Panduan Teknis Beracaradalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Panduan Teknis Beracaradalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Penerbit
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi
2009
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi
Panduan Teknis Beracara
dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi
xix + 78 hal; 10,5 x 15 cm
Cetakan pertama, Maret 2009
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved
Penerbit
Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352-9000, Faks. (021) 3520-177
PO. Box. 999 Jakarta 10000
Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Dari Penerbit
Puji sukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Esa, naskah ini dapat terbit pada saat yang
tepat menjelang Pemilihan Umum 2009 yang
akan dilanjutkan dengan persidangan perselisih-
an hasil Pemilu 2009 di Mahkamah Konstitusi
apabila terjadi sengketa hasil perolehan suara
peserta pemilu. Dengan terbitnya buku ini di-
harapkan dapat memudahkan dan mempercepat
berbagai pihak yang terkait dalam persidangan
perselisihan hasil pemilu tersebut di Mahkamah
Konstitusi. Salah satu ikhtiar yang dilakukan
untuk itu adalah bahwa buku ini memuat narasi
secara singkat, padat, dan dilengkapi dengan
berbagai alur gambar sehingga diharapkan lebih
mudah dan lebih cepat dipahami.
Hal ini dipandang penting mengingat
persidangan perselisihan hasil Pemilu Legislatif
di Mahkamah Konstitusi paling lambat sudah
harus diputus dalam 30 hari kerja sehingga ke-
siapan semua pihak, baik Pemohon, Termohon,
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
vi
Turut Termohon, dan Mahkamah Konstitusi
sendiri dalam penyelenggaraan persidangan
perselisihan hasil pemilu merupakan kebutuhan
bersama. Seiring dengan itu, kelancaran dan ke-
tertiban persidangan itu juga terkait erat dengan
kelancaran pelaksanaan kalender ketata-
negaraan yang telah menjadi konvensi negara
kita, terutama terkait pengucapan sumpah
anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Penerbitan buku ini mendapat dukungan
sepenuhnya dari berbagai pihak. Untuk itu kami
menyampaikan terima kasih kepada Ketua
Mahkamah Konstitusi, Bapak Prof. Dr. Moh.
Mahfud MD., S.H. yang telah berkenan mem-
berikan pengantar dan memberikan arahan dan
bimbingan. Demikian pula kami menyampaikan
terima kasih kepada Wakil Ketua Mahkamah
Konstitusi, Bapak Prof. Abdul Mukthie Fadjar,
S.H., M.S. dan Hakim Konstitusi Bapak Maruarar
Siahaan, S.H. serta Bapak/Ibu Hakim Konstitusi
lainnya yang telah memberikan bimbingan dan
arahan dalam penyusunan buku ini. Kami juga
menyampaikan terima kasih kepada Tim
Penyusun Buku Panduan ini yang telah bekerja
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
vii
dengan cermat sehingga buku ini dapat terbit
tepat waktu.
Akhirnya semoga buku ini bermanfaat.
Jakarta, 20 Maret 2009
Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi,
Janedjri M.Gaffar
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
viii
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
ix
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
PengantarKetua Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang
merupakan hasil Sidang Tahunan Majelis Per-
musyawaratan Rakyat, 9 November 2001.
Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam
Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945,
merupakan salah satu lembaga negara pelaku
kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan
Mahkamah Agung.
Kedudukan Mahkamah Konstitusi sederajat
dengan lembaga-lembaga negara lain, seperti
Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
x
Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan,
dan Mahkamah Agung. Terbentuknya Mahkamah
Konstitusi merupakan salah satu wujud penguat-
an prinsip checks and balances antarlembaga
negara serta perlindungan hak konstitusional
warga negara yang dijamin oleh konstitusi.
UUD 1945 telah mengatur secara limitatif
wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi.
Wewenang yang diberikan oleh UUD 1945 kepada
Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD 1945; memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangan-
nya diberikan oleh UUD 1945; memutus pem-
bubaran partai politik; dan memutus perselisih-
an tentang hasil pemilihan umum. Adapun
kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberi
putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945,
atau biasa dikenal dengan istilah impeachment.
Sejak awal keberadaannya pada 2003,
Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan tiga
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
xi
dari empat wewenangnya, yaitu menguji
undang-undang terhadap UUD 1945; memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum. Dalam konteks penanganan perkara
perselisihan pemilihan umum (PHPU), terhitung
sejak November 2008, Mahkamah Konstitusi
telah pula memiliki wewenang untuk mengadili
perkara perselisihan pemilihan umum kepala
daerah (Pemilukada).
Adapun satu wewenang belum dijalankan
karena tidak ada permohonan yang masuk, yakni
memutus pembubaran partai politik. Dengan
alasan sama, satu-satunya kewajiban juga belum
dijalankan, yakni memberikan putusan atas
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau
Wakil Presiden menurut UUD 1945.
Ruang lingkup wewenang dan kewajiban
Mahkamah Konstitusi terkait erat dengan
masalah ketatanegaraan dan politik. Dengan
demikian, penyelesaian sengketa masalah-
masalah ketatanegaraan dan politik diharapkan
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
xii
tidak lagi diselesaikan dengan menggunakan
kekuatan dan kekuasaan, melainkan diselesaikan
secara konstitusional, institusional, dan demo-
kratis dengan menggunakan mekanisme hukum
melalui peradilan di Mahkamah Konstitusi.
Mengingat keberadaannya yang dekat dengan
masalah-masalah konstitusi serta peranannya
menjaga dan mengawal konstitusi, maka
Mahkamah Konstitusi disebut sebagai Lembaga
Negara Pengawal Konstitusi.
Pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah
Konstitusi yang dilakukan oleh sembilan Hakim
Konstitusi, memerlukan dukungan secara formal
baik berkaitan dengan ketentuan beracara
maupun secara materiil mengenai subtansi
kewenangan dan tugas Mahkamah Konstitusi.
Saat ini pelaksanaan kewenangan dimaksud
mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang
selanjutnya telah pula dijabarkan dalam
beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi.
Dalam hal penyelesaian perselisihan hasil
pemilihan umum, Hukum Acara Mahkamah
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
xiii
Konstitusi menegaskan bahwa proses penangan-
an perkara ini harus diselesaikan dalam waktu
cepat (speedy trial). Dalam penyelesaian
perselisihan pemilu legislatif (DPR, DPRD, dan
DPD), Mahkamah Konstitusi memiliki waktu
penyelesaian 30 (tiga puluh) hari kerja.
Sedangkan untuk pemilihan umum Presiden dan/
Wakil Presiden harus diselesaikan dalam jangka
waktu 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karena
itu, untuk menyelesaikan perkara ini diperlukan
dukungan serta persiapan yang memadai.
Penanganan perkara perselisihan umum
merupakan kesempatan kedua kalinya bagi
Mahkamah Konstitusi, setelah berhasil me-
laksanakan perintah undang-undang untuk
menangani peselisihan terkait Pemilu Legislatif
dan Presiden pada 2004. Namun penyelesaian
tersebut bukan tanpa kendala.
Berdasarkan pengalaman tersebut, Mah-
kamah Konstitusi memandang perlu melakukan
berbagai langkah antisipasi agar penanganan
perselisihan hasil Pemilu Legislatif dan Presiden
pada 2009 berhasil dengan baik. Salah satu
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
xiv
bentuk antisipasi dimaksud adalah penyebar-
luasan informasi tentang prosedur beracara di
Mahkamah Konstitusi melalui penerbitan buku
panduan beracara ini. Mahkamah Konstitusi
berharap penerbitan buku panduan ini bisa
meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap
hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum,
sehingga secara tidak langsung akan mendukung
terwujudnya mekanisme peradilan cepat,
transparan, dan akuntabel.
