Petujuk Teknis
Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi
Disusun Oleh :
Puji Suharso NIP. 060107463
Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Jakarta, 2008
ii
KATA PENGANTAR Alhamdulillah, puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat nikmat
dan karunia-Nya Buku Petunjuk Teknis Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi
selesai dibuat.
Tujuan pembuatan buku petunjuk teknis ini adalah untuk mendukung penerapan
Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai maupun non Madya. Buku petunjuk
teknis ini diharapkan juga dapat menjadi pedoman bagi KPPBC, terutama pegawai
yang menggunakan aplikasi dalam melakukan pelayanan di KPPBC.
Buku ini berisi prosedur pelayanan cukai hasil tembakau menggunakan Aplikasi
Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi. Dalam buku ini juga menjelaskan istilah- istilah
pelayanan cukai hasil tembakau yang diterapkan pada aplikasi.
Dalam pembuatan buku petunjuk teknis ini penulis menyadari masih banyak
terdapat kekurangan ataupun kesalahan baik dari segi cara penyampaian maupun
dari segi materi buku. Oleh karena itu, penulis berharap agar para pembaca mau
memberikan saran atau masukan dalam rangka penyempurnaan buku ini.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
dukungan, bantuan dan saran dalam penyusunan buku petunjuk teknis ini.
Semoga buku petunjuk teknis ini bermanfaat bagi para pembacanya, terutama
bagi penulis sendiri dan para pengguna Aplikasi Cukai Hasil Tembakau
Sentralisasi di KPPBC.
Jakarta, Desember 2008 Penulis, Puji Suharso NIP. 060107463
iii
DAFTAR ISI
PETUNJUK TEKNIS APLIKASI CUKAI HASIL TEMBAKAU SENTRALISASI ........... I KATA PENGANTAR .................................................................................................... II DAFTAR ISI................................................................................................................. III BAB I 1 PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1
1.1. Dasar Hukum .............................................................................................. 2
1.2. Otomasi Pelayanan Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi ......................... 3
1.3. Istilah Dalam Pelayanan Cukai Hasil Tembakau ...................................... 3
BAB II 11 TUJUAN PENGEMBANGAN ..................................................................................... 11
2.1. Standarisasi Prosedur ............................................................................. 11 2.2. Standarisasi Data..................................................................................... 11 2.3. Mempermudah Dalam Pengambilan Keputusan .................................... 11 2.4. Mempermudah Pelayanan di KPPBC ...................................................... 11 2.5. Mempermudah dan Mempercepat Penyediaan Pita Cukai .................... 12 BAB III 13 SPESIFIKASI HARDWARE, SOFTWARE, DATABASE DAN JARINGAN .............. 13 3.1. Hardware, Software dan Sistem Operasi (O/S) ...................................... 14 3.2. Database .................................................................................................... 15 3.3. Jaringan ..................................................................................................... 18 BAB IV 19 APLIKASI CUKAI HASIL TEMBAKAU SENTRALISASI .......................................... 19 4.1. Registrasi dan Pengelolaan Data NPPBKC ............................................ 19 4.2. Pengajuan Permohonan HJE/Merk Baru/Perubahan (Workflow) ......... 24 4.3. Penetapan Kembali HJE/Merk ................................................................. 27
iv
4.4. Fasilitas Penundaan (Workflow).............................................................. 29 4.5. Permohonan Penyediaan Pita Cukai (Workflow) .................................. 35 4.6. Pengambilan Pita Cukai (CK-1 ) (Workflow) ........................................... 42 4.7. Pemusnahan/Perusakan Pita Cukai (CK-2) ............................................ 47 4.8. Pengembalian Pita Cukai (CK-3) ............................................................. 48 4.9. Laporan Produksi Hasil Tembakau (CK-4C) ........................................... 49 4.10. Pemeliharaaan Data Referensi ................................................................ 49 4.11. Browse dan Laporan ................................................................................ 50
BAB V ................................................................................................................... 51
P E N U T U P ....................................................................................................... 51
1
BAB I PENDAHULUAN
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam tugas pengawasan dan
pelayanan di bidang cukai hasil tembakau memerlukan tools yang dapat
digunakan untuk melayani, memonitor dan menganalisa pelaksnaan tugasnya
secara cepat, tepat dan akurat baik di kantor-kantor pelayanan Bea dan Cukai di
daerah maupun di Kantor Pusat DJBC (KP DJBC). Dengan demikian, diharapkan
KP DJBC dalam pengambilan kebijakan di bidang cukai hasil tembakau akan lebih
mudah. Oleh karena itu dirasakan perlu dibangun Aplikasi Cukai Hasil Tembakau
dengan data yang tersentralisasi untuk menggantikan aplikasi sebelumnya yang
tersebar di masing-masing kantor pelayanan.
Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi secara garis besar digunakan untuk
mencatat dan memonitor kegiatan registrasi NPPBKC, pengajuan HJE/Merk,
pemesanan pita cukai dari pengusaha ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
dan Cukai (KPPBC) menggunakan PPPC (Permohonan Pemesanan Pita Cukai),
penerimaan pita cukai dari pencetak pita cukai ke KP DJBC menggunakan DPPC
(Daftar Pengiriman Pita Cukai), pengambilan pita cukai oleh pengusaha hasil
tembakau di KPPBC menggunakan CK-1, pengiriman pita cukai untuk pengusaha
dengan pengambilan pita cukai di KPPBC dari KP DJBC ke KPPBC menggunakan
DPPC, kegiatan yang berkaitan dengan pembayaran pemesanan pita cukai
beserta transaksi yang berkaitan dengan pemesanan pita cukai baik saldo pita
cukai maupun saldo penundaan.
Dari beberapa kegiatan tersebut di atas sudah menerapkan workflow (dalam arti
suatu rangkaian kegiatan yang harus dijalankan sesuai proses bisnis yang ada)
yaitu Permohonan HJE/Merk, PPPC, CK-1 dan Penundaan. Sedangkan kegiatan
yang belum menerapakan workflow antara lain CK-2, CK-3 dan CK-4. Untuk
registrasi NPPBKC rencana akan menerapkan workflow, namun karena sisdur
2
untuk penerapan workflow registrasi NPPBKC belum ada maka untuk sementara
belum diterapkan workflow pada registrasi NPPBKC.
Sejak awal Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi dioperasikan sampai
sekarang ini, banyak ditemukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan
dengan peraturan teknis yang menjadi dasar hukumnya maupun yang berkaitan
dengan sistem aplikasi sendiri. Sehingga banyak pula perbaikan dan
penyempurnaan yang dilakukan terhadap sistem Aplikasi Cukai Hasil Tembakau
Sentralisasi. Namun demikian bukan berarti sudah tidak akan ada lagi
permasalahan yang muncul di kemudian hari.
Oleh karena itu, tulisan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi petugas teknis
untuk melaksanakan pelayanan menggunakan aplikasi dan melakukan analisa
terhadap permasalahan yang timbul, baik dari segi peraturan teknis maupun dari
sisi aplikasi untuk dapat menemukan solusi terbaik.
Sebagai bagian awal kiranya perlu disampaikan sekilas beberapa hal sebagai
berikut :
1.1. Dasar Hukum
Pembangunan Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi mengacu
kepada peraturan-peraturan sebagai berikut :
A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
B. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008 tanggal 09
Desember 2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagai pengganti
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 tanggal 1
November 2007 tentang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/ 2005 tentang Penetapan Harga
Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
3
C. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tanggal 15
Agustus 2008 Tentang Pelunasan Cukai;
D. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2008
tanggal 22 Juli 2008 tentang Penyediaan Dan Pemesanan Pita Cukai
Hasil Tembakau disempurnakan dengan Peraturan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tanggal 5 September 2008 tentang
Penyediaan Dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau;
E. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P- 33./BC/2008
tanggal 20 Nopember 2008 Tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau
Dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor;
F. Dan peraturan lain yang berkaitan dengan pelayanan Cukai Hasil
Tembakau.
1.2. Otomasi Pelayanan Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi saat ini telah berjalan di tiga
KPPBC Madya Cukai yang merupakan penghasil cukai terbesar dan akan
diterapkan di KPPBC lain yang sudah mempunyai kesiapan infrastruktur.
Dengan menggunakan aplikasi ini, diharapkan pelayanan dapat berjalan
sesuai dengan peraturan teknis yang berlaku, menghasilkan data standar
dan proses pelayanan yang lebih mudah, cepat dan akurat. Selain itu,
aplikasi ini juga dapat memberikan informasi dengan cepat dan akurat
apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pengambil kebijakan/pimpinan.
1.3. Istilah Dalam Pelayanan Cukai Hasil Tembakau Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan pada pelayanan cukai hasil
tembakau, khususnya pada Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi.
