IKATAN KELUARGA SUMBAWA JAKARTA RAYA
MUKADDIMAH
Dengan maksud yang suci murni untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa menuju
pembentukan manusia Indonesia seutuhnya dan menjalin hubungan harmanis antara warga
DKI Jakarta dan sekitarnya yang berasal dari Sumbawa dan untuk mewujudkan cita
seperti terkandung dalam Pembukaan Undang
Tuhan Yang Maha Esa di bentuklah organisasi kemasyarakatan Keluarga Sumbawa Jakarta
Raya.
Untuk memberikan landasan pijak dan pedoman dasar dalam melaksanakan aktvitas
menentukan kebijaksanaan maka
Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaks
(1) Jakarta Raya adalah wilayah yang meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang
Karawang atau Daerah sekitar Jakarta yang kemudian
(2) Masyarakat Samawa adalah setiap individu yang tinggal hidup dan terdaftar sebagai
penduduk Tana Samawa.
ANGGARAN DASAR
IKATAN KELUARGA SUMBAWA JAKARTA RAYA
( IKASUM JAYA )
Dengan maksud yang suci murni untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa menuju
pembentukan manusia Indonesia seutuhnya dan menjalin hubungan harmanis antara warga
DKI Jakarta dan sekitarnya yang berasal dari Sumbawa dan untuk mewujudkan cita
seperti terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka dengan
di bentuklah organisasi kemasyarakatan Keluarga Sumbawa Jakarta
Untuk memberikan landasan pijak dan pedoman dasar dalam melaksanakan aktvitas
menentukan kebijaksanaan maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:
adalah wilayah yang meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang
Karawang atau Daerah sekitar Jakarta yang kemudian hari mengalami pemekaran wilayah.
adalah setiap individu yang tinggal hidup dan terdaftar sebagai
IKATAN KELUARGA SUMBAWA JAKARTA RAYA
Dengan maksud yang suci murni untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa menuju
pembentukan manusia Indonesia seutuhnya dan menjalin hubungan harmanis antara warga
DKI Jakarta dan sekitarnya yang berasal dari Sumbawa dan untuk mewujudkan cita-cita bangsa
Undang Dasar 1945, maka dengan Rahmat
di bentuklah organisasi kemasyarakatan Keluarga Sumbawa Jakarta
Untuk memberikan landasan pijak dan pedoman dasar dalam melaksanakan aktvitas serta
Anggaran Rumah Tangga
adalah wilayah yang meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan
mengalami pemekaran wilayah.
adalah setiap individu yang tinggal hidup dan terdaftar sebagai
(3) Samawa adalah suku/etnis yang mendiami Tana Samawa
(4) Tana Samawa adalah wilayah yang terbentang dari sebelah timur berbatasan langsung
dengan Kabupaten Dompu dan sebelah barat dibatasi oleh selat Alas.
(5) Tau Samawa adalah setiap individu yang telah lama hidup tinggal dan berdomisili di Tana
Samawa dan atau mereka yang hidup diluar wilayah tana Samawa yang mengembang dan
menjunjung tinggi budaya Samawa.
BAB II
NAMA, KEDUDUKAN, WAKTU
Pasal 2
Organisasi ini bernama Ikatan Keluarga Sumbawa Jakarta Raya atau disingkat IKASUM JAYA
Pasal 3
Organisasi ini berkedudukan didalam wilayah hukum Jakarta Raya
Pasal 4
Organisasi ini didirikan pada tanggal 14 Juni 1973 dalam rapat Keluarga Sumbawa Jakarta Raya
di Jakarta untuk waktu yang tidak ditentukan.
BAB III
ARTIBUT ORGANISASI
Pasal 5
(1) Atribut terdiri dari lambang/logo dan kelengkapan lainnya yang diatur dalam Peraturan
Organisasi (PO)
(2) Lambang Organisasi adalah “KUDA – MENJANGAN, PADI, KAPAS, TUGU MONAS, dan PITA
bertuliskan SAMAWA”.