Jakarta, 25 Maret 2009
Moh. Mahfud MD
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
xv
Daftar Isi
Dari Penerbit .................................. .v
Pengantar Ketua Mahkamah Konstitusi ...... ix
Daftar Isi .................................. xv
Daftar Singkatan ......................... ..... xvii
Daftar Lampiran ............................. ...xix
I. Pendahuluan .................................. 1
II. Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum, Pemohon, dan Termohon ......... 8
II.1. Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD,
dan DPRD .............................. 8
II.2. Permohonan PHPU Anggota DPR,
DPD, dan DPRD ................... ... 10
II.2.1. Materi Permohonan ......... 10
II.2.2. Dalil Permohonan............ 12
II.2.3. Sistematika Permohonan ... 13
II.2.4. Bukti Pendukung
Permohonan .................. 16
II.2.5. Saksi ........................... 20
III. Tata Cara Pengajuan Permohonan........ 21
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
xvi
III.1. Persyaratan Umum .................. 21
III.2. Tata Cara Mengajukan Permohon-
an dan Registrasi Perkara .......... 25
III.3. Tata Cara Mengajukan Per-
mohonan secara online ............. 29
IV. Persidangan dan Rapat
Permusyawaratan Hakim ................... 32
IV.1. Penjadwalan Sidang .................. 32
IV.2. Jenis dan Tahap Persidangan ........ 33
IV.3. Rapat Permusyawaratan Hakim .... 37
IV.4. Persidangan Jarak Jauh .............. 38
IV.5. Pemeriksaan Setempat ............... 40
IV.6. Sidang Pengucapan Putusan ......... 41
V. Putusan MK .................................. 42
V.1. Umum .................................. 42
V.2. Sidang Pembacaan Putusan .......... 43
V.3. Amar Putusan ........................... 43
V.4. Sifat Putusan ........................... 44
V.5. Pelaksanaan Putusan .................. 45
V.6. Akses Terhadap Putusan .............. 45
Lampiran .................................. 47
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
xvii
Daftar Singkatandan Akronim
Bawaslu : Badan Pengawas Pemilihan
Umum
BRPK : Buku Registrasi Perkara
Konstitusi
DPD : Dewan Perwakilan Daerah
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
DPRA : Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
DPRK : Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten/Kota di Aceh
e-mail : electronic mail
FH : Fakultas Hukum
KIP : Komisi Independen Pemilihan
(sebagai penyelenggara Pemilu
DPRA dan DPRK di Aceh)
KPU : Komisi Pemilihan Umum
KPPS : Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara
KTP : Kartu Tanda Penduduk
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
xviii
Panwaslu : Panitia Pengawas Pemilihan
Umum
Parpol : Partai Politik
Pemilu : Pemilihan Umum (Anggota
DPR, DPD, dan DPRD)
PHPU : Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum
PPK : Panitia Pemilihan Kecamatan
RPH : Rapat Permusyawaratan
Hakim
SIMPEL : Sistem Informasi Manajemen
Permohonan Elektronik
TPS : Tempat Pemungutan Suara
vicon : video conference
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
xix
Daftar Lampiran
1. Model Permohonan PHPU Anggota DPR dan
DPRD
2. Model Permohonan PHPU Anggota DPD
3. Model Permohonan PHPU Anggota DPRA dan
DPRK
4. Akta Penerimaan Berkas Permohonan
5. Check list Pemeriksaan Berkas
6. Daftar Bukti Perkara
7. Tanda Terima
8. Tanda Terima Permohonan Baru (online)
9. Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan
Berkas Permohonan
10. Akta Registrasi Perkara
11. Surat Panggilan Sidang
12. Surat Kuasa
13. Daftar Fakultas Hukum tempat Fasilitas
Video Conference
14. Alamat Mahkamah Konstitusi dan Nomor
Telepon Layanan
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
1
Bab IPendahuluan
Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan empat
kewenangan dan satu kewajiban kepada
Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan
yang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi
adalah mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum.
Amanat yang disebut dalam Pasal 24C UUD
1945 ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (UU MK). Selanjutnya teknis
pelaksanaan kewenangan tersebut diatur dalam
Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).
Tata cara pengajuan permohonan yang di-
sajikan dalam buku Panduan Ringkas Beracara
dalam Perkara PHPU Anggota DPR, DPD, dan
DPRD ini merujuk pada UUD 1945, UU MK,
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
2
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (UU Penye-
lenggara Pemilu), Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU
Pemilu Legislatif), dan PMK Nomor 16 Tahun 2009
tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Perselisihan hasil Pemilu pada hakikatnya
harus dibedakan dari pelanggaran pidana
Pemilu. Pelanggaran administratif Pemilu harus
diselesaikan oleh KPU berdasarkan laporan
Bawaslu/Panwaslu, sedangkan pelanggaran
pidana Pemilu harus ditangani dan diselesaikan
oleh aparat penegak hukum, yaitu kepolisian,
kejaksaan, dan pengadilan umum (pengadilan
negeri atau pengadilan tinggi). Menurut Pasal
257 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008, pelanggaran
pidana Pemilu yang memengaruhi perolehan
suara Pemilu harus selesai sebelum KPU
menetapkan hasil Pemilu secara nasional.
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
3
Oleh karena itu, seharusnya perkara
peselisihan hasil Pemilu yang diajukan ke
Mahkamah Konstitusi bersih dari urusan-urusan
pelanggaran pidana Pemilu. Apabila pelanggaran
pidana Pemilu yang memengaruhi perolehan
suara hasil Pemilu belum/tidak diselesaikan
sebelum penetapan KPU, maka Mahkamah
Konstitusi akan berpegang pada khittah-nya
sebagai Pengawal Konstitusi, yaitu mengawal
asas-asas Pemilu yang luber dan jurdil yang
tercantum dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945.
Perselisihan hasil Pemilu yang ditangani
Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan yang
timbul karena adanya perbedaan hasil
penghitungan suara dalam Pemilu. Perselisihan
hasil penghitungan suara tersebut adalah antara
hasil yang ditetapkan penyelenggara Pemilu
dengan penghitungan oleh Pemohon.
Peradilan perselisihan hasil Pemilu merupa-
kan speedy trial. Artinya Perselisihan Hasil
Pemilu diperiksa dan diputus secara cepat dan
sederhana. Speedy trial dilakukan karena
perkara perselisihan hasil Pemilu menyangkut
suksesi lembaga-lembaga politik. Jika lembaga-
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
4
lembaga politik (hasil Pemilu) tidak segera
terbangun dengan stabil, akan mengakibatkan
terganggunya proses-proses kenegaraan.
Berdampingan dengan sifat speedy trial,
putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and
binding final dan mengikat. Putusan Mahkamah
Konstitusi langsung memperoleh kekuatan
hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada
upaya hukum yang dapat ditempuh.
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
5
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
6
Alur Perkara PHPU
Catatan: Gambar menunjukkan adanya
3 desk/meja/panel.
Permohonanke MK
Lengkap
Dicatatdalam BRPK
PengumumanKPU
BelumLengkap
Lengkap
Perbaikanoleh Pemohon
SidangPemeriksaan
PelayananKonsultasi
Putusan/Ketetapan
MinutasiBerkas
Penyusunan Laporan
Pencatatan Pengolahan Data
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
7
Permohonanke MK
Lengkap
Dicatatdalam BRPK
Pemberitahuan
kepada KPU
BelumLengkap
Lengkap
Perbaikanoleh Pemohon
Ket. dan Buktidari KPU
SidangPemeriksaan
RPH
Putusan/Ketetapan
MinutasiBerkas
Penyusunan Laporan
Pencatatan Pengolahan Data
Penyampaian Putusan kepada: Presiden KPU Pemohon Pihak terkait
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
8
Bab IIPerselisihan Hasil Pemilihan
Umum, Pemohon, dan Termohon
II.1.
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum
(PHPU) Perselisihan yang dimaksud
adalah perselisihan antara
peserta Pemilu dan KPU
sebagai penyelenggara Pemilu
mengenai penetapan secara
nasional perolehan suara hasil
Pemilu oleh KPU; dan per-
selisihan antara peserta Pemilu
DPRA dan DPRK di Aceh dan KIP.