A. Jenis Hasil Tembakau Jenis hasil tembakau adalah jenis hasil tembakau yang dihasilkan oleh
pabrik rokok. Jenis hasil tembakau meliputi :
4
Jenis Hasil Tembakau Uraian
CRT Cerutu HTL (HPTL) Hasil Tembakau Lainnya
KLB Klobot KLM Kelembak Menyan SKM Sigaret Kretek Mesin SKT Sigaret Kretek Tangan
STF (SKTF) Sigaret Kretek Tangan Filter SPM Sigaret Putih Mesin SPT Sigaret Putih Tangan
SPF (SPTF) Sigaret Putih Tangan Filter *) TIS Tembakau Iris
Keterangan :
*) Jenis produksi hasil tembakau baru berdasarkan PMK-203/PMK.011/2008
B. Golongan Pabrik Golongan pabrik adalah pengelompokkan pengusaha pabrik rokok
berdasarkan jumlah produksi hasil tembakau (rokok). Golongan pabrik
meliputi :
Jenis Hasil
Tembakau Golongan
Pengusaha Pabrik
Batasan Produksi Pabrik
a. SKM
I Lebih dari 2 milyar batang
II Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
III Tidak lebih dari 500 juta batang
b. SPM I Lebih dari 2 milyar batang
5
Jenis Hasil Tembakau
Golongan Pengusaha
Pabrik Batasan Produksi Pabrik
II Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
III Tidak lebih dari 500 juta batang
c. SKT
I Lebih dari 2 milyar batang
II Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
III Tidak lebih dari 500 juta batang
d. STF (SKTF)
I Lebih dari 2 milyar batang
II Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
III Tidak lebih dari 500 juta batang
e. TIS
I Lebih dari 2 milyar gram
II Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar gram
III Tidak lebih dari 500 juta gram
f. KLM, KLB, SPT
Tanpa Golongan
Tanpa batasan produksi
g. CRT Tanpa
Golongan Tanpa batasan produksi
h. HTL (HPTL) Tanpa
Golongan Tanpa batasan produksi
Perubahan perataruan golongan pabrik rokok dan batas produksi per
golongan berdasarkan PMK-203/PMK.011/2008 menjadi :
Jenis Hasil
Tembakau Golongan
Pengusaha Pabrik
Batasan Produksi Pabrik
a. SKM
I Lebih dari 2 milyar batang
II Tidak lebih dari 2 milyar batang
6
Jenis Hasil Tembakau
Golongan Pengusaha
Pabrik Batasan Produksi Pabrik
b. SPM
I Lebih dari 2 milyar batang
II Tidak lebih dari 2 milyar batang
c. SKT atau SPT
I Lebih dari 2 milyar batang
II Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
III Tidak lebih dari 500 juta batang
d. STF (SKTF)
atau SPF (SPTF)
I Lebih dari 2 milyar batang
II Tidak lebih dari 2 milyar batang
e. TIS Tanpa Golongan
Tanpa batasan produksi
f. KLM atau KLB
Tanpa Golongan
Tanpa batasan produksi
g. CRT Tanpa
Golongan Tanpa batasan produksi
h. HTL (HPTL) Tanpa
Golongan Tanpa batasan produksi
C. Seri Pita Cukai Seri pita cukai adalah jenis pita cukai yang dilekatkan pada produk
barang kena cukai. Seri pita cukai terdiri dari :
Seri Pita Jumlah Keping
Per Lembar
I 120
II 56
III 150
7
D. Warna Pita Cukai Warna pita cukai adalah warna dasar pita cukai. Warna dominan pita
cukai tediri dari:
Warna Pita Uraian
BR Biru Dominan Dikombinasi Warna Merah
HJ Hijau Dominan Dikombinasi Warna Kuning
UG Ungu Dominan Dikombinasi Warna Hijau
JG Jingga Dominan Dikombinasi Warna Kuning
MR Merah Dominan Dikombinasi Warna Hijau
E. Harga Jual Eceran (HJE) HJE adalah harga jual eceran yang beredar di pasaran. Besarnya
minimum HJE dan tarif cukai advolorum dan tarif spesifik ditentukan
berdasarkan jenis hasil tembakau dan golongan pabrik berdasarkan
peraturan mengenai tarif cukai seperti berikut :
Jenis Hasil Tembakau
Golongan Pengusaha
Pabrik
HJE Minimum Per Batang/Gram
Tarif Cukai
Adv. (%)
Tarif Cukai Spesifik (Rp./btg.)
1. SKM
I 600 36 35
II 383 35 35
III 374 22 35
2. SPM
I 375 34 35
II 225 30 35
III 217 15 35
3. SKT I 520 18 35
8
Jenis Hasil Tembakau
Golongan Pengusaha
Pabrik
HJE Minimum Per Batang/Gram
Tarif Cukai
Adv. (%)
Tarif Cukai Spesifik (Rp./btg.)
II 336 10 35
III 234 0 30
4. STF (SKTF)
I 600 36 35
II 383 35 35
III 374 22 35
5. TIS
I 50 20 -
II 50 16 -
III 40 8 -
6. KLM, KLB, atau SPT
Tanpa Golongan 180 8 -
7. CRT Tanpa Golongan 180 8 -
8. HTL (HPTL)
Tanpa Golongan 180 8 -
Perubahan peraturan tarif cukai hasil tembakau berdasarkan PMK-
203/PMK.011/2008 berlaku mulai tanggal 1 Pebruari 2009 menjadi :
Jenis Hasil
Tembakau Golongan
Pengusaha Pabrik
Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram
Tarif Cukai per Batang atau Gram
1. SKM
I Lebih dari Rp. 660 Rp. 290Lebih dari Rp. 630 s.d. Rp. 660 Rp. 280Paling rendah Rp. 600 s.d. Rp. 630 Rp. 260
II Lebih dari Rp. 430 Rp. 210Lebih dari Rp. 380 s.d. Rp. 430 Rp. 175Paling rendah Rp. 374 s.d. Rp. 380 Rp. 135
Importir HT Paling rendah Rp. 661 Rp. 290
2. SPM I
Lebih dari Rp. 660 Rp. 290Lebih dari Rp. 450 s.d. Rp. 660 Rp. 230Paling rendah Rp. 375 s.d. Rp. 450 Rp. 185
II Lebih dari Rp. 300 Rp. 170Lebih dari Rp. 254 s.d. Rp. 300 Rp. 135
9
Jenis Hasil Tembakau
Golongan Pengusaha
Pabrik Batasan Harga Jual Eceran per
Batang atau Gram Tarif Cukai per Batang atau Gram
Paling rendah Rp. 217 s.d. Rp. 254 Rp. 80Importir HT Paling rendah Rp. 601 Rp. 290
3. SKT atau SPT
I Lebih dari Rp. 590 Rp. 200Lebih dari Rp. 550 s.d. Rp. 590 Rp. 150Paling rendah Rp. 520 s.d. Rp. 550 Rp. 130
II Lebih dari Rp. 379 Rp. 90Lebih dari Rp. 349 s.d. Rp. 379 Rp. 80Paling rendah Rp. 336 s.d. Rp. 349 Rp. 75
III Paling rendah Rp. 234 Rp. 40Importir HT Paling rendah Rp. 591 Rp. 200
4. STF (SKTF)
atau SPF (SPTF)
I Lebih dari Rp. 660 Rp. 290Lebih dari Rp. 630 s.d. Rp. 660 Rp. 280Paling rendah Rp. 600 s.d. Rp. 630 Rp. 260
II Lebih dari Rp. 430 Rp. 210Lebih dari Rp. 380 s.d. Rp. 430 Rp. 175Paling rendah Rp. 374 s.d. Rp. 380 Rp. 135
Importir HT Paling rendah Rp. 661 Rp. 290
5. TIS Tanpa
Golongan
Lebih dari Rp. 250 Rp. 21Lebih dari Rp. 149 s.d. Rp. 250 Rp. 19Paling rendah Rp. 40 s.d. Rp. 149 Rp. 5
Importir HT Paling rendah Rp. 661 Rp. 290
6. KLB Tanpa Golongan
Lebih dari Rp. 251 Rp. 21Lebih dari Rp. 180 s.d. Rp. 250 Rp. 18
7. KLM Tanpa
Golongan Paling rendah Rp. 180 Rp. 17
Importir HT Paling rendah Rp. 180 Rp. 17
8. CRT
Tanpa Golongan
Lebih dari Rp. 100.000 Rp. 100.000Lebih dari Rp. 50.000 s.d. Rp. 100.000 20.000
Lebih dari Rp. 20.000 s.d. Rp. 50.000 10.000Lebih dari Rp. 5000 s.d. Rp. 20.000 Rp. 1.200Paling rendah Rp. 275 s.d. Rp. 5000 Rp. 250
Importir HT Paling rendah Rp. 100.000 Rp. 100.000
9. HTL (HPTL) Tanpa
Golongan Paling rendah Rp. 600 s.d. Rp. 630 Rp. 250
Importir HT Paling rendah Rp. 275 Rp. 100
F. Personalisasi Pita Cukai Personalisasi pita cukai adalah kode pita cukai yang unique untuk tiap-
tiap pengusaha pabrik rokok yang digunakan sebagai ID pita cukai suatu
pabrik rokok. Tujuan utama pemberlakuan kode personalisasi adalah
untuk menghindari praktek jual beli pita cukai.
10
Personalisasi pita cukai dibuat oleh KP DJBC. Produk hasil tembakau
dengan jenis CRT, KLB, KLM, SPT dan TIS pita cukainya tidak
menggunakan personalisasi. Sedangkan untuk produk jenis hasil
tembakau yang lain mempunyai kode personalisasi, kecuali pengusaha
pabrik rokok besar (golongan I dan II) atau importir hasil tembakau.
