BAB 2STUDI LITERATUR
METROLOGI DALAM PENERAPANNYA
2.1 Fungsi dan Peran Metrologi Dalam Perekonomian
Metrologi dalam melakukan fungsi dan perannya dalam perekonomian
modern dimana kegiatan kemetrologian yang dilakukan secara langsung untuk
menjadikan pasar sebagai alokasi sumber daya yang efisien dimana terjadi bentuk
kepercayaan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi
perekonomian. Oleh karena itu beberapa asumsi dalam transaksi tersebut harus
terpenuhi seperti : pelaku yang rasional, memiliki informasi sempurna, pasar
berbentuk persaingan sempurna dan barang bersifat privat (bukan barang publik).
Dalam praktek hampir tidak mungkin asumsi-asumsi tersebut terpenuhi, kenyataan
yang ada kadangkala justru berlawanan.
2.1.1 Informasi Tidak Sempurna
Konsumen seringkali dihadapkan pada keadaan dimana mereka tidak tahu
persis tentang kualitas barang yang akan dibeli, salah satu akibatnya adalah secara
ekonomi barang yang dibeli menjadi lebih mahal seandainya ternyata kualitas
barang dan jasa tersebut lebih rendah dari harga yang dibayarkan. Hal yang sama
juga dapat terjadi oleh produsen dimana dalam membeli faktor produksi, dapat saja
terjadi karena kualitas faktor produksi yang dibeli lebih rendah dari yang
seharusnya, maka harga faktor produksi akan menjadi lebih mahal. Akibat
selanjutnya adalah harga jual menjadi lebih mahal.
Salah satu bentuk ketidaksempuranaan informasi yang membuat kerugian
pada kedua belah pihak tersebut karena mereka tidak mengetahui apakah ukuran,
timbangan atau takaran setiap barang/jasa yang dibeli akurat atau tidak.
Ketidakakuratan ukuran dapat menyebabkan utilitas dari konsumsi barang/jasa
berkurang. Gambar 2.1 dibawah ini memberikan gambaran yang sederhana.
9Universitas Indonesia
10
Y
XIC1
IC2
Y1
Y2
BL2 BL1
0 X2 X1 X** X* X
Gambar 2.1Pengaruh ketidakakuratan ukuranterhadap tingkat utilitas konsumen
Kombinasi konsumsi X1 dan Y1 pada gambar diatas menunjukkan bahwa
pada kondisi keseimbangan, konsumen akan menikmati utilitas setingkat IC1
apabila alat-alat ukur yang digunakan akurat. Seandainya alat ukur yang digunakan
untuk transaksi komoditi X tidak akurat, misalkan setiap 1 kilogram barang X yang
ditimbang ternyata hanya memiliki berat sebesar 0,9 kilogram. Maka harga 1
kilogram barang X konsumen sebenarnya hanya harus membayar 1/0,9 kali dari
harga nominal yang harus dibayarkan. Dengan demikian daya beli uang yang
dialokasikan untuk membelanjakan barang X dan Y berkurang. Jika timbangan
akurat, maka daya beli anggaran nominal seluas segitiga YOX*, tetapi karena
ketidakakuratan maka daya beli anggaran hanya seluas segitiga YOX**.
Karena daya beli anggaran nominal menjadi lebih kecil, maka tingkat utilitas
yang dapat dijangkau hanyalah IC2 yang lebih rendah dibanding IC1. Jika
konsumen ingin menjangkau tingkat utilitas IC1 maka anggaran nominal yang
disediakan harus lebih besar dari BL1. Contoh diatas merupakan gambaran dari
pentingnya akurasi pengukuran yang dilakukan oleh kegiatan kemetrologian, hal
ini merupakan upaya untuk meningkatkan tingkat utilitas terbaik yang dapat
diberikan terhadap konsumen.
2.1.2 Eksternalitas
Eksternalitas adalah keuntungan atau kerugian yang dinikmati atau diderita
pelaku ekonomi sebagai akibat tindakan pelaku ekonomi lainnya, tetapi tidak dapat
Universitas Indonesia
11
dimasukkan dalam perhitungan biaya secara formal.
Apa yang menjadi dasar untuk menentukan persyaratan metrologi adalah
bagaimana dampak dari suatu pengukuran terhadap ekonomi dan sosial.
Pengukuran memberikan dasar kuantitatif yang digunakan untuk pengambilan
suatu keputusan pada banyak aspek kehidupan, dan konsistensi pengukuran
merupakan suatu dasar penentuan keputusan yang berkualitas serta penerimaan
dan kepercayaan terhadap keputusan tersebut.
Dalam suatu penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat antara tahun
1969 sampai dengan tahun 1997, menunjukkan bahwa pengeluaran akibat proses
pengukuran (yang menggunakan UTTP) adalah sebesar 3,5% GNP negara-negara
industri. Angka tersebut dihitung berdasarkan pengeluaran yang berasal dari upah
buruh dan belanja modal di Amerika Serikat pada tahun 1979. Pengeluaran
sebanyak itu menggambarkan arti ekonomisnya pengukuran dalam berbagai
sektor1.
Tujuan utama dalam pengukuran komoditi lebih ditekankan kepada
perlindungan konsumen, akan tetapi perubahan pelayanan metrologi legal telah
memerlukan prespektif yang lebih luas yaitu dengan tujuan untuk menjamin
kepercayaan dalam sistem pengukuran agar dapat menekan seminimal mungkin
jumlah perselisihan dan biaya transaksi yang berasal dari ketelitian dan
konsistensi pengukuran.