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
9
Para Pihak dalam Perkara:
Pihak lain selain Pe-
mohon yang memi-
liki kepentingan ter-
kait permohonan.
a.Perseorangan calon Anggota DPD peserta
Pemilu;
b.Partai politik peserta Pemilu; atau
c.Partai Politik dan Partai Politik Lokal Peser-
ta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK di Aceh
a.KPU provinsi dan/atau KIP Aceh, dalam
perselisihan hasil penghitungan suara calon
Anggota DPRD provinsi dan/atau DPRA; atau
b.KPU kabupaten/kota dan/atau KIP kabupa-
ten/kota di Aceh, dalam perselisihan hasil
penghitungan suara calon Anggota DPRD
kabupaten/kota dan/atau DPRK di Aceh.
Komisi Pemilihan
Umum (KPU)
Pemohon
Termohon
Turut
Termohon
Pihak
Terkait
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
10
Peserta lain dalam Pemilu yang terpengaruh
Putusan Mahkamah Konstitusi dapat ikut menjadi
memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi
sebagai Pihak Terkait.
II.2.
Permohonan PHPU
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
II.2.1.
Materi Permohonan
Materi atau pokok permasalahan dalam
permohonan adalah penetapan perolehan
suara hasil Pemilu yang telah diumumkan
secara nasional oleh KPU yang memengaruhi:
a. terpenuhinya ambang batas perolehan
suara 2,5% (dua koma lima persen) untuk
partai politik;
b. perolehan kursi Partai Politik peserta
Pemilu di suatu daerah pemilihan;
c. perolehan kursi Partai Politik lokal
peserta Pemilu di Aceh;
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
11
d. terpilihnya calon Anggota DPD.
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
12
II.2.2.
Dalil Permohonan
Dalam permohonannya, Pemohon harus me-
nyampaikan dalil yang menjelaskan kebenaran
permohonan, yang antara lain berisi hal berikut.
a.
b.
Tempat terjadinya kesalahan
Adanya kesalahan penghitungan
suara yang tidak diikuti koreksi/
pembetulan oleh KPU, KPU pro-
vinsi, KIP Aceh, KPU kabupaten/
kota, atau KIP kabupaten/kota;
Pengadilan Negerisetempat tentang telah
terjadinya perbuatan/tindakpidana (jika telah terjadi tindak
pidana) Pemilu;
c.penghitungan suara.
P u t u s a n
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
13
Permohonan disusun dengan sistematika
meliputi:
II.2.3.
Sistematika Permohonan
a. identitas pemohon;
b. kesalahan hasil penghitungan suara yang
diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan
suara yang benar menurut pemohon.
Pemohon juga wajib menjelaskan siapa pihak
yang terpengaruh oleh kesalahan penghitung-
an suara tersebut;
c. permintaan untuk membatalkan hasil peng-
hitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan
permintaan menetapkan hasil penghitungan
suara yang benar menurut pemohon.
d. daftar calon ahli dan/atau saksi disertai
pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan
diterangkan terkait dengan alasan permohon-
an, serta pernyataan bersedia menghadiri
persidangan.
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
14
Identitas pemohon dalam permohonan
setidaknya terdiri dari:
n Nama
n Tempat Tanggal Lahir/Umur
n Agama
n Alamat lengkap
n Nomor telpon/faksimili/e-mail
n Pekerjaan
n Nama Parpol
n Nama Ketua Umum, atau nama
jabatan sejenisnya dari Parpol
n Nama Sekretaris Jenderal, atau
nama jabatan sejenisnya dari
Parpol
n Alamat lengkap kantor Parpol
n Nomor telpon/faksimili/e-mail
a.1. bagi calon Ang-
gota DPD:
a.2. bagi Parpol pe-
serta Pemilu calon
Anggota DPR:
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
15
n Nama Parpol
n Nama Ketua Umum, atau nama
sejenisnya dari Parpol lokal
n Nama Sekretaris Jenderal, atau
nama sejenisnya dari Parpol lokal
n Alamat lengkap kantor Parpol
lokal
n Nomor telpon/faksimili/e-mail
a.3. bagi Parpol lokal:
Penyebutan identitas dilampiri dengan alat
bukti yang sah, antara lain foto kopi KTP, kartu
pemilih, tanda bukti peserta Pemilu, serta
identitas lain yang sah sesuai kedudukan
Pemohon.
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
16
II.2.4.
Bukti Pendukung Permohonan
Alat bukti pendukung harus disertakan dalam
pengajuan permohonan bersangkutan. Alat bukti
dalam PHPU terdiri atas:
a. surat atau tulisan;
b. keterangan saksi;
c. keterangan ahli;
d. keterangan para pihak;
e. petunjuk; dan
f. informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik.
Alat bukti tertulis, antara lain terdiri dari:
a. Ketetapan KPU tentang Parpol peserta
Pemilu;
b. berita acara dan salinan pengumuman hasil
pemungutan suara Parpol peserta Pemilu dan
calon Anggota DPR, DPD, DPRD, DPRA, dan
DPRK di TPS;
c. berita acara dan salinan rekapitulasi jumlah
suara Parpol peserta Pemilu dan calon
Anggota DPR, DPD, DPRD, DPRA, dan DPRK
dari PPK;
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
17
d. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil
penghitungan suara Parpol peserta Pemilu
dan calon Anggota DPR, DPD, DPRD, DPRA,
dan DPRK dari KPU kabupaten/kota;
e. berita acara dan salinan penetapan hasil
penghitungan suara Anggota DPRD kabu-
paten/kota;
f. berita acara dan salinan penetapan hasil
penghitungan suara Anggota DPRK;
g. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil
penghitungan suara dari KPU provinsi;
h. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil
penghitungan suara dari KIP Aceh;
i. berita acara dan salinan penetapan hasil
penghitungan suara Anggota DPRD provinsi;
j. berita acara dan salinan penetapan hasil
penghitungan suara Anggota DPRA;
k. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil
penghitungan suara dari KPU atau dari KIP;
l. berita acara dan salinan penetapan hasil
penghitungan suara secara nasional Anggota
DPR, DPD, dan DPRD dari KPU;
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
18
m. salinan putusan pengadilan yang telah
memeroleh kekuatan hukum tetap yang
memengaruhi perolehan suara partai politik
peserta Pemilu dan calon Anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, DPRA,
dan DPRK; dan
n. dokumen tertulis lainnya.
Alat bukti surat atau tulisan yang disebut di
atas adalah alat bukti yang memiliki keterkaitan
langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilu
yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi.
Untuk memudahkan pengelompokan bukti
dari para pihak, setiap alat bukti diberi kode
berupa huruf P untuk Pemohon; huruf T untuk
Termohon; dan Tk untuk Pihak Terkait.
Misalnya, bukti dari Pemohon secara ber-
urutan dimulai dari P-1 untuk alat bukti per-
tama; P-2 untuk alat bukti kedua; P-3 untuk alat
bukti ketiga; dan seterusnya.
Alat bukti yang diserahkan, harus dilengkapi
daftar alat bukti.
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
19
Alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di
atas diserahkan dalam rangkap 12 (dua belas);
setelah 1 (satu) rangkap dibubuhi materai cukup
dan dilegalisasi.
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
20
Saksi adalah orang yang melihat, mendengar,
atau mengalami sendiri proses penghitungan
suara yang diperselisihkan. Saksi dalam
perselisihan hasil Pemilu terdiri atas:
a. saksi resmi peserta Pemilu, dan
b. saksi pemantau Pemilu
yang bersertifikat.
Selain saksi di atas, yang diajukan oleh
Pemohon, Mahkamah Konstitusi dapat
memanggil saksi lain seperti Bawaslu/Panwaslu
atau Kepolisian.
II.2.5.
Saksi
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
21
Bab IIITata Cara
Pengajuan Permohonan
III.1.
Persyaratan Umum
Permohonan diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya
kepada Mahkamah Konstitusi dalam 12 (dua
belas) rangkap.
