Satu Tahun Pemerintahan Jokowi & Ma’ruf AminBidang Perekonomian
Oktober 2020
“Bangkit dari Pandemi”
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia
perekonomianRI @perekonomianRIwww.ekon.go.id
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia
2
Banyak hal yang telah dilakukan untuk mengatasi pandemi berikut dampak rambatannya, dan banyak pula pelajaran yang dapat dipetik. Kebijakan pemulihan Kesehatan dan Ekonomi dilakukan secara seimbang dengan tetap berupaya untuk memenuhi lima prioritas pembangunan yang telah menjadi komitmen. Kita berupaya keras agar pandemi COVID-19 tidak lagi meresahkan masyarakat untuk kembali beraktivitas sekaligus memulihkan ekonomi dari ancaman resesi dan mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara-negara lain, baik fisik maupun modalitas sumber daya manusia. Selain itu, kita juga berupaya menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, meskipun konsekuensi dari menjalankan perubahan itu sangat sulit, menghadapi tantangan dan tentangan yang besar, pemerintah tetap teguh untuk menjalankannya demi meraih impian Indonesia menjadi negara maju.
Satu tahun adalah waktu yang singkat untuk membenahi semua sendi perekonomian tetapi kesempatan yang cukup untuk belajar bagaimana mengelola perubahan-perubahan besar yang harus selalu dilakukan untuk membawa Indonesia maju, seperti mengharmonasi regulasi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, mengadopsi ekonomi digital, memodernisasi perniagaan dan industri. Langkah tersebut harus sejalan dengan upaya untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan pokok, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, memperluas lapangan kerja, mempermudah usaha dan mengatasi kemiskinan. Melalui kesempatan yang baik ini, kami mengajak semua masyarakat untuk berperan aktif mendukung perubahan-perubahan dengan semangat kebersamaan dan menghormati keberagaman.
Perjalanan pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah genap 1 tahun. Langkah-langkah cepat untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara maju tetap dijalankan secara konsisten, meskipun saat ini kita tengah berada dalam gelombang pandemi COVID-19 dan perubahan fundamental tatanan kehidupan baru. Kemajuan teknologi dunia juga sedang berlangsung cepat mendorong perekonomian kita untuk segera melakukan transformasi, menjadi lebih efisien, produktif dan berdaya saing tinggi. Perubahan-perubahan dunia terjadi begitu cepat membuat kita harus lebih dinamis beradaptasi dengan mengambil kesempatan baik untuk menumbuhkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan.
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Salam Sejahtera,Om swastiastu,Namo buddhaya,Salam Kebajikan.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Om santi, santi, santi, om.
Menteri Koordinator Bidang PerekonomianDR. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia
3
Setahun lalu, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengangkat sumpah di hadapan perwakilan rakyat sebagai pemimpin negara berpenduduk terbesar ke-4 di dunia yang beraneka budaya, bahasa dan suku bangsa, Indonesia. Dalam pidatonya sebagai Presiden 2019-2024, Presiden Jokowi menyatakan lima hal yang menjadi prioritas pemerintahannya lima tahun ke depan, yaitu: 1. Pengembangan SDM, 2. Pembangunan Infrastruktur, 3. Penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, 4. Penyederhanaan birokrasi, dan 5. Transformasi Ekonomi. Kelima hal ini menjadi langkah pewujud harapan untuk meraih mimpi Indonesia Emas 2045, yakni memasuki lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati 0%.
Winter is coming! Pandemi COVID-19 datang menerpa saat tengah bekerja keras memulai langkah mewujudkan kelima prioritas komitmen Presiden. Tak hanya Indonesia, dunia pun terguncang hebat tergulung gelombang pandemi. Perekonomian yang selama 5 tahun sebelumnya tumbuh dalam rentang 5 persen per tahun tertekan, melambat pada kuartal I-2020 (2,97 persen yoy) dan kontraksi pada kuartal II-2020 (-5.32 persen yoy). Hampir semua kegiatan masyarakat terhenti mendadak. Tak satu pun negara siap menghadapi pandemi COVID-19 termasuk Indonesia. Satu demi satu negara menghadapi krisis ekonomi dan korban pandemi yang terus berjatuhan. Pemerintah berusaha menahan dampak pandemi yang menjalar dari aspek kesehatan dan sosial ke ekonomi dan keuangan.
Dengan pengalaman hantaman krisis-krisis sebelumnya, pemerintah menyiapkan benteng perlindungan kesehatan, sosial, UMKM, dunia usaha dan sektor keuangan dengan mengalokasikan biaya sebesar 695,2 triliun rupiah, jauh lebih besar dari krisis-krisis sebelumnya. Tak lain tujuannya adalah krisis pandemi tidak boleh terlalu lama terjadi, kesehatan lekas pulih dan ekonomi harus segera bangkit. Berdiam tentu tidak menyelesaikan masalah pandemi, tetapi kembali bergerak dengan tatanan kehidupan baru menjadi pilihan jalan tengah. Secara bertahap, kegiatan sosial ekonomi masyarakat kembali digerakkan sejak Juni 2020 dengan tatanan baru, lebih waspada pada menjaga kesehatan.
Ringkasan PerekonomianMeskipun terus bekerja mengatasi pandemi dan memulihkan kembali perekonomian, langkah untuk mewujudkan lima prioritas Presiden tetap berderap maju. Pembangunan infrastruktur tetap bergerak berpadu dengan adaptasi protokol kesehatan. Proyek Strategis Nasional dikerjakan dengan padat karya untuk menahan pengangguran akibat disrupsi pandemi. Setahun ini, 10 ruas tol sudah diresmikan untuk memperlancar konektivitas wilayah. Demikian pula dengan prioritas untuk menyederhanakan kendala regulasi yang selama ini menghalangi kemampuan daya saing ekonomi, kemudahan membuka usaha dan pemberdayaan UKM. Pemerintah telah menyelesaikan UU Cipta Kerja sebagai prasasti sejarah pembuatan kebijakan publik di Indonesia. Selanjutnya, dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang akan mengalihkan ketergantungan pada sumber daya alam menjadi jasa modern yang bernilai tambah tinggi, pemerintah terus memodernisasi industri dalam negeri, melatih SDM dengan pendekatan baru program Kartu Prakerja dan membangun ekonomi digital.
