1
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
LAMPIRAN I.
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 21/KEP-DJPB/2014 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT
JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2010-2014
BAB I. PENDAHULUAN
A. KONDISI UMUM
Perikanan budidaya diyakini memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang
usaha guna mengurangi kemiskinan (pro-poor), menyerap tenaga kerja (pro-job)
serta sekaligus mampu sebagai tumpuan pijakan bagi pertumbuhan ekonomi
nasional (pro-growth). Hal ini mengingat sumberdaya lahan perikanan budidaya
masih besar dan belum sepenuhnya dimanfaatkan serta memiliki beberapa
krakteristik keunggulan lain yang mampu dijadikan sebagai landasan
penumbuhan ekonomi nasional. Disamping itu, perikanan budidaya mempunyai
kemampuan mengurangi tekanan terhadap lingkungan dari kegiatan
pemanfaatan sumberdaya perikanan dari perairan umum melalui perekayasaan
ekosistem perairan untuk memproduksi ikan (pro-sustainability).
Dalam kurun waktu 2010-2011, hasil pencapaian kinerja pembangunan
perikanan budidaya yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) 2010 – 2014 menunjukan hasil yang memuaskan. Uraian
capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan beberapa Indikator Kinerja Kegiatan
(IKK) dalam kurun waktu 2010 – 2011 adalah sebagimana berikut:
a. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan perikanan budidaya dalam RPJM
2010 – 2014 adalah jumlah produksi perikanan budidaya. Produksi perikanan
budidaya pada tahun 2010 (6,28 juta ton) meningkat sebesar 26,3% pada tahun
2011 yaitu menjadi 7,93 juta ton. Produksi perikanan budidaya tahun 2011
memberikan kontribusi sebesar 59,4% dari total produksi perikanan nasional
yaitu sebesar 13,31 juta ton pada tahun 2011.
Tabel 1. Produksi perikanan budidaya menurut jenis budidaya, 2010 –
2011.
No. Jenis Budidaya Tahun 2010 Tahun 2011 Kenaikan
rata-rata (%)
Jumlah (Ton) 6.277.923 7.928.962 26,30
1. Laut 3.514.702 4.605.827 31,04
2
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
No. Jenis Budidaya Tahun 2010 Tahun 2011 Kenaikan
rata-rata (%)
2. Air Payau 1.416.038 1.602.748 13,19
3. Air Tawar 1.347.184 1.720.388 27,70
- Kolam 819.809 1.127.127 37,49
- Karamba 121.271 131.383 8,34
- Jaring Apung 309.499 375.430 21,30
- Sawah 96.605 86.448 -10,51
Sumber: Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2011
Komoditas rumput laut, nila, bandeng dan udang memberikan kontribusi
produksi yang besar pada total produksi perikanan budidaya di tahun 2010 dan
2011. Pada tahun 2011 produksi rumput laut mencapai 5,17 juta ton atau
65,21% dari total produksi perikanan budidaya. Tingginya produksi rumput laut
dikarenakan masa pemeliharaan yang cukup singkat, modal kerja yang relatif
kecil dan penggunaan teknologi pembudidayaan yang relatif sederhana
dibanding komoditas perikanan lainnya. Produksi perikanan budidaya menurut
komoditas utama sebagaimana pada .
Tabel 2. Produksi perikanan budidaya menurut komoditas utama, 2010-2011
No Komoditas Tahun 2010 Tahun 2011 Kenaikan rata-rata
(%)
Jumlah (ton) 6.277.923 7.928.962 26,30 1 Rumput Laut 3.915.017 5.170.201 32,06
2 Patin 147.888 229.267 55,03
3 Lele 242.811 337.577 39,03
4 Nila 464.191 567.078 22,16
5 Bandeng 412.757 467.449 13,25
6 Udang 380.972 400.385 5,10
7 Mas 282.695 332.206 17,51
8 Gurame 56.889 64.252 12,94
9 Kakap 5.738 5.236 -8,75
10 Kerapu 10.398 10.580 1,75
11 Lainnya 349.568 344.731 -1,38 Sumber: Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2011
b. Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
diimplementasikan melalui 7 kegiatan yaitu: (1) pengembangan sistem
prasarana dan sarana; (2) pengembangan sistem perbenihan; (3) pengembangan
sistem produksi pembudidayaan ikan; (4) pengembangan sistem kesehatan ikan
dan lingkungan; (5) pengembangan sistem usaha; (6) pengawalan dan
penerapan teknologi adaptif perikanan budidaya; serta (7) dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
3
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
Beberapa capaian IKK dalam program peningkatan produksi perikanan budidaya
tahun 2010 – 2011 diantaranya adalah:
1. Capaian Produksi Induk Unggul
Ketersediaan induk unggul sangat terkait dengan capaian produksi
perikanan budidaya. Induk yang unggul akan dapat menghasilkan benih ikan
yang bermutu yang nantinya dapat dibudidayakan dengan hasil produksi
yang optimal.
Capaian produksi induk yang dihasilkan oleh unit pembenihan pemerintah
dan masyarakat pada tahun 2011 adalah sebesar 12,72 juta induk atau
meningkat 269,5 % dari produksi induk tahun 2010 sebesar 3,44 juta induk.
Pencapaian produksi induk merupakan hasil kinerja dari jejaring perbenihan
dan produksi induk unggul yang melibatkan berbagai pihak seperti Ditjen
Perikanan Budidaya, lembaga riset (Balitbang KP, Perguruan Tinggi, BPPT,
LIPI), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan perusahaan swasta bidang
perbenihan.
Tabel 3. Produksi induk menurut komoditas utama, 2010-2011
No Komoditas 2010 2011 Kenaikan Rata-rata
(%)
Jumlah (ekor) 3.440.523 12.713.882 269,53
1. Patin 23.073 89.989 290,02
2. Lele 414.053 5.443.055 1.214,58
3. Nila 907.077 1.522.735 67,87
4. Bandeng 13.406 13.331 -0,56
5. Udang 1.616.870 5.075.223 213,89
6. Mas 58.421 116.735 99,82
7. Gurame 171.058 82.637 -51,69
8. Kakap 7.025 1.515 -78,43
9. Kerapu 13.371 27.058 102,36
10. Lainnya 216.169 341.604 58,03 Sumber: Laporan Tahunan 2011 Ditjen Perikanan Budidaya.
2. Produksi Benih Ikan/Udang dan Bibit Rumput Laut
Pada tahun 2010 produksi benih ikan mencapai 43,30 miliar ekor benih.
Sedangkan pada tahun 2011 produksi benih ikan mencapai 83,17 miliar ekor
benih atau mencapai kenaikan sebesar 92,06% dibanding tahun 2010.
Sebagaimana produksi benih ikan/udang, produksi bibit rumput laut juga
mengalami peningkatan. Tahun 2010 produksi bibit rumput laut mencapai
153.880 ton. Sedangkan pada tahun 2011 produksi bibit rumput laut
mencapai 316.969 ton, atau meningkat rata-rata sebesar 105,98%. Jumlah
produksi benih ikan/udang dan bibit rumput laut masing-masing komoditas.
Tabel 4. Produksi benih ikan/udang dan bibit rumput laut Tahun 2010-2011
4
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
No Komoditas 2010 2011 Kenaikan Rata-rata
(%)
Jumlah (ribu ekor)* 43.301.242 83.165.394 92,06
1. Rumput Laut (ton) 153.880 316.969 105,98
2. Patin 529.511 721.890 36,33
3. Lele 7.084.880 10.195.491 43,90
4. Nila 7.165.166 7.775.811 8,52
5. Bandeng 2.425.696 2.615.985 7,84
6. Udang 13.935.733 39.677.909 184,72
7. Mas 7.863.685 17.071.401 117,09
8. Gurame 791.785 639.448 -19,24
9. Kakap 6.731 3.545 -47,33
10. Kerapu 7.268 166.850 2.195,68
11. Lainnya 3.490.787 4.297.063 23,10
*Keterangan: jumlah tidak termasuk bibit rumput laut.
Sumber: Laporan Tahunan 2011 Ditjen Perikanan Budidaya.
3. Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)
Seiring dengan tantangan dan persaingan global, pelaksanaan standardisasi,
sertifikasi dan akreditasi memegang peranan penting dalam menjamin mutu
produk. Produk yang dihasilkan harus aman untuk dikonsumsi serta ramah
lingkungan. Terkait dengan hal tersebut, sistem perbenihan ikan berupaya
untuk meningkatkan mutu benih dengan melakukan penerapan Cara
Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).
Pada tahun 2010 jumlah unit perbenihan yang telah dilakukan sertifikasi
CPIB sebanyak 58 unit. Sedangkan pada tahun 2011 bertambah menjadi 133
unit atau meningkat sebesar 129,3%. Peningkatan jumlah unit perbenihan
bersertifikasi CPIB tersebut diharapkan menjadi jaminan ketersediaan benih
bermutu yang akan menopang keberhasilan program peningkatan produksi
perikanan budidaya.
4. Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
Tuntutan pasar global terhadap produk perikanan budidaya adalah
keamanan pangan (food safety) yaitu bahwa hasil perikanan budidaya harus
aman untuk dikonsumsi sesuai persyaratan pasar. Sebagai konsekuensi
meningkatnya perdagangan global, produk perikanan budidaya Indonesia
harus mempunyai daya saing, baik dalam mutu produk maupun efisiensi
dalam produksi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan
gizi pangan, para pembudidaya ikan perlu menerapkan sertifikasi Cara
Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB). Sertifikasi CBIB adalah penilaian
kesesuaian persyaratan CBIB pada unit usaha budidaya, untuk menentukan
tingkat penerapan kaidah-kaidah keamanan pangan dalam proses produksi.
5
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
Kegiatan penilaian sertifikasi CBIB sudah mulai dilaksanakan sejak tahun
2004 dengan obyek penilaian pada unit pembudidaya ikan meliputi
pembudidayaan ikan perorangan, pokdakan, dan perusahaan. Jumlah
kegiatan penilaian dan jumlah unit pembudidayaan yang lulus CBIB tiap
tahun terus meningkat. Pada tahun 2010 kegiatan penilaian sertifikasi
CBIB dilakukan pada 370 unit pembudidayaan ikan. Dari hasil penilaian,
dinyatakan lulus sertifikasi CBIB sebanyak 315 unit. Sedangkan pada
tahun 2011, kegiatan penilaian sertifikasi dilakukan pada 1.304 unit
pembudidayaan ikan. Dari hasil penilaian, unit pembudidayaan ikan yang
dinyatakan lulus sertifikasi CBIB tahun 2011 sebanyak 1.241 unit.
Secara kumulatif sejak tahun 2004 sampai tahun 2011, kegiatan penilaian
sertifikasi CBIB telah dilakukan pada 2.018 unit pembudidayaan ikan.
Dari hasil penilaian, unit pembudidayaan ikan yang dinyatakan lulus CBIB
sebanyak 1.852 unit atau tingkat kelulusan sebesar 92,93% sebagaimana
dijelaskan dalam Tabel 5.
Tabel 5. Kegiatan Penilaian Sertifikasi dan Jumlah Unit Pembudidayaan
yang Lulus Sertifikasi CBIB, 2010-2011
No Unit
Pembudidaya
Tahun 2010 Tahun 2011 Kumulatif
Kegiatan
Penilaian
2004-2011
Kumulatif
Lulus
Sertifikasi
2004-2011
Kegiatan
Penilaian
(unit)
Lulus
sertifikasi
(unit)
Kegiatan
Penilaian
(unit)
Lulus
sertifikasi
(unit)
Jumlah 370 315 1.304 1.241 2.018 1.852
1 Perorangan 190 164 1.053 1.010 1.372 1.275
2 Pokdakan 120 94 197 180 357 304
3 Perusahaan 60 57 54 51 289 273
Sumber: Laporan Tahunan 2011 Ditjen Perikanan Budidaya.
