DASAR HUKUM
1
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004; 1.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 53 ayat 1);
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (Pasal 11 ayat 1); 3.
2
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Pasal 2 dan Pasal 5 ayat 2 huruf e);
4.
3
DASAR HUKUM
2
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 7 ayat 1); dan
5.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Pasal 2 dan Pasal 3).
6.
5
5
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan. 7.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Pasal 11 ayat 6 huruf d). 8.
6
6
8
7
DASAR HUKUM
3
9
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 5);
9.
9
DEFINISI
NPYP
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan adalah standar kode pengenal unik bagi yayasan yang memiliki satuan pendidikan/lembaga. NPYP dikembangkan oleh Pusdatin Kemendikbud sebagai Referensi Yayasan Pendidikan. Kode NPYP terdiri dari kombinasi huruf dan angka berjumlah 6 digit dan diberikan kepada yayasan yang masih aktif mengelola satuan pendidikan/lembaga.
Yayasan
Pendidikan
Yayasan Pendidikan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu khususnya dalam bidang pendidikan dan tidak memiliki anggota.
4
APLIKASI VERVAL YAYASAN PENDIDIKAN
hak akses diberikan kepada
operator dinas dan operator
yayasan yang sudah melakukan
registrasi pada laman SDM
menyajikan daftar Yayasan Pendidikan yang valid
pencarian NPYP atau Nama Yayasan Pendidikan
5
LAMAN DAN HAK AKSES VERVAL YAYASAN PENDIDIKAN
Verifikasi dan Validasi Yayasan Pendidikan dapat diakses melalui laman http://vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id
Hak akses aplikasi Verifikasi dan Validasi Yayasan Pendidikan diberikan melalui registrasi keanggotaan pada Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan (SDM) Pusdatin Kemendikbud laman http://sdm.data.kemdikbud.go.id, dengan penugasan sebagai: Admin Dapodik bagi Dinas Pendidikan
Kab./Kota; dan Operator Yayasan bagi Yayasan
Pendidikan.
6
REGISTRASI OPERATOR YAYASAN PENDIDIKAN
1. Isikan nama lengkap operator yayasan sebagaimana tertulis pada
surat penugasan sebagai operator yayasan.
2. Isikan email pribadi dari operator yayasan, selanjutnya akan
digunakan sebagai username.
3. Isikan password.
4. Isikan konfirmasi password.
5. Isikan nomor Handphone yang masih aktif yang dimiliki operator
yayasan.
6. Isikan tempat lahir dari operator yayasan.
7. Isikan tanggal lahir dari operator yayasan.
8. Pilih jenis kelamin dari operator yayasan.
9. Pilih Provinsi dimana Yayasan berada.
10. Pilih Kabupaten/Kota dimana Yayasan berada.
11. Pilih Kecamatan dimana Yayasan berada.
12. Pilih Nama Yayasan Pendidikan.
13. Unggah Surat Penugasan sebagai operator yayasan dalam format
pdf dengan maksimal ukuran 1 Mb.
14. Pilih tombol registrasi untuk mengajukan registrasi SDM sebagai
operator yayasan.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
7
SK OPERATOR YAYASAN PENDIDIKAN
• Surat Penugasan sebagai Operator Yayasan dengan KOP Surat Yayasan bersangkutan.
• Dalam KOP Surat dapat disertakan Legalitas Yayasan bersangkutan seperti Akta Pendirian dan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
• Surat Penugasan sebagai Operator Yayasan ditandatangani oleh Ketua Yayasan atau Sekretaris Yayasan (disertai nama penandatangan).
• Surat Penugasan sebagai Operator Yayasan harus dibubuhi stampel yayasan yang bersangkutan.
• Surat Penugasan sebagai Operator Yayasan harus menjelaskan adanya penugasan kepada seorang pegawai/staff sebagai Operator Yayasan.
• Data Yayasan yang memiliki Surat Keterangan (SK) Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan ditemukan pada pencarian dilaman https://ahu.go.id/pencarian/profil-yayasan .