Sinyal positif pemulihan ekonomi akhirnya mulai berkedip. Dari sisi penawaran, industri manufaktur mulai mengalami peningkatan produksi dan pesanan. Tampak dari Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur beranjak naik dari 46,9 pada bulan Juli menjadi 50,8 pada bulan Agustus, naik di atas ambang netral 50,0 untuk pertama kalinya sejak bulan Februari, dan menunjukkan peningkatan kondisi kesehatan sektor tersebut. Utilisasi produksi industri manufaktur juga membaik. Kondisi ini paralel dengan kenaikan impor bahan baku bulan September sebesar 7,23 persen dibandingkan bulan Agustus. Melihat perkembangan ini, pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi terutama sektor manufaktur diperkirakan terus membaik.
Pada sisi permintaan, meskipun secara umum masih terjadi deflasi (-0.05 persen yoy) pada bulan September, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menurut Survei Konsumen Bank Indonesia menandai terjadi perbaikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi. IKK bulan Agustus sebesar 86,9 lebih tinggi sedikit dari IKK Juli sebesar 86,2, meskipun masih berada pada zona pesimis (<100). Menurut Survei Penjualan Eceran BI, pertumbuhan Indeks Penjualan Ritel (IPE) bulan September diprakirakan sebesar -7,3 persen (yoy), membaik dari -9,2 persen (yoy) pada Agustus. Dari indikator-indikator tersebut, pertumbuhan dari sisi permintaan juga terus membaik.
Satu tahun telah berlalu dengan cobaan, berbagai pembelajaran diperoleh. Saatnya bangkit untuk membangun kembali perekonomian Indonesia dengan tatanan kehidupan baru. Gotong royong sebagai nilai luhur bangsa menjadi semangat kebersamaan untuk mewujudkan kesehatan pulih, ekonomi bangkit, Indonesia maju!
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia
4
Perekonomian Indonesia tertekan akibat Covid-19
Daya Beli Masyarakat Menurun
Kontraksi pertumbuhan dialami sebagian besar negara di dunia bahkan jatuh lebih dalam
Perkembangan inflasi di tengah pandemi dipengaruhi permintaan yang lemah. Stimulus perlindungan sosial diharapkan dapat mendorong permintaan melalui peningkatan daya beli masyarakat. Stabilitas harga tetap terjaga oleh ketersediaan pasokan pangan dan kelancaran distribusi.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5% turun,melambat menjadi 3 persen (Q1) & - 5% (Q2)
Sumber: BPSDeputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%YoY)
Tingkat Inflasi (%YoY)
Jan Apr Jul Okt Des2018
Jan Apr Jul kt Des2019
Jan Apr Jul Sep2020
Pertumbuhan Ekonomi (%)
Q1 Q2 Q3 Q42018
Q1 Q2 Q3 Q42019
Q1 Q22020
5.06 5.07 5.025.05 4.97
2.97
-5.32
5.275.17 5.19
Malaysia AS
Q3-2019 Q1-2020Q4-2019 Q2-2020
Jerman Perancis Filipina IndiaSingapura
-17.1
-9.0 -11.3-19
-13.2-16.5
-23.9
Administrated Price
Inti
Umum
Folatile Food
Jan Apr Jul Okt Des2018
Jan Apr Jul kt Des2019
Jan Apr Jul Sep2020
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia
5
Mempertahankan Sektor Eksternal dari Gejolak Perlambatan GlobalSurplus neraca perdagangan karena penurunan impor dan permintaan domestik yang lemah. Defisit transaksi berjalan dan cadangan devisa meningkat.
Sumber: Bloomberg, per 15 Oktober 2020Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Cadangan Devisa dan Nilai Tukar
Cadangan devisa (miliar USD) - rhsNilai tukar rupiah (rata-rata)
Defisit Transaksi Berjalan Neraca Perdagangan Barang
Q1 Q2 Q3 Q42018
Q1 Q2 Q3 Q42019
Neraca perdagangan (miliar USD)Ekspor-g (%YoY) - rhsImpor-g (%YoY)
Q1 Q2 Q3 2020
Q1
13,400
13,800
14,200
14,600
15,000
Q1
Q1 Q2
Q2
Q2
Q3
2018 2019 2020
Q3
Q3
Q4
Q4
Transaksi berjalan (%{DB) - rhsTransaksi berjalan (miliar USD)
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
Q1-1.91
2018 2019 2020
Q2-2.95 Q3
-3.19
Q1-2.46
Q2-2.95
Q3-2.6 Q4
-2.83
Q1-1.36
Q2-1.18
Q4-3.72
Kondisi Sosial Masyarakat Terdampak
Mar ‘18
9.829.41
9.82
9.22
9.78
Mar ‘19Sep ‘18 Sep ‘19 Mar ‘20
Tingkat Kemiskinan
Mar ‘18
0.389 0.3820.384 0.38 0.381
Mar ‘19Sep ‘18 Sep ‘19 Mar ‘20
Tingkat Ketimpangan
Feb‘18
5.135.01
5.34 5.28
4.99
Feb ‘19Ags ‘18 Ags ‘19 Feb ‘20
Tingkat Pengangguran
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia
6
Pertumbuhan DPK dan Kredit (%YoY)
Perkembangan NPL dan LDR (%)
Menjaga Stabilitas Sektor Keuangan untuk Mencegah Dampak Domino Pandemi
Pembatasan sosial menekan intermediasi perbankan, kredit tumbuh melambat, pembayaran pinjaman bank terganggu namun masih dalam batas aman. Kondisi industri perbankan nasional masih terjaga aman
KreditDPK
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia
7
Sinyal Positif Pemulihan Ekonomi
Indeks Kepercayaan Bisnis 2020
Penjualan RitelInflasi Umum (mtm)
49.3
01 02 03 04 05 06 07 08 09Bulan (2020)
IPRPertumbuhan (yoy)
51.945.3
27.5 28.6 39.146.9
50.8 47.2
PMI Manufaktur Indonesia
-8.72Q1
-42.9Q2
-8.56Q3
Indeks Keyakinan Konsumen
01 02 03 04 05 06 07 08 09Bulan (2020)
121.67 113.78117.65
84.83 83.78 86.9083.36
-0.3
-0.8-4.5
-16.9 -20.6-17.1
-12.3-9.2
-7.3
86.19
77.80
217.