5. Luas Lahan Budidaya
Luas lahan budidaya pada tahun 2010 adalah 1,08 juta hektar dan
bertambah pada tahun 2011 menjadi 1,20 juta hektar atau naik sebesar
10,89% (Tabel 6). Meskipun kenaikan rata-rata total luas lahan tidak terlalu
banyak, namun capaian produksi perikanan budidaya naik secara drastis
yakni 26,30%. Hal ini mengindikasikan terjadinya kenaikan produksi per
satuan luas lahan (produktivitas) akibat peningkatan penggunaan teknologi
dalam usaha pembudidayaan ikan.
6
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
Tabel 6. Luas lahan budidaya menurut jenis budidaya, 2010-2011
No. Jenis Budidaya Tahun 2010 Tahun 2011 Kenaikan
rata-rata (%)
Jumlah (Hektar) 1.080.966 1.198.379 10,89
1. Laut 117.650 169.292 43,89
2. Air Payau 674.942 749.220 11,01
3. Air Tawar 288.374 279.867 -2,95
- Kolam 148.278 126.382 -14,77
- Karamba 637 561 -11,93
- Jaring Apung 744 1.294 73,92
- Sawah 138.715 151.630 9,31
Sumber: Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2011
Salah satu pendorong bertambahnya luas lahan budidaya adalah stimulus
sarana dan prasarana dari pemerintah yakni pendistribusian keramba jaring
apung (KJA) dan alat berat eskavator (backhoe). Pada tahun 2011 Ditjen
Perikanan Budidaya mendistribusikan 175 unit KJA dan 65 unit eskavator
untuk perluasan dan rehabilitasi lahan budidaya.
6. Pembudidaya Ikan
Sampai pada tahun 2011 terdapat lebih dari 3,34 juta orang bekerja sebagai
pembudidaya ikan. Jumlah pembudidaya tersebut naik 5,75% dibanding
tahun 2010 yakni sebanyak 3,16 juta orang (Tabel 7). Budidaya kolam
merupakan kegiatan budidaya yang paling banyak pembudidayanya yakni
1,62 juta orang atau 48,56% dari total pembudidaya di Indonesia pada tahun
2011.
Jumlah pembudidaya ikan tersebut diprediksi akan terus bertambah seiring
dengan peningkatan implementasi program/kegiatan pembangunan
perikanan budidaya yang pro-job sebagai jawaban terhadap peningkatan
jumlah penduduk yang akan diiringi dengan peningkatan jumlah angkatan
kerja.
Tabel 7. Pembudidaya ikan menurut jenis budidaya, 2010-2011
No. Jenis Budidaya Tahun 2010 Tahun 2011 Kenaikan
rata-rata (%)
Jumlah (orang) 3.162.247 3.343.934 5,75
1. Budidaya Laut 498.001 517.340 3,88
2. Budidaya Tambak 553.325 586.495 5,99
3. Budidaya Kolam 1.536.082 1.623.700 5,70
4. Budidaya Karamba 104.917 119.719 14,11
5. Budidaya Jaring Apung 62.692 79.310 26,51
6. Budidaya Sawah 407.230 417.370 2,49
Sumber: Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2011
7
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
7. Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) melalui
Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)
Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan
Perikanan (PNPM Mandiri KP) yang terintegrasi dengan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Ditjen Perikanan
Budidaya melaksanakan program pemberdayaan kelompok pembudidaya
ikan dengan menyalurkan bantuan sosial Pengembangan Usaha Mina
Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB).
Pada tahun 2010, dilakukan pemberdayaan melalui bantuan usaha
pembudidayaan ikan untuk wirausaha pemula dengan penerima manfaat
sebanyak 1.820 pokdakan dari 273 kabupaten/kota di 33 provinsi. Pada
tahun 2011, penerima manfaat bantuan sosial sebanyak 2.000 pokdakan dari
300 kabupaten/kota di 33 provinsi. Jumlah pokdakan dan lokasi penerima
manfaat tersebut naik 9,89% dibanding tahun 2010 (Tabel 8).
Pemberdayaan pokdakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk
menciptakan atau meningkatkan kemampuan masyarakat pembudidaya ikan
baik secara individu maupun kelompok dalam upaya peningkatan kapasitas
dan kemandirian usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.
Tabel 8. Pemberdayaan pokdakan melalui bantuan sarana produksi pada
kelompok pembudidaya ikan, 2010-2011
No. Uraian Penerima
Manfaat Tahun 2010 Tahun 2011
Kenaikan rata-rata (%)
1. Jumlah Pokdakan 1.820 2.000 9,89
2. Jumlah Kabupaten/ Kota
273 300 9,89
3. Jumlah Provinsi 33 33 0,00
Sumber: Laporan Tahunan 2011 Ditjen Perikanan Budidaya.
8. Laboratorium Uji yang Memenuhi Standar Teknis
Standardisasi laboratorium diperlukan agar laboratorium kesehatan ikan
dan lingkungan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada
seluruh stakeholder perikanan budidaya khususnya dalam memberikan
pelayanan pengujian kualitas air, uji hama penyakit ikan dan laboratorium
uji residu.
Pada tahun 2010 terdapat 25 unit laboratorium uji yang memenuhi standar
teknis (bangunan, peralatan, SDM dan Metoda Uji). Sedangkan pada tahun
2011 terdapat 31 unit laboratorium uji yang memenuhi standar teknis atau
meningkat 24 % dibanding tahun 2010. Penyedia layanan laboratorium uji
tersebut adalah UPT Ditjen Perikanan Budidaya, UPTD DKP Provinsi dan
UPTD DKP Kabupaten/Kota.
8
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
9. Penyakit Ikan Penting yang dapat Dikendalikan
Keberhasilan pengendalian dan penanganan penyakit ikan merupakan salah
satu faktor penentu dalam pencapaian produksi, karena sebagian besar
kasus kegagalan panen pada umumnya disebabkan oleh serangan penyakit
ikan. Penyakit ikan penting dinyatakan dapat dikendalikan apabila dapat
dicegah untuk tidak mewabah dan atau disembuhkan. Salah satu upaya
pencegahan adalah dengan membentuk imunitas (kekebalan) pada ikan
sehingga serangan penyakit tidak menyebabkan kematian. Pembentukan
imunitas antara lain dapat dilakukan melalui vaksinasi agar komoditas yang
dibudidayakan dapat membentuk sistem kekebalan tubuh yang lebih baik
dalam menghadapi serangan penyakit.
Pada tahun 2010 jenis penyakit ikan penting yang dapat dikendalikan
adalah sebanyak 3 jenis penyakit. Sedangkan pada tahun 2011 pencapaian
pengendalian jenis penyakit ikan penting adalah sejumlah 8 jenis penyakit,
yang terdiri dari: Streptococciasis (Streptococcus agalactiae dan
Streptococcus iniae), penyakit vibriosis pada ikan, penyakit Koi Herpes Virus
(KHV), penyakit merah (Motile Aeromonas Septicemia), penyakit Viral
Nervous Necrosis (VNN), penyakit iridovirus, dan penyakit columnaris disease
pada ikan laut. Upaya pencegahan dan pengendalian terus dilakukan
khususnya pada penyakit penting lainnya melalui gerakan vaksinasi ikan
yang digalakkan di sentra-sentra perikanan budidaya.
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN
a. Ketersediaan Lahan dan Air Perikanan Budidaya
Ketersediaan lahan pengembangan perikanan budidaya meliputi: (a)
budidaya laut, (b) budidaya air payau, (c) budidaya air tawar. Luas lahan
potensial untuk budidaya ikan tercatat sekitar 12 juta hektar dengan rincian:
8,4 juta hektar untuk budidaya laut; 1,2 juta hektar untuk budidaya air
payau, dan 2,2 juta hektar untuk budidaya air tawar.
Berdasarkan hasil kajian Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun
2004, Indonesia diperkirakan memiliki potensi indikatif sebesar 8,4 juta ha
perairan laut, dimana 3,8 juta ha merupakan potensi efektif yang dapat
dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan perikanan budidaya laut.
Terdiri dari 775 ribu ha untuk pengembangan KJA ikan/lobster/abalone,
37,2 ribu ha untuk pengembangan karamba tancap ikan, 769,5 ribu ha untuk
pengembangan budidaya rumput laut, 4,7 juta ha untuk pengembangan
budidaya kekerangan, 174,6 ribu ha untuk pengembangan budidaya teripang
dan 1,9 juta ha untuk pengembangan budidaya tiram mutiara.
Potensi lahan kawasan perikanan budidaya air payau dihitung berdasarkan
kriteria kelayakan teknis dan lahan yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan
9
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
budidaya air payau. Berdasarkan kajian Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya Tahun 2003, terdapat 1,2 juta ha, dengan rincian 450.000 ha telah
dimanfaatkan dan 774.000 ha tersedia untuk pengembangan.
Potensi lahan budidaya air tawar terdiri dari lahan budidaya kolam, sawah
(mina padi) dan di perairan umum yang terdiri dari danau, rawa dan sungai.
Untuk potensi lahan budidaya di kolam, dihitung berdasarkan asumsi luas
lahan yang mendapat pasokan air irigasi teknis sebagai sumber airnya.
Dengan memanfaatkan potensi sekitar 20% pasok air irigasi tersebut,
diperkirakan luas potensi lahan untuk budidaya di kolam adalah sebesar
528.700 ha. Berdasarkan kajian Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Tahun 2003, potensi lahan untuk pengembangan budidaya di kolam yang
terluas adalah di pulau Jawa, yaitu propinsi Jawa Timur 92.400 ha, diikuti
Jawa Barat 86.700 ha dan Jawa Tengah 83.200 ha. Di wilayah Sumatera,
potensi lahan budidaya tawar yang terluas adalah NAD 29.000 ha, Sumatera
Utara 31.800 ha dan Sumatera Barat 24.300 ha. Di Indonesia bagian Timur,
potensi lahan untuk kolam yang terbesar adalah Sulawesi Selatan 34.800 ha.
Potensi lahan budidaya ikan di perairan umum, meliputi budidaya di danau,
rawa dan sungai. Budidaya perikanan di perairan umum harus dilakukan
secara ramah lingkungan, produktif, serta sesuai dengan penggunaan
perairan umum untuk keperluan lainnya. Sedangkan potensi lahan budidaya
di sawah atau lebih dikenal dengan sebutan budidaya mina padi, masih
sangat besar dan belum sepenuhnya dimanfaatkan. Diperkirakan di seluruh
Indonesia terdapat potensi sawah untuk pengembangan budidaya minapadi
sekitar 1,5 juta ha.
Peluang pemanfaatan potensi lahan dan air dihadapkan pada permasalahan
diantaranya adalah kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana alam seperti
banjir, erosi dan tsunami yang sering mengakibatkan kerusakan lahan
perikanan dan jaringan irigasi. Selain itu, lahan perikanan budidaya juga
dihadapkan pada permasalahan tata ruang yang dimungkinkan terjadinya
konflik kepentingan antar berbagai sektor. Terlebih lagi dari sisi status
penguasaan lahan oleh sebagian pembudidaya ikan belum memiliki legalitas
yang kuat dalam bentuk sertifikat.
Sub sektor perikanan budidaya merupakan suatu kegiatan yang sangat
rentan terhadap adanya eksternalitas dari sektor lain, terutama terkait
dengan pemanfaatan sumberdaya air. Pengurangan kualitas dan kuantitas
air untuk kegiatan usaha perikanan budidaya adalah permasalahan yang
sering muncul dari adanya konflik kepentingan pemanfaatan lahan.
Pengurangan kualitas air berupa pencemaran perlu diwaspadai sebagai
potensi berkurangnya jaminan keamanan pangan, dan lebih jauh lagi bahwa
pencemaran dapat menyebabkan kematian pada komoditas yang
dibudidayakan yang dapat berakibat terjadinya kegagalan panen.