G. Peruntukkan Pita Cukai Peruntukan pita cukai adalah peruntukan produk yang akan dilekati pita
cukainya yang terdiri dari :
Peruntukan Uraian
UK Untuk Karyawan
UT Untuk Tamu
- Tanpa peruntukan (untuk dijual bebas di pasaran)
H. Fasilitas Penundaan Pembayaran Cukai
Fasilitas penundaan pembayaran cukai merupakan fasilitas yang
diberikan oleh DJBC kepada pengusaha pabrik rokok. Besarnya
penundaan yang diberikan berdasarkan pengajuan dari pengusaha
dengan memperhitungkan rata-rata jumlah yang diajukan cukai selama
enam bulan terakhir.
11
BAB II TUJUAN PENGEMBANGAN
Pengembangan Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi bertujuan untuk :
2.1. Standarisasi Prosedur
Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi dibuat berdasarkan sistem
prosedur dan peraturan teknis yang berlaku, sehingga diharapkan dengan
adanya aplikasi ini, pelayanan cukai hasil tembakau di KPPBC maupun di
KP DJBC akan mengikuti sistem prosedur dan peraturan teknis yang
berlaku.
2.2. Standarisasi Data
Dengan adanya Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi akan diperoleh
data yang standard dan bersifat realtime, begitu dilakukan perekaman di
KPPBC akan langsung dapat dilihat di KP DJBC.
2.3. Mempermudah Dalam Pengambilan Keputusan
Data yang tersimpan dalam database akan lebih mudah ditampilkan
kembali dengan mudah dan cepat apabalia dibutuhkan oleh pengambil
kebijakan/pimpinan. Kegiatan pelayanan cukai hasil tembakau di KPPBC
juga akan lebih mudah dipantau oleh KP DJBC.
2.4. Mempermudah Pelayanan di KPPBC
Dengan adanya Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi, diharapkan
pelayanan cukai hasil tembakau menjadi lebih mudah, cepat dan akurat,
diantaranya dalam hal pengelolaan NPPBKC, merk, data pemesanan pita
cukai, data stok dan transaksi pita cukai, data stok dan transaksi kredit bagi
pengusaha pabrik rokok yang mendapatkan fasilitas penundaan dan
pembuatan laporan-laporan yang diperlukan oleh KPPBC.
12
2.5. Mempermudah dan Mempercepat Penyediaan Pita Cukai
Dengan Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi, proses pemesanan
pita cukai dari KP DJBC ke Pencetak pita cukai lebih cepat, karena data
pemesanan pita cukai dari KPPBC tidak perlu direkam lagi di KP DJBC.
Data pemesanan dapat langsung diproses oleh KP DJBC dibandingkan jika
harus menggunakan jasa Pos/jasa penitipan kilat yang masih ada jeda
waktu pengiriman.
13
BAB III SPESIFIKASI
HARDWARE, SOFTWARE, DATABASE DAN JARINGAN
Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi dibangun dengan arsitektur dan
konfigurasi sistem sebagai berikut :
Gambar Arsitektur Aplikasi Cukai Hasil Tembaka Sentralisasi
Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi dibagi menjadi tiga layer :
- Aplication Layer, merupakan layer yang berinteraksi langsung dengan user.
Pada level inilah aplikasi yang digunakan langsung oleh user.
- Service Layer, merupakan layer penghubung antara aplication layer dengan
database layer. Dalam service layer didefinisakan model koneksi, tabel yang
diakses serta perintah yang harus dijalankan oleh aplikasi.
14
- Database Layer, merupakan layer yang mengeksekusi perintah dari user yang
diterjemahkan oleh service layer.
Gambar Konfigurasi Sistem
Aplikasi Cukai Hasil Tembaka Sentralisasi
Adapun spesifikasi hardware, software, database dan jaringan yang digunakan
pada Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi adalah sebagai berikut :
3.1. Hardware, Software dan Sistem Operasi (O/S)
Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi dibuat menggunakan software
Microsoft Visual Basic .NET dengan menggunakan web service sebagai
sarana yang menghubungkan client dengan server database. sehingga
dibutuhkan server web service, server database dan komputer client untuk
dapat menjalankan aplikasi
Spesifikasi Komputer Client
Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi akan dapat digunakan secara
optimal oleh client dengan sepesifikasi minimal sebagai berikut :
15
Processor : Intel Pentium IV
RAM : 128 Mb
Hard disk : 40 GB
Network Card : 100 Mbps
O/S : Windows XP
Spesifikasi Komputer Server Web Service
Web service akan berjalan dengan optimal menggunakan komputer dengan
spesifikasi minimal sebagai berikut :
Processor : Intel(R) Xeon(TM) CPU 3,2 GHz
RAM : 1024 Mb
Hard disk : 80 GB
Network Card : 1 Gbps
O/S : Windows Server 2003 Standard Edition
Spesifikasi Komputer Server Database
Database akan berjalan dengan optimal menggunakan komputer dengan
spesifikasi minimal sebagai berikut :
Processor : Intel(R) Xeon(TM) CPU 3,2 GHz
RAM : 1024 Mb
Hard disk : 80 GB
Network Card : 1 Gbps
O/S : IBM AIX 5.1 series
3.2. Database
Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi menggunakan database oracle
Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.4.0. Adapaun tabel-tabel utama
yang digunakan oleh Aplikasi Cukai Sentralisasi antara lain sebagai berikut :
16
Nama Tabel Keterangan TC_NPPBKC Data Pabrik Hasil Tembakau (NPPBKC)
TC_NPPBKC_ALAMAT Data Alamat Pabrik yang dimiliki oleh NPPBKC
beserta SKEP ijinnya
TC_NPPBKC_PROD_HT Data Golongan Pabrik dan Jenis Produksi Hasil
Tembakau
TC_REG_NPPBKC_A Data registrasi NPPBKC untuk form A
TC_REG_NPPBKC_B Data registrasi NPPBKC untuk form B
TC_REG_NPPBKC_C Data registrasi NPPBKC untuk form C
TC_REG_NPPBKC_D Data registrasi NPPBKC untuk form D
TC_REG_NPPBKC_E Data registrasi NPPBKC untuk form E
TC_REG_NPPBKC_F Data registrasi NPPBKC untuk form F
TC_REG_NPPBKC_
DOKUMEN
Data dokumen perijinan yang ada di form A
TC_REG_NPPBKC_
LAIN
Data NPPBKC lainnya yang dimiliki yang ada di
form F
TC_REG_NPPBKC_
MESIN
Data mesin/alat yang digunakan untuk
memproduksi BKC yang ada di form D
TC_REG_NPPBKC_
PASOKLANGGAN
Data pemasok dan pelanggan yag ada di form F
TC_REG_NPPBKC_
STATUS
Data status pengajuan permohonan NPPBKC
TC_MERK_HT_H Data permohonan pengajuan HJE/Merk
TC_MERK_HT Data detil HJE/Merk
TC_MERK_STATUS Data status permohonan pengajuan HJE/Merk
TC_PPPC_H Data header Permohonan Penyediaan Pita Cukai
(PPPC)
TC_PPPC_D Data detil Permohonan Penyediaan Pita Cukai
17
Nama Tabel Keterangan (PPPC) dan data Order Bea Cukai (OBC)
TC_PPPC_STATUS Data status Permohonan Penyediaan Pita Cukai
(PPPC)
TC_BERIPENCETAK
PITA CUKAI
Data pengiriman OBC dari Pencetak pita cukai
TC_STOCK_PC_OBC Data stok pita cukai di kantor pusat
TC_TRANS_PC_OBC Data transaksi pita cukai di kantor pusat
TC_STOCK_PC Data stok pita cukai di KPPBC
TC_TRANS_PC Data transaksi pita cukai di KPPBC
TC_DPPC Data Daftar Pengiriman Pita Cukai (DPPC) dari KP
DJBC
TC_CK-1H Data header pemesanan pita cukai (CK-1)
TC_CK-1D Data detil pemesanan pita cukai (CK-1)
TC_CK-1_STATUS Data status permohonan CK-1
TC_CK-1KRG Data pengurangan nilai cukai pada CK-1
menggunakan CK-2 atau CK-3
TC_PPNKRG Data restitusi PPN dari KPP pada CK-1
TCR_TUNDA Data permohonan SKEP Penundaan
TCR_TUNDA Data Detil SKEP Penundaan dan saldo penundaan
TC_TRSALDO Data Transaksi Penundaan dan saldo penundaan
TC_SSCP Data dokumen pembayaran CK-1, biaya pengganti
dan denda administrasi
TC_CK-2H Data header Pemusnahan/Perusakan Pita Cukai
(CK-2)
TC_CK-2D Data detil Pemusnahan/Perusakan Pita Cukai (CK-
2)
TC_CK-3H Data header Pengembalian Pita Cukai (CK-3)
TC_CK-3D Data detil Pengembalian Pita Cukai (CK-3)
18
Nama Tabel Keterangan TC_CK-4 Data laporan hasil produksi (CK-4)
TC_PERSONAL Datal Kode Personalisasi Pita Cukai
Tabel Referensi
Nama Tabel Keterangan
TCR_DOMAINH Data header referensi yang digunakan pada
aplikasi
TCR_DOMAIND Data detil referensi yang digunakan pada aplikasi
TC_REG_NPPBKC_
REF_H
Data header referensi pengisian form registrasi
TC_REG_NPPBKC_
REF_D
Data detil referensi pengisian form registrasi
TR_KANTOR Data Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
dan Cukai
TR_PITA Data tarif cukai hasil tembakau dan nilai minimal
dan maksimal HJE
TR_KEP_WARNA Data referensi warna pita cukai
TR_NEGARA Data Kode Negara
TR_PROPINSI Data Propinsi di Indonesia
3.3. Jaringan
Jaringan yang digunakan pada Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi
adalah jaringan Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN) yang
menghubungkan antara server web service dengan client menggunakan
router yang ada di masing-masing KPPBC. Untuk tahap pengembangan
aplikasi diharapkan aplikasi dapat berjalan menggunakan jaringan internet.