(3) Makna lambang organisasi yakni:
a. KUDA – MENJANGAN, melambangkan cita-cita luhur daya upaya anggota untuk
menunaikan pengabdian kemasyarakatan yang berkesinambungan
b. PADI – KAPAS, melambangkan keadilan dan kesejahteraan keluarga
c. PADI 14 butir dan KAPAS 6 Kuntum, melambangkan tanggal dan bulan kelahiran
IKASUM JAYA tanggal 14 Juni 1973
d. 7 benda yakni PADI, KAPAS, TUGU MONAS, KUDA, KIJANG, PITA EMAS DAN LANTAI
BERWARNA MERAH, dan 3 benda utama dibagian atas yakni PADI, TUGU MONAS dan
KAPAS melambangkan tahun kelahiran IKASUM JAYA, 1973
e. TUGU MONAS, melambangkan tempat kedudukan IKASUM JAYA, di Jakarta
f. Tulisan “SAMAWA” pada PITA EMAS, merujuk pada nama asli suku Sumbawa
g. PITA EMAS, melambangkan kekayaan yang terkandung didalam Tana Samawa
(4) Makna lambang organisasi disahkan oleh Rapat Pengurus
BAB IV
ASAS DAN DASAR
Pasal 6
Asas dan Dasar Organisasi ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
BAB V
STATUS DAN SIFAT
Pasal 7
Organisasi ini adalah berstatus Sosial Kemasyarakatan berdasarkan Pasal 28 UUD 1945 dan UU
No.17 tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Pasal 8
Organisasi ini bersifat independen, kekeluargaan dan gotong-royong
BAB VI
KEDAULATAN
Pasal 9
Kedaulatan tertinggi organisasi berada ditangan anggota yang dilakukan melalui musyawarah
anggota
BAB VII
TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10
Tujuan Organisasi :
(1) Membantu Pemerintah dalam usaha mewujudkan masyarakat bahagia berdasarkan
Pancasila
(2) Turut menyukseskan pembangunan nasional
(3) Memupuk tali persaudaraan dan membina solidaritas anggota
Pasal 11
Tugas Organisasi :
(1) Ikut berpartisipasi aktif dalam usaha pembinaan mental spiritual dan pembentukan manusia
seutuhnya
(2) Memupuk kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam wilayah Jakarta
Raya dan Sekitarnya.
Pasal 12
Organisasi ini berfungsi sebagai wadah persatuan dan kesatuan yang menghimpun Tau Samawa
yang berasal dari Tana Samawa domisili Jakarta Raya dan Sekitarnya.
BAB VIII
K E A N G G O T A AN
Pasal 13
Kenggotaan Organisasi bersifat terbuka, dimana semua Tau Samawa yang berada dan/atau
berasal dari Tana Samawa atas kesadaran dan kesediaan sendiri dapat diterima menjadi
organisasi setelah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)
dan Peraturan Organisasi (PO)
BAB IX
KEPENGURUSAN
Pasal 14
(1) Kepengurusan organisasi terdiri dari Pengurus Harian dan Bidang-Bidang yang dipimpin oleh
Seorang Ketua Umum.
(2) Susunan pengurus dan pembagian tugas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)
(3) Masa Jabatan kepengurusan ditetapkan 3 (tiga) tahun
(4) Pengurus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Komisariat Wilayah (Korwil) dan
Komisariat organisasi Kemasyarakatan Tau dan Tana Samawa lainnya di wilayah Jakarta
Raya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)
(5) Susunan kepengurusan dilengkapi dengan Dewan Penasehat dan Dewan Penyantun
sebagaimana diatur lebih lanjut dalam dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)
BAB X
MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 15
Musyawarah dan rapat – rapat organisasi terdiri dari :
(1) Musyawarah Anggota yang dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali
(2) Musyawarah Anggota Luar Biasa (Musalub) bila diperlukan
(3) Musyawarah Dewan Penasehat dan Dewan Penyantun bila diperlukan
(4) Rapat Kerja (Raker) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun
(5) Rapat Pleno Pengurus, dilaksanakan sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam dua bulan
(6) Rapat Pengurus Harian dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.
(7) Rapat Presidium/Pengurus Harian dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam dua
minggu.
BAB XI
KEUANGAN dan KEKAYAAN
Pasal 16
(1) Keuangan dan sumber dana organisasi berasal dari uang pangkal dan iuran anggota,kontribusi pengurus, sumbangan para donatur tetap dan tidak tetap, pendapatan dari hasilusaha dan kegiatan organisasi, kerjasama dengan pihak lain serta dari sumber lainnya yanghalal dan tidaK mengikat.
