10/05/2014
1
UNDANGUNDANG--UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANGPERUNDANG--UNDANGANUNDANGAN
DR. WAHIDUDDIN ADAMS, S.H., MA
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Disampaikan pada acara Diklat Fungsional
Perancang Peraturan Perundang-undangan
Depok, 20 Mei 2013
1
DasarDasar HukumHukum ::
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234)
2
10/05/2014
2
Status UndangStatus Undang--Undang No. 12 Tahun 2011Undang No. 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) yang diundangkan dan mulai
berlaku pada tanggal 12 Agustus 2011 merupakan pengganti dari
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389) yang diundangkan pada tanggal 22
Juni 2004 dan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 November 2004.
Penegasan pernyataan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku adalah sebagaimana
diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011.
3
Komposisi UndangKomposisi Undang--Undang Nomor Undang Nomor 12 Tahun 201112 Tahun 2011Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undanganterdiri atas :
a. 13 (tiga belas) BAB dan 104 (seratus empat)Pasal beserta Penjelasan; dan
b. 2 (dua) Lampiran,mengenai :
1. Teknik Penyusunan Naskah Akademik RUU, RaperdaProvinsi, dan Raperda Kab/Kota.
2. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas 284 petunjuk.
4
10/05/2014
3
Catatan :
UU Nomor 10 Tahun 2004 juga terdiri atas13 (tiga belas) BAB, namun hanya mencakup58 Pasal dan 1 (satu) Lampiran yaknimengenai Teknik Penyusunan PeraturanPerundang-undangan.
5
RUANG LINGKUP UU 1RUANG LINGKUP UU 122//20112011
Ketentuan Umum
Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan
Perencanaan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Pembahasan dan Pengesahan RUU
6
10/05/2014
4
RUANG LINGKUP RUANG LINGKUP -- 22
Pembahasan dan Penetapan RancanganPeraturan Daerah Provinsi dan PeraturanDaerah Kabupaten/Kota
Pengundangan
Penyebarluasan
Partisipasi Masyarakat
Ketentuan Lain-lain
Ketentuan Penutup
7
DefinisiDefinisi PembentukanPembentukan PeraturanPeraturanPerundangPerundang--undanganundanganPembentukan peraturan perundang-undangan adalahpembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakuptahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahanatau penetapan, dan pengundangan.
dirumuskan pengesahan atau penetapan karena padakenyataannya tidak semua Pembentukan PeraturanPerundang-undangan memerlukan prosedur pengesahan,tetapi cukup Penetapan Pengesahan hanya berlaku untukUndang-Undang (vide Pasal 20 ayat (4) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan Qanundi Aceh (vide Pasal 232 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentangPemerintahanAceh).
8
10/05/2014
5
Definisi Peraturan PerundangDefinisi Peraturan Perundang--undanganundangan
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulisyang memuat norma hukum dan mengikat secara umumdan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara ataupejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkandalam Peraturan Perundang-undangan.
Dalam definisi setelah kata dibentuk juga ditambahkanfrasa atau ditetapkan hal ini sesuai dengan dasarkonstitusionalnya yakni kata dibentuk hanya untukUndang-Undang (vide Pasal 20 ayat (1) UUD 1945) dankata ditetapkan untuk Perpu (vide Pasal 22), PP (videPasal 5 ayat (2)), Perda (vide Pasal 18 ayat (6)) UUD 1945.
9
Jenis dan Hierarki peraturan perundangJenis dan Hierarki peraturan perundang--undangan berdasarkan UU No.12/2011undangan berdasarkan UU No.12/2011 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang (UU/Perpu);
Peraturan Pemerintah (PP);
Peraturan Presiden (Perpres);
Perda Provinsi; dan
Perda Kabupaten/Kota.
10
10/05/2014
6
Jenis peraturan perundangJenis peraturan perundang--undangan lainundangan lain
Peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, MA, MK,BPK, KY, BI,Menteri, badan, lembaga, atau komisi yangdibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atasperintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, DPRDKabupaten/Kota, Bupati/Walikota, atau Kepala Desa;
Peraturan perundang-undangan tersebut diakuikeberadaannya dan mempunyai kekuatan hukummengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentukberdasarkan kewenangan
11
Materi muatanMateri muatan
Undang-Undang
a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUDNegara RI Tahun 1945;
b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur denganUU;
c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;dan/atau
e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat
f. Ketentuan Pidana
12
10/05/2014
7
Materi muatan... 2Materi muatan... 2
Perpu sama dengan materi muatan UU;
PP berisi materi untuk menjalankan UUsebagaimana mestinya;
Perpres berisi materi yang diperintahkanoleh UU, melaksanakan PP, atau untukmelaksanakan penyelenggaraan kekuasaanpemerintahan
13
Materi muatan ... 3 Materi muatan ... 3 Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota
1. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugaspembantuan;
2. Menampung kondisi khusus daerah; dan/atau
3. Penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yanglebih tinggi.
Perda dapat memuat Ketentuan Pidana berupa ancamanpidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana dendapaling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
Perda juga dapat memuat ancaman pidana kurungan ataudenda selain di atas sesuai dengan yang diatur dalam peraturanperundang-undangan lainnya.