19
BAB IV
APLIKASI CUKAI HASIL TEMBAKAU SENTRALISASI
4.1. Registrasi dan Pengelolaan Data NPPBKC
Nomor Pokok Pengusahaa Barang Kena Cukai (NPPBKC) merupakan
identitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada
pengusaha yang memproduksi dan mengimpor hasil tembakau sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Proses penerbitan NPPBKC dirancang
untuk berjalan secara workflow mulai dari permohonan, penunjukkan
pemeriksa lapangan, BAP hasil pemeriksaan lapangan, cetak draft
penerimaan/penolakan permohonan NPPBKC, pemberian SKEP NPPBKC
hingga pemeriksaan ulang oleh KP DJBC terkait penerbiatan SKEP
NPPBKC di KPPBC. Namun untuk saat ini Aplikasi Cukai Hasil Tembakau
Sentralisasi belum menjalankan workflow registrasi NPPBKC disebabkan
karena payung hukumnya belum ada. Untuk sementara registrasi NPPBKC
yang dilakukan hanya merekam data permohonan dari pengusaha pabrik
rokok dengan melampirkan data-data sesuai form isian registrasi NPPBKC.
Setelah pengisian form registrasi lengkap baru dapat diterbitkan SKEP
NPPBKC oleh kepala kantor. Adapun proses registrasi NPPBKC secara
workflow adalah sebagai berikut :
20
WORKFLOW PENERBITAN NPPBKCPENGUSAHA PABRIK HT / IMPORTIR HT
Pengusaha Pabrik HT/ Importir HT
Permohonan + Denah Lokasi
Pendok
Reject (Surat Penolakan)
T
Y
Kasi Kepabeanan
dan Cukai
Meneliti data dan menunjuk pemeriksa
Cetak IP/ST
Koorlak/Pemeriksa/Pelaksana
Reject (Surat Penolakan)
PMCK-6 + lampiran
Pemeriksaan lokasi /
bangunan/tempat usaha
OK
Cetak Surat Kelayakan
Lokasi
T
Y
Surat Kelayakan
Lokasi
Meneliti data permohonan
Rekam
Merekam BAP
Menuangkan Hasil Pemeriksaan ke
dalam BAP
Teliti permohonan +
lampiran secara manual
Teliti PMCK-6 + lampiran
secara manual
Penelitian PMCK-6 dan
lampiran
Penunjukan Pemeriksa(otomatis)
OK
Penelitian dan
Keputusan
Y
T
Reject (surat penolakan)
konsep KEP-Pemberian NPPBKC
Kepala Kantor
Menandatangani
konsep reject (surat
penolakan) atau Kep
Pemberian NPPBKC
Reject (surat penolakan)
KEP Pemberian NPPBKC
Rekam
Lengkap
Cetak tanda penerimaan permohonan
Tanda penerimaan permohonan
Cetak tanda penerimaan permohonan(argo 30 hari
berjalan)
Tanda penerimaan permohonan
lanjut
Penomoran dan Merekam Surat
Keputusan Pemberian NPPBKC
validasiSurat
Pemberitahuan
Y
T
21
Pengusaha Pabrik HT/ Importir HT
Kasi Kepabeanan
dan Cukai
Kepala Kantor Kanwil Direktur Cukai
lanjutan
Mendistribusikan Surat Keputusan
Pemberian NPPBKC
Mengevaluasi Surat Keputusan
Pemberian NPPBKC
Surat Keputusan Pemberian NPPBKC
Surat Keputusan Pemberian NPPBKC
OK
Arsip
Y
Surat Pemberitahuan TMenerima Surat
Pemberitahuan
Tindak Lanjut terhadap Surat
Keputusan:- perubahan / ralat
- pembatalan
Surat Keputusan Perubahan/Ralat/
Pembatalan
Surat Keputusan Perubahan/Ralat/
Pembatalan
Surat Keputusan Perubahan/Ralat/
Pembatalan
Surat Keputusan Perubahan/Ralat/
Pembatalan
Selesai
Gambar bisnis proses registrasi NPPBKC (workflow)
Secara garis besar penjelasan mengenai alur registrasi NPPBKC yang
berjalan pada Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi saat ini adalah
sebagai berikut :
22
1. Pengusaha pabrik rokok untuk dapat memperoleh NPPBKC mengajukan
permohonan ke KPPBC pengawas dimana pabrik rokok berada dengan
melengkapi persyaratan pengajuan NPPBKC dan mengisi formulr
registrasi NPPBKC. Berdasarkan pengajuan dari pengusaha, KPPBC
pengawas akan melakukan pemeriksaan lokasi untuk melakukan
penilaian kelayakan pabrik rokok. Hasil pemeriksaan lapangan
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lokasi (PMCK-6).
Berdasarkan berita acara, apabila pabrik rokok diputuskan layak
memperoleh NPPBKC, maka diterbitkan SKEP NPPBKC. Data-data
registrasi NPPBKC direkam di KPPBC pengawas dimana pabrik rokok
itu terdaftar. Data-data NPPBKC yang direkam antara lain :
a. Form A
Berisi data-data pendukung terkait perijinan pendirian pabrik rokok,
status lahan, bangunan dan identitas pemilik pabrik rokok.
b. Form B
Berisi data-data umum perusahaan seperti alamat pabrik, kantor dan
gudang termasuk status penguasaan dan luas bangunan yang
dimiliki/disewa oleh pabrik rokok.
c. Form C
Berisi data-data penanggungjawab dan pengurus pabrik rokok
seperti jenis jabatan, nama, alamat, NPWP dan status
kewarganegaraan.
d. Form D
Berisi data-data kapasitas produksi pabrik rokok seperti jenis dan
jumlah mesin pelinting, pencampur, pengepakkan, jumlah alat dan
tenaga linting yang mencerminkan kemampuan produksi suatu pabrik
rokok.
23
e. Form E
Berisi data-data perpajakan, keuangan dan pembukuan seperti
status pengusaha PKP/non PKP, jenis dan cara pengadministrasian
keuangan pabrik rokok serta kemampuan modal pabrik rokok.
f. Form F
Berisi data-data pendukung lainnya seperti struktur organisasi pabrik
rokok, NPPBKC lain yang dimiliki, data rekening bank, status adit
pabrik rokok, data pemasok dan pelanggan.
2. Pengelolaan data-data pabrik rokok yang sudah mendapatkan NPPBKC
antara lain terkait dengan penambahan/pengurangan jenis produksi hasil
tembakau, kenaikan/penurunan golongan pabrik, perekaman kode
personalisasi, pengenaan PPN hasil tembakau, cara pengambilan pita
cukai (KP DJBC atau KPPBC), cara pembayaran cukai (tunai atau
kredit) dan kelengkapan data-data registrasi NPPBKC.
3. Pabrik rokok yang selama satu tahun tidak melakukan kegiatan produksi
maka pabrik rokok dapat dicabut oleh kepala kantor.
4. Pengelolaan NPPBKC juga meliputi penerbitan SKEP pemblokiran/
pembekuan apabila pengusaha pabrik rokok melakukan pelanggaran
mendapat sanksi dan pembukaan blokir/beku pabrik rokok yang telah
menyelesaikan sanksi yang diberikan.
24
4.2. Pengajuan Permohonan HJE/Merk Baru/Perubahan (Workflow)
HJE/Merk adalah merk produk hasil tembakau yang dimiliki oleh pabrik
rokok yang dijual ke pasaran. HJE/Merk produk hasil tembakau diajukan
oleh pengusaha dengan mendapat persetujuan dari KPPBC Pengawas.