8
PEMBAGIAN PERAN VERVAL YAYASAN PENDIDIKAN
√ Menyiapkan dokumen persyaratan pengajuan NPYP;
√ Menyiapkan dokumen persyaratan penonaktifan NPYP;
√ Mengajuan perbaikan data identitas yayasan;
√ Mengajukan satuan pendidikan dalam naungan yayasan;
√ Melakukan penonaktifan satuan pendidikan dalam naungan yayasan;
√ Melakukan perbaikan foto tampak depan kantor yayasan Pendidikan disertai papan nama yayasan; dan
√ Mengajukan perbaikan lokasi yayasan.
YAYASAN PENDIDIKAN
√ Melakukan verifikasi data dan validasi dokumen persyaratan pengajuan NPYP dari yayasan pendidikan;
√ Merekam data identitas yayasan pendidikan pada aplikasi Verval Yayasan;
√ Mengajukan penonaktifan NPYP pada aplikasi Verval Yayasan;
√ Melakukan penonaktifan satuan pendidikan dibawah naungan yayasan tertentu; dan
√ Memberikan persetujuan atas pengajuan perbaikan lokasi yayasan.
DINAS PENDIDIKAN KAB./KOTA
√ Menerbitkan NPYP;
√ Memberikan persetujuan atas pengajuan perbaikan data identitas yayasan pendidikan;
√ Memberikan persetujuan atas pengajuan sekolah dalam naungan yayasan; dan
√ Memberikan persetujuan atas pengajuan penonaktifan NPYP;
PUSDATIN KEMENDIKBUD
9
FITUR OPERATOR YAYASAN DINAS PENDIDIKAN
KAB/KOTA PUSDATIN
KEMENDIKBUD
Perbaikan Data Identitas Yayasan Pendidikan √
Pengajuan Sekolah Naungan √
Penonaktifan Sekolah Naungan √
Upload Foto Yayasan Pendidikan √
Hapus Foto Yayasan Pendidikan √
Pengajuan Perbaikan Lokasi Yayasan Pendidikan √
Pengajuan NPYP √
Pengajuan Penonaktifan Yayasan Pendidikan √
Penonaktifan Sekolah Naungan √
Persetujuan Perubahan Lokasi √
Inbox Pengajuan Yayasan Baru √
Inbox Pengajuan Perbaikan Data √
Inbox Pengajuan Sekolah Naungan √
Inbox Pengajuan Penonaktifan Yayasan √
PEMBAGIAN PERAN VERVAL YAYASAN PENDIDIKAN
10
Pengajuan Yayasan Pendidikan melalui laman
http://vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id dilakukan melalui
operator dinas pendidikan kabupaten/kota sebagaimana
kedudukan yayasan yang tertulis pada SK Pendirian Badan
Hukum yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
PENGAJUAN YAYASAN PENDIDIKAN (NPYP)
11
DOKUMEN PERSYARATAN PENGAJUAN NPYP
Pengajuan Yayasan Pendidikan melalui laman
http://vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id harus melampirkan
Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum dan foto
yayasan (gedung yayasan dan papan nama yayasan).
SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum berbentuk Yayasan
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum berbentuk Yayasan
disertai dengan lampiran berisikan informasi Pendiri Yayasan
dan Susunan Kepengurusan Yayasan.
QR code yang disertakan pada SK Pengesahan Pendirian
Badan Hukum berbentuk Yayasan akan mengarahkan pada
laman website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
(http://ahu.go.id) apabila dipindai.
Surat Izin Operasional satuan pendidikan diterbitkan oleh
Dinas Pendidikan Kab./Kota/Provinsi atau Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Surat Izin Operasional satuan pendidikan kerjasama diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12
SK PENGESAHAN BADAN HUKUM
Cara mengetahui keabsahan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Pendirian Badan
Hukum berbentuk Yayasan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:
1. Pindai QR Code yang tersedia pada Surat Keputusan (SK) Pengesahan
atau Lampiran Pendirian Badan Hukum berbentuk Yayasan menggunakan
kamera yang ada pada android.
2. Pilih notifikasi yang tampil pada layar android (akan di arahkan pada pada
laman website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
(http:ahu.go.id).
3. Menampilkan data Yayasan hasil pemindaian QR Code meliputi: nama
yayasan, nomor SK, notaris pembuat akta yayasan, nomor akta, dan
tanggal akta, serta pernyataan kebenaran SK.
