PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
BAGIAN PERENCANAAN BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BAGIAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PELAYANAN DATA DAN INFORMASI
NO. POB/PERENCANAAN/01
Legalisasi
Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Suci Oktavia Anshari, SE
Kasubbag Perencanaan _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Tahri, SE Kabag Perencanaan dan Keuangan _________________ ________________
Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A Kepala BUPK _________________ ________________
Status Dokumen
Nomor Salinan/ Distribusi
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/01
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PELAYANAN DATA DAN INFORMASI Nomor Revisi : -
2
SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN
Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/01
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PELAYANAN DATA DAN INFORMASI Nomor Revisi : -
3
A. Tujuan
Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan proses pelayanan data dan informasi kepada unit-unit lain yang membutuhkan secara terstruktur.
B. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku untuk proses pelayanan data dan informasi permohonan data dan informasi baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
C. Pengertian/Definisi
Pelayanan data dan informasi adalah proses pelayanan terhadap permintaan data dan informasi baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy dari unit-unit kerja di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji
D. Referensi
(1) Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji. (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 115 Tahun 2014 tentang Statuta
UMRAH
E. Ketentuan Umum
(1) Pelayanan Data dan Informasi dilakukan setiap hari kerja.
(2) Permintaan data dan informasi akan dilayani melaui surat dan disposisi/memo dari pimpinan berkaitan dengan data dan informasi yang akan diminta.
(3) Permintaan data dan informasi untuk kegiatan yang tidak/kurang berkaitan dengan lembaga memerlukan persetujuan khusus dari pimpinan.
(4) Pelayanan data dan informasi dilayani di Sub Bagian Perencanaan BUPK.
F. Prosedur
(1) Diagram Prosedur Mutu Pelayanan Data dan Informasi;
UNIT KERJA/
STAKEHOLDER BAGIAN Perencanaan
Mulai
Pimpinan Menerima surat
berkaitan dengan data
yang diminta
Permintaan data dari
Stakeholder
Validasi disposisi/memo
oleh pimpinan
Bagian Perencanaan
Menyiapkan data yang
diminta
Menyerahkan data dan
informasi Menerima data dan informasi yang
diminta
selesai
Meminta tanda tangan
dari penerima data dan
informasi
Mencatat data dan
informasi yang diminta ke
dalam buku agenda
Stakeholder
menandatangani buku
agenda
(2) Rincian Prosedur Mutu Pelayanan Data dan Informasi
Kegiatan 1 Mulai.
Kegiatan 2 Unit kerja/stakeholder mengajukan permintaan data dan informasi ke Kepala BUPK/Kabag. Perencanaan dan Keuangan/Kasubbag di Perencanaan.
Kegiatan 3 Pimpinan Bagian Perencanaan dan Keuangan menerima surat/permohonan berkaitan dengan data dan informasi yang diminta.
Kegiatan 4 Pimpinan Bagian Perencanaan dan Keuangan memberikan disposisi/memo kepada kepala sub Bagian Perencanaan.
Kegiatan 5 Kepala Sub Bagian Perencanaan memberikan disposisi kepada staf perencanaan untuk dapat memberikan data yang diminta oleh unit kerja/stakeholder.
Kegiatan 6 Sub Bagian Perencanaan mencatat data dan informasi yang diminta ke dalam buku agenda.
Kegiatan 7 Sub Bagian Perencanaan meminta tanda tangan dari penerima data dan informasi dalam buku agenda.
Kegiatan 8 Unit kerja/stakeholder menandatangani buku agenda .
Kegiatan 9 Bagian Perencanaan dan menyerahkan data dan informasi yang diminta/dibutuhkan.
Kegiatan 10 Unit kerja/stakeholder menerima data dan informasi yang dibutuhkan.
Kegiatan 11 Selesai.
G. Lampiran
-
BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BAGIAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
UNIT KERJA
NO. POB/PERENCANAAN/02
Legalisasi
Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Suci Oktavia Anshari, SE
Kasubbag Perencanaan _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Tahri, SE Kabag Perencanaan dan Keuangan _________________ ________________
Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A Kepala BUPK _________________ ________________
Status Dokumen
Nomor Salinan/ Distribusi
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/02
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
UNIT KERJA Nomor Revisi : -
2
SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN
Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/02
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
UNIT KERJA Nomor Revisi : -
3
A. Tujuan
Prosedur ini ditetapkan bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:
(1) Prosedur proses Monitoring dan Evaluasi Kinerja;
(2) Tahapan yang harus dilakukan dalam proses Monitoring dan Evaluasi Internal;
(3) Tahapan-tahapan dan proses hasil rekomendasi.
B. Ruang Lingkup
Kegaiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mendapatkan bukti objektif dari lapangan atas kesesuaian proses dan atau hasil kegiatan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku. Selain itu kegiatan ini juga untuk memperoleh data dan informasi menyangkut pemahaman, permasalahan/kendala di lapangan yang diperlukan untuk penyempurnaan proses dan atau hasil kegiatan pada perencanaan berikutnya.
C. Pengertian/Definisi
Monitoring dan evaluasi kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban unit kerja dalam menjamin bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan aturan dan mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Melalui kegiatan ini juga dapat diperoleh data dan informasi mengenai kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan sehingga diperoleh kebijakan pemecahannya.
D. Referensi
(1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
(2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/02
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
UNIT KERJA Nomor Revisi : -
4
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Paeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5340);
E. Ketentuan Umum
(1) Hasil monitoring dan evaluasi harus dapat memberikan informasi dan masukan untuk penyempurnaan proses pelaksanaan program kegiatan di unit kerja;
(2) Monitoring dan evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan di unit kerja;
(3) Proses monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Rektor/Wakil Rektor II/Kepala Biro Umum Perencanaan Keuangan.
F. Prosedur
(1) Diagram Proses
REKTOR/ WAKIL REKTOR II/
KA.BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
TIM ADHOC MONEV KINERJA
UNIT KERJA
Ya
Tidak
Mulai
Rapat Koordinasi dan
Penyusunan ST Tim
Monev
ST Tim Monev
disetujui
Menyiapkan
Pelaksanaan Monev Menerima surat
jadwal visitasi dan
penyiapan data
dukung monev
Menerima surat
kesediaan visitasi
mnev kinerja dari
unit kerja
Melakukan monev
kinerja di unit kerja
Mengisi dan
meyiapkan data
dukung monev
Mengumpulkan
data da
menggunakan
instrumen monev
Data lengkap?
REKTOR/ WAKIL REKTOR II/
KA.BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
TIM ADHOC MONEV KINERJA
UNIT KERJA
(2) Rincian Proses
Kegiatan 1 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kinerja diawali rapat koordinasi di Bagian Perencanaan sekaligus membuat surat tugas tim monev kinerja;
Kegiatan 2 Surat Tugas Tim Monev disetujui oleh Rektor/Wakil Rektor II/Kepala Biro Umum Perencanaan Keuangan;
Kegiatan 3 Surat tugas Tim monev diterima oleh tim dan tim melakukan persiapan pelaksanaan monev kinerja;
Kegiatan 4 Tim monev mengirim surat jadwal visitasi dan penyiapan data dukung ke unit kerja yang akan dimonev;
Kegiatan 5 Unit kerja memberi jawaban kesediaan menerima visitasi tim monev;
Kegiatan 6 Tim monev melakukan visitasi monev ke unit kerja sesuai dengan jadwal;
Kegiatan 7 Unit mengisi instrumen yang diberikan oleh tim monev dan menyiapkan data dukung yang diperlukan;
Kegiatan 8 Tim monev mengecek kesesuaian data dengan instrumen yang sudah diisi oleh unit kerja;
Kegiatan 9 Apabila belum lengkap, tim monev akan meminta unit kerja untuk melengkapi;
Berita acara hasil
monev kinerja dan
draf rekomendasi
Mengevaluasi draf
rekomendasi hasil
monev dari tim
Laporan hasil monev
kinerja unit kerja
Laporan hasil
monev kinerja
unit kerja
Selesai
Laporan hasil
monev kinerja
unit kerja
Kegiatan 10 Apabila sudah lengkap, tim monev membuat berita acara hasil visitasi dan draf rekomendasi;
Kegiatan 11 Tim monev memberikan berita acara dan draf rekomendasi ke Bagian Perencanaan;
Kegiatan 12 Bagian Perencanaan terutama di Subbagian perencanaan mengevaluasi data hasil visitasi monev dan disusun menjadi laporan;
Kegiatan 13 Laporan dikirim ke Rektor/Wakil Rektor II/Kepala Biro Umum Perencanaan Keuangan dan unit kerja yang sudah dimonev.
G. Lampiran
(1) Formulir Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Kerja; (2) Formulir Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Kerja; (3) Formulir Lembar Kerja Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Kerja; (4) Sistematika Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja;
BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BAGIAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PROSEDUR MUTU PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN UMRAH
NO. POB/PERENCANAAN/03
Legalisasi
Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Suci Oktavia Anshari, SE
Kasubbag Perencanaan _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Tahri, SE Kabag Perencanaan dan Keuangan _________________ ________________
Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A Kepala BUPK _________________ ________________
Status Dokumen
Nomor Salinan/ Distribusi
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/03
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PROSEDUR MUTU PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
UMRAH
Nomor Revisi : -
2
SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN
Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/03
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PROSEDUR MUTU PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
UMRAH
Nomor Revisi : -
3
A. Tujuan
Tujuan dari prosedur mutu Rencana Induk Pengembangan (Renip) adalah adanya pedoman/langkah-langkah yang jelas dalam penyusunan Renip tersebut.
B. Ruang Lingkup
Prosedur Mutu Penyusunan RENIP merupakan panduan bagi universitas dalam menyusun RENIP
C. Pengertian/Definisi
Rencana Pengembangan Jangka Panjang UMRAH, yang selanjutnya disingkat RENIP UMRAH adalah dokumen perencanaan pengembangan yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya UMRAH dalam bentuk visi, misi dan arah Pengembangan UMRAH dengan periodisasi mengikuti RENIP Kementerian pendidikan Nasional yaitu periode 20 (dua puluh) tahun ke depan (dari 2005 sampai dengan 2025).
D. Referensi
(1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
(2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
E. Ketentuan Umum
(1) RENIP UMRAH adalah dasar dan acuan bagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di UMRAH.
(2) RENIP UMRAH adalah dasar legitimasi untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dengan dukungan sumber daya yang memadai
(3) RENIP disusun tiap 20 (dua puluh) tahun sekali.
F. Prosedur
(1) Diagram Proses a. Proses Persiapan
REKTOR/PEMBANTU REKTOR
BAGIAN PERENCANAAN
TIM ADHOC PENYUSUN RENIP
mulai
Pembentukan tim dilanjutkan rapat
koordinasi
Pembuatan surat
tugas tim Penerbitan surat
tugas tim
Penyusunan
Rencana Kerja Persetujuan
Rencana Kerja
Membuat undangan rapat
koordinasi rencana kerja tim
Surat Undangan
Rapat Koordinasi
Surat Tugas Tim
Penyusun
1
b. Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RENIP
REKTOR/ PEMBANTU
REKTOR
BAGIAN PERENCANAAN
TIM ADHOC PENYUSUN RENIP
PIMPINAN UNIT KERJA/
STAKEHOLDER
1
Rapat koordinasi rancangan awal
Public Hearing/FGD
Rancangan awal Renip
Penjaringan aspirasi dan
pengumpulan data
Rektor memberi
masukan pada
Revisi rancangan
awal Renip
2
Pengajuan revisi rancangan awal
Penyusunan
rancangan awal
Data aspirasi dari
stakerholder
pengolahan dari masukan entitas
Pembahasan dan
kompilasi dari masukan entitas
c. Penyusunan Rancangan Akhir RENIP
REKTOR SENAT
UNIVERSITAS TIM ADHOC
PENYUSUN RENIP BAGIAN
PERENCANAAN
(2) Rincian Proses
a. Proses Persiapan
Kegiatan 1 Pembentukan Tim Penyusun RENIP
Kegiatan 2 Pembuatan Surat Tugas Tim Penyusun RENIP
Kegiatan 3 Penerbitan Surat Tugas Tim Penyusun RENIP
Kegiatan 4 Penyusunan Rencana kerja
Kegiatan 5 Persetujuan Rencana Kerja
Kegiatan 6 Membuat undangan Persiapan Penyusunan Rancangan Awal
2
Perbaikan
rancangan awal Renip
Mereviu/Menyetuji rancangan
akhir Renip
Merevisi
rancangan akhir
Renip
Rektor
mengesahkan Renip
rancangan akhir
Renip
selesai
SK.Rektor
tentang Renip
SK.Rektor
tentang Renstra SK.Rektor
tentang Renip
b. Proses Penyusunan Rancangan Awal Renip
Kegiatan 1 Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Awal RENIP antara Bagian perencanaan dengan Tim Penyusun RENIP
Kegiatan 2 Penyusunan Rancangan Awal yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dengan Tim Penyusun RENIP
Kegiatan 3 Penjaringan aspirasi dan pengumpulan data dari entitas dan stakeholder
Kegiatan 4 Pengolahan masukan dari entitas dan stakeholder
Kegiatan 5 Pembahasan dan Kompilasi masukan dari entitas
Kegiatan 6 FGD/Public hearing Rancangan Awal RENIP kepada pihak eksternal dan internal
Kegiatan 7 Hasil FGD/Public hearing adalah revisi rancangan awal RENIP
Kegiatan 8 Pengajuan revisi rancangan awal RENIP kepada Rektor
c. Penyusunan Rancangan Akhir RENIP
Kegiatan 1 Perbaikan revisi rancangan awal dari hasil masukan Rektor menjadi rancangan akhir
Kegiatan 2 Draf Rancangan Akhir dikirim ke Senat Universitas untuk mendapat masukan dan persetujuan
Kegiatan 3 Senat Universitas mereviu rancangan akhir RENIP
Kegiatan 4 Revisi RENIP
Kegiatan 5 Pengesahan RENIP oleh Rektor
Kegiatan 6 Penandatanganan Surat Keputusan oleh Rektor
Kegiatan 7 Penggandaan Dokumen RENIP
G. Lampiran
(1) Formulir Masukan stakeholder terhadap rancangan RENIP (FM-01-PVA-01) (2) Formulir Berita acara masukan dan persetujuan senat terhadap rancangan
RENIP (FM-02-PVA-01) (3) Sistematika dokumen RENIP (FM-03-PVA-01)
BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BAGIAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS UMRAH
NO. POB/PERENCANAAN/04
Legalisasi
Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Suci Oktavia Anshari, SE
Kasubbag Perencanaan _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Tahri, SE Kabag Perencanaan dan Keuangan _________________ ________________
Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A Kepala BUPK _________________ ________________
Status Dokumen
Nomor Salinan/ Distribusi
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/04
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS UMRAH
Nomor Revisi :
2
SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN
Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/04
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS UMRAH
Nomor Revisi :
3
A. Tujuan Tujuan prosedur mutu ini adalah untuk memudahkan dalam penyusunan
Rencana Strategis Universitas Maritim Raja Ali Haji (Renstra UMRAH).
