DASAR HUKUM
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal
Satu Atap Kendaraan Bermotor
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
2
PRINSIP PELAYANANAN REGIDENT
KENDARAAN BERMOTOR
PRINSIP YAN REGIDENT RANMOR
Title in here
TERSELENGGARANYA PELAYANAN DALAM SUASANA YANG MENYENANGKAN SERTA DIDUKUNG SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT
Sederhana
Cepat Akurat
Aman Akuntabel
Informatif Nyaman TERSEDIANYA DATA DAN INFORMASI YANG DIBUTUHKAN UNTUK KEPENTINGAN PELAKSANAAN REGIDENT RANMOR ATAUPUN UNTUK MENDUKUNG PEMANGKU KEPENTINGAN LAIN
KUALITAS PEJABAT ATAU PENYELENGGARA PELAYANAN REGIDENT RANMOR BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PROSES DAN PRODUK PELAYANAN DAPAT MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, RASA AMAN DAN KEPASTIAN HUKUM
KEPASTIAN WAKTU DALAM PENYELESAIAN PELAYANAN
PELAYANAN DILAKSANAKAN SECARA TELITI, CERMAT, TEPAT DAN BERKUALITAS
PROSEDUR PELAYANAN YANG MUDAH DIPAHAMI, DILAKSANAKAN DAN DIAKSES
3
4
LOKET PENDAFTARAN
PENELITIAN PERSYARATAN AWAL
PENELITIAN BERKAS
PENELITIAN PERSYARATAN AKHIR
T.U STNK - MENULIS IDENT
RAN. & PMLK. - CHEK IDENT.
K O H A R
TULIS IDENTITAS RANMOR & NO. POL.
KODING PENGKODEAN IDENT.
RANMOR OLEH DIPENDA
ENTRY COMP
- INPUT DATA RAN. - PRINT SSPD OLEH POLRI
KOREKTOR 1 PENGECEKAN IDENT. RANMOR PD SSPD OLEH POLRI
KOREKTOR 2
PENGECEKAN PJK RANMOR PD SSPD OLEH DISPENDA
KOREKTOR 3 PENGECEKAN
SWDKLLJ PADA SSPD OLEH JASA RAHARJA
PARAF OLEH KASI PAJAK
SSPD
KE WAJIB PAJAK
KASIR
BAYAR PJK KR PRINT STNK & SKPD
PENYERAHAN
AMBIL STNK, SKPD & TNKB
WAJIB PAJAK
MEKANISME PENDAFTARAN
RANMOR BARU CKD
5
DIR LL POLRI
REKOM PENDAFT. RANMOR CBU
BBN I SESUAI DOMISILI
PENELITIAN PERSYARATAN
T.U STNK
- MENULIS IDENT RAN. & PMLK. - CHEK IDENT.
K O H A R
TULIS IDENTITAS RANMOR & NO. POL.
KODING PENGKODEAN IDENT.
RANMOR OLEH DIPENDA
ENTRY COMP
- INPUT DATA RAN. - PRINT SSPD OLEH POLRI
KOREKTOR 1 PENGECEKAN IDENT. RANMOR PD SSPD OLEH POLRI
KOREKTOR 2
PENGECEKAN PJK RANMOR PD SSPD OLEH DISPENDA
KOREKTOR 3 PENGECEKAN
SWDKLLJ PADA SSPD OLEH JASA RAHARJA
PARAF OLEH KASI PAJAK
SSPD
KE WAJIB PAJAK
KASIR
BAYAR PJK KR PRINT STNK & SKPD
PENYERAHAN
AMBIL STNK, SKPD & TNKB
WAJIB PAJAK DGN PERSYARATAN
LENGKAP
MIN REG IDENT
CEK LIST BERITA ACARA TTD BAMIN, KAURMIN
RI &, KASI STNK
MEKANISME PENDAFTARAN
RANMOR CBU
6
WAJIB PAJAK DGN PERSYARATAN
LENGKAP
LOKET PENDAFT
PENELITIAN PERSYARATAN
T.U STNK
- CHEK IDENT - MEMATIKAN IDENT - MENGISI IDENT
K O H A R
TULIS IDENTITAS RANMOR & NO. POL.
ENTRY COMP
- INPUT DATA RAN. - PRINT SSPD OLEH POLRI
KOREKTOR SSPD PENGECEKAN IDENT.