10
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
Tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan lahan dan air perikanan
budidaya ke depan adalah bagaimana meningkatkan koordinasi lintas sektor
dan meningkatkan posisi tawar sektor perikanan budidaya. Selain itu,
diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan
jaringan irigasi.
b. Tenaga Kerja Perikanan Budidaya
Jumlah penduduk yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan
merupakan potensi tenaga kerja perikanan budidaya, terlebih lagi penduduk
yang tinggal di daerah pesisir. Sampai pada tahun 2011 terdapat lebih dari
3,38 juta orang menggantungkan hidup pada kegiatan perikanan budidaya.
Jumlah tenaga kerja tersebut diprediksi akan terus bertambah seiring
dengan peningkatan jumlah penduduk dan angkatan kerja.
Apabila jumlah penduduk yang besar dapat ditingkatkan pengetahuan dan
keterampilannya mengenai perikanan budidaya, maka ini dapat secara
langsung menunjang peningkatan produksi perikanan budidaya. Selain itu,
peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi perikanan menunjukkan
bahwa potensi tenaga kerja terdidik di bidang perikanan budidaya akan
semakin tinggi.
Kualitas sumberdaya manusia yang rendah menjadi kendala serius dalam
pembangunan perikanan budidaya karena kegiatan perikanan budidaya
berbasis di wilayah pedesaan yang rentan akan keterbatas akses pendidikan
tinggi. Di sisi lain, anggota masyarakat pedesaan yang telah mengenyam
pendidikan tinggi sering kali lebih tertarik bekerja dan berusaha di luar
sektor perikanan karena belenggu kemiskinan di daerah pedesaan. Kondisi
tersebut akan semakin parah bila tidak ada kegiatan penyuluhan, bimbingan
teknis dan pendampingan di lapang.
Tantangan ke depan sub sektor perikanan budidaya harus mampu
memberikan jawaban terhadap kebutuhan peningkatan lapangan kerja
melalui penguatan program dan kegiatan yang bersifat pro job. Upaya
tersebut bisa dilakukan dengan lebih aktif memperkenalkan usaha perikanan
budidaya dan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk pembudidaya
pemula dan kaum wanita melalui stimulus bantuan sarana produksi. Selain
itu, kegiatan penyuluhan, pendampingan dan bimbingan teknis untuk
pembudidaya perlu terus ditingkatkan untuk menjamin keberhasilan dan
meningkatkan keuntungan usaha budidaya.
c. Teknologi Perikanan Budidaya
Banyak paket teknologi penelitian dan perekayasaan di bidang perikanan
budidaya yang dapat dimanfaatkan oleh pembudidaya ikan untuk
meningkatkan kuantitas, kualitas, dan produktivitas perikanan budidaya
secara efisien. Berbagai spesies ikan komersial sudah berhasil di
11
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
budidayakan seperti kerapu, kakap, ikan hias. Program broodstock center
perikanan budidaya telah menghasilkan induk varietas unggul berbagai
spesies dan benih berkualitas tinggi. Keberhasilan dalam produksi vaksin,
probiotik dan immunostimulan untuk ikan/udang, diterbitkannnya Standar
Nasional Indonesia bidang perikanan budidaya, serta tersebarnya
laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan utamanya untuk deteksi dini
penyakit ikan yang dimiliki oleh pemerintah, swasta, maupun perguruan
tinggi menambah optimis usaha di bidang perikanan budidaya akan terus
tumbuh.
Permasalahan teknologi dalam pengembangan produksi perikanan budidaya
diantaranya adalah belum optimalnya pengembangan formulasi pakan ikan
yang berkualitas dengan harga murah. Padahal sebagian besar biaya
produksi adalah untuk penggunaan pakan. Akibatnya sering kali marjin
keuntungan pembudidaya relatif kecil, utamanya pada kegiatan budidaya air
tawar.
Tantangan ke depan yang adalah bagaimana mengembangkan teknologi
produksi pakan ikan berkalitas dengan harga murah dan menjamin
ketersedian pakan untuk pembudidaya utamanya di pelosok desa.
Ketersediaan teknologi yang tepat guna perlu disertai dengan upaya
penyebaran teknologi tersebut kepada pelaku usaha perikanan budidaya.
Peran serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan institusi penyuluh sangatlah
penting dalam penyebaran informasi tersebut. Kegiatan diseminasi
teknologi dan percontohan menjadi kegiatan penting sehingga perlu
dikuatkan di masa yang akan datang.
d. Potensi Pertumbuhan Penduduk, Daya Beli dan Permintaan Pasar
Menurut publikasi Badan Pusat Statistik pada bulan Agustus 2010, jumlah
penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus adalah sebanyak 237,56 juta
orang, dengan laju pertumbuhan penduduk sebanyak 1,49 persen per tahun.
Jumlah penduduk yang sangat besar merupakan pasar dalam negeri yang
potensial bagi produk perikanan khususnya perikanan budidaya.
Pencapaian keberhasilan pembangunan ekonomi akan berdampak pada
peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yang akan berimplikasi pada
peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat, termasuk komoditas
perikanan.
Permasalahan yang dihadapi adalah dalam pengembangan pasar domestik
untuk komoditas perikanan adalah masih rendahnya konsumsi ikan oleh
masyarakat Indonesia. Data yang dirilis Ditjen Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan, menunjukkan
bahwa tingkat konsumsi ikan penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah
sebesar 30,48 Kg/kapita/tahun. Tingkat konsumsi tersebut masih rendah
12
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
dibanding negara lain seperti Malaysia (55,4 kg/kapita/tahun) dan
Singapura (37,9 kg/kapita/pertahun).
Masih rendahnya konsumsi masyarakat akan produk perikanan membuka
peluang bagi peningkatan volume produksi dan diversifikasi produk
perikanan di Indonesia. Namun hal tersebut harus diikuti dengan upaya
peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya makan ikan serta
menjamin kualitas produk perikanan yang aman dikonsumsi sesuai dengan
permintaan pasar.
Produk perikanan Indonesia juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar
internasional seiring dengan pemberlakuan pasar bebas di era gloalisasi.
Terbukanya pasar luar negeri harus disertai dengan upaya pemenuhan
persyaratan negara pengimpor terutama terkait dengan keamanan pangan.
Perikanan Budidaya terus dibangun dan dikembangkan dengan pola pikir
industrialisasi, guna meningkatkan daya saing serta nilai tambah dalam
menghadapi era pasar global, serta tuntutan pengelolaan sumberdaya
perikanan yang lebih bertanggung jawab.
e. Akses Pembiayaan Permodalan Usaha Perikanan
Permodalan merupakan faktor penting kegiatan usaha perikanan budidaya.
Modal usaha perikanan budidaya dapat bersumber dari masyarakat
pembudidaya sendiri maupun pinjaman dari lembaga permodalan. Salah
satu potensi sumber permodalan yang belum optimal penggunaannya adalah
kredit program yang dikeluarkan oleh pemerintah, dintaranya adalah Kredit
Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E). Pada
tahun 2011, realisasi penyaluran KKP-E bidang perikanan hanya sebesar Rp.
73,25 Miliar atau 7,76% dari alokasi yang tersedia sebesar Rp. 943,58 Miliar.
Hal ini merupakan peluang akses permodalan untuk mengembangkan skala
usaha perikanan budidaya.
Namun akses kredit program tersebut masih dihadapkan pada kendala yakni
sebagian besar pembudidaya belum memiliki kemampuan untuk mengakses
sumber permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya akibatkan oleh
tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang
dipersyaratkan, khususnya yang terjadi pada pembudidaya ikan berskala
kecil. Lahan budidaya juga sebagian besar belum memiliki sertifikat
kepemilikan resmi sehingga tidak dapat dijadikan agunan. Di sisi lain,
kelembagaan kelompok pembudidaya ikan yang belum solid serta tingkat
pendidikan yang rendah juga merupakan faktor pembatas dalam menyusun
proposal/rencana usaha dan mengelola administrasi keuangan yang
merupakan pra syarat dalam pengajuan pinjaman ke perbankan.
Tantangan ke depan untuk mendorong keberpihakan pemerintah dan
perbankan untuk memberikan kemudahan akses kredit program dan kredit
komersial berbunga rendah yang disertai dengan upaya memperluas
13
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
jaringan pelayanannya hingga ke pelosok pedesaan. Di samping itu,
diperlukan upaya pendampingan dan penguatan kelembagaan usaha
kelompok, peningkatan kemampuan dalam menyusun rencana usaha dan
manajemen pengelolaan keuangan serta penumbuhan, pengembangan
kelembagaan keuangan mikro dan pengembangan koperasi pembudidaya di
perdesaan.
14
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
A. VISI
Program peningkatan produksi perikanan budidaya yang telah dilaksanakan
selama ini telah menunjukkan hasil yang nyata. Namun demikian, pembangunan
perikanan budidaya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan global dan
permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan
pembangunan perikanan budidaya.
Sejalan dengan tantangan dan permasalahan tersebut, Kementerian Kelautan dan
Perikanan mengembangkan kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan
yang akan dimulai sejak tahun 2012 dengan tujuan untuk meningkatkan
kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui industrialisasi, para pelaku usaha
perikanan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya
saing, sekaligus membangun sistem produksi yang modern dan terintegrasi dari
hulu sampai hilir. Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2010-2014 yang
telah disesuaikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan visi
“Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
untuk Kesejahteraan Masyarakat”.
Sebagai upaya mengintegrasikan dengan pembangunan kelautan dan perikanan
serta berlandaskan pemahaman dan penelaahan terhadap peluang dan potensi,
serta permasalahan pengembangan perikanan budidaya di masa yang akan
datang, maka Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melakukan penyesuaian
visi sebagaimana berikut:
Dengan visi tersebut, ingin diwujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan
budidaya yang memberikan nilai tambah pada produk perikanan budidaya
sehingga memiliki daya saing tinggi dengan tetap menjaga kelestarian
lingkungan agar berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan
masyarakat dapat diwujudkan.
Melalui pembangunan perikanan budidaya yang berdaya saing, ingin diwujudkan
usaha perikanan budidaya dalam bentuk sistem yang terpadu, dimana masing-
masing sub sistem didalamnya secara konsisten mampu menghasilkan produk
Pembangunan Perikanan Budidaya yang Berdaya Saing dan
Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat
15
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
perikanan budidaya yang berkualitas, efisien, serta memiliki daya saing baik di
pasar domestik maupun internasional.
Sistem usaha perikanan budidaya yang efisien akan mampu menghasilkan
produk yang berdaya saing mampu menembus pasar yang pada gilirannya akan
mampu meningkatkan pendapatan, kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan
dan sekaligus pengurangi kemiskinan (pro-poor), peningkatan penyerapan
tenaga kerja (pro-job), peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro-growth).
Melalui pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan, ingin diwujudkan
sistem usaha perikanan budidaya yang memiliki komitmen kuat untuk
memperhatikan daya dukung lahan serta memperhatikan kelestarian
sumberdaya dan lingkungan hidup (pro-environment), sehingga usaha perikanan
budidaya yang dikembangkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan
bertanggungjawab.
B. MISI
Dalam rangka mewujudkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan
perikanan budidaya yaitu:
C. TUJUAN
Sesuai dengan visi dan misi di atas, Ditjen Perikanan Budidaya menetapkan
tujuan dalam pembangunan perikanan budidaya yaitu:
Indikator tujuan pembangunan perikanan budidaya adalah meningkatnya
produksi perikanan budidaya dengan volume produksi perikanan budidaya
tahun 2013-2014 sebagaimana tabel berikut:
No. Jenis Budidaya Tahun 2013 Tahun 2014
Jumlah (ton) 11.632.122 13.978.946
1. Budidaya Air Tawar 3.354.668 3.881.602
2. Budidaya Air Payau 1.440.781 3.370.656
3. Budidaya Laut 6.836.673 6.726.688
Mengelola Sumberdaya Perikanan Budidaya secara Optimal dan
Berwawasan Lingkungan
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya yang Berkelanjutan
16
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
D. SASARAN STRATEGIS
Sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang
akan dicapai dijabarkan dalam empat perspektif dengan masing-masing IKU
sebagai berikut:
Stakeholder Perspektive
1. meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.
Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini
adalah:
a. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi); dan
b. pertumbuhan PDB perikanan.
Customer Perspective
2. meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang
bernilai tambah. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran
strategis ini adalah:
a. jumlah produksi perikanan budidaya; dan
b. nilai produksi perikanan budidaya.
3. meluasnya kesiapan masyarakat dan kesempatan kerja di bidang
kelautan dan perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian
sasaran strategis ini adalah:
a. jumlah tenaga kerja baru bidang perikanan budidaya; dan
b. jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar
kelembagaan.
4. meningkatnya usaha dan investasi di bidang perikanan budidaya.
Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini
adalah:
a. jumlah unit usaha pembenihan ikan yang operasional;
b. jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (RTP); dan
c. jumlah investasi yang mendukung kegiatan usaha perikanan budidaya.
Internal Process Perspective
5. tersedianya kebutuhan inovasi teknologi hasil litbang dan rekayasa
untuk modernisasi sistem produksi budidaya perikanan. Indikator
Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah: jumlah
teknologi inovatif budidaya hasil perekayasaan.
6. tersedianya kebijakan Perikanan Budidaya sesuai kebutuhan.
Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini
adalah:
17
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
a. jumlah RSNI 3 yang disusun;
b. jumlah kebijakan publik perikanan budidaya yang diselesaikan; dan
c. jumlah draft peraturan perundang-undangan perikanan budidaya.
7. terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan
pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu. Indikator Kinerja
Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah:
a. jumlah unit perbenihan yang bersertifikat;
b. jumlah unit pembudidayaan ikan yang disertifikasi;
c. rasio kawasan perikanan budidaya yang terfasilitasi sarana dan
prasarana sesuai dengan perencanaan tahunan;
d. jumlah kelompok yang menerapkan teknologi anjuran perikanan
budidaya; dan
e. jumlah laboratorium Uji yang Memenuhi Standar Teknis (Laboratorium
Kualitas Air, Laboratorium HPI dan Laboratorium Residu).
8. terselenggaranya pengendalian usaha perikanan budidaya. Indikator
Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah:
a. tingkat kepuasan publik terhadap prosedur layanan perizinan (skala
likert A - D); dan
b. tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data
perikanan budidaya.
9. terwujudnya sistem kesehatan ikan dan lingkungan perikanan
budidaya yang memadai. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian
sasaran strategis ini adalah:
c. prosentase produk perikanan budidaya yang bebas residu atau dibawah
ambang batas residu yang diperbolehkan sesuai dengan perminataan
pasar;
d. jumlah penyakit ikan penting yang dapat dikendalikan; dan
e. jumlah kawasan budidaya yg mendapatkan pengawasan /pengendalian
kualitas lingkungan.
Learning and Growth Perspective
10. tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional. Indikator
Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah:
a. indeks kesenjangan kompetensi pejabat eselon III,IV dan V lingkup Ditjen
PB; dan
b. indeks kesenjangan kompetensi pejabat fungsional.
11. tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang
PB. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini
adalah:
18
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
a. service level agreement di Ditjen PB; dan
b. persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di
Ditjen PB.
12. terwujudnya good governance & clean government di Ditjen PB.
Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini
adalah:
a. jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah
(APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Ditjen PB;
b. nilai AKIP Ditjen PB;
c. nilai integritas Ditjen PB;
d. nilai Inisiatif anti korupsi Ditjen PB; dan
e. nilai penerapan reformasi birokrasi Ditjen PB.
13. terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen PB. Indikator Kinerja
Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah: prosentase
penyerapan Anggaran Ditjen PB.
IKU pembangunan perikanan budidaya dari masing-masing sasaran strategis
beserta target yang akan dicapai pada tahun 2013-2014 sebagaimana dirinci
dalam tabel berikut:
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2013
TARGET TAHUN
2014
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan
1 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)
104 105
2 Pertumbuhan PDB Perikanan (persen)
7 7,25
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah
3 Jumlah produksi perikanan budidaya (Juta Ton)
11,63 13,97
4 Nilai produksi perikanan budidaya (miliar rupiah)
96.778 124.300
3 Meluasnya kesiapan masyarakat untuk usaha dan kesempatannkerja di bidang PB
5 Jumlah tenaga kerja baru bidang perikanan budidaya (orang)
132.865 146.282
6 Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan (kelompok)
1.957 3.388
4 Meningkatnya usaha dan investasi di bidang perikanan budidaya
7 Jumlah unit usaha pembenihan ikan yang operasional (unit)
33.303 40.250
8 Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (RTP)(unit)
1.751.000 1.842.000
19
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2013
TARGET TAHUN
2014
9 Jumlah investasi yang mendukung kegiatan usaha perikanan budidaya (Miliar Rupiah)
21.799 23.200
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
5 Tersedianya kebutuhan inovasi teknologi hasil litbang dan rekayasa untuk modernisasi sistem produksi budidaya perikanan
10 Jumlah teknologi inovatif budidaya hasilperekayasaan (paket)
14 14
6 Tersedianya kebijakan Perikanan Budidaya sesuai kebutuhan
11 Jumlah RSNI 3 yang disusun 64 109
12 Jumlah kebijakan publik perikanan budidaya yang diselesaikan
30 35
13 Jumlah draft peraturan perundang-undangan perikanan budidaya
3 3
7 Tersedianya modernisasi sisem produksi KP, pengolahan dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu
14 Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat (unit)
225 320
15 Jumlah unit pembudidayaan ikan yang disertifikasi (unit)
7.000 8.000
16 Rasio kawasan perikanan budidaya yang terfasilitasi sarana dan prasarana sesuai denganperencanaan tahunan (persen)
20 30
17 Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya (kelompok)
132 132
18 Jumlah laboratorium Uji yang Memenuhi Standar Teknis (Laboratorium Kualitas Air, Laboratorium HPI dan Lab. Residu)
43 45
8 Terselenggaranya pengendalian usaha perikanan budidaya
19 Tingkat kepuasan publik terhadap prosedur layanan perizinan (skala likert A - D)
A A
20 Tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data perikanan budidaya (persen)
100 100
20
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2013
TARGET TAHUN
2014
9 Terwujudnya sistem kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya yang memadai
21 Prosentase produk perikanan budidaya yang bebas residu atau dibawah ambang batas residu yang diperbolehkan sesuai dengan perminataan pasar (persen)
96 96
22 Jumlah penyakit ikan penting yang dapat dikendalikan
15 17
23 Jumlah kawasan budidaya yg mendapatkan pengawasan /pengendalian kualitas lingkungan (kawasan)
99 111
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE
10 Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional
24 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III,IV dan V lingkup Ditjen PB (persen)
60 50
25 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional (persen)
60 50
11 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB
26 Service Level Agreement di Ditjen PB (persen)
70 75
27 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen PB (skala likert 1-5)
4 4,25
12 Terwujudnya good governance & clean government di Ditjen PB
28 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Ditjen PB (persen)
100 100
29 Nilai AKIP Ditjen PB Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
30 Nilai integritas Ditjen PB 6,5 6,75
31 Nilai Inisiatif anti korupsi Ditjen PB
7,5 7,75
32 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen PB
75 (setara level 4)
80 (setara level 4)
13 Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen Perikanan Budidaya
33 Persentase penyerapan Anggaran Ditjen PB (persen)
> 95 > 95
21
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
A. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Perikanan Budidaya
Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
diimplementasikan dalam keterkaitan dengan 4 prioritas pembangunan kelautan
dan perikanan nasional sebagaimana berikut:
1. Prioritas ke-1: Reformasi birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah, yang akan
dilaksanakan antara lain melalui peningkatan kinerja dalam pelayanan
publik, pengelolaan keuangan negara menuju opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP), penataan organiasi, dan peningkatan akuntabilitas
kinerja aparatur dan instansi pemerintah;
2. Prioritas ke-4: Penanggulangan kemiskinan, yang dalam implemetasinya
akan dilaksanakan untuk memberikan kontribusi dalam menurunkan
tingkat kemiskinan nasional, pemberdayaan masyarakat dan perluasan
kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah, khususnya
pembudidaya ikan skala kecil melalui perluasan jangkauan program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan dan
Perikanan, Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (klaster 4) dan
peningkatan kapasitas skala usaha dan kewirausahaan;
3. Prioritas ke-5: Ketahanan pangan, yang akan dilaksanakan untuk
meningkatkan ketahanan pangan nasional dan melanjutkan revitalisasi
perikanan dalam mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan produksi,
peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perikanan melalui
pengembangan industrialisasi perikanan budidaya dan pengembangan
kawasan minapolitan.
4. Prioritas ke-9: Lingkungan Hidup, perlindungan dan pemanfaatan
sumberdaya alam untuk mendukung pengembangan perikanan budidaya
yang berkelanjutan, dan disertai dengan penguasaan dan pengelolaan
resiko bencana pada kawasan perikanan budidaya untuk mengantisipasi
perubahan iklim.
22
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
Disamping itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan strategi pembangunan
nasional pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment, akan dilakukan
melalui:
1. Pro-poor
Pendekatan pro-poor dilakukan melalui pemberdayaan sosial ekonomi
masyarakat pelaku usaha perikanan budidaya
2. Pro-job
Pendekatan pro-job dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan potensi
perikanan budidaya yang belum tergarap dan penumbuhan wirausaha baru
untuk menurunkan tingkat pengangguran nasional. Usaha membuka
lapangan kerja diiringi dengan dukungan pengembangan akses terhadap
modal dan kapastian usaha
3. Pro-growth
Pendekatan pro-growth dilakukan melalui peningkatan peran perikanan
budidaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan
perikanan sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional melalui tranformasi
pelaku ekonomi kelautan dan perikanan, dari pelaku ekonomi subsisten
menjadi pelaku usaha modern, melalui berbagai dukungan pengembangan
infrastruktur, industrialisasi dan moderenisasi
4. Pro-Environment
Pendekatan pro-environment dilakukan melalui upaya pemulihan dan
pemanfaatan sumberdya alam untuk keberlanjutan pengembangan
perikanan budidaya.
Menjabarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan
yang terkait dengan pembangunan perikanan budidaya, maka arah kebijakan
Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2013 – 2014 adalah sebagai berikut:
1. Terpenuhinya penerapan teknologi anjuran pembudidayaan ikan serta tersedianya data statistik PB yang akurat dan mutahir.
2. Terpenuhinya kebutuhan induk unggul dan benih bermutu.
3. Terjaganya kondisi lingkungan yang optimal untuk menghasilkan produk perikanan budidaya yang aman dikonsumsi
4. Meningkatnya aksesbilitas permodalan, fasilitasi investasi dan penguatan kelembagaan usaha perikanan budidaya.
5. Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai di kawasan/sentra produksi perikanan budidaya.
6. Pengawalan dan pendampingan teknologi dalam rangka pengembangan kawasan perikanan budidaya
23
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
7. Pengelolaan keuangan dan aset Satker lingkup DJPB menuju KKP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan penataan organisasi
Selanjutnya, strategi yang akan dilakukan untuk melaksanakan arah kebijakan
sebagaimana tersebut di atas adalah melalui:
a. Pengembangan Kawasan Minapolitan
Minapolitan merupakan suatu konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan
perikanan berbasis kawasan yang berdasarkan prinsip-prinsip integrasi,
efisiensi, berkualitas dan percepatan (akselerasi). Pengembangan kawasan
minapolitan perikanan budidaya merupakan upaya percepatan
pembangunan perikanan budidaya di sentra-sentra produksi perikanan
budidaya yang memiliki potensi untuk dikembangkan.
Pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya bertujuan untuk:
(i) meningkatkan volume produksi, produktivitas usaha, dan meningkatkan
kualitas produk perikanan budidaya, (ii) meningkatkan pendapatan
pembudidaya dan masyarakat terkait lainnya, dan (iii) mengembangkan
kawasan minapolitan perikanan budidaya sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi di daerah. Adapun sasaran strategi pengembangan kawasan
minapolitan perikanan budidaya adalah menjadikan lahan-lahan budidaya
potensial sebagai sentra produksi perikanan dengan tingkat produksi,
produktivitas, dan kualitas tinggi melalui sistem intensifikasi dan
ekstensifikasi.
