Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)Deputi I Bidang Tata Lingkungan
PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
Imam Hendargo Abu IsmoyoDeputi Bidang Tata Lingkungan
Pendahuluan
1
3
1982
1997
2009
UU Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah
tentang AMDAL
1986
1993
1999 2010
TAHAPA
N DAN
PERK
EMBA
NGAN
PERA
TURA
N LINGKU
NGAN
HIDUP
DAN AM
DAL
tonggak awal(PP Nomor 29 tahun 1986)
Pengembangan (PP Nomor 51 tahun 1993
Perbaikan (PP Nomor 27 tahun 1999) revitalisasi
KLHS
Tata ruang
AMDAL
Perizinan
UKL-UPL
Kriteria baku kerusakan LH
Baku mutu LH
Instrumen ekonomi LH
Audit LH
Analisis risiko LH
Anggaran berbasis LH
PUU berbasis LH
Instrumen lain sesuai
kebutuhan
Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
(UU 32/2009)
Sumber: Pasal 14 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
Amdal bukan sebagai alat serbaguna yang dapat menyelesaikan segala persoalan lingkungan hidup. Efektivitas amdal sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai instrument lingkungan hidup lainnya
Lingkungan
Batas AMDAL
Batas dokumen UKL-UPL
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
WAJIB AMDAL
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
WAJIB UKL/UPL
SPPL
Skema Pembagian AMDAL, UKL-UPL dan SPPLKegiatan berdampak penting terhadap LH
Kegiatan tidak berdampak penting terhadap LH
Kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak berdampak penting serta Kegiatan usaha mikro dan kecil
Pasal 22-33 UU 32/2009Peraturan MENLH No 11/2006
Peraturan Gub. atau Bupati/Walikota
Pasal 34 UU 32/2009
Pasal 35 UU 32/2009
Beberapa Perbedaan Filosofis Mendasar PP 27/1999 dengan PP 27/2012
No
PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal
PP No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan
1. Durasi penilaian amdal sekitar180 hari kerja, dokumen Amdal terdiri atas 5 dokumen
Kemajuan Mendasarnya adalah Streamlining Proses Amdal
Durasi penilaian amdal sekitar 125 hari kerja, dokumen amdal terdiri atas 3 dokumen
2. Penilaian amdal oleh komisi penilai amdal cenderung mereduksi makna amdal sebagai kajian ilmiah
Kemajuan Mendasarnya adalah Mengembalikan Kaidah Amdal sebagai
Kajian Ilmiah Dengan memperkuat peran dan kompetensi
tim teknis dalam penilaian amdal
3. Terdapat kesulitan terhadap upaya penegakan hukum atas pelanggar Amdal & UKL-UPL (Kajian Lingkungan Hidup) mengingat amdal & UKL-UPL adalah bukan keputusan TUN
Kemajuan Mendasarnya adalah Memberikan Ruang Penegakan Hukum atas Pelanggar
Amdal-UK-UPL Dengan skema izin lingkungan yang
merupakan keputusan TUN yang enforceable dan memiliki konsekuensi hukum atas pelanggarannya sesuai dengan yang diatur dalam UU 32/2009
No PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal
PP No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan
4. Terdapat ruang untuk keterlibatan masyarakat
Kemajuan Mendasarnya adalah Memperkuat Akses Partisipasi
Masyarakat Dengan terdapat 3 kali pengumuman
dalam tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka ruang masyarakat untuk memberikan saran, tanggapan dan pendapat akan lebih luas
5. Amdal dan UKL-UPL masih dipandang sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat “dibuat bagus, tidak dibuat tidak apa-apa”
Kemajuan Mendasarnya adalah Mengubah Mindset Seluruh Pemangku
KepentinganDengan terbitnya PP ini maka banyak
konsekuensi hukum yang dapat diterapkan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan pemrakarsa apabila terlibat dalam pelanggaran amdal & UKL-UPL
Lanjutan Beberapa Perbedaan Filosofis Mendasar
Faktor Penentu AMDAL
Mutu DokumenAMDAL
ImplementasiAMDAL
Pandangan & Komitmen Pemrakarsa
Kompetensi &IntegritasPenyusun
Kompetensi &Integritas
Penilai/Komisi
PENEGAKAN HUKUM
KEBIJAKAN & PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Sumber: Adiwibowo, 2005
PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan
2
• Recall RPP Izin Lingkungan setelah diparaf oleh 3 Menteri;
• Print-out di kertas Presiden; dan • Penyiapan surat pengajuan RPP Izin