B. Ruang Lingkup
Prosedur Mutu Penyusunan Renstra merupakan panduan bagi universitas/fakultas/lembaga/unit dalam menyusun Renstra.
C. Pengertian/Definisi
(1) Rencana Strategis (Renstra) UMRAH merupakan penjabaran visi, misi ke dalam program kerja Rektor untuk lima tahun mendatang (masa jabatan Rektor) dan akan menjadi pedoman bagi UMRAH dalam menyusun Renstra semua entitas di lingkungan UMRAH (Fakultas/Lembaga/Unit).
(2) Renstra UMRAH memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan prioritas/indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perguruan Tinggi.
D. Referensi
(1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
(2) Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005--2025,
(3) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (4) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, (5) Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015--2019.
E. Ketentuan Umum
(1) Renstra tersusun sesuai peraturan perundangan dan RPJP UMRAH (2) Renstra UMRAH adalah dasar dan acuan bagi kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan di UMRAH. (3) Renstra UMRAH yang disusun oleh UMRAH adalah dasar legitimasi untuk
meningkatkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dengan dukungan sumber daya yang memadai.
F. Prosedur
(1) Diagram Proses a. Proses Persiapan
REKTOR BAGIAN
PERENCANAAN
TIM ADHOC PENYUSUN RENSTRA
mulai
Pembentukan tim
Adhoc
Pembuatan surat
tugas tim Penerbitan surat
tugas tim
Penyusunan
Tahapan Kerja Tim Persetujuan Jadwal
Kegiatan
Membuat undangan rapat
koordinasi rencana kerja tim
Surat Undangan
Rapat Koordinasi
Surat Tugas Tim
Penyusun
1
b. Persiapan Penyusunan Rancangan Awal Renstra
REKTOR BAGIAN
PERENCANAAN
TIM ADHOC PENYUSUN RENSTRA
PIMPINAN UNIT KERJA/STAKEHOLDER
1
Rapat koordinasi rancangan awal
Public Hearing/FGD
Rancangan awal renstra
Penjaringan aspirasi dan
pengumpulan data
Revisi rancangan
awal renstra
2
Pengajuan revisi rancangan awal
Penyusunan
rancangan awal
Data aspirasi dari
stakerholder
pengolahan dari masukan entitas
Pembahasan dan
kompilasi dari masukan entitas
c. Persiapan Penyusunan Rancangan Akhir Renstra
REKTOR SENAT
UNIVERSITAS
TIM ADHOC PENYUSUN RENSTRA
BAGIAN PERENCANAAN
(2) Rincian Proses
a. Proses Persiapan
Kegiatan 1 Pembentukan Tim Penyusun Renstra
Kegiatan 2 Pembuatan Surat Tugas Tim Penyusun Renstra
Kegiatan 3 Penerbitan Surat Tugas Tim Penyusun Renstra
Kegiatan 4 Penyusunan Rencana kerja
Kegiatan 5 Persetujuan Rencana Kerja
Kegiatan 6 Membuat undangan Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Awal
2
Perbaikan
rancangan awal
menjadi
rancangan akhir
Mereviu dan menyetujui
rancangan akhir renstra
Merevisi
rancangan akhir
renstra
Rektor
mengesahkan renstra
rancangan akhir
renstra
selesa
i
SK.Rektor
tentang Renstra
SK.Rektor
tentang Renstra SK.Rektor
tentang Renstra
b. Proses Penyusunan Rancangan Awal Renstra
Kegiatan 1 Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Awal Renstra antara Bagian Perencanaan dengan Tim Penyusun Renstra
Kegiatan 2 Penyusunan Rancangan Awal yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dengan Tim Penyusun Renstra
Kegiatan 3 Penyebarluasan Rancangan Awal Renstra ke semua entitas di lingkungan UMRAH dan stakeholder
Kegiatan 4 Penjaringan aspirasi dan pengumpulan data dari entitas dan stakeholder
Kegiatan 5 Pengolahan masukan dari entitas dan stakeholder
Kegiatan 6 Pembahasan dan Kompilasi masukan dari entitas
Kegiatan 7 FGD/Public hearing Rancangan Awal Renstra kepada pihak eksternal dan internal
Kegiatan 8 Hasil FGD/Public hearing adalah revisi rancangan awal renstra
Kegiatan 9 Pengajuan revisi rancangan awal renstra kepada Rektor
c. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra
Kegiatan 1 Perbaikan revisi rancangan awal dari hasil masukan Rektor menjadi rancangan akhir
Kegiatan 2 Draf Rancangan Akhir dikirim ke Senat Universitas untuk mendapat masukan dan persetujuan
Kegiatan 3 Senat Universitas mereviu rancangan akhir renstra
Kegiatan 4 Revisi Renstra
Kegiatan 5 Pengesahan Renstra oleh Rektor
Kegiatan 6 Penandatanganan Surat Keputusan oleh Rektor
Kegiatan 7 Penggandaan Dokumen Renstra
G. Lampiran
(1) Formulir berita acara persetujuan senat terhdap rancangan RSB (FM-01-PVA-02)
(2) Sistematika Dokumen RSB (FM-02-PVA-02)
BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BAGIAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
REVIEW RENSTRA UMRAH
NO. POB/PERENCANAAN/05
Legalisasi
Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Suci Oktavia Anshari, SE
Kasubbag Perencanaan _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Tahri, SE Kabag Perencanaan dan Keuangan _________________ ________________
Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A Kepala BUPK _________________ ________________
Status Dokumen
Nomor Salinan/ Distribusi
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/05
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
REVIEW RENSTRA UMRAH Nomor Revisi :
2
SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN
Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/05
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
REVIEW RENSTRA UMRAH Nomor Revisi :
3
A. Tujuan
Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman dalam Review Renstra UMRAH guna disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan dunia pendidikan.
B. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku untuk proses revisi Renstra UMRAH dan penyusunan renstra baru UMRAH
C. Pengertian/Definisi
Review Renstra UMRAH adalah kegiatan diskusi bersama/brainstorming/Focus Group Discussion untuk melihat dan mengkaji kembali Renstra UMRAH yang telah disusun guna disesuaikan dengan kondisi/perkembangan dunia pendidikan dalam rangka merevisi Renstra pada tahun berjalan dan atau perbaikan dalam rangka penyusunan Renstra UMRAH periode 5 (lima) tahun berikutnya.
D. Referensi
(1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025
(2) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(3) Undang-undang No. 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(4) Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP JMN) 2015-2019
(5) Renstra Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015-2019
E. Ketentuan Umum
(1) Review Renstra UMRAH merupakan kegiatan untuk melihat kembali Rencana strategis yang telah disusun baik dari segi konten, substansi dan teknis penyusunan guna merevisi Renstra pada tahun berjalan dan atau perbaikan dalam rangka penyusunan Renstra periode 5 (lima) tahun berikutnya
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/05
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
REVIEW RENSTRA UMRAH Nomor Revisi :
4
(2) Review Renstra UMRAH dilaksanakan dalam periode tahun berjalan Renstra.
(3) Review Renstra UMRAH dilaksanakan dengan melibatkan tim ahli dari eksternal maupun internal UMRAH.
F. Prosedur
(1) Diagram Proses Mutu Review Renstra UMRAH
REKTOR UNIT KERJA BAGIAN
PERENCANAAN/TIM
REVIEWER INTERNAL/REVIEWER
EKSTERNAL
Review Renstra oleh
Reviewer
Draft kuesioner di setujui oleh
tim
Rapat Koordinasi
Review Renstra Bisnis
UMRAH
Pembentukan tim
penyusun
kuesioner dan tim
review Renstra
Bagian PSI
mengirimkan RSB
UMRAH kepada
Reviewer internal
dan eksternal
Draft Kuesioner di
review oleh tim
Bagian PSI
menyusun draft
kuesioner
Stakeholder mengisi
kuesioner Pengiriman
Kuesioner
Bagian PSI mengolah data
Analisis data
FGD Renstra Hasil FGD dilaporkan
kepada Rektor
mulai
selesai
(2) Rincian Prosedur Mutu Review Renstra UMRAH
a. Proses Persiapan
Kegiatan 1 Mulai
Kegiatan 2 Rapat Koordinasi Review Renstra UMRAH
Kegiatan 3 Pembentukan tim penyusun kuesioner dan Tim Review (eksternal dan internal) Renstra
Kegiatan 4 Bagian Perencanaan menyusun draft kuesioner dan mengirimkan Draft Renstra UMRAH ke reviewer eksternal dan internal
Kegiatan 5 Draft kuesioner di review oleh Tim reviewer internal
Kegiatan 6 Draft Kuesioner disetujui oleh Tim reviewer internal
Kegiatan 7 Kuesioner di sebarkan ke responden seluruh unit kerja/stakeholder dengan cara purposive sampling
Kegiatan 8 Responden mengembalikan kuesioner ke bagian Perencanaan dan Reviewer eksternal mengirimkan hasil review ke Bagian Perencanaan.
Kegiatan 9 Bagian perencanaan melakukan pengolahan data.
Kegiatan 10 Hasil pengolahan data di analisis oleh tim reviewer internal
Kegiatan 11 Dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Renstra dengan mengundang narasumber dari eksternal
Kegiatan 12 Hasil FGD dilaporkan kepada Rektor dan dijadikan bahan pertimbangan untuk merevisi Renstra yang telah ada dan atau untuk perbaikan penyusunan Renstra periode berikutnya.
Kegiatan 13 Selesai
G. Lampiran
(1) Formulir Kuesioner Review Renstra (FM-01-PVA-03)
(2) Formulir Berita Acara Review Renstra (FM-02-PVA-03)
(3) Formulir Berita Acara FGD Renstra (FM-03-PVA-03)
BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BAGIAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENYUSUNAN RENCANA OPERASIONAL (RENOP) UMRAH
NO. POB/PERENCANAAN/06
Legalisasi
Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Suci Oktavia Anshari, SE
Kasubbag Perencanaan _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Tahri, SE Kabag Perencanaan dan Keuangan _________________ ________________
Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A Kepala BUPK _________________ ________________
Status Dokumen
Nomor Salinan/ Distribusi
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/06
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PENYUSUNAN RENCANA OPERASIONAL (RENOP) UMRAH
Nomor Revisi : -
2
SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN
Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/06
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PENYUSUNAN RENCANA OPERASIONAL (RENOP) UMRAH
Nomor Revisi : -
3
A. Tujuan Tersusunnya Dokumen Rencana Operasional Pelaksanaan (Renop) sebagai
penjabaran Rencana Strategis (Renstra) melalui rumusan yang lebih kuantitatif dan operasional sebagai:
a. Acuan dalam penyusunan Kerangka Umum Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
b. Kumpulan (sigma) target program dan kegiatan dari seluruh Rencana Kinerja di Universitas dan atau Entitas (Fakultas/Lembaga/ Unit Kerja) di lingkungan UMRAH.