(2) Kekayaan organisasi baik yang didapatkan pada saat didirikan maupun yang diperolehmelalui kegiatan dan usaha organisasi akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran RumahTangga (ART).
(3) Tatacara pengelolaan keuangan dan perbendaharaan organisasi diatur dalam PedomanOrganisasi (PO).
BAB XII
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 17
Organisasi ini hanya dapat dibubarkan oleh anggota dan hanya dapat dilakukan dalam
Musyawarah Anggota, Musyawarah Anggota Luar Biasa (Musalub) dan/atau Musyawarah
Dewan Penasehat/Penyantun sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang khusus diadakan
untuk itu dengan ketentuan kuorum 2/3 dari jumlah peserta yang hadir.
BAB XIII
PERUBAHAN AD dan ART
Pasal 18
Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga(ART)
organisasi hanya dapat dilakukan perubahan oleh Musyawarah Anggota, Musyawarah anggota
luar biasa dan/atau Musyawarah Dewan Penasehat/Penyantun disetujui oleh 2/3 suara peserta
Musyawarah yang hadir.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
(1) Untuk melengkapi, menjabarkan dan melaksanakan ketentuan dalam AD dan ART, makapengurus IKASUM JAYA diberikan kewenangan untuk membuat dan menetapkan PedomanOrganisasi (PO), serta peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan AD dan ARTorganisasi
(2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali dalammusyawarah anggota, Musyawarah anggota luar biasa dan/atau Musyawarah DewanPenasehat/Penyantun yang khusus diadakan untuk itu bila di kemudian terdapatkekurangan yang dapat menghambat jalannya roda organisasi.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Juni 2014
Tim Perumus :
Arif Hidayat, SE, MM Dra. Nirwana Atta, MBA
Ketua Sekretaris
Ir. Alimuddin Sidi
Anggota Anggota
ANGGARAN
IKATAN KELUARGA SUMBAWA JAKARTA RAYA
(1) Semua keluarga Tau Samawa yang berdomisili di dalam wilayah hukum Jakarta Raya dan
sekitarnya secara otomatis menjadi anggota (
(2) Anggota terdiri dari:
a. Anggota Biasa, adalah warga bertempat tinggal di Jakarta Raya dan sekitarnya yang
berasal dari Tana Samawa (Suami/Istri) dan berdomisili dalam wilayah hukum Jakarta
Raya dan sekitarnya.
b. Anggota Luar Biasa, adalah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan
Tau Samawa yang berdomisili dalam wilayah hukum Jakarta Raya dan sekitarnya
c. Anggota Kehormatan adalah mereka yang bukan keluarga Sumbawa tetapi karena
jasanyanya dan pertimbangan lain
musyawarah anggota luar biasa dan/atau Musyawarah Dewan Penasehat/Penyantun
menjadi anggota atas usul pengurus harian.
(1) Anggota biasa berhak atas:
ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN KELUARGA SUMBAWA JAKARTA RAYA
( IKASUM JAYA )
BAB I
K E A N G G O T A AN
Pasal 1
awa yang berdomisili di dalam wilayah hukum Jakarta Raya dan
otomatis menjadi anggota (Stelsel Pasif)
Anggota Biasa, adalah warga bertempat tinggal di Jakarta Raya dan sekitarnya yang
berasal dari Tana Samawa (Suami/Istri) dan berdomisili dalam wilayah hukum Jakarta
a Luar Biasa, adalah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan
Tau Samawa yang berdomisili dalam wilayah hukum Jakarta Raya dan sekitarnya
Anggota Kehormatan adalah mereka yang bukan keluarga Sumbawa tetapi karena
jasanyanya dan pertimbangan lain diangkat/ditetapkan oleh musyawarah anggota,
musyawarah anggota luar biasa dan/atau Musyawarah Dewan Penasehat/Penyantun
menjadi anggota atas usul pengurus harian.
