SOSIALISASI:
REGULASI PERLINDUNGAN/PEMANFAATAN HIU
DI INDONESIA
SIBOLGA, 14 Agustus 2014
DIDI SADILIKasubdit Konservasi Jenis Ikan
10 NEGARA PENGHASIL HIU TERBESAR DUNIA
DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKANDITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
1
2
3
4
5
67
8
9
10
INDONESIA88,790 ton/th12.31 %
TAIWAN29,310 ton/th4.07 %
MALAYSIA22,297 ton/th
3.09 %
INDIA79,193 ton/th
10.98 %
ARGENTINA39,952 ton/th5.54 %
BRAZIL21,009 ton/th2.91 %
MEXICO30,305 ton/th4.20 %
USA37,069 ton/th5.14 %
SPAIN62,157 ton/th
8.62 %
FRANC19,498 ton/th
2.70 %
TOTAL PRODUKSI HIU DUNIA721,011 ton/th
SENTRA PRODUKSI PERIKANAN HIU DI INDONESIA
Muara Baru & Muara Angke - Jakarta
SibolgaSumatera Utara
Pelabuhan RatuJawa Barat
CilacapJawa Tengah
PrigiJawa Timur
SurabayaJawa Timur
BenoaBali
Tanjung LuarNTB Kupang
NTT
PRODUKSI IKAN HIU DI SETIAP WPP-RI (2005-2010)
PASAR EKSPOR SIRIP HIU ASAL INDONESIA
2005
Japan57%
Hong Kong28%
Korea0.8%
Malaysia2%
Taiwan3%
Jordan1%
Singapore8%
2006
Hong Kong34.7%
Singapore11.4%
Japan45.2%
Taiwan0.6%
Sri Lanka1.2%
Australia0.7%
China4.5%
Malaysia1.7%
JALUR PERDAGANGAN SIRIP HIU ASAL INDONESIA
KERAGAMAN HIU DAN PARI DI INDONESIA
Jumlah spesies hiu yang ada di Indonesia sebanyak 116 spesies (Fahmi dan Dharmadi, 2010),
Jumlah hiu yang dilindungi secara penuh sebanyak 1 spesies (HIU PAUS),
Jumlah hiu yang dilarang ditangkap berdasarkan Resolusi IOTC (3 spesies);
Jumlah hiu yang diatur perdagangan internasionalnya sebanyak 4 spesies
Jumlah pari yang ada di perairan Indonesia sebanyak 98 spesies (Fahmi dan Dharmadi 2010)
Jumlah pari yang dilindungi secara penuh sebanyak 3 spesies,
HIU
PARI
ISU TENTANG PERIKANAN HIU DAN PARI
1. Penangkapan berlebih (Over eksploitasi);
2. Penangkapan anakan;
3. Kepentingan ekonomi;
4. By-Catch pengoperasian gillnet dan rawai; dan
5. Cara penangkapan ikan hiu yg dianggap kejam
RegulasiNasional
RegulasiRFMO
RegulasiCITES
Regulasi Terkait Perikanan Hiu dan Pari
HIU DAN PARI YANG DILINDUNGI BERDASARKAN REGULASI NASIONAL
REGULASI NASIONALPP No.7/99 Pengawetan Tumbuhan dan Satwa
HIU GERGAJIPristis microdon
STATUS PERLINDUNGAN
PENUHTIDAK BOLEH
DIMANFAATKAN
REGULASI NASIONALKep. MenKP No. 18/2013
Penetapan Status Perlindungan Ikan Hiu Paus (Rhyncodon typus)
Berukuran Besar (18 M) Berumur panjang (100 – 150 Tahun) Jumlah anakan sedikit Melakukan migrasi jarak jauh Lambat mencapai matang kelamin (30 Tahun) Pertumbuhannya lambat
Nama Ilmiah Manta alfredi
Nama Inggris Reef Manta Ray
Nama Indonesia Pari Manta
Inf. Biologi
Usia dewasa 6 – 15 tahun; Ukuran anakan 182 – 192 cmUkuran dewasa 270 – 300 cm; Ukuran maksimum 500 cm; Usia maksimum 40 tahun; Periode pemijahan 2 – 5 tahun; Periode kehamilan 12 – 13 bulan; fekunditas umumnya 1 anakan, terkadang 2 anakan;
DILINDUNGI BERDASARKAN KEPMENKP NO.4/2014
1
Nama Ilmiah Manta birostris
Nama Inggris Oceanic manta ray, Giant manta ray, Devil ray
Nama Indonesia Indonesia Pari Manta; Lombok Pari Kerbau; Jawa Cawang Kalung.