1
2
3
13
TAHAPAN VERVAL YAYASAN PENDIDIKAN
PENERBITAN NPYP
1. Yayasan Pendidikan menyiapkan dan menyerahkan dokumen
persyaratan untuk proses pengajuan NPYP ke Dinas
Pendidikan Kab/Kota dimana yayasan pendidikan tersebut
berada.
2. Operator Dinas Pendidikan Kab/Kota melakukan verifikasi dan
validasi kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan NPYP.
- Jika dokumen persyaratan belum lengkap, Operator
Dinas Pendidikan Kab./Kota meminta Operator
Yayasan untuk melengkapi dokumen persyaratan.
- Jika dokumen persyaratan lengkap, Operator Dinas
Pendidikan Kab./Kota dapat melakukan perekaman
data identitas yayasan pendidikan.
3. Operator Dinas Pendidikan Kab/Kota melakukan perekaman
data identitas yayasan pendidikan dan mengunggah dokumen
persyaratan melalui aplikasi Verval Yayasan pada laman
http://vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id.
4. Pusdatin Kemendikbud melakukan verifikasi dan validasi data
identitas yayasan yang direkam dan dokumen yang diunggah.
- Jika dokumen yang diunggah tidak valid, Pusdatin
Kemendikbud melakukan penolakan penerbitan NPYP.
Penolakan penerbitan NPYP akan diinformasikan
kepada operator Dinas Pendidikan Kab./Kota.
- Jika dokumen yang diunggah valid, Pusdatin
Kemendikbud menerbitkan NPYP.
5. Pusdatin Kemendikbud menerbitkan NPYP.
6. Pusdatin Kemendikbud mempublikasikan NPYP yang
diterbitkan melalui laman Referensi.
7. Yayasan Pendidikan menerima NPYP.
DIN
AS
PE
ND
IDIK
AN
KA
B/
KO
TA
YA
YA
SA
N
PE
ND
IDIK
AN
PU
SD
AT
INK
EM
EN
DIK
BU
D
TAHAPAN PENERBITAN NPYP
VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN
VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN
YA
AJUKAN PENERBITAN NPYP
REFERENSI
1
2 3
4 5 6
7
VALID?
TIDAK
YA
TERBITKAN NPYP
VALID?
TIDAK
MULAI
MELENGKAPI DOKUMEN
PERSYARATAN
SELESAI
MENERIMA NPYP
14
PENGAJUAN SEKOLAH NAUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN
1. Operator Yayasan Pendidikan mengajukan sekolah yang dinaungi yayasan melalui laman http://vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id dengan mengunggah Surat Keputusan atau Surat
Keterangan dari yayasan yang menunjukkan bahwa sekolah berada dibawah naungan yayasan.
2. Pusdatin Kemendikbud melakukan verifikasi dan validasi data yang ada pada dokumen yang diunggah.
- Jika data pada dokumen yang diunggah tidak valid, Pusdatin Kemendikbud melakukan penolakan sekolah naungan.
- Jika data pada dokumen yang diunggah valid, Pusdatin Kemendikbud menyetujui pengajuan sekolah naungan.
3. Pusdatin Kemendikbud menetapkan sekolah naungan dibawah pembinaan yayasan bersangkutan.
PU
SDA
TIN
K
EM
EN
DIK
BU
DY
AY
ASA
N
PE
ND
IDIK
AN
TAHAPAN PENGAJUAN SEKOLAH NAUNGAN YAYASAN
VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN
TETAPKAN SEKOLAH NAUNGAN
1
2 3
VALID?
TIDAK
YA
MULAI
AJUKAN SEKOLAH NAUNGAN DAN
DOKUMEN PERSYARATAN
SELESAI
15
PERBAIKAN DATA IDENTITAS YAYASAN PENDIDIKAN
1. Operator Yayasan mengajukan perbaikan data identitas yayasan dengan mengunggah file SK Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada
laman http://vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id.
2. Pusdatin Kemendikbud melakukan verifikasi dan validasi data identitas yayasan pendidikan berdasarkan dokumen yang diunggah.
- Jika perbaikan data identitas yayasan pendidikan tidak sesuai dengan identitas pada dokumen yang diunggah, Pusdatin Kemendikbud melakukan penolakan terhadap
perbaikan data identitas yayasan pendidikan.