Pasal 2
Hak Anggota
IKATAN KELUARGA SUMBAWA JAKARTA RAYA
awa yang berdomisili di dalam wilayah hukum Jakarta Raya dan
Anggota Biasa, adalah warga bertempat tinggal di Jakarta Raya dan sekitarnya yang
berasal dari Tana Samawa (Suami/Istri) dan berdomisili dalam wilayah hukum Jakarta
a Luar Biasa, adalah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan
Tau Samawa yang berdomisili dalam wilayah hukum Jakarta Raya dan sekitarnya
Anggota Kehormatan adalah mereka yang bukan keluarga Sumbawa tetapi karena
diangkat/ditetapkan oleh musyawarah anggota,
musyawarah anggota luar biasa dan/atau Musyawarah Dewan Penasehat/Penyantun
a. Hak pilih, ialah hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi.
b. Hak suara, ialah hak untuk memberikan suaranya pada waktu pemungutan suara.
c. Hak bicara, ialah hak untuk mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan.
(2) Anggota luar biasa dan anggota kehormatan mempunyai hak bicara, ialah ialah hak untuk
mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan.
Pasal 3
Semua anggota biasa mempunyai kewajiban:
(1) Mentaati segala ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
(2) Menjunjung tinggi asas dan disiplon organisasi
(3) Melaksanakan usaha-usaha organisasi
(4) Membayar uang pangkal, iuran dan sumbangan
BAB II
K E P E N G U R U S A N
Pasal 4
Kepengurusan terdiri dari Pengurus Harian, Dewan Penasehat dan Dewan Penyantun
(1) Susunan Pengurus Harian terdiri dari:
a. 1 ( satu ) orang Ketua Umum dibantu oleh sekurang-kurangnya dua orang Ketua.
b. 1 ( satu ) orang Sekretaris Umum dibantu oleh sekurang-kurangnya satu orang Sekretaris.
c. Beberapa Ketua Bidang sesuai kebutuhan.
(2) Susunan Dewan Penasehat dan Penyantun
a. 1 (satu) orang Ketua dan beberapa anggota sesuai kebutuhan.
b. Tugas,Fungsi dan Wewenang serta syarat menjadi anggota Dewan Penasehat dan Dewan
Penyantun diatur dalam Pedoman Organisasi (PO).
(3) Untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan tugas kepengurusan, Pengurus Harian dapat
mengangkat oleh Komisariat Wilayah (Korwil) dan Komisariat organisasi Kemasyarakatan
Tau dan Tana Samawa lainnya di wilayah Jakarta Raya sesuai dengan keperluannya, yang
pengangkatannya dengan surat keputusan.
(4) Pengurus Harian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertindak sebagai pimpinan
organisasi
(5) Dalam hal terjadi kekosongan anggota pengurus, pengisiannya dilakukan oleh rapat
pengurus dan hasilnya dilaporkan kepada rapat pleno.
(6) Pada setiap Musyawarah Anggota, Pengurus harian mengakhiri masa kepengurusannya
Pasal 5
SYARAT – SYARAT PENGURUS
Yang dapat dipilih dan diangkat menjadi pengurus, adalah :
1. Anggota biasa IKASUM JAYA,
2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Cerdas dan terampil serta memiliki dedikasi yang tinggi
4. Bersedia menjadi pengurus
Pasal 6
MASA JABATAN PENGURUS
1. Masa bakti dan jabatan Pengurus adalah 3 (empat ) tahun
2. Pengurus dapat dipilh kembali untuk jabatan yang sama atau berpindah posisi hanya untuk satuperiode jabatan (2 x 3 tahun )
3. Masa Jabatan kepengurusan dimulai sejak tanggal Surat keputusan Pengesahan Pengurusdikeluarkan
4. Persyaratan dan tata cara pemilihan pengurus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO)
Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS
(1) Pengurus IKASUM JAYA memiliki hak dan kewenangan untuk ;
a. Menentukan serta menetapkan kebijaksanaan organisasi sesuai ketentuan AD / ART, PedomanKhusus Organisasi, Keputusan Musyawarah Anggota , Musywarah Dewan Penasehat/Penyantunserta hasil rapat lainnya
b. Mengesahkan / Mengukuhkan Komposisi dan Personalia Pengurus
c. Memilih, mengangkat dan menetapkan Anggota Dewan Penasehat, Dewan Penyantun, AnggotaKehormatan dan Anggota Luar Biasa (bila diperlukan).