Pendekatan dalam pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya
dilakukan melalui: a) penetapan sentra produksi perikanan budidaya dengan
komoditas unggulan yang dikembangkan; b) meningkatkan aksesibilitas
pembudidaya terhadap sumberdaya alam, sarana produksi dan prasarana
pendukung produksi; c) revitalisasi sarana dan prasarana produksi seperti
tambak/kolam, saluran irigasi, jalan produksi, listrik; d) fasilitasi penyediaan
sarana pembuatan pakan murah berkualitas; e) pengembangan teknologi
budidaya, seperti bio teknologi dan mekanik; bantuan teknis dan fasilitasi
penyediaan modal dan investasi; dan f) mengembangkan paket-paket
kegiatan produktif untuk komoditas unggulan, skema pembiayaan dan
teknologinya.
Lima dasar pertimbangan dalam pengembangan kawasan minapolitan
perikanan budidaya, yaitu: Pertama, orientasi permintaan pasar (market
driven oriented), dengan pemahaman bahwa dalam pemilihan komoditas
hendaknya berpijak pada keunggulan komparatif dari potensi sumberdaya
masing-masing daerah, serta berorientasi pada permintaan pasar dan
memperhatikan aspek-aspek pemasaran lainnya. Kedua, dapat dikelola
secara ekonomis (managable), dengan pengertian bahwa besarnya skala
usaha kawasan perikanan budidaya diarahkan untuk secara ekonomis
mampu mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan sarana produksi,
24
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
pelaksanaan proses produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan pengelolaan
lingkungan dalam suatu sistem yang mapan, sehingga menghasilkan sistem
usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan. Ketiga, partisipasi masyarakat
pembudidaya (participatory), dengan pemahaman bahwa kawasan
perikanan budidaya dibangun atas dasar kebersamaan ekonomi/kerjasama
antar pembudidaya dalam kelompok/koperasi yang dikelola secara
transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan adil, sehingga menghasilkan
sistem usaha budidaya yang berkeadilan. Keempat, keterpaduan sistem
usaha budidaya (integrated system) dengan pemahaman bahwa
pengembangan kawasan perikanan budidaya pada dasarnya dibangun
melalui pendekatan akuabisnis secara utuh, terpadu dan berkelanjutan, baik
pada intra maupun inter subsistem dalam sistem usaha budidaya. Kelima,
kelengkapan sarana dan prasarana (infrastructure capacity), dengan
pengertian bahwa ketersediaan sarana prasarana pendukung seperti jalan
penghubung, saluran irigasi tambak, pelabuhan ekspor/pasar, listrik,
telepon, dan fasilitas air bersih sangat mempengaruhi tingkat efisiensi dan
efektivitas kawasan usaha budidaya yang dibangun.
b. Pengembangan Komoditas Unggulan
Pengembangan komoditas unggulan ditetapkan untuk lebih memacu
kegiatan perikanan budidaya untuk sepuluh komoditas yang telah
ditetapkan sebagai komoditas unggulan yang memiliki kriteria: (i) bernilai
ekonomis tinggi; (ii) teknologi budidaya yang dapat diterapkan dan telah
tersedia; (iii) permintaan pasar yang tinggi baik lokal maupun luar negeri;
dan (iv) dapat dibudidayakan dan dikembangkan secara massal.
Sepuluh komoditas budidaya unggulan tersebut adalah: (1) udang; (2)
rumput laut; (3) nila; (4) lele; (5) patin; (6) gurame; (7) kerapu; (8) kakap;
(9) bandeng; dan (10) ikan lainnya. Disamping sepuluh komoditas unggulan
tersebut, pengembangan komoditas lainnya yang potensial dan spesifik
daerah tetap dikembangkan baik dalam rangka meningkatkan penerimaan
devisa negara, pemenuhan konsumsi di dalam negeri, peningkatan
pendapatan masyarakat, maupun untuk pelestarian jenis-jenis ikan lokal
yang cenderung akan mengalami kepunahan.
c. Pemberdayaan dan Wirausaha
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau
meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun
berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya
peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.
Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari
perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan
kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.
25
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan program
pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) yang
terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
(PNPM Mandiri) dibawah koordinasi Kementerian Koordinator
Kesejahteraan Rakyat.
PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan
sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan
kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri
dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta
mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan
pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat
dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
PNPM Mandiri KP untuk bidang perikanan budidaya dilaksanakan melalui
kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya
yakni pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui fasilitasi
bantuan pengembangan usaha yang diperuntukan bagi pembudidaya ikan
yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan). Tujuan
PUMP Perikanan Budidaya adalah meningkatkan kemampuan usaha
produksi perikanan budidaya, penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan
kesejahteraan, menumbuhkan wirausaha dan memperkuat kelembagaan
pokdakan serta meningkatkan kualitas lingkungan pembudidayaan.
Pelaksanaan PUMP Perikanan Budidaya juga diintegrasikan dengan program
dan kebijakan lintas sektor seperti: penerapan Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) yang salahsatu
program penting yang terkait dengan KKP adalah Peningkatan Kehidupan
Nelayan (PKN), dimana Menteri Kelautan dan Perikanan telah ditunjuk
sebagai Ketua Kelompok Kerja Program PKN yang mengoordinasikan 12
Kementerian/Lembaga terkait.
Pengembangan kewirausahaan dan peningkatan skala usaha perikanan
budidaya, pelaksanaannya dilakukan melalui upaya membangun model
pengembangan wirausaha dan penumbuhan kepercayaan bagi para pelaku
usaha, utamanya pembudidaya ikan dengan modal usaha yang diperoleh
melalui kredit maupun yang diperoleh melalui program-program pembinaan
dan bantuan input produksi yang dilakukan oleh pemerintah.
Dengan pengembangan wirausaha dan peningkatan skala usaha perikanan
budidaya diharapkan dapat menciptakan lapangan usaha baru dan
memperkokoh usaha yang telah ada serta menciptakan dampak ekonomi
masyarakat yang lebih luas (multiplier efek) sehingga memberi kontribusi
terhadap perkembangan perekonomian nasional.
26
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
d. Industrialisasi Perikanan Budidaya Berbasis Blue Economy
Kementerian Kelautan dan Perikanan mencanangkan industrialisasi kelautan
dan perikanan sebagai salah satu strategi pembangunan kelautan dan
perikanan yang dimulai pada tahun 2012. Industrialisasi kelautan dan
perikanan adalah integrasi sistem produksi hulu dan hilir untuk
meningkatkan skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan
nilai tambah sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
Tujuan industrialisasi kelautan dan perikanan terwujudnya percepatan
pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Sasaran yang ingin dicapai
melalui industrialisasi kelautan dan perikanan adalah meningkatnya skala
dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah
sumberdaya kelautan dan perikanan.
Pengembangan industrialisasi perikanan budidaya dilakukan dengan
pendekatan Blue Economy yang dilandasi dengan prinsip-prinsip: a)
terintegrasi, yakni integrasi ekonomi dan lingkungan, jenis investasi dan
sistem produksi; b) berbasis kawasan, yakni berbasis pengembangan
kawasan ekonomi potensial; c) sistem produksi bersih, yakni sistem produksi
efisien, hemat bahan baku, bebas pencemaran dan tidak merusak lingkungan;
d) investasi kreatif dan inovatif, yakni penanaman modal dan bisnis dengan
model blue economy; e) berkelanjutan, yakni keseimbangan antara
pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.
Pada tahap awal yang dimulai tahun 2012, Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya mengembangkan industrialisasi perikanan budidaya untuk
komoditas udang, bandeng, patin dan rumput laut. Pengembangan empat
komoditas tersebut pada tahap awal difokuskan di daerah Jawa, Sumatera,
Sulawesi. Pelaksanaana industrialisasi tahap awal yang akan dikembangkan
diantaranya melalui percontohan skala besar (demfarm) dan perbaikan
prasarana/infrastruktur seperti saluran irigasi dan perbaikan kolam atau
tambak.
Pada tahun-tahun berikutnya, cakupan komoditas dan lokasi pengembangan
industrialisasi perikanan budidaya akan diperluas. Komoditas yang
dikembangkan tidak hanya empat komoditas penting, tetapi juga komoditas
ikan lainnya dan cakupan lokasi dikembangkan pada pulau atau daerah
potensial lainnya.
Pelaksanaan strategi industrialisasi perikanan budidaya memerlukan banyak
dukungan dari berbagai pihak, terutama dukungan penyediaan dan
rehabilitasi prasarana/infrastruktur produksi. Untuk itu diperlukan upaya
dukungan dan sinergisitas lintas sektor, pemerintah daerah, lembaga
keuangan/perbankan, pelaku usaha dan masyarakat.
27
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
B. PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
Arah kebijakan dan strategi pembangunan kebijakan perikanan budidaya akan
diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan
fungsi sebagaimana strktur organisasi sebagaimana gambar berikut.
Arah dan kebijakan pembangunan perikanan budidaya Tahun 2010-2014
diimplementasikan ke dalam program “Peningkatan Produksi Perikanan
Budidaya”. Untuk mencapai program dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan
dilaksanakan adalah:
a. Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan
Tujuan kegiatan pengembangan sistem produksi adalah terpenuhinya
kebutuhan pakan dengan pakan yang teregistrasi, unit usaha budidaya yang
tersertifikasi dan tersedianya data statistik perikanan budidaya yang akurat
dan mutakhir. Unit kerja penanggungjawab kegiatan adalah Direktorat
Produksi.
Sasaran yang ingin dicapai hingga akhir tahun 2014 dari pelaksanaan
kegiatan ini adalah terpenuhinya penerapan teknologi anjuran
pembudidayaan ikan serta tersedianya data statistik PB yang akurat dan
mutahir.
Komponen kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pengembangan sistem
produksi antara lain: 1) pelaksanaan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang
Baik (CBIB), dengan rincian komponen kegiatan antara lain: pengembangan
sistem mutu CBIB; harmonisasi sertifikasi CBIB dengan standar
28
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
internasional; penilaian, pengawasan, monitoring dan evaluasi sertifikasi
CBIB; 2) pengembangan produksi budidaya air tawar (termasuk minapadi),
air payau dan laut, dengan rincian komponen kegiatan antara lain:
pembinaan penerapan SNI dan CBIB budidaya ikan air tawar, air payau dan
laut; forum budidaya ikan air tawar, air payau dan laut; temu lapang
perikanan budidaya; supervisi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kawasan
dan percontohan perikanan budidaya; 3) pengembangan data dan statistik
perikanan budidaya, dengan rincian komponen kegiatan antara lain:
koordinasi, pengumpulan, dan pengolahan data (validasi data statistik
perikanan budidaya); penyajian dan publikasi data; sinkronisasi database
SIMSTAT; survei sosial ekonomi perikanan budidaya; 4) pengembangan
produksi budidaya ikan hias, dengan rincian komponen kegiatan antara lain:
pembinaan penerapan SNI dan CBIB budidaya ikan hias; temu lapang dan
forum budidaya ikan hias; supervisi, pembinaan, monitoring dan evaluasi
kawasan dan percontohan budidaya ikan hias.
b. Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan
Tujuan kegiatan pengembangan sistem perbenihan ikan adalah
Terpenuhinya kebutuhan benih dan bibit rumput laut untuk produksi dan
pasar dengan mutu terjamin. Unit kerja penanggung jawab kegiatan adalah
Direktorat Perbenihan.
Sasaran yang ingin dicapai pada pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem
perbenihan adalah terpenuhinya kebutuhan induk unggul dan benih
bermutu.
