BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Selama Proses Pembangunan Nasional sejak awal Pemerintahan Orde baru
telah banyak kemajuan ekonomi yang dicapai. Meskipun Pembangunan Daerah
masih menunjukan banyak kelemahan diantaranya masih tingginya ketimpangan
pembangunan antar wilayah dan tingginya ketergantungan daerah terhadap
Pemerintah Pusat dalam membiayai kegiatan pembangunan (Tan,2002) beranjak
dari kondisi ini muncul berbagai pemikiran untuk memperluas kewenangan dan
peluang Pemerintah Daerah dalam menggali potensi sumber daya yang
dimilikinya dalam upaya mempercepat proses Pembangunan Daerah.
Keinginan tersebut direalisasikan melalui Undang-undang Otonomi
Daerah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan
perubahan atas undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 1999 dan
Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang juga
merupakan perubahan undang-undang Otonomi daerah Nomor 25 tahun 1999
yang diharapkan dapat membawa perubahan yang fundamental dalam hubungan
tata pemerintahan dan hubungan keuangan, termasuk pengelolaan anggaran
daerah sesuai dengan tuntutan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang
misi utamanya berupa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah. Sebagai penyelenggaraan pemerintahan di daerah termasuk
bidang keuangan daerah dan tuntutan kemandirian dalam mengatur rumah
1
tangganya sendiri dengan berbagai strategi alokasi dan prioritasnya serta
pelimpahan berbagai wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk
privatisasi. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk
meningkatkan pelayanan public (public service) dan memajukan perekonomian
daerah.
Pada dasarnya ada tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi
fiscal :
1. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas pelayanan public dan kesejahteraan
masyarakat
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (public) untuk
berpartisipasi dalam proses pembangunan (mandiasmo,2002)
Dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah tersebut berarti
pemerintah daerah telah memiliki otonomi yang seluas-luasnya untuk menggali
potensi daerah masing-masing. Melalui otonomi daerah diharapkan mampu
mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, untuk mencapai tujuan tersebut
pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber penerimaan yang
berasal dari daerah itu sendiri berupa peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD)
dan memanfaatkan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat baik berupa bagi hasil
pajak/non pajak maupun dana Alokasi Umum (DAU) dan dana Alokasi
Khusus(DAK) secara efektif (Tan,2002).
Salah satu aspek dari Pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-
hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Seperti
2
yang sudah diketahui Anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah
dalam bentuk uang(rupiah) dalam salah satu priode tertentu (satu Tahun).
Anggaran dearah atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan
instrument kebijaksanaan, anggaran Daerah menduduki Posisi sentral dalam
upaya pengembangan kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran
daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya Pendapatan dan
pengeluaran, membantu pengeluaran di masa-masa yang akan datang sumber
pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk
memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai
unit kerja . dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran
hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau
program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan
(mardiasmo,2002).
Untuk merealisasikan kebijakan pemerintah tersebut maka Pemerintah
Daerah Provinsi jambi menetapkan dasar-dasar hokum tentang aturan perpajakan
dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi jambi dasar
hokum tersebut adalah :
1) Undang-undang otonomi daerah nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah
2) Undang-undang Otonomi daerah nomor 33 tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3) Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah
yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997
3
4) Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pelaksanaan
Pemungutan Pajak Daerah
5) Peraturan daerah provinsi jambi nomor 3 tahun 2002 tentang pajak
kendaraan bermotor
6) Keputusan gubernur jambi nomor 30 tahun 2004 tentang petujuk
pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 3 tahun 2002 tentang
pajak kendaraan bermotor.
Dasar hukum diatas merupakan landasan untuk merealisasikan
keinginan Pemerintah Daerah provinsi jambi guna mengurangi
ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dalam membiayai
pembangunan melalui pajak daerah. Dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.