d. Mengesahkan dan Mengeluarkan Kartu Anggota
e. Mengikuti semua kegiatan – kegiatan organisasi
f. Mendapat penghargaan dari organisasi
(2) Pengurus IKASUM JAYA Memiliki Tugas, Kewajiban dan tanggungjawab untuk :
a. Melaksanakan AD / ART, pedoman organisasi serta keputusan organisasi lainnya
b. Melaksanakan program kerja organisasi dengan menyusun kelender kerja atau agendatahunan
c. Manjaga nama baik, citra dan kehormatan organisasi
d. Memperhatikan masukan, saran dan pertimbangan Dewan Penasehat, Dewan Penyantun,serta Nara Sumber lainnya yang yang layak untuk didengar.
e. Mewakili Organisasi untuk kegiatan eksternal dan di depan sidang pengadilan yangberhubungan dengan proses hukum dimana organisasi diwakili oleh Ketua Umum bersamasekretaris Umum atau pengurus lainnya yang mewakili.
f. Memberikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa bakti kepengurusan dalamMusyawarah Anggota, Musyawarah Luar Biasa dan atau Musyawaran DewanPenasehat/Penyantun.
Pasal 8
TUGAS PENGURUS
(1) Tugas dan Kewajiban Ketua Umum dan Ketua-Ketua:
a. Ketua umum memegang pimpinan tertinggi dalam organisasi
b. Ketua umum dan pengurus harian lainnya bertanggung jawab atas jalannya organisasi
baik kedalam maupun keluar
c. Ketua-Ketua membantu ketua umum dalam melaksanakan kepemimpinan organisasi,
dan salah seorang ketua dapat menggantikan Ketua Umum apabila berhalangan
menjalankan kewajibannya yang diputuskan dalam rapat pengurus harian.
d. Tugas Ketua-Ketua mengkoordinir bidang-bidang, pembagian bidang diputuskan
putusan Ketua Umum
(2) Tugas dan kewajiban Sekretaris Umum dan Sekretaris-Sekretaris
a. Sekretaris Umum memimpin kesekretariatan dan administratsi-administrasi surat
menyurat dibantu sekretaris – sekretaris
b. Membantu tugas ketua-ketua dalam bidang administrasi
(3) Tugas dan kewajiban Bendahara Umum
a. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Organisasi (RAPO)
b. Mengusahakan sumber-sumber dana untuk kepentingan pembiayaan pelaksanaan
organisasi
c. Mengatur pengelolaan uang iuran dan sumber dana lainnya
(4) Tugas dan kewajiban Ketua – Ketua Hidang
a. Menyusun dan menjalankan program dibidang masing-masing
b. Membina kesadaran dan disiplin berorganisasi bagi anggota
c. Membina hubungan kerjasama dengan lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah
Pasal 9
PERGANTIAN PENGURUS ( RESHUFFLE )
(1) Pengurus IKASUM berwenang melakukan pergantian Pengurus antar waktu demi kelancaranaktifitas, kegiatan dan program kerja organisasi
(2) Pergantian pengurus dapat dilakukan apabila pengurus bersangkutan meninggal dunia, sakitkeras, berhalangan tetap, tidak aktif dalam waktu yang lama atau karena berdasarkan informasi,data fakta melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan etika berorganisasi ataubertentangan dengan AD/ ART atau melanggar norma dan hukum dalam kehidupanbermasyarakat sehingga merusak citra dan kehormatan organisasi
(3) Pergantian pengurus dalam prakteknya dapat berarti; mengeluarkan nama pengurus tersebutdari susunan kepengurusan, merubah posisi jabatan antara pengurus sesuai kopetensi dankualifikasi serta mengganti dengan nama pengurus yang baru.
(4) Penggantian pengurus dilakukan atas usulan rekomondasi dari salah seorang atau labih anggotapengurus dengan alasan-alasan dan pertimbangan yang objektif dan rasional dan dapatdipertanggung jawabkan.
(5) Pergantian pengurus harus dibahas dan diputuskan dalam rapat harian yang selanjutnyadikukuhkan dengan sebuah Surat Keputusan.
(6) Pergantian pengurus dianggap sah apabila disetujui oleh setengah ditambah satu suara darijumlah peserta rapat pengurus yang hadir.