Penetapan
oleh KPU
hasil Pemilusecara nasional
Petugas Penerima
Permohonan
Pengajuanpermohonan
ke MK3x24 jam kepada
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
22
Permohonan diajukan kepada Mahkamah
Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat
3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU
mengumumkan penetapan perolehan suara hasil
Pemilu secara nasional oleh KPU. Berikut ini
contoh cara menghitung tenggat pendaftaran
perkara.
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
23
Bagi Calon Anggota DPD dan Parpol lokal
peserta Pemilu DPRA dan DPRK di Aceh,
pengajuan permohonan dapat dilakukan
secara online melalui Sistem Informasi
Manajemen Permohonan Elektronik (SIMPEL)
di laman www.mahkamahkonstitusi.go.id;
dikirimkan melalui e-mail ke alamat
maupun melalui faksimili.
Meskipun demikian, berkas permohonan
asli tetap harus diterima Mahkamah
Konstitusi paling lambat 3x24 (tiga kali dua
puluh empat) jam setelah berakhirnya batas
waktu pengajuan permohonan.
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
24
Kuasa Pemohon harus menunjukkan surat
penunjukan sebagai kuasa khusus yang
ditandatangani oleh:
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari
dewan pimpinan pusat atau jabatan
sejenis dari partai politik atau partai
politik lokal Peserta Pemilu yang
mengajukan permohonan; atau
Calon Anggota DPD Peserta Pemilu yang
mengajukan permohonan.
Permohonan ditandatangani oleh:
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari
dewan pimpinan pusat atau jabatan se-
jenis dari Partai Politik atau Partai Politik
Lokal Peserta Pemilu atau kuasanya; atau
Calon Anggota DPD Peserta Pemilu atau
kuasanya.
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
25
III.2.
Tata Cara Mengajukan Permohonan
dan Registrasi Perkara
Permohonan diserahkan kepada Petugas
Bagian Pendaftaran Perkara. Pada saat pengaju-
an permohonan, petugas akan memeriksa berkas
permohonan sesuai syarat kelengkapan.
Proses pemeriksaan kelengkapan administrasi
permohonan bersifat terbuka; dapat diseleng-
garakan melalui forum konsultasi oleh calon
Pemohon dengan staf Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi.
PengumumanKPU
PelayananKonsultasi
Permohonanke MK
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
26
Permohonanke MK
BelumLengkap
Lengkap
Perbaikanoleh Pemohon
Lengkap
Dicatatdalam BRPK
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
27
Jika terdapat kekuranglengkapan isi (dan
berkas) permohonan, Pemohon wajib me-
lengkapi dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua
puluh empat) jam.
Apabila kekurangan dimaksud tidak di-
lengkapi dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua
puluh empat) jam, Panitera akan melaporkan
hal tersebut kepada Majelis Hakim sebagai
bahan pertimbangan dalam memutus perkara.
Permohonan yang sudah tercatat dalam BRPK
dikirimkan oleh Panitera Mahkamah Konstitusi
kepada KPU dalam jangka waktu paling lambat
3 (tiga) hari kerja. Pengiriman permohonan
kepada KPU disertai permintaan agar KPU
memberikan keterangan tertulis yang dilengkapi
bukti-bukti hasil penghitungan suara yang
dipersengketakan.
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
28
Keterangan tertulis KPU
sudah harus diterima Mah-
kamah Konstitusi paling
lambat 1 (satu) hari
sebelum hari persidangan.
Ket. dan Buktidari KPU/KIP
SidangPemeriksaan
Permohonan
Dicatatdalam BRPK
Pemberitahuankepada KPU/KIP
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
29
III.3.
Tata Cara
Mengajukan Permohonan secara Online
Prosedur pendaftaran perkara melalui
fasilitas SIMPEL adalah sebagai berikut:
a. Pemohon membuka laman (website)
Mahkamah Konstitusi di
www.mahkamahkonstitusi.go.id, kemudian
masuk ke fitur SIMPEL;
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
30
b. Pemohon melakukan pendaftaran dengan
mengisi formulir data diri Pemohon secara
lengkap. Formulir data diri Pemohon bisa
dibuka dengan meng-klik fitur Perkara
Online kemudian meng-klik fitur
Pendaftaran. Pada tahap ini Pemohon akan
memperoleh user name dan password;
c. Pemohon log in dengan cara memasukkan
user name dan password ke fitur log in;
d. Setelah log in ke dalam SIMPEL, silakan klik
fitur Perkara Online dan memilih menu
berikut ini:
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
31
Pendaftaran melalui SIMPEL, e-mail, atau
faksimili, dilakukan dalam tenggat 3x24 jam
setelah pengumuman KPU. Selanjutnya berkas
permohonan asli harus diterima Mahkamah
Konstitusi paling lambat 3x24 jam setelah ber-
akhirnya batas waktu pengajuan permohonan.
Permohonan Perkara;
Permohonan Pihak Terkait;
Pengajuan Saksi dan Ahli;
Penarikan Perkara;
Tambah Dokumen;
Risalah Sidang;
Putusan Sidang;
Jadwal Sidang;
Perkembangan Perkara.
e. Klik fitur print untuk memperoleh tanda bukti
telah melakukan pendaftaran.
f. Bukti pendaftaran harus disertakan saat
Pemohon menyampaikan asli berkas kepada
Mahkamah Konstitusi.
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
32
a. Selambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak
permohonan PHPU dicatat dalam BRPK,
Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang
pertama.
b. Pemberitahuan hari sidang pertama diterima
Pemohon selambatnya 3 (tiga) hari kerja
sebelum hari persidangan.
Bab IVPersidangan dan
Rapat Permusyawaratan Hakim
IV.1.
Penjadwalan Sidang
Permohonan
BRPK
7 harikerja
Pemberitahuan disampaikan oleh juru pang-
gil melalui surat, telepon, atau faksimile.
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
33
IV.2.
Jenis dan Tahap Sidang Pemeriksaan
Pemeriksaan Pendahuluan
a. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan
dalam persidangan terbuka untuk umum
oleh Panel Hakim yang sekurangnya ter-
diri atas 3 (tiga) orang hakim konstitusi.
b. Panel Hakim memeriksa kelengkapan dan
kejelasan materi permohonan.
c. Panel Hakim wajib memberi nasihat
kepada Pemohon untuk melengkapi dan/
atau memperbaiki permohonan apabila
terdapat kekurangan.
d. Pemohon diberi kesempatan melengkapi
dan/atau memperbaiki permohonannya
dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh
empat) jam.
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
34
Pemeriksaan Persidangan
a. Pemeriksaan Persidangan dilakukan
dalam persidangan terbuka untuk umum
oleh Panel Hakim atau oleh Pleno Hakim.
b. Pemeriksaan Persidangan dilakukan
setelah Pemeriksaan Pendahuluan se-
lesai; atau setelah Mahkamah menerima
perbaikan permohonan.
c. Tahapan dalam Pemeriksaan Persidangan
terdiri dari pemeriksaan:
jawaban Termohon;
keterangan Pihak Terkait;
pembuktian oleh Pemohon, Termohon,
Turut Termohon, Pihak Terkait; dan
kesimpulan.
d. Untuk kepentingan pembuktian, Mahka-
mah dapat memanggil KPU provinsi dan/
atau KIP Aceh, KPU kabupaten/kota dan/
atau KIP kabupaten/kota tertentu untuk
memberikan keterangan sebagai Turut
Termohon.
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
35
e. Apabila diperlukan, Mahkamah dapat me-
netapkan putusan sela.
f. alat bukti lain berupa informasi
dan komunikasi elektronik.
a. keterangan para pihak;
b. surat atau tulisan;
c. keterangan saksi;
e. petunjuk; dan
Mahkamah dalam memutus akan/dapat
mempertimbangkan Alat Bukti yang terdiri
dari:
d. keterangan ahli;
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
36
Setelah pemeriksaan sidang dianggap
cukup, Mahkamah Konstitusi mengadakan
Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk
mengambil putusan. Rapat ini dilaksanakan
secara tertutup oleh Pleno Hakim.
Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum.