Dalam menghadapi persaingan di era pasar global, mutu yang baik dan
mampu bersaing adalah suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Untuk
dapat mempertahankan mutu yang baik dari suatu produk, semua faktor produksi
yang mempengaruhi harus dapat dikendalikan secara ketat dengan melakukan
pengawasan terus menerus sehingga diperoleh nilai yang seharusnya dari sumber
informasi alat ukur yang benar. Ketidakakuratan data yang dikirim oleh suatu alat
ukur akan dapat menghasilkan tindakan yang tidak mengenai sasaran yang pada
akhirnya dapat berakibat fatal pada mutu hasil produksi industri yang
bersangkutan.
Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa ketidakakuratan
pengukuran dapat menimbulkan eksternalitas yang merugikan konsumen.
1 Birch, J A (1997) The Scope of Legal Metrology and its Role in Economic and Social Development. Presented at an ASEAN Workshop on Legal Metrology di Surabaya, Indonesia.
Universitas Indonesia
12
Sebaliknya produsen karena menikmati ekternalitas kemungkinan besar justru
bertindak tidak adil dan atau tidak efisien. Hal ini disebabkan karena adanya
biaya-biaya yang ditanggung oleh konsumen sebagai biaya sosial mendorong
terjadinya produksi yang secara ekonomi berlebihan. Produsen juga memproduksi
dengan harga jual yang lebih tinggi dari yang seharusnya.
Oleh sebab itu fungsi dan peran metrologi dalam menyongsong era pasar
bebas sangat penting dalam upaya meningkatkan efisiensi aktifitas perekonomian
yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2.2 Pentingnya Akurasi Ukuran
Adapun manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan tertib ukur atau
akurasi dalam pengukuran adalah :
1. Memperkecil kerugian yang ditimbulkan dalam transaksi
perdagangan yang didasarkan atas ukuran, timbangan, dan takaran
yang menggunakan UTTP baik bagi konsumen atau pelaku usaha.
2. Mengurangi kerugian negara yang ditimbulkan dalam transaksi
perdagangan yang berhubungan dengan pengukuran baik
perdagangan dalam negeri maupun luar negeri (ekspor dan impor)
dalam rangka mengamankan devisa negara.
3. Meningkatkan citra dan daya saing pasar tradisional bagi masyarakat
sehingga pedagang yang pada umumnya pedagang kecil
memperoleh pasar yang lebih baik.
4. Meningkatkan kinerja kemetrologian secara nasional dalam rangka
meningkatkan tertib ukur.
Dengan senantiasa berusaha untuk menjawab setiap tantangan yang
dihadapi dan mengambil kesempatan atas potensi yang dimiliki, maka pencapaian
kondisi perdagangan Indonesia terutama di bidang metrologi legal yang
diharapkan di masa datang, adalah
1. Peran metrologi legal dalam sektor perdagangan akan bertambah
penting, ditandai dengan munculnya keunggulan ekonomi kreatif
sebagai pemicu inovasi metrologi, standarisasi, dan penilaian
kesesuaian lintas batas dalam "One standar - One test - Accepted
Universitas Indonesia
13
Everywhere", sehingga kontribusi metrologi legal yang semakin
signifikan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dan
penciptaan lapangan kerja secara luas. Hal ini dapat terjadi karena :
Terbentuknya integrasi metrologi nasional yang meliputi
metrologi, standarisasi, dan penilaian kesesuaian.
Terciptanya intensitas mutual partnership dan linkage antara
metrologi, standarisasi, dan penilaian kesesuaian khususnya
dalam sektor perdagangan.
Terciptanya penggunaan dan ekspor produk UTTP dari UKM
maupun perusahaan skala besar.
Terciptanya intensitas koordinasi antara fasilitator pusat
(Direktorat Metrologi) dan fasilitator daerah (instansi terkait)
dalam pengembangan metrologi legal, pembinaan UKM dan
pemberdayaan masyarakat.
Tingginya tingkat penerapan manajemen dan teknologi
pengukuran, termasuk yang terkait dengan jaringan.
2. Penggunaan teknologi berbasis teknologi informasi semakin umum
digunakan sehingga meningkatkan efisiensi ekonomi, baik secara
individu, kelompok, antarkomunitas pelaku usaha, antara lain
pelayanan perijinan secara online dan pelayanan publik lainnya.
3. Sistem hukum di bidang metrologi legal dan penegakkan hukum
lahir dan berkembang secara positif mengikuti kecepatan dinamika
perekonomian, menopang eksistensi usaha, memberikan kepastian
usaha serta memperkuat kredibilitas kebijakan perekonomian.
4. Pasar domestik dan pelaku usaha dalam negeri yang semakin aman
dalam menghadapi terbukanya akses pasar ke dalam negeri.
5. Perkembangan teknologi alat ukur yang pesat khususnya alat ukur
yang digunakan dalam transaksi perdagangan maupun di sektor lain
yang berkaitan dengan proses pengukuran sehingga memacu
peningkatan akurasi dan kebenaran terhadap hasil pengukuran.
6. Sektor metrologi legal memberikan kontribusi positif terhadap
penciptaan lapangan kerja, lingkungan hidup, kebudayaan, dan
Universitas Indonesia
14
keamanan nasional serta pembentukan norma sosial bangsa.
2.3 Peranan Metrologi
Perkembangan metrologi di Indonesia, yang mulai diatur sejak tahun 1923
dengan diberlakukannya Ordonansi Tera 1923, telah mengalami 4 (empat) kali
perubahan, dan terakhir Undang- Undang Republik Indonesia No.2 tahun 1981
tentang metrologi legal. Kegiatan kemetrologian di Indonesia dewasa ini semakin
dituntut peranannya, terutama karena perkembangan ekonomi masyarakat yang
hampir setiap transaksi memerlukan alat ukur, timbang, dan takarannya.