5
219.
9
198.
3
216.
4
190
.7
193.
6
194
.1
196.
6
196.
8
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10Bulan (2020)
0.39
0.28
0.18
-0.05-0.10
0.04-0.05
0.10.08 0.07
Kinerja IHSG Rebound Sejak Titik Terendah Kinerja pasar modal mulai rebound sejak penurunan tajam pada 24 Maret 2020. Dari saham sektoral, sektor industri dasar dan pertanian telah meningkat diatas 40 persen sejak titik terendahnya.
Perkembangan IHSG Periode 23 Okt 2020 – 15 Okt 2020
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia
8
tran
sport
SURVEI EVALUASI S.D 2 OKTOBER
Sasaran Substansi PemanfaatanInsentif
96%
75%67%
65%
57%
>85%penerima
menyatakanpelatihan
meningkatkan kompetensi
MenganggurBekerja ba
han
pang
an
listr
ik
bens
in
puls
a
Data dari Survei Evaluasi I, N = 1.164.965 Penerima Kartu Prakerja
“Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja”
Sumber: Manajemen Pelakasana Program Kartu Prakerja 16 Oktober 2020PMO Kartu Prakerja, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
EKOSISTEM*
Pelatihan Aktif
Lembaga Pelatihan
Platformdigital
Mitrapembayaran
*Data per tanggal 16 Oktober 2020
1.073 128
74
SEBARAN PENERIMA KARTU
REALISASI S.D 16 OKTOBER 2020
Pendaftaran(514 Kab/Kota)
Menyelesaikan pelatihan pertama
Penerima
Penerima insentif
>39,1jt
4,83jt
>5,59jt
4,65jt
Pendekatan Baru untuk Meningkatkan Kompetensi SDM
90%
10%
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia
9
31 Des ‘20 - 3 Jan 21Penemuan 5 pasien kasus di Wuhan
4 JanPencatatan kasus pertama di WHO
11 MarPenetapan Covid-19
sebagai pandemi oleh WHO
2 MarPenemuan 2 pasien
kasus pertama di indonesia
13 MarPembentukan Gugus
Tugas Nasional
29 MarPembentukan Gugus Daerah
20 JulPembentukan Komite Penanganan Covid-19
dan Pemulihan Ekonomi Nasional
7 SeptPembentukan
Tim Nasional Percepatan
Pengembangan Vaksin
Sumber: KPCPEN (Data per 14 Oktober 2020)
Menyeimbangkan Kebijakan:Memulihkan Kesehatan dan Membangkitkan EkonomiKronologi Pandemi Covid-19 & Respon Kebijakan
Ongkos penanganan Covid-19 capai Rp 695,2 triliun
Realisasi Alokasi Khusus PC-PEN TA 2020 Telah Mencapai 49,5% dari Pagu Rp 695.2 T dan Menunjukkan Trend Penyerapan Positif
Stimulus ekonomi untuk mengendalikan dampak terkait lalu lintas orang, barang & uang
Stimulus sektor riil dengan pemetaan sektor terdampak
Tambahan belanja negara untuk biaya penanganan covid-19
Pelaksanaan program-program Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN)
Stimulus ekonomi I, II dan lanjutan pada kelompok terdampak
Tren Penyerapan Positif(dalam Rp Triliun)
Enam Kluster Program PC-PEN
KesehatanPerlindungan SosialSektoral K/L/PEMDADukungan UMKMPembiayaan KorporasiInsentif Usaha
Penanganan covid-19 serta pemulihan dan transformasi ekonomi
Exit strategy dan protokol kesehatan untuk pelonggaran PSBB
Februari
± Rp 10 T Rp 405 T Rp 669 T
± Rp 128 T Rp 695,2 T
April Juni AgustusMaret Mei Juli
Smt 1124.620
^23.05^63.93
^103.88
^28.64Juli147.667
Agus211.596
Sept315.480
14 Okt344.12
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia
10
*Sumber: Indonesia High-frequency Monitoring of Covid-19 Impacts,World Bank 2020 Kementerian Keuangan, 14 Oktober 2020
Program PEN Ditujukan untuk Mengurangi Dampak Ekonomi dari Pandemi Covid-19, Khususnya untuk Mempertahankan Daya Beli Masyarakat dan Dukungan Bagi UMKM.
Dukungan PEN pada Dunia Usaha tidak Hanya Mengakomodasi Kebutuhan Usaha Mikro Kecil, tapi juga Usaha Menengah Besar
Program Perlindungan Sosial
Banpres Produktif Usaha Mikro
Program Padat Karya
Prioritas Kebutuhan Usaha Mikro Kecil (UMK) PEN telah Mengakomodasi Kebutuhan UMK & UMB
Prioritas Kebutuhan Usaha Menengah Besar (UMB)
Subsidi Gaji
Subsidi Bunga, Penempatan Dana & Pembiayaan Investasi UMKM
PEMDA : DID Pemulihan Ekonomi dan Cadangan DAK Fisik
Jaring pengaman sosial telah menjangkau hampir 90% rumah tangga bottom 40% melalui program PKH, Kartu Sembako, Prakerja, Subsidi listrik, Bansos & BLT.
9.15 juta Usaha Mikro telah mendapat bantuan permodalan dengan nilai manfaat Rp 2,4 juta per penerima. Total penyaluran Rp 21.87 T.
Rp 13.8 T (74.84% dari Pagu) telah tersalurkan untuk program padat karya dan menyerap 2,03 tenaga kerja. Tingkat employment pulih secara signifikan.
