permasalahan yang
dihadapi di daerah-daerah yang akan disurvei, persepsi, preferensi, dan juga arahan dalam
melakukan pekerjaan.
4.2 Survei Sekunder
Survei sekunder merupakan kegiatan kunjungan ke instansi-instansi terkait di tingkat
daerah (Dinas/SKPD) Provinsi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan data-
data pendukung sebagai bahan analisis dalam pekerjaan penyusunan program jangka
menengah direktorat pengendalian pemanfaatan ruang 2015 – 2019. Sedangkan instansi
daerah yang dimaksud meliputi :
1) Dinas pekerjaan umum masing-masing provinsi
2) Bappeda Masing-masing provinsi
3) Dinas tata ruang masing-masing provinsi
4) Badan Pertanahan Nasional masing-masing provinsi
Berikut ini merupakan garis besar daftar data yang diperlukan dalam pekerjaan
penyusunan program jangka menengah direktorat pengendalian pemanfaatan ruang 2015-
2019
7
Desain Survei
Penyusunan Program Jangka Menengah Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2015 – 2019
Tabel 1Daftar data Dasar yang dibutuhkan
No Jenis Data dan Informasi
Uraian Data dan Informasi Instansi Sumber Data KetersediaanAda Tidak Ada
1 Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
2 Kebijakan Pemerintah Pusat
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
3 Kebijakan daerah RTRW Provinsi Bappeda ProvinsiRTRW Kab/Kota Bappeda Prov, Kab/KotaRDTR Dinas Tata ruang Prov, Kab/KotaKebijakan lainya Bappeda, PU, BPN dll.
4 Provinsi, Kabupaten/kota Dalam Angka
Demografi Badan Pusat Statistik (BPS)Guna lahan Badan Pusat Statistik (BPS)Sarana dan prasarana Badan Pusat Statistik (BPS)Perekonomian. Dll Badan Pusat Statistik (BPS)
5 Peta tematik dan peta perencanaan tata ruang
Peta Administrasi Prov, Kab/Kota Bappeda Prov,Kab/Kota, BPNPeta Fisik Kawasan Bappeda Prov, Kab/Kota, BPNPeta Pola ruang Bappeda Prov, Kab/Kota, BPNPeta Struktur Ruang. Dll Bappeda Prov, Kab/Kota, BPN
Sumber : Tim penyusun, Tahun 2015
8
Desain Survei
Penyusunan Program Jangka Menengah Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2015 – 2019
Tabel 2Daftar data Khusus yang dibutuhkan
No Uraian Kebutuhan Data Instansi Sumber Data Ketersediaan KeteranganAda Tidak Ada
I Lingkup kegiatan peraturan zonasi Bappeda, Dinas Tata Ruanga. Amplop Ruang
Koefesien dasar ruang hijau Koefisien dasar bangunan Koefisien lantai bangunan Garis sempadan bangunan
b. Penyediaan sarana dan prasaranaII Lingkup Perizinan Dinas Tata Kota / Bappeda
a. Izin prinsipb. Izin lokasic. Izin penggunaan pemanfatan tanah (IPPT)d. Izin mendirikan bangunan (IMB)e. Izin lainya berdasarkan peraturan
perundang-undanganIII Pemberian Insentif dan Disinsentif Bappeda Prov, Kabupaten /Kota
a. Insentif Insentif kepada pemerintah
- Pemberian kompensasi- Subsidi silang- Pembangunan/ pengadaan
insfrastruktur- Penghargaan, publisitas dan
promosi daerah Insentif kepada masyarakat
- Keringanan pajak- Pemberian kompensasi- Imbalan - Sewa ruang dan Urung saham
9
Desain Survei
Penyusunan Program Jangka Menengah Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2015 – 2019
No Uraian Kebutuhan Data Instansi Sumber Data Ketersediaan KeteranganAda Tidak Ada
- Pemberian kompensasi-- Penyediaan infrastruktur- Kemudahan prosedur perizinan - Penghargaan
b. Disisentif Disidentif kepada pemerintah
- Pembatasan penyediaan insfrastruktur
- Pengenaan retribusi sarana dan prasarana
- Penalti Disisentif dari pemerintah kepada
masyarakat- Pengenaan pajak/Retribusi yang
tinggi- Pembatasan penyediaan
insfrastruktur- Pengenaan kompensasi- Penalti
IV Pengenaan Sanksi Bappeda Prov, Kabupaten /Kotaa. Sanksi Administratif
Dikenakan pada aparat pemerintahan Dikenakan pada masyarakat
b. Sanksi Perdata Ganti rugi Pemulihan Keadaan Perintah dan pelarangan melakukan