Kegiatan pengukuran membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Akan tetapi,
manfaat yang dirasakan akan jauh lebih besar. Metrologi telah menjadi bagian dari
hidup kita sehari-hari dan sudah berjalan secara alami serta sangat vital. Kita lihat
saja, komoditas bahan pokok seperti sembako atau bahan bangunan dan bahan
keperluan infrastruktur diperjualbelikan berdasarkan berat atau ukuran. Kebutuhan
rumah tangga, air ledeng, listrik, gas, dan pulsa telepon harus diukur.
Semua ini memengaruhi kehidupan pribadi kita. Kadar zat aktif dalam obat-obatan,
pengukuran sampel darah, dan keefektifan laser yang digunakan untuk
pembedahan di dunia medik harus diukur dengan teliti agar kesehatan dan
keselamatan pasien terjamin. Hampir segala sesuatu dinyatakan dalam ukuran,
suhu udara, tinggi badan, nilai kalori makanan, berat paket kiriman, tekanan udara
ban kendaraan, jarak tempuh, waktu tunggu, dan seterusnya. Nyaris tidak mungkin
dalam kehidupan ini kita bicara tanpa menggunakan kata-kata yang berkaitan
dengan timbangan dan ukuran.
Di sektor transportasi, pilot pesawat terbang harus mengamati dengan
cermat ketinggian pesawat, arah, penggunaan bahan bakar, dan kecepatannya.
Masinis kereta api harus memperhatikan jarak posisi kereta terhadap stasiun yang
dituju. Supir mobil atau pengendara motor perlu memperhatikan ukuran kecepatan
dan tangki bahan bakar. Pengawas obat-obatan dan makanan mengukur kandungan
bakteri dan zat beracun. Perusahaan membeli bahan baku berdasarkan timbangan
dan ukuran, kemudian menyatakan produk dalam satuan yang serupa. Umumnya,
setiap proses dipantau berdasarkan pengukuran dan setiap penyimpangan akan
ketahuan dari hasil pengukuran tersebut. Pengukuran sistematis dengan tingkat
Universitas Indonesia
15
ketidakpastian yang terukur merupakan landasan pengendalian mutu di Industri.
Dunia ilmu pengetahuan sangat bergantung pada pengukuran. Para geolog
mengukur kekuatan gelombang kejut ketika terjadi gempa bumi. Para astronom
dengan seksama mengukur cahaya lemah yang dipancarkan sebuah bintang untuk
mengetahui umurnya. Para fisikawan yang mempelajari partikel elementer harus
mengukur waktu dalam orde seperjuta sekon untuk memastikan adanya partikel
yang sangat kecil. Ketersediaan alat ukur dan kemampuan menggunakannya
sangatlah esensial bagi para ilmuwan untuk merekam hasil penelitian mereka
secara objektif. Dengan demikian, ilmu pengukuran atau metrologi bisa jadi
merupakan ilmu yang tertua di dunia. Bahkan, pengetahuan tentang
penggunaannya merupakan syarat mutlak dalam segala profesi yang berbasis ilmu
pengetahuan. Konon di zaman Mesir kuno, 3000 tahun sebelum Masehi, Raja
Firaun yang berkuasa mendeklarasikan, "Barang siapa lalai atau lupa
mengkalibrasi standar satuan panjang setiap bulan purnama diancam dengan
hukuman mati". Itu merupakan suatu risiko yang dihadapi para arsitek resmi
kerajaan Firaun yang bertanggung jawab dalam pembangunan kuil-kuil dan
piramida-piramida. Raja Firaun pula yang menetapkan standar panjang saat itu,
yaitu panjang lengannya dari siku hingga ke ujung jari tengah yang diluruskan,
ditambah lebar tangannya. Satuan panjang dari standar tersebut disebut `cubit' dan
itu merupakan satuan panjang yang pertama2. Pada saat itu, hasil pengukuran asli
direkam dengan cara ditatah pada granit hitam. Standar ukuran tersebut kemudian
diperbanyak dengan menggunakan granit atau kayu dan dibagi-bagikan kepada
pekerja. Para arsitek pun bertanggung jawab untuk memeliharanya. Itu salah satu
contoh mekanisme pengukuran yang cukup teliti, yang terekam dalam sejarah, dan
memberikan petunjuk bahwa umat manusia sudah menyadari pentingnya
pengukuran sejak dahulu kala. Sejarah pengukuran yang sedikit lebih mutakhir
adalah pencanangan sistem metrik di Paris pada 1799. Di situ ditetapkan dua buah
benda standar yang terbuat dari platinum, satu mewakili meter dan satu lagi
mewakili kilogram, sebagai `nenek moyang' Sistem Satuan Internasional (SI). Saat
ini, mungkin tidak banyak orang yang memahami ilmu metrologi secara
mendalam. Lebih lagi, mereka yang menggunakan metrologi mungkin merasa
2 Dilip Shah, Metrology : we use it every day, November 2005
Universitas Indonesia
16
sudah cukup dengan memahami istilah-istilah seperti meter, kilogram, watt, liter,
detik, dan celsius.