1. Bantuan Modal Usaha2. Keringanan Tagihan Listik3. Relaksasi Pinjaman4. Kemudahan Administrasi Pinjaman5. Penundaan Pajak
- Pembiayaan investasi & kepada Koperasi (LPDB)- Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM)
- Penempatan dana, penjaminan dan subsidi bunga
- Keringanan listrik
- Relaksasi/penundaan bayar pinjaman(POJK 11 dan 14, 2020)
- PERMENKO6/2020 kemudahan administrasi pengajuan KUR
- PPh final untuk UMKM ditanggung pemerintah
- PPh 21 ditanggung pemerintah- Pengembalian pendahuluan PPN- Pembebasan PPh 22 Impor- Pengurangan angsuran PPh 25
- Penempatan dana dan penjaminan
1. Keringanan Tagihan Listik2. Relaksasi Pinjaman3. Penundaan Pajak4. Bantuan Modal Usaha5. Kemudahan Administrasi Pinjaman
11.99 juta pekerja dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan telah mendapatkan bantuan subsidi gaji sebesar Rp 600.000 selama 4 bulan. Total dana tersalur Rp 14.88 T.
- Penempatan dana bank umum capai Rp 64.5 T. Total tersalur 2.4 juta debitur senilai Rp 176.68 T- Target pembiayaan investasi sebesar Rp 1 T untuk 84 mitra koperasi (115.684 UMKM)- Subsidi bunga mencapai Rp 3.7 T untuk 7.9 juta UMKM.
- Rp 4 T DID Pemulihan Ekonomi telah tersalurkan sebagai insentif untuk penanganan covid-19- Realisasi cadangan DAK fisik capai Rp 6.83 T untuk belanja di daerah.
Sumber: KPCPEN
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia
11
6,9jtPengangguran
1. Mendorong penciptaan lapangan kerja2. Memudahkan pembukaan usaha baru3. Mendukung pemberantasan korupsi
UU Cipta Kerja mengatasi permasalahan perizinan yang rumit dengan banyaknya regulasi pusat & daerah (hiper-regulasi) yang mengatur sektor, menyebabkan disharmoni, tumpang tindih, tidak operasional, dan sektoral.
UU Cipta Kerja diperlukan untuk transformasi ekonomi, meningkatkan kontribusi daya saing tenaga kerja dan produktivitas dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat segera keluar dari Middle Income Trap (MIT).
Pertumbuhan secara linier tidak cukup untuk keluar dari MIT, terutama setelah dampak pandemi Covid-19 ini, dibutuhkan pertumbungan secara eksponensial.
Lebih dari 13 juta orang butuh kerja. Kebutuhan kerja terus bertambah setiap tahun. UU Cipta Kerja ditujukan untuk penciptaan lapangan kerja.
Mewujudkan Komitmen untuk Menyederhanakan Segala Bentuk Regulasi
Transformasi Ekonomi untuk Keluar dari Middle Income Trap
3,5jtPekerja di-PHK atau dirumahkan
3jtAngkatan kerja baru butuh kerja
UU CIPTA KERJA
2015
3,377 4,546
5,2
6,0
6,2
5,9
5,6
5,4
6,305
Pand
emi
8,804
12,233
2036Keluar dari MIT
16,877
23,199
2020
PDB Per Capita (USD) GDP Growth (% yoy) Sumber: Bappenas
2030 20402025 2035 2045
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia
12
Gotong Royong Mengendalikan Stabilitas Harga & Daya Beli melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP)
Insentif Pajak untuk Memulihkan Dampak Covid-19Program Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Covid-19 adalah salah satu program dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu masyarakat dan dunia usaha dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19.
Realisasi Insentif Pajak Berdasarkan PMK 110/2020 hingga 12 Oktober 2020:PPh Pasal 21 DTP: Rp2,03 triliun (5,12%)
Pembebasan PPh Pasal 22 Impor: Rp6,63 triliun (44,80%)
Pengurangan angsuran PPh Pasal 25: Rp9,96 trilin (69,17%)
Pengembalian Pendahuluan PPN: Rp2,62 triliun (45,17%)
Penurunan Tarif PPh Badan: Rp6,82 triliun (34,10%)
PPh Final UMKM DTP: Rp0,42 triliun (17,50%)
Evaluasi kinerja TPID tahun 2019 71,03% meningkat dibandingkan tahun 2018 (57,38%)
TPIDTPID mengumpulkan penilaianPartisipasi % skala kanan
Selain fokus stabilitas harga, kebijakan pengendalian inflasi
melalui TPIP dan TPID mendukung pemulihan ekonomi nasional dan
daerah melalui perbaikan daya beli masyarakat.
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia
13
Modernisasi Tata Kelola Keuangan Daerah dengan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD)
SUPERDEDUCTION VOKASI
TAX ALLOWANCE
TAX HOLIDAY
Berdasarkan hasil pilot project, Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rencana penanaman modal sebesar Rp 1.261 Triliun di 24 ProvinsiDimanfaatkan oleh 82 WP dari investor tersebar di 15 negaraPenanaman modal diperkirakan menyerap 61.551 tenaga kerja
Menghasilkan 87 Persetujuan Kerjasama antara Pelaku Usaha dengan Lembaga Akademis.
Pada bulan Januari – September 2020 telah dimanfaatkan oleh 29 WP
Realisasi Insentif Fiskal (s.d. 4 Oktober 2020)
IMPLEMENTASI ETP DAERAH TAHUN 2020
Berkembang14
Berkembang34
Berkembang217
Inisiasi0
Inisiasi1
Inisiasi18
Digital1
Digital3
Digital3
Sebaran provinsi (34 Provinsi)
Sebaran Kota (93 Kota)
Sebaran Kabupaten (415 Kabupaten)
Maju19
Maju55
Maju177
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia
14
Menumbuhkan Usaha Kerakyatan dengan Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat)
Memperluas Akses Layanan Keuangan untuk Masyarakat
KUR SUPER MIKRO S.D 12 OKTOBER 2020Total akumulasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 s.d
31 Agustus 2020 sebesar Rp583,89 T kepada 21,79 juta debitur.
Realisasi KUR Januari 2020 s.d. 12 Oktober 2020 sebesar Rp
133,36 T (70,19% dari target tahun 2020 sebesar Rp190 T) dan
diberikan kepada 3,96 juta debitur.
Keuangan inklusif di Indonesia mengalami peningkatan signifikan sejak 2016. Survei OJK di 2019 menunjukkan Indeks Keuangan Inklusif sebesar 76.19%, sehingga target keuangan inklusif 2019 sebesar 75,0% telah tercapai.