Menurut (Nazara,1997) bahwa kemampuan daerah dalam
menyelenggarakan otonomi secara murni harus mampu meningkatkan
kemampuan daerah dalam bentuk peningkatan proporsi Pendapatan Asli
daerah (PAD) sesuai dengan pendapat (Nazara,1997) kemampuan Provinsi
jambi dalam menjalankan otonomi daerah secara murni telah berusaha
meningkatkan pendapatan asli daerah yang salah satunya melalui pajak
kendaraan bermotor. Secara spesifik besarnya perkembangan pajak
kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah dapat dilihat dalam
tabel berikut :
4
1.2 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian tersebut diatas, permasalahan yang akan dibahas
adalah :
1. Bagaimana perkembangan dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap
PAD Provinsi Jambi selama Priode 2000-2010 ?
2. Bagaimana efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor
dilihat dari potensi dan target?
3. Factor-faktor apa yang mempengaruhi Penerimaan pajak Kendaraan Bermotor
dilihat dari sisi pembayaran Pajak Kendaraan bermotor selama priode 2000-
2010?
1.3 TUJUAN PENELITIAN
Secara spesifik tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai
berikut :
1. Untuk menganalisis perkembangan dan kontribusi pajak kendaraan bermoto
terhadap PAD Provinsi Jambi selama priode 2000-2010
2. Untuk menghitung dan menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pajak
kendaraan bermotor dilihat dari potensi dan target
3. Untuk menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak
kendaraan bermotor dilihat dari sisi pembayaran selama priode 2000-2010.
5
1.4 MANFAAT PENELITIAN
Melalui Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai
berikut :
1. Dapat memberikan masukan kepada Dinas pendapatan daerah provinsi jambi
tentang factor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PKB dan hasil
Perhitungan potensi, efisiensi dan efektivitas dalam penetapan target Pajak
Kendaraan Bermotor yang tidak realistis,sehingga bermanfaat dalam
penentuan penetapan target PKB dimasa datang.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang pemungutan
pajak kendaraan bermotor
3. Secara akademis hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai sumber bacaan dan
referensi bagi penelitian selanjutnya.
1.5 RUANG LINGKUP PENELITIAN
Agar menjaga arah dalam penelitian yang dilakukan maka penulis
membatasi pembahasan pada objek yang akan diteliti yaitu Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) sedangkan ruang lingkup waktu penelitian adalah :
1. Perkembangan dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD
Provinsi Jambi selama priode 2000-2010
2. Untuk menghitung dan menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pajak
kendaraan bermotor dilihat dari potensi dan target tahun 2000-2010
3. Factor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak
Kendaraan Bermotor dilihat selama priode 2000-2010.
6
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 LANDASAN TEORITIS
2.1.1 Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Factor-faktor keuangan merupakan factor yang esensial dalam mengukur
tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan
daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam kegiatan yang akan dilakukan oleh
Pemerintah daerah, sumber Pendapatan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor
32 tahun 2004 pasal 157 terdiri dari :
1. Pendapatan Asli Daerah yaitu :
a. Hasil Pajak daerah
b. Hasil retribusi Daerah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan
d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-Lain Pendapatan daerah Yang sah.
Dari sejumlah pendapatan daerah diatas,upaya penghimpunan yang paling
diutamakan adalah Pendapatan asli daerah ( PAD ) dan PAD dijadikan Ukuran
kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.tertuang dalam
Undang-Undang No,25 Tahun 1999,yang dimaksud dengan PAD adalah
penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang
7
dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan per Undang-Undangan
yang berlaku.
Suparmoko (1992) menguraikan bahwa Pendapatan asli Daerah terdiri dari
Pajak dan Retribusi Daerah,keuntungan Perusahaan Milik Daerah,Hasil
pengelolaan kekayaan Daerah dan lain-lain.Dana perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,Pinjaman daerah dan pendapatan daerah
lainnya yang sah. Kemampuan untuk membayar pajak dan retribusi dapat
diketahui dengan melihat besarnya pendapatan baik yang berasal dari tenaga kerja
maupun yang berasal kekayaan dan besarnya pengeluaran siwajib pajak serta
pengeluaran konsumsi esensial.