Inf. Biologi
Usia dewasa 6 – 15 tahun; Ukuran anakan 122 – 127 cmUkuran dewasa 360 - 380 cm; Ukuran maksimum 670 -910 cm; Usia maksimum estimasi 40 tahun; Periode pemijahan 2 – 5 tahun; Periode kehamilan 12 – 13 bulan; fekunditas umumnya 1 anakan, terkadang 2 anakan;
2
DILINDUNGI BERDASARKAN KEPMENKP NO.4/2014
KETENTUAN SANKSI
Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
UU No.5/1990 Pasal 40 ayat (2) Setiap orang yang melanggar
ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 250.000,-
Pasal 100CDalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil dan/ataupembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana dendapaling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
UU No.45/2009Pasal 100 dan 100C
HIU YANG DILARANG DITANGKAP BERDASARKAN KETENTUAN
RFMOs (Regional Fisheries Management Organisations)IOTC (Indian Ocean Tuna Commission), Resolusi 5/5
DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKANDITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KETENTUAN RFMOs (IOTC) TENTANG HIU TIKUS
INDONESIA GAGAL MENOLAK MASUKNYA 4 SPESIES HIU DAN 2 SPESIES PARI DALAM APPENDIK II CITES
Manta birostris
Manta alfredi
STATUS PERLINDUNGAN HIU DI RFMO
RFMO-IOTC (Indian Ocean Tuna Commission) :
1) Resolusi 05/05 ;a. Setiap Contracting Party wajib melaporkan
tangkapan sharks;b. Setiap kapal dilarang untuk menyimpan diatas
kapal, memindahkan dari/ke kapal lain atau mendaratkan tangkapan sirip hiu (sharks) yang bertentangan dengan Resolusi 05/05;
c. Setiap Negara wajib melepaskan tangkapan hiu yang hidup terutama juvenile dan hiu yang sedang hamil;
d. Setiap Negara wajib melakukan penelitian terhadap alat tangkap yang selektif.
KEPUTUSAN MEN-KP No. PER.26/MEN/2013Perubahan atas PermenKP No. PER.30/MEN/2012
TENTANGUsaha Perikanan Tangkap di WPP-RI
PASAL 73
(1) Setiap kapal penangkap ikan yang memiliki SIPI di WPP-NRI wajib melakukan tindakan konservasi terhadap jenis spesies tertentu yang terkait secara ekologi dengan tuna, yang ditetapkan oleh Regional Fisheries Management Organization;
(2) Jenis spesies tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :a. Ikan hasil tangkapan sampingan (bycatch) berupa hiu
monyet (Thresher shark), penyu laut, dan mamalia laut termasuk paus; atau
b. Non-ikan yang tertangkap secara tidak sengaja (accidental catch) berupa burung laut.
(3) Tindakan konservasi terhadap ikan hasil tangkapan sampingan (bycatch) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) meliputi :
a. Melepaskan ikan yang tertangkap jika masih dalam kondisi hidup;b. Melakukan penanganan dan/atau menyiangi ikan yang tertangkap
dalam keadaan mati dan mendaratkannya dalam keadaan utuh;c. Melakukan pencatatan jenis ikan yang tertangkap dalam keadaan
mati, dan melaorkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala Pelabuhan Pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI.
KEPUTUSAN MEN-KP No. PER.26/MEN/2013Perubahan atas PermenKP No. PER.30/MEN/2012
TENTANGUsaha Perikanan Tangkap di WPP-RI
PASAL 73 (4) Tindakan konservasi terhadap non-ikan yang tertangkap secara tidak
sengaja (incidental catch) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) meliputi :a. Melepaskan spesies non-ikan yang tertangkap jika masih dalam
kondisi hidup;b. Melakukan pencatatan spesies non-ikan yang tertangkap dalam
keadaan mati dan melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala Pelabuhan Pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI.