Komponen kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan sistem
perbenihan antara lain: 1) pelaksanaan percepatan induk unggul, dengan
rincian komponen kegiatan antara lain: penguatan sarana dan prasarana
induk unggul, pelaksanaan Pengembangan dan operasionalisasi Broodstock
center, penguatan jejaring pemuliaan induk ikan; 2) pelaksanaan standarisasi
dan sertifikasi pembenihan, dengan rincaian komponen kegiatan antara lain:
pembinaan mutu perbenihan, pelaksanaan pembinaan dan sertifikasi Cara
Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), penyusunan standarisasi perbenihan; 3)
pengembangan unit perbenihan skala besar, dengan rincian komponen
kegiatan antara lain: operasionalisasi unti perbenihan skala besar,
pembinaan dan pemantauan perbenihan, penguatan koordinasi UPT dan
UPTD, pengembangan dan operasionalisasi unit pembenihan pemerintah
(BBI, BBU, BBUG dan BBIP); 4) pengembangan dan pemberdayaan unit
pembenihan skala kecil, dengan rincian komponen kegiatan antara lain:
penigkatan kinerja kelompok UPR dan HSRT, diseminasi perbenihan skala
kecil, penguatan kelembagaan perbenihan skala kecil; 5) pengembangan
kebun bibit rumput laut; 6) pengembangan informasi dan distribusi
perbenihan, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: penyajian
informasi dan distribusi perbenihan, pengumpulan dan pengelolaan data
29
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
informasi dan distribusi perbenihan, validasi sistem informasi dan distribusi
perbenihan.
c. Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan
Ikan
Tujuan kegiatan pengembangan sistem prasarana dan sarana
pembudidayaan ikan adalah tersedianya kawasan perikanan budidaya yang
memiliki prasarana dan sarana yang memadai. Unit kerja penanggung jawab
kegiatan adalah Direktorat Prasarana dan Sarana.
Sasaran kegiatan pengembangan sistem prasarana dan sarana perikanan
budidaya adalah tersedianya prasarana dan sarana yang memadai di
kawasan/sentra produksi perikanan budidaya.
Komponen kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan
prasarana dan sarana budidaya antara lain yaitu: 1) pengembangan lahan
dan air pembudidayaan ikan, dengan rincian komponen kegiatan antara lain:
pre assessment kesesuaian lahan dan penyusunan model penataan
pengembangan kawasan berbasis perikanan, penataan lahan idle/terlantar
untuk perikanan budidaya, pengembangan potensi lahan budidaya; 2)
pengembangan prasarana dan sarana budidaya air payau, dengan rincian
komponen kegiatan antara lain: pengembangan prasarana dan sarana
budidaya air payau, pengembangan standar (RSNI-3) prasarana dan sarana
budidaya air payau; 3) pengembangan prasarana dan sarana budidaya air
tawar, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: pengembangan
prasarana dan sarana budidaya air tawar, pengembangan standar (RSNI-3)
prasarana dan sarana budidaya air tawar; 4) pengembangan prasarana dan
sarana budidaya laut, dengan rincian komponen kegiatan antara lain:
pengembangan prasarana dan sarana budidaya laut, pengembangan standar
(RSNI-3) prasarana dan sarana budidaya laut; 5) pengembangan kawasan
minapolitan berbasis perikanan budidaya, dengan rincian komponen
kegiatan antara lain: pengembangan pelaksanaan minapolitan perikanan
budidaya, koordinasi lintas sektor pengembangan kawasan minapolitan.
d. Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan
Tujuan kegiatan Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan adalah
terpenuhinya kebutuhan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan
budidaya yang mandiri. Unit kerja penanggung jawab kegiatan adalah
Direktorat Usaha.
Sasaran kegiatan pengembangan sistem usaha budidaya adalah
meningkatnya aksesbilitas permodalan, fasilitasi investasi dan penguatan
kelembagaan usaha perikanan budidaya.
Komponen kegiatan pengembangan sistem usaha perikanan budidaya diantaranya adalah: 1) pengembangan investasi dan permodalan, dengan
30
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
rincian komponen kegiatan antara lain: pengembangan peluang investasi perikanan budidaya, pembinaan pemanfaatan kredit program perikanan budidaya, akselerasi pembiayaan usaha perikanan budidaya, monitoring dan evaluasi investasi dan permodalan perikanan budidaya; 2) pengembangan dan pembinaan kewirausahaan perikanan budidaya, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: pelaksanaan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB), pembinaan wirausaha perikanan budidaya pemula terdidik, pengembangan model usaha perikanan budidaya, temu kemitraan usaha perikanan budidaya, pengembangan model usaha berbasis kelompok; 3) pengembangan pelayanan usaha, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: pengembangan peraturan bidang perizinan dan pelayanan usaha perikanan budidaya, identifikasi kelayakan usaha, pembinaan pelayanan usaha, sosialisasi peraturan perizinan usaha perikanan budidaya; 4) pengembangan informasi usaha dan promosi, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: penyajian informasi usaha, pengembangan promosi usaha perikanan budidaya; 5) penyusunan database dan sistem informasi tenaga kerja bidang perikanan budidaya.
e. Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Pembudidayaan Ikan
Tujuan kegiatan Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Pembudidayaan Ikan adalah terpenuhinya kebutuhan lahan budidaya yang
sehat dan menghasilkan produk perikanan budidaya yang aman dikonsumsi.
Unit kerja Penanggung jawab kegiatan adalah Direktorat Kesehatan Ikan dan
Lingkungan.
Sasaran kegiatan pengembangan sistem pengelolaan kesehatan ikan dan
lingkungan adalah terjaganya kondisi lingkungan yang optimal untuk
menghasilkan produk perikanan budidaya yang aman dikonsumsi.
Komponen kegiatan yang dilaksanakan dalam pengembangan sistem pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan adalah: 1) penguatan kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, dengan rincian komponen kegiatan utama anatara lain: penyusunan pedoman standar laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas laboratorium, pembinaan dan pengembangan laboratorium serta pengembangan jejaring laboratorium; 2) pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit ikan, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: penyusunan pedoman pengendalian hama dan penyakit ikan, monitoring dan pembinaan pengendalian penyakit ikan, pengembangan dan aplikasi vaksin dan probiotik; 3) pelaksanaan perlindungan lingkungan pembudidayaan ikan, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: pengelolaan rehabilitasi lingkungan dengan kontrol biologi, monitoring dan evaluasi pengelolaan bersama perikanan budidaya di perairan umu daratan; 4) pelaksanaan pengendalian residu, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: pengujian sampel dalam rangka monitoring residu, koordinasi teknis pengendalian residu nasional dalam rangka pelaksanaan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan; 5) pelaksanaan pengendalian obat ikan,
31
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
bahan kimia, dan bahan biologi untuk pembudidayaan ikan, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: perencanaan dan pembahasan tahunan pengendalian obat ikan nasional dan daerah, penerbitan nomor pendaftaran obat ikan, kimia dan bahan biologi, sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang obat ikan, pengembangan pelayanan pendaftaran obat ikan; 6) pelaksanaan standarisasi kesehatan ikan dan lingkungan, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: perumusan RSNI bidang kesehatan ikan dan lingkungan.
f. Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan
Budidaya
Tujuan kegiatan Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif
Perikanan Budidaya adalah pengawalan dan pendampingan teknologi dalam
rangka pengembangan kawasan perikanan budidaya. Unit kerja penanggung
jawab kegiatan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perikanan
Budidaya.
Sasaran dari kegiatan pengawalan dan penerapan teknologi terapan adaptif
perikanan budidaya adalah pengawalan dan pendampingan teknologi dalam
rangka peningkatan produksi dan produktivitas perikanan budidaya di
kawasan perikanan budidaya.
Adapun komponen kegiatan pengawalan dan penerapan teknologi terapan adaptif perikanan budidaya adalah sebagai berikut:
1) Identifikasi pengembangan kawasan perikanan budidaya, dimaksudkan
untuk melaksanakan kegiatan Identifikasi Pengembangan Kawasan
perikanan budidaya dalam rangka menunjang Pemerintah Daerah di
wilayah kerja Balai Besar/Balai cq Dinas Propinsi yang membidangi
perikanan dalam mengenali keunggulan komparatif dari potensi
sumberdaya perikanan budidaya yang dimiliki guna membangun dan
mengembangkan kawasan perikanan budidaya laut, payau dan air tawar
sesuai dengan wilayah kerja masing-masing;
2) Diseminasi Teknologi Adaptif, dimaksudkan untuk melakukan penerapan
teknologi adaptif serta sekaligus sebagai ajang pendampingan kepada
masyarakat pembudidaya di wilayah kerjanya, utamanya untuk
komoditas unggulan lokal dan nasional, termasuk kegiatan-kegiatan
untuk mendukung program kerjasama dengan pihak-pihak lain, serta
kegiatan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program
peningkatan produksi perikanan budidaya dalam rangka pemasyarakatan
teknologi adaptif yang telah berhasil direkayasa guna memberikan contoh
nyata teknik pembudidayaan ikan yang memenuhi aturan code of conduct
for responsible fisheries;
3) Perekayasaan teknologi terapan, diarahkan untuk mendorong
pengembangan pembenihan dan pembudidayaan komoditas unggulan,
baik komoditas yang sudah dapat dibudidayakan, komoditas yang masih
32
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
perlu upaya domestikasi, maupun spesies ikan lokal (khas di suatu
daerah) yang terancam punah sebagai upaya pelestarian plasma nutfah;
4) Pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan perairan budidaya,
dimaksudkan untuk memantau penyebaran penyakit/kesehatan ikan dan
kualitas lingkungan perairan budidaya secara terintegrasi dengan
melibatkan partisipasi aparat Dinas Propinsi, Dinas Kabupaten, Petugas
Lapangan dan masyarakat pembudidaya ikan utamanya kawasan
perikanan budidaya kekerangan, termasuk pemantauan residu
penggunaan zat hormon dan antibiotika pada kegiatan pembudidayaan
ikan, serta upaya pengenalan dini untuk mengantisipasi dampak
terjadinya up welling pada kawasan usaha pembudidayaan karamba
jaring apung pada perairan waduk, danau, dan atau rawa di wilayah
kerja Balai Besar/Balai masing-masing.
5) Pelatihan petugas pendamping untuk program peningkatan produksi
perikanan budidaya diarahkan untuk membekali ketrampilan teknis bagi
petugas pendamping program yang ada di wilayah kerja masing-masing.
6) Pelatihan teknis untuk mewadahi kegiatan pelatihan yang dimaksudkan
sebagai bagian dari upaya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam
membangun etos kerja profesional bagi staf perekayasa Balai Besar/Balai
Budidaya maupun bagi petugas dan masyarakat perikanan budidaya
untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidangnya masing-
masing melalui pendidikan, latihan dan magang bagi petugas perekayasa,
petugas/pemandu lapang, dan kontak pembudidaya ikan serta para
pembudidaya ikan dalam rangka meningkatkan kemampuan pengetahuan
dan ketrampilan masyarakat perikanan budidaya.
7) Pemantauan/pengawasan mutu benih, dimaksudkan untuk memfasilitasi
petugas fungsional pengawas mutu benih dalam menjalankan tugasnya
dalam rangka memantau dan mengawasi mutu benih yang beredar di
masayarakat.
g. Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya
Tujuan kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya adalah Pengelolaan keuangan dan
aset Satker lingkup DJPB menuju KKP dengan opini Wajar Tanpa
Pengecualian dan penataan organisasi. Unit kerja penanggung jawab
kegiatan adalah Sekretaris Direktorat Jenderal.
Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen
Perikanan Budidaya adalah: Pengelolaan keuangan dan aset Satker lingkup
DJPB menuju KKP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan penataan
organisasi.