B. Ruang Lingkup
Prosedur Mutu Penyusunan Rencana Operasional merupakan panduan bagi universitas/ lembaga/unit dalam menyusun Renop
C. Pengertian/Definisi
Rencana Operasional (Renop) UMRAH merupakan penjabaran rencana strategis, berisi sasaran, indikator sasaran, program kerja dan target kinerja kuantitatif yang diharapkan akan dicapai dalam perioda 5 tahun sesuai periode Rencana Strategis serta kegiatan pokok/amanah yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan program kerja yang ditetapkan.
D. Referensi
(1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
(2) Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005--2025,
(3) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
(4) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
(5) Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015--2019.
(6) Rencana Strategis UMRAH (2015-2019).
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/06
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PENYUSUNAN RENCANA OPERASIONAL (RENOP) UMRAH
Nomor Revisi : -
4
E. Ketentuan Umum
(1) Rencana Operasional UMRAH adalah dasar dan acuan bagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di UMRAH.
(2) Rencana Operasional UMRAH adalah dasar legitimasi untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dengan dukungan sumber daya yang memadai
F. Prosedur
(1) Diagram Proses a. Proses Persiapan
REKTOR/PEMBANTU REKTOR
BAGIAN PERENCANAAN
TIM RENOP & KKJM
mulai
Pembentukan tim dilanjutkan rapat
koordinasi persiapan
Pembuatan surat
tugas tim Penerbitan surat
tugas tim
Penyusunan
Rencana Kerja Persetujuan
Rencana Kerja
Rapat koordinasi penyusunan
rancangan awal
Surat Undangan
rapat koordinasi
Surat Tugas Tim
Penyusun
1
b. Penyusunan Rancangan Awal Renop
BAGIAN PERENCANAAN
TIM ADHOC PENYUSUN
RENOP
PIMPINAN UNIT KERJA/STAKEHOLDER
1
Rapat koordinasi rancangan awal
renop
Penjaringan aspirasi dan
pengumpulan data
Penyusunan
rancangan awal renop
Data aspirasi dari
stakerholder
pengolahan dari masukan entitas
Pembahasan dan
kompilasi dari masukan entitas
2
Draf renop
c. Penyusunan Akhir Renop
REKTOR BAGIAN
PERENCANAAN TIM RENOP
(2) Rincian Prosedur Mutu Review Renstra UMRAH
a. Proses Persiapan
Kegiatan 1 Pembentukan Tim RENOP
Kegiatan 2 Pembuatan Surat Tugas Tim RENOP
Kegiatan 3 Penerbitan Surat Tugas Tim RENOP
Kegiatan 4 Penyusunan Rencana kerja Tim
Kegiatan 5 Persetujuan Rencana Kerja Tim
Kegiatan 6 Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rancangan Awal
Kegiatan 7 Membuat Undangan rapat koordinasi rancangan Awal RENOP
Public Hearing/FGD
Rancangan awal renop
3
Draf Renop
Masukan/reviu draf
renop
Perbaikan draf Renop
Penggandaan dokumen Renop
Pengesahan
Perjanjian Kinerja Unit Kerja
Renop
selesai
Perjanjian Kinerja Unit Kerja
b. Penyusunan rancangan awal RENOP
Kegiatan 1 Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Awal Renstra antara Bagian Perencanaan dengan Tim Penyusun Renstra
Kegiatan 2 Penyusunan Rancangan Awal yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dengan Tim Penyusun Renstra
Kegiatan 3 Penyebarluasan Rancangan Awal Renstra ke semua entitas di lingkungan UMRAH dan stakeholder
Kegiatan 4 Penjaringan aspirasi dan pengumpulan data dari entitas dan stakeholder
Kegiatan 5 Pengolahan masukan dari entitas dan stakeholder
Kegiatan 6 Pembahasan dan Kompilasi masukan dari entitas
Kegiatan 7 Hasil pembahasan dan kompilasi masukan menjadi draf renop
c. Penyusunan rancangan akhir Renop
Kegiatan 1 FGD/Public hearing Rancangan Awal Renstra kepada unit kerja
Kegiatan 2 Hasil FGD adalah draf Renop yang kemudian diserahkan ke Rektor
Kegiatan 3 Masukan/reviu RENOP dari Rektor sebagai bahan revisi
Kegiatan 4 Perbaikan draf RENOP
Kegiatan 5 Pengesahan dokumen RENOP
Kegiatan 6 Penggandaan Dokumen RENOP
Kegiatan 7 Penyebarluasan RENOP ke semua entitas di lingkungan UMRAH
G. Lampiran
(1) Sistematika Dokumen Renop (FM-01-PVA-04)
BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BAGIAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
LAPORAN PERKEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN DIKTI KEMENRISTEK
NO. POB/PERENCANAAN/07
Legalisasi
Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Suci Oktavia Anshari, SE
Kasubbag Perencanaan _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Tahri, SE Kabag Perencanaan dan Keuangan _________________ ________________
Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A Kepala BUPK _________________ ________________
Status Dokumen
Nomor Salinan/ Distribusi
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/07
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
LAPORAN PERKEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN
DIKTI KEMENRISTEK
Nomor Revisi :
2
SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN
Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan
A. Tujuan
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/07
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
LAPORAN PERKEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN
DIKTI KEMENRISTEK
Nomor Revisi :
3
Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada tiap tahun anggaran.
B. Ruang Lingkup
Prosedur Mutu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan merupakan panduan bagi universitas/fakultas/lembaga/unit dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan
C. Pengertian/Definisi
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penyusunan indikator kinerja dan target berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan RKT digunakan untuk merencanakan program dan kegiatan yang akan diusulkan di dalam RKAKL/DIPA.
D. Referensi
(1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
(3) Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015-2019
(5) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(6) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/X/6/8/ 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(7) Rencana Strategis (Renstra) UMRAH 2015-2019 (8) Rencana Operasional (Renop) UMRAH 2015-2019
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/07
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
LAPORAN PERKEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN
DIKTI KEMENRISTEK
Nomor Revisi :
4
E. Ketentuan Umum
(1) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan mengaju pada indikator Renop, selanjutnya indicator kinerja lainnya disusun secara berjenjang.
(2) Rencana Kinerja Tahunan UMRAH adalah dasar dan acuan bagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di UMRAH tiap tahun anggaran.
(3) Rencana Kinerja Tahunan UMRAH adalah dasar legitimasi untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dengan dukungan sumber daya yang memadai.
(4) Rencana Kinerja Tahunan UMRAH mejadi dasar penilaian kinerja kegiatan
F. Prosedur
(1) Diagram Proses
TIM ADHOC BAGIAN
PERENCANAAN UNIT KERJA/TIM
ADHOC
mulai
Raker
unit kerja utk mengajukan usulan
kegiatan
Usulan kegiatan
yang dimasukkan
dalam KK-RKT
Pembahasan usulan kegiatan dari Unit kerja
seles
ai
Formulir Kertas
Kerja RKT Unit
Reviu dan koreksi
Dokumen KK-RKT
universitas/Unit
Ya
Tidak
(2) Rincian Prosedur Mutu Review Renstra UMRAH
Kegiatan 1 Bagian Perencanaan menyiapkan dokumen kertas Kerja Rencana
Kerja Tahunan (KK-RKT)
Kegiatan 2 Rapat kerja Unit/tim adhoc untuk mengusulkan kegiatan
Kegiatan 3 Unit kerja mengisi KK-RKT sesuai dengan kegiatan yang menjadi
prioritas di unit kerja
Kegiatan 4 KK-RKT yang sudah diisi kemudian dibahas oleh rektor beserta tim
penyusun RKT
Kegiatan 5 Apabila ada kegiatan yang harus di revisi maka KK-RKT akan
dikembalikan ke unit kerja
Kegiatan 6 Apabila tidak ada revisi maka KK-RKT akan didokumenkan oleh
bagian Perencanaan sebagai bahan dalam penyusunan RKAT.
G. Lampiran
(1) Formulir Kertas Kerja Rencana Kerja Tahunan (KK-RKT) (FM-01-PVA-05) (2) Formulir Rencana Kerja Tahunan (FM-02-PVA-05)
BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BAGIAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA (PK) UMRAH
NO. POB/PERENCANAAN/08
Legalisasi
Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Suci Oktavia Anshari, SE
Kasubbag Perencanaan _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Tahri, SE Kabag Perencanaan dan Keuangan _________________ ________________
Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A Kepala BUPK _________________ ________________
Status Dokumen
Nomor Salinan/ Distribusi
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/08
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA (PK) UMRAH
Nomor Revisi :
2
SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN
Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/08
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA (PK) UMRAH
Nomor Revisi :
3
A. Tujuan
Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman penyusunan Penetapan Kinerja yang akan digunakan sebagai kontrak kerja yang akan diwujudkan selama satu tahun.
B. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku untuk proses penyusunan penetapan kinerja UMRAH.
C. Pengertian/Definisi
Penetapan Kinerja UMRAH adalah pembuatan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi yang disusun setelah DIPA disahkan.
D. Referensi
(1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 21/2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (RKA-K/L)
(4) Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kemenristek Dikti Tahun 2015-2019
(6) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(7) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/X/6/8/ 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(8) Rencana Strategis (Renstra) UMRAH 2015-2019
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/08
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA (PK) UMRAH
Nomor Revisi :
4
E. Ketentuan Umum
(1) Penetapan Kinerja merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat dan pada akhir tahun akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.
(2) Penetapan Kinerja berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun, sasaran dan target yang ingin dicapai selama satu tahun dan jumlah anggaran yang digunakan untuk pencapaian target dan sasaran tersebut.
(3) Penyusunan Penetapan Kinerja harus berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) UMRAH maupun Renstra Unit yang disinkronisaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan.
(4) Penetapan Kinerja UMRAH merupakan kontrak kerja UMRAH dengan Ristekdikti
(5) Penetapan Kinerja dibuat dan ditandatangani oleh rektor pada awal tahun anggaran
(6) Penetapan Kinerja dievaluasi setiap semester dan pada akhir tahun anggaran.
F. Prosedur
(1) Diagram Prosedur Mutu Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)
DIKTI REKTOR UNIT KERJA BUPK/BAGIAN
PERENCANAAN
Melakukan peng-
inputan data kedalam
LAKIP Online
Melakukan inputing
data Renstra,RKA-
KL & indikator Kinerja
seluruh unit kerja ke
Lakip Online
Draft PK Review dan di
paraf pimpinan BAPK
Penetapan Kinerja ditanda
tangani oleh Rektor
Penetapan Kinerja
kirim ke Dikti
Melakukan
persiapan
penyusunan PK
merumuskan
sasaran pada
Renstra UMRAH
dan IKPT dari
RKAKL
Merekap seluruh
indikator kinerja
unit sebagai
bahan
penyusunan
indikator kinerja
perguruan tinggi
Menyusun
Kertas Kerja
Menyusun draft
PK
Mulai
Membuat surat
permintaan ke
unit kerja untuk
mlakukan
penginputan
pada LAKIp
Online
seles
Menerima Dokumen DIPA &edaran dari Dikti untuk
menyusun PK
(2) Rincian Prosedur Mutu Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)
Kegiatan 1 Mulai
Kegiatan 2 Rektor menerima Dokumen DIPA dan surat edaran dari DIKTI untuk menyusun Penetapan Kinerja dan diteruskan ke Bagian Perencanaan
Kegiatan 3 Bagian Perencanaan melakukan persiapan penyusunan Penetapan Kinerja
Kegiatan 4 Bagian Perencanaan merumuskan sasaran pada Renstra UMRAH dan Indikator Kinerja Perguruan Tinggi (IKPT) dari RKAKL
Kegiatan 5 Bagian Perencanaan melakukan inputing data Renstra, RKAKL dan indikator kinerja seluruh unit kerja ke LAKIP Online
Kegiatan 6 Bagian Perencanaan membuat surat permintaan ke unit kerja untuk melakukan inputing data ke dalam LAKIP Online
Kegiatan 7 Unit kerja melakukan peng-inputan data ke dalam LAKIP Online
Kegiatan 8 Bagian Perencanaan merekap seluruh indikator kinerja unit sebagai bahan penyusunan Indikator Kinerja Perguruan Tinggi (IKPT)
Kegiatan 9 Bagian Perencanaan menyusun kertas kerja
Kegiatan 10 Bagian Perencanaan menyusun draft Penetapan Kinerja (PK)
Kegiatan 11 Draft Penetapan Kinerja di review dan diparaf oleh pimpinan BAPK
Kegiatan 12 Dokumen Penetapan Kinerja di tanda tangani oleh rektor
Kegiatan 13 Dokumen Penetapan Kinerja dikirim ke DIKTI
Kegiatan 14 Selesai
G. Lampiran
(1) Formulir Rencana Kinerja Tahunan (FM-01-PVA-06)
(2) Formulir Pernyataan Penetapan Kinerja (FM-02-PVA-06)
(3) Formulir Pakta Integritas (FM-02-PVA-06)
BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BAGIAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PEMBAYARAN SPP/UKT
NO. POB/PERENCANAAN/09
Legalisasi
Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Suci Oktavia Anshari, SE
Kasubbag Perencanaan _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Tahri, SE Kabag Perencanaan dan Keuangan _________________ ________________
Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A Kepala BUPK _________________ ________________
Status Dokumen
Nomor Salinan/ Distribusi
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/09
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
MONEV PENETAPAN KINERJA (PK) UMRAH
Nomor Revisi : -
2
SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN
Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/09
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
MONEV PENETAPAN KINERJA (PK) UMRAH
Nomor Revisi : -
3
A. Tujuan Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan untuk memonitor dan mengevaluasi
Pengukuran Penetapan Kinerja bagi satker selama tahun berjalan di UMRAH
B. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku untuk proses monitoring dan evaluasi penetapan kinerja UMRAH.