suatu perubahanSumber : Tim penyusun, Tahun 2015
10
Desain Survei
Penyusunan Program Jangka Menengah Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2015 – 2019
4.3 Survei Primer
Survei primer dilakukan dengan survei langsung di lapangan. Survei primer ini
dimaksudkan untuk mendapatkan data kualitatif yang selanjutnya dipergunakan sebagai
bahan analisis dalam penyusunan program jangka menengah direktorat pengendalian
pemanfaatan ruang 2015 – 2019. Untuk mendapatkan data kualitatif, diperlukan survei
primer di lapangan yang meliputi :
4.3.1 Observasi
Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan langsung oleh tenaga ahli dan
team lainya terhadap objek observasi. Kegiatan observasi dilakukan terhadap objek observasi
tertentu sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada pemanfaatan ruang. Penentuan lokasi
pengamatan dan penetapan responden tidak sekedar berdasarkan pertimbangan representatif
wilayah studi, tetapi lebih ditekankan pada relevansi terhadap problem lingkungan yang ada
berdasarkan isu pokok. Kegiatan observasi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
1. Sebelum melakukan observasi, petugas observasi (Tenaga Ahli) terlebih dahulu
menetapkan target utama dan target lain yang hendak diobservasi, sesuai dengan
skala prioritas, dengan memperhatikan hasil kajian sebelumnya dan menyusunnya
dalam bentuk observation cheklist.
2. Tenaga Ahli melakukan kunjungan ke lokasi tertentu yang ditetapkan sebagai
lokasi observasi.
3. Mengamati, memperhatikan dan melakukan analisa visual terhadap obyek
observasi.
4. Mendokumentasikan hasil-hasil observasi yang dianggap penting dan strategis ke
dalam media tulis (check list), media gambar/video dan media lainnya.
4.3.2 Wawancara
Wawancara dilakukan terhadap stakeholders yang memiliki kompetensi terkait
pekerjaan, Tujuan wawancara adalah untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai
permasalahan, kendala, strategi, dan realitas kondisi pemanfaatan ruang yang terjadi di
masing-masing daerah yang sudah ditentukan. Wawancara juga akan digabungkan dengan
diskusi mengenai aspirasi pemda dan masyarakat setempat mengenai konsep pemanfaatan
ruang yang sudah disusun dengan implementasinya di lapangan. Tujuan wawancara ini
dilakukan adalah untuk memperdalam dan memperluas wawasan studi serta mempertajam
11
Desain Survei
Penyusunan Program Jangka Menengah Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2015 – 2019
analisa yang digunakan dalam kegiatan ini. Kegiatan wawancara dilakukan dengan kerangka
sebagai berikut :
1) Tanggapan atau masukan dari narasumber tentang pemanfaatan ruang yang sudah
ditetapkan di daerah lokasi yang akan disurvei dengan implementasinya yang
terjadi dilapangan.
2) Penjaringan isu-isu yang mungkin terjadi terkait dengan pemanfaatan ruang.
3) Kendala dan tantangan dalam mengimplementasikan pemanfaatan ruang yang
sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat.
4) Aspirasi narasumber dari berbagai stakeholder maupun masyarakat setempat yang
berkaitan dengan pemanfaatan ruang di wilayah tersebut.
4.3.3 Kuesioner
Penyebaran kuesioner dilakukan untuk memperoleh informasi dari stakeholder yang
meliputi Badan/Lembaga terkait dengan pekerjaan penyusunan program jangka menengah
direktorat pengendalian pemanfaatan ruang 2015 – 2019. Kuesioner disusun dengan kerangka
sebagai berikut :
1) Tanggapan ataupun masukan dari narasumber tentang regulasi dan kebijakan
mengenai pemanfaatan ruang yang terjadi di wilayah masing-masing.
2) Komitmen pemerintah setempat dalam melaksanakan atau mengimplementasikan
program-program pemanfaatan ruang yang sudah disusun.
3) Kondisi pemanfaatan ruang eksisting dan yang sudah direncanakan.