33
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
Komponen kegiatan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan Budidaya diantaranya adalah: 1) penyelesaian dokumen perencanaan, monitoring evaluasi dan kerjasama program, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: penyusunan program/kegiatan pembangunan perikanan budidaya, penyusunan rencana kerja dan anggaran, rencana teknis perencanaan pembangunan perikanan budidaya, pelaksanaan pengembangan kerjasama program, penyusunan laporan tahunan, penyusunan LAKIP, temu koordinasi program/kegiatan pembangunan perikanan budidaya; 2) pengembangan dan pembinaan kepegawaian, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: penyelesaian administrasi perencanaan dan pengembangan kepegawaian, penyelesaian administrasi mutasi pegawai dan pensiun, tata usaha kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional; 3) pengembangan organisasi tata laksana, hukum, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: analisa/pengkajian pengembangan organisasi dan tata laksana, penyelenggaraan kehumasan dan pemberitaan, pameran dan promosi perikanan budidaya, penyusunan naskah perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, pelaksanaan Indonesia Aquaculture; 4) penyelesaian dokumen/laporan keuangan dan umum, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: penyelesaian laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan, inventarisasi aset Ditjen perikanan budidaya.
C. DUKUNGAN LINTAS SEKTOR
Pelaksanaan program peningkatan produksi perikanan budidaya memerlukan
dukungan kegiatan dan anggaran dari instansi terkait serta peran serta
masyarakat luas (stakeholders). Dukungan yang diharapkan dari instansi lain
dalam rangka pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut:
Tabel 18. Dukungan Lintas Sektor Yang Diharapkan
No Kegiatan Dukungan yang Diharapkan Instansi Terkait
1. Penyedian Induk Unggul
a) Penelitian dan pengembangan
untuk pemuliaan induk unggul
utamanya induk penjenis unggul
atau Great Grand Parient Stock
(GGPS).
b) Pengkayaan dan perlindungan
sumber plasma nutfah terkait
dengan pemuliaan induk ikan
unggul.
c) Optimalisasi operasional Balai
Benih Ikan untuk produksi induk
sesuai dengan kebutuhan.
d) Pemberdayaan Unit-unit
- Balitbang KP
- Lembaga Ilmu
Pengetahuan
Indonesia
(LIPI)
- Pemerintah
Daerah
34
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
No Kegiatan Dukungan yang Diharapkan Instansi Terkait
Pembenihan.
2. Pemenuhan
kebutuhan pakan
ikan yang
teregistrasi dan
berkualitas
a) Penelitian dan pengembangan
pakan ikan yang efisien dan
berkualitas.
b) Penelitian dan pengembangan
sumber bahan baku alternatif untuk
embuatan pakan ikan murah dan
berkualitas.
c) Keringanan/pembebasan PPn bea
masuk bahan baku pakan
d) Penyediaan pakan berkualitas
dengan harga bersaing yang
terdistribusi di seluruh wilayah
Indonesia.
- Balitbang KP
- Kementerian
Keuangan
- Perusahaan
Swasta
- Perguruan
Tinggi
3. Penyediaan obat ikan, bahan kimia dan biologi sesuai ketentuan serta pengendalian residu
a) Penelitian dan pengembangan
bahan pembuatan vaksin. probiotik
dan obat-obatan ikan yang aman
sesuai dengan ketentuan pasar
b) Pengujian sampel monitoring residu
- Balitbang KP
- Lembaga Ilmu
Pengetahuan
Indonesia
(LIPI)
- Swasta
- BKIPM
4. Pemenuhan kebutuhan modal dan investasi
a) Fasilitasi permodalan untuk
memperkuat dukungan permodalan
POKDAKAN
b) Fasilitasi dan optimalisasi
penanaman modal investasi di
bidang perikanan budidaya.
c) Fasilitasi kemudahan akses layanan
kredit program untuk modal kerja
perikanan budidaya.
- BLU
- BKPM
- Perbankan dan
lembaga
keuangan lain
- BUMN dan Swasta
5. Pemenuhan
kebutuhan
prasara
perikanan
budidaya yang
memadai
a) Perencanaan tata ruang kawasan pengembangan perikanan budidaya.
b) Kajian kelayakan pengembangan infrastruktur mendukung kegiatan perikanan budidaya.
c) Pembangunan dan rehabilitasi saluran primer dan sekunder, jalan produksi, jalan penghubung mendukung usaha perikanan budidaya.
d) Penyediaan Listrik di Kawasan Perikanan Budidaya
e) Penyusunan masterplan dan detail engineering design untuk mendukung pengembangan kawasan perikanan budidaya
- Balitbang KP
- Kementeran
Pekerjaan
Umum
- Ditjen KP3K
- Pemerintah
Daerah
- Kementerian
ESDM
- Bapennas
35
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
No Kegiatan Dukungan yang Diharapkan Instansi Terkait
6. Pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pembudidaya ikan
a) Pendampingan POKDAKAN dan
penyuluhan bidang perikanan
budidaya.
b) Penguatan jenjang pendidikan SDM
perikanan budidaya.
c) Peningkatan kapasitas tenaga kerja
dan kelembagaan di bidang
perikanan budidaya.
d) Pengembangan kemitraan
- Kementerian Koperasi dan UMKM
- BPSDMKP - Pemerintah
daerah - BUMN dan
Swasta
7. Penguatan
teknologi
pembudidayaan
ikan
a) Penelitian dan pengembangan/inovasi teknologi budidaya (Teknologi budidaya dan alat mesin perikanan budidaya)
b) Inovasi baru teknologi
pembudidayaan ikan.
- Balitbang KP
- BPPT
8. Pemasaran
produk perikanan
budidaya
a) Pengembangan pasar domestik dan
pasar ekspor produk perikanan
budidaya.
b) Pengembangan pasar di kawasan
sentra budidaya perikanan.
c) Pemasaran produk perikanan
domestik dan internasional
- Kementerian
Perdagangan
- Ditjen P2HP
- BKIPM - Swasta
9. Pengembangan
Laboratorium
Kesehatan Ikan
dan Lingkungan
a) Pengembangan sarana dan Prasarana Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan
b) Pembinaan SDM Laboratorium kesehatan Ikan dan Lingkunga
c) Standardisasi metoda uji
- Pemeritah
daerah
- Lembaga
internasional
- Perguruan
Tinggi
37
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Perikanan Budidaya 2010-2014
diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) setiap tahunnya. Dengan adanya
penyesuaian terhadap sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada
tahun 2013-2014, maka dokumen RENSTRA pembangunan perikanan budidaya
2010-2014 dilakukan penyesuaian.
Selanjutnya, keberhasilan pencapaian RENSTRA tersebut sangat ditentukan oleh
kinerja seluruh jajaran unit kerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dan
stakehorder terkait. Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan
pelaksanaan, diperlukan dukungan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif.
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
Ttd
SLAMET SOEBJAKTO
Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas
Agung Witjaksono
38
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 21/KEP-DJPB/2014 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2014
SASARAN STRATEGIS DAN TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2013
TARGET TAHUN
2014
A. PENGEMBANGAN SISTEM PRODUKSI PEMBUDIDAYAAN IKAN
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan
1 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)
104 105
2 Pertumbuhan PDB Perikanan (persen)
7 7,25
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah
3 Jumlah produksi perikanan budidaya (Juta Ton)
11,63 13,97
4 Nilai produksi perikanan budidaya (miliarrupiah)
96.778 124.300
5 Jumlah Produksi Ikan Hias Budidaya (juta)
1.100 1.100
3 Meningkatnya usaha di bidang perikanan budidaya
6 Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (RTP) (unit)
1.751.000 1.842.000
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
4 Tersedianya bahan kebijakan di bidang produksi Perikanan Budidaya yang sesuai kebutuhan
7 Jumlah draft kebijakan publik di bidang produksi perikanan budidaya yang diselesaikan (dokumen)
30 35
8 Jumlah draft peraturan perundang-undangan di bidang produksi perikanan budidaya (dokumen)
1 1
9 Jumlah RSNI 3 bidang produksi yang disusun
16 18
5 Terselenggaranya sistem produksi KP, Pengolahan dan Pemasaran Produk KP yang optimal dan bermutu
10 Jumlah unit pembudidayaan ikan yang disertifikasi (unit)
7.000 8.000
11 Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya (kelompok)
132 132
6 Terselenggaranya pengendalian usaha produksi perikanan budidaya
12 Tingkat kepuasan publik terhadap prosedur layanan Pendaftaran Pakan Ikan (skala likert A - D) bahan baku dan pakan ikan
A A
39
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2013
TARGET TAHUN
2014 13 Tingkat ketaatan pemangku
kepentingan dalam penyampaian data produksi perikanan budidaya (persen)
100 100
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
7 Tersedianya SDM Dit Produksi yang kompeten dan profesional
14 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III,IV dan V lingkup Dit. Produksi Budidaya (persen)
60 50
15 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional (persen)
60 50
8 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang Produksi Budidaya
16 Service Level Agreement di Dit. Produksi Budidaya (persen)
70 75
17 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Dit. Produksi Budidaya (skala likert 1-5)
4 4,25
9 Terwujudnya good governance & clean government di Dit. Produksi
18 Rasio rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Dit. Produksi Budidaya (persen)
100 100
19 Nilai AKIP Dit. Produksi Budidaya
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
20 Nilai integritas Dit. Produksi Budidaya
6,5 6,75
21 Nilai Inisiatif anti korupsi Dit. Produksi Budidaya
7,5 7,75
22 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Dit. Produksi Budidaya
75 (setara level 4)
80 (setara level 4)
10 Terkelolanya anggaran secara optimal di Dit. Produksi Budidaya
23 Prosentase penyerapan Anggaran Dit. Produksi (persen)
>95 >95
B. PENGEMBANGAN SISTEM PERBENIHAN IKAN
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
1 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)
104 105
2 Pertumbuhan PDB Perikanan (persen)
7 7,25
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan
3 Jumlah produksi perikanan budidaya (Juta Ton)
11,63 13,97
3 Meningkatnya usaha di bidang perbenihan perikanan budidaya
4 Jumlah unit usaha pembenihan ikan yang operasional (unit)
33.303 33.423
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
40
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2013
TARGET TAHUN
2014 4 Tersedianya kebijakan
Perbenihan Perikanan Budidaya sesuai kebutuhan
5 Jumlah draft kebijakan publik perbenihan perikanan budidaya yang diselesaikan (dokumen)
1 1
6 Jumlah draft peraturan perundang-undangan perbenihan perikanan budidaya (dokumen)
1 1
7 Jumlah RSNI 3 bidang perbenihan yang disusun
20 38
5 Terselenggaranya sistem produksi KP pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu
8 Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat (unit)
225 320
9 Jumlah benih dengan mutu terjamin (milyar ekor)
60,7 61
10 Jumlah Produksi Induk unggul (juta ekor)
12,6 13
11 Jumlah bibit rumput laut (ribu ton)
750 750
6 Terselenggaranya pengendalian usaha perikanan budidaya di bidang perbenihan
12 Tingkat kepuasan publik terhadap prosedur pelayanan perijinan induk dan benih (skala likert A-D)
A A
13 Tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data perbenihan perikanan
100 100
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
7 Tersedianya SDM Dit. Perbenihan yang kompeten dan profesional
14 Indeks kesejangan kompetensi pejabat eselon II, III, dan IV lingkup Dit Perbenihan (persen)
60 50
8 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang Perbenihan
15 Service level Agrement di Dit Perbenihan (persen)
70 75
16 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Dit Perbenihan (skala likert 1 – 5)
4 4,25
9 Terwujudnya good governance & clean government di lingkup Dit. Perbenihan
17 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi yang diberikan di Dit. Perbenihan (persen)
100 100
18 Nilai AKIP Dit. Perbenihan A A
19 Nilai integritas Dit. Perbenihan
6,5 6,75
20 Nilai Inisiatif anti korupsi Dit. Perbenihan
7,5 7,75
21 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Dit. Perbenihan
75 (setara level 4)
80 (setara level 4)
10 Terkelolanya anggaran secara optimal di Dit. Perbenihan
22 Penyerapan Anggaran Dit. Perbenihan (persen)
>95 >95
41
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2013
TARGET TAHUN
2014
C. PENGEMBANGAN SISTEM PRASARANA DAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat KP
1 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)
104 105
2 Pertumbuhan PDB Perikanan (persen)
7 7,25
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatkan Ketersediaan Produk Kelautan dan Perikanan