Agar metrologi bermanfaat untuk menghubungkan segala kegiatan umat
manusia di seluruh penjuru dunia, diperlukan suatu mekanisme pengukuran yang
menjamin kebenaran hasil pengukuran. Kepercayaan pada kebenaran pengukuran
semakin meningkat sejalan dengan peningkatan jaringan kerja sama, adanya satuan
ukuran yang dipakai bersama dan prosedur pengukuran yang dipakai secara umum,
pengakuan, akreditasi dan uji banding atas standar satuan ukuran serta
laboratorium-laboratorium di berbagai negara. Sejarah manusia selama ribuan
tahun menguatkan keyakinan bahwa banyak hal akan menjadi mudah jika semua
orang bekerja sama dalam bidang metrologi. Bagaimanakah cara menjamin
kebenaran pengukuran suatu alat ukur? Kalibrasi atau tera merupakan mekanisme
guna menjamin suatu alat ukur memiliki ketelitian dan kebenaran hasil pengukuran
yang tidak diragukan. Proses kalibrasi atau tera adalah menentukan nilai-nilai yang
berkaitan dengan kinerja suatu alat ukur. Hal tersebut dicapai dengan
membandingkan langsung hasil ukur suatu alat ukur dengan hasil ukur suatu
standar ukur. Keluaran dari kalibrasi adalah sertifikat kalibrasi. Selain sertifikat,
biasanya ada label atau stiker yang disematkan pada alat ukur yang sudah
dikalibrasi. Alasan yang mendasari sebuah alat ukur perlu dikalibrasi adalah untuk
memastikan penunjukan alat tersebut sesuai dengan hasil pengukuran lain dan
menentukan akurasi penunjukan alat. Di samping itu, Hal tersebut diperlukan
untuk mengetahui keadaan alat agar dapat dipercayai. Metrologi mencakup tiga hal
utama. Pertama, penetapan definisi satuan-satuan ukuran yang diterima secara
internasional, misalnya meter. Kedua, pewujudan satuan-satuan ukuran
berdasarkan metode-metode ilmiah, misalnya pewujudan nilai meter dengan
menggunakan sinar laser. Ketiga, penetapan rantai ketertelusuran dengan
menentukan dan merekam nilai serta akurasi suatu pengukuran. Bila perlu,
menyebarluaskan pengetahuan itu, misalnya hubungan (perbandingan) antara nilai
ukur sebuah mikrometer ulir di bengkel dan standar panjang di suatu laboratorium
standar panjang. Dalam perkembangannya, ketika pengukuran diperlukan untuk
mendukung industri dalam memperoleh keberterimaan produk mereka di pasar
global dan untuk melindungi kepentingan masyarakat serta pelaku usaha,
Universitas Indonesia
17
metrologi berkembang menjadi tiga kategori, yakni metrologi industri (industrial
metrology), metrologi legal (legal metrology), dan metrologi ilmiah (scientific
metrology).
Klasifikasi tersebut di tingkat internasional mulai diperkenalkan di
masyarakat Eropa, melalui European Collaboration in Measurement Standards
(Euromet, yang kemudian menjadi Euramet). Metrologi industri ditujukan untuk
memberi kepastian pada akurasi peralatan yang digunakan dalam proses
perancangan, proses produksi, dan proses pengujian karakteristik produk industri.
Dengan begitu, mutu produk dapat diterima secara internasional. Di sisi lain,
metrologi legal ditujukan untuk memastikan kebenaran pengukuran dalam
kegiatan-kegiatan yang terkait dengan keadilan transaksi, kesehatan masyarakat,
pelindungan hukum, dan keselamatan. Baik kegiatan metrologi industri maupun
metrologi legal pada dasarnya harus dapat diakui kebenaran mereka secara
internasional. Oleh karena itu pula, setiap negara harus mampu menjamin setiap
pihak yang melakukan pengukuran, didukung dengan acuan pengukuran nasional
yang kebenaran dan kesetaraan mereka diakui semua negara di dunia.
Dikarenakannya maka tuntutan terhadap perlindungan konsumen akan
kebenaran ukuran, timbangan, takaran dan perlengkapannya (UTTP) dari barang
yang diterima atau dikonsumsi semakin meningkat. Sehingga persyaratan
terjaminnya mutu terhadap barang yang diperdagangkan menjadi tuntutan yang
utama. Terlindunginya konsumen dan terjaminnya mutu tersebut memerlukan
peranan kegiatan metrologi dalam berbagai bidang kehidupan terutama di bidang
ekonomi dan sosial.
Dalam melakukan perannya dibutuhkan hubungan yang kuat antara negara
dan metrologi harus berjalan beriringan, dimana negara membutuhkan pengukuran
untuk mendapatkan informasi yang tepat dalam hal mengatur, merencanakan,
pembelaan dan pajak yang semuanya membutuhkan effisiensi. Seperti halnya
dalam pengukuran wilayah dimana ketepatan alat ukur menjadikan data yang
dimiliki oleh negara menjadi akurat dan dapat dipercaya. Di sisi lain metrologi
juga membutuhkan mandat dari negara dalam menjalankan kewajibannya untuk
memberikan pelayanan pengukuran.
Universitas Indonesia
18
Sejalan dengan peranan metrologi tersebut diatas, maka peran metrologi pada
era sekarang semakin diperlukan, disebabkan oleh beberapa hal :
1. Memasuki era globalisasi perdagangan yang membawa konsekuensi
logis akan tuntutan kualitas dan kuantitas suatu produk yang
memenuhi persyaratan. Dimana untuk memperoleh produk yang
memenuhi persyaratan tersebut diperlukan informasi pengukuran
yang tepat dan akurat.
2. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
berdampak pada jumlah dan kualitas alat ukur semakin meningkat
sesuai tuntutan efisiensi dan efektivitas semua proses kegiatan. Kalau
dahulu alat ukur masih manual dan konvensional, maka dewasa ini
telah memasuki era digital dan komputerasi.
3. Meningkatnya daya beli masyarakat mengharuskan kebenaran
pengukuran dalam transaksi jual beli barang, sejalan dengan makin
kritisnya masyarakat untuk menuntut haknya akan kebenaran kuanta
barang, apalagi jika dikaitkan dengan UU No.8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.
4. Kepastian hukum dalam hal pengukuran akan dapat menekan jumlah
perselisihan dan biaya transaksi.
Peran metrologi yang semakin meningkat itu merupakan tuntutan dari fungsi
dan juga dampak kemetrologian dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang
semakin tumbuh dan berkembang.