Adapun proses pengajuan permohonan HJE/Merk baru/perubahan adalah
sebagai berikut :
WORKFLOW PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN (HJE) HTUNTUK MERK BARU/ PERUBAHAN DESAIN/PERMOHONAN
KENAIKAN ATAU PENURUNAN HJE
Pengusaha Pabrik HT / Importir HT
Permohonan + Lampiran
Pendok
Teliti Permohonan + lampiran secara
manual
Reject (Surat Penolakan)
T
Y
Cetak Tanda Penerimaan Permohonan
Kasi Kepabenan dan Cukai Kepala Kantor
Tanda Penerimaan Permohonan
Reject ( surat penolakan)
Surat Keputusan Penetapan HJE Merk
baru/Kenaikan/Turun HJE
Rekam5
Validasi
Koorlak/Pemeriksa/Pelaksana
Penelitian lebih lanjut
permohonan10
Ok
T
Y
konsep surat penolakan
25
Konsep Surat Persetujuan
30
Menandatangani
Konsep reject (surat penolakan ) atau Surat Keputusan Penetapan HJE Merk
baru/ Kenaikan/Turun HJE
Penomoran dan Perekaman Reject (Surat Penolakan ) Surat Keputusan Penetapan HJE
Merk baru/ Kenaikan/Turun HJE dan
pendistribusiannya40
lanjut
Penunjukan Pemeriksa otomatis
Penelitian dan Keputusan
20
25
Pengusaha Pabrik HT/ Importir HT
Kepala Kantor Kepala KanwilDirektur Cukai
Mendistribusikan Surat Keputusan Penetapan HJE
Merk baru/Kenaikan/Turun
HJE
Surat Keputusan Penetapan HJE
Merk baru/Kenaikan /Turun
HJE
Surat Keputusan Penetapan HJE Merk baru/Kenaikan/Turun
HJE
OK
Arsip
Surat PemberitahuanMenerima Surat
Pemberitahuan
Tindak Lanjut/ Prioses Manual:
Surat Keputusan:- perubahan / ralat
- pembatalan
Surat Keputusan Perubahan/Ralat/
Pembatalan
Surat Keputusan Perubahan/Ralat/
Pembatalan
Surat Keputusan Perubahan/Ralat/
Pembatalan
Surat Keputusan Perubahan/Ralat/
Pembatalan
Selesai
Koorlak/Pemeriksa/Pelaksana
lanjutan
T
Y
Arsip
Mengevaluasi Surat Keputusan Penetapan HJE
Merk baru/Kenaikan /Turun
HJE
Gambar bisnis proses permohonan HJE/Merk
Secara garis besar penjelasan mengenai alur permohonan HJE/Merk pada
Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi adalah sebagai berikut :
1. Permohonan HJE/Merk baru diajukan melalui Pendok.
26
Pada saat Pendok merekam data permohonan HJE/Merk dari
pengusaha sistem akan melakukan validasi data sebagai berikut :
- HJE tidak boleh kurang dari HJE minimal per batang sesuai
ketentuan yang berlaku.
- HJE tidak boleh kurang dari HJE yang dimiliki atau HJE yang pernah
dimiliki untuk merk yang sama. 2. Permohonan yang direkam oleh Pendok akan diperiksa kembali oleh
Petugas Pemeriksa untuk pengecekkan kelengkapan data permohonan
dan data yang direkam oleh Pendok serta memastikan bahwa nama
HJE/merk dan desain kemasan HJE/merk belum pernah dimiliki atau
mempunya kesamaan dengan pabrik rokok lain.
3. Jika Pemeriksa menyetujui permohonan HJE/merk, maka dilanjutkan
pemeriksaan ulang oleh Kepala Seksi Cukai.
4. Jika permohonan HJE/merk ditolak oleh petugas Pemeriksa maupun
Kepala Seksi Cukai maka akan diterbitkan nota penolakan permohonan
HJE/merk melalui sistem.
5. Jika Kepala Seksi Cukai menyetujui permohonan HJE/merk maka akan
diterbitkan draft SKEP HJE/merk yang ditandatangani oleh Kepala
Kantor.
6. Jika Kepala Kantor menyetujui draft SKEP HJE/merk maka nomor dan
tanggal SKEP HJE/merk direkam di aplikasi dan SKEP penerbitan
HJE/merk dapat dicetak dari aplikasi.
7. SKEP HJE/Merk dapat dievaluasi oleh KP DJBC dan memberikan
rekomendasi jika penerbitan HJE/Merk dirasakan kurang tepat.
8. HJE/Merk yang selama 6 bulan tidak aktif (tidak melakukan pemesanan
pita cukai CK-1) otomatis akan dicabut oleh sistem.
9. Pada permohonan perubahan HJE/merk yang sudah dimiliki oleh
pengusaha pabrik, alur proses sama dengan alur proses permohonan
HJE/merk baru, yang membedakan adalah HJE/merk yang diajukan
adalah HJE/merk yang dimiliki dan masih aktif.
27
4.3. Penetapan Kembali HJE/Merk
Penetapan kembali HJE/merk adalah penetapan kembali HJE/merk yang
disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan dibidang tarif/HJE.
Adapun alur proses penetapan kembali HJE/Merk adalah sebagai berikut :
WORKFLOW PENETAPAN KEMBALI HARGA JUAL ECERAN (HJE) HT( KPPBC )
Pengusaha Pabrik HT / Importir HT
Pendok Kasi Kepabenan dan Cukai Kepala Kantor
Surat Keputusan Penetapan
Kembali HJE
Koorlak/Pemeriksa/Pelaksana
Memproses dan memberikan rekomendasi Keputusan Penetapan
Kembali HJE
OK
TY
Konsep Surat Keputusan Penetapan
Kembali HJE
Menandatangani
Konsep Surat
Keputusan Penetapan
Kembali HJE
Penomoran dan Perekaman Surat
Keputusan Penetapan Kembali HJE, Updating data
HJE dan pendistribusiannya
lanjut
Menerima salinan
Peraturan Perubahan
HJE
salinan Peraturan Perubahan
HJE
Mendistribusikan salinan Peraturan Perubahan HJE
Memaraf
Konsep Surat Keputusan Penetapan
Kembali HJE
Penelitian dan Keputusan
lanjut
28
Pengusaha Pabrik HT/ Importir HT
Kepala Kantor Kepala KanwilDirektur Cukai
Mendistribusikan Surat Keputusan
Penetapan Kembali HJE
Surat Keputusan Penetapan
Kembali HJE
Surat Keputusan Penetapan
Kembali HJE
OK
Arsip
Surat PemberitahuanMenerima Surat
Pemberitahuan
Tindak Lanjut/ Proses Manual:
Surat Keputusan:- perubahan / ralat
- pembatalan
Surat Keputusan Perubahan/Ralat/
Pembatalan
Surat Keputusan Perubahan/Ralat/
Pembatalan
Surat Keputusan Perubahan/Ralat/
Pembatalan
Surat Keputusan Perubahan/Ralat/
Pembatalan
Selesai
Koorlak/Pemeriksa/Pelaksana
lanjutan
T
Y
Arsip
Mengevaluasi Surat Keputusan
Penetapan Kembali HJE
Gambar bisnis proses Penetan Kembali HJE/Merk
29
Secara garis besar penjelasan mengenai alur Penetapan Kembali HJE/Merk
pada Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi adalah sebagai berikut :
1. Perekaman dilakukan untuk masing-masing pabrik rokok dengan HJE/
Merk yang masih aktif.
2. Setelah data direkam dilanjutkan dengan pencetakkan draft SKEP.
3. Apabila draft SKEP disetujui maka diterbitkan SKEP Penetapan Kembali
HJE/Merk.
4.4. Fasilitas Penundaan (Workflow)
Fasilitas penundaan adalah fasilitas penundaan pembayaran cukai yang
diberikan kepada pengusaha pabrik rokok yang memenuhi persyaratan
dengan jangka waktu tertentu. Masa berlaku fasilitas penundaan sesuai
dengan masa berlaku yang ada pada SKEP Penundaan. Pabrik rokok yang
mendapatkan fasilitas penundaan, dalam pembayaran cukai CK-1 dapat
dilakukan dengan tunai maupun kredit. Alur proses permohonan fasilitas
penundaan pada Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi adalah
sebagai berikut :
30
WORKFLOW PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAIKEWENANGAN KPPBC ( NILAI CUKAI < 2 M )
Pengusaha Pabrik HT / Importir HT
Permohonan + Lampiran
Pendok
Teliti Permohonan + lampiran secara
manual
Reject (Surat Penolakan) T
Y
Cetak Tanda Penerimaan Permohonan
Kasi Perbendaharaan Kepala Kantor
Tanda Penerimaan Permohonan
Reject ( surat penolakan)
Surat Keputusan Pemberian Penundaan Pembayaran
Cukai
Rekam
Lengkap
Koorlak/Pemeriksa/Pelaksana
Penelitian lebih lanjut
permohonan
OK
Penelitian dan
Keputusan
T Y
Reject (konsep surat
penolakan)
Konsep Surat Keputusan Pemberian Penundaan Pembayaran
Cukai
Menandatangani Konsep reject (surat penolakan ) atau Konsep
Surat Keputusan Pemberian Penundaan Pembayaran
Cukai
Penomoran dan Rekam Reject (Surat Penolakan)
atau Surat Keputusan Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai dan
pendistribusiannya
lanjut
31
Pengusaha Pabrik HT/ Importir HT
Kepala Kantor Kanwil Direktur Cukai
Mendistribusikan Surat Keputusan
Pemberian Penundaan Pembayaran
Cukai Mengevaluasi Surat Keputusan
Pemberian Penundaan Pembayaran
Cukai
Surat Keputusan Pemberian Penundaan Pembayaran
Cukai
Surat Keputusan Pemberian Penundaan Pembayaran
Cukai
OK
Arsip
Surat Pemberitahuan
Menerima Surat Pemberitahuan
Tindak Lanjut terhadap Surat
Keputusan:- perubahan / ralat
- pembatalan
Surat Keputusan Perubahan/Ralat/
Pembatalan
Surat Keputusan Perubahan/Ralat/
Pembatalan
Surat Keputusan Perubahan/Ralat/
Pembatalan
Surat Keputusan Perubahan/Ralat/
Pembatalan
Selesai
Koorlak/Pemeriksa/Pelaksana
lanjutan
Gambar bisnis proses permohonan fasilitas penundaan
yang diterbitkan oleh KPPBC
32
WORKFLOW PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAIKEWENANGAN KANWIL ( NILAI CUKAI > 2 M s.d. < 20 M)
Pengusaha Pabrik HT / Importir HT
Permohonan + Lampiran
Pendok
Teliti Permohonan + lampiran secara
manual
Reject (Surat Penolakan) T
Y
Cetak Tanda Penerimaan Permohonan
Kasi Perbendaharaan Kepala Kantor
Tanda Penerimaan Permohonan
Reject ( surat penolakan)
Rekam
Lengkap
Cetak IP
Koorlak/Pemeriksa/Pelaksana
Penelitian lebih lanjut
permohonan
OK
Penelitian dan
Keputusan
T
Y
Reject (konsep surat
penolakan)
Konsep Surat Rekomendasi
Menandatangani Konsep reject (surat penolakan ) atau Konsep
Surat Rekomendasi
Penomoran dan Rekam Reject (Surat
Penolakan) atau Surat Rekomendasi
lanjut
34
Secara garis besar penjelasan mengenai alur permohonan penundaan
adalah sebagai berikut :