C. Pengertian/Definisi
Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kinerja UMRAH adalah pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dilaksanakan setiap triwulan tahun berjalan.
D. Referensi
(1) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(2) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/X/6/8/ 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
E. Ketentuan Umum
(1) Monev Penetapan Kinerja merupakan hasil pengukuran pelaksanaan program dan kegiatan sebagai kontrak kerja yang telah dibuat pada awal tahun anggaran.
(2) Monev Penetapan Kinerja berisi capaian program dan kegiatan serta realisasi anggaran.
(3) Monev Penetapan Kinerja dilaksanakan setiap tri wulan tahun anggaran. (4) Yang berwenang melakukan Monev Penetapan Kinerja adalah Bagian
Perencanaan
F. Prosedur
(1) Diagram Prosedur Mutu Monev Penetapan Kinerja (PK)
REKTOR UNIT KERJA BAGIAN
PERENCANAAN
Bagian Perencanaan Men-
download dan mencetak
hasil rekap seluruh unit
Unit Kerja melakukan
pengisian realisasi kinerja
kedalam LAKIP Online
Admin melakukan
pembukaan kunci untuk
pengisian LAKIP Online
Draft Monev PK Review dan di
paraf pimpinan BUPK
Monev Penetapan Kinerja
dilaporkan kepada Rektor
Penutupan Kunci Realisasi
pada LAKIP Online
Bagian Perencanaan
melakukan pengukuran
penetapan kinerja dengan
data dari unit
Bagian Perencanaan melakukan
analisis pengukuran penetapan
kinerja
Mulai
Bagian Perencanaan membuat
surat permintaan ke unit kerja
untuk melakukan pengisian
realisasi kinerja ke dalam LAKIP
Online
selesa
(2) Rincian Prosedur Mutu Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kinerja (PK) Kegiatan 1 Mulai Kegiatan 2 Administrator LAKIP Online di Bagian Perencanaan melakukan pembukaan kunci untuk pengisian LAKIP Online Kegiatan 3 Bagian Perencanaan membuat surat permintaan ke unit kerja untuk mengisi realisasi kinerja pada LAKIP Online Kegiatan 4 Semua unit kerja melakukan pengisian realisasi kinerja kedalam LAKIP Online Kegiatan 5 Administrator LAKIP Online di Bagian Perencanaan melakukan penutupan kunci realisasi pada LAKIP Online Kegiatan 6 Bagian Perencanaan men-download dan mencetak hasil/rekap realisasi kinerja seluruh unit Kegiatan 7 Bagian Perencanaan melakukan pengukuran Penetapan Kinerja dengan data-data dari unit Kegiatan 8 Bagian Perencanaan melakukan analisis pengukuran penetapan kinerja Kegiatan 9 Draft Monev Penetapan Kinerja di review dan diparaf oleh pimpinan BUPK Kegiatan 10 Dokumen Monev Penetapan Kinerja dilaporkan kepada rektor Kegiatan 11 Selesai
G. Lampiran
(1) Formulir Monitoring Penetapan Kinerja (FM-01-PVA-21) (2) Sistematika Monev Penetapan Kinerja (FM-02-PVA-21)
BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BAGIAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANTSI PEMERINTAH (LAKIP) UMRAH
NO. POB/PERENCANAAN/10
Legalisasi
Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Suci Oktavia Anshari, SE
Kasubbag Perencanaan _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Tahri, SE Kabag Perencanaan dan Keuangan _________________ ________________
Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A Kepala BUPK _________________ ________________
Status Dokumen
Nomor Salinan/ Distribusi
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/10
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) UMRAH
Nomor Revisi : -
2
SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN
Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/10
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) UMRAH
Nomor Revisi : -
3
A. Tujuan Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman/dasar
bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Universitas Negeri Maritim Raja Ali Haji
B. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku untuk proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji
C. Pengertian/Definisi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan pertanggungjawaban Rektor kepada Menteri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
D. Referensi
(1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
(2) Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Paeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5340);
(5) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
(6) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
(7) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/10
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) UMRAH
Nomor Revisi : -
4
E. Ketentuan Umum
(1) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sebuah sistem dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan pendekatan Good Government Governance.
(2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bentuk pengukuran dari pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) tahun berjalan.
(3) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan untuk bahan evaluasi dan rekomendasi tahun anggaran berikutnya dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis
(4) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji dibuat dan ditandatangani oleh rektor yang kemudian disampaikan ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti dengan tembusan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
F. Prosedur
(1) Diagram Prosedur Mutu Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DITJEN. DIKTI REKTOR UNIT KERJA BAGIAN
PERENCANAAN/TIM
Mulai
Rektor
memerintahkan
kepada Bagian
Perencanaan untuk
menyusun LAKIP
Bagian
Perencanaan
membentuk
tim penyusun
LAKIP
Unit kerja melakukan
pengisian capaian
Pengukuran Penetapan
Kinerja (PPK) setiap
bulan ke:
perencanaan.umrah.ac
.id
Tim penyusun
LAKIP
merekapitulasi
capaian penetapan
kinerja seluruh unit
kerja
Tim penyusun
LAKIP melakukan
pengukuran
capaian
Penetapan Kinerja
UMRAH
Tim Penyusun
LAKIP melakukan
analisis capaian
sasaran dan
keuangan
DITJEN. DIKTI REKTOR UNIT KERJA BAGIAN
PERENCANAAN/TIM
Tim Penyusun
LAKIP Menyusun
draft LAKIP
UMRAH tahun
berjalan
Draft LAKIP
disampaikan kepada
Pimpinan
Pimpinan mereview dan
mengkoreksi draft
LAKIP
Rektor menandatangani
Draft LAKIP
LAKIP dikirim ke Ditjen.
Dikti dengan tembusan
Menteri
Selesai
(2) Rincian Prosedur Mutu Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kinerja (PK) Kegiatan 1 Mulai Kegiatan 2 Rektor memerintahkan kepada Bagian Perencanaan untuk menyusun LAKIP Kegiatan 3 Bagian Perencanaan membentuk tim penyusun LAKIP Kegiatan 4 Tim penyusun LAKIP meminta seluruh unit kerja untuk melakukan pengisian capaian Pengukuran Penetapan Kinerja (PPK) melalui http://umrah.ac.id sampai dengan maksimal tanggal 20 Desember tahun berjalan. Kegiatan 5 Tim penyusun LAKIP melakukan rekapitulasi capaian Pengukuran Penetapan Kinerja (PPK) unit kerja yang telah diisi melalui http://umrah.ac.id Kegiatan 6 Tim penyusun LAKIP melakukan pengukuran capaian penetapan kinerja Universitas dengan merekap dan menggunakan bahan capaian penetapan kinerja dari unit kerja. Kegiatan 7 Tim penyusun LAKIP melakukan analisis capaian sasaran dan capaian keuangan dari data pengukuran penetapan kinerja Universitas. Kegiatan 8 Tim penyusun LAKIP menyusun draft LAKIP dari seluruh BAB dengan sistematikan yang telah ditetapkan dalam Peraturan. Kegiatan 9 Draft LAKIP disampaikan kepada pimpinan untuk direview dan dikoreksi terhadap materi dan simpulan dalam LAKIP tersebut. Kegiatan 10 Pimpinan mereview dan mengkoreksi hasil dan materi dari draft LAKIP. Kegiatan 11 Draft LAKIP setelah di acc oleh pimpinan maka ditandatangani oleh Rektor. Kegiatan 12 LAKIP dikirim ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti dengan tembusan ke Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kegiatan 13 Selesai.
G. Lampiran
(1) Sistematika susunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (FM-01-PVA-22)
(2) Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) (FM-02-PVA-22) (3) Formulir Penetapan Kinerja (PK) (FM-03 -PVA-22) (4) Formulir Pengukuran Penetapan Kinerja (PK) (FM-04-PVA-22)
BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BAGIAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA UNIT KERJA (LAKUK) DI LINGKUNGAN UMRAH
NO. POB/PERENCANAAN/11
Legalisasi
Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Suci Oktavia Anshari, SE
Kasubbag Perencanaan _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Tahri, SE Kabag Perencanaan dan Keuangan _________________ ________________
Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A Kepala BUPK _________________ ________________
Status Dokumen
Nomor Salinan/ Distribusi
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/11
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA UNIT KERJA (LAKUK) DI
LAPANGAN UMRAH
Nomor Revisi : -
2
SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN
Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/11
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA UNIT KERJA (LAKUK) DI
LAPANGAN UMRAH
Nomor Revisi : -
3
A. Tujuan
Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman dalam Pelaksanaan Evaluasi Laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan UMRAH
B. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku untuk proses Evaluasi Laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan UMRAH.
C. Pengertian/Definisi
Evaluasi Laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan UMRAH adalah kegiatan penilaian dokumen laporan akuntabilitas kinerja unit kerja sesuai dengan Lembar kerja evaluasi (LKE) dari Direktorat Perguruan Tinggi (Dikti) untuk melihat kesesuaian dari dokumen yang dikirim dengan kondisi di unit kerja yang bersangkutan..
D. Referensi
(1) Permen PAN dan RB No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Paeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157).
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5340);
(4) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
(5) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/11
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA UNIT KERJA (LAKUK) DI
LAPANGAN UMRAH
Nomor Revisi : -
4
E. Ketentuan Umum
(1) Evaluasi Laporan akuntabilitas kinerja unit kerja (LAKUK) di lingkungan UMRAH merupakan kegiatan untuk melihat kembali Laporan akuntabilitas kinerja dari unit kerja yang telah disusun baik dari segi konten, substansi dan teknis penyusunan guna persiapan penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja unit kerja yang baru .
(2) Evaluasi Laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan UMRAH dilaksanakan setelah dokumen Laporan akuntabilitas unit kerja diterima di bagian perencanaan, BUPK.
(3) Evaluasi Laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan UMRAH dilaksanakan dengan melibatkan tim Evaluasi internal UMRAH.
(4) Evaluasi Laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan UMRAH dilaksanakan dengan dua metode yaitu penilaian dokumen yang sudah dikirim dan hasil Evaluasi dengan unit kerja yang bersangkutan.
(5) Evaluasi Laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan UMRAH dilaksanakan pada awal tahun anggaran berikutnya periode LAKUK.
(6) Hasil evaluasi LAKUK dipergunakan untuk perbaikan penyusunan LAKUK pada tahun berikutnya.
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/11
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA UNIT KERJA (LAKUK) DI
LAPANGAN UMRAH
Nomor Revisi : -
5
F. Prosedur
(1) Diagram Prosedur Mutu Evaluasi Laporan akuntabilitas kinerja unit kerja UMRAH.
BAGIAN PERENCANAAN
TIM EVALUASI UNIT KERJA
Hasil akhir evaluasi
dokumen LAKUK
Rapat Koordinasi
evaluasi LAKUK
Pembentukan tim
tim evaluasi
LAKUK
Mengirim hasil
penilaian Tim
Wawancara Tim
dengan penyusun
di unit kerja
Menerima Hasil penilaian
di LKE
Tim Menerima Dokumen
LAKUK
Tim menilai
dokumen LAKUK
Revisi hasil
mulai
YA
TIDAK
Selesai
7
(2) Rincian Prosedur Mutu Evaluasi Laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di
Lingkungan UMRAH
Kegiatan 1 Mulai Kegiatan 2 Rapat Koordinasi Evaluasi Laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan UMRAH Kegiatan 3 Pembentukan Tim Evaluasi Laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan UMRAH Kegiatan 4 Tim Evaluasi menilai dokumen Laporan akuntabilitas dari unit kerja Kegiatan 5 Tim Evaluasi melakukan wawancara dengan tim penyusun Laporan akuntabilitas kinerja unit kerja Kegiatan 6 Apabila nilai awal dari tim Evaluasi tidak sesuai dengan hasil wawancara maka tim merevisi nilai yang kemudian diberi komentar dan rekomendasi sesuai dengan hasil penilaian Kegiatan 7 Hasil evaluasi dikirim ke unit kerja Kegiatan 8 Selesai
G. Lampiran
(1) Lembar Kerja Evaluasi (LKE) (FM-01-PVA-23)
BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BAGIAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PROSEDUR MUTU PENYUSUNAN EVALUASI DIRI UMRAH
NO. POB/PERENCANAAN/12
Legalisasi
Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Suci Oktavia Anshari, SE
Kasubbag Perencanaan _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Tahri, SE Kabag Perencanaan dan Keuangan _________________ ________________
Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A Kepala BUPK _________________ ________________
Status Dokumen
Nomor Salinan/ Distribusi
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/12
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PENYUSUNAN EVALUASI DIRI UMRAH Nomor Revisi : -
2
SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN
Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/12
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PENYUSUNAN EVALUASI DIRI UMRAH Nomor Revisi : -
3
A. Tujuan
Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Evaluasi Diri UMRAH
B. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku untuk proses penyusunan Evaluasi Diri UMRAH
C. Pengertian/Definisi
Evaluasi diri adalah suatu dokumen yang berupa data-data gambaran yang komprehensif tentang kondisi institusi, prestasi yang telah dicapai dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan selama satu tahun.