3 Jumlah produksi perikanan budidaya (Juta Ton)
11,63 13,97
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
3 Tersedianya Kebijakan Lingkup Prasarana & Sarana Budidaya sesuai kebutuhan
4 Jumlah RSNI 3 Bidang Prasarana dan Sarana budidaya yang disusun
16 20
5 Jumlah draft kebijakan publik bidang prasarana dan sarana perikanan budidaya yang diselesaikan
10 20
6 Jumlah draft peraturan perundang-undangan terkait prasarana dan sarana perikanan budidaya
1 1
4 Terselenggaranya sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu
7 Rasio kawasan perikanan budidaya yang terfasilitasi sarana dan prasarana sesuai dengan perencanaan tahunan (persen)
20 30
8 Jumlah Kelompok Pengelola Saluran Tambak secara partisipatif
20 30
9 Jumlah kawasan yang teridentifikasi potensi dan pemanfaatan lahannya untuk kegiatan perikanan budidaya
130 135
10 Jumlah Kawasan yang teridentifikasi kebutuhan dan standarisasi prasarana dan sarananya
507 541
11 Jumlah kawasan minapolitan yang berkembang (kabupaten/kota)
65 70
5
Terselenggaranya pengendalian usaha perikanan budidaya bidang prasarana dan sarana
12 Tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data prasarana & sarana perikanan budidaya (persen)
100 100
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
42
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2013
TARGET TAHUN
2014
6
Tersedianya SDM Dit. Prasarana & Sarana Budidaya yang kompeten dan profesional
13 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III dan IV Dit. Prasarana & Sarana Budidaya (persen)
60 50
7
Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang Prasarana & Sarana Budidaya
14 Service Level Agreement di Dit. Prasarana & Sarana Budiadaya (persen)
70 75
15 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Dit. Prasarana & Sarana (skala likert 1-5)
4 4,25
8 Terwujudnya good governance & clean government di Dit. Prasarana & Sarana Budidaya
16 Rasio rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya (persen)
100 50
17 Nilai AKIP Dit. Prasarana & Sarana Budiadaya
A A
18 Nilai integritas Dit. Prasarana & Sarana Budiadaya
6,5 6,75
19 Nilai Inisiatif anti korupsi Dit. Prasarana & Sarana Budidaya
7,5 7,75
20 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Dit. Prasarana & Sarana Budiadaya
75 (setara level 4)
80 (setara level 4)
9 Terkelolanya anggaran secara optimal di Dit. Prasarana & Sarana Budidaya
21 Prosentase penyerapan Anggaran Dit. Prasarana & Sarana Budidaya (persen)
>95 >95
D. PENGEMBANGAN SISTEM USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan
1 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)
104 105
2 Pertumbuhan PDB Perikanan (persen)
7 7,25
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah
3 Jumlah produksi perikanan budidaya (juta ton)
11,63 13,97
3 Meluasnya kesiapan masyarakat usaha dan kesempatan kerja di bidang kelautan dan perikanan
4 Jumlah tenaga kerja baru perikanan budidaya (orang)
132.865 146.282
5 Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan (kelompok)
1.957 3.388
43
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2013
TARGET TAHUN
2014 4 Meningkatnya usaha
dan investasi di bidang perikanan budidaya
6 Jumlah investasi yang mendukung kegiatan usaha perikanan budidaya (Miliar Rupiah)
21.799 23.200
7 Jumlah pemberdayaan kelompok pembudidaya melalui pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) (kelompok)
3.700 4.250
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
5 Tersedianya kebijakan Perikanan Budidaya yang sesuai kebutuhan di Lingkup Dit Usaha Budidaya
8 Jumlah draft kebijakan publik perikanan budidaya yang diselesaikan di Lingkup Dit Usaha Budidaya (dokumen)
3 35
9 Jumlah draft peraturan perundang-undangan perikanan budidaya terkait Lingkup Dit Usaha Budidaya (dokumen)
3 3
6 Terselenggaranya Sistem Usaha Budidaya yang optimal dan bermutu
10 Jumlah Informasi dan promosi usaha perikanan budidaya (paket)
33 33
11 Tingkat keberhasilan wirausahawan dibidang pembudidayaan ikan (persen)
60 65
7 Tersedianya pengendalian usaha perikanan budidaya
12 Tingkat kepuasan publik terhadap prosedur layanan perizinan (skala likert A-D)
A A
13 Tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data terkait Dit Usaha Budidaya (persen)
100 100
14 Unit usaha yang memperoleh layanan dan yang beraktifitas sesuai dengan ketentuan (unit)
580 600
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
8 Tersedianya SDM Dit Usaha Budidaya yang kompeten dan profesional
15 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III,IV dan V lingkup Dit Usaha Budidaya (persen)
60 50
9 Tersedianya informasi Dit Usaha Budidaya yang valid dan handal serta mudah diakses
16 Service Level Agreement di Lingkup Dit Usaha Budidaya (persen)
70 75
17 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Dit Usaha Budidaya (skala likert 1-5)
4 4,25
10 Terwujudnya good governance & clean government Lingkup Dit Usaha Budidaya
18 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Dit Usaha Budidaya (persen)
100 100
19 Nilai AKIP Dit Usaha Budidaya A A
44
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2013
TARGET TAHUN
2014 20 Nilai integritas Dit Usaha
Budidaya 6,5 6,75
21 Nilai Inisiatif anti korupsi Dit Usaha Budidaya
7,5 7,75
22 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Dit Usaha Budidaya
75 (setara level 4)
80 (setara level 4)
11 Terkelolanya anggaran secara optimal di Lingkup Dit Usaha Budidaya
23 Prosentase penyerapan Anggaran Dit Usaha Budidaya (persen)
>95 >95
E. PENGEMBANGAN SISTEM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN PEMBUDIDAYAAN IKAN
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan
1 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)
104 105
2 Pertumbuhan PDB Perikanan (persen)
7 7,25
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah
3 Jumlah produksi perikanan budidaya (Juta Ton)
11,63 13,97
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
3 Tersedianya kebijakan bidang kesehatan ikan dan lingkungan yang sesuai kebutuhan
4 Jumlah draft kebijakan publik bidang kesehatan ikan dan lingkungan yang diselesaikan (dokumen)
5 7
5 Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang kesehatan ikan dan lingkungan (dokumen)
1 1
6 Jumlah RSNI-3 bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang dihasilkan
25 33
4 Terselenggara-nya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran, produk KP yang optimal dan bermutu
7 Jumlah Sentra Produksi Budidaya yang Terkendali dan Terehabilitasi Perairannya
71 76
8 Jumlah dan Jenis Obat Ikan, Bahan Kimia dan Biologi yang sesuai Ketentuan
233 242
5 Terselenggara-nya sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu
9 Jumlah laboratorium uji yang memenuhi standar teknis (Laboratorium Kualitas Air, Laboratorium HPI dan Laboratorium Residu)
43 45
6 Terselenggaranya pengendalian usaha perikanan budidaya bidang kesehatan ikan
10 Tingkat kepuasan publik terhadap prosedur layanan perizinan obat ikan (skala likert A - D)
A A
45
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2013
TARGET TAHUN
2014 dan lingkungan 11 Tingkat ketaatan pemangku
kepentingan dalam penyampaian data di bidang Kesehatan Ikan dan Ling kungan (persen)
100 100
7 Terwujudnya sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya yang memadai
12 Prosentase produk perikanan budidaya yang bebas residu atau dibawah ambang batas residu yang diperbolehkan sesuai dengan perminataan pasar (persen)
96 96
13 Jumlah Penyakit Ikan Penting yang dapat dikendalikan
15 17
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
8 Tersedianya SDM DJPB yang kompeten dan profesional di bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan
14 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III dan IV Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan (persen)
60 50
9 Tersedianya informasi Dit Usaha Budidaya yang valid dan handal serta mudah diakses
15 Service Level Agreement di Lingkup Dit Usaha Budidaya (persen)
70 75
16 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Dit Usaha Budidaya (skala likert 1-5)
4 4,25
10 Terwujudnya good governance & clean government Lingkup Dit Usaha Budidaya
17 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Dit Usaha Budidaya (persen)
100 100
18 Nilai AKIP Dit Usaha Budidaya A A
19 Nilai integritas Dit Usaha Budidaya
6,5 6,75
20 Nilai Inisiatif anti korupsi Dit Usaha Budidaya
7,5 7,75
21 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Dit Usaha Budidaya
75 (setara level 4)
80 (setara level 4)
11 Terkelolanya anggaran secara optimal di Lingkup Dit Usaha Budidaya
22 Prosentase penyerapan Anggaran Dit Usaha Budidaya (persen)
>95 >95
E. PENINGKATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DJPB
CUSTOMER PERSPECTIVE
1 Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional
1 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III,IV dan V lingkup Ditjen PB (persen)
60 50
2 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional (persen)
60 50
2 Tersedianya informasi yang valid, handal dan
3 Service Level Agreement di Ditjen PB (persen)
70 75
46
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2013
TARGET TAHUN
2014 mudah diakses di bidang PB
4 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen PB (skala likert 1-5)
4 4,25
3 Terwujudnya good governance & clean government
5 Tingkat ketaatan terhadap SAP DJPB (persen)
100 100
6 Tingkat kepatuhan terhadap SPI DJPB (persen)
100 100
7 Ketersediaan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) DJPB
cukup cukup
8 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di DJPB (persen)
100 100
9 Nilai perencanaan Kinerja DJPB
27 27,5
10 Nilai Pengukuran Kinerja DJPB 15,5 15,5
11 Nilai Pelaporan Kinerja DJPB 11,5 12
12 Nilai Evaluasi Program DJPB 4 4,5
13 Nilai Pencapaian Kinerja DJPB 15,5 16
14 Nilai Penerapan RB DJPB 75 (setara level 4)
80 (setara level 4)
15 Persentase jumlah asset BMN yang termanfaatkan dibanding dengan jumlah asset BMN yang ada (persen)
70 80
4 Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen PB
16 Persentase penyerapan Anggaran Ditjen PB (persen)
> 95 > 95
5 Terwujudnya kerja sama bidang PB di dalam dan luar negeri yang implementatif
17 Persentase jumlah kerja sama yang di implementasikan (persen)
70 80
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
6 Terintegrasinya sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya
18 Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibandingkan dengan data yang dikirim dari Ditjen PB (persen)
100 100
7 Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai roadmap RB KKP
19 Persentase rencana aksi RB di Ditjen PB yang telah terpenuhi (persen)
100 100
8 Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang PB
20 Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama (persen)
80 85
9 Terselenggaranya perencanaan program perikanan budidaya yang efektif
21 Rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan jumlah anggaran yang diterima (persen)
80 85
47
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2013
TARGET TAHUN
2014 22 Konsistensi pelaksanaan
kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah (persen)
80 85
23 Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan (persen)
80 85
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
10 Tersedianya SDM Setditjen PB yang kompeten dan profesional
24 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Setditjen PB (persen)
60 50
25 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional lingkup Setditjen PB (persen)
60 50
11 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB
26 Service Level Agreement di Setditjen PB (persen)
70 75
27 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Setditjen PB (skala likert 1-5)
4 4,25
12 Terwujudnya good governance & clean government di Setditjen PB
28 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Setditjen PB (persen)
100 100
29 Nilai AKIP Setditjen PB NILAI AKIP A
NILAI AKIP A
30 Nilai integritas Setditjen PB 6,5 6,75
31 Nilai Inisiatif anti korupsi Setditjen PB
7,5 7,75
32 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB
75 80 (setara level 4)
13 Terkelolanya anggaran Setditjen PB secara optimal
33 Persentase penyerapan Anggaran Setditjen PB (persen)
> 95 > 95
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
BUDIDAYA,
Ttd
SLAMET SOEBJAKTO
Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas
Agung Witjaksono
Top Related