(7) Dalam keadaan yang mendesak atau memaksa demi penyelamatan organisasi Ketua Umumbersama dengan Sekretaeris Umum atau Sekretaris dapat melakukan pergantian atau
perubahan posisi pengurus yang kemudian harus dilaporkan disertai alasan dan pertimbangandalam Rapat Pengurus sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
(8) Pergantian Pengurus yang berupa tindakan pemecatan dan hak pembelaan diri dari pengurustersebut akan diatur tersendiri dalam Pedoman Organisasi (PO)
Pasal 10
DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PENYANTUN
(1) Pengurus Harian menyusun keanggotan Dewan Penasehat dan atau Dewan Penyantun
(2) Anggota Dewan Penasehat Dewan Penasehat dan atau Dewan Penyantun dapat dipiluh
dari anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan
(3) Dewan Dewan Penasehat dan atau Dewan Penyantun diminta atau tidak diminta,
berkewajiban memberikan bimbingan, pertimbangan, pendapat, nasihat dan saran-
saran kepada Pengurus Harian
(4) Masa jabatan Dewan Penasehat dan atau Dewan Penyantun sama dengan masa jabatan
Pengurus Harian.
B A B III
MUSYAWARAH ANGGOTA , MUSYAWARAH ANGGOTA LUAR BIASA, MUSYAWARAN DEWAN
PEMBINA/PENYANTUN DAN RAPAT-RAPAT PENGURUS
Pasal 11
Musyawarah Anggota
(1) Musyawarah anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi.
(2) Musyawarah Anggota diselenggarakan sekali dalam tiga tahun menjelang berakhirnya masabakti pengurus.
(3) Musyawarah Anggota merupakan tugas dan kewajiban yang harus diselenggarakan olehpengurus organisasi dengan membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana untukkesuksesannya.
(4) Peserta yang hadir dalam Musyawarah Anggota adalah ; Pengurus Organisasi IKASUM JAYA,Dewan Penasehat, Dewan Penyantun, peninjau, pengamat dan undangan khusus lainnya sesuaikebutuhan dan kepentingan organisasi yang ditetapkan oleh pengurus IKASUM JAYA.
(5) Musyawarah Anggota diselenggarakan dengan kewenangan untuk ; merubah dan menetapkanAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, menetapkan Program Kerja, menilai denganmenerima atau menolak laporan pertanggung jawaban pengurus, serta memilih pengurusIKASUM JAYA untuk masa bakti berikutnya melalui pembentukan team formatur .
(6) Apabila 6(enam) bulan setelah berakhirnya masa bakti, pengurus tidak dapat menyelenggarakanMusyawarah Anggota dengan berbagai alasan maka pengurus kehilangan hak dan wewenanguntuk mengurus organisasi dan harus segera diselenggarakan Musyawarah Anggota Luar Biasa(Musalub) atas prakarsa dan usulan tertulis mininal, 10 pengurus dan didukung oleh minimal 10anggota, atau Musyawarah Penasehat/Penyantun atas prakarsa dan usulan tertulis minimal 5anggota Dewan Penasehat/Penyantun
(7) Segala hal atau Ketentuan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Musyawarah Anggotaakan diatur lebih lanjut dalam tata tertib (Tatib) dan Pedoman Penyelenggaraan MusyawarahAnggota yang disiapkan oleh Pengurus IKASUM JAYA.
Pasal 12
Musyawarah Anggota Luar Biasa
(1) Musyawarah Anggota luar Biasa (Musalub) bersifat khusus dan luar biasa karena adanya urgensikepentingan demi penyelamatan misi dan eksistensi organisasi.
(2) Musalub diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan organisasi,atau setelah enam bulanPengurus IKASUM JAYA gagal menyelenggarakan Musyawarah Anggota dengan berbagai alasan.
(3) Musalub hanya dapat diselenggarakan, apabila diusulkan oleh minimal 10 (sepuluh) anggotapengurus dan didukung oleh sepuluh anggota.
(4) Musalub diselenggarakan oleh sebuah panitia musalub yang dibentuk atas kesepakatan bersamapara pemrakarsa.