Pembukaan rekening syariah : 14.091Jumlah pesantren : 1.411Nominal : 350 miliar
Bank Syariah Fintech Syariah344 pesantren1.024 debiturRp 578 miliar
3 pesantren4 debitur
Rp 15 miliar
Total penyaluranRp 2,65 Triliun
Disalurkan kepada304.989 debitur
Debitur (org juta)
2011 20162014 2018
2013 20172015 2019
Target SNKI 2019
2 per. Mov. Avg (Debitur (org juta))
Rp
Target dan Realisasi KUR per Tahun(Rp Triliun)
Debitur KUR per Tahun (Org juta)
Sumber : Data s.d Agustus 2020 adalah data Komite Kebijakan, *data September dan Oktober 2020 adalah data SIKPsnki.go.id
Tren Peningkatan Indeks Keuangan Inklusif IndonesiaRealisasi Implementasi EkosistemPondok Pesantren s.d Oktober 2020
Capaian Indikator Pembiayaan Syariah19,6
36,1
48,9
11,1 9,1
59,74
67,8
76,1
31,334,2 35,1
55,7
70,3
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia
15
Inflasi Bahan Makanan
Terjadi Peningkatan Komposisi Nilai Ekspor Rumput Laut Bernilai Tambah Setiap Tahunnya
Nilai Ekspor Rumput Laut Tahun 2017-2019
Lokasi Eksisting per Oktober’20Total luasan 1.230 ha
Dalam Progres PengembanganTotal luasan 350 ha
Sumber : BPS (diolah)
Sumber : Kemendag (diolah)
Menjamin Pasokan untuk Stabilisasi Harga Pangan
Mendongkrak Ekspor Industri Rumput Laut
Membangun Kemitraan Budidaya Hortikultura Berorientasi Ekspor
Inflasi bahan makanan September 2020 (YoY) sebesar 0,61%, lebih rendah dibanding periode yang sama dalam 6 tahun sebelumnyaKetersediaan pangan sampai dengan Desember 2020 cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sampai dengan akhir tahun.Stok Cadangan Beras Pemerintah 1.080.374 ton per 12 Oktober 2020.
Periode 2014 2016 20192015 20182017 2020
4,61 3,66 3,512,42 1,54-0,90 -0,13
4,59
2015
22%24%
23%
29%
34%40%
2017 20192016 2018 2020
6,20 5,428,26 3,751,04 0,61
Jan-Sep
yoy
Kab. Tanggamus (800 ha)Kab. Jembrana (50 ha)Kab. Blitar (80 ha)Kab. Bener Meriah (300 ha)
Pengembangan kawasan hortikultura berbasis klaster kerjasama kemitraan antara petani dan perusahaan mitra sebagai offtaker.
Penanaman pisang Cavendish di daerah:Tanggamus, Jembrana Bali, Blitar Jawa Timur, Bener Meriah Aceh
RL Kering (raw)
RL Bernilai Tambah
Total
160,26
45,77
206,04
159,10
48,12
207,21
218,93
110,37
329,30
124,01
38,72
162,72
208,40
85,59
293,99
79,24
52,33
131,57
77,78
22,22
76,78
23,22
66,48
33,52
76,21
23,79
70,89
29,11
60,22
39,78
Kab. Bondowoso (100 ha)Kab. Banyuwangi (100 ha)Kab. Garut (100 ha)Kab. Jombang (50 ha)
Komoditas2015 2017 20192016 2018 2020
Nilai(Juta US$)
Nilai(Juta US$)
Nilai(Juta US$)
Nilai(Juta US$)
Nilai(Juta US$)
Nilai(Juta US$)
Komposisi(%)
Komposisi(%)
Komposisi(%)
Komposisi(%)
Komposisi(%)
Komposisi(%)
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia
16
Dukungan Penyediaan Pupuk Bersubsidi untuk Kemudahan Produksi Petani
Produktivitas Pasokan Pangan melalui Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
Realisasi Hingga 16 Oktober 2020:Usulan Penetapan LSD di 8 Propinsi (151 Kabupaten/Kota)Klarifikasi LSD di Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumut, Kalsel dan SulselPenyusunan Rule Based Penetapan LSD oleh Tim Pelaksana beberapa tipologi.
Capaian IK Okt 20Usulan Penetapan Timdu 151 Kab/Kota50% -> LSD : 3.723.814 ha
Program Kartu Tani merupakan identitas petani yang dikeluarkan oleh perbankan pada petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) di pengecer resmi.
Realisasi hingga 30 September 2020:Kartu Tani tercetak 12.076.536Kartu Tani terdistribusi 6.614.037Kartu Tani sudah digunakan 894.126Jumlah Kios 27.146Kios Terpasang EDC 19.711
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia
17
Meningkatkan Kinerja BUMN Masa Pandemi untuk Pemulihan Ekonomi Nasional
Mengurangi Ketergantungan Impor dan Penghematan Devisa dengan Energi Ramah Lingkungan (B30)
Pemerintah menyalurkan anggaran kepada BUMN sebesar Rp269,76 triliun, berupa Pembayaran Utang, Penyertaan Modal Negara, Investasi Pemerintah, Penempatan Uang Negara, Subsidi Diskon Listrik, dan Subsidi Bunga Kredit UMKM.
115.21 Pencairan Utang Pemerintah39.62 Penyertaan Modal Negara19.65 Investasi Pemerintah47.50 Penempatan Uang Negara12.32 Diskon Listrik35.46 Subsidi Bunga Kredit UMKM
Per minggu ke-2 Oktober 2020, realisasi anggaran Pemerintah kepada BUMN sudah mencapai 64,44% atau sebesar Rp173,84 triliun.
Potensi Penghematan Devisa Januari-September 2020 adalah USD 1.891,9 juta.
Program Mandatori B30 untuk penghematan devisa sebesar USD 4,8 M dari Migas tahun 2020 dan menjaga ketersediaan BBM jenis Biosolar dalam negeri berbasis sumber daya lokal (minyak sawit)
Realisasi volume FAME untuk B30 hingga Semester I 2020 adalah 4,23 juta kL (44,06%)dan Realisasi s.d. 12 Oktober 2020 sebesar 6,5 juta kL (68,10%) dari total alokasi sebesar 9,6 juta kL.