Artinya, segenap masyarakat bebas untuk mengikuti
jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi.
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
37
Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)
diselenggarakan setelah Pleno Hakim
melaporkan bahwa pemeriksaan perkara
dipandang cukup dan dapat segera diambil
putusan. RPH dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Dilaksanakan secara tertutup.
b. Dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh)
orang hakim konstitusi.
c. Membahas rancangan putusan.
d. Pengambilan putusan dilakukan secara
musyawarah untuk mufakat setelah
mendengar pendapat hukum para hakim
konstitusi.
e. Jika tidak tercapai mufakat bulat, peng-
ambilan putusan didasarkan pada suara
terbanyak.
Jika suara terbanyak tidak tercapai, maka
suara Ketua Rapat Pleno Hakim Konstitusi
menentukan.
IV.3.
Rapat Permusyawaratan Hakim
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
38
Persidangan jarak
jauh dilakukan dengan
menggunakan teknologi
video conference (vicon).
Persidangan jarak jauh me-
liputi jenis persidangan
berikut ini.
a. Pemeriksaan pendahulu-
an.
b. Pemeriksaan persidang-
an (pembuktian).
IV.4.
Persidangan Jarak Jauh
Ruang ViconMK
RuangData
RuangVicon
Fakultas Hukum
PihakTerkait
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
39
Bagan di sam-
ping menunjuk-
kan tahap-tahap
s e b e l u m
penyelenggaraan
P e r s i d a n g a n
Jarak Jauh.
Diajukan kepada MKRIdengan tembusan kepada
Fakultas Hukum tempat Vicon
Pemohon dan/atau Termohonatau Kuasanya mengajukanpermohonan Persidangan
Jarak Jauh
Permohonan Persidangan Jarak Jauh memuat alasan
(a) para Pihak sulit d hadirkan langsung
nformasi sulit untuk disampaikan secara
langsung
i , atau (b) i
Mahkamah Konstitusi memberitahukan
pelaksanaan sidang kepada Pemohon dan Fakultas Hukum tempat Vicon
Persidangan Jarak Jauhdilaksanakan
Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan
urgensi Persidangan Jarak
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
40
Pemeriksaan Setempat, atas dasar Putusan Sela
yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi, dilakukan
untuk memeriksa alat bukti yang tidak bisa
dihadirkan di hadapan sidang Mahkamah Konstitusi
di Jakarta maupun di lokasi peralatan video
conference. Dengan demikian, Pemeriksaan
Setempat/Persidangan Setempat dilakukan di
tempat beradanya alat bukti bersangkutan.
IV.5.
Pemeriksaan Setempat
RPH menunjuk (setidaknya)
satu Hakim Konstitusi dan Petugas MK
untuk melakukan pemeriksaan setempat
Panitera menjadwalkan sidang;dan memberitahukan kepadaPemohon dan Pihak lain.
Persidangan Setempatdilakukan sebagaimana
persidangan di Mahkamah Konstitusi
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
41
a. Putusan yang telah diambil dalam Rapat Per-
musyawaratan Hakim (RPH) diucapkan dalam
sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang ter-
buka untuk umum.
b. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai per-
mohonan atas perselisihan hasil Pemilu
Anggota DPR, DPD dan DPRD diputuskan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi.
IV.6.
Sidang Pengucapan Putusan
SidangPemeriksaan
RPH
Putusan/Ketetapan
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
42
Bab VPutusan Mahkamah Konstitusi
V.1.
Umum
Pe r m o h o n a n
PHPU Anggota DPR,
DPD, dan DPRD wajib
diputus paling lambat
30 (tiga puluh) hari
kerja sejak per-
mohonan dicatat
dalam BRPK.
Salinan Putusan
Mahkamah Konsti-
tusi disampaikan
kepada Pemohon,
KPU, Presiden, dan
Pihak Terkait
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
43
apabila Pemohon dan/
atau permohonannya tidak meme-
nuhi syarat sebagaimana ketentuan
Pasal 74 UU MK. (syarat dimaksud
lihat pada bagian Permohonan
PHPU).
Permohonan tidak
dapat diterima
Amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam
perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
dapat menyatakan:
V.2.
Sidang Pembacaan Putusan
V.3.
Amar Putusan
Putusan yang telah diambil dalam Rapat Per-
musyawaratan Hakim diucapkan dalam sidang
pleno terbuka untuk umum.
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
44
apabila permohonan
tidak terbukti beralasan.
Permohonan di-
tolak
V.4.
Sifat Putusan
Putusan Mahkamah Konstitusi tentang per-
selisihan hasil Pemilu bersifat final, yaitu
langsung memperoleh kekuatan hukum tetap
sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang
dapat ditempuh.
apabila permohonan
terbukti beralasan; dan selanjutnya
Mahkamah Konstitusi membatalkan
hasil penghitungan suara yang di-
umumkan oleh KPU serta menetapkan
hasil penghitungan suara yang benar.
Permohonan di-
kabulkan
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
45
Putusan Mahkamah Konstitusi tentang
perselisihan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD,
dan DPRD wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU
provinsi, KIP, dan KPU kabupaten/kota.
V.5.
Pelaksanaan Putusan
V.6.
Akses Terhadap Putusan
Masyarakat yang menginginkan informasi
terkait Putusan Mahkamah Konstitusi bisa
mengakses melalui laman (website)
w w w. m a h k a m a h k o n s t i t u s i . g o . i d . ;
mendapatkan informasi dengan langsung
menghubungi Bagian Risalah dan Putusan
Mahkamah Konstitusi; atau melalui media
cetak.
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
46
Lampiran
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
48
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
49
Jakarta, .........................
Nomor : .......................Lamp : .......................Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor .... tanggal ...... tentang ..... (sebutkan perihal permohonan)
Kepada Yth,Ketua Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaJl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
I. a. Nama : ..................................d. Pekerjaan/Jabatan : ..................................c. Kewarganegaraan : ..................................d. Alamat : ..................................e. Nomor Telepon/HP : ..................................f. Nomor Faksimili : ..................................
II. a. Nama : ..................................b. Pekerjaan/Jabatan : ..................................c. Kewarganegaraan : ..................................d. Alamat : ..................................e. Nomor Telepon/HP : ..................................f. Nomor Faksimili : ..................................
Sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atasnama Partai ..................... peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2009 dengan nomor urut ......,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ........ tanggal .................. memberikankuasa kepada:1. ....................................2. ....................................3. .................................... dan seterusnya (bila ada)semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari ..................., yang berkedudukandi ....................... dengan alamat ....................., nomor telepon/HP .........................,nomor faksimili ......................., baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindakuntuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut -------------- PEMOHON.
--LOGO/KEPALA SURAT--
ModelPermohonan
PHPU-DPR/DPRD
Lampiran 1
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
50
Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil PemilihanUmum (PHPU) Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepadaKetua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Penetapan KomisiPemilihan Umum Nomor .... Tahun .......
terhadap
Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di .............. selanjutnya disebut -------------------------------------------------------------------------------------------TERMOHON.
Komisi Pemilihan Umum Daerah .............. berkedudukan di ........... selanjutnyadisebut -------------------------------------------------------------------TURUT TERMOHON.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH(Uraikan perihal kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara PHPU sebagaimana tersebut pada Pasal 24C Ayat (1) UUD1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi Republik Indonesia juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.)II. KEDUDUKAN HUKUM
(Uraikan perihal kedudukan hukum [legal standing] Pemohon dengan merujukpada ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah KonstitusiNomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan HasilPemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyata Daerah.)III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN
Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum keMahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jamsejak KPU mengumumkan penetapan perolahan suara secara nasionalsebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskankemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentangPedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah.
Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari ......tanggal ...... bulan ..... tahun 2009 pukul ....... Sedangkan Pemohon mendaftarkanpermohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari ....... tanggal ..... bulan .....tahun 2009 pukul ......(tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu)
Lampiran 1
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
51
IV. POKOK PERMOHONANPada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai:
1. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-UndangNomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,terkait dengan perolehan suara sah secara nasional Partai ..................menurut KPU sebesar ............... suara atau setara dengan ........% (................per seratus).