14
10/05/2014
8
Perencanaan Perencanaan
Pembangunan hukum yang baik dimulaidengan perencanaan yang baik
Melalui perencanaan dapat ditemukanhubungan antara pembangunan hukumdan pembangunan bidang-bidang lainnya
Agar pembentukan hukum dapatdilakukan secara terintegrasi dan terpadu
15
Perencanaan Perencanaan
Perencanaan penyusunan UU dilakukan dalam Prolegnas,yang dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah.
Perencanaan penyusunan PP dilakukan dalam suatu programpenyusunan Peraturan Pemerintah.
Perencanaan penyusunan Perpres dilakukan dalam suatuprogram penyusunan Peraturan Presiden.
Perencanaan penyusunan Perda Provinsi dan PerdaKabupaten/Kota dilakukan dalam suatu Prolegda Provinsi danProlegda Kabupaten/Kota.
Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undanganlainnya disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atauinstansi masing-masing.
16
10/05/2014
9
Perencanaan Penyusunan UUPerencanaan Penyusunan UU
Dalam Prolegnas penyusunan daftar RUU didasarkan atas :
1. Perintah UUD Negara RI Tahun 1945;
2. Perintah Ketetapan MPR;
3. Perintah Undang-Undang lainnya;
4. Sistem perencanaan pembangunan nasional;
5. Rencana pembangunan jangka panjang nasional;
6. Rencana pembangunan jangka menengah
7. Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan
8. Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.
17
Perencanaan Penyusunan UU ... 2Perencanaan Penyusunan UU ... 2
Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPRdikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khususmenangani bidang legislasi
Penyusunan prolegnas di lingkungan Pemerintahdikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang hukum
Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan
tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU;
Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengahdilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagaiProlegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
18
10/05/2014
10
Perencanaan Penyusunan PP dan Perencanaan Penyusunan PP dan PerpresPerpres
ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
Dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang hukum;
Ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
RPP/Rperpres berasal dari Kementerian dan/atau LPNKsesuai dengan bidang tugasnya
Kementerian/LPNK dapat mengajukan RPP/RPerpres diluar perencanaan apabila berdasarkan kebutuhanUndang-Undang atau putusan MahkamahAgung.
19
Perencanaan Penyusunan Perda Perencanaan Penyusunan Perda Provinsi Provinsi Dilakukan dalam Prolegda Provinsi
Dilaksanakan oleh DPRD Provinsi danPemda Provinsi;
Ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu)tahun;
Dilakukan setiap tahun sebelumpenetapan Raperda Provinsi tentangAPBD Provinsi.
20
10/05/2014
11
Perencanaan Penyusunan Perda Perencanaan Penyusunan Perda Kab/KotaKab/Kota Dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota;
Ketentuan Perencanaan Perda Provinsi berlakujuga untuk perencanaan perda kab/kota
Dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenaipembentukan, pemekaran, dan penggabungankecamatan atau nama lainnya dan/ataupembentukan, pemekaran, dan penggabunganDesa atau nama lainnya
21
Perencanaan Penyusunan peraturan Perencanaan Penyusunan peraturan perundangperundang--undangan lainnyaundangan lainnya
Merupakan kewenangan dan disesuaikandengan kebutuhan lembaga, komisi, atauinstansi masing-masing;
Ditetapkan oleh lembaga, komisi, atauinstansi masing-masing untuk jangka waktu1 (satu) tahun.
22
10/05/2014
12
Penyusunan UndangPenyusunan Undang--UndangUndang
RUU Dapat berasal dari DPR atau Presiden.