- Jika perbaikan data identitas yayasan pendidikan sesuai dengan identitas pada dokumen yang diunggah, Pusdatin Kemendikbud menyetujui perbaikan data identitas
yayasan pendidikan.
3. Pusdatin Kemendikbud melakukan perbaikan terhadap data identitas yayasan pendidikan.
4. Pusdatin Kemendikbud mempublikasikan hasil perbaikan data identitas yayasan pendidikan melalui laman Referensi.
DIN
AS
PE
ND
IDIK
AN
KA
B/K
OT
AY
AY
ASA
N
PE
ND
IDIK
AN
TAHAPAN PERBAIKAN DATA IDENTITAS YAYASAN
VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN
PERBAIKI DATA IDENTITAS YAYASAN
1
2 3 4
VALID?
TIDAK
YA
MULAIMELENGKAPI
DOKUMEN PERSYARATAN
SELESAIREFERENSI
16
PENONAKTIFAN YAYASAN PENDIDIKAN (NPYP)
1. Operator Yayasan menonaktifkan naungan terhadap sekolah-
sekolah yang dinaunginya.
2. Operator Dinas Pendidikan Kab/Kota melakukan verifikasi dan
validasi keaktifan naungan yayasan terhadap sekolah-sekolah
dibawah naungan yayasan.
- Jika masih ditemukan sekolah dibawah naungan
yayasan, Operator Yayasan harus menonaktifkan
terlebih dahulu naungan yayasan terhadap sekolah
naungan tersebut.
- Jika tidak ditemukan sekolah dibawah naungan
yayasan, penonaktifan yayasan (NPYP) dapat
dilakukan.
3. Operator Dinas Pendidikan Kab/Kota mengajukan
penonaktifan yayasan melalui aplikasi Verval Yayasan pada
laman http://vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id.
4. Pusdatin Kemendikbud melakukan penonaktifan yayasan.
5. Pusdatin Kemendikbud melakukan soft delete terhadap NPYP
yayasan yang bersangkutan.
6. Yayasan Pendidikan menerima informasi NPYP nonaktif. DIN
AS
PE
ND
IDIK
AN
KA
B/K
OT
AY
AY
ASA
N
PE
ND
IDIK
AN
PU
SDA
TIN
KE
ME
ND
IKB
UD
TAHAPAN PENONAKTIFAN NPYP
VERIFIKASI DAN VALIDASI KEAKTIFAN NAUNGAN YAYASAN TERHADAP SEKOLAH
NONAKTIFKAN YAYASAN PENDIDIKAN
AJUKAN PENONAKTIFAN YAYASAN PENDIDIKAN
REFERENSI
1
2 3
4 5
6
MASIH ADA SEKOLAH
AKTIF?
TIDAK
YA
MULAI
NONAKTIFKAN NAUNGAN YAYASAN TERHADAP SEKOLAH
SELESAI
NPYP NONAKTIF
17
PINDAH LOKASI YAYASAN
1. Operator Yayasan mengajukan perpindahan
lokasi yayasan dengan mengunggah file SK
Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia pada laman
http://vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id.
2. Operator Dinas Pendidikan Kab./Kota
melakukan verifikasi dan validasi data lokasi
yayasan berdasarkan dokumen yang
diunggah.
- Jika lokasi yayasan pendidikan tidak
sesuai dengan lokasi yang tercantum
pada dokumen yang diunggah,
Operator Dinas Pendidikan Kab./Kota
melakukan penolakan terhadap
pengajuan perpindahan lokasi
yayasan pendidikan.
- Jika lokasi yayasan pendidikan
sesuai dengan lokasi yang tercantum
pada dokumen yang diunggah,
Operator Dinas Pendidikan Kab./Kota
melakukan persetujuan terhadap
pengajuan perpindahan lokasi
yayasan pendidikan.
3. Operator Dinas Pendidikan Kab./Kota
melakukan persetujuan perbaikan lokasi
yayasan.
4. Pusdatin Kemendikbud mempublikasikan
hasil perbaikan lokasi yayasan pendidikan
melalui laman Referensi.