1. Permohonan penundaan diajukan melalui Pendok.
2. Permohonan yang direkam oleh Pendok akan diperiksa kembali oleh
Petugas Pemeriksa untuk pengecekkan kelengkapan data permohonan
fasilitas penundaan dan data yang direkam oleh Pendok.
3. Jika Pemeriksa menyetujui permohonan, maka dilanjutkan pemeriksaan
ulang oleh Kepala Seksi Perbendaharaan.
4. Jika permohonan ditolak oleh petugas Pemeriksa maupun Kepala Seksi
Perbendaharaan maka akan diterbitkan nota penolakan permohonan
fasilitas penundaan melalui sistem.
5. Jika Kepala Seksi Perbendaharaan menyetujui permohonan fasilitas
penundaan maka akan diterbitkan draft SKEP fasilitas penudaan yang
ditandatangani oleh Kepala Kantor. Jika fasilitas penundaan diterbitkan
oleh Kantor Wilayah maka Kepala Seksi Perbendaharaan akan
membuat Draft Surat Rekomendasi permohonan fasilitas penundaan.
6. Jika Kepala Kantor menyetujui draft SKEP fasilitas penundaan maka
nomor dan tanggal SKEP fasilitas penundaan direkam di aplikasi dan
SKEP penerbitan fasilitas penundaan dapat dicetak dari aplikasi.
7. Jika fasilitas penundaan diterbitkan oleh Kantor Wilayah maka dibuat
Surat Rekomendasi permohonan fasilitas penundaan untuk dikirim ke
Kantor Wilayah. Setelah SKEP fasilitas penudaan diterbitkan oleh
Kantor Wilayah maka nomor dan tanggal SKEP fasilitas penundaan
direkam di aplikasi.
8. Besarnya saldo penundaan awal sama dengan pagu yang ditetapkan
untuk pabrik rokok yang baru mendapatkan SKEP fasilitas penundaan.
Apabila dalam masa berlaku SKEP fasilitas penundaan suatu pabrik
rokok mendapatkan SKEP fasilitas penundaan yang baru, maka
besarnya saldo penundaan adalah pagu SKEP fasilitas penundaan baru
dikurangi pagu SKEP fasilitas penundaan lama ditambahkan dengan
35
jumlah saldo penundaan berjalan atau sama dengan pagu baru
dikurangi jumlah utang cukai pada CK-1.
9. Apabila dalam pabrik rokok terlambat dalam pembayaran CK-1 yang
telah jatuh tempo, maka fasilitas penundaan pembayaran cukai tidak
dapat digunakan.
4.5. Permohonan Penyediaan Pita Cukai (Workflow)
Permohonan Penyedian Pita Cukai (PPPC) adalah permohonan
penyediaan pita cukai yang diajukan oleh pengusaha ke KPPBC. Dari
KPPBC, PPPC akan diteruskan ke KP DJBC. Oleh KP DJBC PPPC dibuat
Order Bea Cukai untuk dipesankan pita cukainya ke pencetak pita cukai.
Alur proses dalam pengajuan PPPC sampai dengan penerimaan pita cukai
di KPPBC adalah sebagai berikut :
36
PENGUSAHA PENDOK/CUKAI PERBENDAHARAAN KP DJBC (DIT. CUKAI)
Proses Penyediaan Pita Cukai (P3C)pengajuan awal dan tambahan
(Sentralisasi)
Persetujuan Pemasukan pita
dari Peruri & tambah stock
KP + BA
Peruri
Cetak Pita
Proses OBC
Mulai
Selesai
DPPC(hard copy/soft copy)
+Pita Cukai
Kirim Pita Cukai + SP
(DP2C)
P3C
Pita diambil di KPPBC
OBC (hard copy atau soft
copy atau PDE)
Persetujuan Pemasukan Pita &
tambah stock
Perekaman P3C
Validasiby System
Validasi OKPerbaikan Tidak
Ya
Perekaman P3C oleh
Pengusaha
atau
Cetak P3C dan tanda tangan
Validator
Validasi OK
Cetak Tanda terima P3C
Ya
Tidak
Stok KP
Tidak
Ya
Tanda Terima
Penomoran P3C
Setuju
YaTidak
Gambar bisnis proses PPPC
37
PENGUSAHA PENDOK PERBENDAHARAAN KP DJBC (DIT. CUKAI)
Proses Penyediaan Pita Cukai (P3C)pengajuan tambahan izin Direktur Jenderal
(Sentralisasi)
Peruri
Cetak Pita
Proses OBC
Mulai
DPPC(hard copy/soft copy)
+Pita Cukai
P3C TID
OBC (hard copy atau soft
copy atau PDE)
Validasi OK
Perbaikan Tidak
Ya
Perekaman P3C oleh
Pengusaha
atau
Cetak P3CT IDdan tanda
tangan
ValidatorPemeriksaan
Dokumen P3C TID
Surat Rekomendasi
+ P3C TID Setuju
Ya
Tidak
REJECT
Ya
RekamP3C TID
Persetujuan Pemasukan pita
dari Peruri & tambah stock
Selesai
Kirim Pita Cukai + SP
(DP2C)
Pita diambil di KPPBC
Persetujuan Pemasukan Pita &
tambah stock
tanda terima
Surat Penolakan
Surat Persetujuan
Stok KP
Tidak
Ya
Pemeriksaan Data P3C
TID
Surat Penolakan
Surat Persetujuan
Gambar bisnis proses PPPC Ijin Dirjen
38
Secara garis besar penjelasan mengenai alur proses PPPC dan PPPC Ijin
Dirjen adalah sebagai berikut :
1. PPP Awal, PPPC Tambahan dan PPPC Ijin Dirjen a. Pengusaha mengajukan PPPC melalui pendok atau dengan
menggunakan menu layanan mandiri.
Pada saat permohonan PPPC direkam permohonan PPPC akan
divalidasi oleh sistem sebagai berikut :
- Pengusaha pabrik tidak mempunyai hutang cukai atau sanksi
lainnya yang belum selesai atau belum dibayar.
- PPPC diajukan ke KPPBC paling lambat tanggal sepuluh dengan
periode pemesanan selama satu bulan. Pengajuan PPPC lewat
tanggal sepuluh hanya dapat dilakukan apabila terdapat pabrik
rokok baru, terjadi perubahan golongan pabrik, pabrik rokok yang
baru mendapatkan SKEP pembukan blokir/pembekuan, PPPC
untuk bulan Januari dan apabila terjadi perubahan kebijakan
dibidang tarif cukai/HJE.
- Pengajuan PPPC hanya dapat dilakukan satu kali untuk setiap
jenis pita cukai.
- Untuk setiap jenis pita cukai, dalam hal CK-1 tiga bulan terakhir
tersedia, maka jumlah maksimal pengajuan PPPC tidak boleh
melebihi 100% rata-rata CK-1 tiga bulan terakhir sebelum
pengajuan PPPC. Jika CK-1 tiga bulan terakhir tidak tersedia
maka pengajuan PPPC tidak boleh melebihi batas produksi
golongan per bulan.
- Apabila PPPC awal yang diajukan tidak mencukupi, pengusaha
pabrik dapat mengajukan PPPC tambahan untuk periode yang
sama paling lambat tanggal 20 bulan pengajuan CK-1.
- Jenis pita cukai yang dapat diajukan pada PPPC tambahan
adalah pita cukai yang pernah diajukan pada PPPC awal dengan
jumlah maksimal 50% dari jumlah PPPC awal.
39
- Apabila setelah pengajuan PPPC tambahan pita cukai tidak
mencukupi, pengusaha pabrik dapat mengajukan PPPC Ijin Dirjen
paling lambat tanggal 25 bulan pengajuan CK-1.