D. Referensi (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan
Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 115 Tahun 2014 tentang Statuta UMRAH
(3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji
E. Ketentuan Umum
(1) Evaluasi Diri merupakan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran dilengkapi dengan analisis keberhasilan,kegagalan dan hambatan yang dialami.
(2) Evaluasi Diri berisi laporan pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang mencakup keberhasilan, kegagalan dan hambatan yang dialami.
(3) Evaluasi Diri dibuat oleh Bagian Perencanaan bersama dengan tim pada akhir tahun anggaran.
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/12
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PENYUSUNAN EVALUASI DIRI UMRAH Nomor Revisi : -
4
F. Prosedur (1) Diagram Prosedur Mutu Penyusunan Evaluasi Diri UMRAH
REKTOR UNIT KERJA BAGIAN
Perencanaan/TIM
Mulai
Draft Evaluasi
disampaikan kepada
Pimpinan
Evaluasi Diri
ditandatangani oleh
Rektor
Memerintahkan kepada
Bagian Perencanaan untuk
menyusun Evaluasi Diri
Bagian Perencanaan membentuk tim penyusun
Evaluasi Diri
Bagian Perencanaan
Bersama tim melakukan
penjaringan aspirasi dari unit
kerja
Bagian Perencanaan
Bersama tim melakukan
evaluasi pelaksanan
kinerja tahun lalu
Tim menganalisis data
yang diperoleh
Tim menyusun draft
Evaluasi Diri
Pimpinan mereview draft
Evaluasi Diri
selesa
i
Unit Kerja
mengirimkan data
evaluasi diri kerja
Bagian Perencanaan
membuat surat permohonan
ke unit kerja untuk menyusun
Evaluasi Diri
(2) Rincian Prosedur Mutu Penyusunan Evaluasi Diri UMRAH
Kegiatan 1 Mulai Kegiatan 2 Rektor memerintahkan Bagian Perencanaan untuk menyusun Evaluasi Diri UMRAH Kegiatan 3 Bagian Perencanaan membentuk tim penyusun Evaluasi Diri UMRAH Kegiatan 4 Bagian Perencanaan bersama tim melakukan penjaringan aspirasi dari unit kerja Kegiatan 5 Bagian Perencanaan membuat surat permohonan ke unit kerja untuk membuat evaluasi diri masing-masing unit Kegiatan 6 Unit kerja mengirimkan data evaluasi diri Kegiatan 7 Bagian Perencanaan melakukan Evaluasi kinerja tahun sebelumnya Kegiatan 8 Tim menganalisi data yang diperoleh Kegiatan 9 Tim menyusun draft Evaluasi Diri Kegiatan 10 Draft evaluasi diri disampaikan kepada pimpinan (Rektor dan Wakil Rektor) Kegiatan 11 Pimpinan mengevaluasi draft Evaluasi Diri Kegiatan 12 Evaluasi Diri ditandatangani Rektor Kegiatan 13 Selesai
G. Lampiran
(1) Sistematika Evaluasi Diri Universitas/Fakultas (FM-01-PVA-24) (2) Sistematika Evaluasi Diri Lembaga/Badan/Biro/Bagian/Subbagian (FM-01-
PVA-24)
BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BAGIAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN UMUM PIMPINAN (AKUP) UMRAH
NO. POB/PERENCANAAN/13
Legalisasi
Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Suci Oktavia Anshari, SE
Kasubbag Perencanaan _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Tahri, SE Kabag Perencanaan dan Keuangan _________________ ________________
Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A Kepala BUPK _________________ ________________
Status Dokumen
Nomor Salinan/ Distribusi
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/13
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN UMUM PIMPINAN (AKUP) UMRAH
Nomor Revisi : -
2
SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN
Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/13
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN UMUM PIMPINAN (AKUP) UMRAH
Nomor Revisi : -
3
A. Tujuan
Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman/dasar bagi penyusunan strategi, prioritas kinerja dan penganggaran, yang akan dilaksanakan dalam periode tahun rencana
B. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku untuk proses penyusunan Arah Kebijakan Umum Pimpinan (AKUP) UMRAH.
C. Pengertian/Definisi
Arah Kebijakan Umum Pimpinan UMRAH adalah merupakan arah dan kebijakan umum pimpinan yang disepakati sebagai pedoman yang digunakan sebagai acuan oleh segenap Unit Kerja di UMRAH untuk merencanakan program dan kegiatannya agar semua kegiatan di Universitas secara sinergi mengarah kepada tujuan yang termuat dalam Rencana Strategis UMRAH.
D. Referensi (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (3) Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan
Negara (4) Undang-undang Nomor 20 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah (5) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) (6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian/lembaga (7) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (8) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (9) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(10) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/X/6/8/ 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(11) Rencana Strategis (Renstra) UMRA 2015-2019
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/13
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN UMUM PIMPINAN (AKUP) UMRAH
Nomor Revisi : -
4
E. Ketentuan Umum
(1) Arah Kebijakan Umum Pimpinan (AKUP) Universitas Maritim Raja Ali Haji merupakan pedoman dalam penyusunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran.
(2) Arah Kebijakan Umum Pimpinan (AKUP) Universitas Maritim Raja Ali Haji berisi kebijakan pimpinan mengenai program-program percepatan UMRAH untuk mewujudkan visi dan misi UMRAH yang akan dicapai dalam tahun tersebut.
(3) Penyusunan Arah Kebijakan Umum Pimpinan (AKUP) Universitas Maritim Raja Ali Haji berdasarkan pada evaluasi diri Universitas.
(4) Arah Kebijakan Umum Pimpinan (AKUP) Universitas Maritim Raja Ali Haji dibuat dan ditandatangani oleh rektor pada awal tahun anggaran.
F. Prosedur (1) Diagram Prosedur Mutu Penyusunan AKUP
REKTOR UNIT KERJA BAGIAN PERENCANAAN
Rektor memerintahkan
secara lisan ke pimpinan
perencanaan untuk
menyusun AKUP
Bagia perencanaan
membentuk tim dan
membuat surat tugas
penyusun AKUP
Bagian perencanaan
Bersama tim melakukan
penjaringan aspirasi dari
unit kerja
Unit Kerja
mengirimkan
data evaluasi
diri
Bagian perencanaan
Bersama tim melakukan
evaluasi pelaksanan
kinerja tahun lalu
Tim mengolah data &
informasi yang
diperoleh untuk
dijadikan pokok
pikiran dan focus
perhatian yang akan
dijadikan prioritas
dan strategi dalam
AKUP
AKUP dijadikan acuan
penyusunan RKT dan
Rencana Kegiatan dan
Anggaran semua unit kerja
Draft AKUP
disampaikan kepada
Pimpinan
Pimpinan mengkaji ulang
rancangan AKUP
AKUP ditandatangani oleh
Rektor
Bagian Perencanaan bersama tim
menyusun draft
Mul
selesai
(2) Rincian Prosedur Mutu Penyusunan Arah Kebijakan Umum Pimpinan (AKUP)
Kegiatan 1 Mulai Kegiatan 2 Rektor memerintahkan secara lisan kepada piminan Bagian Perencanaan untuk menyusun AKUP Kegiatan 3 Bagian Perencanaan membentuk tim adhoc dan membuat surat tugas penyusun AKUP Kegiatan 4 Bagian Perencanaan bersama tim melakukan penjaringan aspirasi dari unit kerja Kegiatan 5 Unit kerja mengirimkan data evaluasi diri Kegiatan 6 Bagian Perencanaan bersama tim melakukan evaluasi kinerja tahun lalu Kegiatan 7 Tim mengolah data dan informasi yang diperoleh untuk dijadikan pokok pikiran dan fokus perhatian yang akan dijadikan prioritas dan strategi dalam AKUP Kegiatan 8 Bagian Perencanaan bersama tim menyusun draft AKUP Kegiatan 9 Draft AKUP disampaikan kepada rektor Kegiatan 10 Rektor mengkaji ulang rancangan AKUP Kegiatan 11 AKUP ditandatangani oleh rektor Kegiatan 12 AKUP dijadikan acuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana kegiatan dan anggaran untuk semua unit kerja Kegiatan 13 Selesai.
G. Lampiran
(1) Sistematika Arah Kebijakan Umum Pimpinan(FM-01-PVA-25)
BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BAGIAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PROSEDUR MUTU ELEKTRONIK KEGIATAN
NO. POB/PERENCANAAN/14
Legalisasi
Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Suci Oktavia Anshari, SE
Kasubbag Perencanaan _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Tahri, SE Kabag Perencanaan dan Keuangan _________________ ________________
Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A Kepala BUPK _________________ ________________
Status Dokumen
Nomor Salinan/ Distribusi
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/14
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
ELEKTRONIK KEGIATAN Nomor Revisi : -
2
SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN
Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/14
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
ELEKTRONIK KEGIATAN Nomor Revisi : -
3
A. Tujuan
Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman/dasar bagi pelaksanaan dan pengelolaan Elektronik Kegiatan (e-Kegiatan) melalui web umrah.ac.id
B. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku untuk proses pelaksanaan dan pengelolaan Elektronik Kegiatan (e-Kegiatan) Universitas Maritim Raja Ali Haji
C. Pengertian/Definisi
Elektronik Kegiatan (e-Keg) adalah sebuah sistem pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan secara elektronik dalam mendukung Good Government Governance melalui aplikasi berbasis website umrah.ac.id
D. Referensi
(1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
(2) Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Paeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
(4) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
E. Ketentuan Umum
(1) e-Kegiatan adalah suatu sistem yang digunakan untuk mempermudah dalam pendokumentasian sebuah kegiatan baik penyusunan proposal kegiatan, pelaporan kegiatan, maupun dalam pelaporan perjalanan dinas.
(2) Proposal Kegiatan adalah sebuah dokumen yang berisi tentang kronologi dan rincian pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan.
(3) Laporan Kegiatan adalah sebuah dokumen yang berisi tentang hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan materi keberhasilan maupun ketidak-
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/14
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
ELEKTRONIK KEGIATAN Nomor Revisi : -
4
berhasilannya.
(4) Laporan perjalanan dinas adalah sebuah dokumen yang dibuat untuk memberikan hasil pelaksanaan dari perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai.
F. Prosedur
(1) Diagram Prosedur Mutu Pelaksanaan dan Pengelolaan Elektronik Kegiatan (e-Keg)
KETUA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
VALIDATOR (KABAG)
UNIT KERJA
Tidak
Ya
Ketua Panitia kegiatan
melakukan input data
proposal melalui
http://umrah.ac.id
Validasi
Draft Proposal Kegiatan
tersimpan di Sistem
Informasi
Mencetak dan
Mengesahkan Proposal
Ketua Panitia melakukan
input data laporan melalui
http://www.umrah.ac.id
Validasi
oleh kabag.
Draft Laporan Kegiatan
tersimpan di Sistem
Informasi
Mencetak dan
Mengesahkan Laporan
Kegiatan Ya
Tidak
Mulai
Seles
(1) Rincian Prosedur Mutu Pelaksanaan dan Pengelolaan Elektronik Kegiatan (e-Keg)
Kegiatan 1 Mulai.
Kegiatan 2 Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan yang ditunjuk melakukan pengisian inputing data proposal kegiatan melalui aplikasi sistem informasi elektronik kegiatan http://www.umrah.ac.id
Kegiatan 3 Data draft proposal akan tersimpan di dalam sistem informasi e-kegiatan
Kegiatan 4 Validator (kabag) akan mereview dan mengkoreksi usulan proposal yang masuk di sistem aplikasi untuk divalidasi. Apabila proposal tersebut sesuai dengan prosedur dan sistematika maka akan dinyatakan disetujui, dan apabila proposal tersebut tidak layak maka akan dikembalikan oleh validator ke Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan untuk diperbaiki.