RUU yang berasal dari DPR dapat berasal dari DPD
RUU harus disertai Naskah Akademik, kecuali untukRUU:
1. APBN
2. Penetapan Perpu
3. Pencabutan UU atau Perpu
23
RUU dari DPR/DPDRUU dari DPR/DPD
Diajukan oleh anggota DPR, Komisi,Gabungan Komisi, atau alat kelengkapanDPR yang khusus menangani bidanglegislasi atau DPD;
Pengharmonisasian, pembulatan, danpemantapan konsepsi RUU dari DPRdikoordinasikan oleh alat kelengkapanDPR yang khusus menangani bidanglegislasi
24
10/05/2014
13
RUU dari PresidenRUU dari Presiden Disiapkan oleh menteri atau pimpinan LPNK sesuaidengan lingkup tugas dan tanggungjawabnya;
Dibentuk Panitia antarkementerian dan/atauantarnonkementerian;
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapankonsepsi RUU yang berasal dari Presiden dikoordinasikanoleh menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang hukum.
Dalam setiap UU harus dicantumkan batas waktukapan peraturan pelaksanaan harus ditetapkan.
25
RUU ... 2RUU ... 2
RUU yang telah selesai diajukan dengan suratPresiden kepada pimpinan DPR, denganmenunjuk menteri yang mewakili Presidendalam pembahasan;
Menteri yang ditunjuk berkoordinasi denganmenteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang hukum
DPR mulai membahas RUU dalam waktu 60(enam puluh) hari sejak surat Presiden diterima.
26
10/05/2014
14
Penyusunan PerpuPenyusunan Perpu
Perpu diajukan ke DPR dalam persidanganberikut dalam bentuk pengajuan RUUtentang penetapan Perpu menjadi UU;
DPR hanya memberikan persetujuan atautidak memberikan persetujuan terhadapPerpu;
27
Penyusunan Perpu... 2Penyusunan Perpu... 2
Untuk RUU tentang Penetapan Perpu mengikuti mekanisme pembahasan RUU di DPR
Untuk RUU tentang Pencabutan Perpu, ada mekanisme khusus yaitu :
a. RUU tentang pencabutan Perpu diajukan oleh DPR atau Presiden;
b. RUU tersebut diajukan pada saat rapat paripurna DPR tidak memberikan persetujuan;
c. Pengambilan keputusan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan
28
10/05/2014
15
Penyusunan RPP dan RPerpresPenyusunan RPP dan RPerpres
Pemrakarsa membentuk Panitia antarKementerian dan/atau lembagapemerintah non kementerian.
Pengharmonisasian, pembulatan, danpemantapan konsepsi RPP dan Rperpresdikoordinasikan oleh Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang hukum.
29
Pembahasan RUUPembahasan RUU
Dilakukan oleh DPR bersama Presiden ataumenteri yang ditugasi
Dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan :
1. Tingkat I, rapat komisi, rapat gabungankomisi, rapat Baleg, rapat Banggar, atau rapatPansus;
2. Tingkat II, rapat paripurna
RUU dapat ditarik kembali sebelum dibahasbersama oleh DPR dan Presiden.
30
10/05/2014
16
Pengesahan RUUPengesahan RUU
RUU yang telah disetujui bersama dalamjangka waktu 7 (hari) sejak tanggalpersetujuan disampaikan oleh pimpinanDPR kepada Presiden untuk disahkanmenjadi UU;
Presiden dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari mengesahkan RUU tersebutdengan membubuhkan tandatangan.
31
PENGUNDANGANPENGUNDANGAN
Agar setiap orang mengetahuinya, peraturanperundang-undangan harus diundangkandalam :1. Lembaran Negara Republik Indonesia;2. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia;3. Berita Negara Republik Indonesia;4. Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia;5. Lembaran Daerah;6. Tambahan Lembaran Daerah;7. Berita Daerah
32
10/05/2014
17
PERPER--UUUU--AN AN YG DIUNDANGKAN YG DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN NEGARADALAM LEMBARAN NEGARA
1. Undang-Undang/Perpu
2. Peraturan Pemerintah
3. Peraturan Presiden
4. Peraturan Perundang-undangan lain yangmenurut per-uu yg berlaku harusdiundangkan dalam LN
33
PERPER--UUUU--ANANYANG DIUNDANGKAN YANG DIUNDANGKAN DALAM BERITA NEGARADALAM BERITA NEGARA
Peraturan yang dikeluarkan oleh:
1. MPR;
2. DPR/DPD;
3. Mahkamah Agung;
4. Mahkaah Konstitusi;
5. Menteri
6. Kepala Badan
7. Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh atau diperintah Undang-Undang
34
10/05/2014
18
PenyebarluasanPenyebarluasan
Dimulai sejak penyusunan prolegnas, penyusunan RUU,pembahasan, hingga pengundangan peraturan perundang-undangan untuk memberikan informasi atau masukan darimasyarakat dan pemangku kepentingan;
Penyebarluasan prolegnas dilakukan oleh DPR dan Pemerintahdengan dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yangkhusus menangani bidang legislasi
Penyebarluasan RUU dari DPR dilaksanakan olehKomisi/Panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khususmenangani bidang legislasi.