2.4 Penera dan Instrumennya
Penera sebagaimana memiliki tugas/fungsi berdasarkan SK Menteri Perindag
Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang penyelenggaraan kemetrologian adalah :
1. Melakukan pengelolaan standar, yaitu menjaga dan memelihara
standar-standar ukuran agar tetap terjamin keseksamaannya serta
tepat telusurannya. Sebagai contoh Bejana ukur standar 10 liter yang
digunakan untuk menera/menera ulang pompa ukur BBM,
diverifikasi di Laboratorium Metrologi minimal setahun sekali
kemudian ditentukan kesalahan/koreksinya dengan cara
Universitas Indonesia
19
dibandingkan dengan standar yang lebih tinggi tingkat ketelitiannya.
2. Melakukan tera atau tera ulang UTTP secara periodik agar UTTP
yang digunakan dalam perdagangan terjamin keabsahannya dan
kebenarannya sehingga tidak merugikan salah satu pihak, baik
pembeli maupun penjual.
3. Melakukan pengawasan UTTP untuk mencegah terjadinya
kecurangan-kecurangan dalam pemakaian UTTP oleh oknum yang
tidak bertanggung jawab, disamping untuk menjamin kebenaran
penunjukan alat ukur.
Dari uraian tugas penera diatas, terlihat betapa penting dan strategisnya tugas
seorang penera, khususnya dalam pelayanan tera/tera ulang UTTP, sehingga
seperti disampaikan diatas harus ada hubungan ketergantungan antara negara dan
pelayanan kemetrologian seperti yang telah diatur oleh Undang-Undang No.2
tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
Strategisnya tugas/fungsi penera ini sangat erat hubungannya dengan
kegiatan perekonomian khususnya industri dan perdagangan sebagaimana telah
diuraikan sebelumnya. Sebagai contoh adalah mekanisme penyerahan/penjualan
Bahan Bakar Minyak (BBM), dari produsen (Pertamina) kepada konsumen. Ada
beberapa alat ukur (UTTP) yang digunakan dalam transaksi tersebut, dimana
dalam proses penyerahan BBM sampai ke konsumen melalui beberapa tahap yang
saling bersinergi satu sama lainnya, yaitu:
Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak (TUTSIT)
Meter Arus Kerja (Flow meter)
Tangki Ukur Mobil (TUM)
Tangki Ukur Tetap Silinder Datar (TUTSIDA)
Pompa Ukur BBM
Dimana proses berawal dari Pertamina bagian produksi menyerahkan BBM
dari kilang minyak kepada bagian perbekalan dan ditampung di alat ukur TUTSIT,
kemudian dengan menggunakan alat ukur meter arus kerja BBM diserahkan untuk
didistribusikan ke SPBU melalui alat ukur TUM, di SPBU BBM dari TUM
diterima dan ditampung dalam alat ukur TUTSIDA, yang kemudian diserahkan
Universitas Indonesia
20
kepada konsumen (Kendaraan bermotor) melalui alat ukur pompa ukur BBM yang
sering kita lihat di SPBU.
Melihat panjangnya rantai distribusi BBM, serta banyaknya UTTP yang
digunakan dalam proses penyaluran BBM sampai diterima oleh konsumen, maka
dapat diprediksi besar kemungkinan terjadi kesalahan pengukuran pada masing-
masing rantai atau bahkan penyimpangan-penyimpangan yang sengaja dilakukan
oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang kesemuanya pada
akhirnya akan menciptakan biaya ekonomi tinggi (high cost economy).
Kita ambil saja sebagai ilustrasi suatu alat ukur pada rantai terakhir yaitu
pompa ukur yang digunakan di SPBU, kita coba memprediksi biaya transaksi yang
ditimbulkan oleh kesalahan penunjukan (toleransi) alat ukur dimana untuk pompa
ukur BBM ini diberikan toleransi kesalahan penunjukkan sebesar ±0,5%3. Artinya
adalah setiap penyerahan BBM sebanyak n liter, kesalahan yang diijinkan adalah
5/1000 x n liter = ±0,005n liter. Jika penjualan rata-rata SPBU dalam satu hari
diperkirakan 25.000 liter untuk jenis BBM premium, maka biaya transaksi yang
dikeluarkan dalam satu tahun sebagai akibat kesalahan toleransi adalah 25.000 x
0,005 x Rp. 4500 x 365 = Rp. 205.312.500 apabila jumlah SPBU di Provinsi
Kepualauan Riau pada tahun 2010 sebanyak 45 buah, maka biaya tersebut menjadi
45 x Rp. 205.312.500 = Rp. 9.239.062.500. Nilai tersebut hanya disebabkan oleh
toleransi kesalahan alat ukur, dan akan menjadi semakin besar jika ada
penyimpangan penunjukkan alat ukur yang disebabkan oleh faktor kesengajaan
dari oknum yang tidak bertanggung jawab.
Pada hakekatnya kesalahan alat ukur itu haruslah nol atau dengan kata lain
apa yang diserahkan/dijual harus sama/sesuai jumlahnya, namun dikarenakan sifat
fisik dari alat itu sendiri yang disebabkan oleh perlakuan akibat pemakaian maka
sangat dimungkinkan terjadi penyimpangan penunjukkan. Untuk itu perlu
dilakukan pengujian dan pengawasan secara periodik oleh petugas yang ditunjuk
baik tenaga pegawai yang berhak dalam hal ini pejabat fungsional penera, maupun
penyidik pegawai negeri sipil metrologi (PPNS-MET), untuk meminimalisir
3 Berdasarkan Syarat-syarat Teknik Khusus (SSTK) untuk tera ulang pompa ukur BBM yang dikeluarkan oleh Direktorat Metrologi Kementrian Perdagangan RI, toleransi kesalahan yang diijinkan adalah ±0,5%.
Universitas Indonesia
21
kesalahan penunjukkan tersebut.