2.1.2. Retribusi Daerah
Menurut Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah, retribusi daerah dapat dikelompokan menjadi tiga golongan yaitu :
1. Retribusi Jasa Umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa
umum adalah pelayanan yang diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan
dan pemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Jenis-jenis jasa umum adalah :
a. pelayanan Kesehatan
b. Pelayanan Persampahan atau kebersihan
c. Pergantian Biaya Cetak KTP dan akte Catatan sipil
8
d. Pelayanan Pemakaman
e. Pelayanan Parkir
f. Pelayanan Pasar
g. Pengujian Kendaraan Bermotor
h. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
i. Pergantian Biaya Cetak Peta
j. Pengujian Kapal Perikanan
Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang
menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. retribusi Jasa Usaha yaitu jasa yang disediakan pemerintah daerah yang
menganut Prinsip Komersial pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector
swasta . objek retribusi Jasa usaha adalah Pelayanan Pemerintah yang
menganut Prinsip Komersial.
Jenis-Jenis Retribusi Jasa Usaha Adalah :
a. Pemakaian Kekayaan daerah
b. Pasar Grosir/pertokoan
c. Tempat Pelelangan
d. Terminal
e. Tempat Khusus Parkir
f. Tempat Penginapan
g. Penyedotan Kakus
h. Rumah potong hewan
i. Pelayanan Pelabuhan Kapal
9
j. Rekreasi dan olahraga
k. Penyebrangan diatas air
l. Pengolahan limbah Cair
m. Penjualan produksi usaha daerah
Subjek Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu yaitu retribusi atas kegiatan pemerintah daerah
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan
atas kegiatan pemanfaatan ruang. Penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.
Objek Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan Pemerintah dalam
rangka pemberian izin kepada orang Pribadi atau Badan yang dimaksudkan
untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan
ruang.
Jenis-jenis Perizinan tertentu adalah :
a. Izin Mendirikan Bangunan
b. Izin Tempat Penjualan minuman beralkohol
c. Izin gangguan
d. Izin trayek
Subjek Perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh izin tertentu dari Pemerintah daerah.
10
Salah satu retribusi daerah yang potensial adalah retribusi pasar, retribusi
pasar dipungut kepada orang atau badan yang mendapatkan pelayanan berupa
fasilitas pasar. Pungutan retribusi pasar dilakukan oleh para Petugas Pemungut,
yang dipimpin oleh seorang kepala. Secara stuktural organisasi pasar biasanya
merupakan bagian dari dinas Pendapatan Daerah. Dibeberapa dearah organisasi
pasar sudah berdiri sendiri sebagai sebuah lembaga, yaitu kantor Pengelola Pasar.
2.1.3 Retribusi Pasar
Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah sebagai Pelaksana Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang
pajak daerah dan retribusi daerah yang dimaksud dengan retribusi pasar adalah
pungutan daerah atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar
tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan kios yang dikelola
pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang
dikelola oleh Perusaan Daerah (PD). Retribusi Pasar diukur Berdasarkan kelas
pasar, jenis tempat, luas kioas, luas los, tempat dasaran/Plataran dan waktu.
Dalam penelitian ini membahas tentang retribusi pasar yang terdiri dari retribusi
pasar dan retribusi pertokoan.
11
2.1.4 Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi Pasar
1) Objek Retribusi pasar dalam perda Kota Jambi Nomor 07 tahun 2000 adalah
Pelayanan Penyediaan Fasilitas Pasar tradisional/modern berupa halaman atau
perataran, los, kios, took, atau tempat khusus lain yang disediakan Pemerintah
maupun swasta untuk berdagang.
Sedangkan perda Kota Jambi Nomor 09 tahun 2006 Objek retribusi
adalah pelayanan atas Pemanfaatan fasilitas pasar yang meliputi Pemakaian
Los, plataran, pasar beduk, pemakaian meja atau payung, pmakaian wc umum
dan pemakaian tempat bongkar muat barang dilingkungan pasar.
2) Subjek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan
fasilitas pasar.
3) wajib Retribusi Pasar adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk
melakukan pembayaran jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
2.1.5 Efisiensi Penerimaan Retribusi Pasar
Efisiensi pada dasarnya adalah optimalisasi penggunaan sumber-sumber
dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut, sedangkan efektivitas
menunjukan pada keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Efisiensi
dalam kamus bahasa Indonesia memiliki arti sebagai ketetapan cara (usaha,kerja)
dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu dan biaya.