(5) Terhadap penangkap ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan SANKSI ADMINISTRATIF berupa PENCABUTAN SIPI
(6) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
PERMEN-KP . PER.12/MEN/2012USAHA PERIKANAN TANGKAP DI LAUT LEPAS
Pasal 43(1) Hasil tangkapan sampingan (bycatch) yang yang secara ekologis terkait dengan
(ecologically related species) perikanan tuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berupa hiu monyet dengan ketentuan harus dilepaskan dalam keadaan hidup;
(2) Dalam hal hiu monyet yang tanpa sengaja tertangkap dalam keadaan mati, nakhoda harus melaporkan kepada kepala pelabuhan pangkalan untuk dibuat surat keterangan guna dilaporkan kepada Direktur Jenderal;
(3) Setiap kapal penangkap ikan yang menangkap, memindahkan, mendaratkan, menyimpan, dan/atau menjual hiu monyet (thresher sharks) dari semua family Alopiidae baik utuh maupun bagiannya dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2);
Ketentuan RFMO’S
• - Lebih concern terhadap cara penangkapan ikan yang legal,
• - Dalam rangka pengelolaan spesies target penangkapan utama (seperti: tuna) dengan memperhatikan jenis ikan atau burung yang ikut tertangkap
HIU YANG DIATUR PERDAGANGAN INTERNASIONALNYABERDASARKAN KETENTUAN
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna)
1 2
34
ATURAN PEMANFAATAN APPENDIK II CITES
Penangkapan ikan hiu (4 spesies) dan pari manta (2 spesies) untuk tujuan ekspor MASIH DIPERBOLEHKAN, namun harus dengan PENGATURAN
YANG KETAT;
Ekspor hanya boleh dilakukan apabila ada SURAT IJIN yang dikeluarkan oleh MANAGEMENT AUTHORITY;
MANAGENET AUTHORITY dapat mengeluarkan ijin apabila ada PERSETUJUAN / REKOMENDASI ILMIAH dari SCIENTIFIC AUTHORITY (LIPI);
Rekomendasi ilmiah bisa dikelurkan apabila penangkapan ikan hiu menerapkan prinsip NON DETRIMENTAL FINDING (NDF) UPAYA YANG TERENCANA AGAR PENANGKAPAN IKAN HIU / PARI TIDAK AKAN MENYEBABKAN KEPUNAHAN DI
HABITAT ALAM
Ketentuan akan mulai diberlakukan sejak SEPTEMBER 2014.
DAMPAK KETENTUAN CITES TERHADAP LAYANAN PERIJINAN PERIKANAN HIU DAN PARI DI INDONESIA
PERMENKP No.4/2010
1. Negara pembeli / importir hanya akan menerima produk ikan hiu dan pari apabila dilengkapi dengan SURAT ANGKUT JENIS IKAN LUAR NEGERI (SAJI-LN) yang dikeluarkan oleh MANAGENET AUTHORITY;
2. SAJI-LN hanya diberikan kepada PERUSAHAAN / EKSPORTIR yang mempunyai IJIN EKSPOR HIU DAN PARI;
3. Eksportir hanya diperbolehkan menerima produk hiu yang dilengkapi dengan SURAT ANGKUT JENIS IKAN DALAM NEGERI (SAJI-DN);
4. SAJI-DN hanya diberikan kepada PEDAGANG PENGUMPUL / PERUSAHAAN PENGUMPUL yang mempunyai IJIN PENGUMPUL IKAN HIU DAN PARI;
5. Pedagang Pengumpul hanya diperbolehkan menerima ikan hiu dan pari yang ditangkap oleh NELAYAN yang memiliki IJIN PENANGKAPAN IKAN HIU dan PARI;
Ketentuan CITES:
Lebih concern terhadap perdagangan satwa dan tumbuhan
yang terancam secara legal
KESIMPULAN
1. Jenis hiu yang telah diberikan status dilindungi secara nasional adalah hiu paus
2. Empat jenis hiu yang telah masuk Apendiks CITES, sedang dalam proses pemberian status perlindungannya
3. Untuk jenis hiu yang telah masuk Appendiks CITES, perlu diantisipasi terhadap regulasi CITES dalam perdagangannya secara Internasional
terima kasih
Top Related