2.5 Metrologi dan Perbaikan Tingkat Kesejahteraan: Analisis Ekonomi
Salah satu faktor penting untuk kemajuan suatu negara adalah pertumbuhan
ekonominya. Perdagangan internasional amat diperlukan dalam memacu
pertumbuhan ekonomi. Namun terdapat penghambat yang besar untuk
peningkatan perdagangan antar negara, salah satunya adalah Technical Barrier to
Trade (TBT) atau hambatan teknis perdagangan. Disamping itu persaingan antar
negara yang semakin meningkat dalam era perdagangan bebas sekarang ini
menuntut kualitas yang tinggi bagi produk-produk yang dipasarkan, artinya
kualitas yang dapat diterima oleh pasar yaitu kualitas produk yang memenuhi
regulasi dan standar internasional. Kualitas suatu produk dinyatakan dalam
sertifikat pengujian produk tersebut. Disini diperlukan data yang valid yang
berarti hasil uji di negara pengekspor komparabel (tidak berbeda) dengan di
negara pengimpor. Tanpa pengujian yang valid tidak ada jaminan bahwa kualitas
produk memenuhi regulasi/standar internasional dan hal ini dapat menghambat
ekspor.
Lemahnya infrastruktur metrologi yang diakui internasional merupakan akar
penyebab hambatan teknis seperti diuraikan diatas, yang juga berarti menghambat
perkembangan ekonomi negara. Dalam hal ini negara-negara berkembang
merupakan kelompok yang paling dirugikan oleh adanya TBT, termasuk
diantaranya Indonesia. Dilain pihak, membanjirnya produk manufacturing impor
saat ini sudah mengancam kelangsungan hidup sebagian industri dalam negeri.
Hal ini terjadi karena SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk produk terkait
belum tersedia, yang artinya infrastruktur laboratorium pengujian untuk produk
tersebut juga belum ada. SNI diperlukan untuk menangkal/membatasi masuknya
produk-produk non standar berkualitas rendah yang merugikan konsumen,
merusak pasaran dan mematikan industri lokal.
Lembaga Metrologi Nasional, NMI yang kompeten sangat dibutuhkan
sebagai landasan terbentuknya infrastruktur metrologi nasional yang kuat dan
kokoh. Dengan adanya infrastruktur metrologi yang kuat dan kokoh, maka
Universitas Indonesia
22
masalah-masalah nasional yang bermuara dari tidak akuratnya data hasil
pengujian dapat diatasi. Selain itu, segala hambatan perdagangan (TBT) dapat
ditanggulangi sehingga akan meningkatkan perekonomian nasional.
Proyek MetroTrade telah membuktikan beberapa kasus dimana penerapan
metrologi yang tepat dapat memecahkan permasalahan perdagangan yang ada dan
mencegah timbulnya masalah perdagangan karena hambatan teknis perdagangan.
Satu contoh yang menarik adalah perbedaan regulasi dan persyaratan antara
ASTM (American Society for Testing and Materials) dan ISO (International
Standard Organization) tidak memberikan pengaruh pada perdagangan antara dua
negara yang mengaplikasikan metoda tersebut karena hasil pengukuran dari kedua
negara tersebut menunjukkan hasil yang sama, sebab masing-masing negara telah
menerapkan metrologi dengan benar.
NMI Jerman atau yang dikenal dengan nama PTB (Physikalish-Technische
Bundesanstal) telah melakukan penelitian untuk melihat dampak langsung hasil
pengukuran laboratorium terhadap ekonomi Jerman. Didapatkan bahwa pada
impor gas alam di tahun 1998, kesalahan sebesar 10% dari hasil pengukuran
laboratorium (dengan menggunakan alat kromatografi gas) akan memberikan
kesalahan jumlah gas alam sebesar 1% dan hal tersebut setara dengan kesalahan
0,1% dari energi yang dihasilkan. Bila harga gas alam adalah 20 miliar DM
pertahunnya, maka kesalahan 0,1% ini akan dapat memberikan perbedaan harga
sebesar 20 juta DM. Dari penelitian ini juga didapatkan data bahwa pada tahun
1994 duplikasi pengujian yang harus dilakukan karena adanya masalah TBT telah
merugikan negara sebesar 3 milyar DM, yang berarti sama dengan 0,1% dari
jumlah GNP (Gross National Product) Jerman4.
NMI Korea Selatan yang dikenal dengan nama KRISS (Korean Research
Institute of Standards and Sciences) melaporkan bahwa penerapan metrologi
dengan benar di Korea Selatan pada tahun 2003 telah memberikan dampak pada
pertumbuhan ekonomi Korea Selatan sebesar 8,1 miliar USD dengan persen BCR
(Benefit to Cost Ratio) sebesar 12,76%5.4 Kaarls, R. (2006), Metrology in Chemistry: Rapid Developments in The Global Metrological Infrastructure, the CIPM MRA and its economic and social impact”, Accred Qual Assur 11 5 Kim, J.S. (2008), National Policy and Infrastructure in Korea, presented at APMP Workshop on Metrology in Chemistry for Industrial Competitiveness and High Quality of Life, Jakarta, 30-31
Universitas Indonesia
23
Beberapa studi yang dilakukan terpisah di beberapa NMI seperti Amerika
Serikat (NIST), Inggris (NPL), dan Canada (NRC), semuanya menunjukkan
bahwa modal yang dihabiskan pemerintah dari negara-negara tersebut untuk
membangun NMI ternyata telah memberikan hasil yang jauh lebih tinggi, atau
dapat dikatakan bahwa keuntungan secara ekonomi adalah jauh melebihi modal.
Bahkan untuk Uni Eropa, studi terpisah menunjukkan BCR sebesar 3:1 hanya
untuk kegiatan pengukuran saja, di mana setiap 1 Eu yang diinvestasikan akan
menghasilkan 3 Eu. Keuntungan di bidang sosial seperti kesehatan dan
lingkungan masih belum diperhitungkan6.