Efisiensi dalam penelitian ini adalah perbandingan atau rasio antara biaya
yang dikeluarkan untuk pengelolaan retribusi pasar dangan besarnya realisasi
penerimaan retribusi pasar. Dengan mengetahui hasil perbandingan antara
12
realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran
efisiensi tersebut dapat dilakukan terhadap system pengelolaan keuangan
Pemerintah daerah, dengan criteria penilaian berdasarkan pada Kepmendagri
No.690.900.327 tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
2.1.6 Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar
Efektivitas menurut devas,dkk (1989 :279-280) adalah hasil guna kegiatan
pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga
memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai
tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-
cepatnya. Efektivitas merupakan perbandingan atau rasio antara realisasi
penerimaan retribusi pasar dengan potensi retribusi pasar. Dalam perhitungan
efektivitas apabila hasilnya menunjukan persentase yang semakin besar dapat
dikatakan bahwa pengelolaan retribusi pasar semakin efektif dan dsangat efektif
bila dapat mencapai 100% demikian pula sebaliknya semakin kecil persentase
hasilnya menunjukan pengelolaan retribusi Pasar semakin tidak efektif.
13
2.1.7 Pembiayaan Daerah Kota Jambi
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk
menutupi deficit dan surplus pendapatan daerah terhadap belanja daerah untuk
menampung rekening sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu pinjaman daerah
berdasarkan permendagri Nomor 13/2006 unsur-unsur Pembiayaan terdiri dari
1. Pembiayaan Pemerintah, yang terdiri dari : sisa lebih peritungan anggaran
tahun sebelumnya (SILPA) Pencairan dana cadangan hasil penjualan hasil
kekayaan daerah yang dipisahkan : penerimaan pinjaman daerah, penerimaan
kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.
2. Pembiyaan Pengeluaran yaitu terdiri dari pembentukan dana cadangan,
penyertaan modal (Investasi) daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian
pinjaman daerah.
3. pembiayaan Neto
2.1.8 Potensi Retribusi Pasar
Potensi adalah daya, kekuatan atau kesanggupan untuk menghasilkan
penerimaan daerah atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus
persen. Potensi penerimaan daerah dapat diukur melalui dua pendekatan yaitu :
1. berdasarkan fungsi penerimaan
2. berdasarkan atas indicator social ekonomi (Hamrolie Harun:2004)
Potensi merupakan hal yang sangat menentukan dalam melaksanakan pungutan
retribusi, sehingga potensi perlu dikaji dan diteliti untuk mendapatkan data
potensi yang sebenarnya, agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran.
14
2.2 STUDI SEBELUMNYA
Rudi ansor (2003) mengadakan Penelitian tentang Penerimaan retribusi
pasar di Kabupaten Batanghari dia menyimpulkan bahwa jumlah pedagang
berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten
Batanghari, target penerimaan retribusi pasar pada tahun 2001 Rp.92.988.000
dapat dikatakan relative kecil jika dibandingkan dengan potensi yang tersedia
yaitu Rp. 215.468.000 informasi penting dari hasil perhitungan efisiensi retribusi
pasar dibatanghari bahwa dari tahun ke tahun tingkat efisiensi dapat diwujudkan
secara signifikan. Rata-rata efisiensi adalah 31,62% ini artinya bahwa setiap
Rp.100 penerimaan retribusi dikeluarkan biaya sebesar Rp.31,62 dan pemungutan
retribusi pasar dikabupaten Batanghari dapat dikatakan kurang efektif karena
tingkat efektivitas tersebut di bawah 50%.
Zulhifni(2003) mengadakan Penelitian tentang Peranan retribusi Pasar
terhadap PAD Kabupaten sarolangun. Dia menyimpulkan Pengukuran tingkat
efektivitas retribusi pasar kabupaten Sarolangun dikaitkan dengan penerimaan
yang berhasil diperoleh dibandingkan dengan rencana atau target yang telah
ditetapkan untuk dicapai, secara rata-rata dapat dikatakan tidak efektif yaitu
berada pada kisaran 40% sampai dengan 60%. Secara keseluruhan rata-rata biaya
pemungutan retribusi Pasar sebesar 85,15%. Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk
memperoleh Retribusi Pasar sebesar Rp.10.000 dibutuhkan biaya rata-rata sebesar
Rp.8.515 atau terdapat selisih berupa keuntungan atas laba rata-rata sebesar
Rp.1.485.