DIN
AS
PE
ND
IDIK
AN
KA
B/
KO
TA
YA
YA
SA
N
PE
ND
IDIK
AN
PU
SD
AT
INK
EM
EN
DIK
BU
D
TAHAPAN PINDAH LOKASI YAYASAN
VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN
PINDAH LOKASI YAYASAN
REFERENSI
1
2 3
VALID?
TIDAK
YA
MULAI
MELENGKAPI DOKUMEN
PERSYARATAN
SELESAI
LOKASI YAYASAN PINDAH
4
18
FITUR APLIKASI PADA OPERATOR YAYASAN
PERBAIKAN IDENTITAS YAYASAN PENDIDIKAN
1. Pilih menu Perbaikan Data Identitas Yayasan.
2. Isikan identitas yayasan, meliputi: nama yayasan, nama pimpinan yayasan, nomor
telepon yayasan, nomor faximile yayasan, email yayasan, dan website yayasan (jika
ada).
3. Isikan alamat yayasan, meliputi: kecamatan dimana yayasan berada, desa/kelurahan
dimana yayasan berada, alamat yayasan, RT, RW, kode pos.
4. Isikan data perizinan yayasan, meliputi: nomor pendirian yayasan, tanggal pendirian
yayasan, nomor pengesahan pengadilan negeri (jika ada), nomor surat dan tanggal
surat keterangan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia.
5. Isikan titik koordinat lokasi yayasan (lintang dan bujur).
6. Unggah SK Pengesahan Yayasan yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia dengan format pdf ukuan maksimal 1 Mb.
7. Pilih tombol Ajukan Perbaikan Data untuk mengajukan perbaikan data identitas
yayasan.
1 2 4
5
v
6
7
Perbaikan data identitas yayasan untuk variabel provinsi dan kabupaten/kota
hanya dapat dilakukan melalui operator dinas pendidikan kabupaten/kota.
Pengisian data identitas yayasan pada saat mengajukan perbaikan data
harus dilakukan secara lengkap sehingga data yang tersimpan pada profil
data yayasan merupakan data lengkap.
3
3
2
19
PENGAJUAN SEKOLAH NAUNGAN
1. Pilih menu Pengajuan Sekolah Naungan.
2. Pilih Provinsi dimana sekolah yang akan diajukan sebagai sekolah naungan
yayasan berada.
3. Pilih Kabupaten/Kota dimana sekolah yang akan diajukan sebagai sekolah
naungan yayasan berada.
4. Pilih Kecamatan dimana sekolah yang akan diajukan sebagai sekolah
naungan yayasan berada.
5. Pilih sekolah yang akan diajukan sebagai sekolah dalam naungan yayasan.
6. Pilih tombol Lihat Detail Sekolah untuk memastikan kebenaran sekolah yang
akan diajukan sebagai sekolah dalam naungan yayasan.
7. Unggah Surat Keputusan (SK) Yayasan atau Surat Keterangan yang
menyebutkan bahwa sekolah berada dalam naungan yayasan bersangkutan.
8. Pilih tombol Ajukan Penambahan Sekolah Naungan untuk mengajukan
sekolah dalam naungan yayasan.
1 2 3
4 5
6
Pengajuan Sekolah Naungan digunakan untuk mengajukan
naungan yayasan terhadap suatu sekolah.
20
7
8
PENONAKTIFAN SEKOLAH NAUNGAN
1. Pilih menu Penonaktifan Sekolah Naungan.
2. Pilih sekolah yang akan dinonaktifkan naungan yayasan atas sekolah tersebut.
3. Pilih tombol Lihat Detail Sekolah.
4. Pilih tombol Nonaktifkan Sekolah Naungan untuk menonaktifkan naungan
yayasan atas sekolah tersebut.
1 2
3
4
Penonaktifan Sekolah Naungan digunakan untuk menonaktifkan
naungan yayasan terhadap sekolah yang berada dalam
naungannya.
21
UPLOAD FOTO YAYASAN PENDIDIKAN
1. Pilih menu Upload Foto.
2. Pilih foto yang akan diunggah dengan format JPG maksimal ukuran file foto 1 Mb. Foto
yang diunggah diantaranya foto gedung yayasan tampak depan dan foto papan nama
yayasan.