2. Perolehan kursi Partai ............. di satu atau beberapa Dapil untuk DPRsebesar ......... kursi; DPRD Provinsi ................ sebesar ......... kursi; DPRDKabupaten ......... sebesar ........ kursi; DPRD Kota .............. sebasar ............kursi;
(poin-poin pokok permohonan tersebut di atas silakan disesuaikan dengankebutuhan Pemohon.)
Adapun rincian dari pokok permohonan tersebut di atas adalah sebagaiberikut:
IV.1.Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5%.Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima
per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah terkait dengan perolehan suara sah secara nasional Partai.......... sebesar ....... suara atau setara dengan ....... per seratus.
Bahwa perolehan suara sah secara nasional Partai ......... berdasarkanpengumuman secara nasional oleh KPU ........... sebesar ............. suaraatau setara ........% (..................... per seratus) adalah salah dan tidakberdasar. Adapun perolehan suara Partai .............. yang benar adalah.............. suara atau setara ......% (............... per seratus).
(Jelaskan secara detail klaim perolehan suara yang benar denganmembandingkan perolehan suara menurut KPU dengan perolehan suaramenurut Pemohon. Dalam perbandingan ini silakan disebutkan pula suarayang diperoleh partai lain. Jelaskan pula sebab terjadinya perbedaandimaksud disertai alat bukti.)
Lampiran 1
Jumlah Suara Jumlah Suara dalam Persen No. Nama Partai Menurut
KPU Menurut
Pemohon Menurut KPU Menurut
Pemohon 1 2 3 4 5 6 7 dst.
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
52
IV.2. Perolehan kursi Partai ...... di satu atau beberapa Dapil untuk DPR.(Jelaskan secara detail klaim perolehan suara yang benar dengan
membandingkan perolehan suara dan kursi menurut KPU dengan perolehansuara dan kursi menurut Pemohon. Dalam perbandingan ini silakandisebutkan pula suara yang diperoleh partai lain. Jelaskan pula sebabterjadinya perbedaan dimaksud disertai alat bukti.)
Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ..............tanggal ......... tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Dewan PerwakilanRakyat yang merugikan Pomohon di ........ Daerah Pemilihan sebagai berikut:1. Dapil ...........................2. Dapil ...........................3. Dapil ...........................4. Dapil ............................ dan seterusnya (jika ada).1. Dapil ..................... (DPR)
Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ................tanggal ............ tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum AnggotaDPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk perolehansuara dan kursi Anggota DPR dari Daerah Pemilihan ............ yangdiumumkan pada hari ......... tanggal ......... tahun 2009 pukul ..........WIB, yaitu sebagai berikut:
2. Dapil ..................... (DPR)(silahkan diuraikan seperti pada contoh angka 1 di atas.)
IV.3. Perolehan kursi Partai ...... di satu atau beberapa Dapil untuk DPRDProvinsi .................Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ............
tanggal ............ tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Jumlah Suara Perolehan Kursi No. Nama Partai Menurut
KPU Menurut
Pemohon Menurut
KPU Menurut Pemohon
1 2 3 4 5 6 7 dst.
Lampiran 1
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
53
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi .............. yangmerugikan Pomohon di ........... Daerah Pemilihan sebagai berikut:1. Dapil ...........................2. Dapil ...........................3. Dapil ...........................4. Dapil ........................... dan seterusnya (jika ada)1. Dapil ..................... (DPRD Provinsi)
Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ................tanggal ............ tentang hasil penghitungan suara pemilihan umumanggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 secara nasional untukperolehan suara dan kursi Anggota DPRD Provinsi ................ dariDaerah Pemilihan ............ yang diumumkan pada hari ......... tanggal......... tahun 2009 pukul .......... WIB, yaitu sebagai berikut:
IV.4. Perolehan kursi Partai ...... di satu atau beberapa Dapil untuk DPRDKabupaten/Kota .................Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ............
tanggal ............ tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kabupaten/Kota .................yang merugikan Pomohon di ........... Daerah Pemilihan sebagai berikut:1. Dapil ...........................2. Dapil ...........................3. Dapil ...........................4. Dapil ........................... dan seterusnya (jika ada)1. Dapil ..................... (DPRD Kabupaten/Kota)
Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor................ tanggal ............ tentang hasil penghitungan suara pemilihan
Jumlah Suara Perolehan Kursi No. Nama Partai Menurut
KPU Menurut
Pemohon Menurut
KPU Menurut Pemohon
1 2 3 4 5 6 7 dst.
Lampiran 1
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
54
umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 secara nasional untukperolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota ................dari Daerah Pemilihan ............ yang diumumkan pada hari ......... tanggal......... tahun 2009 pukul .......... WIB, yaitu sebagai berikut:
2. Dapil ..................... (DPRD Provinsi)(silahkan diuraikan seperti pada contoh angka 1 di atas.)
V. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor
............... tanggal ...................... tentang hasil Perhitungan Suara PemilihanUmum anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untukPemilihan Umum ............ Daerah Pemilihan ................ yang diumumkanpada hari ............. tanggal .................... pukul ................... WIB.
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :1. Perolehan suara secara nasional yang benar untuk Partai ...................
sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat nasional seharusnya................. suara, bukan ................ suara.
2. Bahwa perolehan suara secara nasional di atas setara dengan ........ %(.. per seratus) dan melebihi ambang batas 2,5% (dua koma limaper seratus) sehingga Partai .................. berhak mengikuti pembagiankursi Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Perolehan suara yang benar untuk Partai ........................ sesuai denganrekapitulasi hasil suara di tingkat ................ seharusnya ..................suara, bukan ............... suara.
4. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnyaPartai .................... mendapatkan ............. kursi.
5. ...............................................................................- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan
putusan ini
Jumlah Suara Perolehan Kursi No. Nama Partai Menurut
KPU Menurut
Pemohon Menurut
KPU Menurut Pemohon
1 2 3 4 5 6 7 dst.
Lampiran 1
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
55
Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia dapat segera memeriksa, mengadili dan memutuskanpermohonan ini secara adil.
(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)Hormat kami,
PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON
PEMOHON, KUASA HUKUM,1. Nama (tanda tangan) 1. Nama (tanda tangan)2. Nama (tanda tangan) 2. Nama (tanda tangan)
Lampiran 1
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
56
--LOGO/KEPALA SURAT--
ModelPermohonanPHPU-DPD
Jakarta, .........................
Nomor : .......................Lamp : .......................Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor .... tanggal ..... tentang ..... (sebutkan perihal permohonan)
Kepada Yth,Ketua Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaJalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Nama : ..................................Tempat, Tanggal Lahir/Umur : ..................................Agama : ..................................Pekerjaan : ..................................Jabatan : ..................................Kewarganegaraan : ..................................Alamat : ..................................Nomor Telepon/HP : ..................................Nomor faksimili : ..................................
Adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi ............... pesertaPemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, dalamhal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ............. tanggal ..................memberikan Kuasa kepada:1. ....................................2. ....................................3. .................................... dan seterusnya (bila ada),Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari ....................., selanjutnyadisebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di .................... dengan alamat....................., nomor telepon/HP ....................., nomor faksimili ......................,baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PemberiKuasa selanjutnya disebut ------------------------------------------------------PEMOHON.Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil PemilihanUmum (PHPU) Anggota DPD Provinsi ............... kepada Ketua MahkamahKonstitusi Republik Indonesia terkait Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor.... Tahun .......
Lampiran 2
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
57
terhadap
Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di .............., selanjutnya disebut --------------------------------------------------------------------------------------------TERMOHON.
Komisi Pemilihan Umum Daerah ............ berkedudukan di ........... selanjutnyadisebut -------------------------------------------------------------------TURUT TERMOHON.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH(Uraikan perihal kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara PHPU sebagaimana tersebut pada Pasal 24C Ayat (1) UUD1945, Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi Republik Indonesia juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-UndangNomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.)II. KEDUDUKAN HUKUM
(Uraikan perihal kedudukan hukum [legal standing] Pemohon dengan merujukpada ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah KonstitusiNomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan HasilPemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.)III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN
Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum keMahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jamsejak KPU mengumumkan penetapan perolahan suara secara nasionalsebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskankemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentangPedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah.