Mandatori B30 telah dimulai 1 Januari 2020 di 28 titik serah PT Pertamina, dan 37 titik serah non Pertamina, dengan melibatkan 18 Badan Usaha BBM dan 18 Badan Usaha BBN pemasok FAME.
Total Dana (Rp Triliun)
Realisasi Dana (Persen)
86.93 Pencairan Utang Pemerintah41.70 Penyertaan Modal Negara0.00 Investasi Pemerintah100 Penempatan Uang Negara56.49 Diskon Listrik7.64 Subsidi Bunga Kredit UMKM
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset & Teknologi
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia
18
Lokasi Penerima Fame dan melakukan pencampuran biosolar B30 Tahun 2020
MedanDumaiSiakT. Kabung
Bandung GrupTasikmalayaJakartaCikampek
SambuUbanRU PlajuGerem
BalonganCilacap GrupRewuluBoyolali
Semarang GrupTubanSurabayaTg Wangi
ManggisKupangKotabaru GrupBalikpapan
MakassarBitungKasimSTS Pontianak
Pengembangan Industri Petrokimia PT Tuban Petrochemical Industries
Proyek Pengembangan Olefin Complex dan Downstream PT TPPI memasuki tahap review P&ID dan Detail Design, ditargetkan selesai pada bulan September 2020. Pembangunan 5 buah tangki yang ditargetkan selesai pada bulan Desember 2021.
Impor Produk Petrokimia setiap tahun mencapai USD 2,5 miliar.
Proyek Revamping PT TPPI sedang dalam tahap bidding untuk proses Design Build Competition (DBC) untuk memilih kontraktor yang akan mengerjakan tahap Engineering, Procurement and Contruction (EPC).
Dua proyek yang sedang dibangun adalah proyek revamping TPPI dan proyek pengembangan Olefin Complex dan Downstream TPPI
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset & Teknologi
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia
19
Capaian Hingga 15 Oktober 2020:
Strategi Nasional untuk Pengembangan Ekonomi Digital dan Koordinasi Pengembangan Desa Digital & Klaster UMKM
Penyusunan strategi nasional diharapkan dapat menjadi dasar bagi penentuan arah pengembangan ekonomi digital Indonesia. Strategi Nasional ini mencakup berbagai aspek, seperti :- Membina talenta digital; - Pengembangan riset & Inovasi; - Kebijakan yang mendukung; - Infrastruktur fisik dan digital.
Koordinasi melalui Roadshow Stockpiling Program terkait ekonomi digital pada 8 Kementerian/Lembaga.
Monitoring dan Evaluasi ke daerah untuk melakukan mapping kesiapan pemerintah daerah, dan identifikasi peluang dan tantangan Transformasi Ekonomi Digital.
Tersusunnya Draft Framework Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital.
FGD dalam rangka penyiapan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital yang telah dilaksanakan sebanyak 4 kali.
Kementerian Perdagangan;Kementerian Tenaga Kerja; Kementerian Koperasi dan UMKM;Badan Pusat Statistik;
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN;Kementerian Perindustrian;Kementerian Pariwisata dan Ekonomi KreatifKementerian Pertanian
ROADSHOW K/L
Roadshow K/L
Juli s.d Okt
FGD 2Riset & Inovasi Digital4 Sep
FGD 4 Membangun infrastruktur fisik & digital
11 Sep
Seminar Nasional
hasil FGD1 Okt
FGD 1Membina
Talenta Digital2 Sep
FGD 3Kembangkan
kebijakan, peraturan dan standar yang mendukung
8-9 Sep
Kunjungan ke daerahSep - Okt
Pembuatan outline strategi
nasional pengembangan ekonomi digital
Okt - Nov
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia
20
Perbaikan Opini Layak Investasi, Daya Saing dan Kemudahan Berusaha
Peningkatan Daya Saing Indonesia dalam Pemeringkatan Global
Kepercayaan Dunia Internasional Terjaga
Untuk memberikan kepastian kepada para pelaku usaha bahwa hanya ada 6 bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal di Indonesia:
Segala bentuk perjudian/kasino Budidaya & produksi Narkotika Gol 1Industri pembuatan senjata kimia Pembuatan Bahan Perusak Lapisan Ozone (BPO)Penangkapan Spesies Ikan yang Tercantum dalam Appendix I Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (CITES)Pemanfaatan Koral/Karang dari Alam
Ease of Doing Business dari World Bank
Posisi Indonesia dalam laporan Doing Business 2020 berada di peringkat 73 dari 190 negara. Indonesia berhasil melakukan reformasi dalam 5 dari 10 indikator yaitu memulai bisnis, mendapatkan listrik, membayar pajak, menegakkan kontrak dan berdagang lintas batas.
Moody’s rating agency: Baa2 dengan outlook stabilStandard & Poor’s (S&P): rating BBBRating & Investment Information, Inc.: BBB+ dan memberikan outlook stabil.Fitch: BBB dengan outlook stabilJapan Rating Agency: BBB+ dengan outlook stabil
Negara layak investasi dengan kategori risiko rendah disematkan pada Indonesia oleh beberapa lembaga rating internasional.
2015
114
2016
109
2017
91
2018
722019
732020
73
2020 Peringkat
73/190(Skor 69,9)
Meningkatkan Ekspor Komoditas dan Memperluas Pasar EksporEkspor Produk Kehutanan
DHE - SDA
Meningkatkan kemudahan ekspor
produk kehutanan untuk UKM
Menambah jenis dan luas penampang
kayu yang diijinkan untuk diekspor
selama masa pandemi Covid-19
Mengurangi jenis barang yang terkena
ketentuan DHE-SDA
Relaksasi penundaan Penyampaian
Hasil Pemeriksaan (PHP) DHE-SDA
dari BI ke DJBC s.d. 31 Des 2020
Sarang Burung Walet
IA - CEPA
Membuka pasar ekspor Sarang Burung
Walet (SBW) di luar negara China
Melarang ekspor SBW kotor
Asistensi kemudahan ekspor SBW
kepada industri
Implementasi penurunan tarif bea
masuk produk Indonesia ke Australia
dalam kerangka Indonesia Australia –
Comprehensive Economic Partnership
(CEPA)
Menjaga Akses Pasar Dalam Negeri Selama Pandemi
Pelonggaran PSBB dan penerapan Protokol Kesehatan berdampak pada membaiknya kegiatan ekonomiTerjaganya daya beli masyarakat berpenghasilan menengah kebawah melalui program BLT, bantuan subsidi gaji, dan Kartu Pra Kerja.