- Jumlah pemesanan pita cukai adalah kelipatan sepuluh. Dalam
hal maksimal pengajuan PPPC awal maupun tambahan kurang
dari sepuluh maka jumlah pita cukai yang boleh diajukan
maksimal sepuluh lembar.
b. Data permohonan PPPC yang direkam oleh Pendok akan diperiksa
ulang oleh Validator untuk memastikan kebenaran pengisian dan
kelengkapan data serta data yang direkam oleh Pendok.
c. Jika validator/penomoran tidak menyetujui maka akan diterbitkan
surat reject melalui sistem. Jika disetujui maka PPPC mendapatkan
nomor dan sudah siap dipesankan pita cukainya di KP DJBC.
d. Untuk PPPC Ijin Dirjen diajukan secara manual dan apabila disetujui
akan direkam di KP DJBC.
2. Order Bea Cukai (OBC) OBC adalah daftar pemesanan pita cukai yang diminta oleh KP DJBC
untuk dicetak oleh pencetak pita cukai. Adapun ketentuan OBC adalah
sebagai berikut :
a. PPPC awal, PPPC tambahan maupun PPPC Ijin Dirjen yang
diajukan dari KPPBC akan dipesankan pita cukainya ke pencetak
pita cukai oleh KP DJBC menggunakan Order Bea Cukai (OBC)
dengan jumlah sesuai dengan pengajuan PPPC.
b. Setiap satu jenis pita cukai akan mendapatkan satu nomor dan
tanggal OBC.
c. Order Bea Cukai dibagi menjadi pita cukai yang diambil di KPPBC,
pita cukai Personalisasi yang diambil di KP DJBC dan pita cukai non
Personalisasi yang diambil di KP DJBC.
40
d. OBC mempunyai jatuh tempo 12 hari kerja untuk pita cukai non
personalisasi dan 14 hari kerja untuk pita cukai personalisasi (dapat
berubah tergantung perjanjian dengan pencetak pita cukai).
e. Dokumen OBC diberikan kepada pencetak pita cukai menggunakan
hardcopy dan softcopy.
3. Perneriman Daftar Pengiriman Pita Cukai (DPPC) dari Pencetak Pita Cukai ke KP DJBC DPPC adalah daftar pengiriman pita cukai dari pencetak pita cukai
berdasarkan OBC yang diajukan oleh KP DJBC. Adapaun ketentuan
DPPC dari pencetak pita cukai adalah sebagai berikut :
a. DPPC diterima dari pencetak pita cukai berupa hardcopy dan
softcopy.
b. Satu nomor OBC dapat dikirim lebih dari satu DPPC.
c. DPPC yang telah direkam akan menjadi stok pita cukai di KP DJBC.
Jumlah pita cukai yang menjadi stok adalah jumlah pita cukai yang
diterima secara fisik di KP DJBC.
4. Daftar Pengiriman Pita Cukai (DPPC) dari KP DJBC ke KPPBC DPPC adalah daftar pengiriman pita cukai yang dikirim dari KP DJBC
ke KPPBC berdasarkan PPPC untuk pita cukai yang diambil di KPPBC.
Adapun ketentuan DPPC ke KPPBC adalah sebagai berikut :
a. Satu PPPC dapat dikirim lebih dari satu DPPC tergantung DPPC dari
pencetak pita cukai.
b. DPPC yang telah direkam akan mengurangi stok pita cukai di KP
DJBC.
41
5. Penerimaan Daftar Pengiriman Pita Cukai (DPPC) di KPPBC Penerimaan DPPC di KPPBC dilakukan setelah KPPBC memperoleh
pita cukai yang dikirim dari KP DJBC menggunakan DPPC. Adapun
ketentuan penerimaan DPPC diKPPBC adalah sebagai berikut :
a. DPPC yang diterima akan menjadi stok pita cukai di KPPBC. Jumlah
pita cukai yang menjadi stok adalah jumlah pita cukai yang diterima
secara fisik oleh KPPBC.
b. Untuk satu nomor pemesanan PPPC dapat dikirim lebih dari satu
DPPC.
6. Pengembalian Pita Cukai Pengembalian pita cukai dilakukan oleh KPPBC untuk sisa pita cukai
yang tidak habis diambil oleh pengusaha pabrik pada akhir tahun
anggaran yang tertera pada tahun pita cukai. Adapun ketentuan
pengembalian pita cukai adalah sebagai berikut :
a. Pita cukai yang dikembalikan adalah sisa pita cukai yang belum
diambil dengan CK-1.
b. Setelah pita cukai dikembalikan ke KP DJBC maka stok pita cukai di
KPPBC menjadi nol dan stok pita cukai di KP DJBC akan bertambah
sebanyak pita cukai yang dikembalikan dari KPPBC.
c. Pengusaha pabrik rokok akan dikenakan biaya pengganti cetak pita
cukai untuk pita cukai yang tidak dikembalikan ke KP DJBC
denganjangka waktu tertentu. Apabila dalam jangka waktu tertentu
pengusaha belum melunasi biaya pengganti maka pemesanan PPPC
dan CK-1 pengusaha pabrik rokok tersebut tidak dapat dilayani.
42
4.6. Pengambilan Pita Cukai (CK-1 ) (Workflow)
CK-1 adalah dokumen yang digunakan untuk mengambil pita cukai yang
telah dipesan. CK-1 dapat digunakan untuk mengambil pita cukai apabila
sudah dibayar cukai dan jenis pembayaran lainnya apabila dibayar dengan
tunai ataupun sudah mendapatkan persetujuan kredit apabila dibayar
dengan kredit. Adapun alur proses pengajuan CK-1 sampai dengan
memperoleh pita cukai adalah sebagai berikut :
43
PENGUSAHA PENDOK/CUKAI PERBENDAHARAAN BANK KANTOR PUSAT
Mulai
CK-1 Rekam Data CK-1
Proses Pelayanan Pemesanan Pita Cukai (CK-1) Pembayaran Tunai (Sentralisasi)
Reject Validasi OK
Perbaikan Data
OKLunas
Rekam SSCP
Selesai
Validasi
Ya
Bayar
SSCP
Rekam Pengeluaran Pita
Tidak
Pita Diambil di KPPBC
Tidak
Ya
Tanda Terima + Penomoran
CK-1
PDE Validasi dan Rekonsiliasi
Rekam Pengeluaran Pita
Pita Cukai
Tanda terima
Tanda terima
TidakYa
Tidak
Ya
PDE
Ya
Tidak
VALIDATOR
Validasi OK
Ya
Tidak
Nota Pembatalan Tidak sama
Cek Tanggal
Ya
Gambar bisnis proses permohonan CK-1 Tunai
44
PENGUSAHA PENDOK PERBENDAHARAAN KANTOR PUSAT
Mulai
CK-1 Rekam Data CK-1
Proses Pelayanan Pemesanan Pita Cukai (CK-1) Pembayaran Kredit (Sentralisasi)
Reject
Perbaikan Data
Selesai
Validasi
Rekam Pengeluaran Pita
Pita Diambil di KPPBC Tidak
Ya
cetak tanda terima +
Penomoron CK-1
Rekam Pengeluaran Pita
Pita Cukai
Tanda terima
Tanda terima
Tidak
Validasi dan Pengecekan
Saldo Penundaan
Ya
Pengurangan Saldo
Penundaan+ jatuh tempo
PDE
Ya
Tidak
VALIDATOR
Validasi OK
Ya
Tidak
Gambar bisnis proses permohonan CK-1 Kredit
45
Secara garis besar penjelasan mengenai alur proses permohonan CK-1
Tunai dan CK-1 Kredit adalah sebagai berikut :
1. Permohonan CK-1 a. Pengusaha mengajukan CK-1 melalui pendok atau dengan
menggunakan menu layanan mandiri.
Pada saat direkam akan dilakukan validasi oleh sistem
sebagaiberikut :
- Pengusaha pabrik tidak mempunyai hutang cukai atau sanksi
lainnya yang belum selesai atau belum dibayar.
- Saldo pita cukai yang diajukan pada CK-1 mencukupi.
- Untuk pengusaha pabrik yang mendapat fasilitas penundaan
dapat mengajukan CK-1 dengan pembayaran kredit apabila saldo
penundaan mencukupi.
- Jumlah pita cukai yang dipesan tidak melebihi batas golongan.
- Pengusaha pabrik yang non PKP, apabila jumlah HJE melebihi
600 juta batang per tahun, maka pengajuan ditolak.
- Merk yang diajukan adalah merk yang masih aktif.
b. Data permohonan CK-1 yang direkam oleh Pendok akan diperiksa
ulang oleh Validator untuk memastikan kebenaran pengisian dan
kelengkapan data serta data yang direkam oleh Pendok.
c. Jika validator/penomoran tidak menyetujui maka akan diterbitkan
surat reject melalui sistem. Jika disetujui maka CK-1 mendapatkan
nomor.
d. Agar dapat mengambil pita cukai, pada CK-1 Tunai pengusaha
pabrik rokok membayar cukai hasil tembakau, PNBP dan PPN (bagi
pengusaha PKP). Pada CK-1 Kredit proses dilanjutkan pada
persetujuan penundaan pembayaran cukai oleh petugas
perbendaharaan.