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan MahkamahKonstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam PerselisihanHasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon juga telah menyerahkanberkas permohonan asli dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat)jam sejak berakhirnya tenggang waktu pendaftaran.
Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari ......tanggal ...... bulan ..... tahun 2009 pukul ....... Sedangkan Pemohon mendaftarkanpermohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari ....... tanggal ..... bulan .....
Lampiran 2
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
58
tahun 2009 pukul ......(tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu)IV. POKOK PERMOHONAN
Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan suaraPemohon menurut KPU untuk DPD Provinsi sebesar ......... suara.
(Jelaskan secara detail klaim perolehan suara yang benar denganmembandingkan perolehan suara menurut KPU dengan perolehan suara menurutPemohon. Dalam perbandingan ini silakan disebutkan pula suara yang diperolehcalon lain. Jelaskan pula sebab terjadinya perbedaan dimaksud disertai alat bukti.)
Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ................ tanggal............ tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRDTahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPD Provinsi.............. yang diumumkan pada hari ......... tanggal ......... tahun 2009 pukul ..........WIB, yaitu sebagai berikut:
V. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor
............... tanggal ...................... tentang hasil Perhitungan Suara PemilihanUmum anggota DPR, DPD, dan DPRD .................... Tahun 20....... secaranasional untuk DPD Provinsi ............. yang diumumkan pada hari .............tanggal .................... pukul ................... WIB.
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :1. Perolehan suara yang benar untuk ........................ sesuai dengan
rekapitulasi hasil suara di tingkat ................ seharusnya ..................suara, bukan ............... suara.
Jumlah Suara No. Nama Calon
Anggota DPD Menurut KPU Menurut
Pemohon 1 2 3 4 5 6 7 dst.
Lampiran 2
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
59
2. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya.................... menempati urutan .......... dan berhak menjadi AnggotaDPD Provinsi............
3. ...............................................................................- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan
putusan ini
Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia dapat segera memeriksa, mengadili dan memutuskanpermohonan ini secara adil.
(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)Hormat kami,
PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON
PEMOHON, KUASA HUKUM,
(tanda tangan) (tanda tangan) .................... ....................
Lampiran 2
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
60
Jakarta, .........................
Nomor : .......................Lamp : .......................Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor .... tanggal ..... tentang ..... (sebutkan perihal permohonan)
Kepada Yth,Ketua Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaJl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
I. a. Nama : ..................................b. Pekerjaan/Jabatan : ..................................c. Kewarganegaraan : ..................................d. Alamat : ..................................e. Nomor Telepon/HP : ..................................f. Nomor faksimili : ..................................
II. a. Nama : ..................................b. Pekerjaan/Jabatan : ..................................c. Kewarganegaraan : ..................................d. Alamat : ..................................e. Nomor Telepon/HP : ..................................f. Nomor faksimili : ..................................
Sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atasnama Partai ..................... peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2009 dengan nomor urut ........,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ........ tanggal .................. memberikankuasa kepada:1. ....................................2. ....................................3. .................................... dan seterusnya (bila ada)Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari ..............................., selanjutnyadisebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di ....................... dengan alamat.........................., nomor telepon/HP ........................., nomor faksimili......................., baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas
--LOGO/KEPALA SURAT--
ModelPermohonanPHPU-DPRA/
DPRK
Lampiran 3
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
61
nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut ---------------------------------PEMOHON.Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil PemilihanUmum (PHPU) Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh kepadaKetua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Penetapan KomisiPemilihan Umum Nomor .... Tahun .......
terhadap
Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di .............., selanjutnya disebut --------------------------------------------------------------------------------------------TERMOHON.
Komisi Pemilihan Umum Daerah ........... berkedudukan di ........... selanjutnyadisebut ------------------------------------------------------------------TURUT TERMOHON.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH(Uraikan perihal kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara PHPU sebagaimana tersebut pada Pasal 24C Ayat (1) UUD1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi Republik Indonesia juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.)II. KEDUDUKAN HUKUM
(Uraikan perihal kedudukan hukum [legal standing] Pemohon dengan merujukpada ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah KonstitusiNomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan HasilPemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyata Daerah.)III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN
Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum keMahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jamsejak KPU mengumumkan penetapan perolahan suara secara nasionalsebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskankemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentangPedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah.
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan MahkamahKonstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam PerselisihanHasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon juga telah menyerahkan
Lampiran 3
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
62
berkas permohonan asli dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat)jam sejak berakhirnya tenggang waktu pendaftaran.
Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari ......tanggal ...... bulan ..... tahun 2009 pukul ....... Sedangkan Pemohon mendaftarkanpermohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari ....... tanggal ..... bulan .....tahun 2009 pukul ......(tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu)IV. POKOK PERMOHONANPada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai:1. Perolehan kursi Partai ............. di satu atau beberapa Dapil untuk DPR Aceh
sebesar ......... kursi;2. Perolehan kursi Partai ........... di satu atau beberapa Dapil untuk DPR
Kabupaten/Kota ............ di Aceh sebesar .......... kursi.(poin-poin pokok permohonan tersebut di atas silakan disesuaikan dengankebutuhan Pemohon.)
Rincian dalil Pemohon, terkait pokok permohonan tersebut adalah sebagaiberikut:
IV.1.Perolehan kursi Partai ...... di satu atau beberapa Dapil untuk DPRA.(Jelaskan secara detail klaim perolehan suara yang benar dengan
membandingkan perolehan suara dan kursi menurut KPU dengan perolehansuara dan kursi menurut Pemohon. Dalam perbandingan ini silakandisebutkan pula suara yang diperoleh partai lain. Jelaskan pula sebabterjadinya perbedaan dimaksud disertai alat bukti.)
Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ..............tanggal ......... tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang merugikanPomohon di ........ Daerah Pemilihan sebagai berikut:1. Dapil ...........................2. Dapil ...........................3. Dapil ...........................4. Dapil ........................... dan seterusnya (jika ada).1. Dapil ..................... (DPRA)
Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ................tanggal ............ tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum AnggotaDPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk perolehansuara dan kursi Anggota DPRA dari Daerah Pemilihan ............ yangdiumumkan pada hari ......... tanggal ......... tahun 2009 pukul ..........WIB, yaitu sebagai berikut:
Lampiran 3
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
63
2. Dapil ..................... (DPRA)(silahkan diuraikan seperti pada contoh angka 1 di atas.)
IV.2. Perolehan kursi Partai ........ di satu atau beberapa Dapil untukDPRK ..............Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ............
tanggal ............ tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Tahun 2009 secara nasional yang merugikan Pomohon di ...........Daerah Pemilihan sebagai berikut:1. Dapil ...........................2. Dapil ...........................3. Dapil ...........................4. Dapil ........................... dan seterusnya (jika ada)1. Dapil ..................... (DPRK)
Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ................tanggal ............ tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggotaDPR, DPD dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suaradan kursi Anggota DPRKabupaten/Kota ................ dari Daerah Pemilihan............ yang diumumkan pada hari ......... tanggal ......... tahun 2009 pukul.......... WIB, yaitu sebagai berikut:
Jumlah Suara Perolehan Kursi No. Nama Partai Menurut
KPU Menurut
Pemohon Menurut
KPU Menurut Pemohon
1 2 3 4 5 6 7 dst.
Lampiran 3
Jumlah Suara Perolehan Kursi No. Nama Partai Menurut
KPU Menurut
Pemohon Menurut
KPU Menurut Pemohon
1 2 3 4 5 6 7 dst.
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
64
2. Dapil ..................... (DPRK)(silahkan diuraikan seperti pada contoh angka 1 di atas.)
V. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor
............... tanggal ...................... tentang hasil Perhitungan Suara PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, danDewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara nasional, untukpemilihan Anggota DPRA/DPRK .................... untuk Daerah Pemilihan................ yang diumumkan pada hari ............. tanggal .................... pukul................... WIB.