Kegiatan 5 Unit Kerja mencetak proposal yang telah tervalidasi tersebut untuk disahkan oleh pimpinan.
Kegiatan 6 Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan melakukan pengisian input data laporan kegiatan terkait melalui hppt://www.umrah.ac.id.
Kegiatan 7 Data draft laporan kegiatan akan tersimpan di dalam sistem informasi e-kegiatan.
Kegiatan 8 Validator (kabag) akan mereview dan mengkoreksi laporan kegiatan yang masuk di sistem aplikasi untuk divalidasi. Apabila laporan tersebut sesuai dengan prosedur dan sistematika maka akan dinyatakan disetujui, dan apabila laporan tersebut tidak layak maka akan dikembalikan oleh validator ke Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan untuk diperbaiki.
Kegiatan 9 Unit Kerja mencetak laporan kegiatan yang telah tervalidasi tersebut untuk disahkan oleh pimpinan.
Kegiatan 10 Selesai.
G. Lampiran
(1) Sistematika Penyusunan Proposal (FM-01-PVA-26) (2) Sistematika Penyusunan Laporan kegiatan (FM-02-PVA-26)
BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BAGIAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
LAPORAN PERKEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN DIKTI KEMENRISTEK DIKTI
NO. POB/PERENCANAAN/15
Legalisasi
Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Suci Oktavia Anshari, SE
Kasubbag Perencanaan _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Tahri, SE Kabag Perencanaan dan Keuangan _________________ ________________
Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A Kepala BUPK _________________ ________________
Status Dokumen
Nomor Salinan/ Distribusi
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/15
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
LAPORAN PERKEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN
DIKTI KEMENRISTEK DIKTI
Nomor Revisi : -
2
SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN
Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/15
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
LAPORAN PERKEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN
DIKTI KEMENRISTEK DIKTI
Nomor Revisi : -
3
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/15
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
LAPORAN PERKEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN
DIKTI KEMENRISTEK DIKTI
Nomor Revisi : -
4
A. Tujuan
Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman/dasar bagi Satker untuk pelaksanaan Pelaporan Perkembangan Program dan Kegiatan di lingkungan Ditjen. Pendidikan Tinggi Kemenristek melalui http://lapker.dikti.go.id.
B. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku untuk petugas Satker Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam proses pelaksanaan Pelaporan Perkembangan Program dan Kegiatan di lingkungan Ditjen. Pendidikan Tinggi Kemenristek melalui http://lapker.dikti.go.id.
.
C. Pengertian/Definisi
Pelaporan Perkembangan Program dan Kegiatan (Lapker) adalah sebuah sistem terintegrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk membantu proses pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Ditjen. Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui http://lapker.dikti.go.id.
D. Referensi (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
(2) Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Paeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/15
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
LAPORAN PERKEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN
DIKTI KEMENRISTEK DIKTI
Nomor Revisi : -
5
E. Ketentuan Umum
(1) Pelaporan Perkembangan Program dan Kegiatan dilakukan melalui sistem aplikasi online dengan alamat http://lapker.dikti.go.id.
(2) Pelaporan Perkembangan Program dan Kegiatan dalam pelaksanaannya mengukur dan memonitoring capaian kegiatan dalam DIPA dan jenis belanja.
(3) Pelaporan dilakukan oleh Bagian Perencanaan BUPK UMRAH
F. Prosedur (1) Diagram Prosedur Mutu Pelaksanaan Pelaporan Perkembangan Program dan
Kegiatan (Lapker Dikti)
KEMENRISTEK BAGIAN
KEUANGAN BAGIAN
PERENCANAAN TIM SAI
Petugas Lapker
melakukan pengisian
Rencana dan Realisasi
per Kegiatan dan jenis
belanja
Petugas Lapker
mempersiapkan bahan
untuk pengisian sistem
aplikasi Lapker
Petugas menghimpun
data capaian serapan
keuangan
Rektor member surat tugas
kepada salah satu staf di
Perencanaan sebagai tim
Monitoring dan pelaporan
Mulai
Selesai
Petugas meminta data capaian
serapan keuangan ke
keuangan dan akuntansi
Tim SAI mengirim
capaian serapan
keuangan
Bag. Keuangan
mengirim capaian
serapan keuangan
(2) Rincian Prosedur Mutu Pelaksanaan Pelaporan Perkembangan Program dan
Kegiatan (Lapker Dikti)
Kegiatan 1 Mulai
Kegiatan 2 Rektor member tugas kepada staf di Bagian Perencanaan tim monitoring dan evaluasi Pelaporan
Kegiatan 3 Petugas Lapker mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pengisian sistem aplikasi Lapker secara online di http://lapker.dikti.go.id
Kegiatan 4 Petugas Lapker meminta data capaian serapan anggaran dari Bagian Keuangan dan Tim SAI
Kegiatan 5 Bagian Keuangan dan TIM SAI mengirimkan data capaian serapan anggaran kepada petugas lapker
Kegiatan 6 Petugas Lapker menghimpun data serapan anggaran dari Bagian Keuangan dan TIM SAI
Kegiatan 7 Petugas Lapker melakukan pengisian program, kegiatan, dan anggaran ke dalam sistem aplikasi lapker secara online baik rencana maupun realisasi per kegiatan dan jenis belanja.
Kegiatan 8 Selesai.
G. Lampiran
-
BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BAGIAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENYUSUNAN STANDAR BIAYA
NO. POB/PERENCANAAN/16
Legalisasi
Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Suci Oktavia Anshari, SE
Kasubbag Perencanaan _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Tahri, SE Kabag Perencanaan dan Keuangan _________________ ________________
Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A Kepala BUPK _________________ ________________
Status Dokumen
Nomor Salinan/ Distribusi
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/16
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PENYUSUNAN STANDAR BIAYA Nomor Revisi : -
2
SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN
Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/16
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PENYUSUNAN STANDAR BIAYA Nomor Revisi : -
3
A. Tujuan
Sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran sehingga dapat berjalan tertib. lancar, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan perekonomian negara dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
B. Ruang Lingkup
Seluruh unit yang ada di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
C. Pengertian/Definisi
Standar biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L).
D. Referensi (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
(2) Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Paeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/16
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PENYUSUNAN STANDAR BIAYA Nomor Revisi : -
4
E. Ketentuan Umum
(1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
(3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
(4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
(5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2016;
(6) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
F. Prosedur (1) Diagram Proses Penyusunan Standar Biaya
REKTOR/ WAKIL REKTOR II
BAGIAN PERENCANAAN,
UNIT KERJA BAGREN
DIKTI DJA
KEMENKEU
1. Persiapan Penyusunan Standar Biaya
REKTOR/ WAKIL REKTOR II
BAGIAN PERENCANAAN,
TIM ADHOC UNIT KERJA
BAGREN DIKTI
DJA KEMENKEU
2. Penyusunan Standar Biaya
mulai
Rapat
Pembentuka
n tim Adhoc
Pembuatan
Surat
Tugas Tim
Adhoc
Penerbita
n Surat
Tugas Tim
Adhoc
Persiapan
bahan
rencana kerja tim Adhoc
1
Rapat
koordinasi
persiapan
penyusunan
standar biaya
Surat tugas tim
adhoc
REKTOR/ WAKIL REKTOR II
BAGIAN PERENCANAAN,
TIM ADHOC UNIT KERJA
BAGREN DIKTI
DJA KEMENKEU
1
Penentuan
program/ke
giatan yang
akan dibuat standar
Penyusuna
n draft
standar
biaya
Penjaringa
n &
pengumpul
an data
Pembahasa
n kompilasi
usulan dari
masing-
masing unit
Usulan dari Unit
Rencana Kerja
Tahunan
3. Pengiriman Dokumen Standar Biaya
REKTOR/ WAKIL REKTOR II
BAGIAN PERENCANAAN,
TIM ADHOC UNIT KERJA
BAGREN DIKTI
DJA KEMENKEU
Pembahas
an akhir
draft
Finalisasi
draft
standar biaya
Pengesaha
n draft
standar biaya
Usulan Standar
Biaya
Pencetaka
n usulan
standar biaya
2
Pembuatan
surat
pengantar
draft
standar biaya
Penanda
tangana
n surat
pengant
ar
pengarsip
an
2
Surat pengantar
Pengirima
n ke
Bagren
selesai
Menerima
dokumen
draft
standar biaya
Pengirim
an draft
standar
biaya ke
PK BLU
Menetap
kan
peratura
n terkait
standar biaya
Peraturan
Menkeu tentang standar biaya
Sosialisasi
Internalisa
si Monev
(2) Rincian Prosedur Mutu Penyusunan Standar Biaya
1. Persiapan Penyusunan Standar Biaya
Kegiatan 1 Bagian Perencanaan mengadakan rapat pembentukan tim Adhoc. Kegiatan 2 Bagian Perencanaan membuat surat tugas membentuk tim Adhoc.
Kegiatan 3 Wakil Rektor II mengesahkan surat tugas pembentukan tim Adhoc.
Kegiatan 4 Tim Adhoc mempersiapkan bahan rencana kerja tim Adhoc.
Kegiatan 5 Tim Adhoc melakukan rapat koordinasi persiapan penyusunan standar biaya.
2. Penyusunan Tarif Layanan
Kegiatan 1 Tim Adhoc menentukan program dan kegiatan yang akan dibuat standar biaya berdasarkan Rencana Kerja Tahunan.
Kegiatan 2 Tim Adhoc mengumpulkan dan menjaring data usulan dari unit.
Kegiatan 3 Tim Adhoc membahas data kompilasi usulan dari seluruh unit dengan pimpinan masing-masing unit.
Kegiatan 4 Tim Adhoc menyusun draft standar biaya.
Kegiatan 5 Tim Adhoc melakukan pembahasan akhir draft standar biaya dengan pimpinan.
Kegiatan 6 Tim Adhoc melakukan finalisasi draft standar biaya.
Kegiatan 7 Rektor mengesahkan usulan standar biaya.
Kegiatan 8 Tim Adhoc mencetak usulan standar biaya.
3. Pengiriman Dokumen Standar Biaya
Kegiatan 1 Sub bagian perencananaan membuat surat pengantar pengiriman usulan standar biaya.
Kegiatan 2 Wakil Rektor II menanda tangani surat pengantar usulan standar biaya.
Kegiatan 3 Sub Bagian perencanaan mengarsip dokumen usulan standar biaya.
Kegiatan 4 Sub Bagian perencanaan mengirim dokumen usulan standar biaya ke Bagian Perencanaan Dikti
Kegiatan 5 Bagian Perencanaan Dikti menerima usulan standar biaya.
Kegiatan 6 Bagian Perencanaan Dikti mengirimkan usulan standar biaya ke Direktorat Jenderal Anggaran.
Kegiatan 7 Direktorat Jenderal Anggaran menetapkan Peraturan Menteri Keuangan terkait standar biaya.
Kegiatan 8 Tim penyusun melakukan sosialisasi internalisasi monev terkait standar biaya.
G. Lampiran
(1) Surat Pengantar Usulan Standar Biaya
BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BAGIAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENGAJUAN USUL PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN
NO. POB/PERENCANAAN/18
Legalisasi
Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Suci Oktavia Anshari, SE
Kasubbag Perencanaan _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Tahri, SE Kabag Perencanaan dan Keuangan _________________ ________________
Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A Kepala BUPK _________________ ________________
Status Dokumen
Nomor Salinan/ Distribusi
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/18
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PENGAJUAN USUL PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN
Nomor Revisi : -
2
SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN
Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/18
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PENGAJUAN USUL PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN
Nomor Revisi : -
3
A. Tujuan
Sebagai pedoman tata cara perubahan dan atau pergeseran program/kegiatan di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
B. Ruang Lingkup
Seluruh unit yang ada di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
C. Pengertian/Definisi
Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yanga akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Perkataan sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh unit organisasi di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
D. Referensi (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
(4) Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
(5) Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
(6) Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
(7) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/18
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PENGAJUAN USUL PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN
Nomor Revisi : -
4
E. Ketentuan Umum (1) Usulan program/kegiatan wajib disusun unit di lingkungan Universitas Maritim
Raja Ali Haji;
(2) Unit wajib menyiapkan dokumen pendukung usulan program/kegiatan;
(3) Pembahasan usulan program/kegiatan dilakukan pada saat unit menyusun dan mengusulkan program/kegiatan, yaitu pada waktu yang telah dijadwalkan sebagaimana dalam Kalender Manajemen Perencanaan;
(4) Pembahasan usulan program/kegiatan dilakukan pada saat unit mengajukan revisi dalam rangka optimalisasi kegiatan dan anggaran, yaitu pada waktu yang telah dijadwalkan sebagaimana dalam Kalender Manajemen Perencanaan;
(5) Pembahasan usulan program/kegiatan dilakukan pada saat unit mengajukan revisi dalam rangka optimalisasi kegiatan dan anggaran yang bersifat mendesak;
(6) Tim pembahas wajib meneliti dan menganalisa usulan program/kegiatan dan dokumen pendukungya
(7) Tim pembahas wajib mengisi berita acara atas kesimpulan hasil analisa terhadap usulan program/kegiatan.
