89
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari BAB III dapat disimpulkan mengenai prosedur
pengadaan barang/ jasa dengan metode penunjukan langsung pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
adalah sebagai berikut:
1. Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan dan KAK,
menetapkan Rencana Umum Pengadaan, dan menyerahkan Rencana
Umum Pengadaan kepada PPKom dan ULP/Pejabat Pengadaan yang
terdiri dari:
a. Kebijakan umum pengadaan
b. Rencana penganggaran biaya pengadaan serta biaya pendukungnya
c. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
2. PPK/PPKom mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA
dan mengusulkan perubahan Rencana Umum Pengadaanm membahas
Rencana Umum Pengadaan, menyusun rancangan surat perjanjian,
menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan, meliputi Spesifikasi
Teknis dan Gambar dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menyerahkan
Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada ULP/Pejabat Pengadaan sebagai
bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan, menerbitkan Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK) setelah mendapat persetujuan dari PA kepada
Penyedia, pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan
yang dilaksanakan oleh Penyedia.
3. Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan membahas Rencana
Umum Pengadaan, mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh
PA/KPA, menetapkan metode Penunjukan Langsung, menyederhanakan
proses kualifikasi dengan meminta Penyedia mengisi formulir isian,
mengevaluasi penawaran, menyusun jadwal pelaksanaan Penunjukan
90
Langsung, menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan Kualifikasi,
Merancang Surat Perjanjian, menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK).
4. Penyedia menyanggupi surat undangan pengadaan barang/ jasa dari
Pejabat Pengadaan, Membuat dan mengajukan dokumen penawaran,
mengikuti kualifikasi dan evaluasi, melaksanakan dan menyelesaikan
pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam surat perjanjian, melaporkan pelaksanaan pekerjaan
secara periodik kepada PPK, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan
jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak,
menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga
yang telah ditentukan dalam surat perjanjian
5. Bendahara Pengeluaran mengeluarkan SP2D, Surat Perintah Membayar
(SPM) dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Barang dan Jasa.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan mengeluarkan Surat Penanggungjawab
Belanja dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan SPM LS.
7. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima pekerjaan dan memeriksa
hasil pekerjaan dengan mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
untuk selanjutnya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah
Terima Hasil Pekerjaan.
91
DAFTAR PUSTAKA
Afrian, Rony Lesmana. 2016. Mekanisme Pelayanan Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
(BPPTSP) Kota Samarinda. Samarinda: Universitas Mulawarman
Alfida, Pipit. 2016. Analisis Kelayakan Finansial Investasi Tugboat Baru pada
PT. Muara kembang di Samarinda. Samarinda: Universitas Mulawarman
Anira, Andi. 2016. Mekanisme Layanan Bimbingan Akademik dalam
Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri
Palu. Palu: Ilmu Keguruan IAIN
Armelia, dkk. 2016. Evaluasi Sistem Akuntansi Pembelian dan Pengeluaran Kas
dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern Perusahaan (Studi Pada PT.
Merck Sharp Dohme Pharma Pandaan). Malang: Universitas Brawijaya
Daroyani,Badzlina Novitaningrum. 2014. Akuntabilitas dan Transparansi
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement
(Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya). Surabaya: Universitas
Airlangga
Deviyanti, Pipit. 2015. Mekanisme Pengawasan Komisi Pengawasan Haji
Indonesia (KPHI) pada Penyelenggaraan Haji di Indonesia. Jakarta:
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Is, Fitriyati. 2013. Sistem Akuntansi Pembelian BBM pada SPBU 14.2856118 HJ.
Rosniati Kecamatan Rambah Samo. Rokan Hulu: Universitas Pasir
Pangaraian
Johanes, Agustinus Djohan. 2016. Manajemen & Strategi Pembelian. Malang:
Media Nusa Creative
Mamang, Etta Sangadji, Sopiah. 2010. Metode Penelitian: Pendekatan Praktis
dalam Penelitian. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mulyadi. 2001. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
92
Nugroho, Tomi. 2012. Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Studi Kasus Proyek Peningkatan
Jalan dan Jembatan Kota Administrasi Jakarta Utara. Jakarta: Universitas
Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Renshy. Frisyelia Tiwa, dkk. 2016. Pengaruh Investasi, Suku Bunga Sertifikat
Bank Indonesia (SBI) dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia Tahun 2005-2014. Manado: Universitas Sam Ratulangi
Manado
Wayan, Ni Esteria, dkk. 2016. Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas pada PT. Hasjrat Abadi Manado. Manado: Universitas
Sam Ratulangi
http://dpmptsp.jatengprov.go.id
LAMPIRAN
Lampiran 1 Konsultasi Penulisan Tugas Akhir
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian
Lampiran 3 Surat Selesai Magang
Lampiran 4 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Lampiran 5 Surat Perintah Membayar (SPM)
Lampiran 6 Surat Perintah Membayar Langsung (Ls)
Lampiran 7 Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan SPM – LS
Lampiran 8 Surat Pernyataan Verifikasi
Lampiran 9 Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang & Jasa
Lampiran 10 Surat Pengantar
Lampiran 11 Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Lampiran 12 Surat Pernyataan Pemilihan Metode Pengadaan Barang/ Jasa
Lampiran 13 Surat Pernyataan
Lampiran 14 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
Lampiran 15 Berita Acara Pembayaran
Lampiran 16 Permohonan Pencairan
Top Related