(5) Musalub diselenggarakan dengan kewenangan untuk ; merubah dan menetapkan AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga, menetapkan Program Kerja, memilih pengurus IKASUMJAYA untuk masa bakti berikutnya melalui pembentukan formatur dan membubarkanpengurus yang lama.
(8) Segala hal atau Ketentuan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Musyawarah AnggotaLuar Biasa akan diatur lebih lanjut dalam tata tertib (Tatib) dan Pedoman PenyelenggaraanMusyawarah Anggota Luar Biasa yang disiapkan oleh Pengurus IKASUM JAYA.
Pasal 13
MUSYAWARAH DEWAN PENASEHAT / PENYANTUN
(1) Musyawarah Dewan Penasehat/Penyantun bersifat khusus dan luar biasa karena adanya urgensikepentingan demi penyelamatan misi dan eksistensi organisasi.
(2) Musyawarah Dewan Penasehat/Penyantun diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhanorganisasi,atau setelah enam bulan Pengurus IKASUM JAYA gagal menyelenggarakan MusyawarahAnggota dan Musyawarah Luar Biasa dengan berbagai alasan.
(3) Musyawarah Dewan Penasehat/Penyantun hanya dapat diselenggarakan, apabila diusulkan olehminimal 5 (lima) anggota Dewan Penasehat/Penyantun.
(4) Musyawarah Dewan Penasehat/Penyantun diselenggarakan oleh sebuah panitia musalub yangdibentuk atas kesepakatan bersama para pemrakarsa.
(5) Musyawarah Dewan Penasehat/Penyantun diselenggarakan dengan kewenangan untuk ; merubahdan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, menetapkan Program Kerja,memilih pengurus IKASUM JAYA untuk masa bakti berikutnya melalui pembentukan formatur danmembubarkan pengurus yang lama.
(6) Segala hal atau Ketentuan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Musyawarah DewanPenasehat/Penyantun akan diatur lebih lanjut dalam tata tertib (Tatib) dan PedomanPenyelenggaraan Musyawarah Dewan Penasehat/Penyantun yang disiapkan oleh Pengurus IKASUMJAYA.
Pasal 14
Rapat-Rapat Pengurus
(1) Rapat Kerja (Raker) adalah Rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus IKASUM JAYA danmemiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan merumuskan serta menjabarkan program kerjasecara lebih rinci dan dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
(2) Rapat Peleno Pengurus dihadiri oleh seluruh pengurus IKASUM JAYA ditambah denganpengamat dan peninjau sesuai kebutuhan organisasi dengan kewenangan melakukan evaluasikerja organisasi secara meneluruh dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagikelancaran dan kelangsungan eksistensi organisasi dan dilaksanakan sekurang-kurangnya satukali dalam dua bulan.
(3) Rapat Pengurus Harian dihadiri oleh pengurus harian, dengan kewenangan melakukan evaluasiterhadap kinerja masing-masing bidang, dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan bagikelancaran pelaksanaan masing-masing bidang.Rapat Pengurus Harian dilaksanakan sekurang-kurangnya satu jali dalan satu bulan.
(4) Rapat Presidium dihadiri oleh para anggota presidium organisasi dengan kewenanganmelakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh bidang dan mengambil langkah-langkah strategisbaik menyangkut kepentingan atau kebutuhan intern maupun ekstern organisasi.
(5) Waktu dan tempat serta agenda rapat rapat-rapat pengurus, secara teknis diatur dan disiapkanoleh Sekretaris Umum.
BAB IV
K U O R U M
Pasal 15
(1) Setiap jenis rapat harus dihadiri harus dihadiri oleh 2/3 atau minimal setengah ditambah satudari total peserta yang diundang.
(2) Keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui oleh 2/3 atau minimal setengah ditambah satudari total peserta rapat yang hadir.
BAB V
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 16
(1) Setiap jenis rapat diselenggarakan atas prinsip dan etika penghormatan terhadap sesama,kesetaraan derajat peran, persaudaraan,kekeluargaan dan semangat kebersamaan.
(2) Semua keputusan rapat diambil sedapat mungkin diusahakan atas dasar semangat musyawarahuntuk mencapai mufakat bulat.
(3) Apabila oleh satu dan lain hal, musyawarah tidak membuahkan mufakat maka keputusan rapatdiambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak (Voting) yang dilaksanakan baik secaratertutup maupun terbuka sesuai dengan sifat dan kerahasiaan rapat.