46
e. Pada CK-1 Tunai, jumlah cukai yang harus dibayar dapat dikurangi
dengan menggunakan pengembalian cukai dari CK-2 dan CK-3 yang
sudah dibayar biaya penggantinya apabila terkena biaya pengganti.
2. Pembatalan CK-1 Pembatalan CK-1 hanya dapat dilakukan pada CK-1 Tunai yang
disebabkan karena keterlambatan pembayaran CK-1 atau hal lain atas
permohonan pengusaha. Pembatalan CK-1 dilakukan oleh Kepala
KPPBC melalui Kepala Seksi Cukai. Nota pembatalan CK-1 akan
diberikan kepada pengusaha yang mengajukan CK-1.
3. Pelunasan CK-1 Tunai a. Setelah pengusaha melakukan pembayaran CK-1 Tunai pada bank/
kantor pos yang sudah mempunyai sistem MPN menggunakan Surat
Setoran Cukai dalam negeri dan Pajak (SSCP).
b. PPN yang harus dibayar pada CK-1 dapat dikurangi dengan
menggunakan kompensasi PPN dari Direrktorat Jenderal Pajak
c. Data pelunasan direkam oleh petugas untuk dapat melanjutkan
mengambil pita cukai yang sudah dipesan.
4. Persetujuan CK-1 Kredit a. CK-1 Kredit yang sudah mendapat nomor dilanjutkan dengan
persetujuan penundaan cukai untuk mengurangi saldo penundaan
cukai dan merekam tanggal jatuh tempo pembayaran CK-1.
b. Jumlah cukai yang harus dibayar pada CK-1 Kredit dapat dikurangi
dengan pengembalian cukai dari CK-2 dan CK-3 yang sudah dibayar
biaya penggantinya apabila terkena biaya pengganti.
c. PPN yang harus dibayar pada CK-1 dapat dikurangi dengan
menggunakan kompensasi PPN dari Direrktorat Jenderal Pajak
47
d. Jatuh tempo CK-1 untuk jenis hasil tembakau SKM dan SPM adalah
dua bulan, sedangkan untuk selain SKM dan SPM adalah tiga bulan.
e. Jika jatuh tempo jatuh pada hari libur, maka jatuh tempo CK-1 akan
dimajukan sampai diperoleh hari kerja terakhir sebelum hari libur.
5. Pengeluaran Pita Cukai Dengan CK-1 a. Setelah CK-1 Tunai dilunasi atau CK-1 Kredit mendapatkan
persetujuan kredit, maka pengusaha dapat mengambil pita cukai di
KPPBC atau KP DJBC tergantung cara pengambilan pita cukai
(untuk total produksi semua jenis hasil tembakau dalam 1 (satu)
tahun takwim sebelumnya lebih dari 100.000.000 (seratus juta)
batang dan/atau gram, disediakan di KP DJBC).
b. Pita cukai yang diambil di KPPBC akan mengurangi stok pita cukai di
KPPBC sebesar jumlah yang diambil pada CK-1, begitu pula dengan
CK-1 yang diambil di KP DJBC akan mengurangi stok pita cukai di
KP DJBC.
c. Setelah pita cukai diambil, pengusaha memperoleh tanda terima
pengambilan pita cukai CK-1,
4.7. Pemusnahan/Perusakan Pita Cukai (CK-2)
CK-2 adalah dokumen yang digunakan untuk pemusnahan/perusakan pita
cukai yang sudah melekat pada produk hasil tembakau. Pemusnahan dapat
dilakukan misalnya produk hasil tembakau tersebut sudah tidak layak
konsumsi/kadaluarsa. Adapun ketentuan CK-2 pada Aplikasi Cukai Hasil
Tembakau Sentralisasi adalah sebagai berikut :
1. CK-2 diterbitkan oleh KPPBC.
2. Perekaman CK-2 dilakukan setelah CK-2 diterbitkan dengan data-data
yang tertera pada dokumen CK-2.
48
3. Pengembalian cukai CK-2 dapat digunakan untuk mengurangi cukai
yang harus dibayar pada CK-1 tunai dan digunakan untuk melunasi nilai
cukai CK-1 Kredit.
4. Pengembalian PPN pada CK-2 tidak dapat digunakan secara langsung
untuk membayar PPN pada CK-1.
5. Apabila dikenakan biaya pengganti, pengembalian cukai pada CK-2
dapat dilakukan apabila biaya pengganti yang tertera pada dokumen
CK-2 sudah dilunasi.
4.8. Pengembalian Pita Cukai (CK-3)
CK-3 adalah dokumen yang digunakan untuk pengembalian pita cukai yang
sudah diambil oleh pengusaha tetapi kondisinya rusak. Kerusakan ini dapat
disebabkan oleh salah cetak atau rusak pada saat pelekatan. Adapun
ketentuan CK-3 pada Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi adalah
sebagai berikut :
1. CK-3 diterbitkan oleh KP DJBC.
2. Perekaman CK-3 dilakukan setelah CK-3 diterbitkan dengan data-data
yang tertera pada dokumen CK-3.
3. Pengembalian cukai CK-3 dapat digunakan untuk mengurangi cukai
yang harus dibayar pada CK-1 tunai dan digunakan untuk melunasi nilai
cukai CK-1 Kredit.
4. Pengembalian PPN pada CK-3 tidak dapat digunakan secara langsung
untuk membayar PPN pada CK-1.
5. Apabila dikenakan biaya pengganti, pengembalian cukai pada CK-3
dapat dilakukan apabila biaya pengganti yang tertera pada dokumen
CK-3 sudah dilunasi .
49
4.9. Laporan Produksi Hasil Tembakau (CK-4C)
CK-4C adalah laporan produksi harian yang diserahkan secara periodik dua
kali pada awal bulan dan pertengahan bulan ke KPPBC berdasarkan jenis
hasil tembakau dan merk yang dimiliki. CK-4C berguna untuk mengetahui
jumlah produksi yang dilakukan oleh pabrik rokok dan dapat dijadikan
sebagai pembanding dengan jumlah pita cukai yang dipesan. Adapun
ketentuan CK-4C pada Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi adalah
sebagai berikut :
1. CK-4C diserahkan oleh pengusaha dengan dua periode laporan, yaitu
periode tanggal 1 s.d. 14 dan tanggal 15 s.d. akhir bulan.
2. Perekaman CK-4C dilakukan sesuai dengan data-data yang tertera pada
dokumen CK-4C.
4.10. Pemeliharaaan Data Referensi
Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi menggunakan data referensi
terutama bertujuan untuk memudahkan pengembangan dan penggunaan
aplikasi serta memudahkan penyesuaian aplikasi bila terjadi perubahan
peraturan (contoh SKEP tarif). Pemeliharaan data referensi dilakukan oleh
administrator aplikasi. Pemeliharaan data referensi pada Aplikasi Cukai
Hasil Tembakau antara lain :
1. Data domain aplikasi diantaranya data golongan pabrik, jenis hasil
tembakau, setting aplikasi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan
Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi.
2. Data tarif cukai hasil tembakau dan HJE berdasarkan SKEP yang
belaku.
3. Data SKEP disain warna pita cukai.
4. Data KPPBC di seluruh Indonesia.
5. Data referensi registrasi NPPBKC.
6. Data Negara.
50
7. Data Propinsi.
8. Data kalender hari kerja dan hari libur.
9. Data setting aplikasi.
10. Data pegawai dan user aplikasi.
4.11. Browse dan Laporan
Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi menyediakan browse-browse
dan laporan-laporan yang berfungsi, antara lain :
1. Memberikan informasi dengan cepat dan akurat.
2. Mempermudah pengecekan kebenaran data dan transaksi.
3. Mengetahui status data terakhir.
4. Mempermudah pengawasan.
Browse dan laporan lebih bersifat dinamis yang akan bertambah
berdasarkan kebutuhan user.
51
BAB V P E N U T U P
Petunjuk Teknis Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi dibuat dengan
harapan dapat membantu penggunaan aplikasi sesuai dengan tujuan
pengembangan yaitu memberikan pelayanan yang standar sesuai peraturan
yang berlaku, memberi kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan serta
memudahkan dalam pengambilan kebijakan/keputusan. Selain itu dengan buku
petunjuk teknis ini diharapkan dapat membantu petugas teknis dalam
menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan dalam pelayanan cukai hasil
tembakau, terutama yang sudah menggunakan Aplikasi Cukai Hasil Tembakau
Sentralisasi.
Agar petunjuk teknis ini dapat digunakan sesuai dengna tujuan, maka
diharapkan dalam memahami buku petunjuk teknis ini didasari dengan
pemahaman pada prosedur dan aturan teknis yang berlaku di bidang cukai
hasil tembakau.
Penjelasan detil mengenai tata cara penggunaan aplikasi dan proses yang
terjadi didalamnya tidak dijelaskan pada buku petunjuk teknis ini, karena
penekanan tulisan ini adalah pada pemahaman teknis aplikasi. Untuk lebih
memahaminya dapat dilihat selengkapnya pada buku petunjuk operasional
Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi.
Top Related