F. Prosedur
(1) Diagram Proses Pengajuan Usul Perubahan Program/Kegiatan
UNIT KERJA TIM ADHOC, BAGIAN
PERENCANAAN REKTOR
UNIT KERJA TIM ADHOC, BAGIAN
PERENCANAAN REKTOR
Penyiapa
n bahan
program
/kegiatan
Pengesahan
usulan
perubahan
program oleh
pimpinan unit
mulai
Pengiriman ke
universitas
Targe
t Ren
stra
Renca
na
anggar
an Unit
Draft Usulan
program /kegiatan
Penyusunan
perubahan
program
Penelaahan
usul
perubahan
program
Pembahasan
usul perubahan
program
tidak
ya
Revisi usulan
perubahan
program/kegiatan
Dokumen perubahan
program/kegiatan
Penandatang
anan
Dokumen
perubahan
Rencana
program/kegi
atan
Usulan
program
disetujui?
selesai
pengarsipan
(2) Rincian Prosedur Pengajuan Usul Perubahan Program/Kegiatan
Kegiatan 1 Unit Kerja menyiapkan bahan usulan perubahan program/kegiatan dari Rencana Anggaran dan Rencana Strategis Unit Kerja.
Kegiatan 2 Unit Kerja menyusun usulan perubahan program/kegiatan sehingga menjadi draft usulan perubahan program/kegiatan.
Kegiatan 3 Pimpinan unit mengesahkan draft usulan perubahan program/kegiatan.
Kegiatan 4 Unit Kerja mengirimkan draft usulan perubahan program/kegiatan ke universitas.
Kegiatan 5 Subbagian Perencanaan universitas menelaah draft usulan perubahan program/kegiatan
Kegiatan 6 Subbagian Perencanaan universitas membahas draft usulan perubahan program/kegiatan bersama SPI
Kegiatan 7 Jika Subbagian Perencanaan universitas tidak menyetujui draft usulan perubahan program/kegiatan, unit kerja harus merevisi usulan perubahan program/kegiatan.
Kegiatan 8 Sub Bagian Perencanaan universitas menyetujui draft usulan perubahan program/kegiatan dari unit sehingga menjadi dokumen rencana program/kegiatan.
Kegiatan 9 Kepala BUPK menandatangani dokumen perubahan rencana program/kegiatan.
Kegiatan 10 Bagian Perencanaan mengarsip dokumen perubahan rencana program/kegiatan
G. Lampiran
(1) TOR dan RAB yang telah disetujui Pimpinan Unit
(2) Data Dukung
(3) Format Matriks Semula-Menjadi
(4) Surat Pengantar dari Pimpinan Unit
(5) Berita Acara Kesepakatan Perubahaan Program/Kegiatan
(6) Format Telaah Usulan Revisi
(7) Berita Acara Serah Terima Berkas
BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BAGIAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
NO. POB/PERENCANAAN/19
Legalisasi
Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Suci Oktavia Anshari, SE
Kasubbag Perencanaan _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Tahri, SE Kabag Perencanaan dan Keuangan _________________ ________________
Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A Kepala BUPK _________________ ________________
Status Dokumen
Nomor Salinan/ Distribusi
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/19
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 26 Oktober 2016
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA
Nomor Revisi : -
2
SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN
Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/19
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 26 Oktober 2016
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA
Nomor Revisi : -
3
A. Tujuan
Sebagai pedoman dalam menjaga stabilitas fiskal makro, alokasi sumber daya sesuai prioritas, dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.
B. Ruang Lingkup
Seluruh unit di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji
C. Pengertian/Definisi
Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian Negara Lembaga selanjutnya disebut RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Strategis Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya
D. Referensi
(1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
(4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 /PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011;
E. Ketentuan Umum
(1) RKA-KL disusun dengan menggunakan pendekatan :
i. Kerangka pengeluaran jangka menengah;
ii. Penganggaran terpadu;
iii. Penganggaran berbasis kinerja.
(2) RKA-KL disusun secara terstruktur dan dirinci menurut klasifikasi anggaran, yang meliputi :
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/19
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 26 Oktober 2016
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA
Nomor Revisi : -
4
i. Klasifikasi organisasi;
ii. Klasifikasi fungsi;
iii. Klasifikasi jenis belanja.
(3) RKA-KL disusun menggunakan instrument :
i. Indikator kinerja;
ii. Standar biaya;
iii. Evaluasi kinerja.
F. Prosedur
(1) Diagram proses penyusunan RKA-KL
REKTOR WR II Ka. BUPK SUBBAG
PERENCANAAN
UNIT KERJA
1. Penyusunan RKA-KL
REKTOR WR II Ka. BUPK SUBBAG
PERENCANAAN
UNIT KERJA
Penyusunan rencana kegiatan
penyusunan RKA-KL
Penyebarluasan pagu
sementara ke seluruh
Persetujuan rencana kegiatan
penyusunan RKA-KL
Rapat koordinasi penyusunan RKA-KL
Membreak down pagu sementara ke seluruh
unit
Mulai
Menerima
pagu
sementar
a
Menyusu
n usulan
kertas
kerja
REKTOR WR II Ka. BUPK SUBBAG
PERENCANAAN
UNIT KERJA
Usulan kertas kerja
Pengumpulan kertas
kerja / data RKA-KL
Pengolahan kertas kerja / data RKA-KL masing-masing unit
Pembahasan kompilasi bahan RKA-KL ,masing-masing unit
Memasukkan data dan komponen input pada
fasilitas kertas kerja
Penyusunan Draft
RKA-KL
Meneliti kesesuaian RKA-KL
dengan pagu yang ditetapkan
Penandatangan RKA-
KL
Usulan RKA-KL
Finalisasi draft RKA-
KL
Fotokopi dan penjilidan
1
(2) Rincian Prosedur Penyusunan RKA-KL
a. Penyusunan RKA-KL
Kegiatan 1 Subbag Perencanaan melakukan kegiatan rencana penyusunan RKA-KL
Kegiatan 2 Ka. BUPK menyetujui rencana kegiatan penyusunan RKA-KL
Kegiatan 3 Subbag Perencanaan melakukan rapat koordinasi penyusunan RKA-KL
Kegiatan 4 Subbag Perencanaanan membagi pagu sementara ke masing-masing unit kerja
Kegiatan 5 Unit kerja menerima pagu sementara.
Kegiatan 6 Unit kerja menyusun usulan kertas kerja.
Kegiatan 7 Subbag Perencanaan mengumpulkan kertas kerja dari seluruh unit.
Kegiatan 8 Subbag Perencanaan mengolah kertas kerja/data RKA-KL masing-masing unit.
Kegiatan 9 Pembahasan kompilasi bahan RKA-KL masing-masing unit kerja dengan melibatkan SPI
Kegiatan 10 Subbag Perencanaan memasukkan data yang bersumber dari usulan kertas kerja.
2. Pengiriman ke Kemenristek Dikti
surat pengantar dan
surat tugas
pengantar
Penanda
tanganan
surat
pengantar
dan surat
tugas
pengantar
Pembuatan surat
pengantar dan surat
tugas pengantar
1
pengarsipa
n
selesai
Kegiatan 11 Subbag Perencanaan menyusun draft RKA-KL
Kegiatan 12 Subbag Perencanaan meneliti kesesuaian RKA-KL dengan pagu yang ditetapkan
Kegiatan 13 Subbag Perencanaan melakukan finalisasi RKA-KL
Kegiatan 14 Dokumen RKAKL beserta surat pengantar dan surat tugas tim ditandatangani oleh Rektor
Kegiatan 15 Subbag Perencanaan memfotokopi dan menjilid dokumen RKA-KL
b. Pengiriman Ke Kementerian Ristek Dikti
Kegiatan 1 Subbag Perencanaan membuat surat pengantar dan surat tugas pengantar pengiriman RKA-KL
Kegiatan 2 Wakil Rektor II menanda tanagani surat pengantar dan surat tugas pengantar pengiriman RKA-KL
Kegiatan 3 Subbag Perencaaan mengarsip surat pengantar dan surat tugas pengantar pengiriman RKA-KL
Kegiatan 4 Subbag Perencanaan mengirim dokumen surat pengantar dan surat tugas pengantar pengiriman RKA-KL
G. Lampiran (1) Surat pengantar RKA-KL
(2) Perhitungan Pagu Sementara
(3) Format Kertas Kerja
(4) Berita acara serah terima dari unit kerja ke sub bagian perencanaan
(5) Berita acara serah terima RKA-KL dari Kemenristek ke Universitas
(6) ADK dan RKA/KL yang sudah disetujui
BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BAGIAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENYUSUNAN REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
NO. POB/PERENCANAAN/20
Legalisasi
Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Suci Oktavia Anshari, SE
Kasubbag Perencanaan _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Tahri, SE Kabag Perencanaan dan Keuangan _________________ ________________
Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A Kepala BUPK _________________ ________________
Status Dokumen
Nomor Salinan/ Distribusi
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/20
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PENYUSUNAN REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
Nomor Revisi : -
2
SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN
Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan
A. Tujuan
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/20
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PENYUSUNAN REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
Nomor Revisi : -
3
Sebagai pedoman tata cara perubahan dan/atau pergeseran rincian anggaran dalam RKA-KL DIPA Universitas.
B. Ruang Lingkup
Seluruh unit di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji
C. Pengertian/Definisi
Revisi Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian dan Lembaga selanjutnya disebut revisi RKA-KL adalah tata cara perubahan/atau pergeseran rincian anggaran dalam RKA-KL DIPA Universitas Maritim Raja Ali Haji.
D. Referensi
(1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
(4) Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan
Penyususunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran;
(5) Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
E. Ketentuan Umum (1) Revisi RKA-KL DIPA adalah perubahan dan/atau pergeseran rincian anggaran RKA-
KL DIPA Universitas
(2) Revisi RKA-KL DIPA dibedakan menjadi 3(tiga) yaitu:
i. Revisi kuning adalah penggantian rincian anggaran karena perubahan pagu pada
RKA-KL DIPA Universitas sehingga menyebabkan pergantian DIPA UMRAH oleh
Kanwil DJPBN Kepri;
ii. Revisi Putih adalah revisi RKA-KL DIPA yang didakmengakibatkan perubahan
pagu pada RKA-KL DIPA, sehingga tidak menyebabkan pergantian DIPA
iii.UMRAH oleh Kanwil DJPBN. Dalam Revisi ini Kanwil DJPBN Kepri Hanya akan
menerbitkan dokumen lampiran revisi RKAKL DIPA;
iii. Revisi POK DIPA adalah revisi RKA-KL DIPA yang tidak mengakibatkan
perubahan pagu dalam satu output pada RKA-KL DIPA, sehingga tidak
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/20
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PENYUSUNAN REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
Nomor Revisi : -
4
menyebabkan pergantian DIPA UMRAH oleh Kanwil DJPBN Kepri. Dalam revisi
Kanwil DJPBN Kepri hanya akan menerbitkan dokumen surat pengesahan revisi
POK DIPA.