4) Penjaringan isu-isu strategis yang berkaitan dengan pekerjaan penyusunan
program jangka menengah direktorat pengendalian pemanfaatan ruang 2015 –
2019.
5) Kendala dan tatntangan dalam mengimplementasikan pemanfaatan ruang di
masing-masing daerah.
Teknik Penyebaran Kuesioner :
Wawancara dilakukan simultan dengan pencarian data sekunder pada dinas/instansi
terkait ataupun dengan masyarakat setempat.
12
Desain Survei
Penyusunan Program Jangka Menengah Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2015 – 2019
KUESIONER
Penyusunan Program Jangka Menengah Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2015 – 2019
Hari/Tgl Survei :
Nama Surveiyor :
A. IDENTITAS RESPONDEN
Nama :
Instansi :
Jabatan :
Alamat :
Kota :
Provinsi :
No Telfon :
Email :
B. DAFTAR PERTANYAAN SURVEI WAWANCARA
1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang adanya Penyusunan Program Jangka
Menengah Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2015 – 2019 ?
a. Setuju
Alasan : .......................................................................................
.....................................................................................................
b. Tidak Setuju
Alasan : .......................................................................................
.....................................................................................................
13
Desain Survei
Penyusunan Program Jangka Menengah Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2015 – 2019
2. Bagaimana kondisi pengendalian pemanfaatan ruang di daerah anda? Apakah apa
yang sudah direncanakan sudah sesuai dengan implementasinya dilapangan?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
14
Desain Survei
Penyusunan Program Jangka Menengah Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2015 – 2019
3. Terkait dengan pekerjaan Penyusunan Program Jangka Menengah Direktorat
Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2015 – 2019 ini apakah pemanfaatan ruang
yang ada di daerah bapak/ibu terdapat permasalahan/penyimpangan, kalau ada
apa saja permasalahan tersebut ?
Tabel 3Permasalahan Pemanfaatan Ruang
No
Permasalahan Keterangan
Sumber : Tim Penyusun, Tahun 2015
15
Desain Survei
Penyusunan Program Jangka Menengah Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2015 – 2019
4. Bagaimana peran serta stakeholder terkait dan juga masyarakat dalam
mengimplementasikan pengendalian pemanfaatan ruang yang sudah ditentukan ?
Tabel 4Peran Serta Stakeholder Terkait
dalam Pemanfaatan Ruang
No
Peran Serta Keterangan
Sumber : Tim Penyusun, Tahun 2015
16
Desain Survei
Penyusunan Program Jangka Menengah Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2015 – 2019
5. Menurut bapak/ibu apa-apa saja permasalahan yang terjadi dalam
mengimplementasikan pemanfaatan ruang yang sudah ditetapkan ?
Tabel 5Permasalahan Pemanfaatan Ruang
No
Pemasalahan Pemanfaatan Ruang
Keterangan
Sumber : Tim Penyusun, Tahun 2015
17
Desain Survei
Penyusunan Program Jangka Menengah Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2015 – 2019
6. Menurut bapak/ibu apakah terdapat isu-isu yang terjadi terkait dengan pelangaran
yang terjadi terhadap pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan tersebut ?
TabelIsu-Isu Strategis dalam Pemanfaatan Ruang
No
Isu-Isu Strategis Keterangan
Sumber : Tim Penyusun, Tahun 2015
18
Desain Survei
Penyusunan Program Jangka Menengah Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2015 – 2019
7. Menurut bapak/ibu tindakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki atau
menangulangi pelangaran-pelangaran yang terjadi pada pemanfaatan ruang
tersebut ?
TabelProgram Rencana Perbaikan Pemanfaatan Ruang
No
Nama/Program Rencana Perbaikan Permasalahan
Pemanfaatan RuangTujuan
Sumber : Tim Penyusun, Tahun 2015
19
Desain Survei
Penyusunan Program Jangka Menengah Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2015 – 2019
8. Apakah ada masukan dari bapak/ibu terhadap pekerjaan Penyusunan Program
Jangka Menengah Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2015 – 2019 ini ?
TabelMasukan dari stakeholder terkait terhadap
Perbaikan Pemanfaatan Ruang
No
Nama Masukan
Sumber : Tim Penyusun, Tahun 2015
20
Desain Survei
Penyusunan Program Jangka Menengah Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2015 – 2019
21
Top Related