15
2.3 KERANGKA PEMIKIRAN
Kerangka pemikiran penelitian ini beranjak dari Pendapatan daerah Kota
Jambi yang terdiri dari pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan,
pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Beberapa atau sebagian besar
Pemerintah daerah sebelum Otonomi Derah belum mengoptimalkan Penerimaan
dari retribusi karena masih mendapat dana dari Pemerintah Pusat. Sebagai upaya
Untuk meningkatkan PAD maka pengelola Retribusi masih perlu dikaji untuk
menentukan besarnya potensi yang Riil (wajar), tingkat efektivitas dan Efisiensi
pemungutan retribusi.
Retribusi daerah merupakan salah satu sumber yang pontensial dalam
memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah terbagi
atas tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi
perizinan tertentu. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan
atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pada golongan
retribusi jasa umum inilah yang diangkat salah satu penerimaan dari retribusi
pasar menjadi judul dalam penelitian ini untuk menganalisis Potensi retribusi
Pasar di Kota Jambi, untuk menganalisis tingkat efisiensi retribusi penerimaan
retribusi pasar dari tahun 2004-2008, untuk menganalisis tingkat efektivitas
penerimaan Retribusi pasar Kota Jambi tahun 2004-2008 serta untuk menganalisis
pengaruh Penerimaan retribusi Pasar terhadap pembiayaan daerah sendiri yang
terdiri dari pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran yang diharapkan
hasil dari penghitungan dari penelitian ini dapat dijadikan gambaran Pemerintah
16
daerah Kota Jambi dalam membuat suatu kebijakan dalam rangka peningkatan
penerimaan retribusi pasar.
Dari uraian diatas dapat dibuat kerangka pemikiran pada penelitian ini
beranjak dari Pendapatan Daerah Kota Jambi yang terdiri dari Pendapatan Asli
Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain Penerimaan yang sah.
Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, retribusi daerah, hasil
perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
lain-lain PAD yang sah. Dari retribusi daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa
Umum, retribusi Jasa usaha dan retribusi jasa Perizinan tertentu diangkat dari
salah satu retribusi jasa umumyaitu retribusi pasar. Untuk mengetahui tingkat
efisiensi, keefektivan, pengaruh penerimaan retribusi pasar terhadap pembiayaan
daerah sendiri dan potensi retribusi pasar sebagai berikut :
17
2.4 HIPOTESIS
Diduga penerimaan restibu pasar memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap pembiayaan daerah Kota Jambi.
a. HIPOTESIS
Diduga penerimaan Retribusi pasar memiliki pengaruh positif dan
signikan terhadap pembiayaan daerah Kota Jambi
18
BAB III
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
deskrikptif kuantitatif. Metode deskrikptif kuantitatif.digunakan dalam upaya
untuk mengidentifikasi efisiensi efektivitas retribusi pasar Kota Jambi, pengaruh
Penerimaan Retribusi Pasar terhadap Pembiayaan daerah sendiri dan potensi
retribusi pasar. Metode deskrikptif kuantitatif yang dimaksud adalah suatu metode
yang meneliti status objek yang diamati yang bertujuan membuat deskripsi secara
sistimatis, factual dan akurat mengenai fenomena yang diselidiki, berdasarkan
analisi Kuantitatif yang dibuat (Nasir, 1996). Berkenaan dengan keperluan
tersebut maka data yang akan dipergunakan bersumber dari data sekunder.
3.1 JENIS DAN SUMBER DATA
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder time series
selama kurun waktu tahun anggaran 2004-2008 yang terdiri dari data :
1. jumlah dari tiap-tiap objek retribusi pasar Kota Jambi
2. Tarif retribusi Pasar
3. Biaya-biaya Pemungutan Retribusi Pasar Kota Jambi
4. Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar
Dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder time
series pembiayaan derah
selama kurun waktu tahun anggaran 1999-2008 yang terdiri dari data :
19
1. pembiayaan penerimaan Kota Jambi
2. Pembiyaan Pengeluran Kota Jambi
Data tersebut dihimpun atau diperoleh Dari :
1. Kantor Pengelola Pasar Kota Jambi
2. Kantor Dinas Pendapatan Kota Jambi
3. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Jambi.