Lingkungan oleh Mensesneg kepada Presiden
1
3 4 5
26 Des 2011
27 Des 201127 Des 2011s/d
12 Jan2012
13 Jan 2012
23 Februari 2012
Pembahasan Terakhir RPP Izin Lingkungan, KLH dengan Setneg;
• Recall RPP Izin Lingkungan; • Print-out RPP Izin
Lingkungan di Kertas Presiden; dan
• Surat Mensesneg tentang permohonan paraf pada RPP Izin Lingkungan kepada MENLH, Menteri PU dan Menteri Perindustrian
Proses paraf pada RPP Izin Lingkungan
oleh 3 Menteri: MENLH, Menteri PU, Menteri Perindustrian
PP Izin Lingkungan
Hidup diterbitkan:
PP No. 27/2012 Izin Lingkungan
Proses Akhir PP No. 27 Tahun 2012 Izin Lingkungan
2
IZIN PPLHIzin pembuangan air limbahIzin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah [land application]Izin penyimpanan sementara LB3Izin pengumpulan LB3Izin pengangkutan LB3Izin pemanfaatan LB3Izin pengolahan LB3Izin penimbunan LB3Izin pembuangan air limbah ke lautIzin dumping ke lautIzin reinjeksi ke dalam formasiIzin venting ke udara
Proposal Kegiatan
Wajib AMDAL Wajib UKL/UPL
Pengumuman & konsultasi masyarakat
Penilaian KA-ANDAL
Penyusunan KA-ANDAL
Penyusunan ANDAL & RKL-RPL,
Tidak Layak Izin Lingkungan
Pemeriksaan Administrasi
(Sumber: M. Askary, 2010)
Pemeriksaan Administrasi
Pemeriksaan Administrasi
Permohonan Penilaian ANDAL & RKL-RPL
Penilaian ANDAL & RKL-RPL
SKKLH
Permohonan Pemeriksaan UKL/UPL
Pemeriksaan UKL/UPL
Rekomendasi UKL-UPL
Pemeriksaan Administrasi
Pengumuman
Permohonan Izin Lingkungan [Persyaratan
Adm & Teknis]
Pengumuman
IZIN LINGKUNGAN
Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Izin Lingkungan
Usaha dan/atau Kegiatan
Wajib AMDAL
Usaha dan/atau Kegiatan
Wajib UKL/UPL
Wajib Memiliki
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan
Sumber: Pasal 2 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Izin Lingkung
an
13
Penyusunan Amdal & UKL-
UPL1
Penilaian Amdal & Pemeriksaan UKL-
UPL
2
3
Permohonan & Penerbitan
Izin Lingkungan
Proses Izin Lingkungan
Sumber: Pasal 2 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Rencana Umum
Studi Kelayakan
Disain Rinci
Konstruksi Operasi
1 4 5
Dokumen AMDAL
Penyusunan Dokumen Amdal
2 3
Tahap Perencanaan
Amdal disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan
Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib
sesuai dengan rencana tata ruang
Sumber: Pasal 4-5 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa
KA
ANDAL
RKL-RPL
1
23
Pengikutsertaan Masyarakat dalam AmdalPemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal
mengikutsertakan masyarakat:
• terkena dampak;
• Pemerhati lingkungan hidup
• Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal
1
2
3
Pengumuman
Konsultasi Publik
10 HARI
[Pengumuman]
Pengikutsertaan masyarakat dilakukan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan
1
2
Pemrakarsa
Sumber: Pasal 9 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Saran, pendapat, dan tanggapan disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa, Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota
Penyusun Dokumen Amdal
Menyusun Dokumen Amdal
Pihak Lain:
• Penyusun Perorangan
• Penyusun yang tergabung dalam LPJP
Penyusun dari Pemrakarsa sendiri
1
2
3
Pemrakarsa
Persyaratan Penting !Penyusunan dokumen Amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal
DILARANG !PNS di Instansi
Lingkungan Hidup (Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota)
1. Pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal; dan
2. Uji kompetensi
1
2Sumber: Pasal 10-12 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Rencana Umum
Studi Kelayakan
Disain Rinci
Konstruksi Operasi
1 4 5
Formulir UKL-UPL
Penyusunan UKL-UPL
2 3
Tahap Perencanaan
UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan
1. Identitas pemrakarsa;
2. Rencana usaha dan/atau kegiatan;
3. Dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
4. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
12
3
Sumber: Pasal 14-15 PP 27/2012 Izin Lingkungan
4 1.Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang.