Jaminan kebenaran dalam hal penggunaan UTTP khususnya dalam transaksi
perdagangan menjadi hal yang penting peranannya dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi secara makro, secara tidak langsung dampak ekonomi dari
proses pengukuran khususnya pengukuran yang terkait dalam transaksi
perdagangan dapat sangat signifikan mempengaruhi Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) masing-masing daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Sebagai contoh studi7 yang dilakukan oleh Australia mengestimasi nilai total
transaksi perdagangan yang berhubungan dengan pengukuran untuk periode 1990-
1991 adalah sekitar A$ 322 milyar atau 60% dari PDRB. Selanjutnya studi tahun
1996 di Amerika Serikat memperkirakan transaksi perdagangan yang
berhubungan dengan pengukuran adalah sebesar US$ 4,13 triliyun atau 54,5%
dari PDRB. Sedangkan di Indonesia, perkiraan transaksi perdagangan yang
berhubungan dengan pengukuran secara umum ± 52,6% dari PDRB8. lalu ada
suatu penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat antara tahun 1969 sampai
dengan tahun 1997, menunjukkan bahwa pengeluaran akibat proses pengukuran
(yang menggunakan UTTP) adalah sebesar 3,5% GNP negara-negara industri.
Di lain sisi, sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam
menyelenggarakan kegiatan kemetrologian cukup terbatas. Dari beberapa contoh
yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan pengukuran atau
Oktober 20086 Quinn, T., J. Kovalevsky, (2005), The Development of Modern Metrology and Its Role Today, Phil Trans R Soc A 363 (2005)7 John Birch A.M, CIML Honorary Member, Benefit of legal Metrology for the Economy and Society.8 Data diolah dari data yang bersumber dari BPS
Universitas Indonesia
24
metrologi dengan benar akan memberikan dampak yang nyata pada pertumbuhan
ekonomi suatu negara.
2.6 Teori
Keterbatasan anggaran pemerintah merupakan hal yang umum ditemui. Di sisi
lain, pemerintah dihadapkan pada berbagai alternatif program yang akan
dilaksanankan. Hal tersebut menyebabkan pemerintah harus jeli dalam menentukan
program yang diprioritaskan. Pemilihan prioritas suatu proyek tidaklah mudah,
dalam memutuskan kelayakan suatu proyek yang berhubungan dengan sektor publik,
pemerintah dihadapkan pada pertimbangan dan permasalahan. Dalam hal ini
prioritas yang dipilih harus mempertimbangkan kepentingan publik atau masyarakat
umum. Terkait dengan proses pengambilan keputusan mengenai kelayakan suatu
proyek atau program, pemerintah memerlukan suatu alat analisis yang mampu
digunakan dalam meminimalkan kesalahan dalam pemilihan keputusan. Salah satu
analisis yang dapat digunakan sebagai alat untuk memilih program yang layak
diprioritaskan adalah dengan menggunakan analisis Cost Benefit atau disebut juga
analisis biaya manfaat.
Yang dimaksud dengan analisi biaya manfaat adalah sebuah pendekatan
dengan prosedur yang sistematis untuk membandingkan serangkaian biaya dan
manfaat yang relevan, dengan sebuah aktivitas atau proyek. Tujuan akhir yang ingin
dicapai adalah secara akurat membandingkan kedua nilai manakah yang lebih besar.
Selanjutnya dari hasil perbandingan ini, pengambil keputusan dapat
mempertimbangkan untuk melanjutkan suatu rencana atau tidak dari sebuah
aktivitas, produk atau proyek, atau dalam konteks evaluasi atas sesuatu yang telah
berjalan, adalah menentukan keberlanjutannya.
Senada dengan pengertian diatas, William N. Dunn (2000) menyatakan bahwa
analisis biaya manfaat adalah suatu pendekatan untuk rekomendasi kebijakan yang
memungkinkan analisis membandingkan dan mengajurkan suatu kebijakan dengan
cara menghitung total biaya dalam bentuk uang dan total keuntungan dalam bentuk
uang. Analisis biaya manfaat selain dapat digunakan untuk merekomendasikan
tindakan kebijakan, dapat juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari suatu
kebijakan.
Universitas Indonesia
25
Berupaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik maka perlu
dilakukan penambahan tenaga penera untuk dijadikan sebuah kebijakan publik
dalam melakukan upaya-upaya agar mempertimbangkan dalam hal efisiensi
ekonomi dari kebijakan yang akan dilakukan, untuk mewujudkan hal tersebut maka
langkah-langkah yang diambil di bidang kemetrologian harus berdasarkan
pertimbangan atau analisi manfaat biaya secara ekonomis (economic benefit cost
analisys). Dari analisa tersebut maka dapat diketahui prosedur secara sistematik
apakah program yang akan dilakukan oleh pemerintah layak untuk dilakukan9, atau
dapat dikatakan bahwa manfaat ekonomi yang diperoleh dari pelaksanaan suatu
proyek adalah lebih besar dari biaya ekonominya.
Secara teoritis, suatu proyek dikatakan layak secara ekonomis jika nilai
sekarang atau present value dari manfaat lebih besar dari biaya. Atau dapat dikatakan
nilai sekarang bersih (nett present value) dari proyek pendidikan dan pelatihan tenaga
penera adalah lebih besar dari nol. Penggunaan nilai sekarang dalam analisis proyek
pendidikan dan pelatihan tenaga penera, berdasarkan pertimbangan bahwa biaya
yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh tidak hanya setahun, tetapi bertahun-
tahun ke depan. Dengan demikian setiap pengeluaran atau manfaat yang diperoleh
harus mempertimbangkan nilai waktu dari uang (time value of money).