(4) Apabila dalam pemungutan suara memperoleh jumlah suara yang berimbang , maka pimpinanrapat dapat meminta agar pemungutan suara diulang kembali sampai diperoleh hasil selisihantara yang menerima atau menolak, antara yang setuju atau tidak setuju, terhadap substansipersolan yang akan diputuskan.
(5) Apabila pemungutan suara tetap menunjukkan suara yang berimbang, maka ketua rapat dapatmeminta persetujuan peserta untuk menunda keputusan pada rapat berikutnya atau diserahkankeputusannya pada Ketua Umum bersama Sekretaris Umum dengan mempertimbangkan suara-suara yang berkembang dalam rapat terutama berdasarkan solusi yang terbaik bagi kepentinganorganisasi secara umum.
BAB VI
PEDOMAN ORGANISASI
Pasal 17
Dengan tidak menyimpang dari ketentuan AD dan ART ini pengurus dapat menetapkan
pedoman organisasi yang mengatur tentang; Lambang/logo organisasi, Bendera dan Panji-panji
Mars dan Hymne Seragam dan emblem, Kartu Anggota, kelengkapan organisasi lainnya,
Pedoman Keuangan Organisasi, Pedoman Yayasan dan Lembaga, dan hal-hal tau urusan yang
bersifat khusus lainnya.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
(1) Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dirubah dalam forum Musyararah Anggota atauMusyawarah Anggota Luar Biasa dan atau Musyawarah Dewan Penasehat/Penyantun.
(2) Hal-hal yang belum diatur atau lebih bersifat khusus dan teknis sebagai penjabaran dariketentuan ART ini akan ditetapkan oleh Pengurus IKASUM JAYA berupa pedoman,Juklak,Juknis, Surat Keputusan, surat Edaran dan peraturan lainnya dengan prinsip tidakbertentangan dengan AD/ART.
(3) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Juni 2014.
Tim Perumus
Arif Hidayat ( Ketua )Nirwana Atta (Sekretaris)
Alimuddin Sidi (Anggota)A Rahim Mahmud (Anggota)
Arti Lambang IKASUM JAYA
(1) KUDA – MENJANGAN, melambangkan cita
menunaikan pengabdian kemasyarakatan yang berkesinambungan
(2) PADI – KAPAS, melambangkan keadilan dan kesejahteraan keluarga
(3) PADI 14 butir dan KAPAS
IKASUM JAYA tanggal 14 Juni 1973
(4) 7 benda yakni PADI, KAPAS, TUGU MONAS, KUDA, KIJANG, PITA EMAS DAN LANTAI
BERWARNA MERAH, dan 3 benda utama dibagian atas yakni
KAPAS melambangkan tahun kelahiran IKASUM JAYA, 1973
(5) TUGU MONAS, melambangkan tempat kedudukan IKASUM JAYA, di Jakarta
(6) Tulisan “SAMAWA” pada
(7) PITA EMAS, melambangkan kekayaan yang terkandung didalam
melambangkan cita-cita luhur daya upaya anggota untuk
menunaikan pengabdian kemasyarakatan yang berkesinambungan
melambangkan keadilan dan kesejahteraan keluarga
KAPAS 6 Kuntum, melambangkan tanggal dan bulan kelahiran
IKASUM JAYA tanggal 14 Juni 1973
PADI, KAPAS, TUGU MONAS, KUDA, KIJANG, PITA EMAS DAN LANTAI
, dan 3 benda utama dibagian atas yakni PADI, TUGU MONAS
melambangkan tahun kelahiran IKASUM JAYA, 1973
, melambangkan tempat kedudukan IKASUM JAYA, di Jakarta
” pada PITA EMAS, merujuk pada nama asli suku Sumbawa
, melambangkan kekayaan yang terkandung didalam Tana Samawa
cita luhur daya upaya anggota untuk
kelahiran
PADI, KAPAS, TUGU MONAS, KUDA, KIJANG, PITA EMAS DAN LANTAI
PADI, TUGU MONAS dan
, melambangkan tempat kedudukan IKASUM JAYA, di Jakarta
merujuk pada nama asli suku Sumbawa
Tana Samawa
Top Related