3. Pilih tombol Upload Foto untuk mengajukan foto sebagai foto yang dipublikasikan pada
aplikasi Verval Yayasan.
4. Foto yang diunggah dan sudah disetujui akan dipublikasikan pada Profil Yayasan.
1
2
3
4
Upload Foto Yayasan digunakan untuk mengunggah foto yayasan (foto
gedung yayasan atau foto papan nama yayasan) sehingga dapat
dipublikasikan pada profil yayasan bersangkutan.
2
3
22
HAPUS FOTO YAYASAN PENDIDIKAN
1. Pilih menu Hapus Foto.
2. Pilih tanda silang berwarna merah untuk menghapus foto
yang sudah tersimpan dan dipublikasikan pada profil yayasan.
3. Foto yayasan pada profil yayasan akan dihapus.
1
2
3
Hapus Foto Yayasan digunakan untuk menghapus
foto yayasan (foto gedung yayasan atau foto papan
nama yayasan) yang sudah tidak sesuai.
23
PERUBAHAN LOKASI YAYASAN
1
v
1. Pilih menu Perubahan Lokasi Yayasan.
2. Isikan alamat yayasan, meliputi: provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan,
alamat yayasan, RT, RW, dan kode pos dimana yayasan berada.
3. Isikan nomor telepon, nomor faximile, nomor surat dan tanggal surat keterangan
pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Isikan titik koordinat lokasi yayasan (lintang dan bujur).
5. Unggah SK Pengesahan Yayasan yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia dengan format pdf ukuan maksimal 1 Mb.
6. Pilih tombol Ajukan Perubahan Lokasi untuk mengajukan perubahan lokasi
yayasan.
Perubahan lokasi yayasan dilakukan untuk mengajukan perbaikan
lokasi yayasan sesuai dengan lokasi yang tertulis pada surat
keterangan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia.
24
2 2
3
4
5
6
FITUR APLIKASI PADA OPERATOR DINAS PENDIDIKAN KAB./KOTA
PENGAJUAN YAYASAN PENDIDIKAN (NPYP)
1. Pilih menu Pengajuan Yayasan Baru.
2. Isikan identitas yayasan, meliputi: nama yayasan, nama pimpinan yayasan,
kecamatan dimana yayasan berada, desa/kelurahan dimana yayasan berada, alamat
yayasan, RT, RW, kode pos, nomor telepon yayasan, nomor faximile yayasan, email
yayasan, dan website yayasan (jika ada).
3. Isikan data perizinan yayasan, meliputi: nomor pendirian yayasan, tanggal pendirian
yayasan, nomor pengesahan pengadilan negeri (jika ada), nomor surat keterangan
pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan tanggal
surat keterangan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia.
4. Isikan titik koordinat lokasi yayasan (lintang dan bujur).
5. Unggah foto papan nama yayasan dengan format JPG ukuran mksiml 1 Mb.
6. Unggah SK Pengesahan Yayasan yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia dengan format pdf ukuan maksimal 1 Mb.
7. Pilih tombol Ajukan NPYP untuk mengajukan yayasan pendidikan.
1
7
3
4
v
v Pengajuan Yayasan Pendidikan (NPYP) dilakukan melalui Operator
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dimana yayasan tersebut
berkedudukan (sesuai dengan kedudukan yayasan yang tertulis pada
SK Pengesahan Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
25
2
5
6
PENGAJUAN PENONAKTIFAN YAYASAN PENDIDIKAN
1 2
3
1. Pilih menu Pengajuan Penonaktifan Yayasan.
2. Pilih Kecamatan dimana yayasan berkedudukan.
3. Pilih Yayasan Pendidikan yang akan dinonaktifkan.
4. Pilih tombol Lihat Detail Yayasan untuk memastikan kebenaran
yayasan yang akan dinonaktifkan.
5. Pilih tombol Ajukan Penonaktifkan Yayasan.
Pengajuan Penonaktifan Yayasan Pendidikan dilakukan
untuk menonaktifkan NPYP.