RANMOR PD SSPD OLEH POLRI
KOREKTOR SSPD
PENGECEKAN PAJAK RANMOR OLEH DISPENDA
SSPD
KE WAJIB PAJAK
KASIR
BAYAR PJK KR PRINT STNK & SKPD
POKJA V
AMBIL STNK, SKPD & TNKB
PERSYARATAN PROSES TUKAR NAMA :
1. STNK ASLI
2. BPKB ASLI
3. FOTO COPY IDENTITAS
A. PERORANGAN : KTP, SIM & PASPORT
B. BADAN HUKUM : SIUP & NPWP , KET. DOMISILI, SURAT KUASA
BERMATERAI CUKUP & TANDATANGAN PIMP SERTA CAP BADAN
HUKUM
C. INSTANSI PEMERINTAH : SURAT TUGAS / SURAT KUASA
BERMATERAI & DITANDA TANGANI OLEH PIMPINAN SERTA
DIBUBUHI CAP BADAN HUKUM
4. KWITANSI JUAL BELI
5. HASIL PEMERIKSAAN FISIK KENDARAAN BERMOTOR
PERSYARATAN & MEKANISME
GANTI NAMA DAN ALAMAT IDENTITAS PEMILIK
7
WAJIB PAJAK DGN PERSYARATAN
LENGKAP
MENGISI FORMULIR
LOKET PENDAFTARAN
PENELITIAN PERSYARATAN
KOREKSI DATA DOK & DATA KOMPUTER
ENTRY COMP
INPUT DATA RAN. PRINT SSPD OLEH POLRI
KOREKTOR I PENGECEKAN
IDENTITAS RANMOR OLEH POLRI
KOREKTOR II
PENGECEKAN PAJAK RANMOR OLEH DISPENDA
KOREKTOR III
PENGECEKAN SWDKLLJ OLEH JASA RAHARJA
SSPD
KE WAJIB PAJAK
KASIR
BAYAR PJK KR PRINT STNK & SKPD
PENYERAHAN
PENGAMBILAN STNK, SKPD & TNKB
PERSYARATAN & MEKANISME
STNK PENGESAHAN DAN PERPANJANGAN
PERUBAHAN PERDA DKI JAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2010
8
UPAYA PENCAPAIAN TARGET PKB & BBN-KB
DKI JAKARTA OLEH DITLANTAS PMJ
Giat operasi gabungan
Ditlantas Polda Metro
Jaya dengan Pemprov
DKI Jakarta dalam
rangka penertiban
kendaraan bermotor
baik R2 maupun R4
yang tidak melakukan
pembayaran PKB dan
pengesahan STNK /
memiliki tunggakan
pajak
1
Turut serta mendukung
program Pemprov DKI
Jakarta dlm rangka
pembebasan denda PKB
dan denda BBN-KB,
serta turut menggulirkan
berbagai inovasi
layanan Samsat guna
memberikan kemudahan
dan mengajak masy utk
taat membayar pajak
2
9
Program ETLE yg tengah
digalakkan Ditlantas
Polda Metro Jaya
memberikan dampak
yang sangat positif
terhadap tertib
administrasi kepemilikan
ranmor yg korelasinya
berkaitan dengan
peningkatan PAD
Pemprov DKI Jakarta
dari sektor BBNKB
3
INOVASI PELAYANAN STNK
1. Samsat Jaksel
2. Samsat Jakbar
3. Samsat Pustara
4. Samsat Jaktim
Samsat Drive Thru
1. Thamrin City
2. Mal Artha Gading
3. Mal Pluit Village
4. Mal Taman Palm
5. Lippo Mall Puri 6. Tamini Square 7. Gerai Cakung
8. Blok M Square 9. Mal Gandaria City 10. Mal Pelayanan
Publik
Samsat Gerai Mall
1. Samsat Serpong
2. Samsat Cinere
3. Samsat Cikokol
4. Samsat Kota
Bekasi
5. Samsat Depok
Samsat Online 1. Samling Jaksel
2. Samling Jaktim
3. Samling Jakut
4. Samling Jakbar
5. Samling Jakpus
Samsat Keliling
1. Kemayoran
2. Penjaringan
3. Kebon Jeruk
4. Pasar Minggu
5. Pulogadung
Samsat Kecamatan
E-SAMSAT DKI
Pengecekan Online Pajak dan Data Ranmor DKI
Pelayanan Loket Non Tunai Samsat
10
DOKUMENTASI SARANA YANG PERLU
DILAKUKAN PENGGANTIAN
11
DOKUMENTASI SARANA YANG PERLU
DILAKUKAN PENGGANTIAN
12
DOKUMENTASI SARANA YANG PERLU
DILAKUKAN PENGGANTIAN
13
DOKUMENTASI SARANA YANG PERLU
DILAKUKAN PERBAIKAN
14
DOKUMENTASI SARANA YANG PERLU
DILAKUKAN PERBAIKAN
15
DOKUMENTASI SARANA YANG PERLU
DILAKUKAN PERBAIKAN
16
DOKUMENTASI SARANA YANG PERLU
DILAKUKAN PERBAIKAN
17
DOKUMENTASI SARANA YANG PERLU
DILAKUKAN PERBAIKAN
18
KESIMPULAN KENAIKAN BBNKB = MODERNISASI SAMSAT
KENAIKAN TARIF BBN-KB DI DKI JAKARTA HARUS DIIMBANGI DENGAN PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, ANTARA LAIN :
Masih perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana serta modernisasi Kantor Bersama Samsat
DKI Jakarta, antara lain sebagai berikut :
a. Pembangunan gedung Samsat guna pemenuhan kebutuhan parkir dan ruang arsip;
b. Kondisi ruang tunggu saat ini banyak yang kurang layak (Kursi banyak yang rusak sehingga
berdampak wajib pajak tidak nyaman);
c. Fasilitas petugas pelayanan kurang memadai;
d. Penambahan pendingin / AC di ruang tunggu;
e. Penggantian sarpras loket pelayanan / layar monitor komputer.
Perlunya dibuka layanan blokir jual kendaraan secara online, sehingga memudahkan masyarakat
dalam menyampaikan tata cara pelaporan jual kendaraannya untuk dibalik nama kpd pemilik baru.
PERLU DILAKUKAN SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT DAN APM SEBELUM
DIBERLAKUKAN KENAIKAN TARIF BBN-KB.
19
Sistem pembayaran tunggakan pajak Samsat DKI Jakarta dijadikan satu dengan loket pendaftaran /
perpanjangan STNK sehingga dapat menambah efisien waktu.
Membuat inovasi pelayanan Samsat DKI Jakarta guna memberikan pelayanan prima yang
berlandaskan asas transparan, akuntabel dan kesamaan hak.
PENUTUP
Sekian
&
Terima Kasih
20
Top Related