3.2 METODE ANALISIS DATA
Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah dikemukakan pada Bab
satu, maka dalam memecahkan atau menganalisis permasalahan yang ada dalam
penelitian ini digunakan Analisis Deskriptif Kuantitatif. Alat Analisis yang
digunakan Yaitu efisiensi, keefektifan, pengaruh penerimaan retribusi pasar
terhadap pembiayaan daerah sendiri dan potensi.
i. Analisis Efisiensi
Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara Output/keluaran dan
input/masukan skunder, sedangkan Analisis yang dilakukan terhadap penerimaan
retribusi pasar dengan menggunakan ukuran tingkat efisiensi yaitu perbandingan
antara realisasi pengeluaran dengan penerimaan dikalikan dengan seratus dalam
bentuk persentase. Efisiensi diartikan sebagai salah suatu keadaan dimana tidak
ada kemungkinan untuk melakukan alokasi sumberdaya yang ada tanpa
menimbulkan kerugian terhadap keadaan tersebut, Menurut teori ekonomi
produksi konsep efisiensi dibedakan antara efisiensi teknis dan efisiensi biaya.
20
Efisiensi teknis menunjukkan output maksimal yang dihasilkan dengan input
dalam jumlah tertentu. Efisiensi biaya diartikan sebagai tingkat biaya minimum
yang diketuarkan untuk menghasilkan tingkat output tertentu.
Perhitungan efisiensi dapat dilakukan dengan metode Cost of Collestion
Efficiency Ratio (CCER), yaitu dengan membandingkan antara biaya yang
dikeluarkan dengan realisasi penerimaannya. Efisiensi bila diformulasikan dalam
rumus adalah sebagai berikut (Sidik, 1996:65) :
Efisiensi : Biaya Yang Dikeluarkan. x 100 % Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar
3.1.2 Analisis Efektivitas
Efektivitas adalah ukuran berhasit tidaknya pencapaian tujuan suatu
organisasi. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut
telah bedalan dengan efektif. Analisis efektivitas pengeiolaan keuangan
pemerintah daerah dapat dirumuskan dengan menggunakan rasio, perbandingan
antara realisasi penerimaan dengan target/potensi yang ditetapkan dikalikan
dengan seratus dalam bentuk persentase. Analisis ini digunakan untuk mengetahui
proporsi realisasi penerimaan retribusi pasar terhadap target yang telah ditetapkan.
21
Dalam Perhitungan efektivitas, metode yang digunakan adalah Charge
Perjormance Index (CPI). Bila diformulasikan dalam rumus adalah sebagai
berikut (Sidik, 1996:76).
Efektivitas = Realisasi penerimaan retribusi pasar X 100% Potensi retribusi pasar
3.2.3 Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Pasar terhadap Pembiayaan Daerah Kota Jambi.
Untuk mengetahui pengaruh penerimaan retribusi pasar terhadap
pembiayaan daerah Kota Jambi digunakan model regresi sederhana. Menurut
Sanusi (2003) regresi sederhana ini menyatakan pengaruh kausalitas antara dua
variabel dan memperkirakan nilai variabel tergantung berdasarkan nilai variabel
bebas. Persamaan yang dipergunakan untuk memprediksi nilai vanabel Y disebut
dengan persamaan regresi. Bentuk umum dari persamaan regresi dinyatakan
dengan persamaan matematik yaitu :
Y = a + bX
Dimana : y : Pembiayaan Daerah Kota Jambi
a : Konstantab : Koefisien RegresiX : Penerimaan Retribusi Pasar Kota Jambi,
22
3.2.4 Potensi Retribusi PasarUntuk mengetahui potensi retribusi pasar, maka dapat dilihat dari sejumlah
item penerimaan dari objek retribusi yang meliputi: pemakaian pelataran, los, kios
dan toko. Untuk menghitung potensi retribusi pasar/tahun dengan asumsi tingkat
hunian 100 % pada tingkat kelas tertentu adalah :
Potensl Retribust Pasar . Luas, (m4) x tariff/hari x 365 hari
Dimana:
Luas = Jumlah tiap-tiap objek retribusi sesuai dengan perda yang berlaku,
Tariff = Besarnya retribusi yang dikenakan pads tiap objek sesuai dengan perda.