2.Tidak sesuai: tidak dapat dinilai dan dikembalikan
Penerbitan Persetujuan
Kerangka Acuan
Pemrakarsa
Dokumen Kerangka
Acuan
Kelengkapan Administrasi
Tim Teknis Menilai KA dengan Melibatkan Pemrakarsa
Tidak
Jika Hasil Penilaian: KA memerlukan perbaikan, Komisi mengembalikan KA ke pada permrakarsa. Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan kerangka acuan
Jika Hasil Penilaian: KA dapat disepakati, Komisi menerbitan persetujuan kerangka acuan
Komisi Penilai AMDAL
Tim Teknis
Menugaskan
YAHasil Penilain
Sekretariat
Penilaian Kerangka Acuan
Jangka waktu Penilaian, Penyampaian hasil
penilaian dan penerbitan KA:
30 Hari Kerja tidak termasuk
perbaikan/ penyempurnaan
1
2 3
3
4
5b
5a
Sumber: Pasal 21-24 PP 27/2012 izin Lingkungan
Pemrakarsa
Dokumen ANDAL dan
RKL-RPL
Kelengkapan Administrasi
Tim Teknis MenilaiANDAL dan RKL-RPL secara Teknis
Tidak
Komisi Penilai AMDAL (KPA)
Tim Teknis
Menugaskan
YA
Hasil Penilain
Sekretariat
Penilaian Andal dan RKL-RPL
Rapat Komisi Penilai AMDAL
Hasil Rapat KPA: Dok. Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki
REKOMENDASI HASIL PENILAIAN
Hasil Rapat KPA: Dok. Andal dan RKL-RPL tidak perlu diperbaiki
Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya
Jangka waktu Penilaian ANDAL dan RKL-RPL
75 Hari Kerja
tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan
1
2 3
4 5
6
7
8b
8a
Sumber: Pasal 28-31 PP 27/2012 Izin Lingkungan
1. jumlah dan jenis izin PPLH yang diwajibkan (Jika wajib memiliki izin PPLH)
Rekomendasi Hasil Penilai an Andal &
RKL-RPL dari Komisi Penilai Amdal
Keputusan Kelayakan
Lingkungan atau Ketidaklayakan
MENTERIGUBERNUR
Bupati/Walikota
Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Ketidaklayakan
Lingkungan Hidup
10 Hari Kerja
1. Dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan
2. Pernyataan kelayakan lingkungan usaha dan/atau kegiatan;
3. Persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam RKL-RPL.
4. Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait
Muatan Keputusan Kelayakan Lingkungan1
2
3
5
Jangka waktu penetapan
Sumber: Pasal 32-33 PP 27/2012 Izin Lingkungan
4
• Menteri • Gubernu
r • Bupati/
Walikota
Rekomendasi UKL-UPL
YAPemeriksaan Teknis UKL-UPL
Pemeriksaan UKL/UPL & Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL
Pemrakarsa
UKL-UPL
Kelengkapan Administrasi YA
Tidak
Pemeriksaan UKL-UPL & penerbitan rekomendasi UKL-UPL dapat dilakukan oleh:• Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, • Kepala Instansi LH Provinsi, atau; • Kepala Instansi LH Kab/kota
Jangka waktu Pemeriksaan Teknis UKL-UPL
14 Hari Kerja tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan
Hasil Pemeriksaan : UKL-UPLperlu
diperbaiki
Sumber: Pasal 36-40 PP 27/2012 Izin Lingkungan
•Persetujuan , atau •penolakan
Rekomendasi UKL-UPL
MENTERIGUBERNUR
Bupati/Walikota
Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL
1. Dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
2. Peryataan persetujuan UKL-UPL
3. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam RKL-RPL.