2.6.1 Analisis Biaya Manfaat (Benefit Cost Analysis)
Perhitungan metode nilai sekarang bersih atau Nett Present Value (NPV)
dalam suatu penilaian investasi merupakan cara yang praktis untuk mengetahui
apakah proyek menguntungkan atau tidak. NPV adalah selisih antara Present Value
dari arus Benefit dikurangi Present Value PV dari arus biaya. Proyek yang
memberikan keuntungan adalah proyek yang memberikan nilai positif atau NPV > 0,
artinya manfaat yang diterima proyek lebih besar dari semua biaya total yang
dikeluarkan. Jika NPV = 0, berarti manfaat yang diperoleh hanya cukup untuk
menutupi biaya total yang dikeluarkan. NPV < 0, berarti rugi, biaya total yang
dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Lalu ada metode Internal Rate
of Return (IRR) metode ini menggambarkan profitabilitas suatu proyek yang
dinyatakan dalam persentase. Kriteria dalam metode IRR adalah jika IRR > bunga
modalnya maka proyek layak untuk dilaksanakan dan investasi akan mendapatkan
9 Joseph E. Stiglitz Economics of the Public Sector, third edition 2000.
Universitas Indonesia
26
keuntungan, dan apabila IRR < bunga modalnya maka proyek tidak dapat
dilaksanakan. Kemudian metode Analisis manfaat biaya adalah analisis yang sangat
umum digunakan untuk mengevaluasi proyek-proyek pemerintah. Analisis ini sangat
praktis untuk menaksir kemanfaatan proyek, suatu proyek dianggap layak atau bisa
dilaksanakan apabila rasio antara manfaat terhadap biaya yang dibutuhkan lebih
besar dari satu. Dan yang terakhir adalah metode Pay Back period dimana dalam
metode ini menunjukkan terjadinya arus penerimaan yang secara kumulatif sama
dengan jumlah investasi dalam bentuk present valure, dengan kata lain dengan
metode ini dapat diketahui berapa lama proyek dapat mengembalikan investasi.
2.6.2 Model Location Quotient (LQ)
Model LQ digunakan untuk mengukur konsentrasi suatu industri di suatu
daerah secara relatif terhadap daerah yang menjadi acuan. Nilai LQ dihitung
dengan membandingkan pangsa dari industri tertentu terhadap perekonomian
lokal dengan pangsa dari industri tersebut terhadap perekonomian secara
nasional/regional. Dengan menggunakan variable pendapatan yaitu nilai tambah
sektoral dan pendapatan total maka dapat dirumuskan sebagai berikut:
dimana :
: jumlah PDRB sektor i pada daerah R
: jumlah total PDRB pada daerah R
: jumlah PDB sektor i pada wilayah nasional
: jumlah total PDB pada wilayah nasional
Nilai LQ yang dihasilkan dapat diintepretasikan sebagai berikut:
(1) Apabila nilai LQ > 1 berarti sektor tersebut menjadi basis atau komoditas di
sektor tersebut tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayahnya sendiri
tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah;
(2) Apabila nilai LQ = 1 berarti sektor tersebut tergolong non-basis karena
hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan di wilayahnya sendiri; dan
(3) Apabila nilai LQ < 1 berarti sektor tersebut tergolong non-basis karena
Universitas Indonesia
iR
R
iN
N
SS
LQS
S
iRS
RS
iNS
NS
27
komoditas di sektor tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan wilayah
tersebut sehingga harus mengimpor dari luar wilayah.
2.7 Studi-Studi Sebelumnya
Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah terlebih dahulu
mempelajari beberapa penelitian tentang dampak kemetrologian terhadap
pertumbuhan ekonomi dan perlunya peningkatan sumber daya tenaga penera demi
peningkatan mutu pelayanan kemetrologian. Masing-masing penelitian tersebut
memiliki cara pembahasan dan penekanan analisis data yang berbeda-beda sesuai
dengan sudut pandang dan kesulitan yang dihadapi oleh peneliti. Dari beberapa
penelitian-penelitian yang sudah, ada beberapa yang dijadikan rujukan bagi
penulis untuk digunakan dalam penelitian ini, penelitian dimaksud antara lain :
1. John Birch A.M, CIML Honorary Member, Benefit of legal Metrology
for the Economy and Society pada tahun 2003 dan The Scope of Legal
Metrology and its Role in Economic and Social Development.
Presented at an ASEAN Workshop on Legal Metrology di Surabaya
pada tahun 1997, Indonesia.
Pada penelitian tersebut penulis mengambil rujukan terhadap analisa
yang dilakukan oleh peneliti dalam kaitannya terhadap bidang
kemetrologian yang memeiliki nilai manfaat dalam sisi ekonomi dan
sosial, yang secara langsung memiliki hubungan saling membutuhkan
satu sama lain antara negara dan metrologi.
2. Robert Kaarls, Metrology in chemistry: Rapid developments in the
global metrological infrastructure, the CIPM MRA and its economic
and social impact.
Pada penelitian tersebut penulis mengambil rujukan terkait masalah
yang berhubungan terhadap metrologi legal dalam kaitannya hambatan
perdagangan dimana metrologi memiliki peranan dalam mengatasi
masalah tersebut, sehingga hambatan-hambatan dalam perdagangan
dapat diatasi dan secara langsung akan berdampak terhadap
perekonomian.
Universitas Indonesia
28
3. Tesis Analisis kelangkaan tenaga penera di Provinsi DKI Jakarta,
Oberlin Hutapea, tahun 2004.
Pada penelitian tersebut penulis mengambil rujukan perihal
mendapatkan gambaran tentang perhitungan kelangkaan tenaga penera
dengan menggunakan indikator rasio beban yaitu perbandingan antara
jumlah jam kerja yang dibutuhkan penera untuk menguji alat ukur,
takar, timbang dan perlengkapannya yang ada dengan jam kerja yang
dapat disediakan oleh penera.
Universitas Indonesia