3.3 UJII HIPOTESIS
Uji hipotesis "W 41lakukan untuk mengetahui pengarub variabel betas
terhadap, variabel. terikat. Apakah, pengaruh variabel tersebut cocok dengan
hipotesis yang dikemukakan. Secara parsial uji hipotesis dilakukan dengan
langkah-langkah sebagai berikut :
1) Merumuskan hipotesis Ho dan HI
Ho : β = 0 artinya tidak ada pengaruh, yang signifikan dari variabel X
terhadap variabel Y.
HI : β ≠ 0 artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel X terhadap
variabel Y.
2) Menentukan tingkat signifikan(α) dan degree of freedom (df)
23
3) Menentukan nilai t hitung dengan rumus sebagai berikut :
t = b
SbDimana : b = koefisien regresi
Sb = standar eror untuk koefisien regresi (b)
4) Selanjutnya membandingkan nilai t hitung itu dengan nilai t tabel yang
tersedia pada taraf nyata tertentu misalnya 1 % atau 5%.
5) Mengambil keputusan dengan kriteria.:
jika -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel; maka Ho diterima jika t hitung < -t tabel hitung > t -tabel; maka Ho ditolak.
3.4 OPERASIONALISASI VARIABEL
1. Efisiensi retribusi pasar adalah biaya pengeluaran dalam pengelolaan retribusi
pasar yang dibandingkan dengan realisasi penerimaan retribusi pasar.
2. Efektivitas perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi pasar dengan
potensi retribusi pasar.
3. Pembiayaan daerah sendiri terdiri dari pembiayaan penerimaan dan,
pembiayaan pengeluaran dalam satuan rupiah.
4. Potensi retribusi pasar adalah daya, kekuatan atau kesanggupan untuk
menghasilkan penerimaan daerah dengan jumlah los, kios, toko, polataran dan
Objek retribusi yang dimiliki pada pasar Kota Jambi.
5. Luas pasar terdiri dari jumlah los, kios, dan toko yang dikenakan retribusi
pasar di Kota Jambi,
24
6. Tariff adalah besarnyo retribusi yang dikenakan oleh pedagang sesuai dengan
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar
dan Perda Knta Jambi Nomor 6 Tabun 2001.
7. Biaya pemungutan retribusi paste adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh
Kantor Pengelola Pasar dalam penyelenggaraan. kegiatan kerja selama satu
tahun dalam satuan rupiah.
8. Realisasi penerimaan retribusi pasar adalah jumlah penerimaan retribusi pasar
yang diterima selama satu tahun dalam satuan rupiah.
9. Target retribusi pasar adalah jumlah penerimaan retribusi yang direncanakan
akan dicapai oleh Kantor Pengelola pasar dalam satu tahun dalam satuan
rupiah.
10. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk
melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk, yang menurut kelas
mutu pelayanan dapat digolongkan menjadi pasar tradisional dan pasar
modern, atau tempat-tempat tertentu diluar kawasan pasar khusus disediakan
untuk pedagang baik yang dikelolaoleh Pemerintah maupun swasta.
11. Retribusi pasar adalah pungutan sebagai perribayaran atas pemanfaatan
fasilitas pasar.
12. Los adalah tempat bedualan di dalam lokasi pasar atau di tempat-tempat lain
yang diizinkan yang beralas permanent dalam bentuk memanjang tanpa
silengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan
sebagai tempat berjualan barang dan jasa.
25
13. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong di sekitar tempat berjualan di pasar
Mau di tempat-tempat lain yang, diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau
dipergunakan sebagai tempat berjualan/berdagang.
14. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan
perdagangan terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
26
27
Top Related