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia
21
Meningkatkan Daya Saing dan Pertumbuhan NasionalPENYEDERHANAAN TATA NIAGA
PENGENDALIAN IMPOR
INTEGRASI SISTEM PERIZINAN
Kepastian prosedur impor untuk komoditas limbah Non B-3 sebagai bahan baku industri dan Barang Modal Tidak Baru (BMTB).
Pengendalian impor melalui pengenaan bea masuk tambahan.
Integrasi pelayanan penerbitan Izin Usaha & Izin Operasial sektor Perdagangan melalui Sistem OSS Integrasi pelayanan Perizinan Impor (PI) dan Pertimbangan K/L melalui Sistem Inatrade untuk komoditas Besi & Komplementer, Test Pasar, & Purna Jual Pembangunan dashboard impor pangan strategis Stranas PK
Sinyal membaiknya industri Indonesia dapat terlihat pada Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang mengalami pemulihan bulan April s.d. Agustus sebesar 50,8, meski mengalami penurunan di bulan September 47,2.
Di tengah pandemi covid-19, industri pengolahan merupakan motor penggerak perekonomian nasional dengan memberikan kontribusi cukup besar dalam PDB (19,8%).
Saat ini, sejumlah industri masih dapat mengalami pertumbuhan positif, seperti mamin, meski secara umum, industri lainnya mengalami pertumbuhan minus cukup dalam.
Tiga strategi penguatan industri pengolahan: a) Penguatan Arus Kas; b) Relaksasi Regulasi; c) Penguatan Akses Pasar.
Penguatan Peran Industri Pengolahan di Tengah Pandemi
Purchasing Managers Index (PMI) - 2020
Jan49,3
Feb51,9 Mar
45,3Apr27,5
Mei28,6
Jun39,1
Jul46,9
Ags50,8
Sep47,2
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 170 Tahun 2020 tanggal 9 April tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan, dengan 8 okupasi dengan 20 Unit Kompetensi sebagai tambahan dari 5 standar okupasi yang telah ada.
Mengembangkan Kemampuan SDM Sektor Logistik
11Freight Handler
11Logistics
Data Entry Officer
12Pick-up & Delivery
Driver
10Senior
Purchasing Officer10
Junior Warehouse Operator
12Materials
Equipment Operator
9Purchasing
Manager
11Motor Cycle
Courier
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia
22
Platform yang memfasilitasi kolaborasi sistem informasi antar Instansi Pemerintah dan Swasta untuk simplifikasi dan sinkronisasi arus informasi dan dokumentasi dalam kegiatan ekspor/impor di pelabuhan dan kegiatan perdagangan/distribusi barang dalam negeri.
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan IndustriDitjen Bea Dan Cukai, Kemenkeu
Capaian s.d September 2020 :Penerapan pengajuan, pemeriksaan dan profil tunggalIntegrasi layanan perizinan Ship to Ship (STS), Floating Storage Unit (FSU), Perizinan usaha dan Perizinan pemasukan barang Penebusan Delivery Order & Pengeluaran Petikemas onlinePemesanan truk onlinePembayaran onlinePerluasan penerapan auto-gate di Pelabuhan
INPRES No. 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional & Ruang Lingkupnya
Membangun Kolaborasi untuk Kemudahan Ekspor dan Impor
PLATFORM
MENKEU | MENDAG | MENHUB
- Transportasi- Shipping- Pelabuhan- Warehousing
- Depo- End to end
PROSESBISNIS
MENKEU | MENDAG | MENHUBKKP | MENTAN | 19 K/L | PEMDA- Pemeriksaan terpadu- Layanan pelabuhan (manifes barang, manifes pengangkut)- Perizinan (logistik/SRM, lartas)
TATARUANG
MENHUB | MENKEU | MENBUMN- One gate- One billing- One system
PAYMENT
BI | MENKEU | MENHUB- Platform pembayaran- Perbankan
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia
23
Proyek Strategis Nasional (PSN) 201 Proyek + 10 Program yang mencakup 23 sektor
6 PSN Selesai Tahun 2020 :LRT Sumatera SelatanBandar Udara NYIAJalan Tol Pandaan - MalangSPAM LampungKawasan Industri Wilmar SerangJalan Tol Pekanbaru - Dumai
Status Kemajuan PSN September 2020
PSN Perpres 79/2019 PSN Perpres 80/2019
Diestimasi 201 Proyek +
10 Program PSN dapat
menyerap 3.239.500 Tenaker
semasa konstruksi
Sampai dengan September 2020, terdapat 3 proyek yang beroperasi sebagian dan 1 proyek selesai di Jawa Tengah (Perpres 79/2019) dan 1 proyek yang beroperasi sebagian di Jawa Timur (Perpres 80/2019).Long list daftar isu setiap proyek/program telah disusun dan 51 proyek quick wins untuk Perpres 79/2020 dan 32 proyek quick wins untuk Perpres 80/2019 yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021.Program Pengembangan Kapasitas untuk Tim PPMU Jawa Tengah dan Jawa Timur tentang standarisasi pemantauan, debottlenecking proyek hingga KPBU telah dilaksanakan oleh KPPIP.
Selesai (Rp 48,2 T)Beroperasi Sebagian (Rp 1.300 T)Konstruksi (Rp 1.949 T)Transaksi (Rp 223 T)Penyiapan (Rp 1.201 T)
1 Nilai belum memperhitungkan Program Percepatan Pengembangan Wilayah (Perpres 79 dan 80 tahun 2019) dan Bandara di Bali bagian utara.2 Estimasi tenaker direct + indirect semasa konstruksi 2020-2024.