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/20
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 2 Januari 2018
PROSEDUR MUTU PENYUSUNAN REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
Nomor Revisi :
Dibuat oleh: Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Perencanaan UMRAH
Diperiksa oleh:
F. Prosedur
(1) Diagram proses penyusunan Revisi RKA-KL
KANWIL DJPBN REKTOR Ka.BUPK BAGIAN
PERENCANAAN /TIM
ADHOC
Mulai
Menghimpun,
menganalisa
dan mengolah
data revisi
RKAKL DIPA
Menerima,
meneliti,mengor
eksi kmd
memaraf
Menerima,
meneliti,mengore
ksi kmd
memaraf/
menandatangani
konsep Revisi
RKAKL DIPA
Menerima,men
ganalisa kmd
mengolah
dokumen
konsep revisi
RKAKL DIPA
menjadi Menerima
,meneliti,dokume
n revisi RKAKL
DIPA
Penggandaan
dan pengiriman
dokumen
data revisi RKAKL DIPA
revisi RKAKL DIPA
Menerima,
meneliti,dan
mengoreksi
dokumen revisi
RKAKL DIPA
Menerima,
meneliti,
mengoreksi kmd
memaraf/
menandatangani
dokumen Revisi
Penandatangan
an dan
pengesahan
dokumen revisi
RKAKL DIPA
oleh Kepala
Kanwil DJPB
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/20
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 2 Januari 2018
PROSEDUR MUTU PENYUSUNAN REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
Nomor Revisi :
Dibuat oleh: Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Perencanaan UMRAH
Diperiksa oleh:
KANWIL DJPBN REKTOR/WAKIL
REKTOR II
Ka.BUPK BAGIAN
PERENCANAAN /TIM
ADHOC
Menerima,
penggandaan dan
mengadministrasik
an dalam buku
agenda dan
menyampaikan
dokumen revisii
RKAKL kepada
Rektor
Menerimadan
mendisposisikan
kepada Ka.BAPK
Menerima dan
mendisposisikan
kepada Bagian
Perencanaan/Tim
Adhoc
Menindalanjuti
dan sosialisasi
terkait Revisi
RKAKL DIPA
Selesai
Dibuat oleh: Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Perencanaan UMRAH
Diperiksa oleh:
(2) Rincian Prosedur Mutu Penyusunan Revisi Rencana Kerja Dan Anggaran
Kementerian Dan Lembaga
Kegiatan 1 Sub bagian perencanaan menghimpun, menganalisis, dan mengolah
data revisi RKA-KL DIPA
Kegiatan 2 Ka. BUPK menerima dan memparaf konsep revisi RKA-KL DIPA
Kegiatan 3 Ka. BUPK menerima, meneliti, dan mengoreksi revisi RKA-KL DIPA
Kegiatan 4 Wakil Rektor II menerima, meneliti, mengoreksi dan memparaf
dokumen revisi RKA-KL DIPA
Kegiatan 5 Rektor menerima, meneliti, mengoreksi dan menandatangani dokumen
revisi RKA-KL DIPA
Kegiatan 6 Bagian Perencanaan menggandakan dan mengirimkan dokumen revisi
RKA-KL disertai lampiran :
a. TOR, RAB dan Data dukung usulan revisi program dan kegiatan;
b. Laporan Perkembangan Kemajuan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
(alpa.lapker);
Kegiatan 7 Matrik Usulan Perubahan RKA-KL DIPA Semula dan Sesudah Revisi
Kegiatan 8 Dirjen Perbendaharaan Negara Kanwil Kepulauan Riau menerima,
menganalisa, kemudian mengolah dokumen konsep revisi RKA-KL DIPA menjadi
dokumen revisi RKA-KL DIPA
Kegiatan 9 Sub Bagian Perencanaan menerima dan meneliti revisi RKA-KL DIPA
Kegiatan 10 Bagian Perencanaan menerima penggandaan dan
mengadministrasikan dalam buku agenda dan menyampaikan dokumen revisi
RKA-KL kepada Rektor
Kegiatan 11 Sub Bagian Perencanaan Melakukan sosialisasi menindaklanjuti
terkait revisi RKA-KL DIPA
G. Lampiran
-
BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BAGIAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENYUSUNAN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN
NO. POB/PERENCANAAN/21
Legalisasi
Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Suci Oktavia Anshari, SE
Kasubbag Perencanaan _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Tahri, SE Kabag Perencanaan dan Keuangan _________________ ________________
Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A Kepala BUPK _________________ ________________
Status Dokumen
Nomor Salinan/ Distribusi
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/21
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PENYUSUNAN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN
Nomor Revisi : -
2
SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN
Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/21
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PENYUSUNAN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN
Nomor Revisi : -
3
A. Tujuan
Sebagai pedoman agar pelaksanaan DIPA dapat dilakukan secara efisien, efektif, transparan, tepat waktu, akuntabel, tertib administrasi, serta tepat sasaran.
B. Ruang Lingkup
Semua unit kerja di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
C. Pengertian/Definisi
Petunjuk Operasional Kegiatan selanjutnya disebut POK adalah suatu pedoman pelaksanaan administrasi kegiatan dan anggaran yang disesuaikan dengan DIPA tahun yang bersangkutan.
D. Referensi
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
(2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 /PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011;
E. Ketentuan Umum
(1) Petunjuk Operasional Kegiatan disusun berdasarkan DIPA dan SP RKA-KL serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN;
(2) Penyusunan POK dilaksanakan oleh Subbag Perencanaan Program dan Anggaran
F. Prosedur
(1) Diagram Prosedur Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan
REKTOR WR II Ka. BUPK SUBBAG
PERENCANAAN
1. Proses Persiapan
REKTOR WR II Ka. BUPK SUBBAG
PERENCANAAN
2. Proses Penyusunan
Mulai
Dokumen DIPA
1
menerima, memahami,
mendisposisi ke WR II
menerima, memahami, mendisposisi ke Subbag
PPA
menerima, memahami,
dan melakukan persiapan
menerima, memahami,
mendisposisi ke WR II
1
menyiapkan
Konsep POK
Finalisasi
draft POK
Ka. BUPK
menerima,
meneliti dan
memaraf draft
final POK
menerima,
meneliti
mengoreksi
draft POK
draft POK
WR. II
menerima,
meneliti dan
memaraf draft
final POK
Rektor
menandatangan
i dokumen POK
Penggandaan
dan
Pengiriman
dokumen
POK
pengarsipan
Selesai
(2) Rincian prosedur Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan
a. Proses Persiapan
Kegiatan 1 Rektor menerima Surat Pengesahan DIPA,dan mendisposisikan ke WR II
Kegiatan 2 WR II menerima, memahami dan mendisposisikan ke Ka. BUPK
Kegiatan 3 Ka. BUPK menerima, memahami dan mendisposisikan ke Sub Perencanaan
Kegiatan 4 Sub Perencanaan menerima dan segera melaksanakan persiapan penyusunan POK
b. Proses Penyusunan
Kegiatan 1 Sub bagian perencanaan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan POK yang telah ditelaah
Kegiatan 2 Kasubbag Perencanaan menerima, meneliti, mengoreksi draft POK
Kegiatan 3 Sub bag perencanaan melakukan finalisasi draft POK
Kegiatan 4 Ka. BUPK menerima, meneliti, mengoreksi, kemudian memaraf draft final POK
Kegiatan 5 WR II menerima, meneliti, mengoreksi, kemudian memarap draft final POK
Kegiatan 6 Rektor menandatangani dokumen POK
Kegiatan 7 Subbag Perencanaan melakukan penggandaan dan pengiriman dokumen POK ke semua unit kerja di lingkungan Universitas
Kegiatan 8 Subbag Perencanaan melakukan pengarsipan
G. Lampiran
-
BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BAGIAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENYUSUNAN REVISI PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN
NO. POB/PERENCANAAN/22
Legalisasi
Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Suci Oktavia Anshari, SE
Kasubbag Perencanaan _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Tahri, SE Kabag Perencanaan dan Keuangan _________________ ________________
Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A Kepala BUPK _________________ ________________
Status Dokumen
Nomor Salinan/ Distribusi
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/22
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PENYUSUNAN REVISI PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN
Nomor Revisi : -
2
SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN
Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/22
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PENYUSUNAN REVISI PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN
Nomor Revisi : -
3
A. Tujuan
Sebagai pedoman tata cara perubahan dan/atau pergeseran rincian anggaran dalam POK yang mempengaruhi perubahan pada RKAKL-DIPA Universitas.
B. Ruang Lingkup
Seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji
C. Pengertian/Definisi
Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan selanjutnya disebut Revisi POK adalah perubahan dan/atau pergeseran rincian anggaran dalam POK yang mempengaruhi perubahan pada RKAKL-DIPA Universitas.
.
D. Referensi
(1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
(4) Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dan
Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran;
(5) Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perubahan Rincian
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran.
E. Ketentuan Umum
a. Revisi POK adalah perubahan dan/atau pergeseran rincian anggaran dalam
POK yang mempengaruhi perubahan pada RKAKL-DIPA Universitas;
b. Revisi POK adalah revisi yang tidak mengakibatkan perubahan pagu pada
unit kerja dan ditetapkan oleh KPA. Revisi ini dilaksanakan di tingkat unit
kerja. Revisi POK yang ditetapkan oleh KPA yang kemudian disahkan oleh
Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan dilaksanakan apabila unit kerja:
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BUPK
BAGIAN PERENCANAAN
Kode : POB/PERENCANAAN/22
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016
PENYUSUNAN REVISI PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN
Nomor Revisi : -
4
a. Apabila unit kerja tidak mengubah Sasaran Kinerja dan tidak
mengurangi alokasi anggaran atau pagu masing-masing unit kerja.
Sasaran ini sebelumnya telah menjadi kontrak kinerja antara Rektor
selaku KPA dengan masing-masing ketua pada unit kerja;
b. Perubahan penambahan volume Keluaran dalam satu Keluaran
dan/atau antar keluaran dalam satu kegiatan;
c. Perubahan pergeseran antarkomponen untuk memenuhi kebutuhan
Biaya Operasional;
d. Perubahan pergeseran antarkomponen dalam satu keluaran
sepanjang tidak menambah jenis honorarium baru dan besaran
honorarium yang sudah ada;
e. Perubahan pergeseran antarkomponen dan antarkeluaran dalam satu
kegiatan.
F. Prosedur
(1) Diagram Prosedur Diagram Proses Revisi POK
UNIT KERJA REKTOR WR II Ka.BUPK KABAG. Perencanaan
KASUBBAG. Perencanaan
TIM REVISI POK
(2) Rincian prosedur Penyusunan Revisi POK
Kegiatan 1 Unit kerja menyampaikan permohonan usulan revisi Petunjuk
Operasional Kegiatan (POK) kepada Wakil Rektor II yang ditembuskan pada
Bagian Perencanaan BUPK UMRAH. Usul pengesahan revisi POK agar
mencantumkan penjelasan/alasan dilakukannya revisi POK. Penyampaian usul
revisi POK tersebut disertai lampiran :
a. RAB usulan revisi program dan kegiatan;
b. Laporan Perkembangan Kemajuan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
(alpa.lapker);
c. Matrik Usulan Perubahan POK Semula - Menjadi.
Kegiatan 2 Wakil Rektor II mendisposisikan surat permohonan revisi beserta
data dukung POK kepada Ka. BUPK
Kegiatan 3 Ka. BUPK mendisposisikan surat permohonan revisi beserta data
dukung POK kepada Kabag Perencanaan dan Keuangan.
Menerima,
meneliti,
mengoreksi
kmd memaraf
draft final
revisi POK
Mulai
Menyampaikan
permohonan
usulan revisi POK
serta data
pendukung
Memeriksa
dan
mendisposis
ikan kpd Ka.
BAPK
Meneliti dan
mendisposis
ikan kpd
Kabag. PSI
Memeriksa
dan
mendisposisi
kan kpd
Kasubbag
PPA
Memeriksa
dan
menugaskan
Tim membuat
konsep/net
revisi POK
Menerima,
meneliti,
mengoreksi
kmd
memaraf
draft final
revisi POK
Menerima,
meneliti,
mengoreksi
kmd
memaraf
final revisi
POK
Menerima,
meneliti,
mengoreks
i kmd
memaraf
final revisi
POK
Menandata
ngani final
revisi POK
selesai
Analisa Data dan
Penyusunan
konsep/net revisi
POK
Finalisasi
Draft Revisi
POK
Meneri
ma
Final
Revisi
Lampiran
POK
Revisi POK
Pengganda
an dan
penjilidan
Kegiatan 4 Kabag Perencanaan dan Keuangan menelaah dan mendisposisikan
surat permohonan revisi beserta data dukung POK kepada Kasubbag
Perencanaan
Kegiatan 5 Kasubbag Perencanaan memeriksa, meneliti dan menugaskan
Perencanaan revisi POK untuk membuat konsep revisi POK.
Kegiatan 6 Perencanaan menganalisa data revisi POK unit kerja dengan proses
sebagai berikut:
a. Meneliti kelengkapan usul revisi POK;
b. Meneliti rincian anggaran belanja pada usulan unit kerja, agar tidak
ditemukan kesalahan unit kerja dalam pengalokasian belanja dan output
dari program kegiatan yang diusulkan;
c. Membuat catatan penelahaan untuk usul revisi ke dalam berita acara;
d. Melaksanaan penelaahan, mengadministrasi dokumen revisi RKAKL-DIPA
dan meng-update data Aplikasi;
e. Bagian Perencanaan mengajukan usulan revisi RKAKL-DIPA yang
ditetapkan oleh KPA kepada kantor wilayah DJPBN.
Kegiatan 7 Kasubbag Perencanaan menerima, meneliti, mengoreksi kemudian
memaraf draft final POK.
Kegiatan 8 Kabag Perencanaan dan Keuangan menerima, meneliti, mengoreksi
kemudian memaraf draft final POK.
Kegiatan 9 Perencanaan memfinalisasi draft revisi POK.
Kegiatan 10 Ka. BUPK mengoreksi, kemudian memaraf final revisi POK.
Kegiatan 11 Pembantu rektor II mengoreksi, kemudian memaraf final revisi POK
Kegiatan 12 Rektor menandangani final revisi POK
Kegiatan 13 Bagian Perencanaan menggandakan dan menjilid revisi POK.
Kegiatan 14 Unit kerja menerima final revisi POK
G. Lampiran
(1) Surat pengesahan revisi POK
(2) Matrik Usulan Perubahan POK Semula dan Sesudah Revisi
Top Related