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :1. Perolehan suara yang benar untuk Partai ........................ sesuai dengan
rekapitulasi hasil suara di tingkat ................ seharusnya ..................suara, bukan ............... suara.
2. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnyaPartai .................... mendapatkan ............. kursi.
3. ...............................................................................- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan
putusan ini
Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia dapat segera memeriksa, mengadili dan memutuskanpermohonan ini secara adil.
(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)Hormat kami,
PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON
PEMOHON, KUASA HUKUM,1. Nama (tanda tangan) 1. Nama (tanda tangan)2. Nama (tanda tangan) 2. Nama (tanda tangan)
Lampiran 3
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
65
AKTA PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN___ /PAN.MK/____/___
Pada hari ini . tanggal pukul . telah diterimaBerkas Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilu yang diajukan oleh............................. sebagai PEMOHON.
Berkas permohonan tersebut akan diperiksa kelengkapan administratifnyaberdasarkan Pasal 29, Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-undang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 7 ayat (1) dan (2)Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman BeracaraDalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Permohonan yang belum lengkap akan diberitahukan kepada Pemohon untukdilengkapi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak Pemohonmenerima pemberitahuan.
Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku RegistrasiPerkara Konstitusi (BRPK), dan akan diterbitkan Akta Registrasi.
Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.
Panitera
(...................................)
MAHKAMAH KONSTITUSIREPUBLIK INDONESIA
Model 2/APBP.4
Lampiran 4
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
66
CHECK LISTPEMERIKSAAN BERKAS
Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umumyang diajukan oleh Partai Politik ........................
Model 03/CLPasal 29, Pasal31 angka 1 hurufa, Pasal 31 angka2 UU MK
Jakarta, ...........Kepala Sub Bagian Registrasi
(...................................)Catatan
HASIL PEMERIKSAAN
HAL-HAL YANG HARUS DILENGKAPI
KETERANGAN
NOMOR HAL-HAL YANG DIPERIKSA LENGKAP BELUM LENGKAP TIDAK ADA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Permohonan Tertulis (12
Rangkap) Asli/Copy 2. Bahasa Indonesia 3. Tanda Tangan
Pemohon/Kuasa
4. Surat Kuasa (12 Rangkap) 5. Nama dan Alamat
Pemohon/Kuasa
6. Alat Bukti (12 Rangkap) 7. Soft Copy (Disket)
..............
..............
Kabag.
Biro APP
Panitera
Lampiran 5
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
67
Jakarta, .....................
DAFTAR BUKTI PERKARA
No. Kode Bukti Jenis Bukti Keterangan
1
P-1
Fotocopy dengan Nasegel
2
P-2
Fotocopy dengan Nasegel
3
P-3
Fotocopy dengan Nasegel
4
P-4
Fotocopy dengan Nasegel
5
P-5
Fotocopy dengan Nasegel
6
P-6
Fotocopy dengan Nasegel
7
P-7
Fotocopy dengan Nasegel
8
P-8
Fotocopy dengan Nasegel
9
P-9
Fotocopy dengan Nasegel
10
P-10
Fotocopy dengan Nasegel
Demikian agar dapat dimaklumi
Hormat Kami,
............................... ...................................
Lampiran 6
HAL-HAL YANG HARUS DILENGKAPI
KETERANGAN
BELUM LENGKAP TIDAK ADA
(4) (5) (6) (7) Asli/Copy
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
68
TANDA TERIMANo.......,0/PAN.MK/_/20__
MAHKAMAH KONSTITUSIREPUBLIK INDONESIA
Jakarta, .................Yang Menerima, Yang MenyerahkanNama Jelas : .................................Tanggal/Jam : .................................Tanda Tangan : ................................. (...................................)
No. Jenis Yang Diterima Banyaknya Keterangan
Masing-masing 12 eks
Perkara Nomor :
Diajukan:
Kuasa Hukum:
Lampiran 7
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
69
TANDA TERIMAPermohonan Baru
Nomor Permohonan Online : .......................................................................Jenis Perkara : .......................................................................Pokok Perkara : .......................................................................Pemohon : .......................................................................Alamat : .......................................................................Nama Jalan : .......................................................................Kota : .......................................................................Provinsi : .......................................................................Kode Pos : .......................................................................
MAHKAMAH KONSTITUSIREPUBLIK INDONESIA
1 Simpan formulir ini baik-baik, tunjukkan kepada penerima berkas perkara ketika anda melakukan konfirmasi di Kepaniteraan MKRI.
2
Fomulir ini bukan merupakan akta registrasi melainkan sebagai bukti pengajuan permohonan online yang memerlukan tindak lanjut. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan Akta Penerimaan Berkas Perkara (APBP) setelah pemohon melakukan pendaftaran di Kepaniteraan (Gedung MKRI, Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta, 10110, telpon: 35202173, 3520787
Lampiran 8
Keterangan masing 12 eks Perkara Nomor :
Diajukan:
Kuasa Hukum:
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
70
AKTA PEMBERITAHUANKEKURANGLENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN
___ /PAN.MK/__/_____
Pada hari ini .......... tanggal ............... pukul .............. telah diterima BerkasPermohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRDdiajukan oleh ................................... sebagai PEMOHON.
Setelah diadakan pemeriksaan berdasarkan Pasal 29 dan Pasal 31 ayat(1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah, berkas Permohonan tersebut tidak lengkap.
Sehubungan dengan itu, Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapiberkas permohonan tersebut dalam tenggat 1 X 24 (tiga kali dua puluh empat)jam sesuai Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah. Jatuh tempo penyerahan berkas sebagaimanadimaksud pada hari ........ tanggal ............ jam ................
Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.
Panitera
*Coret yang tidak sesuai (...................................)
MAHKAMAH KONSTITUSIREPUBLIK INDONESIA
Model 6/APKP.4Pasal 32 ayat (2) UU MK
Lampiran 9
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
71
AKTA REGISTRASI PERKARA___ /PAN.MK/_______
Pada hari ini . tanggal pukul telah dicatatdalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) perihal permohonan Perselisihantentang Hasil Pemilihan Umum dengan nomor:
____/PHPU.___/____diajukan oleh:
................................................................................. sebagai PEMOHONterhadap
Komisi Pemilihan Umum .......................................... sebagai TERMOHON
Perkara tersebut akan segera ditetapkan hari sidangnya dalam waktu palinglambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi PerkaraKonstitusi dan kepada Pemohon akan segera diberitahukan mengenai ketetapantersebut.
Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.
Panitera
(...................................)
MAHKAMAH KONSTITUSIREPUBLIK INDONESIA
Model 5/ARP.4Pasal 33 UUMK
Lampiran 10
Panduan Teknis Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
72
Nomor : ......... /PAN.MK/......... /........ Jakarta, .......................................Lampiran : -Perihal : Panggilan Sidang Yth. .............................................
Yang memberikan Kuasa kepada.................................................
di-................................................
Kami, Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atasperintah Hakim, dengan ini memberitahukan kepada:
.......................................... --------------------- sebagai Pemohon;
Yang memberikan Kuasa kepada ..................................................
dalam perkara permohonan .............. yang telah didaftar dalam BukuRegistrasi Perkara Konstitusi Nomor ....... /.......-......./......., untukmenghadap pada persidangan Mahkamah Konstitusi yang akandiselenggarakan pada
hari : ...........................................tanggal : ...........................................jam : ...........................................tempat : Gedung Mahkamah Konstitusi RI Jl. Medan Merdeka
Barat Nomor ......., Jakarta Pusatacara : Pengucapan Putusan
Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 38 ayat (1)Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka para pihak, Saksi, danAhli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi.Demikian panggilan ini disampaikan melalui Juru Panggil MahkamahKonstitusi Republik Indonesia.
Panitera
(...................................)
MAHKAMAH KONSTITUSIREPUB
Top Related