PerencanaanPersiapanTransaksi
KonstruksiBeroperasi SebagianSelesai
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
270Proyek 194 Proyek
+ 3 Program
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia
24
Sejak tahun 2016 hingga September 2020, terdapat 98 PSN yang telah selesai dengan nilai investasi Rp 515,3 triliun dan estimasi penyerapan tenaga kerja sebesar 366.527 orang
7 Bandara1 Jalan Tol
6 Bendungan1 Pelabuhan
1 Jalur Pipa Gas4 PLBN
2 Kereta Api4 Bendungan
1 Irigasi10 Jalan Tol
5 KEK1 Bandara
4 Kawasan Industri4 Smelter
1 Sentra Kelautan Perikanan
2 Jalan Tol1 Jalan Akses
1 Bandara1 Fasilitas Gas
3 PLBN1 Bendungan
1 Saluran Irigasi
4 Bandara4 Bendungan
9 Jalan6 Kawasan
2 Kereta1 Pelabuhan
2 Smelter2 Teknologi
1 Bandara1 Kereta
2 Jalan Tol1 SPAM
1 Kawasan Industri
20 Proyek (Rp 33,3 T) 32 Proyek (Rp 207,4 T)10 Proyek (Rp 61,4 T) 30 Proyek (Rp 165,3 T) 6 Proyek (Rp 48,2 T)
2016 20182017 2019 s.d Sep 2020
Peta Pertumbuhan KEK Indonesia
Pengusulan KEK
Kerjasama Lembaga
1.429 M70 M
32.900 org0 org
92.400 M3.968,5 M
85000 org1.456 org
34.310 M682 M
55.7000
125.000 M149.000 M
30.440 M723 M
30.000 org200 org
6.818 M150 M
3.743 org0 org
41.040 M1.612 M32.000
419
36.250 M15.000 M
16.800 org3.010 org
Target Investasi 2025Rp 725.416,57 M
Komitmen InvestorRp. 69.87 M
KEK NongsaNilai Investasi Rp. 16 TTarget TK 16.500Luas Lahan: 166.45 Ha
Promosi investasi dan pengembangan KEK
di BBKT
Implementasi dan pengembangan industri
Karet di KEK Sei Mangkei
Join research dan pengembangan pedoman
KEK Hijau
Promosi investasi dengan Korea, Jepang,
dan US
KEK Batam Aero TechnicNilai Investasi Rp. 6.2 TTarget TK = 9976 orangLuas Lahan 30 Ha
Nilai EksporRp 1.57 Triliun
KEK Beroperasi
KEK Tahap Pembangunan
Target Investasi 2025 (Miliar Rupiah)
Komitmen Investasi 2020 (Miliar Rupiah)
Target Tenaga Kerja 2025 (Orang)
Realisasi Tenaga Kerja 2020 (Orang)
32.900 M1.461,19 M
30.000 org100 org
72.000 M18.631 M
20.000 org6.670 org
92.400 M3.817,34 M97.500 org
920 org
9.000 M468,49 M2.260 org
185 org
32.500 M9.178,46 M15.024 org
80 org
28.630 M2.871 M
58.700 org568 org
Likupang
Tj. Lesung
MBTK
Tj. Api-Api
Morotai
Singhasari
Arun Lhokseumawe
Galang Batang
Bitung
Kendal
Palu
Tj. Kelayang
Sorong
Mandalika
90.300 M11.222,6 M58.313 org16.318 org
Sei Mangkei
Serapan Tenaga Kerja15.266
Investor & Potensial Investor KEK83
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia
25
Indonesia-Korea Comprehensive Partnership Agreement (IK-CEPA)
Indonesia-EU Comprehensive Partnership Agreement (IEU-CEPA)
Regional Comprehensive Economic Partnership
Sumbang 1.3% PDB 6.8 miliar*
Ekspor barang dan jasa meningkat tahun 2030 menjadi USD 9.8 miliar*
Neraca perdagangan meningkat USD 2 miliar*
*Berdasarkan proyeksi Indonesia-EU Vision Group.
Meningkatkan akses pasar
produk ekspor Indonesia
Mendorong regional production network dan regional value
chains
Meningkatkan daya saing
Indonesia di kawasan
Meningkatkan aliran FDI
Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)
Korea will liberalize
From its total 12.232 tariff lines
Steel and chemical products Tropical fruits, tshirt, tuna, plywood
From its total 10.813 tariff lines
Indonesia will liberalize
Melalui Indonesia Australia CEPA berlaku tarif
0%bagi seluruh produk ekspor
Indonesia ke Australia
95.5% 93%
Kerjasama ekonomi internasional dilakukan melalui:
Perundingan Indonesia-Korea Comprehensive Partnership
Agreement (IK-CEPA)
Perundingan Indonesia-Australia Comprehensive Economic
Partnership Agreement (IA-CEPA)
Perundingan Indonesia-European Union Comprehensive
Partnership Agreement (IEU-CEPA)
Penyelesaian dan Penandatanganan Perundingan Regional
Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
Selain itu dilaksanakan pula penyelesaian Sengketa
Perdagangan DS 592, DS 593, dan DS 484, serta Review
Generalized System Of Preferences (GSP) oleh Amerika
Serikat (AS).
Sumber: Deputi Kerjasam Ekonomi InternasionDeputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia
26
Asumsi Dasar Ekonomi Makro yang Digunakan dalam RAPBN 2021
*Suku bunga SBN 10 tahun menggantikan suku bunga SPN 3 bulan di 2021
Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)
Inflasi (%, yoy)
Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)
Tingkat Suku Bunga SPN 10 Tahun (%)*
Nilai Tukar (Rp/USD)
Harga Minyak (USD/barel)
Lifting Minyak (ribu barel/hari)
Lifting Gas (ribu barel/hari)
(1,1) - 0,2
2,0 - 4,0
3,0 - 4,0
-
14.400-14.800
35 - 40
705
992
4,5 - 5,5
3,0
-
7,29
14.600
45
705
1.007
2020Outlook
2021RAPBN
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia
27
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia
perekonomianRI @perekonomianRIwww.ekon.go.id
Top Related