Muatan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL1
2
Pemeriksaan Teknis
UKL-UPLSumber: Pasal 38 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Menerbitkan
3
1. jumlah dan jenis izin PPLH yang diwajibkan (Jika wajib memiliki izin PPLH)
4
Melalui pejabat yang ditunjuk Menteri, atau kepala isntansi LH prov atau kab/kota
• Menteri • Gubernu
r • Bupati/
Walikota
Permohonan Izin Lingkungan
Permohonan tertulis
Penanggung Jawab
Usaha/Kegiatan
Sumber: Pasal 42-43 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Persyaratan1. Dokumen Amdal atau
formulir UKL-UPL;2. Dokumen pendirian
usaha dan/atau kegiatan, dan
3. Profil usaha dan/atau kegiatan
Permohon izin lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau Pemeriksaan UKL-UPL
Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan
Masyarakat
PengumumanMultimedia & Papan Pengumuman
• Menteri • Gubernu
r • Bupati/
Walikota
Saran, Pendapat & Tanggapan
Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen persyaratan administratif serta
Andal dan RKL-RPL yang dimohonkan dinyatakan lengkap
10 hari: Andal & RKL-RPL
3 hari: UKL-UPL
Paling lama 2 (Tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen persyaratan administratif serta
UKL-UPL yang dimohonkan dinyatakan lengkap
Sumber: Pasal 45-46 PP 27/2012 Izin Lingkungan
AMDALSK Kelayakan LH dari Menteri
SK Kelayakan LH dari gubernur
SK Kelayakan LH dari bupati/ walikota
Izin lingkungan dari Menteri
Izin lingkungan dari gubernur
Izin lingkungan dari bupati/ walikota
UKL-UPLRekomendasi dari Menteri
Rekomendasi dari gubernur
Rekomendasi dari bupati/ walikota
Izin lingkungan dari Menteri
Izin lingkungan dari gubernur
Izin lingkungan dari bupati/ walikota
Penerbitan Izin Lingkungan Hidup
Sumber: Pasal 47 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL
Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan
Masyarakat
Pengumuman Penerbitan Izin
LingkunganMedia Massa dan/atau multimedia
• Menteri • Gubernu
r • Bupati/
Walikota Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Izin Lingkungan diterbitkan
Sumber: Pasal 49 PP 27/2012 Izin Lingkungan
• Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk:
a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan;
b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan
c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU;
• Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan
Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan
Sumber: Pasal 53 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Instansi Lingkungan Hidup Pusat
Instansi Lingkunga
n Hidup Provinsi
Komisi Penilai AMDAL Provinsi
Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota & Instansi LH Kabupaten/Kota
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan Penatalaksanaan Amdal & UKL-UPL
Sumber: Pasal 64 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Instansi Lingkungan Hidup Pusat
Instansi Lingkungan Hidup
Provinsi
Evaluasi Kinerja
Evaluasi Kinerja
Evaluasi Kinerja Komisi Penilai Amdal Evaluasi Kinerja
dilakukan terhadap:a. Pelaksanaan
norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Amdal dan UKL-UPL;
b. Kinerja komisi penilai Amdal provinsi dan kabupaten/kota; dan
c. Kinerja pemeriksa UKL-UPL di instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota
Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Sumber: Pasal 66 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Sanksi Administratif
Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi:• teguran tertulis;• paksaan pemerintah;• pembekuan izin lingkungan; atau• pencabutan izin lingkungan
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
1
2
Sumber: Pasal 56 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Pasal 53: Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan: (a) menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan, (b) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan (c) Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan
Ketentuan Penutup
Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan
Sumber: Pasal 73 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)Deputi I Bidang Tata Lingkungan – Asdep Kajian Dampak Lingkungan
Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410Gedung A lanta 6, Telp/Fax: 021-85904925
http://www.menlh.go.id/
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:Terima kasih