Penyebarluasan RUU dari Presiden dilaksanakan oleh instansipemrakarsa
35
Penyebarluasan... 2Penyebarluasan... 2
Penyebarluasan prolegda dilakukan bersama olehDPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atauKabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alatkelengkapan DPRD yang khusus menangani bidanglegislasi
Penyebarluasan Raperda yang berasal dari DPRDdilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD;
Penyebarluasan Raperda yang berasal dari Gubernuratau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh SekretarisDaerah.
36
10/05/2014
19
Naskah yang disebarluaskan harusmerupakan salinan naskah yang telahdiundangkan dalam LNRI, TLNRI, BNRI,TBNRI, LD,TLD, dan BD
Peraturan perundang-undangan yg perluditerjemahkan ke dalam bahasa asing,penerjemahannya dilaksanakan olehMenteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang hukum.
37
Partisipasi masyarakatPartisipasi masyarakat
Dalam pembentukan peraturanperundang-undangan, masyarakat berhakmemberikan masukan secara lisandan/atau tertulis, melalui :
1.Rapat dengar pendapat umum;
2.Kunjungan kerja;
3.Sosialisasi; dan/atau
4.Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi
38
10/05/2014
20
Fungsional PerancangFungsional Perancang
Dalam setiap tahapan pembentukan peraturanperundang-undangan mengikutsertakan perancangperaturan perundang-undangan (Pasal 98 ayat (1);
Perancang Peraturan Perundang-undangan adalahPNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang,dan hak, secara penuh dari pejabat yang berwenanguntuk melakukan kegiatan menyusun RancanganPeraturan Perundang-undangan dan/atau instrumenhukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
39
Lampiran Lampiran
Lampiran I, Teknik Penyusunan Naskah Akademik RUU, Rperda Provinsi, dan Raperda Kabupaten/Kota
Lampiran II, Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
40
10/05/2014
21
Naskah Akademik adalah naskah hasilpenelitian atau pengkajian hukum danhasil penelitian lainnya terhadap suatumasalah tertentu yang dapatdipertanggungjawabkan secara ilmiahmengenai pengaturan masalah tersebutdalam suatu RUU, Rperda Provinsi,Rperda Kab/Kota sebagai solusiterhadap permasalahan dan kebutuhanhukum masyarakat
FORMAT NAFORMAT NAJUDUL JUDUL
BAB IBAB I PENDAHULUANPENDAHULUAN
BAB II BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRISKAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
BAB III BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGPERUNDANG--UNDANGAN UNDANGAN
BAB IVBAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDISYURIDIS
BAB V BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANGLINGKUP MATERI MUATAN UNDANG--UNDANG, UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTAPERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
BAB VI BAB VI PENUTUP PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANGLAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG--UNDANGANUNDANGAN
10/05/2014
22
BAB I BAB I
Latar Belakang
Identifikasi masalah yang mencakup 4 pokok masalah :
a. Permasalahan apa yang dihadapi;
b. Mengapa perlu RUU atau Raperda;
c. Apa yang menjadi pertimbangan
d. Apa sasaran yang akan diwujudkan
Tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan NA
Metode
BAB II BAB II
Kajian Teoritis
Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma
Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat
Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur
10/05/2014
23
BAB III BAB III
Menggambarkan tingkat sinkronisasi,harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari UUdan Perda untuk menghindari tumpangtindih pengaturan
Hasilnya menjadi bahan bagi penyusunanlandasan filosofis, dan yuridis daripembentukan RUU/Raperda yang akandibentuk
BAB IV BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS;
LANDASAN SOSIOLOGIS;
LANDASAN YURIDIS
10/05/2014
24
BAB VBAB V
Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa;
Materi yang akan diatur;
Ketentuan sanksi; dan
Ketentuan peralihan
BAB VI BAB VI
Simpulan
Saran :
a. Perlunya pemilahan substansi NA
b. Rekomendasi skala prioritas
c. Kegiatan lain yang diperlukan
10/05/2014
25
Teknik penyusunan peraturanTeknik penyusunan peraturan--perundangperundang--undanganundangan
Lampiran II berlaku untuk semua jenisperaturan perundang-undangan;
Menyangkut kerangka peraturanperundang-undangan;
Hal-hal khusus
49
Top Related