5
26
4
PENONAKTIFAN SEKOLAH NAUNGAN
1. Pilih menu Penonaktifan Sekolah Naungan.
2. Pilih Kecamatan dimana sekolah naungan yayasan berada.
3. Pilih Yayasan yang menaungi sekolah.
4. Pilih Sekolah yang akan dinonaktifkan naungannya dari yayasan
yang menaungi.
5. Pilih tombol Lihat Detail Sekolah untuk melihat detail sekolah
yang akan dinonaktifkan naungannya dari yayasan yang
menaungi.
6. Pilih tombol Nonaktfkan Sekolah Naungan untuk menonaktifkan
naungan yayasan terhadap sekolah.
1 2
3
4
5
6
Penonaktifan Sekolah Naungan digunakan untuk
menonaktifkan naungan yayasan terhadap sekolah
yang berada dinaungannya.
27
PERSETUJUAN PERUBAHAN LOKASI
1. Pilih menu Persetujuan Perubahan Lokasi.
2. Pilih yayasan yang mengajukan pindah lokasi.
3. Pilih tombol Detail Pengajuan.
4. Periksa kesesuaian lokasi yayasan yang diajukan dengan lokasi yayasan yang tercatat pada surat keterangan pengesahan
badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Periksa kesesuaian titik lintang dan titik bujur lokasi yayasan yang diajukan dengan lokasi yayasan yang tercatat pada surat
keterangan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Pilih eksekusi persetujuan perubahan lokasi yayasan.
- Jika lokasi yayasan, titik lintang dan titik bujur yang diajukan sesuai dengan yang tercatat pada surat keterangan
pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka pengajuan perubahan lokasi
yayasan dapat disetujui.
- Jika lokasi yayasan, titik lintang dan titik bujur yang diajukan tidak sesuai dengan yang tercatat pada surat
keterangan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka pengajuan perubahan
lokasi yayasan dapat ditolak.
7. Lakukan persetujuan dengan memilih tombol Proses Persetujuan.
1
2
3
4
7 6
28
5
TERIMA KASIH
CONTOH SALAH PENGAJUAN NPYP
Nama Yayasan yang diisikan pada
saat mengajukan NPYP harus sesuai
dengan nama yayasan yang tertulis
pada SK Pengesahan Pendirian
Badan Hukum yang diterbitkan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.
29
CONTOH SALAH PENGAJUAN NPYP
Isikan dengan Nomor
Pengesahan Badan
Hukum yang diterbitkan
oleh Kementerian
Hukum dan Hak Asasi
Manusia.
Bukan diisi dengan
Nomor Pengesahan
Badan Hukum yang
diterbitkan oleh
Kementerian Hukum
dan Hak Asasi
Manusia.
Saat ini
Pengesahan
Pengadilan Negeri
sudah tidak ada.
Nomor Pengesahan
Pengadilan Negeri
dapat tidak diisi jika
tidak memiliki.
Isikan dengan tanggal
Pengesahan Badan
Hukum yang
diterbitkan oleh
Kementerian Hukum
dan Hak Asasi
Manusia (ada dibagian
bawah).
30
CONTOH SALAH PENGAJUAN NPYP
Nama Yayasan yang diisikan pada saat mengajukan NPYP harus
sesuai dengan nama yayasan yang tertulis pada SK Pengesahan
Pendirian Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
31
CONTOH SALAH PENGAJUAN NPYP
Tanggal Pengesahan SK yang diisikan pada saat
mengajukan NPYP harus sesuai dengan Tanggal
Pengesahan dari Kemenkumham yang tertulis pada
SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum yang
diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.
32
CONTOH SALAH PENGAJUAN NPYP
33
Yang dilampirkan Akta Notaris, seharusnya
melampiran SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum
yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia,
CONTOH SALAH PENGAJUAN NPYP
Nama Yayasan yang diisikan pada saat mengajukan
NPYP harus sesuai dengan nama yayasan yang tertulis
pada SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum yang
diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.
34
CONTOH BENAR PENGAJUAN NPYP
35
CONTOH BENAR PENGAJUAN NPYP
36
CONTOH BENAR PENGAJUAN NPYP
37
CONTOH BENAR PENGAJUAN NPYP
38
CONTOH BENAR PENGAJUAN NPYP
39
CONTOH BENAR PENGAJUAN NPYP
40