DASAR HUKUM1. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Terintegrasi (Online Single Submission)
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis
Ikan Yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks Convention on
International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 Perubahan atas Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 (Penjelasan terkait PNBP)
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Perizinan Lingkup
KKP ke BKPM
5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20/PER-DJPRL/2017 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
STANDAR PELAYANANPERIZINAN PEMANFAATANJENIS IKANNO 2605/DJPRL/XII/2020
STANDAR PELAYANAN
DASAR HUKUM
PERSYARATAN
SISTEM MEKANISME PROSEDUR
WAKTU
BIAYA /TARIF
PRODUK LAYANAN
• Sarana, Prasarana dan Fasilitas
• Kompetensi Pelaksana
• Pengawasan Internal
• Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
• Jumlah Pelaksana
• Jaminan pelayanan yang
memberikan kepastian pelayanan
sesuai dengan standar pelayanan
• Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan dalam
bentuk komitmen untuk
memberikan rasa aman, bebas
dari bahaya, dan resiko keragu-
raguan
• Evaluasi kinerja pelaksana
SURAT IZIN PEMANFAATAN JENIS IKAN (SIPJI)
Jenis Ikan yang dilindungi dan atau tercantumdalam Appendiks CITES
6 Kegiatan Pemanfaatan ; Penelitian danPengembangan, Perdagangan, Pengembangbiakan, Aquaria, Pertukaran dan Pemeliharaan untukKesenangan
Berlaku 5 tahun , kecuali kegiatan pertukaran
Berdasarkan Peraturan Menteri KP No 8 tahun2020, termasuk Izin Usaha yang didelegasikan keBKPM
KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHAINDONESIA (KBLI) PERKA BPS TAHUN 2020
Note : OSS masih menggunakan KBLI 2017, KBLI SIPJI yang digunakan 46206 (PerdaganganBesar Hasil Perikanan), 03219 (Budidaya Biota Air Laut), 03211 (Pembesaran Pisces/Ikan BersiripLaut)
TAHAPAN PENGAJUAN DOKUMEN SIPJI
1. Membuat akun di oss.go.id (No KTP, email,
NPWP)
2. Membuat Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Membuat SIUP (jika tidak memiliki SIUP dari PTSP Pemprov Domisili Perusahaan) – untuk
kegiatan Perdagangan
4. Mencetak SIPJI (tidak berlaku efektif)
OSS
1. Menghubungi L/BPSPL untuk permohonan
Verifikasi Lapangan
2. Verifikasi Lapangan
3. Menerima Berita Acara
Verifikasi Lapang
PTSP
PTSP KKP / BKPM
1. Datang ke BKPM Loket 38 (WA) atau
Menghubungi Hotline PTSP Ditjen Pengelolaan Ruang Laut di Nomor 0812-9229-0511
2. Melengkapi persyaratan pengajuan SIPJI
a. NIB, SIUP (khusus SIPJI Perdagangan), SIPJI (tidak berlaku efektif drOSS)
b. Surat Permohonan SIPJI kepada MKP
c. Proposal
d. Berita Acara Verifikasi Lapang (Pelaku usaha menghubungi L/BPSPL)
e. Surat Pernyataan Asal Usul Jenis Ikan
f. Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Pungutan PNBP
g. Surat Pernyataan Pengambilan Jenis Ikan dari Alam
3. Melampirkan seluruh persyaratan ke PTSP
4. Menerima tanda terima dari PTSP
0812-9229-0511
L/BPSPL
HOTLINE
PORTAL OSS.GO.ID
TAMPILAN PEMBUATAN AKUN
TAMPILAN AKUN DI OSS.GO.ID
PROSES PEMBUATAN NIB DI OSS.GO.ID
DATA-DATA PEMBUATAN NIB
DATA-DATA YANG DIBUTUHKAN
Data Profil ; Nama, NIK, Alamat, NPWP, Modal (Kekayaan Bersih)
Data Usaha ; Nama, NPWP, KBLI, Pilih KBLI 5 Digit, Sarana Usaha yang digunakan, Alamat (lengkap sampai kelurahan), Lokasi Usaha, Status Usaha, Modal, Omset
SIPJI BELUM BERLAKU EFEKTIF
SYARAT DAN KETENTUAN PELAKU USAHA BUKAN KATEGORI IZIN USAHA MIKRO KECIL
DOKUMEN PERSYARATAN SIPJI
Dokumen yang dicetak dari Sistem OSS (NIB, SIUP, SIPJI belum berlaku efektif)
Surat Permohonan yang ditujukan ke Menteri Kelautan dan Perikanan
SIUP khusus SIPJI Perdagangan
Proposal
Surat Pernyataan Pemenuhan Asal Usul Jenis Ikan
a. dilindungi penuh berasal dari hasil Pengembangbiakan mulai generasi II (F2)
b. dilindungi terbatas berlaku sesuai dengan ketentuan perlindungannya
c. Appendiks I CITES berasal dari hasil Pengembangbiakan
d. Appendiks II dan III CITES berasal dari Pengambilan Jenis Ikan dari Alam dan hasil Pengembangbiakan.
Kesanggupan untuk memperoleh Izin Pengambilan dari alam setelah sarana dan prasarana pemeliharaan selesai dibangun
Berita Acara Verifikasi Lapang (dilaksanakan di UPT)
DOKUMEN
TEMPLATE PROPOSAL PERDAGANGAN
TEMPLATE PROPOSAL PENGEMBANGBIAKAN
TABEL IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGAJUAN SIPJI
ALAMAT PENGAMBILAN SIPJI (SETELAHPENDELEGASIAN)
Badan Koordinasi Penanaman Modal Jalan Jendral Gatot Subroto No 44 Jakarta 12910Telepon 021(5252008) Fax 021 (5254945)Situs : www.bkpm.go.id, Email : [email protected]
TU BKPM Lantai 2 Loket 45 ext 2202 Pengambilan SIPJI setelah mendapat email dari PTSP KKP melalui email [email protected] : membawa tanda terima dr PTSP KKP dan Foto Copy KKP
THANK YOU